CARA FLEXI: Search results for Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Para Ahli

PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN MENURUT TOKOHNYA

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Tokohnya

Sartono ( 2008 : 6 ) menerangkan pengertian mengenai manajemen keuangan sebagai berikut : “Manajemen keuangan dapat diartikan menjadi manajemen dana baik yg berkaitan menggunakan pengalokasian dana pada aneka macam bentuk investasi secara efektif juga usaha pengumpulan dana buat pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu manajemen dana yang bukan hanya berhubungan dengan cara perolehan dana tetapi mencakup masalah penggunaan dana pengalokasian dana tersebut seefesien mungkin.

Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat jua dicermati sebagai suatu manajemen yang menyelidiki fungsi-fungsi menggunakan tujuan buat memaksimumkan nilai perusahaan, Agar tujuan tercapai maka manajer keuangan wajib bisa menjalankan fungsi-fungsi menurut manajemen dengan baik.

Selain itu masih ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan sang manajer keuangan berdasarkan Weston dan Copeland ( 2001 : 8 ) yaitu :

a. Melakukan perencanaan serta pemrakiran ( forcasting ), dimana manajer keuangan berinteraksi menggunakan para eksekutif yg bertanggung jawab atas aktivitas serta perencanaan strategis yang generik.

b. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada keputusan investasi serta pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya.

c. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain pada perusahaan agar perusahaan dapat beroprasi seefisien mungkin.

d. Manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan penanam modal, dimana dana bisa diperoleh serta surat beharga perusahaan dapat diperdagangkan.

berdasarkan beberapa pendapat yg telah dikemukakan diatas maka bisa diambil konklusi bahwa manajer keuangan bertanggung jawab pribadi pada memperoleh dana serta menggunakan dana tersebut buat aktivitas perusahaan yang akan bisa memaksimalkan perusahaan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun menggunakan maksud menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yg berkepentingan menjadi bahan pertimbangan pada dalam mengambil keputusan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga dipakai buat memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan keuangan pada pihak-pihak diluar perusahaan.

Laporan keuangan digunakan oleh para manajer untuk mempertinggi kinerja sedangkan bagi kreditor digunakan buat mengevaluasi kemungkinan dibayarnya pinjaman serta bagi pemegang saham dipakai buat meramalkan keuntungan, deviden, serta harga saham. Serta adalah sarana fakta keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi.

Laporan keuangan dari Sadeli ( 2000 : 18 ) merupakan laporan tertulis yang memberikan kabar kuantitatif mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahannya dan hasil yang dicapai selama periode eksklusif.

Baridwan ( 2004 : 18 ), dari PSAK No. 1 (Revisi 1998) mengenai penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen menjadi berikut :

a. Neraca, yaitu laporan yang memperlihatkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada lepas tertentu.

b. Laporan, keuntungan rugi, yaitu laporan yang memberitahuakn output usaha serta biaya -porto selama satu periode akuntansi.

c. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menampakan karena-sebab perusahaan ekuitas dari jumlah dalam awal periode sebagai jumlah ekuitas pada akhir periode.

d. Laporan arus kas (cash flow statment), menampakan arus kas masuk serta keluar yg dibedakan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi serta arus kas pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Jenis laporan yang banyak digunakan adalah neraca (balance sheet) serta laporan laba rugi (income statement). Neraca merupakan laporan yang memperlihatkan keadaan keuangan suatu unit usaha pasa tanggal tertentu serta akan berubah dicatat sebagaimana dikatakan Larson ( 2005 : 18 ) “Balance sheets describes a company’s financial position (types an amounts of assets, liabilities and equity) at a point in time”.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa suatu laporan keuangan adalah kabar penting bagi aneka macam pihak yg berkepentingan menggunakan perusahaan yg bersangkutan, dan merupakan akuntansi dalam suatu bisnis dan dapat dijadiakan sebagai bahan penguji dalam pekerjaan menganalisis pembukuan serta menilai posisi keuangan suatu perusahaan.

Pengertian Pasar Modal Menurut Usman dkk, ( 1998 : 4 ) berkata bahwa : ”Secara teoritis pasar modal (capital market ) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan ( sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk kapital sendiri juga utang ( bonds ), baik yang diterbitkan pemerintah (public authorities) maupun partikelir ( private sectores)”.

Jadi kesimpulannya pasar kapital merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli buat melakukan transaksi dampak-impak yang ada pada pasar kapital.

Pengertian Financial Leverage Menurut Sartono ( 2008 : 263 ) yaitu penggunaan asal serta yg mempunyai beban tetap dengan asa bahwa akan menaruh tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sebagai akibatnya akan mempertinggi keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Pengertian Earning Per Share Widoatmodjo (2007:102) mengemukakan Earning Per Share merupakan Merupakan rasio antara pendapatan setelah pajak dengan jumlah saham yang tersebar, jadi dengan mengetahui EPS kita bisa menilai berapa kira-kira potensi pendapatan yang bakal kita terima, andai kata kita menjadi investor saham. Didalam perdagangan, EPS ini sangat berpengaruh dalam harga pasar saham. Semakin tinggi EPS, maka semakin mahal harga suatu saham, serta sebaliknya.

Pengertian Retun On Equity Menurut Tandelilin (2001 : 240), ROE mendeskripsikan sejauh mana kemampuan perusahaan membentuk laba yg bias diperoleh pemegang saham.

Pengaruh Financial Leverage Terhadap EPS dan ROE Financial Leverage memberitahuakn penggunaan modal pinjaman pada rangka pembiayaan perusahaan yg diharapkan akan bisa menaikkan pengembalian atas kapital. Financial Leverage memberikan dampak posotif juga negative bagi perusahaan yg menggunakannya. Pengaruh positif atas penggunaan finansial leverage akan menaikkan pengembalian keuntungan bersih perlembar saham (EPS) perusahaan, sedangkan imbas negative atas penggunaan financial leverage bagi perusahaan adalaha meningkatnya porto operasi perusahaan sebagai dampak menurut meningkatnya beban bunga atas kapital pinjaman yang mengalami peningkatan jua. Namun peningkatan EPS serta ROE nir terlepas dari kaitannya menggunakan volume penjualan perusahaan pada membuat produk atau jasa yang akan dijual sang perusahaan.

Hipotesis

un dana dari kan perusahaaBerdasarkan utama perseteruan yg sudah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan sebagai berikut :

1. Financial Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yg terdaftar pada BEI periode 2010-2012.

2. Financial Leverage mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yg terdaftar di BEI periode 2010-2012.

Definisi Konsepsional

Financial Leverage penggunaan asal dana yang memiliki beban permanen dengan harapan bahwa akan menaruh tambahan keuntungan yg lebih besar daripada beban tetapnya sebagai akibatnya akan menaikkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Earning per Share (EPS) Komponen penting pertama yang wajib diperhatikan pada analisis mendasar perusahaan adalah laba per lbr saham.

Return On Equty (ROE) mendeskripsikan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham.

PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN MENURUT TOKOHNYA

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Tokohnya

Sartono ( 2008 : 6 ) memberitahuakn pengertian tentang manajemen keuangan sebagai berikut : “Manajemen keuangan bisa diartikan menjadi manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana pada aneka macam bentuk investasi secara efektif maupun bisnis pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”.

Berdasarkan pendapat para pakar yang dikemukakan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu manajemen dana yang bukan hanya herbi cara perolehan dana tetapi meliputi kasus penggunaan dana pengalokasian dana tersebut seefesien mungkin.

Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat juga dipandang sebagai suatu manajemen yg menilik fungsi-fungsi menggunakan tujuan buat memaksimumkan nilai perusahaan, Agar tujuan tercapai maka manajer keuangan harus bisa menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen menggunakan baik.

Selain itu terdapat beberapa aktivitas yg wajib dilakukan sang manajer keuangan dari Weston serta Copeland ( 2001 : 8 ) yaitu :

a. Melakukan perencanaan dan pemrakiran ( forcasting ), dimana manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yg bertanggung jawab atas aktivitas serta perencanaan strategis yg umum.

b. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian kepada keputusan investasi dan pembiayaan, dan segala hal yg berkaitan dengannya.

c. Manajer keuangan harus bekerja sama menggunakan para manajer lain pada perusahaan agar perusahaan bisa beroprasi seefisien mungkin.

d. Manajer keuangan harus bisa menghubungkan perusahaan menggunakan penanam kapital, dimana dana dapat diperoleh serta surat beharga perusahaan dapat diperdagangkan.

berdasarkan beberapa pendapat yg sudah dikemukakan diatas maka dapat diambil konklusi bahwa manajer keuangan bertanggung jawab eksklusif dalam memperoleh dana serta menggunakan dana tadi untuk kegiatan perusahaan yang akan bisa memaksimalkan perusahaan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan maksud menyediakan warta keuangan suatu perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam merogoh keputusan. Disamping itu laporan keuangan dapat pula digunakan buat memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan keuangan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Laporan keuangan dipakai oleh para manajer buat meningkatkan kinerja sedangkan bagi kreditor digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan dibayarnya pinjaman serta bagi pemegang saham digunakan buat meramalkan laba, deviden, dan harga saham. Serta merupakan sarana berita keuangan primer kepada pihak-pihak diluar korporasi.

Laporan keuangan menurut Sadeli ( 2000 : 18 ) merupakan laporan tertulis yg menaruh warta kuantitatif mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahannya serta output yg dicapai selama periode tertentu.

Baridwan ( 2004 : 18 ), berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 1998) mengenai penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

a. Neraca, yaitu laporan yg memberitahuakn keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal eksklusif.

b. Laporan, laba rugi, yaitu laporan yg menunjukkan hasil usaha dan biaya -biaya selama satu periode akuntansi.

c. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yg menunjukkan karena-sebab perusahaan ekuitas menurut jumlah dalam awal periode sebagai jumlah ekuitas dalam akhir periode.

d. Laporan arus kas (cash flow statment), menunjukkan arus kas masuk serta keluar yg dibedakan sebagai arus kas operasi, arus kas investasi serta arus kas pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Jenis laporan yg banyak digunakan merupakan neraca (balance sheet) serta laporan keuntungan rugi (income statement). Neraca merupakan laporan yang memperlihatkan keadaan keuangan suatu unit usaha pasa lepas tertentu serta akan berubah dicatat sebagaimana dikatakan Larson ( 2005 : 18 ) “Balance sheets describes a company’s financial position (types an amounts of assets, liabilities and equity) at a point in time”.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa suatu laporan keuangan adalah warta penting bagi berbagai pihak yg berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan, dan adalah akuntansi pada suatu bisnis serta dapat dijadiakan menjadi bahan penguji pada pekerjaan menganalisis pembukuan serta menilai posisi keuangan suatu perusahaan.

Pengertian Pasar Modal Menurut Usman dkk, ( 1998 : 4 ) mengatakan bahwa : ”Secara teoritis pasar kapital (capital market ) didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan ( sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk kapital sendiri juga utang ( bonds ), baik yang diterbitkan pemerintah (public authorities) juga swasta ( private sectores)”.

Jadi kesimpulannya pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual serta pembeli buat melakukan transaksi dampak-pengaruh yang terdapat pada pasar modal.

Pengertian Financial Leverage Menurut Sartono ( 2008 : 263 ) yaitu penggunaan asal dan yang mempunyai beban permanen menggunakan asa bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar menurut dalam beban tetapnya sebagai akibatnya akan menaikkan laba yang tersedia bagi pemegang saham.

Pengertian Earning Per Share Widoatmodjo (2007:102) mengemukakan Earning Per Share merupakan Merupakan rasio antara pendapatan selesainya pajak menggunakan jumlah saham yg beredar, jadi menggunakan mengetahui EPS kita mampu menilai berapa kira-kira potensi pendapatan yang bakal kita terima, andai saja kita sebagai investor saham. Didalam perdagangan, EPS ini sangat berpengaruh dalam harga pasar saham. Semakin tinggi EPS, maka semakin mahal harga suatu saham, serta kebalikannya.

Pengertian Retun On Equity Menurut Tandelilin (2001 : 240), ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan membuat keuntungan yg bias diperoleh pemegang saham.

Pengaruh Financial Leverage Terhadap EPS serta ROE Financial Leverage menampakan penggunaan modal pinjaman pada rangka pembiayaan perusahaan yg diharapkan akan dapat menaikkan pengembalian atas modal. Financial Leverage memberikan imbas posotif juga negative bagi perusahaan yang menggunakannya. Pengaruh positif atas penggunaan finansial leverage akan meningkatkan pengembalian keuntungan bersih perlembar saham (EPS) perusahaan, sedangkan efek negative atas penggunaan financial leverage bagi perusahaan adalaha meningkatnya porto operasi perusahaan sebagai akibat berdasarkan meningkatnya beban bunga atas kapital pinjaman yang mengalami peningkatan jua. Tetapi peningkatan EPS dan ROE nir terlepas dari kaitannya dengan volume penjualan perusahaan pada membentuk produk atau jasa yang akan dijual sang perusahaan.

Hipotesis

un dana menurut kan perusahaaBerdasarkan pokok perseteruan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan sebagai berikut :

1. Financial Leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) dalam perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yg terdaftar pada BEI periode 2010-2012.

2. Financial Leverage mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yg terdaftar pada BEI periode 2010-2012.

Definisi Konsepsional

Financial Leverage penggunaan asal dana yg memiliki beban permanen dengan asa bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yg lebih akbar daripada beban tetapnya sebagai akibatnya akan menaikkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Earning per Share (EPS) Komponen krusial pertama yg harus diperhatikan dalam analisis fundamental perusahaan adalah keuntungan per lbr saham.

Return On Equty (ROE) menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan membuat keuntungan yg mampu diperoleh pemegang saham.

PENGERTIAN AUDITING MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Auditing Menurut Para Ahli

Auditing merupakan satu set prosedur yg sesuai dengan norma inspeksi akuntan yang memberikan berita sebagai akibatnya akuntan dapat menyatakan suatu pendapat tentang laporan keuangan yang diperiksa tersaji secara masuk akal sinkron dengan prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku. Berikut ini merupakan pengertian auditing menurut Arens (2003;11) :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”.

Pengertian Audit dari Mulyadi (2002;9) merupakan menjadi berikut:

“Proses sistematik buat memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan tentang aktivitas dan insiden ekonomi, dengan tujuan buat memutuskan taraf kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan kriteria yang ditetapkan, serta mengungkapkan output-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

Dari pengertian Auditing tadi diambil konklusi bahwa pemeriksaan (auditing) dilakukan oleh pihak yang independen, berpengalaman serta mempunyai kecakapan dan pemahaman yang cukup mendalam tentang pemeriksaan akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Dari segi pengawasan, audit memberikan manfaat sebagai berikut :

Preventif control, dimana tenaga akuntan akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat jika mereka menyadari akan audit.
Detective control, suatu defleksi atau kesalahan yg terjadi lazimnya akan bisa diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.
Reporting control, setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yg nir dikoreksi dalam laporan keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan. Dengan demikian pembaca laporan keuangan terhindar menurut warta yg keliru atau menyesatkan.

Pemeriksaan (audit) bisa dilaksanakan oleh auditor internal juga eksternal pada dua cara yaitu aplikasi secara terus-menerus sepanjang periode akuntansi (interim audit) atau secara periodik per tahun, per semester atau per kwartal (periodical audit). Seorang auditor wajib bisa memilih tujuan pemeriksaan secara tepat, juga wajib sanggup merancang acara audit yang sesuai serta melaksanakan program tadi sehingga sanggup diambil suatu konklusi yang berkaitan menggunakan pemeriksaannya.

Dalam kaitannya menggunakan skripsi ini, inspeksi dilakukan oleh pihak intern perusahaan. Auditor akan mengklaim terlaksananya prinsip pengawasan intern, lantaran secara kontinyu bagian ini melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang tersaji, pula terhadap aktivitas operasional yang berlangsung serta terhadap ketaatan seluruh bagian atas pengendalian intern perusahaan.

Pengertian audit internal berdasarkan The Institute of Internal Auditor (IIA;2004) merupakan :

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance procesess”.

Pengertian Audit Internal menurut Mulyadi (2002;29) adalah menjadi berikut:

“Pemeriksaan yang bekerja pada perusahaan, yang tugas pokoknya adalah memilih apakah kebijakan serta prosedur yg diterapkan sang manajemen puncak sudah dipatuhi, memilih baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi serta efektivitas prosedur aktivitas organisasi, serta menentukan keandalan kabar yg didapatkan oleh banyak sekali bagian organisasi”.

Dari pengertian tersebut, bisa diketahui bahwa tujuan inspeksi intern adalah membentu seluruh tingkatan manajemen supaya tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tadi, pemeriksa intern menyajikan analisis-analisis, penilaian-evaluasi, saran-saran, bimbingan-bimbingan dan kabar yang berhubungan dengan aktivitas yang ditelaah, dipelajari, serta lainnya.

Klasifikasi Audit

Untuk kelangsungan sebuah perusahaan, diperlukan pengendalian serta pengawasan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Oleh karenanya perusahaan melakukan berbagai macam audit sebagai bentuk menurut pengendalian dan supervisi tersebut.

Klasifikasi audit berdasarkan tujuan serta dilaksanakannya audit berdasarkan Kell dan Boyton yg dikutip oleh Abdul Halim (2003;5) adalah menjadi berikut:

“Klasifikasi audit menurut tujuan audit terbagi ke pada tiga kategori:

1. Audit laporan keuangan

2. Audit kepatuhan

3. Audit operasional”.

Lebih lanjut pembagian terstruktur mengenai audit dari tujuan audit tadi bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan buat memberikan pendapat apakah laporan keuangan sudah disajikan secara lumrah sinkron kriteria yang sudah dipengaruhi yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ukuran kesesuaian audit laporan keuangan merupakan kewajaran (fairness). Audit laporan keuangan ini umumnya dilakukan olah auditor eksternal yang ditunjuk sang perusahaan yang laporan keuangannya tengah diaudit.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan serta pengevaluasian bukti dengan tujuan buat memilih apakah aktivitas finansial juga operasi tertentu menurut sebuah entitas sinkron menggunakan syarat, ketentuan, serta peraturan yg sudah ditetapkan. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (correctness). Auditor yang melakukan audit kepatuhan pada biasanya dipercaya independen karena mereka tidak terlibat pada aplikasi aktivitas yg diauditnya, serta mereka melapor pada otoritas yg lebih tinggi daripada yang diauditnya.

3. Audit operasional

Audit operasional mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti tentang aktivitas operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (irit) operasional. Tujuan audit operasional merupakan buat menilai kinerja, mengidentifikasi bidang-bidang yg memerlukan pembenahan, serta menaruh rekomendasi. Audit operasional sering dianggap pula menggunakan audit kinerja (performance audit) atau audit manajemen (management audit). Ukuran kesesuaian yang digunakan merupakan keefisienan, kefektifan, serta kehematan atau keekonomisan.

Sedangkan klasifikasi audit menurut buat siapa audit dilaksanakan, dari Abdul Halim (2003;7) adalah menjadi berikut:

“Klasifikasi audit berdasarkan pelaksana audit terbagi ke pada tiga kategori:

1. Auditing eksternal

2. Auditing Internal

3. Auditing Sektor Publik”.

Lebih lanjut klasifikasi audit berdasarkan pelaksana audit tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Auditing Eksternal

Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang menaruh jasa untuk memenuhi kebutuhan fakta untuk pihak luar perusahaan yg diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yg independen yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tadi. Auditing eksternal pada umumnya bertujuan untuk menaruh pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.

2. Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yg mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yg didapatkan, ditujukan buat manajemen organisasi itu sendiri. Auditor seringkali diklaim auditor internal serta adalah karyawan menurut organisasi tersebut. Auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas serta hemat dan ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang menaruh jasanya pada warga , seperti pemerintah pusat juga pemerintah wilayah. Audit bisa meliputi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, juga audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah.

PENGERTIAN AUDITING MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Auditing Menurut Para Ahli

Auditing adalah satu set prosedur yang sinkron menggunakan norma inspeksi akuntan yg memberikan keterangan sebagai akibatnya akuntan dapat menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan yg diperiksa disajikan secara lumrah sesuai menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut ini adalah pengertian auditing berdasarkan Arens (2003;11) :

Pengertian Audit menurut Mulyadi (2002;9) merupakan sebagai berikut:

“Proses sistematik buat memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan serta peristiwa ekonomi, menggunakan tujuan buat memutuskan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan kriteria yg ditetapkan, serta membicarakan hasil-hasilnya pada pemakai yg berkepentingan”

Dari pengertian Auditing tadi diambil kesimpulan bahwa inspeksi (auditing) dilakukan sang pihak yang independen, berpengalaman dan mempunyai kecakapan dan pemahaman yang relatif mendalam tentang pemeriksaan akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku.

Dari segi pengawasan, audit memberikan manfaat menjadi berikut :

Preventif control, dimana energi akuntan akan bekerja lebih berhati-hati serta akurat apabila mereka menyadari akan audit.
Detective control, suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan bisa diketahui serta dikoreksi melalui suatu proses audit.
Reporting control, setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yg tidak dikoreksi dalam laporan keuangan akan disebutkan pada laporan inspeksi. Dengan demikian pembaca laporan keuangan terhindar dari berita yang keliru atau menyesatkan.

Pemeriksaan (audit) dapat dilaksanakan sang auditor internal maupun eksternal dalam 2 cara yaitu pelaksanaan secara monoton sepanjang periode akuntansi (interim audit) atau secara periodik per tahun, per semester atau per kwartal (periodical audit). Seorang auditor harus sanggup memilih tujuan inspeksi secara sempurna, pula wajib bisa merancang acara audit yang sinkron serta melaksanakan acara tadi sebagai akibatnya mampu diambil suatu konklusi yg berkaitan dengan pemeriksaannya.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, pemeriksaan dilakukan sang pihak intern perusahaan. Auditor akan menjamin terlaksananya prinsip pengawasan intern, karena secara kontinyu bagian ini melakukan inspeksi terhadap laporan keuangan yg tersaji, jua terhadap aktivitas operasional yang berlangsung serta terhadap ketaatan seluruh permukaan pengendalian intern perusahaan.

Pengertian audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (IIA;2004) adalah :

Pengertian Audit Internal berdasarkan Mulyadi (2002;29) adalah menjadi berikut:

“Pemeriksaan yg bekerja dalam perusahaan, yg tugas pokoknya merupakan menentukan apakah kebijakan serta mekanisme yang diterapkan oleh manajemen puncak sudah dipatuhi, memilih baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, memilih efisiensi serta efektivitas prosedur aktivitas organisasi, serta menentukan keandalan keterangan yang didapatkan sang banyak sekali bagian organisasi”.

Dari pengertian tersebut, bisa diketahui bahwa tujuan pemeriksaan intern merupakan membentu semua tingkatan manajemen supaya tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut, pemeriksa intern menyajikan analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-saran, bimbingan-bimbingan dan fakta yang berhubungan dengan aktivitas yang ditelaah, dipelajari, dan lainnya.

Klasifikasi Audit

Untuk kelangsungan sebuah perusahaan, diperlukan pengendalian dan supervisi agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu perusahaan melakukan berbagai macam audit sebagai bentuk menurut pengendalian dan pengawasan tadi.

Klasifikasi audit menurut tujuan dan dilaksanakannya audit menurut Kell serta Boyton yg dikutip oleh Abdul Halim (2003;lima) merupakan menjadi berikut:

“Klasifikasi audit berdasarkan tujuan audit terbagi ke pada 3 kategori:

1. Audit laporan keuangan

2. Audit kepatuhan

3. Audit operasional”.

Lebih lanjut klasifikasi audit berdasarkan tujuan audit tadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas menggunakan tujuan buat menaruh pendapat apakah laporan keuangan telah tersaji secara masuk akal sesuai kriteria yang telah dipengaruhi yaitu prinsip akuntansi yg berlaku generik. Ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (fairness). Audit laporan keuangan ini umumnya dilakukan olah auditor eksternal yang ditunjuk sang perusahaan yg laporan keuangannya tengah diaudit.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan serta pengevaluasian bukti dengan tujuan buat memilih apakah kegiatan finansial juga operasi eksklusif dari sebuah entitas sesuai dengan syarat, ketentuan, dan peraturan yang sudah ditetapkan. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan merupakan ketepatan (correctness). Auditor yg melakukan audit kepatuhan dalam umumnya dipercaya independen karena mereka nir terlibat pada aplikasi aktivitas yg diauditnya, serta mereka melapor pada otoritas yang lebih tinggi daripada yang diauditnya.

3. Audit operasional

Audit operasional mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti tentang aktivitas operasional organisasi pada hubungannya menggunakan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Tujuan audit operasional adalah buat menilai kinerja, mengidentifikasi bidang-bidang yg memerlukan pembenahan, serta menaruh rekomendasi. Audit operasional acapkali disebut juga menggunakan audit kinerja (performance audit) atau audit manajemen (management audit). Ukuran kesesuaian yg dipakai adalah keefisienan, kefektifan, serta kehematan atau keekonomisan.

Sedangkan penjabaran audit dari buat siapa audit dilaksanakan, dari Abdul Halim (2003;7) merupakan menjadi berikut:

“Klasifikasi audit berdasarkan pelaksana audit terbagi ke dalam 3 kategori:

1. Auditing eksternal

2. Auditing Internal

3. Auditing Sektor Publik”.

Lebih lanjut klasifikasi audit dari pelaksana audit tadi dapat dijelaskan menjadi berikut:

1. Auditing Eksternal

Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa buat memenuhi kebutuhan fakta untuk pihak luar perusahaan yg diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yg independen yaitu akuntan publik yg sudah diakui sang yg berwenang buat melaksanakan tugas tadi. Auditing eksternal pada umumnya bertujuan buat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2. Auditing Internal

Auditing internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang didapatkan, ditujukan buat manajemen organisasi itu sendiri. Auditor acapkali disebut auditor internal serta adalah karyawan dari organisasi tadi. Auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan irit dan ketaatan dalam kebijakan yang diambil sang perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yg memberikan jasanya kepada warga , seperti pemerintah sentra juga pemerintah wilayah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya merupakan auditor pemerintah.

PENGERTIAN DAN FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN MENURUT AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Dan Fungsi Manajemen Keuangan Menurut Ahli

Manajemen keuangan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tadi (allocation of fund). Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva serta pemilihan sumber-sumber dana buat membelanjai aktiva tadi. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan memperolehnya menurut pada juga luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal menurut pasal kapital, bisa berbentuk hutang atau kapital sendiri.

Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Bambang Riyanto (2001:4) manajemen keuangan bisa diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yg bersangkutan menggunakan usaha buat mendapatkan dan memakai atau mengalokasikan dana tadi.

James C. Van Horne serta John M. Wachowichz (2005:tiga) mendefinisikan manajemen keuangan menjadi manajemen yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan serta manajemen aktiva dengan beberapa tujuan generik sebagai latar belakang.

Mengacu dalam pengertian di atas, manajemen keuangan adalah alat buat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Efisiensi serta efektifitas yang terbentuk dalam suatu perusahaan tentunya akan menaruh nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan bisa didefinisikan dari tugas serta tanggungjawab manajer keuangan. Tugas utama manajemen keuangan diantaranya mencakup keputusan tentang investasi, pembiayaan aktivitas usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, menggunakan demikian tugas manajer keuangan merupakan merencanakan buat memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:10) masih ada 3 fungsi primer dalam manajemen keuangan antara lain yaitu:

Keputusan Investasi (investment Decision)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang pada kelola sang perusahaan. Keputusan investasi ini meurpakan keputusan paling krusial diantara ketiga fungsi keputusan lainnya. Hal ini Lantaran keputusan investasi akan berpengaruh secara pribadi terhadap besarnya rentabilitas investasi serta genre kas perusahaan buat saat-ketika berikutnya. Dengan demikian keputusan investasi ini akan memilih holistik jumlah aktiva yg ada dalam perusahaan, komposisi menurut aktiva-aktiva tadi beserta tingkat risiko perusahaannya.

Keputusan pemenuhan kebutuhan dana

Keputusan tentang kebutuhan dana bersangkutan menggunakan penentuan sumber dana yg akan digunakan, penentuan pertimbangan pembelanjaan yg terbaik atau penentuan struktur kapital yang optimal. Apakah perusahaan akan menggunakan sumber ekstern yg asal dari utang atau emisi obligasi atau dengan cara emisi saham baru, adalah aspek primer dari jenis keputusan tentang kebutuhan kebutuhan pemenuhan dana.

Keputusan Dividen

Keputusan mengenai dividen bersangkutan menggunakan penentuan persentase berdasarkan laba netto yang akan dibayarkan menjadi “cash dividend”, penentuan “stock dividend” pembelian kembali saham. Keputusan tentang dividen ini sangat erat kaitannya dengan keputusan pemenuhan kebutuhan dana.

PENGERTIAN DAN FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN MENURUT AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Dan Fungsi Manajemen Keuangan Menurut Ahli

Manajemen keuangan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) serta bagaimana memakai dana tadi (allocation of fund). Manajer keuangan berkepentingan menggunakan penentuan jumlah aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana buat membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan memperolehnya berdasarkan dalam maupun luar perusahaan. Sumber menurut luar perusahaan berasal menurut pasal modal, mampu berbentuk hutang atau modal sendiri.

Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Bambang Riyanto (2001:4) manajemen keuangan bisa diartikan menjadi keseluruhan kegiatan yang bersangkutan dengan usaha buat menerima serta menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.

James C. Van Horne dan John M. Wachowichz (2005:3) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen yang berkaitan menggunakan perolehan, pendanaan dan manajemen aktiva menggunakan beberapa tujuan generik menjadi latar belakang.

Mengacu pada pengertian pada atas, manajemen keuangan merupakan indera buat mencapai tujuan secara efisien serta efektif. Efisiensi dan efektifitas yang terbentuk pada suatu perusahaan tentunya akan menaruh nilai tambah bagi perusahaan tadi.

Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggungjawab manajer keuangan. Tugas utama manajemen keuangan diantaranya meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan aktivitas bisnis dan pembagian deviden suatu perusahaan, menggunakan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan buat memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:10) masih ada tiga fungsi primer dalam manajemen keuangan diantaranya yaitu:

Keputusan Investasi (investment Decision)

Keputusan investasi adalah keputusan terhadap aktiva apa yg pada kelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini meurpakan keputusan paling penting diantara ketiga fungsi keputusan lainnya. Hal ini Karena keputusan investasi akan berpengaruh secara eksklusif terhadap besarnya rentabilitas investasi serta genre kas perusahaan buat ketika-saat berikutnya. Dengan demikian keputusan investasi ini akan memilih holistik jumlah aktiva yg terdapat dalam perusahaan, komposisi berdasarkan aktiva-aktiva tersebut bersama taraf risiko perusahaannya.

Keputusan pemenuhan kebutuhan dana

Keputusan mengenai kebutuhan dana bersangkutan menggunakan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau penentuan struktur modal yg optimal. Apakah perusahaan akan menggunakan sumber ekstern yang berasal dari utang atau emisi obligasi atau menggunakan cara emisi saham baru, merupakan aspek utama berdasarkan jenis keputusan mengenai kebutuhan kebutuhan pemenuhan dana.

Keputusan Dividen

Keputusan mengenai dividen bersangkutan menggunakan penentuan persentase berdasarkan laba netto yang akan dibayarkan menjadi “cash dividend”, penentuan “stock dividend” pembelian pulang saham. Keputusan mengenai dividen ini sangat erat kaitannya menggunakan keputusan pemenuhan kebutuhan dana.

PENGERTIAN MANAJEMEN BEBASIS SEKOLAH

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Manajemen Bebasis Sekolah

Kehadiran konsep manajemen berbasis sekolah dalam wacana pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas menurut konteks gerakan “restrukturisasi dan reformasi” sistem pendidikan nasional melalui desentralisasi dan hadiah otonomi yang lebih akbar pada satuan pendidikan atau sekolah. Hal ini diinspirasikan sang beberapa konsep pengelolaan sekolah, seperti :

1. Self managing school atau school based manjement.

2. Self governin shcool.

3. Local mangement of schools.

4. Shcool based budgeting atau quaranty maintained schools.

Konsep-konsep tersebut menyebutkan bahwa sekolah ditargetkan buat melakukan proses pengambilan keputusan (school based decision making) yg berada dalam sistem pengelolaan, kepemimpinan serta peningkatan mutu (administrating for excellence) dan effective schools.

Manajemen berbasis sekolah dalam intinya adalah memberikan wewenang terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan pemugaran kualitas secara terus menerus. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah dalam hakikatnya adalah penyerasian asal daya yg dilakukan secara berdikari sang sekolah menggunakan melibatkan seluruh kelompok kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan sekolah secara eksklusif pada proses pengambilan keputusan buat memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau buat mancapai tujuan pendidikan nasional.

Secara bahasa, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal berdasarkan tiga kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya efektif buat mencapai sasaran. Berbasis mempunyai kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sedangkan sekolah berarti lembaga buat belajar dan mengajar serta loka buat mendapat serta memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka manajemen berbasis sekolah (MBS) bisa diartikan menjadi penggunaan asal daya yang dari dalam sekolah itu sendiri pada proses pedagogi atau pembelajaran.

Priscilla Wohlstetter dan Albert Mohrman mengungkapkan bahwa pada hakekatnya, manajemen berbasis sekolah berpijak pada Self Determination Theory. Teori ini menyatakan bahwa bila seorang atau sekelompok orang memiliki kepuasan buat mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok orang tadi akan memiliki tanggung jawab yg besar untuk melakukan apa yg telah diputuskan. Berangkat berdasarkan teori ini, banyak manajemen berbasis sekolah yang dikemukakan oleh para ahli.

Eman Suparman misalnya yang dikutip oleh Mulyono mendefinisikan manajemen berbasisi sekolah sebagai penyerasian sumber daya yg dilakukan secara berdikari sang sekolah menggunakan melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terkait sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah pada pendidikan nasional. Sementara itu Slamet mengartikan manajemen berbasis sekolah menjadi pengkoordinasian dalam penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis (berdikari) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen buat mencapai tujuan sekolah pada kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan gerombolan kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Hal ini berarti sekolah wajib bersifat terbuka dan inklusif terhadap sumber daya di luar lingkungan sekolah yang mempunyai kepentingan selaras menggunakan tujuan pendidikan nasional.

Priscilla Wohlster serta Albert Mohrman menyebutkan secara luas bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan pendekatan politis buat mendesain ulang organisasi sekolah menggunakan menaruh wewenang dan kekuasaan pada partisipasi sekolah pada taraf lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipasi lokal yg dimaksudkan merupakan partisipasi ketua sekolah, guru serta warga lokal.

Sesuai dengan pelukisan pada atas, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan hadiah swatantra penuh kepada sekolah untuk secara aktif-kreatif serta mendiri pada menyebarkan dan melakukan penemuan pada berbagai program buat menaikkan mutu pendidikan sesuai menggunakan kebutuhan sekolah sendiri yg tidak terlepas berdasarkan kerangka tujuan pendidikan nasional dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), serta sekolah wajib sanggup mempertanggungjawabkan kepada masyakat. Artinya manajemen berbasis sekolah dalam hakikatnya merupakan penyerasian sumberdaya yg dilakukan secara berdikari oleh sekolah dengan melibatkan semua grup kepentingan yang terkait dengan sekolah secara eksklusif dalam proses pengambilan keputusan buat memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau buat mencapai tujuan pendidikan nasional.

Di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional serta Dinas Pendidikan Nasional, terminologi yg populer adalah MPMBS. MPMBS pada pada dasarnya merupakan swatantra, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dalam penyelenggraan pendidikan. Titik tekan MPMBS perbaikan mutu masukan, proses, keluaran pendidikan, serta sepanjang memungkinkan tentang layanan purna lulus.

Secara umum skema berpikir kebijakan MBS di Indonesia merupakan sebagai berikut:

Gambar Skema Berpikir Kebijakan MBS pada Indonesia

A. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Levacic pada manajemen berbasis sekolah (MBS) terdapat 3 katakteristik yg harus dikedepankan berdasarkan yang lain berdasarkan manajemen, diantaranya adalah: pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengembilan keputusan yg berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yg didesentralisasikan pada stakeholder sekolah. Kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang meliputi keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, meliputi kurikulum, kepegawai, keuangan, wahana-prasarana serta penerimaan murid baru. Ketiga, walaupun keseluruhan domain peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, tetapi diregulasikan yg mengatur fungsi kontrol sentra terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

Edmon mencoba mengemukakan berbagai indikator yang menandakan karakteristik dari konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) antara lain merupakan:

1. Lingkungan sekolah yg kondusif serta tertib;

2. Sekolah memiliki visi serta target mutu yg ingin dicapai;

3. Sekolah memilki kepemimpinan yang bertenaga;

4. Adanya asa yang tinggi dari personal sekolah (kepala sekolah, guru dan staf termasuk siswa) untuk berprestasi;

5. Adanya pengembangan staf sekolah yang monoton sinkron tuntutan IPTEK;

6. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap aneka macam aspek akademis dan administratif, serta pemanfaan hasilnya untuk penyempurnaan/ perbaikan mutu;

7. Adanya komunikasi dan dukungan intensif menurut orang tua anak didik serta rakyat.

Adapun Saud menyatakan beberapa karakteristik dasar diantaranya yaitu, hadiah otonomi yang luas pada sekolah, partisipasi rakyat serta orang tua siswa yg tinggi, kepemimpinan sekolah yg demokratis serta profesional, serta adanya teamwork yg tinggi dan profesional. Pada tataran ini, bila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan dalam taraf sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yg komprehensif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dimana sekolah itu berada.

Apabila melihat karakteristik yg dideskripsikan pada atas menurut dalam aspek geografis Indonesia yg bhineka antara satu dengan yg lainnya, maka akan berimplikasi dalam kemampuan dan karakteristik spesial bagi sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS). Akan tetapi karakteristik khas tadi dibutuhkan dapat memberikan akibat positif terhadap peningkatan personal sekolah, lantaran energi kependidikan serta peserta didik umumnya tiba berdasarkan bebagai sektor atau latar belakang yg tidak selaras, misalnya latar geografis, kesukuan tingkat sosial, ekonomi, juga politik. Atas dasar itulah ciri yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) perlu mengoptimalisasikan aspek-aspek tertentu, yaitu mempertinggi kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya insan, dan pengelolaan asal daya administrasi.

Selain itu kerjasama antara masyarakat sekolah yg mencakup guru, pegawai, peserta didik, serta wali anak didik dengan masyarakat wajib dibangun atas dasar kredibilitas yang tinggi. Sekolah harus bisa memacu rakyat buat ikut memiliki forum yg bersangkutan guna menumbuhkan iklim kerjasama menggunakan menganut sistem transparansi, baik dalam acara juga dalam hal pengelolaan finansial (keuangan). Di samping itu program yang tersusun sang komponen sekolah wajib sanggup bersifat berkelanjutan (kontinuitas).

B. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS)

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan menaikkan efisiensi mutu serta pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi dicapai melalui keleluasaan mengelola asal daya yang terdapat, partisipasi masyarakat, serta penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningakatan profesionalisme pengajar, adanya hibah serta sanksi menjadi kontrol, serta hal lain yang bisa menumbuh kembangkan suasana yang aman.

Menurut Kustini Hardi, terdapat 3 tujuan manajemen berbasis sekolah (MBS). Pertama, membuatkan kemampuan kepala sekolah bersama guru serta unsur komite sekolah pada aspek manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk menaikkan mutu sekolah. Kedua, berbagi kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah pada aplikasi pembelajaran yg aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah juga di lingkungan setempat. Ketiga, membuatkan peran serta rakyat yg lebih aktif pada perkara generik persekolahan dari sekolah buat membantu peningkatan mutu sekolah.

Kementerian Pendidikan Nasional menggambarkan bahwa tujuan aplikasi MBS adalah menaikkan mutu pendidikan melalui kemandirian serta inisiatif sekolah pada mengelola dan memberdayakan asal daya yg tersedia, meningkatkan kepedulian rakyat sekolah serta rakyat dalam peyelenggaran pendidikan melalui pengambilan keputusan beserta, menaikkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, warga serta pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan mempertinggi kompetensi yg sehat antarsekolah tetang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Secara umum dapat diinterpretasikan bahwa dalam penyelenggaraan MBS setidaknya terdapat empat aspek penting yg harus dijadikan pertimbangan, yaitu kualitas (mutu) serta relevansi, keadilan, efektivitas serta efisiensi, serta akuntabilitas. Manajemen berbasis sekolah (MBS) bertujuan mencapai mutu (quality) serta relevasi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolak ukur penilaian pada output (hasil dan outcome) bukan pada metodologi atau prosesnya. Ada yang memandang mutu dan relevansi ini menjadi satu kesatuan substansi, ialah sebagai hasil pendidikan yang bermutu sekaligus relevan menggunakan banyak sekali kebutuhan dan konteksnya. Bagi yang memisahkan keduanya, maka mutu lebih merujuk pada manfaat berdasarkan apa yang diperoleh siswa melalui pendidikan pada berbagai lingkup/tuntutan kehidupan (pengaruh), termasuk jumlah ranah pendidikan yg tidak diujikan.

PENGERTIAN MANAJEMEN BEBASIS SEKOLAH

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Manajemen Bebasis Sekolah

Kehadiran konsep manajemen berbasis sekolah pada perihal pengelolaan pendidikan di Indonesia nir terlepas menurut konteks gerakan “restrukturisasi serta reformasi” sistem pendidikan nasional melalui desentralisasi dan pemberian otonomi yg lebih besar kepada satuan pendidikan atau sekolah. Hal ini diinspirasikan sang beberapa konsep pengelolaan sekolah, misalnya :

1. Self managing school atau school based manjement.

2. Self governin shcool.

3. Local mangement of schools.

4. Shcool based budgeting atau quaranty maintained schools.

Konsep-konsep tersebut mengungkapkan bahwa sekolah ditargetkan buat melakukan proses pengambilan keputusan (school based decision making) yang berada pada sistem pengelolaan, kepemimpinan serta peningkatan mutu (administrating for excellence) dan effective schools.

Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah buat melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian asal daya yang dilakukan secara mandiri sang sekolah menggunakan melibatkan semua grup kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan sekolah secara eksklusif pada proses pengambilan keputusan buat memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau buat mancapai tujuan pendidikan nasional.

Secara bahasa, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari 3 kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen merupakan proses memakai asal daya efektif buat mencapai sasaran. Berbasis memiliki istilah dasar basis yg berarti dasar atau asas. Sedangkan sekolah berarti lembaga untuk belajar serta mengajar dan loka buat mendapat dan menaruh pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan menjadi penggunaan sumber daya yg dari dalam sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.

Priscilla Wohlstetter dan Albert Mohrman mengungkapkan bahwa pada hakekatnya, manajemen berbasis sekolah berpijak dalam Self Determination Theory. Teori ini menyatakan bahwa bila seseorang atau sekelompok orang mempunyai kepuasan buat merogoh keputusan sendiri, maka orang atau grup orang tadi akan mempunyai tanggung jawab yg besar buat melakukan apa yang telah diputuskan. Berangkat dari teori ini, banyak manajemen berbasis sekolah yang dikemukakan sang para pakar.

Eman Suparman seperti yang dikutip sang Mulyono mendefinisikan manajemen berbasisi sekolah sebagai penyerasian asal daya yg dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua gerombolan kepentingan yg terkait sekolah secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan buat memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Sementara itu Slamet mengartikan manajemen berbasis sekolah menjadi pengkoordinasian pada penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, menggunakan melibatkan gerombolan kepentingan yang terkait menggunakan sekolah secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Hal ini berarti sekolah harus bersifat terbuka serta inklusif terhadap sumber daya pada luar lingkungan sekolah yang mempunyai kepentingan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Priscilla Wohlster serta Albert Mohrman menyebutkan secara luas bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah pendekatan politis buat mendesain ulang organisasi sekolah menggunakan memberikan kewenangan serta kekuasaan kepada partisipasi sekolah dalam tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipasi lokal yg dimaksudkan merupakan partisipasi kepala sekolah, pengajar dan masyarakat lokal.

Sesuai dengan pelukisan di atas, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan pemberian otonomi penuh kepada sekolah untuk secara aktif-kreatif serta mendiri dalam membuatkan dan melakukan penemuan dalam berbagai acara buat meningkatkan mutu pendidikan sesuai menggunakan kebutuhan sekolah sendiri yang tidak terlepas menurut kerangka tujuan pendidikan nasional dengan melibatkan pihak-pihak yg berkepentingan (stakeholder), dan sekolah wajib mampu mempertanggungjawabkan pada masyakat. Artinya manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya merupakan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara pribadi pada proses pengambilan keputusan buat memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional serta Dinas Pendidikan Nasional, terminologi yang populer adalah MPMBS. MPMBS pada intinya merupakan otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi warga , dalam penyelenggraan pendidikan. Titik tekan MPMBS perbaikan mutu masukan, proses, keluaran pendidikan, serta sepanjang memungkinkan mengenai layanan purna lulus.

Secara generik skema berpikir kebijakan MBS di Indonesia merupakan sebagai berikut:

Gambar Skema Berpikir Kebijakan MBS pada Indonesia

A. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Levacic dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) ada 3 katakteristik yang wajib dikedepankan menurut yg lain menurut manajemen, antara lain adalah: pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengembilan keputusan yang herbi peningkatan mutu pendidikan yg didesentralisasikan pada stakeholder sekolah. Kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yg meliputi keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, meliputi kurikulum, kepegawai, keuangan, wahana-prasarana dan penerimaan murid baru. Ketiga, walaupun keseluruhan domain peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan pada sekolah-sekolah, tetapi diregulasikan yg mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Edmon mencoba mengemukakan banyak sekali indikator yg pertanda karakteristik berdasarkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) diantaranya merupakan:

1. Lingkungan sekolah yg kondusif serta tertib;

2. Sekolah memiliki visi serta sasaran mutu yang ingin dicapai;

3. Sekolah memilki kepemimpinan yang kuat;

4. Adanya asa yg tinggi menurut personal sekolah (kepala sekolah, pengajar serta staf termasuk siswa) buat berprestasi;

5. Adanya pengembangan staf sekolah yg monoton sinkron tuntutan IPTEK;

6. Adanya aplikasi penilaian yg terus menerus terhadap banyak sekali aspek akademis serta administratif, serta pemanfaan hasilnya buat penyempurnaan/ perbaikan mutu;

7. Adanya komunikasi serta dukungan intensif dari orang tua siswa dan warga .

Adapun Saud menyatakan beberapa ciri dasar diantaranya yaitu, anugerah otonomi yang luas pada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yg tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis serta profesional, dan adanya teamwork yang tinggi serta profesional. Pada tataran ini, bila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dimana sekolah itu berada.

Apabila melihat karakteristik yg dideskripsikan pada atas berdasarkan pada aspek geografis Indonesia yang bhineka antara satu menggunakan yang lainnya, maka akan berimplikasi pada kemampuan dan karakteristik spesial bagi sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS). Akan namun ciri spesial tersebut diharapkan bisa menaruh implikasi positif terhadap peningkatan personal sekolah, karena tenaga kependidikan dan siswa umumnya datang berdasarkan bebagai sektor atau latar belakang yang tidak sama, misalnya latar geografis, kesukuan taraf sosial, ekonomi, maupun politik. Atas dasar itulah karakteristik yg menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) perlu mengoptimalisasikan aspek-aspek eksklusif, yaitu menaikkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan asal daya insan, serta pengelolaan asal daya administrasi.

Selain itu kerjasama antara masyarakat sekolah yang meliputi guru, pegawai, peserta didik, dan wali anak didik menggunakan warga harus dibangun atas dasar kredibilitas yang tinggi. Sekolah wajib bisa memacu masyarakat buat ikut mempunyai forum yg bersangkutan guna menumbuhkan iklim kerjasama dengan menganut sistem transparansi, baik pada program maupun pada hal pengelolaan finansial (keuangan). Di samping itu program yg tersusun sang komponen sekolah wajib mampu bersifat berkelanjutan (kontinuitas).

B. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS)

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan menaikkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi dicapai melalui keleluasaan mengelola asal daya yang terdapat, partisipasi rakyat, serta penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningakatan profesionalisme pengajar, adanya hadiah serta hukuman menjadi kontrol, serta hal lain yg bisa menumbuh kembangkan suasana yg aman.

Menurut Kustini Hardi, terdapat tiga tujuan manajemen berbasis sekolah (MBS). Pertama, mengembangkan kemampuan ketua sekolah beserta pengajar serta unsur komite sekolah pada aspek manajemen berbasis sekolah (MBS) buat menaikkan mutu sekolah. Kedua, menyebarkan kemampuan kepala sekolah beserta pengajar serta unsur komite sekolah pada pelaksanaan pembelajaran yang aktif serta menyenangkan, baik di lingkungan sekolah juga di lingkungan setempat. Ketiga, menyebarkan kiprah dan rakyat yg lebih aktif dalam masalah generik persekolahan berdasarkan sekolah buat membantu peningkatan mutu sekolah.

Kementerian Pendidikan Nasional menggambarkan bahwa tujuan aplikasi MBS merupakan menaikkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah pada mengelola serta memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah serta warga dalam peyelenggaran pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, menaikkan tanggung jawab sekolah pada orang tua, warga serta pemerintah mengenai mutu sekolahnya, dan meningkatkan kompetensi yg sehat antarsekolah tetang mutu pendidikan yg akan dicapai.

Secara umum bisa diinterpretasikan bahwa pada penyelenggaraan MBS setidaknya terdapat empat aspek penting yang wajib dijadikan pertimbangan, yaitu kualitas (mutu) serta relevansi, keadilan, efektivitas serta efisiensi, dan akuntabilitas. Manajemen berbasis sekolah (MBS) bertujuan mencapai mutu (quality) dan relevasi pendidikan yang dengan tinggi-tingginya, dengan tolak ukur evaluasi pada hasil (hasil dan outcome) bukan dalam metodologi atau prosesnya. Ada yang memandang mutu serta relevansi ini sebagai satu kesatuan substansi, artinya menjadi hasil pendidikan yang bermutu sekaligus relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya. Bagi yg memisahkan keduanya, maka mutu lebih merujuk dalam manfaat berdasarkan apa yg diperoleh anak didik melalui pendidikan pada aneka macam lingkup/tuntutan kehidupan (impak), termasuk jumlah ranah pendidikan yang tidak diujikan.

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli

Kebijakan merupakan panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara untuk mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan semua kegiatan (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu aktivitas, menurut suatu acara proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur serta program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya mengenai konsep pembangunan, memiliki tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha buat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat serta kenaikan pendapatan rakyat yang terjadi pada jangka ketika yang,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi pada akhirnya pembangunan tadi wajib melampaui sisi materi serta keuangan berdasarkan kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami menjadi suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan kasus pengorganisasian dan peninjauan balik holistik sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak pada hal ini adalah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan balik menggunakan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih poly hasil yang dihasilkan tetapi juga lebih poly output daripada yg diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi tanggal landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan serta masa konsumsi akbar-besaran. Kunci diantara tahapan ini merupakan tahap lepas landas yg didorong sang satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman dalam tahun 1950-an sampai tahun 1960-an memberitahuakn bahwa pembangunan yg berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari tingkat hidup sebagian akbar masyarakat nir mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan kata lain, terdapat tanda-tanda kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana mempertinggi pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu nir bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yg dilakukan negara buat berbagi kegiatan ekonomi serta taraf hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat dipakai buat mempelajari pembangunan pedesaan.

Menurut Haeruman ( 1997 ), terdapat dua sisi pandang buat menelaah pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan pedesaan dicermati sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu dalam potensi yg dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sebagai akibatnya perubahan yg diperlukan berlangsung dalam rentang saat yg panjang.

2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan menjadi suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakt desa serta dorongan dari luar buat meningkatkan kecepatan pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 mengenai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sinkron dengan kewenangannya serta menurut ayat (tiga) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus melibatkan forum kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan menjadi berikut:

1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.

2.menjamin sinkronisasi serta sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3.menjamin keterkaitan serta konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta Pengawasan.

4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan pada desa yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai akibatnya dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat

- Produktivitas aktivitas ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan

- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi

- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar dipakai buat menjual output dan membeli input produksi

- Penggunaan energi kerja luar dan adanya pasar upah energi kerja mulai berkembang

- Memanfaatkan teknologi baru

- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual buat pasar sehingga jenis komoditi yang diproduksi selalu diadaptasi dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi merupakan buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah menjadi Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.

- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human investment

- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan ekonominya adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah nir bisa diterapkan pada desa-desa atau rakyat seperti ini. Tetapi selain perkara yg berasal menurut sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak perkara lain yg mengakibatkan timbulnya kasus pembangunan desa kasus-masalah tersebut terutama adalah:

1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yg berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yg terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)

2. Tingkat Pendidikan rendah yang mengakibatkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga perkara lain yg sanggup ada menggunakan berfokus misalnya perkara kesehatan, rendahnya produktivitas kerja serta masalah kepemimpinan desa

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran hasil-output pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan dan akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, supaya kebijakan serta perencanaan pembangunan desa dapat dibuat menggunakan cukup lebih baik.

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan buat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat belum bisa optimal lantaran terdapat banyak sekali konflik, misalnya;

1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yang diharapkan kurang lengkap dan memadai;

2. Fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih seringkali terlambat;

3. Terbatasnya taraf kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa;

4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi warga , menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun, memanfaatkan, memelihara serta berbagi output-output pembangunan;

5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa

6. Belum terdapat kepastian mengenai wewenang dan asal pendapatan

Kebijakan Pembangunan Desa

Bertolak berdasarkan konflik diatas, Pemerintah tetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:

(a) Pemantapan kerangka aturan

(b) Penataan kewenangan serta baku pelayanan minimal Desa;

(d) Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;

(e) Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa serta

(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemda meliputi:

1. Pemantapan kerangka aturan:

Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa serta Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, swatantra, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penataan organisasi dan wewenang:

Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama wewenang yang wajib dimilikinya;

3. Pemantapan sumber pendapatan serta kekayaan desa:

Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna dan output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem kabar dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, serta murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:

Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan pada warga secara demokratis, transparan serta akuntabel menurut nilai-nilai sosial budaya setempat.

6. Pengadaan wahana serta prasarana:

Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana dan prasarana pemerintahan desa yg memadai pada rangka melaksanakan tugas serta manfaatnya menjadi pelayan warga yg terdepan.

Beberapa acara-acara pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, contohnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan salah satu upaya pemerintah pada rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong acara pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan dalam pengelolaan lahannya.

Akan tetapi program-program tersebut belum sanggup menaikkan kesejahteraan petani lantaran harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan menggunakan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT hingga ketika ini poly yang menunggak lantaran petani nir mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT lebih cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga fokus terhadap pembangunan masyarakat generik kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, misalnya ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya harapan dan kebutuhan rakyat dalam program-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah.

Berdasarkan pengalaman tersebut telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral menggunakan mempertimbangkan kekhasan wilayah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi serta prospek berdasarkan masing-masing wilayah. Tetapi pada pada penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik dapat ditinjau pada 3 grup (Haeruman, 1997), yaitu :

Kebijakan secara tidak langsung diarahkan dalam penciptaan syarat yg mengklaim kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, serta proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang.
Kebijakan yg langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi warga pedesaan.
Kebijakan khusus menjangkau warga melalui upaya spesifik, seperti penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan ketenangan masyarakat.
Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral serta regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yg mengkut sektor apa yang perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan pada wilayah mana yang perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam fenomena, pendekatan regional seringkali diambil nir pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa daerah tertentu, seperti wilayah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yang dibutuhkan mempunyai posisi trategis pada arti ekonomi-politis. Oleh karena arah yang dituju merupakan campuran antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga