PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal
Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Kebijakan merupakan panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara untuk mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan semua kegiatan (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu aktivitas, menurut suatu acara proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur serta program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya mengenai konsep pembangunan, memiliki tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha buat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat serta kenaikan pendapatan rakyat yang terjadi pada jangka ketika yang,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi pada akhirnya pembangunan tadi wajib melampaui sisi materi serta keuangan berdasarkan kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami menjadi suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan kasus pengorganisasian dan peninjauan balik holistik sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak pada hal ini adalah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan balik menggunakan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih poly hasil yang dihasilkan tetapi juga lebih poly output daripada yg diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi tanggal landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan serta masa konsumsi akbar-besaran. Kunci diantara tahapan ini merupakan tahap lepas landas yg didorong sang satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman dalam tahun 1950-an sampai tahun 1960-an memberitahuakn bahwa pembangunan yg berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari tingkat hidup sebagian akbar masyarakat nir mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan kata lain, terdapat tanda-tanda kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana mempertinggi pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu nir bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yg dilakukan negara buat berbagi kegiatan ekonomi serta taraf hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat dipakai buat mempelajari pembangunan pedesaan. 
Menurut Haeruman ( 1997 ), terdapat dua sisi pandang buat menelaah pedesaan, yaitu: 
1. Pembangunan pedesaan dicermati sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu dalam potensi yg dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sebagai akibatnya perubahan yg diperlukan berlangsung dalam rentang saat yg panjang. 
2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan menjadi suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakt desa serta dorongan dari luar buat meningkatkan kecepatan pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 mengenai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sinkron dengan kewenangannya serta menurut ayat (tiga) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus melibatkan forum kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan menjadi berikut:
1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2.menjamin sinkronisasi serta sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3.menjamin keterkaitan serta konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan pada desa yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai akibatnya dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
- Produktivitas aktivitas ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi
- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar dipakai buat menjual output dan membeli input produksi
- Penggunaan energi kerja luar dan adanya pasar upah energi kerja mulai berkembang
- Memanfaatkan teknologi baru
- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual buat pasar sehingga jenis komoditi yang diproduksi selalu diadaptasi dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi merupakan buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah menjadi  Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.
- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human  investment
- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan ekonominya adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah nir bisa diterapkan pada desa-desa atau rakyat seperti ini. Tetapi selain perkara yg berasal menurut sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak perkara lain yg mengakibatkan timbulnya kasus pembangunan desa kasus-masalah tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yg berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yg terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang mengakibatkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga perkara lain yg sanggup ada menggunakan berfokus misalnya perkara kesehatan, rendahnya produktivitas kerja serta masalah kepemimpinan desa 

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran hasil-output pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan dan akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, supaya kebijakan serta perencanaan pembangunan desa dapat dibuat menggunakan cukup lebih baik.

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan buat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat belum bisa optimal lantaran terdapat banyak sekali konflik, misalnya;
1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yang diharapkan kurang lengkap dan memadai; 
2. Fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih seringkali terlambat; 
3. Terbatasnya taraf kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi warga , menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun, memanfaatkan, memelihara serta berbagi output-output pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa 
6. Belum terdapat kepastian mengenai wewenang dan asal pendapatan 

Kebijakan Pembangunan Desa
Bertolak berdasarkan konflik diatas, Pemerintah tetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:
(a) Pemantapan kerangka aturan
(b) Penataan kewenangan serta baku pelayanan minimal Desa; 
(c) Pemantapan kelembagaan; 
(d) Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
(e) Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa serta 
(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemda meliputi: 

1. Pemantapan kerangka aturan:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa serta Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, swatantra, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Penataan organisasi dan wewenang: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama wewenang yang wajib dimilikinya; 

3. Pemantapan sumber pendapatan serta kekayaan desa: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna dan output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem kabar dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, serta murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. 

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan pada warga secara demokratis, transparan serta akuntabel menurut nilai-nilai sosial budaya setempat. 

6. Pengadaan wahana serta prasarana: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana dan prasarana pemerintahan desa yg memadai pada rangka melaksanakan tugas serta manfaatnya menjadi pelayan warga yg terdepan.

Beberapa acara-acara pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, contohnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan salah satu upaya pemerintah pada rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong acara pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan dalam pengelolaan lahannya. 

Akan tetapi program-program tersebut belum sanggup menaikkan kesejahteraan petani lantaran harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan menggunakan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT hingga ketika ini poly yang menunggak lantaran petani nir mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT lebih cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga fokus terhadap pembangunan masyarakat generik kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, misalnya ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya harapan dan kebutuhan rakyat dalam program-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah. 

Berdasarkan pengalaman tersebut telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral menggunakan mempertimbangkan kekhasan wilayah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi serta prospek berdasarkan masing-masing wilayah. Tetapi pada pada penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik dapat ditinjau pada 3 grup (Haeruman, 1997), yaitu :
  • Kebijakan secara tidak langsung diarahkan dalam penciptaan syarat yg mengklaim kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, serta proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang. 
  • Kebijakan yg langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi warga pedesaan. 
  • Kebijakan khusus menjangkau warga melalui upaya spesifik, seperti penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan ketenangan masyarakat. 
  • Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral serta regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yg mengkut sektor apa yang perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan pada wilayah mana yang perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam fenomena, pendekatan regional seringkali diambil nir pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa daerah tertentu, seperti wilayah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yang dibutuhkan mempunyai posisi trategis pada arti ekonomi-politis. Oleh karena arah yang dituju merupakan campuran antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Baca Juga

Read more
Post a Comment

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal
Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Kebijakan adalah panduan-panduan serta ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara buat mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan seluruh aktivitas (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, menurut suatu program proyek, yakni memilih tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya bisnis buat menaikkan pendapatan perkapita rakyat dan kenaikan pendapatan rakyat yg terjadi dalam jangka ketika yg,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi dalam akhirnya pembangunan tadi harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan insan. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yg berdimensi jamak, yg melibatkan masalah pengorganisasian serta peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi serta sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini ialah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi sudah digariskan balik dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran pada kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yg sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya dalam lebih banyak hasil yang didapatkan namun juga lebih poly hasil daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra syarat tanggal landas, tanggal landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar -besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tanggal landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini sudah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an menerangkan bahwa pembangunan yg berorientasi dalam kenaikan pendapatan nasional nir sanggup memecahkan kasus pembangunan. Hal ini terlihat menurut tingkat hayati sebagian besar warga tidak mengalami pemugaran kendatipun sasaran kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan istilah lain, ada indikasi-indikasi kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak mampu diartikan sebagai kegiatan-aktivitas yg dilakukan negara buat membuatkan aktivitas ekonomi serta tingkat hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang bisa digunakan buat menelaah pembangunan pedesaan. 
Menurut Haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang buat mengkaji pedesaan, yaitu: 
1. Pembangunan pedesaan dicermati menjadi suatu proses alamiah yg bertumpu pada potensi yang dimiliki serta kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yg diharapkan berlangsung pada rentang ketika yang panjang. 
2) Sisi yg lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu hubungan antar potensi yang dimiliki sang masyarakt desa serta dorongan berdasarkan luar buat mempercepat pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yg mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai menggunakan kewenangannya serta dari ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:
1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2.menjamin sinkronisasi dan sinergi menggunakan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
- Produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi
- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar digunakan buat menjual output dan membeli input produksi
- Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai berkembang
- Memanfaatkan teknologi baru
- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual untuk pasar sebagai akibatnya jenis komoditi yg diproduksi selalu diubahsuaikan dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi adalah buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah sebagai  Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.
- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human  investment
- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya aktivitas ekonominya merupakan berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yg berakar dalam yg menciptakan Teori Ekonomi Modern seolah-olah tidak dapat diterapkan pada desa-desa atau warga seperti ini. Tetapi selain kasus yang dari dari sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak masalah lain yang menyebabkan timbulnya perkara pembangunan desa kasus-perkara tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yang berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama dalam daerah yang terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga kasus lain yang bisa ada dengan serius misalnya kasus kesehatan, rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa 

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran output-hasil pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan serta akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, agar kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat dibuat dengan relatif lebih baik.

Pemerintahan Desa pada menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat optimal lantaran terdapat banyak sekali perseteruan, misalnya;
1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sebagai akibatnya menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yg diharapkan kurang lengkap dan memadai; 
2. Fasilitasi oleh Pemerintah serta Pemerintah Daerah masih tak jarang terlambat; 
3. Terbatasnya tingkat kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan serta kemandirian pada menciptakan, memanfaatkan, memelihara serta menyebarkan output-hasil pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa 
6. Belum terdapat kepastian mengenai kewenangan dan asal pendapatan 

Kebijakan Pembangunan Desa
Bertolak dari pertarungan diatas, Pemerintah memutuskan banyak sekali kebijakan buat memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:
(a) Pemantapan kerangka aturan
(b) Penataan wewenang dan baku pelayanan minimal Desa; 
(c) Pemantapan kelembagaan; 
(d) Pemantapan administrasi serta keuangan Desa;
(e) Peningkatan asal daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan 
(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, acara prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemerintah Daerah meliputi: 

1. Pemantapan kerangka anggaran:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, perda, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi, partisipasi dan pemberdayaan warga . 

2. Penataan organisasi dan wewenang: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta wewenang yg wajib dimilikinya; 

3. Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota menggunakan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna serta output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yg gampang, cepat, dan murah terutama yg berkaitan menggunakan kebutuhan dasar. 

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat secara demokratis, transparan serta akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat. 

6. Pengadaan wahana serta prasarana: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana serta prasarana pemerintahan desa yang memadai pada rangka melaksanakan tugas dan kegunaannya sebagai pelayan rakyat yg terdepan.

Beberapa program-program pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan galat satu upaya pemerintah pada rangka membuatkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan donasi Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan pada pengelolaan lahannya. 

Akan namun acara-acara tadi belum bisa menaikkan kesejahteraan petani karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT sampai saat ini poly yang menunggak karena petani nir sanggup membayar cicilan tadi. Adapun program IDT lebih cenderung dalam pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang tersentuh. Padahal berbagai dilema yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya impian serta kebutuhan masyarakat dalam acara-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah. 

Berdasarkan pengalaman tadi telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi dan prospek menurut masing-masing wilayah. Tetapi di dalam penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik bisa dicermati pada 3 kelompok (Haeruman, 1997), yaitu :
  • Kebijakan secara nir pribadi diarahkan dalam penciptaan kondisi yg menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana serta prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang. 
  • Kebijakan yang langsung diarahkan dalam peningkatan aktivitas ekonomi rakyat pedesaan. 
  • Kebijakan spesifik menjangkau warga melalui upaya khusus, misalnya penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan serta ketenangan masyarakat. 
  • Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yang mengkut sektor apa yg perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan dalam daerah mana yg perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan pada masing-masing daerah. Di dalam kenyataan, pendekatan regional acapkali diambil tidak pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa wilayah eksklusif, seperti daerah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yg diperlukan memiliki posisi trategis dalam arti ekonomi-politis. Oleh lantaran arah yg dituju merupakan adonan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Baca Juga

Read more
Post a Comment

PENGERTIAN INFLASI MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal
Pengertian Inflasi Menurut Para Ahli
Inflasi adalah kenaikan harga ( penurunan nilai barang dan jasa ) secara terus menerus serta berkepanjangan atau pada jangka ketika yang lama . Yang Secara generik akan menyebabkan nilai uang akan turun.

Pengertian tadi mengandung makna :
1. Ada kecenderungan harga-harga meningkat walaupun suatu masa eksklusif turun atau naik dibandingkan sebelumnya, namun tetap menunjukkan kecenderunagn yang meningkat.
2. Kenaikan taraf harga berlangsung secara terus menerus, nir terjadi dalam suatu saat/satu waktu saja
3. Kenaikan harga merupakan tingkat harga generik, bukan hanya beberapa produk (komoditi) saja.

A. Penyebab Timbulnya inflasi
Secara garis besar , terdapat tiga kelompok yg memberikan teori penyebab timbulnya inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas
Teori kuantitas menyoroti proses inflasi berdasarkan segi peranan jumlah uang yang beredar serta harapan (expectation) warga tentang kenaikan harga di masa yg akan tiba.

a. Peranan jumlah uang yg beredar
Dengan dilandasai pemikiran atas persamaan pertukaran berdasarkan Irving Fisher Inflasi diperoleh, 

Keterangan :
M : jumlah uang yang beredar
V : kecepatan uang beredar berpindah tangan
P : harga barang
T :jumlah barang yang diperdagangkan.

Contoh :
Jumlah uang yg beredar adalah Rp 100.000,00, kecepatan beredar merupakan 10 kali. Jumlah barang yang diperdagangkan merupakan 100 unit, maka taraf harga adalah Rp 10.000,00. Jika jumlah uang yg tersebar sebagai Rp 200.000,00, sedang V dan T tetap maka taraf harga akan menjadi Rp 20.000,00.

b. Harapan (expectation) masyarakat tentang kenaikan harga.
Walaupun jumlah uang bertambah, bila warga percaya atau mempunyai keyakinan bahwa harga barang serta jasa nir akan naik, maka pertambahan pendapatan uang tersebut nir akan dibelanjakan, namun disimpan buat menambah kas atau berjaga-jaga. Sebaliknya jika mayarakat mempunyai asa, maka penambahan pendapatan akan menambah permintaan efektif sehingga mendorong terjadinya inflasi.

2. Teori Keyness
Menurut Keyness inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh masyarakat pelaku ekonomi(rumah tangga konsumsi) yang ingin memperoleh barang serta jasa lebih poly dengan kredit, demikian jua investasi tempat tinggal tangga produksi memperluas usahanya menggunakan cara kredit. Sementara iyu pemerintah menggunakan cara mencetak uang baru. Akibatnya permintaan agregate/holistik terhadap barang serta jasa melebihi jumlah barang serta jasa yang dihasilkan serta menyebabkan kenaikan harga.

Contoh :
Di negara A kebutuhan akan bahan pangan sekitar lebih kurang 28.978.000 ton pertahun, sedangkan faktor produksinya hanya sanggup membuat 18.028.000 ton/tahun.

3. Teori Strukturalis
Menurut teori strukturalis inflasi ditimbulkan sang ketidakelastisan pembuat dalam membentuk barang khususnya sektor pangan. 

Contoh : di negara berkembang pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita sebagai akibatnya harga bahan kuliner semakin tinggi.

B. Penggolongan Inflasi
Inflasi digolongkan dari taraf keparahannya,awal penyebab, dan asal menurut inflasi.
1. Penggolongan inflasi Berdasarkan taraf keparahannya
Inflasi dari tingkat keparahannya dibedakan sebagai 4, yaitu :
a) Inflasi Ringan 
Adalah inflasi menggunakan taraf inflasi di bawah menurut 10 % per tahun.

b) Inflasi Sedang
Adalah inflasi dengan laju 10% sampai dengan 30% per tahun.

c) Inflasi Berat
Inflasi dengan laju 30% hingga menggunakan 100% per tahun.

d) Inflasi sangat berat (Hipper Inflation)
Inflasi dengan laju lebih berdasarkan 100 % per tahun.

Contoh :
Laju inflasi di indonesia
Tahun
2003
2004
2005
2006
Inflasi(%)
5,06
6,40
17,11
9,52
Berdasarkan data pada atas tampak pada tahun 2005 laju inflasi yang terjadi pada indonesia masih tergolong inflasi sedang, yaitu sebanyak 17,11%. Dan pada tahun 2006 inflasi di indonesia tergolong ringan lantaran pada bawah 10% per tahun yaitu 9, 52 %.

2. Pengolongan inflasi menurut penyebab awal terjadinya inflasi.
Pengolongan inflasi menurut penyebab awal terjadinya inflasi di bagi dua sebagai berikut :
a. Inflasi karena kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa (demand pull inflation).
Permintaan efektif yang besar berdasarkan masyarakat tanpa di imbangi dengan penyedian barang dan jasa akan mengakibatkan ekuilibrium antara permintaan dengan penawaran terganggu, akibatnya harga barang naik. Dengan demikian, inflasi akan terjadi.

Demand pull inflation dapat terjadi karena beberapa hal berikut :
  • Terlalu banyak uang yg tersebar di warga karena terlalu banyak uang yg dialirkan sang bank sentral.
  • Meningkatnya anggaran belanja negara dan exspansi usaha dapat menaikkan permintaan barang secara holistik, akhirnya memicu inflasi.
  • Konsumen lebh memilih membeli barang pada jumlah yang lebih poly dibandingkan buat menabung
  • Besarnya pajak diturunkan.
Kurva demand pull inflation

Keterangan: naiknya permintaan barang 0Q1 ke 0Q2 membuat harga barang jua naik menurut 0P1 ke 0P2. Naiknya harga ini mengakibatkankurva dar D1D1 bergeser ke P1P2 yg berarti juga bergesernya ekuilibrium berdasarkan E1 ke E2, tetapi tidak diimbangi naiknya penawaran(penawaran permanen/SS).

b. Inflasi karena naiknya porto produksi (Cost pull inflation)
Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi peruasahan menggunakan harga utama produksi naik serta menyebabkan hasil produksi serta perusahaan berkurang sehingga harga barang naik.

Kurva Cost push inflation

Keterangan : Naiknya biaya produksi menyebabkan output produksi turun sebagai akibatnya penawaran berkurang berdasarkan 0Q1 ke 0Q2. Turunnya penawaran menyebabkan harga naik 0P1 ke 0P2. Turunnya penawaran membuat kurva bergeser dari S1S1 ke S2S2 yang bergeser pula berdasarkan E1 ke E2.

3. Penggolongan inflasi dari asal inflasi.
Penggolongan inflasi menurut dari inflasi dibagi 2 sebagai berikut.
a) Inflasi dari Negara Luar Negeri (Imported Inflation)
Inflasi yang ditimbulkan efek-impak yg dari menurut dalam negeri, contohnya: karena defisit aturan belanja yang didanai menggunakan melakukan percetakan baru.

b) Dalam Negeri (Domestic Inflation)
Inflasi yg disebabkan efek-impak menurut luar negeri, contohnya : karena kenaikan harga gandum ynag di import naik maka harga tepumng terigu serta harga roti di pada negeri ikut naik.

C. Dampak Inflasi
Inflasi berdampak positif juga negatif. Inflasi ringan berdampak positif, yaitu dapat :
  • Mendorong perkembangan ekonomi
  • Memperbesar laba
  • Mendorong pengusaha memperluas produksi
  • Meningkatkan pendapatan nasional
  • Memperluas kesempatan kerja
Sedangkan yang berdampak postif yaitu :
1. Bagi pelaku ekonomi
Inflasi mengakibatkan :
a) Pengusaha enggan melakukan investasi serta ekspansi usaha, karena dalam waktu inflasi tingkat bunga akan tinggi menggunakan syarat harga yg semakin semakin tinggi pengusaha cenderung menginvestasikan dalam bisnis yg bersifat spekulatif.
b) Semakin meningkatnya investasi
c) Harga barang lebih murah serta aktivitas eksport akan terhambat
d) Neraca perdagangan defisit
e) Mengurangi defisa negara
f) Ketidak pastian ekonomi negara.

2. Bagi warga  
Inflasi akan merugikan bagi warga yaitu :
a) Orang yang berpenghasilan tetap akan dirugikan lantaran honor yang diterima akan menerima barang/jasa lebih sedikit.
b) Orang bekerja di perusahaan honor yang diterima mengikuti timgkat inflasi.
c) Harga-harga umum akan meningkat
d) Permintaan luar negeri akan berkurang serta prpoduksi dalm negeri menurun.
e) Pengurangan kesempatan kerja.
f) Pengangguran.
g) Masyarakat enggan menabung karena nilai uang semakin menurun.
h) Kelngkaan barang yg akan memperparah inflasi.

D. Cara Mengatasi Inflasi
Pemerintah buat mengendalikan serta mengatasi inflasi yang semakin meningkat, memakai beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Moneter
Adalah Kebijakan pemerintah dibidang keuangan yang dilakukan sang Bank Sentral/dewan moneter menggunakan tujuan buat mengukur jumlah uang yg beredar pada masyarakat.

Kebijakan moneter bisa dilakukan dengan mengambil kebijakan diantaranya melalui :

a. Kebijakan Diskonto(discount Policy)
Adalah kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikan suku bunga.
Contoh : Bank indonesia memerintah bank umum supaya mengurangi/ mempersempit hadiah kredit pada masyarakat menggunakan cara menaikan bunga pengaman sebagai akibatnya uang yang beredar akan menurun.

b. Operasi Pasar Terbuka(open Market Operation)
Adalah kebijakan yg dilakukan pemerintah menggunakan cara menjual/membeli surat berharga.
Contoh : Bank indonesia akan menjual surat-surat berharga misalnya obligasi kepasar kapital, sehingga uang masyarakat akan masuk ke Bank sentral dan mengurangi uang yang tersebar.

c. Menaikan kas rasio
Menaikan kas rasio dilakukan oleh bank indonesia dengan cara membarui besarnya kas rasio menggunakan menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank.

d. Kebijakan pengaturan kredit atau pembiyaan
Kebijakan kredit yg dilakukan dengan cara kredit selektif, yaitu hadiah kredit yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan menentukan penerima kredit secara selektif. Ini dilakukan bertujuan buat mengurangi JUB sehingga inflasi bisa ditekan.

Contoh : Banj Sentral berusaha mensugesti bank-bank generik pada hal anggaran anugerah kredit kepada nasabah.

2. Kebijakan Fiskal
Ada 3 kebijakan fiskal buat mengatasi inflasi yaitu :

a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Penerima dapat menekan angka inflasi menggunakan cara mengurangi pengeluaran belanja negara yg mengakibatkan permintaan barang serta jasa berkurang

b) Menaikan tarif pajak
Peningkatan tarif pajak akan mengurangi aktivitas komsumsi, sehingga uang yg di belanjakan masyarakat akan berkurang.

c) Mengadakan pinjaman pemerintah
Pemerintah meminjam secara paksa atau dilakukan tanpa kompromi terlebih dahulu sehingga menambah pendapatan / berupa pinjaman bagi negara.

Contoh : dalam masa orde usang pemerintah pernah menerapkan kebijakan memotong 10% berdasarkan gaji pegawai negeri buat ditabung/ dipinjam oleh pemerintah.

3. Kebijakan Non Moneter atau Kebijakan Riil
Kebijakan diluar kebijakan fiskal dan moneter buat mengatasi masalah inflasi dapat ditempuh menggunakan cara :

a. Peningkatan produksi
Jika barang yang di produksi bertambah maka inflasi akan tertahan bahkan perekonomian akan lebih semakin tinggi.

b. Kebijakan upah
Inflasi bisa diatasi dengan mengurangi deposible income masyarakat. Untuk menurunkan laju produksi pemerintah menaikkan produktifitas disertai menggunakan pengaturan upah yang sesuai.

c. Pengendalian harga dan distribusi produksi
Pengawasan harga pemrintah umumnya dilakukan berupa penetapan harga minimun(floor Price) atau penetapan harga maksimum(ceiling Price). Dampak menurut pengendalian harga merupakan munculnya pasar gelap (black market).

E. Peran Bank Central(Bank Indonesia) pada mengatasi inflasi
Dilakukan melalui :
1. Open Market policy/ operasi pasar terbuka
Adalah Bank Sentral menjual SBI kepada masyarakat melalui Bank Umum. Dengan penjualan SBI maka jumlah uang yg tersebar akan berkurang karena masuk ke Bank Sentral/Bank Indonesia.

2. Cash Ratio/ politik Persediaan Kas
Adalah Bank Indonesia mewajibkan pada bank-bank Umum buat menaikan cadangan kasnya. Dengan kebijakan ininmaka bank-bank generik akan berusaha menaikan persediaan kasnya dengan menaikkan tabungan dan mengurangi kredit.

3. Politik Diskonto
Adalah menggunakan cara menaikan tingkat suku bunga. Dengan demikian taraf suku bunga diharapkan warga akan menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang yg beredar sebagai berbunga.

4. Pengawasan kredit/kredit selektif
Adalah kredit hanya diberikan untuk bisnis-usah produktif serta bukan untuk kredit yang sifatnya konsumtif.

F. Pengertian Indeks Harga
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI) adalah untuk mengukur tingkat perubahan harga grup barang dan jasa yg tak jarang dipakai pada sebuah tempat tinggal tangga dalam jangka saat tertentu.


Dengan 
IHK = Indeks Harga Konsumen
IHKn = Indeks Harga Konsumen periode sekarang
IHK n-1 = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya.
Read more
Post a Comment

PENGERTIAN INFLASI MENURUT PARA AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal
Pengertian Inflasi Menurut Para Ahli
Inflasi adalah kenaikan harga ( penurunan nilai barang serta jasa ) secara terus menerus dan berkepanjangan atau pada jangka ketika yg usang. Yang Secara umum akan menyebabkan nilai uang akan turun.

Pengertian tadi mengandung makna :
1. Ada kesamaan harga-harga semakin tinggi walaupun suatu masa eksklusif turun atau naik dibandingkan sebelumnya, namun permanen memperlihatkan kecenderunagn yg semakin tinggi.
2. Kenaikan tingkat harga berlangsung secara terus menerus, tidak terjadi dalam suatu waktu/satu ketika saja
3. Kenaikan harga merupakan tingkat harga umum, bukan hanya beberapa produk (komoditi) saja.

A. Penyebab Timbulnya inflasi
Secara garis akbar, terdapat tiga kelompok yang memberikan teori penyebab timbulnya inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas
Teori kuantitas menyoroti proses inflasi dari segi peranan jumlah uang yg beredar dan asa (expectation) rakyat tentang kenaikan harga di masa yg akan tiba.

a. Peranan jumlah uang yg beredar
Dengan dilandasai pemikiran atas persamaan pertukaran berdasarkan Irving Fisher Inflasi diperoleh, 

Keterangan :
M : jumlah uang yg beredar
V : kecepatan uang beredar berpindah tangan
P : harga barang
T :jumlah barang yang diperdagangkan.

Contoh :
Jumlah uang yg tersebar merupakan Rp 100.000,00, kecepatan beredar merupakan 10 kali. Jumlah barang yg diperdagangkan merupakan 100 unit, maka tingkat harga merupakan Rp 10.000,00. Jika jumlah uang yang tersebar menjadi Rp 200.000,00, sedang V serta T tetap maka taraf harga akan menjadi Rp 20.000,00.

b. Harapan (expectation) warga tentang kenaikan harga.
Walaupun jumlah uang bertambah, apabila masyarakat percaya atau mempunyai keyakinan bahwa harga barang serta jasa nir akan naik, maka pertambahan pendapatan uang tersebut tidak akan dibelanjakan, namun disimpan buat menambah kas atau berjaga-jaga. Sebaliknya apabila mayarakat mempunyai asa, maka penambahan pendapatan akan menambah permintaan efektif sebagai akibatnya mendorong terjadinya inflasi.

2. Teori Keyness
Menurut Keyness inflasi terjadi lantaran perebutan perolehan barang serta jasa sang warga pelaku ekonomi(rumah tangga konsumsi) yg ingin memperoleh barang serta jasa lebih poly dengan kredit, demikian juga investasi rumah tangga produksi memperluas usahanya menggunakan cara kredit. Sementara iyu pemerintah dengan cara mencetak uang baru. Akibatnya permintaan agregate/keseluruhan terhadap barang serta jasa melebihi jumlah barang serta jasa yang didapatkan serta mengakibatkan kenaikan harga.

Contoh :
Di negara A kebutuhan akan bahan pangan kurang lebih lebih kurang 28.978.000 ton pertahun, sedangkan faktor produksinya hanya sanggup membentuk 18.028.000 ton/tahun.

3. Teori Strukturalis
Menurut teori strukturalis inflasi disebabkan sang ketidakelastisan pembuat dalam membentuk barang khususnya sektor pangan. 

Contoh : di negara berkembang pertumbuhan produksi bahan kuliner lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk serta pendapatan perkapita sehingga harga bahan kuliner semakin tinggi.

B. Penggolongan Inflasi
Inflasi digolongkan menurut taraf keparahannya,awal penyebab, dan berasal dari inflasi.
1. Penggolongan inflasi Berdasarkan taraf keparahannya
Inflasi berdasarkan taraf keparahannya dibedakan menjadi 4, yaitu :
a) Inflasi Ringan 
Adalah inflasi menggunakan taraf inflasi di bawah menurut 10 % per tahun.

b) Inflasi Sedang
Adalah inflasi menggunakan laju 10% sampai menggunakan 30% per tahun.

c) Inflasi Berat
Inflasi menggunakan laju 30% sampai dengan 100% per tahun.

d) Inflasi sangat berat (Hipper Inflation)
Inflasi dengan laju lebih menurut 100 % per tahun.

Contoh :
Laju inflasi pada indonesia
Tahun
2003
2004
2005
2006
Inflasi(%)
5,06
6,40
17,11
9,52
Berdasarkan data pada atas tampak dalam tahun 2005 laju inflasi yang terjadi di indonesia masih tergolong inflasi sedang, yaitu sebesar 17,11%. Dan dalam tahun 2006 inflasi di indonesia tergolong ringan karena pada bawah 10% per tahun yaitu 9, 52 %.

2. Pengolongan inflasi menurut penyebab awal terjadinya inflasi.
Pengolongan inflasi menurut penyebab awal terjadinya inflasi di bagi 2 menjadi berikut :
a. Inflasi lantaran kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa (demand pull inflation).
Permintaan efektif yg akbar berdasarkan warga tanpa pada imbangi dengan penyedian barang dan jasa akan mengakibatkan keseimbangan antara permintaan dengan penawaran terganggu, akibatnya harga barang naik. Dengan demikian, inflasi akan terjadi.

Demand pull inflation bisa terjadi lantaran beberapa hal berikut :
  • Terlalu poly uang yg tersebar di masyarakat karena terlalu poly uang yang dialirkan sang bank sentral.
  • Meningkatnya aturan belanja negara serta exspansi bisnis dapat menaikkan permintaan barang secara keseluruhan, akhirnya memicu inflasi.
  • Konsumen lebh memilih membeli barang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan untuk menabung
  • Besarnya pajak diturunkan.
Kurva demand pull inflation

Keterangan: naiknya permintaan barang 0Q1 ke 0Q2 membuat harga barang juga naik dari 0P1 ke 0P2. Naiknya harga ini mengakibatkankurva dar D1D1 bergeser ke P1P2 yang berarti pula bergesernya keseimbangan berdasarkan E1 ke E2, tetapi nir diimbangi naiknya penawaran(penawaran tetap/SS).

b. Inflasi lantaran naiknya biaya produksi (Cost pull inflation)
Inflasi dapat terjadi lantaran kenaikan biaya produksi peruasahan menggunakan harga utama produksi naik dan menyebabkan output produksi serta perusahaan berkurang sehingga harga barang naik.

Kurva Cost push inflation

Keterangan : Naiknya porto produksi mengakibatkan output produksi turun sebagai akibatnya penawaran berkurang menurut 0Q1 ke 0Q2. Turunnya penawaran menyebabkan harga naik 0P1 ke 0P2. Turunnya penawaran membuat kurva bergeser dari S1S1 ke S2S2 yang bergeser juga berdasarkan E1 ke E2.

3. Penggolongan inflasi menurut asal inflasi.
Penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi dibagi 2 sebagai berikut.
a) Inflasi berasal Negara Luar Negeri (Imported Inflation)
Inflasi yg ditimbulkan pengaruh-efek yang dari menurut dalam negeri, contohnya: lantaran defisit aturan belanja yang dibiayai dengan melakukan percetakan baru.

b) Dalam Negeri (Domestic Inflation)
Inflasi yg disebabkan imbas-pengaruh dari luar negeri, misalnya : lantaran kenaikan harga terigu ynag pada import naik maka harga tepumng terigu serta harga roti pada dalam negeri ikut naik.

C. Dampak Inflasi
Inflasi berdampak positif juga negatif. Inflasi ringan berdampak positif, yaitu bisa :
  • Mendorong perkembangan ekonomi
  • Memperbesar laba
  • Mendorong pengusaha memperluas produksi
  • Meningkatkan pendapatan nasional
  • Memperluas kesempatan kerja
Sedangkan yg berdampak postif yaitu :
1. Bagi pelaku ekonomi
Inflasi mengakibatkan :
a) Pengusaha enggan melakukan investasi serta perluasan bisnis, karena dalam waktu inflasi taraf bunga akan tinggi dengan kondisi harga yg semakin meningkat pengusaha cenderung menginvestasikan pada usaha yg bersifat spekulatif.
b) Semakin meningkatnya investasi
c) Harga barang lebih murah serta aktivitas eksport akan terhambat
d) Neraca perdagangan defisit
e) Mengurangi defisa negara
f) Ketidak pastian ekonomi negara.

2. Bagi warga  
Inflasi akan merugikan bagi warga yaitu :
a) Orang yang berpenghasilan tetap akan dirugikan karena honor yg diterima akan menerima barang/jasa lebih sedikit.
b) Orang bekerja di perusahaan gaji yg diterima mengikuti timgkat inflasi.
c) Harga-harga generik akan meningkat
d) Permintaan luar negeri akan berkurang serta prpoduksi dalm negeri menurun.
e) Pengurangan kesempatan kerja.
f) Pengangguran.
g) Masyarakat enggan menabung lantaran nilai uang semakin menurun.
h) Kelngkaan barang yg akan memperparah inflasi.

D. Cara Mengatasi Inflasi
Pemerintah buat mengendalikan dan mengatasi inflasi yg semakin meningkat, memakai beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Moneter
Adalah Kebijakan pemerintah dibidang keuangan yg dilakukan sang Bank Sentral/dewan moneter dengan tujuan buat mengukur jumlah uang yang tersebar pada rakyat.

Kebijakan moneter bisa dilakukan menggunakan merogoh kebijakan antara lain melalui :

a. Kebijakan Diskonto(discount Policy)
Adalah kebijakan yg dilakukan sang pemerintah dengan cara menaikan suku bunga.
Contoh : Bank indonesia memerintah bank umum agar mengurangi/ mempersempit hadiah kredit kepada masyarakat menggunakan cara menaikan bunga pengaman sehingga uang yg tersebar akan menurun.

b. Operasi Pasar Terbuka(open Market Operation)
Adalah kebijakan yg dilakukan pemerintah dengan cara menjual/membeli surat berharga.
Contoh : Bank indonesia akan menjual surat-surat berharga seperti obligasi kepasar kapital, sehingga uang rakyat akan masuk ke Bank sentral dan mengurangi uang yang beredar.

c. Menaikan kas rasio
Menaikan kas rasio dilakukan sang bank indonesia menggunakan cara mengubah besarnya kas rasio dengan menentukan nomor banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank.

d. Kebijakan pengaturan kredit atau pembiyaan
Kebijakan kredit yang dilakukan menggunakan cara kredit selektif, yaitu pemberian kredit yang dilakukan sang Bank Sentral menggunakan menentukan penerima kredit secara selektif. Ini dilakukan bertujuan buat mengurangi JUB sehingga inflasi bisa ditekan.

Contoh : Banj Sentral berusaha menghipnotis bank-bank generik pada hal anggaran hadiah kredit kepada nasabah.

2. Kebijakan Fiskal
Ada tiga kebijakan fiskal buat mengatasi inflasi yaitu :

a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Penerima dapat menekan angka inflasi menggunakan cara mengurangi pengeluaran belanja negara yg mengakibatkan permintaan barang dan jasa berkurang

b) Menaikan tarif pajak
Peningkatan tarif pajak akan mengurangi aktivitas komsumsi, sehingga uang yg pada belanjakan masyarakat akan berkurang.

c) Mengadakan pinjaman pemerintah
Pemerintah meminjam secara paksa atau dilakukan tanpa kompromi terlebih dahulu sebagai akibatnya menambah pendapatan / berupa pinjaman bagi negara.

Contoh : pada masa orde usang pemerintah pernah menerapkan kebijakan memotong 10% berdasarkan honor pegawai negeri untuk ditabung/ dipinjam sang pemerintah.

3. Kebijakan Non Moneter atau Kebijakan Riil
Kebijakan diluar kebijakan fiskal dan moneter buat mengatasi kasus inflasi dapat ditempuh dengan cara :

a. Peningkatan produksi
Jika barang yang di produksi bertambah maka inflasi akan tertahan bahkan perekonomian akan lebih meningkat.

b. Kebijakan upah
Inflasi dapat diatasi dengan mengurangi deposible income rakyat. Untuk menurunkan laju produksi pemerintah menaikkan produktifitas disertai menggunakan pengaturan upah yg sesuai.

c. Pengendalian harga dan distribusi produksi
Pengawasan harga pemrintah umumnya dilakukan berupa penetapan harga minimun(floor Price) atau penetapan harga maksimum(ceiling Price). Dampak dari pengendalian harga adalah keluarnya pasar gelap (black market).

E. Peran Bank Central(Bank Indonesia) pada mengatasi inflasi
Dilakukan melalui :
1. Open Market policy/ operasi pasar terbuka
Adalah Bank Sentral menjual SBI kepada warga melalui Bank Umum. Dengan penjualan SBI maka jumlah uang yg tersebar akan berkurang karena masuk ke Bank Sentral/Bank Indonesia.

2. Cash Ratio/ politik Persediaan Kas
Adalah Bank Indonesia mewajibkan pada bank-bank Umum buat menaikan cadangan kasnya. Dengan kebijakan ininmaka bank-bank generik akan berusaha menaikan persediaan kasnya dengan menaikkan tabungan serta mengurangi kredit.

3. Politik Diskonto
Adalah menggunakan cara menaikan tingkat suku bunga. Dengan demikian taraf suku bunga diperlukan masyarakat akan menyimpan uangnya pada bank sebagai akibatnya jumlah uang yg tersebar sebagai berbunga.

4. Pengawasan kredit/kredit selektif
Adalah kredit hanya diberikan buat usaha-usah produktif serta bukan buat kredit yg sifatnya konsumtif.

F. Pengertian Indeks Harga
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI) merupakan untuk mengukur tingkat perubahan harga kelompok barang dan jasa yang tak jarang digunakan dalam sebuah tempat tinggal tangga pada jangka saat eksklusif.


Dengan 
IHK = Indeks Harga Konsumen
IHKn = Indeks Harga Konsumen periode sekarang
IHK n-1 = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya.
Read more
Post a Comment

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh Anonymous pada tanggal
Pengertian serta Ruang Lingkup Kebijakan Publik 
Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks berdasarkan pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan buat bertindak yang dibuat oleh badan atau tempat kerja pemerintah” (N. Dunn, 2000:132). 

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu kasus karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi serta mencegah suatu keburukan serta kebalikannya sebagai penganjur penemuan dan pemuka terjadinya kebaikan menggunakan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan mengenai kebijakan publik adalah pengetahuan tentang karena-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan serta acara publik (Kencana, 1999:106).

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah bijaksana yg merupakan: (1) selalu memakai logika budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (dua) pintar dan jangan lupa-jangan lupa dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri merupakan; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep serta asas yang sebagai garis akbar dan dasar rencana dalam aplikasi suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan serta organisasi); penyertaan hasrat, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yg berasal menurut bahasa Inggris yg berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tadi diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik berdasarkan Santosa adalah :

“Serangkaian keputusan yg dibuat sang suatu pemerintah buat mencapai suatu tujuan tertentu dan jua petunjuk-petunjuk yang diharapkan buat mencapai tujuan tersebut terutama pada bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah” (Santosa, 1988:lima).

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik menjadi keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud eksklusif, dan mereka yang menganggap kebijakan publik mempunyai akibat-dampak yg sanggup diramalkan. Mewakili grup tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yg berjudul The Politics of Policy Implementation, melihat kebijakan publik pada ketiga lingkungannya yaitu :
1. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (Formulation),
2. Lingkungan penerapan (Implementation), dan
3. Lingkungan penilaian (Evaluation) kebijakan.

Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tersebut ini berarti kebijakan publik adalah :

“Serangkaian instruksi berdasarkan para pembuat keputusan pada pelaksana kebijakan yg mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara buat mencapai tujuan tersebut (A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals). Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri berdasarkan lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi” (Nakamura, 1980:31).

Para pakar pada memberi definisi kebijakan publik sering berbeda sinkron dengan pendekatan masing-masing, bahkan cenderung berselisih pendapat satu sama lain. Dye dalam bukunya yang berjudul Understanding Public Policy menaruh definisi kebijakan publik sebagai What ever government choose to do or not to do (apapun yg dipilih oleh pemerintah buat dilakukan atau tidak dilakukan/mendiamkan) (Dye, 1978:12). Selanjutnya Dye mengungkapkan bahwa bila pemerintah memilih buat melakukan sesuatu maka sine qua non tujuannya. Dan kebijakan publik wajib meliputi seluruh tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata adalah pernyataan cita-cita pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yg tidak dilakukan pemerintah juga adalah kebijakan publik lantaran mempunyai pengaruh yang sama akbar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yg dilakukan juga yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen krusial menurut kebijakan.

Kaitannya dengan hal tadi, kebijakan publik tentunya memiliki suatu kepentingan yang bersifat publik dimana dari Schubert Jr. Menyampaikan bahwa kepentingan publik itu ternyata paling nir sedikitnya terdapat tiga pandangan yaitu :
1. Pandangan rasionalis yg berkata kepentingan publik merupakan kepentingan terbanyak berdasarkan total penduduk yg ada.
2. Pandangan idealis berkata kepentingan publik itu merupakan hal yg luhur, sebagai akibatnya nir boleh direka-reka oleh manusia.
3. Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik merupakan output kompromi dari perseteruan aneka macam grup kepentingan.
(Dalam Fadillah, 2001:20-21).

Dengan melihat penjelasan tadi pada atas, nampaknya kita harus merefleksikan dalam kenyataan riil kehidupan politik warga terkini, maksudnya masyarakat warga modern yg ideal adalah warga yang sanggup mengorganisir diri mereka sinkron menggunakan kepentingan mereka masing-masing.

Baca Juga

Read more
Post a Comment

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh Anonymous pada tanggal
Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik 
Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) merupakan “Pola ketergantungan yg kompleks berdasarkan pilihan-pilihan kolektif yg saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan buat bertindak yg dibentuk oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132). 

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu kasus lantaran merupakan upaya memecahkan, mengurangi serta mencegah suatu keburukan dan sebaliknya sebagai penganjur penemuan dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan juga bahwa pengetahuan mengenai kebijakan publik merupakan pengetahuan mengenai karena-karena, konsekuensi, dan kinerja kebijakan serta acara publik (Kencana, 1999:106).

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan pada bahasa Indonesia asal menurut istilah bijaksana yg ialah: (1) selalu memakai logika budinya (pengalaman serta pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-jangan lupa pada menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kemampuan berpikir, kemahiran; (2) rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis akbar dan dasar planning pada aplikasi suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan dan organisasi); penyertaan harapan, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal berdasarkan bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tadi diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik dari Santosa adalah :

“Serangkaian keputusan yg dibuat oleh suatu pemerintah buat mencapai suatu tujuan tertentu dan pula petunjuk-petunjuk yg diperlukan untuk mencapai tujuan tadi terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah” (Santosa, 1988:lima).

Ahli-pakar ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yg mempunyai tujuan atau maksud-maksud eksklusif, dan mereka yg menganggap kebijakan publik mempunyai akibat-dampak yg mampu diramalkan. Mewakili grup tersebut Nakamura dan Smallwood pada bukunya yg berjudul The Politics of Policy Implementation, melihat kebijakan publik pada ketiga lingkungannya yaitu :
1. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (Formulation),
2. Lingkungan penerapan (Implementation), dan
3. Lingkungan evaluasi (Evaluation) kebijakan.

Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tersebut ini berarti kebijakan publik merupakan :

“Serangkaian instruksi dari para penghasil keputusan kepada pelaksana kebijakan yg mengupayakan baik tujuan-tujuan serta cara-cara buat mencapai tujuan tadi (A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals). Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri berdasarkan lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi serta lingkungan penilaian” (Nakamura, 1980:31).

Para pakar pada memberi definisi kebijakan publik acapkali tidak selaras sesuai menggunakan pendekatan masing-masing, bahkan cenderung berselisih pendapat satu sama lain. Dye dalam bukunya yang berjudul Understanding Public Policy menaruh definisi kebijakan publik sebagai What ever government choose to do or not to do (apapun yg dipilih oleh pemerintah buat dilakukan atau nir dilakukan/mendiamkan) (Dye, 1978:12). Selanjutnya Dye mengungkapkan bahwa apabila pemerintah memilih buat melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik wajib meliputi seluruh tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata adalah pernyataan asa pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yg nir dilakukan pemerintah juga adalah kebijakan publik karena memiliki impak yg sama besar dengan sesuatu yg dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yg nir dilakukan niscaya terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting menurut kebijakan.

Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya mempunyai suatu kepentingan yg bersifat publik dimana berdasarkan Schubert Jr. Membicarakan bahwa kepentingan publik itu ternyata paling nir sedikitnya ada tiga pandangan yaitu :
1. Pandangan rasionalis yang berkata kepentingan publik merupakan kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.
2. Pandangan idealis menyampaikan kepentingan publik itu adalah hal yang luhur, sebagai akibatnya nir boleh direka-reka sang manusia.
3. Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik merupakan output kompromi dari pertarungan berbagai grup kepentingan.
(Dalam Fadillah, 2001:20-21).

Dengan melihat penerangan tadi pada atas, nampaknya kita harus merefleksikan dalam fenomena riil kehidupan politik rakyat terkini, maksudnya masyarakat warga terkini yg ideal merupakan rakyat yang mampu mengorganisir diri mereka sinkron menggunakan kepentingan mereka masing-masing.

Baca Juga

Read more
Post a Comment
Subscribe to: Posts (Atom)