TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional
Tujuan Instruktusional Khusus

  1. Agar mahasiswa bisa menjelaskan konsep berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi regional.
  2. Agar mahasiswa bisa menyebutkan 4 grup dalam teori-teori yang mendukung teori pertumbuhan ekonomi regional .
  3. Agar mahasiswa bisa mengungkapkan faktor-faktor yg mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi regional.
Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan dalam pengaruh disparitas karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor yg sebagai perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional
·Keuntungan Lokasi
·Aglomerasi Migrasi
·Arus lalu lintas kapital antar wilayah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Nasional Þ faktor – faktornya :
·Modal
·Lapangan Kerja
·Kemajuan Tehnologi
Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 gerombolan
·Export Base - Models
·Neo Klassik Models
·Cumulative Causation Models
·Core Periphery Models
·Export Base Models

Dipelopori sang Douglas C. NorthKelompok ini berpendapatan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih poly dipengaruhi oleh jenis laba lokasi ( comperative advantage ) serta dapat dipakai sang daerah tadi menjadi kekuatan ekspor.

Keuntungan lokasi umumnya tidak sama setiap region hal ini tergantung dalam keadaan geografi daerah setempat.

Export Base Models berorientasi dalam prinsip Comperative advantage dan Comperative Competitive.

Model Neo Klassik

Penekanan analisanya dalam alat-alat fungsi produksi. Unsur-unsur yang memilih pertumbuhan ekonomi regional adalah kapital, energi kerja serta tehnologi. Selain itu dibahas secara mendalam perpindahan penduduk ( migrasi ) serta kemudian lintas kapital terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Model Neo Klassik mengatakan bahwa masih ada hubungan antara taraf pertumbuhan suatu negara menggunakan perbedaan kemakmuran daerah (regional disparity) dalam negara yang bersangkutan.

Pada waktu proses pembangunan baru dimulai (NSB) taraf perbedaan kemakmuran antar daerah cenderung sebagai tinggi ( Divergence ) sedangkan bila proses proses pembangunan sudah berjalan dalam ketika lama ( Negara maju ) maka disparitas taraf kemakmuran antar wilayah cenderung menurun ( Convergence ) ÞTeori Simon Kuznet Alasan ( pada NSB )

  1. Lalu lintas orang dan kapital masih belum lancar
  2. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi
  3. Masih kuatnya tradisi yg menghalangi mobilitas penduduk yg menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan kapital antar wilayah.
Model Cumulative Causation ( Keynes )

Menurut Dixon serta Thirwall ( 1974 ) Setiap negara akan mengalami “ Verdoorn Effect “
Tidak terjadi Convergence pada perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah walaupun negar tsb.

Tergolong maju

Daerah maju tetap berkembang secara pesat karena adanya hubungan positip antara kemajuan tehnologi menggunakan tingkat laba perusahaan ( bisnis ). Sedangkan wilayah yg kurang berkembang akanm permanen berkembang secara lambat karena taraf laba yang diperoleh usahawan pada daerah ini rendah.

Peningkatan pemerataan pembangunan nir dapat hanya diserahkan dalam prosedur pasar. Tapi bisa dilakukan melalui campur tangan aktif dari pemerintah pada bentuk program-acara pembangunan daerah.

Model Core Periphery

Oleh John Friedman Menekankan analisanya pada hubungan yg erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota ( core ) serta desa ( periphery).menurut teori ini mobilitas langkah pembangunan wilayah perkotaan

Akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan desa –desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan wilayah pedesaan sangat ditentukan sang arah pembangunan daerah perkotaan
Aspek hubungan antar daerah ( spatial interaction )

Menurut John Friedman

Hubungan Core Periphery bisa terjadi ditimbulkan lantaran :
1.perluasan pasar
2.penemuan asal-asal baru
3.perbaikan prasarana perhubungan
4.penyebaran tehnologi antar daerah 

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional
Tujuan Instruktusional Khusus

  1. Agar mahasiswa bisa mengungkapkan konsep menurut teori pertumbuhan ekonomi regional.
  2. Agar mahasiswa bisa menyebutkan 4 grup pada teori-teori yang mendukung teori pertumbuhan ekonomi regional .
  3. Agar mahasiswa dapat menyebutkan faktor-faktor yg menghipnotis teori pertumbuhan ekonomi regional.
Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh disparitas karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor yg sebagai perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional
·Keuntungan Lokasi
·Aglomerasi Migrasi
·Arus kemudian lintas modal antar wilayah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Nasional Þ faktor – faktornya :
·Modal
·Lapangan Kerja
·Kemajuan Tehnologi
Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 grup
·Export Base - Models
·Neo Klassik Models
·Cumulative Causation Models
·Core Periphery Models
·Export Base Models

Dipelopori oleh Douglas C. NorthKelompok ini berpendapatan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih poly ditentukan oleh jenis laba lokasi ( comperative advantage ) serta bisa digunakan oleh daerah tadi sebagai kekuatan ekspor.

Keuntungan lokasi umumnya tidak selaras setiap region hal ini tergantung pada keadaan geografi wilayah setempat.

Export Base Models berorientasi dalam prinsip Comperative advantage serta Comperative Competitive.

Model Neo Klassik

Penekanan analisanya pada peralatan fungsi produksi. Unsur-unsur yang memilih pertumbuhan ekonomi regional merupakan kapital, tenaga kerja dan tehnologi. Selain itu dibahas secara mendalam perpindahan penduduk ( migrasi ) serta lalu lintas kapital terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Model Neo Klassik mengatakan bahwa masih ada interaksi antara taraf pertumbuhan suatu negara menggunakan perbedaan kemakmuran daerah (regional disparity) pada negara yang bersangkutan.

Pada ketika proses pembangunan baru dimulai (NSB) taraf disparitas kemakmuran antar wilayah cenderung sebagai tinggi ( Divergence ) sedangkan jika proses proses pembangunan telah berjalan dalam ketika lama ( Negara maju ) maka disparitas taraf kemakmuran antar daerah cenderung menurun ( Convergence ) ÞTeori Simon Kuznet Alasan ( pada NSB )

  1. Lalu lintas orang serta modal masih belum lancar
  2. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi
  3. Masih kuatnya tradisi yg menghalangi mobilitas penduduk yg menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah.
Model Cumulative Causation ( Keynes )

Menurut Dixon serta Thirwall ( 1974 ) Setiap negara akan mengalami “ Verdoorn Effect “
Tidak terjadi Convergence dalam disparitas taraf kemakmuran antar daerah walaupun negar tsb.

Tergolong maju

Daerah maju permanen berkembang secara pesat lantaran adanya interaksi positip antara kemajuan tehnologi menggunakan tingkat keuntungan perusahaan ( bisnis ). Sedangkan daerah yg kurang berkembang akanm tetap berkembang secara lambat lantaran tingkat laba yg diperoleh usahawan dalam wilayah ini rendah.

Peningkatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diserahkan dalam prosedur pasar. Tapi dapat dilakukan melalui campur tangan aktif menurut pemerintah pada bentuk program-acara pembangunan daerah.

Model Core Periphery

Oleh John Friedman Menekankan analisanya dalam hubungan yang erat dan saling mensugesti antara pembangunan kota ( core ) dan desa ( periphery).menurut teori ini mobilitas langkah pembangunan daerah perkotaan

Akan lebih poly dipengaruhi sang keadaan desa –desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan sangat dipengaruhi oleh arah pembangunan wilayah perkotaan
Aspek hubungan antar wilayah ( spatial interaction )

Menurut John Friedman

Hubungan Core Periphery dapat terjadi disebabkan karena :
1.perluasan pasar
2.penemuan asal-sumber baru
3.perbaikan prasarana perhubungan
4.penyebaran tehnologi antar wilayah 

PERKEMBANGAN PERADABAN DAN FAKTORFAKTOR JATUH BANGUN SESEBUAH PERADABAN

Perkembangan Peradaban Dan Faktor-Faktor Jatuh Bangun Sesebuah Peradaban 
Teori Alunan ( Rhythmic Theory )
Teori ini dikemukakan sang Akbar S. Ahmed, seseorang bekas menteri di Pakistan dan bekas Profesor di beberapa universiti ternama misalnya Universiti Cambridge, Universiti London serta dia pula merupakan bekas Profesor Tamu pada Universiti Princeton serta Harvard. Menurut dia, sejarah peradaban insan boleh ditinjau sebagai satu alunan yg menaik dan menurun, bukannya berkembang melalui peringkat permulaan, kemuncak dan kemerosotan. Alunan secara kontinum serta pola misalnya ini akan berterusan berdasarkan masa ke semasa atau berdasarkan satu generasi ke generasi yang lain. 

Akbar S. Ahmed melihat konsep peradaban itu lebih luas, bukan sekadar sebuah kerajaan serta empayar, namun peradaban ( Islam yang dikajinya ) boleh berkembang pada mana-mana sahaja menurut masa ke semasa. Meskipun sesebuah kerajaan mengalami kegemilangan serta kemerosotan, malah terdapat yang merosot dan tidak ada lagi, namun akan terdapat peradaban baru yang akan bangkit. Menurutnya, Delhi diambilalih oleh orang Muslim dalam tahun 1192 sang Muhammad Ghori, Baghdad nir usang lalu direbut sang orang Mongol. Orang Islam menguasai Konstantinopole pada tahun 1453 dan menamakan kota itu sebagai Istanbul yang bermaksud kota Islam, tetapi dalam tahun 1492, Islam kehilangan Granada yg lalu sebagai kota Kristian. Pendek istilah, Islam mengalami kemunduran pada suatu tempat, namun hayati balik pada loka lain; Islam lesu di loka tertentu, namun berkembang pesat di tempat lain. 

Teori yang diutarakan sang Akbar S. Ahmed ini diterima dan diperkembangkan lagi sang Profesor Hashim Musa berdasarkan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Asas-asas teori Akbar S. Ahmed diperkukuhkan sang Hashim Musa yang memfokuskan kajiannya terhadap peradaban Melayu Islam. Kedua-2 sarjana ini memiliki pendapat yang sama dalam usaha merungkai penafsiran sarjana Barat yg beranggapan bahawa pola pembinaan serta kejatuhan peradaban Islam adalah sama seperti yang berlaku terhadap tamadun lain di global. Kedua-duanya mengemukakan pola alunan naik turun peradaban menurut insiden-peristiwa penting serta genting yg merentasi tempoh masa tertentu. 

Akbar S. Ahmed menelusuri kronologi peradaban Islam dari tahun 853 Sebelum Masihi ( semenjak sebutan Arab ditemukan) sebagai akibatnya 1986 ( Undang-undang Tentera dimansuhkan di Pakistan dan Pembunuhan Profesor Ismail al-Faruki serta isterinya dibunuh pada Amerika Syarikat. Hashim Musa pula menjejaki perkembangan peradaban Islam bermula menurut tahun 610 Masihi ( wahyu pertama diturunkan ) sehingga tahun 1999 ( perebutan kekuasaan tentera di Pakistan dan parti pemerintahan Islam berkuasa di Pakistan ). Hashim Musa juga memperturunkan detik-dtk utama dalam formasi sejarah kebangkitan serta kecundangan dan naik turunnya peradaban Melayu Islam pada Alam Melayu yang bermula dalam tahun 840 Masihi ( Penabalan Sultan Perlak 1 ) hingga tahun 1999 ( Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Indonesia ). 

Dalam bisnis menghuraikan teorinya, Akbar S. Ahmed memakai konsep ideal Muslim. Konsep ini membawa maksud bahawa perilaku serta tindak-tanduk masyarakat Islam perlu mencontohi amalan Nabi Muhammad s.A.W. Dan para sahabat baginda, jika ingin mengembalikan kegemilangan peradaban mereka. Akbar S. Ahmed memperturunkan 2 buah hadis bagi mengukuhkan hujahnya iaitu “ Yang terbaik daripada kalangan umatku merupakan generasiku kemudian mereka yg mengikutinya serta yang mengikuti setelah itu”. Begitu pula menggunakan hadis yang berbunyi “ Para sahabatku itu ibarat bintang kejora. Bilamana kamu meneladani salah seorang di antara mereka, maka kamu memperoleh tuntutan yang benar”. Justeru Akbar S. Ahmed menegaskan 

“ The farther from the ideal, the greater the tension in society”

Penegasan ini membawa maksud bahawa amalan kehidupan rakyat Islam berada di kemuncak pada era Nabi Muhammad s.A.W., lalu diteruskan oleh para teman semasa pemerintahan khalifah al-Rasyidin. Tahap peradaban semakin merosot bila konsep ideal Muslim diabaikan. Hal ini digambarkan sang Akbar S. Ahmed seperti keadaan yang berlaku pada Baghdad pada masa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyyah.

Hashim Musa pada analisisnya terhadap kemerosotan Tamadun Melayu Islam beropini bahawa kemerosotan sesebuah peradaban berlaku bila tiada lagi keseimbangan dan kesaksamaan antara tuntutan dan kekreatifan fizikal, mental serta spritual. Nilai kebendaan jua mengatasi nilai kerohanian. Menurutnya lagi masyarakat yg memakai bahan asal dan barang simpanan buat memenuhi kehendak-kehendak kemewahan dan kemegahan turut menyumbang kepada kemerosotan sesebuah peradaban. Begitu jua menggunakan sifat kealpaan di peringkat negara serta rakyat yg mengenepikan sifat kerajinan serta kesungguhan, ketabahan serta keusahawanan. Selain itu, ekoran daripada imbas kebendaan, kekayaan serta pangkat merosotkan aspek akhlak dan etika, maka timbullah hasad dengki, dendam kesumat, penyelewengan, keangkuhan, perkelahian serta permusuhan sesama sendiri. Semuanya ini akan menyebabkan keretakan dalaman yg akan merosakkan ciri-ciri Islam, iman serta ehsan dalam diri insan dan masyarakatnya. Gejala-tanda-tanda misalnya ini sudah menyebabkan kejatuhan pusat-sentra tamadun Melayu Islam. 

Teori Kitaran ( cyclical theory )
Menurut pengemuka-pengemuka teori ini, sesebuah kerajaan atau peradaban akan berkecimpung seperti kitaran atau putaran yang melalui beberapa peringkat perkembangannya. Ruang lingkup perkembangan peradaban itu dimulakan dengan peringkat pengasasan, kemajuan serta kegemilangan, serta akhirnya pada peringkat kemerosotan serta keruntuhan. Kekosongan itu akan diambilalih oleh sebuah kerajaan, dinasti atau peradaban yang lain. Kerajaan atau dinasti baru itu akan mengikut pola yg serupa seperti kerajaan sebelumnya. Dua sarjana yg melihat perkembangan peradaban melalui cara sebegini merupakan Ibn Khaldun serta Malik Bennabi.

Nama Ibn Khaldun misalnya yg ditulisnya sendiri ialah Abd. Al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hassan ibn Muhammad. Dalam bukunya Mukaddimah, Ibn Khaldun berusaha mencari peraturan bagaimana sesebuah warga berperadaban mengalami perkembangan serta kemudiannya merosot. Menurutnya lagi masih ada lima termin perkembangan sesebuah dinasti atau peradaban.

Pada tahap pertama, sesebuah kerajaan atau dinasti dimulakan dengan kejayaan menumpaskan dinasti yang sebelumnya serta rajanya berjaya mengekalkan rasa kekitaan serta mempunyai perhubungan yg rapat antara semua pengikutnya. Tahap yg kedua, berlaku jika raja mengenepikan rakyatnya dan menghalang mereka daripada merogoh bahagian pada urusan pemerintahan. Pada termin ini jua raja berusaha mengumpul serta memperbanyakkan pengikutnya. Kaum kerabatnya diutamakan. Bagaimanapun, di kalangan yang menentang baginda, mereka akan diketepikan.

Tahap yg ketiga, adalah tahap bersenang lenang yang ditandai menggunakan golongan raja serta bangsawan melalui perlonggokan harta, kuasa, pangkat, training monumen, serta hadiah hadiah pada rakyatnya. Tahap keempat adalah tahap kepuasan dan kedamaian. Raja bersyukur serta berpuas hati dengan apa yang diusahakan sang pemerintah terdahulu serta menteladani apa yg mereka lakukan. Pada pendapat mereka, melanggar tata cara bererti suatu malapetaka yg akan menimpa ke atas kerajaan mereka.

Tahap kelima merupakan tahap pembaziran serta pemborosan, penyalahgunaan kuasa dan pemerintah gemarkan keseronokan serta berfoya-foya. Pada peringkat ini raja dan bangsawan membelanjakan khazanah negara dengan sesuka hati. Mengambil pembantu yg berwatak dursila untuk melakukan tugas-tugas penting serta berusaha merosakkan hubungan orang-orang yg berpengaruh serta disenangi oleh warga serta pemimpin yg terdahulu. Justeru muncul kebencian, penentangan serta perseteruan dalaman yg membawa kepada pemberontakan pada kalangan rakyat jelata dan kemusnahan sesebuah kerajaan itu. Dinasti yg baru akan mengambil alih kuasa yang akan menciptakan satu kitaran dinasti atau tamadun yg baru.

Asas pada training tamadun manusia adalah asabiyah atau semangat kesukuan. Apabila manusia tinggal menetap, mereka pula mengekalkan keperluan asas dan pengeluaran mewah mengatasi keperluan asas. Manakala ekonomi sebagai lemah serta porak poranda. Masyarakat akan jatuh miskin dan rasuah berleluasa. Ekoran perkembangan pada pelbagai bidang seperti pada bidang kesenian, kraf, sains serta teknologi, maka lahirlah peradaban. Keadaan ini nir berterusan. Akan hingga masanya golongan elit pemimpin berpuas hati dan lalai menggunakan kemewahan. Semangat asabiyah akan luntur, terhakis sedikit demi sedikit sebagai akibatnya membawa kepada keruntuhan sesebuah peradaban.

Malik Bennabi (1905-1973) seorang sarjana Algeria yg menerima pendidikan pada Perancis, turut terpengaruh dengan teori kitaran yg dikemukakan sang Ibn Khaldun. Pada asasnya teori kitaran Malik Bennabi berkembang melalui tiga tahap iaitu tahap pimpinan roh (permulaan kebangkitan), tahap pimpinan logika ( penyebarluasan ), tahap pimpinan insting ( kehancuran serta kejatuhan ).

Pada tahap pimpinan roh, seseorang mempunyai fitrah semulajadi, serta dalam period ini pemikiran serta tindakan masyarakat banyak dipengaruhi unsur-unsur yg dinamakan roh (spritual). Bagi Malik Bennabi, hanya spiritual akan memberi semangat kemanusiaan untuk berkembang serta membentuk peradaban. Apabila spiritual jatuh, dengan sendirinya peradaban akan menurun. Dalam sejarah Islam period ini bermula apabila lahirnya Nabi Muhammad s.A.W. Dengan memberi petunjuk dan wahyu sehinggalah berlakunya perang Siffin pada tahun 38 Hijrah. 

Ekoran tahap kehidupan manusia menjadi lebih maju, kompleks dan insan berhadapan dengan kasus-masalah baru menyebabkan masyarakat mula cenderung menggunakan logika serta proses ini berlaku secara perlahan. Pada period ini insan nir lagi berminat menggunakan pemikiran keagamaan menyebabkan sedikit sekali efek agama dalam kehidupan insan. Unsur-unsur metafizik (ghaib) semakin terhakis sungguhpun berlakunya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan.

Fenomena ini memberi kesan terhadap psikologi individu serta bentuk moral warga yg berfungsi menjadi pengawal tingkah laris seseorang. Semakin jauh rakyat daripada ikatan moral dan norma-norma, semakin besar pula kesan terhadap pengamalan moral dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini dikenalpasti sebagai permulaan timbulnya penyakit-penyakit sosial dalam warga . Di Eropah period ini berlaku dengan lahirnya Descartisme serta perluasan daerah yg disusuli dengan penemuan benua-benua Amerika oleh Columbus. Dalam peradaban Islam, tempoh in berlaku jika berakhirnya perang Siffin, dan Muawiyah bin Sufyan dikatakan bertanggungjawab merosakkan keseimbangan antara unsur-unsur material dan roh.

Pada termin ketiga, akal sudah kehilangan fungsi sosial buat membimbing manusia. Masyarakat terasing daripada pemikiran keagamaan dan cuba menyesuaikan diri dengan hal-hal keagamaan mengikut kehendak mereka. Soal-soal keagamaan disempitkan pada hal-hal ibadat sahaja. Dalam tahap ini, berlakunya kegiatan rasuah menggunakan berleluasa kerana kehendak insting yang nir terkawal. Dalam era ini, muncul poly genre sufi yang dari Malik Bennabi menjadi usaha pelarian rakyat, dan keadaan ini berterusan sampai sekarang.

Malik Bennabi menegaskan bahawa masih ada tiga unsur yang membina peradaban iaitu manusia, bumi, serta idea bagi mencapai kemajuan serta mencipta tamadun. Unsur manusia dianggap lebih utama kerana manusia perlu mempunyai usaha (kerja) yg akan membantu membina peradaban sesuatu bangsa. Beliau memberi contoh bagaimana warga awal Islam sudah berusaha buat membina masjid di Madinah yg dijadikan tempat mengatur strategi bagi membangunkan ummah. 

Malik Bennabi berpendapat nilai bumi bergantung pada pemiliknya bukan menurut sudut jenis dan kesesuaian tanaman . Tanah sangat tinggi nilainya jikalau dimiliki sang orang-orang berperadaban, kebalikannya tidak berharga bila dimiliki oleh orang yg nir berperadaban. Di Algeria banyak tanah yg dahulunya fertile tetapi sekarang menjadi tandus dan ditinggalkan sungguhpun beliau mengakui bahawa faktor udara serta iklim (serangan angin pasir) mensugesti kehidupan, namun perilaku manusia dalam menghadapi ancaman tersebut merupakan lebih penting. Manusia perlu berikhtiar serta mencari jalan menuntaskan perkara tadi. Sikap yg positif ini tidak ditunjukkan oleh orang Algeria.

Malik Bennabi turut meletakkan keutamaan pada unsur idea. Kekayaan material atau benda tetapi miskin idea nir memungkinkan tamadun dibina menggunakan kukuh. Seperti yang ditegaskan Fawzia Bariun:

“He had noticed that the dilemma of the underdeveloped countries was not their lack of things, but their poverty of ideas.”

Beliau merumuskan bahawa masa adalah krusial untuk menebus kemunduran umat Islam. Bangsa Arab terutamanya mempunyai sama poly jumlah saat misalnya yg dimiliki oleh bangsa yg maju tetapi bangsa Arab nir memperhitungkan masa dengan baik. Menurutnya lagi, kaedah yang paling sesuai buat mengajar umat Islam tentang pentingnya masa merupakan melalui proses pendidikan. Beliau memberi model warga Jerman selepas Perang Dunia Kedua, iaitu dalam tahun 1948, pemerintah Jerman mewajibkan semua warganegara bekerja secara sukarela 2 jam sehari yg dilakukan semata-mata buat kepentingan masyarakat. Hasilnya pada masa terdekat perubahan yang besar telah berlaku dalam masyarakat Jerman dalam bidang ekonomi serta sosial.

Teori Linear
Teori ini beranggapan bahawa sesebuah peradaban akan berubah mengikut landasan yg serupa satu kumpulan yang berbentuk linear. Teori ini menjelaskan bagaimana sesebuah peradaban dilahirkan, berkembang menggunakan pesat, mencapai puncak kegemilangan , mengalami kemerosotan dan berakhir menggunakan kemusnahan dan kehancuran. Antara sarjana yg berpegang pada teori ini termasuklah Arnold Toynbee dan Carrol Quigley.

Arnold Toynbee (1889-1949) seseorang sarjana sejarah British sudah menumpukan kajiannya terhadap arah aliran serta peraturan perkembangan peradaban merujuk pada 21 peradaban melalui bukunya A Study of History. Beliau yang hayati dalam era Perang Dunia Pertama serta Perang Dunia Kedua, kurang senang menggunakan perubahan peradaban yang berlaku pada sekelilingnya. Beliau melihat kemerosotan yang berlaku dan dikatakan memiliki persamaan misalnya yg diperjelaskan sang Gibbon pada karyanya berjudul Decline and Fall of the Roman Empire. Toynbee sedar bahawa saat berlakunya kemerosotan Empayar Rom, banyak lagi peradaban lain yg mengalami keadaan yg sama. Melalui data-data yang dikumpulkannya daripada hampir 2 dozen peradaban, dia telah merangka teori perkembangan peradaban. 

Menurut Toynbee, sesebuah peradaban akan melalui beberapa tahap perkembangannya iaitu permulaan ( genesis ), pertumbuhan ( growth ), perpecahan ( break down ), kejatuhan ( distintegration ) serta kelenyapan ( dissolution ). 

Permulaan peradaban berlaku ekoran tindak balas manusia terhadap cabaran alam semulajadi atau persekitaran sosial. Untuk menghadapi cabaran ini, maka muncullah golongan minoriti kreatif bagi memimpin dan membangunkan warga . Toynbee menggelarkan golongan ini menjadi mimesis. Golongan majoriti warga merasa selesa menggunakan pencapaian (memenuhi keperluan golongan majoriti) yang dilakukan oleh pemimpin minoriti yang kreatif. 

Keadaan ini akan berakhir sehabis cabaran itu telah sebagai norma pada mereka. Situasi ini pernah dihadapi sang rakyat Neolitik yang berpuashati dengan tempat tinggal, peralatan yang digunakan serta kegiatan bercucuk tanam yg mereka usahakan. Akibatnya, peradaban itu akan diambil alih sang golongan minoriti lebih banyak didominasi yg memerintah secara kuku besi. Peradaban mula retak setelah golongan majoriti melihat golongan minoriti dominan memiliki keistimewaan pada struktur sosial masyarakat. Masyarakat biasanya nir lagi menganggap golongan minoriti lebih banyak didominasi sebagai role model mereka.

Golongan majoriti bukan elit ini mencicipi mereka bukan lagi berada pada peradaban tersebut dan disingkirkan (alienated) serta Toynbee mengkelaskan golongan ini kepada 2 formasi iaitu proletariat dalaman serta proletariat luaran. Masyarakat berada dalam keadaan kebingungan, bagaimanapun pemerintahan masih bisa dilaksanakan oleh golongan minoriti mayoritas. Kelompok elit ini nir lagi kreatif, tetapi sekadar berjaya mempertahan kedudukannya menjadi kelompok yg mayoritas sahaja. Keadaan ini membawa pada pemerintahan yg kucar-kacir dan kawalan yg longgar ke atas warga oleh golongan pemerintah.

Tekanan hebat yang dikenakan ke atas golongan proletariat luaran, mengakibatkan mereka bangkit serta membentuk satu pasukan tentera yg digelar Toynbee menjadi ‘barbarian war-bands’. Golongan ini kemudiannya merogoh alih tampuk pemerintahan. Walaupun mereka belajar serta menguasai teknologi ketenteraan, golongan barbarian ini mengabaikan nilai-nilai kesopanan serta humanisme yg baik.

Tahap seterusnya menampakan golongan ploretariat dalaman mencari jalan keluar menggunakan menganuti kepercayaan baru ( higher religious ) dan lain-lain ideologi. Masyarakat melihat kepercayaan digunakan oleh golongan elit pemerintah buat mengekalkan status quo mereka. Akhirnya, bagi Toynbee peradaban tersebut runtuh serta diambil alih sang pemerintahan yg bercorak ‘Universal Church’ Maka bermulalah peradaban baru.

Arnold Toynbee berpendapat bahawa kesengsaraan hayati adalah faktor primer yang melahirkan tamadun yg tinggi. Penderitaan hayati sudah merangsang insan buat mencari jalan bagi membebaskan diri daripada belenggu kesengsaraan. Keadaan tadi memberi kekuatan dari segi mental serta fizikal buat mencipta kejayaan baru.

Toynbee percaya bahawa peranan agama mampu menjadikan ubat yang paling mujarab buat menangani krisis peradaban yg menuju kehancuran. Beliau seterusnya merumuskan bahawa kepercayaan lahir daripada tamadun yang lemah atau sedang runtuh. Berdasarkan krisis moral yang berlaku pada kalangan rakyat Barat yang membelakangkan kepercayaan Kristian, beliau meramalkan Barat akhirnya akan dipengaruhi sang satu agama yang berkembang dari Timur. 

Jangka waktu antara ketiga-tiga fasa (break down, distintegration serta dissolution) mungkin mengambil masa yang lama , seribu tahun atau lebih. Toynbee menegaskan bahawa kejatuhan sesebuah peradaban ditimbulkan sang faktor dalaman serta bukan faktor luaran. Jadi, Toynbee sependapat dengan Ibn Khaldun yang menyatakan bahawa pihak pemerintah yang leka dengan kemewahan serta berpuas hati dengan kejayaan yang dicapai memudaratkan sesebuah peradaban.

Carrol Quigley dalam bukunya The Evolution of Civilizations, berpendapat proses perkembangan sesebuah tamadun akan melalui tujuh termin iaitu bermula menggunakan tahap campuran (mixture), kandungan (gestation), pengembangan (expansion), era konflik (age of conflic), empayar sejagat (universal of empire), keretakan (decay) serta penaklukan (invasion). 

Bagi menggunapakai teorinya, beliau telah merujuk kepada lebih 10 tamadun iaitu tamadun Mesir, Mesopotamia, Tamadun Klasik, Rusia, China, India, Islam, Inca, Aztec serta Minoan. Setiap tamadun ini diberi tempoh masa mengikut tahap tertentu. 

Setiap peradaban bermula dengan adonan dua atau lebih budaya. Kebanyakan campuran budaya ini timbul pada kawasan sempadan antara dua atau lebih budaya. Apabila keadaan ini berlaku, akan wujudlah persefahaman dalam hal-hal yang berkaitan menggunakan istiadat serta pula keperluan-keperluan asas. Kedua-2 pihak perlu menciptakan keputusan bersama bagi memenuhi kehendak mereka, dengan itu wujudlah peradaban baru yang dari persetujuan bersama. 

Pada tahap kedua terdapat sedikit perubahan dalam masyarakat dan kebanyakan anggota rakyat dicermati mempunyai kedudukan yg stabil dalam struktur masyarakatnya. Quigley menamakan termin ini menjadi termin kandungan. Tahap yang ketiga ada apabila wujudnya ciri-ciri berikut iaitu perubahan pada pengeluaran kuliner, pertambahan jumlah penduduk, berlakunya proses penjelajahan dan penjajahan dan perubahan pada ilmu pengetahuan.

Bagi Quigley tahap keempat iaitu era permasalahan adalah tahap lebih kompleks, cukup menarik dan lebih kritikal apabila dibandingkan dengan ketujuh-tujuh tahap peradaban. Antara ciri-karakteristik primer termin ini adalah kemerosotan pada pengembangan, keluarnya ketegangan serta berlakunya perseteruan kelas khususnya pada kawasan-kawasan penempatan primer. Selain itu era ini juga digambarkan dengan bertambahnya keganasan dampak berlakunya peperangan menggunakan penjajah serta timbulnya ketidakwarasan, perilaku gampang putus harapan, pengamalan agama tahyul serta penentangan terhadap aspek keduniaan semata-mata. Ekoran daripada penglibatan pada perang imperialis, menyebabkan kadar pengembangan sebagai perlahan.

Keadaan seterusnya akan menyebabkan wujudnya dominasi politik sang satu pihak yang melahirkan fasa kelima iaitu tahap empayar sejagat. Tahap ini ini dikenali Quigley menjadi zaman keemasan iaitu era keamanan dan kemakmuran. Keamanan muncul sesudah ketiadaan perbalahan antara unit-unit politik dan pula ketiadaan pertentangan menggunakan rakyat yg berhampiran. Kemakmuran pula wujud kerana berakhirnya peperangan dalam warga , luasnya perdagangan antarabangsa serta kewujudan sistem mata wang. Tahap ini bisa dicermati dengan kemajuan yg berlaku di bandar-bandar utama serta pelatihan monumen misalnya Taman Tergantung Babylon, piramid dan sebagainya. 

Tahap keretakan ada apabila berlakunya kemerosotan ekonomi yg ketara, kemerosotan taraf hidup, perang saudara menggunakan pelbagai pihak yang berkepentingan dan termin buta huruf yang tinggi. Masyarakat semakin lemah walaupun pelbagai usaha diambil buat memulihkan keadaan, namun kepincangan dalam rakyat terus berlaku. Pada masa ini ada gerakan kepercayaan baru untuk menarik perhatian warga . 

Tahap ini mungkin merogoh masa yang lama sebagai akibatnya ada tahap yang ke 7 iaitu termin penaklukan. Tahap ini berlaku apabila masyarakat bersedia mempertahankan diri mereka dan kesempatan ini diambil oleh pihak luar yg lebih berwibawa dan bertenaga. Kesan daripada penaklukan ini menyebabkan sesebuah peradaban itu hancur serta lenyap.

Quigley berpendapat bahawa jatuh bangunnya sesebuah peradaban ditentukan sang alat pengembangan (an instrument of expansion). Terdapat tiga elemen krusial dalam alat pengembangan ini iaitu bonus buat mencipta, terdapat peningkatan dalam output (accumulation of surplus) yg membolehkan sebahagian masyarakat menguasai kekayaan serta membelanjakan kekayaan tersebut. Peningkatan output tadi digunakan untuk membuat ciptaan-kreasi baru. Kejayaan pada penciptaan itu bergantung pada cara masyarakat itu mengelolakan anggotanya. Sesetengah warga menawarkan insentif yang poly, kerana masih ada poly ganjaran dan galakan daripada instituisi mereka. .

Accumulation of surplus bermaksud sebahagian individu atau organisasi dalam rakyat mempunyai sumber-sumber kekayaan yg melebihi keperluan mereka dan ini membolehkan perbelanjaan sumber-sumber tadi pada jangka masa pendek.

Surplus creating instrument merupakan elemen penting buat menyemarakkan lagi perkembangan peradaban pada samping adanya unsur-unsur rekacipta (invention) serta pelaburan. Unsur “lebihan mencipta indera” ini bukan sahaja merujuk kepada organisasi ekonomi namun boleh juga pada organisasi-organisasi politik, ketenteraan, sosial, kepercayaan serta sebagainya. Di Mesopotamia, golongan rahib diberi penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Di Mesir, organisasi politik mencipta lebihan melalui kutipan cukai daripada masyarakat jelata. Dalam peradaban Barat , pada zaman Feudal, organisasi ketenteraan mencipta ( lebihan mencipta alat ) menggunakan membenarkan sebahagian mini masyarakat, golongan tentera atau tuan-tuan tanah mengumpul hasil-hasil ekonomi daripada golongan serf supaya golongan serf menerima perlindungan.

“Alat pengembangan” akan merosot secara perlahan ekoran kadar pelaburan susut nilai. Keadaan ini semakin jelek apabila berlakunya pengurangan pada penciptaan serta accumulator of surplus. Hal ini boleh berlaku kerana beberapa sebab. Antaranya adalah sekumpulan warga menguasai sumber-asal ekonomi dan golongan ini nir mahu melakukan apa-apa perubahan untuk memperbaiki rakyat. Dalam masa yg sama, usaha-bisnis training monumen, serta perbelanjaan terhadap projek-projek mewah tidak membawa kepada cara pengeluaran yg berkesan. Keadaan pada warga terus mewujudkan tekanan dan melemahkan anggota masyarakat buat melakukan aktiviti yg kreatif serta inovatif. Quigley merumuskan bahawa peradaban itu muncul jika lahirnya ‘ a producing society with an intrument of expansion ‘ 

Teori Pertembungan/Petentangan Peradaban
Sungguhpun ke 2-2 tokoh yg akan dibincangkan ini kurang jelas membicarkan persoalan perkembangan proses perkembangan peradaban, namun penulis merasakan bahawa idea-idea yg diketengahkan mereka masih relevan menggunakan utama duduk perkara kita iaitu perkembangan peradaban dan faktor-faktor yang menentu jatuh bangunnya sesebuah peradaban. 

Apabila membincangkan teori-teori jatuh bangunnya sebuah peradaban masa kini , cita rasanya kurang lengkap bila kita nir mengetengahkan tesis yg dikemukakan oleh Samuel P. Huntington pada bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Buku yang penuh kontroversi dan menarik perdebatan ramai, sekarang telah membuka era baru dalam kajian peradaban yg lebih komprehensif apabila dibandingkan menggunakan teori-teori yg terdahulu.

Sungguhpun Huntington lebih memfokuskan pada tema pertembungan peradaban, namun dia mengakui terdapat faktor-faktor yg menyumbang pada kekuatan sesebuah peradaban moden serta terdapat faktor-faktor yang sebagai penentu kurangnya dampak sesebuah peradaban. Hal ini ditegaskan oleh beliau bahawa peradaban-peradaban senantiasa mengalami kemunduran sekaligus berkembang. Peradaban bersifat dinamis, bangkit serta jatuh, menyatu serta saling terpisah, dan sebagaimana halnya dengan apa yg mereka belajar sejarah, beliau juga karam dan terkubur pada pada pasir-pasir masa.

Bagi Huntington, perseteruan antara peradaban adalah fasa yang terkini dalam konflik dunia moden khususnya selepas era perang dingin. Menurutnya identiti peradaban akan menjadi lebih penting dalam masa hadapan, dan sebahagian global akan dibuat oleh hubungan antara tujuh atau peradaban akbar ini. Peradaban akbar itu termasuklah peradaban Barat, Confucios, Jepun, Islam, Hindu, Slavic-Orthodox, Latin Amerika serta mungkin jua peradaban Afrika. Perseteruan yang paling penting pada masa hadapan dijangka akan berlaku pada garis keretakan yang memisahkan peradaban-peradaban ini. 

Huntington memperturunkan enam faktor yang menyebabkan berlakunya keretakan atau pertembungan antara peradaban. Faktor yg pertama adalah peradaban dibezakan antara satu sama lain sang sejarah, bahasa, budaya, tradisi serta yg paling krusial ialah kepercayaan . Justeru, masyarakat daripada peradaban yg berbeza mempunyai pandangan yang berlainan tentang banyak kasus. Menurut Huntington perbezaan ini muncul pada proses yg usang serta perbezaan ini nir gampang lenyap kerana sifatnya lebih asasi, berbanding dengan perbezaan ideologi politik dan rejim kerajaan yang berasaskan politik.

Kedua, interaksi antara insan daripada berlainan peradaban semakin bertambah kerana global sekarang semakin mengecil. Peningkatan interaksi ini memperdalamkan lagi kesedaran pada kalangan grup itu sendiri. Orang Amerika contohnya lebih bersifat negatif terhadap pelabur-pelabur Jepun daripada pelabur berdasarkan Kanada serta negara-negara Eropah yg lain.

Ketiga, proses pemodenan ekonomi serta perubahan sosial di seluruh dunia sudah memisahkan orang daripada identiti tempatan yang telah lama berakar umbi dan proses ini melemahkan negara bangsa menjadi asas identiti. Bagaimanapun berdasarkan Huntington, kepercayaan sudah berjaya menembusi jurang selalunya dalam bentuk gerakan yang dilabelkan sebagai fundamentalis. Golongan fundamentalis terdiri daripada kalangan anak muda, lulusan universiti, sekolah menengah, para profesional dan pakar perniagaan.

Keempat, kesedaran tamadun akan semakin semakin tinggi dan akan dipercepatkan oleh dwi-peranan Barat. Pada satu pihak, Barat berada pada puncak kekuasaan serta pada masa yang sama menjadi kesan kekuasaan Barat mengakibatkan dunia Barat mencari jalan keluar misalnya pengislaman semula Timur Tengah. Kelima, ciri dan perbezaan kebudayaan relatif sukar buat diubahsuai serta oleh itu sukar dikompromikan berbanding dengan karakteristik-ciri ekonomi dan politik. Malah lebih daripada dilema etnik, kepercayaan adalah tekanan yang hebat di kalangan umat insan. Seseorang itu mungkin boleh dipercaya separuh Perancis dan separuh Arab serta seterusnya sebagai rakyat 2 negara. Tetapi nir mungkin boleh menjadi separuh Katolik dan separuh Islam.

Yang terakhir adalah keserantauan ekonomi semakin meningkat mengakibatkan kerjasama serantau menguntungkan negara-negara anggota kesatuan menurut peradaban yang sama. Salah satu kejayaan Barat adalah kerjasama serantau yg diamalkan dan dikongsi beserta seperti Kesatuan Ekonomi Eropah (EEC). Bergantung kepada asas-asas dalam budaya di Eropah dan Kristian Barat namun kejayaan ini nir mutlak akibat ada perkara mengenai tiadanya persefahaman seperti itu. Penggunaan mata wang Euro memberitahuakn Britain enggan menyertainya. Sungguhpun peradaban-peradaban lain di Asia Selatan serta Asia Tenggara mempunyai organisasi serantau mereka sendiri seperti South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), tetapi kejayaan kerjasama dalam bidang ekonomi kurang menggalakkan. 

Faktor kedua yang berakibat peradaban Barat lebih lebih banyak didominasi artinya pelaku utamanya iaitu Amerika berganding bahu di belakang sahabat seagama mereka. Barat sekarang berada pada kemuncak kekuasaannya. Musuhnya Jepun nir memiliki taring yg berbeza. Barat menguasai politik antarabangsa serta instituisi keselamatan bersama-sama Jepun. Soal politik sejagat dan berita keselamatan diselesaikan menggunakan arahan Amerika Syarikat, Britain serta Perancis secara berkesan. Isu ekonomi dunia diselenggarakan sang Amerika Syarikat, Jerman serta Jepun dan kesemuanya mengekalkan interaksi yang amat kedap antara satu sama lain menggunakan mengenepikan negara-negara yg sebahagian besarnya bukan negara Barat.

Pengaruh Barat terhadap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yg hanya sesekali diganggu sang dispensasi undi China, mendorong keputusan Bangsa-Bangsa Bersatu memerangi Iraq serta seterusnya memusnahkan senjata sophisticated Iraq serta menghapuskan kemampuannya membuat senjata. 

Dalam membicarakan tahap perkembangan peradaban insan, Ali Shariati mengaitkan peristiwa Habil dan Qabil menjadi titik bermula sejarah bermulanya kontradiksi manusia. Dengan melihat berdasarkan sudut sosiologi, kisah ini mencerminkan berakhirnya zaman kehidupan primitif. Berakhirnya zaman ini bererti sistem kehidupan asal insan yg menitikberatkan soal persamaan dan persaudaraan sebagaimana yg digambarkan melalui kegiatan berburu dan menangkap ikan pada zaman Habil.

Sistem ini kemudiannya digantikan juga dengan sistem pertanian yang mengizinkan pemilikan peribadi. Apabila berlakunya pembolotan pemilikan peribadi, maka lahirlah rakyat kelas pertama yang melakukan penindasan dan kezaliman. Matinya Habil serta hidupnya Qabil, adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa diubah lagi. Habil meninggal tanpa meninggalkan zuriat, yg mengizinkan keturunan Qabil buat terus hidup, berkuasa dan mencorakkan segala-galanya. Apabila rakyat, kerajaan, ekonomi, kepercayaan telah dikuasai sang Qabil maka pandangan serta perbuatan Qabil mula diterima sebagai nilai sejagat masyarakat selepas itu. Inilah peristiwa yang menjadi punca pada keidakseimbang yg berlaku pada pandangan serta kehidupan insan kini .

Ali Shariati menegaskan lagi bahawa pertelagahan yg berlaku antara Habil serta Qabil bukanlah pertelagahan antara adik beradik kerana merebut seorang gadis, malah pertelagahan tadi mewakili satu kontradiksi yang berterusan antara dua pihak pada masyarakat insan . Kisah ini adalah cerita yg sebagai transedental kisah hidup insan di sepanjang zaman.

Sebagai lanjutan daripada kisah Habil. Ali Shariati menyebut empat insan yang dianggap pada Al-Quran yang dilambangkan melalui watak Firaun, Qarun, Haman, serta Bal’am. Pada setiap zaman, keempat-empat jenis insan ini telah tampil menjadi pendukung status quo dan penentang perubahan sosial. Firaun merupakan penguasa yg korup, penindas yg selalu merasa dirinya sahaja yg benar, tonggak sistem kezaliman dan kemusyrikan. Haman mewakili gerombolan teknokrat, ilmuan yang menunjang kezaliman menggunakan memperalatkan ilmu. Qarun merupakan cerminan kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan, rakus, menghisap semua kekayaan massa. Bal’am melambangkan kaum ruhaniyun, tokoh-tokoh kepercayaan yang memakai kepercayaan untuk mengesahkan kekuasaan yg dikumpul.

Ali Shariati menyampaikan ada dua masalah yang memungkinkan terbinanya sesebuah peradaban. Faktor yg pertama adalah fenomena hijrah atau migrasi serta faktor kedua adalah peranan manusia khususnya golongan intelektual.

Bagi Ali Shariati, hijrah bukan sahaja merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad s.A.W. Berdasarkan Mekah ke kota Madinah buat menyelamatkan diri daripada seksaan kaum Quraisy namun mempunyai erti istilah yang lebih luas serta mendalam. Daripada kajian dia terhadap 27 peradaban, Ali Shariati merumuskan bahawa peradaban lahir disebabkan penghijrahan insan berdasarkan tempat dari ke loka baru. Sebaliknya nir terdapat sebarang peradaban yang lahir serta berkembang di kalangan warga primitif yang tidak pernah berpindah dari satu tempat ke tempat yg lain.

Faktor kedua merupakan peranan manusia itu sendiri khususnya golongan intelektual yang bertanggungjawab memilih nasib serta mengganti masa depan mereka, kerana mereka diberi akal fikiran serta kudrat buat berusaha. Beliau mengaitkan faktor tadi menggunakan ayat Al-Quran :

“Tuhan nir akan mengubah nasib sesuatu kaum jika mereka tidak mahu mengubahnya”.(Al Quran)

Golongan intelektual turut terlibat dalam menegakkan sesebuah peradaban. Istilah golongan intelektual yg dipakai Ali Shariati artinya rausyanfikr. Golongan ini bukan sekadar ilmuan tetapi golongan yang merasa bertanggungjawab buat memperbaiki masyarakatnya bagi menunaikan impian mereka. Merumuskannya ke dalam bahasa yg bisa difahami setiap orang, memberikan strategi serta cara lain penyelesaian perkara. Beliau mentafsirkan bahawa golongan intelektual

”one who is conscious of his own “humanistic status” in a specific social and historical time and place. His self awareness lays upon him the burden of responsibility. He responsibily, self-conciuosly leads his people in scientific, social and revolutionary action.” 

Teori Pendekatan Psikologi/Ketuhanan
Aurobindo, seorang reformis dan pakar falsafah India beropini bahawa pola perkembangan peradaban manusia boleh difahami menggunakan memakai pendekatan psikologi. Dengan itu beliau menolak pendekatan teori-teori jatuh bangun oleh para-para sarjana sebelum ini. Beliau mendapati pendekatan psikologi yang dipakai oleh pakar psikologi Jerman iaitu Lamprecht, relatif relevan bagi menjelaskan tahap-tahap perkembangan peradaban insan. Lima termin tadi merupakan termin simbolik, typal, konvensional, individualis serta subjektif.

Pada termin simbolik, simbol-simbol keagamaan memainkan peranan krusial dalam kehidupan rakyat. Manusia secara umumnya melahirkan perasaan mereka melalui unsur-unsur mitos, puisi, serta kesenian. Amalan–amalan budaya dan instituisi sosial turut terpengaruh dengan unsur-unsur simbolik. Misalnya dalam buku Rig Veda dalam zaman Vedik (1500-1000SM) menyanjung serta mengagung-agungkan upacara perkahwinan Surya, puteri pada Dewa Matahari. Manusia dipercaya menjadi manusia kerdil serta adalah imej ketuhanan. Pendek kata simbol-simbol keagamaan hadir pada belakang kehidupan mereka. Aurobindo meletakkan Zaman Vedik iaitu zaman pembentukan budaya orang Arya di India tergolong pada tahap ini.

Tahap typal menunjukkan perkembangan seterusnya pada perkembangan peradaban insan .menurut Aurobindo kesedaran terhadap sistem varna mula berubah. Struktur dan sistem sosial rakyat mula berkembang kerana wujudnya perbezaan dan fungsi ekonomi empat golongan yakni brahmin, ksatriya, vaisya serta sudra. Pada termin ini, agama sebagai penghalang untuk mewujudkan etika kehidupan yg sempurna.

Pada tahap konvensional, pengamalan sistem varna sebagai lebih ketara. Agama juga digambarkan sang Aurobindo sebagai

“religion in the conventional stage becomes stereotype, thought subjected to infallible authorities, and education bound to unchangeable forms”. Eropah dalam Zaman Pertengahan dan India dalam masa sekarang dari Aurobindo masih berada pada tahap konvensional.

Tahap individualis dianggap sebagai ta’kul (reason), memberontak (revolt), kemajuan (progress) dan kebebasan (freedom). Keempat-empat elemen tersebut relatif penting untuk melahirkan rasa ketidakpuashatian pada kalangan anggota warga . Dalam usaha mengatur kehidupan yg lebih paripurna, usaha buat mewujudkan persamaan serta kebebasan di kalangan anggota rakyat mula terserlah. Kesannya muncullah pihak-pihak yang memperjuangkan hak masing-masing nir kira golongan miskin atau kaya yg kemudiannya melahirkan golongan berideologi fasis, komunis dan sosialis. 

Pada tahap subjektif bagi Aurobindo, manusia mestilah melalui semua empat termin sebelum ini buat mencapai tahap terakhir yang pula disebut sebagai spiritual atau dikenali juga sebagai tahap minda unggul (supermind). Pada termin ini insan percaya bahawa kuasa ketuhanan mengatasi keupayaan intelek. Manusia melihat intelek sebagai mediator antara global material (infrarational) serta dunia kerohanian (suprarational). Jika semua orang atau sebahagiannya mendapat ilmu pengetahuan yang subjektif dengan identiti ketuhanan, maka muncullah termin rakyat berperadaban. 

Bagi Aurobindo kondisi buat mencapai tahap minda unggul atau ketuhanan, dua kasus mesti dipenuhi serentak. Pertama, mestilah ada individu

“ who are able to see, to develop, to re-create themselves in the image of Spirit and communicate both their idea and its power to mass.” 

Menurutnya, Mahatma Ghandi sudah mencapai tahap ini. Pandangan ini sama dengan pandangan Ali Shariati yg menganggap bahawa golongan intelek perlu ada buat menggerakkan warga .

Kedua, kesediaan buat membaca minda rakyat supaya message daripada Tuhan dapat diterima. Manusia pada masa ini dipenuhi menggunakan rasa rendah diri, kurang berkesedaran serta kurang mengetahui aspek spiritual. Justeru mereka nir bersedia menerima imej ketuhanan. Aurobindo seterusnya menegaskan bahawa bila seseorang ingin mencapai tahap ketuhanan, unsur-unsur material perlu dihindarkan dalam rakyat.

MANAJEMEN PEMBANGUNAN UNTUK NEGARA BERKEMBANG

Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang 
Di tengah-tengah semakin berat dan kompleks tantangan bangsa Indonesia menghadapi era global waktu ini, mengedepankan pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang inovatif serta produktif dalam forum pemerintah baik pusat serta wilayah merupakan langkah dan sikap yg tepat dan patut menerima dukungan menurut semua komponen rakyat. Dengan istilah lain “Reformasi Administrasi” pada Indonesia harus sesegera mungkin menjadi pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat juga wilayah guna mewujudkan good governance, pemerintahan yang higienis, sehat, serta berwibawa.

Pemerintahan Daerah Provinsi, pada hal ini gubernur sebagai ketua pemerintah wilayah sangatlah dekat menggunakan politik serta administrasi publik. Terlebih lagi dalam sistem pemilihan kepala daerah secara pribadi misalnya kini , kedekatan kepala wilayah dalam aspek politik semakin bertenaga, selain posisinya menjadi penanggung jawab administrasi dan manajemen pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemikiran teoretis serta mudah sebagai gubernur pada menerapkan pendekatan-pendekatan baru pada administrasi publik.

Gubernur dituntut bisa memadukan secara serasi demokrasi administrasi publik. Hal ini merupakan tantangan yang akbar, lantaran misalnya yang dikatakan oleh Kenneth J. Meier serta Laurence O’Toole Jr (2006), bahwa one of the most important and persisting challenges of terbaru government is how to reconcile the demans of democracy with the imperatives of bureaucracy.

Pada tahun 1980-an aneka macam pemikiran ada untuk memperbarui birokrasi dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi –khususnya teknologi keterangan- dan ekonomi –khususnya globalisasi- yang sangat mengurangi kiprah negara dan makin menonjolkan peran global bisnis, serta menempatkan persaingan sebagai credo yg utama. Lahirlah istilah-istilah “hollowing out of the state” dan sebagainya. Maka berkembanglah pemikiran-pemikiran yg berpengaruh dalam perkembangan konsep administrasi public selanjutnya, yaitu Reinventing Government (Osborn dan Gaebler 1992) dan New Public Management (Hood 1989).

Gagasan NPM pada dasarnya ingin “membebaskan” para manajer publik berdasarkan kekangan anggaran-aturan birokratik serta kontrol administrasi sehingga dapat menjalankan tugas dengan leluasa. Seperti halnya manajer pada sektor swasta para manajer publik mendapat imbalan apabila sukses dan hukuman apabila gagal. Dengan cara demikian maka manajer publik bisa memanfaatkan seluruh potensi serta kompetensi yang dimiliki guna membuat secara maksimal produk, baik barang juga jasa buat layanan publik. Perspektif utama menurut pandangan NPM ini merupakan warga negara atau warga dilihat atau diperlakukan sebagai konsumen yg mempunyai akal, pikiran, kehendak, dan pilihan atau rational-choice, nir tidak sinkron dengan pendekatan public-choice pada disiplin ilmu ekonomi. Dan nir lagi menjadi entitas yang pasif (lapang dada saja) Maka pada sistem ini terkandung pula nilai demokrasi dalam administrasi publik.

Di dalam doktrin NPM, pemerintah dianjurkan buat meninggalkan kerangka berpikir administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan prosedur, dan menggantikannya menggunakan orientasi dalam kinerja atau hasil kerja. Pemerintah juga dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik menggunakan mendorong organisasi serta pegawai supaya lebih fleksibel, dan tetapkan tujuan serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Di samping itu, pemerintah pula diperlukan menerapkan sistem desentralisasi, memberi perhatian pada pasar, melibatkan sektor swasta dan melakukan privatisasi (Hood, 1995).

Dalam perkembangannya, NPM dianggap menjadi liberation –yaitu upaya pembebasan manajemen publik menurut kungkungan konservativisme administrasi klasik dengan memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke pada sektor publik (Golembiewski, 2003). Lebih menarik lagi, bahwa NPM dipandang menjadi kumpulan ide-pandangan baru serta praktik yg berupaya menggunakan pendekatan sektor partikelir serta bisnis ke dalam sektor publik (Denhardt & Denhardt, 2003).

David Osborn dan Ted Gaebler (1993) menekankan sine qua non upaya buat mentransformasikan entrepreuneurial spirit, karena saat asal daya semakin langka, pemerintah harus berubah berdasarkan bureaucratic contoh ke entrepreuneurial model. Oleh karenanya, pemerintahan yang mengimplementasikan pemikiran NPM ini sangat berorientasi dalam jiwa serta semangat kewirausahaan, maka manajemen publik baru pada tubuh pemerintah dapat disebut menjadi manajemen kewirausahaan.

Dampak dari pelaksanaan model NPM ini mulai terasa tidak saja di negara maju, namun juga di negara-negara sedang berkembang seperti penerapan 5 (lima) prinsip inti, yaitu: (1) sistem desentralisasi, (2) privatisasi, (3) downsizing, (4) debirokratisasi, dan (lima) manajerialisme (Vigoda, 2003).

A. Reformasi Administrasi Publik dan Perkembangannya
Sejak 2 dekade terakhir, pelaksanaan reformasi administrasi publik makin konkret pada berbagai negara termasuk Indonesia. Reformasi administrasi publik sangat diperlukan karena tantangan terhadap prinsip-prinsip administrasi klasik semakin berat (Caiden, 1991; Lenvine, Peters & Thompson, 1990). Doktrin Administrasi Publik Klasik (the Old Public Administration-OPA) yang semenjak awal dimotori sang Wilson dalam tahun 1987 terus dikritik oleh para pakar, serta mulai ditinggalakan (Cooper, 1998; Hughes, 1994) lantaran nir bisa mengakomodasi perubahan situasi dan syarat masyarakat.

Keberhasilan NPM pada negara-negara maju, menyebabkan terjadinya kenaikan pangkat secara terus-menerus doktrin-doktrin NPM pada negara-negara berkembang. Doktrin privatisasi, mengalihkan bentuk pelayanan yg selama ini ditangani sang pemerintah dipindahkan ke tangan agen-agen partikelir. Alasannya, lebih berorientasi pada kepentingan pelanggan, lebih merangsang perekonomian, serta pertumbuhan kesempatan kerja, mempertinggi efisiensi pelayanan karena lebih fleksibel beradaptasi menggunakan pasar, menaikkan efisiensi di departemen-departemen, mengurangi beban administrasi, dan pembiayaan terhadap pemerintah. Doktrin debirokratisasi, diyakini memiliki keunggulan lantaran lebih menjanjikan peningkatan kinerja dibandingkan menggunakan doktrin administrasi publik klasik. Menurut Jennings dan Haist (2002), yg ditekankan dalam NPM merupakan pengukuran terhadap output bukan proses, serta konduite sebagai akibatnya tak jarang diklaim sebagai results-oriented government. 

Promosi doktrin NPM pada Indonesia dapat diamati dari kehadiran tentang NPM, contohnya karya-karya tentang administrasi pembangunan, reformasi administrasi atau birokrasi, dan good governance yang ditulis antara lain sang Kartasasmita (1997), Tjokroamidjojo (1994), Thoha (1999), Mardiasmo (2002), Dwiyanto (2003), serta lain-lain.

Pemerintah Indonesia mulai mengenal Reinventing Government sejak akhir tahun 1990-an. Implementasi yg paling konkret adalah pemberlakuan sistem pemerintahan yang desentralistis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yg kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Otoritas terhadap banyak sekali urusan pemerintahan yg didesentralisasikan pada pemerintah wilayah lebih banyak jumlahnya daripada yg diatur sang pemerintah pusat. Alasan utama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah buat menjalankan prinsip demokrasi, menaikkan peran serta warga , pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah melalui hadiah kewenangan yang luas, konkret, serta bertanggung jawab pada wilayah secara proporsional. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih menekankan hadiah kewenangan seluas-luasnya supaya wilayah memiliki kewenangan menciptakan kebijakan buat pelayanan, peningkatan kiprah dan, prakarsa dan pemberdayaan, dengan mengutamakan kesejahteraan warga di daerah. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang desentralistis ini pemerintah daerah diserahi otoritas buat menjalankan berbagai urusan. Pemerintah daerah bisa melakukan perencanaan serta pengendalian pembangunan, pemanfaatan serta supervisi tata ruang, penyelenggaraan ketertiban generik. Pemerintah wilayah juga menangani bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan perkara sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan ketenagakerjaan, pengembangan koperasi, bisnis mini dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanian kependudukan serta catatan sipil, pelayanan administrasi generik pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman kapital, pelayanan-pelayanan dasar lainnya, dan urusan harus lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Smentara pemerintah pusat hanya menangani bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta fiskal nasional, dan agama.

Implementasi NPM bisa ditinjau jua menurut kewajiban melakukan evaluasi kinerja pemerintah wilayah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 mengenai Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP Nomor 105 Tahun 2000 mengenai Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan lalu dilanjutkan menggunakan PP Nomor 56 Tahun 2002 tentang Laporan Kinerja Penyelenggara Pemda serta PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Selain itu, implementasi NPM dapat ditinjau menggunakan diberlakukannya peraturan perundangan mengenai privatisasi seperti Kepres Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya buat menaikkan kinerja BUMN yang mencakup perbaikan struktur permodalan, menaikkan profesionalisme dan efisiensi bisnis, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi warga dalam kepemilikan saham BUMN dan penciptaan nilai tambah perusahaan melalui penerapan prinsip good corporate governance yang berdasarkan dalam transparansi , akuntabilitas, serta kemandirian.

B. Pendekatan Demokratisasi dan Desentralisasi (Otonomi Daerah) pada Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
1. Pendekatan Demokratisasi
Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terealisasi apabila dalam pemerintahan telah terjadi paradigma ke arah high trust society (Fukuyama, 1995). Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi penyelenggara negara yang telah meningkat tinggi akan membentuk terjadinya proses demokratis, sebagai akibatnya memungkinkan terjadinya good governance. 

Bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis itu digambarkan sebagai bentuk yang terdiri atas posisi jabatan yang akan ditempati oleh gerombolan jabatan yg bersifat politis yang dari dari kekuatan partai politik, dan jabatan yg berasal dari pegawai karier pemerintah. Apabila hal ini terjadi maka nir akan terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang begitu cepat, walaupun pejabat pada organisasi tersebut berubah. Walaupun para pejabat yg menduduki jabatan tertentu sudah berakhir masa jabatannya, maka penyelenggaraan pemerintahan akan tetap stabil, berjalan, serta profesional.

Dalam demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan terjadi proses pada mana pejabat yg bersifat politis yang sekaligus sebagai wakil warga akan ikut memilih kebijakan departemen pemerintah yang akan berlangsung selama lima tahun ke depan. Jabatan ini akan ikut menentukan proses pembuatan kebijakan departemen sekaligus juga ikut mengontrol seberapa jauh kebijakan yg dibentuk itu dilaksakan sang penyelenggara pemerintahan. Sebaliknya, setiap pejabat politik itu mampu eksklusif dikontrol oleh masyarakat pemilihnya. Jabatan politis ini juga ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat atas keberhasilan kebijakan yg dibuatnya.

Proses pertanggungjawaban itu nir hanya dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan kebijakan politik dan melayani warga , akan namun pejabat politik harus jua bertanggung jawab kepada warga yg mempercayainya pada departemen. Rakyat harus memiliki akses aktif terhadap kontrol, baik pada jabatan politik yg mewakilinya juga pada jabatan sebagai pelayanan masyarakat.

Kontrol kepada penyelenggara pemerintahan dilakukan berdasarkan pelbagai jurusan nir hanya membatasi menurut jalur birokrasi sendiri, akan namun sanggup melalui jalur politik. Akses rakyat kepada kontrol penyelenggara pemerintahan ini dibuka dengan seluas-luasnya. Dengan adanya kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan sang warga , itu akan menuntut para penyelenggara pemerintahan untuk mencapai tujuan yg ideal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan diperlihatkan dengan tergambarnya struktur organisasi serta pembagian kerja/tugas yg sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2. Pendekatan Desentralisasi (Otonomi Daerah)
Seringkali kasus pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dari prinsip-prinsip sentralisasi serta desentralisasi herbi tingkat perkembangan bangsa serta negara-negara baru merdeka. Pada permulaan kemerdekaan, training bangsa pada arti membina kesatuan bangsa dari afinitas-afinitas kedaerahan, kesukuan, penggolongan politik dan lain-lain, terasa lebih krusial, sehingga tercermin dalam kebijaksanaan serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan yg sentralistis. Dalam taraf lebih lanjut dimana perkembangan pelatihan bangsa sudah lebih matang, maka keperluan ekspansi aktivitas pembangunan tak jarang menumbuhkan kebutuhan akan desentralisasi.

Konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terasa semakin sangat dipentingkan pada tengah-tengah pembangunan bangsa pada negara-negara berkembang. Hal ini bersamaan dengan terlihatnya banyak sekali kelemahan yg tampak menggunakan jelas pada kontrol sentral. Namun demikian dalam umumnya bentuk desentralisasi yang diinginkan tetap hendaknya dijaga dalam rangka kesatuan politik, kulturil, ekonomi, dan bahkan administratif suatu negara. Hal ini sejalan menggunakan pendapat Maryanov (pada LP3ES, 1994: 81-82), bahwa desentralisasi bertujuan antara lain: (1) mengurangi beban pemerintah pusat, serta campur tangan tentang masalah-kasus mini dalam taraf lokal. Demikian jua memberi peluang buat koordinasi pelaksanaan dalam tingkat lokal, (2) menaikkan pengertian warga dan dukungan mereka pada kegiatan bisnis pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada taraf lokal, bisa mencicipi keuntungan dari donasi aktivitas yg mereka lakukan, (tiga) penyusunan program-acara buat perbaikan sosial ekonomi pada taraf lokal sebagai akibatnya bisa lebih realistis, (4) melatih masyarakat buat mampu mengatur urusannya sendiri (self government), dan (lima) pembinaan kesatuan nasional.

Ada 2 bentuk desentralisasi (Coralie Bryant, 1979: 213-214), yaitu desentralisasi yang bersifat administratif serta desentralisasi yang bersifat politik. Desentralisasi administratif umumnya disebut dekonsentrasi dan berarti delegasi wewenang aplikasi pada taraf-tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal bekerja dalam batas rencana dan asal-asal aturan, namun mereka mempunyai elemen kebijaksanaan serta kekuasaan (diskresi) dan tanggung jawab eksklusif pada hal sifat-hakikat jasa serta pelayanan dalam tingkat lokal. Diskresi mereka dapat bervariasi mulai berdasarkan peraturan-peraturan proforma sampai keputusan-keputusan yang lebih substansial. Desentralisasi politik atau devolusi berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol eksklusif terhadap asal-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional serta lokal.

Dewasa ini masalah desentralisasi dihubungkan dengan usaha perencanaan pembangunan wilayah. Dengan ini diusahakan supaya perencanaan nasional memberi perhatian dalam pertimbangan regional. Dan penyelenggaraan suatu kegiatan bisnis diadaptasi dengan lokasinya yg paling baik. Dengan demikian diusahakan supaya potensi-potensi regional bisa dimanfaatkan, sehingga perkembangan antar daerah berjalan lebih masuk akal. Kegiatan-aktivitas bisnis yg lebih menyangkut kepentingan masyarakat daerah bisa seluruhnya atau sampai tingkat eksklusif, dipengaruhi serta diselenggarakan sang pemerintah wilayah sendiri. Namun hal ini dalam rangka suatu perencanaan pembangunan daerah perlu diusahakan secara konsisten serta komplementer dengan bisnis-bisnis nasional di wilayah tadi.

C. Membangun Birokrasi Pemerintah Menuju Good Governance
Saat ini, good governance merupakan berita yg mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Good Governance adalah koordinasi bahkan sinergi kepengelolaan yg baik antara governance di sektor publik (pemerintahan) menggunakan governance pada sektor masyarakat, terutama partikelir, sehingga bisa dihasilkan transaksional hasil melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pada good governance tidak saja dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan pula private sector governance yg efisien dan kompetitif.

Carl J. Bellone (1980: 285) mengungkapkan bahwa birokrasi adalah: an organizational structure characterized by hierarchical arrangement of office, merit-based selection, impartial application of written rules and regulations, and some centralization of authority. Birokrasi merupakan ciri struktur organisasi (pemerintahan) yang mempunyai urutan hierarki. Berdasarkan hierarki tersebut di dalamnya masih ada posisi-posisi atau jabatan yg memiliki kewajiban dan tugas pekerjaannya masing-masing dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugas pekerjaannya selalu berpatokan pada nilai-nilai aturan dan peraturan yang berlaku. Dalam birokrasi juga mengatur mengenai pembagian kekuasaan (otoritas) dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Pada sisi lain, birokrasi pemerintah acapkali diartikan menjadi “officialdom” atau kerajaan pejabat (Thoha, 2003: 68); sebuah kerajaan (raja) di dalamnya memiliki yuridiksi yg jelas dan niscaya. Dalam yuridiksi tersebut, seorang memiliki tugas serta tanggung jawab resmi (official duties) yg memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja pada tatanan pola hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. 

Dalam aplikasinya penerapan birokrasi tidak berjalan mulus sebagaimana teorinya. Di dalamnya terdapat banyak rintangan-rintangan, sehingga birokrasi hanya menjadi kedok untuk menutupi kepentingan-kepentingan aparatur yang berperilaku menyimpang. Indonesia contohnya, semakin sulit buat mewujudkan good governance, yg terjadi selama ini governance sektor publik yang intervensinya justru mengeroposkan governance pada sektor swasta. Sejak pertengahan tahun 80-an, dengan apa yg diklaim “crony capitalism” (Miftah Thoha, 1999: 67) atau transaksi ekonomi KKKN (Kolusi, Korupsi, Kronisme, serta Nepotisme). 

Administrasi negara di Indonesia dalam waktu ini lebih tepat dikatakan sebagai indera buat menegakkan kekuasaan negara bukan kekuasaan rakyat. Itulah sebabnya realitas administrasi negara saat ini lebih poly menjadi gambaran atau lukisan dari dalam realitanya. Sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat meluruskan kembali ke arah pelaksanaan administrasi negara yang ideal menuju good governance. 

Birokrasi pemerintah yg dipandang perlu untuk dibangun kembali guna menuju pemerintahan yg adil, bersih, berwibawa, serta demokratis (good governance). Sehingga permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji pulang menjadi jalan pemecahannya antara lain:
1. Evaluasi diri terhadap kondisi birokrasi pemerintah Indonesia waktu ini.
2. Adanya perubahan kerangka berpikir birokrasi pemerintah ke arah yang lebih ideal.
3. Repositioning birokrasi pemerintah.
4. Memiliki aparatur pemerintah yg mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai, sebagai akibatnya terjadinya demokratisasi birokrasi.
5. Peranan pemerintah dan rakyat pada membentuk birokrasi.

Diharapkan menggunakan adanya perubahan paradigma pemerintah ke arah birokrasi yang ideal, didukung aparatur pemerintah yg menjunjung tinggi nilai-nilai serta berperilaku positif, adanya komunikasi yg baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan ikut berperan di dalamnya, maka good governance bisa diwujudkan.

1. Kondisi Birokrasi Pemerintah Saat Ini
Kehidupan serta tumbuh kembangnya birokrasi pemerintah pada Indonesia sangat ditentukan oleh percaturan politik terlebih lagi saat setelah dilaksanakan pemilihan generik. Oleh karenanya birokrasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kehidupan politik serta pemilunya. Sejalan menggunakan pendapat Carl J. Bellone (1946: 34-35) bahwa ilmu pengetahuan politis adalah induk berdasarkan administrasi pemerintahan. Bahkan di kalangan akademisi beranggapan bahwa administrasi pemerintahan lebih menurut sekedar ilmu pengetahuan politis. Kehidupan modern telah mendorong birokrasi menjadi indera yang unggul dalam mengatur proses pemerintahan. Kekuasaan birokratis sudah menjadikan lembaga pemerintahan mempunyai kapasitas yang luar biasa serta menjadi sentral buat mengarahkan energi politis. Sebagai akibatnya, pemerintahan birokratis lebih menurut partai politik.

Partai politik didirikan nir mempunyai harapan lain, kecuali buat bisa memerintah negara. Upaya buat memerintah itu berdasarkan paham demokrasi dibatasi oleh waktu eksklusif serta harus dilakukan melalui cara pemilihan umum yang dijalankan secara demokratis, amanah, adil, bebas, rahasia, serta konstitusional. Pemerintah partai politik ini akan membawahi dan memerintah birokrasi pemerintah yg eksistensinya nir memalui pemilihan generik, melainkan melalui jalur karier yang dibinanya menggunakan cara-cara merit. Agar agar profesionalisme birokrasi nir terganggu dengan silih bergantinya partai politik, para birokratnya tidak dibenarkan untuk memihak.

Selain itu administrasi negara digambarkan jua menjadi upaya yg lebih concern terhadap “aplikasi suatu konstitusi ketimbang membuatnya” (Miftah Thoha, 1999: 46). Ungkapan ini mengungkapkan bahwa administrasi negara lebih terkenal diklaim mengutamakan melaksanakan kebijakan ketimbang membuatnya. Proses pembuatan kebijakan publik domain menurut daerah politik. Di wilayah ini partai politik berkecimpung menentukan visi politik ke arah mana pemerintahan negara ini dikendalikan. Sedangkan visi politik itu bagaimana mewujudkan diserahkan kepada ahlinya yakni pada birokrasi pemerintah. Upaya birokrasi melaksanakan kebijakan publik tadi merupakan wilayah dan domain administrasi negara.

Birokrasi pemerintah saat ini mencerminkan birokrasi besar yg menekankan dalam wewenang yang nir didukung menggunakan aparatur yg profesional menggunakan kompetensi yg sesuai dengan bidang fungsi yg dilaksanakan. Disamping itu Asep Kartiwa (2004: 7) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan kita belum didukung dengan sistem kepegawaian yg didasarkan pada sistem merit, dalam syarat partikelir belum bisa membangun lapangan kerja. Pada masa krisis ini birokrasi pemerintah menanggung beban yang relatif poly. Sehingga aparatur yg profesional dan memahami paradigma sesuai dengan konsep birokrasi ideal sebagai kebutuhan yang mendesak. 

2. Perubahan Paradigma Birokrasi Pemerintah
Pembaharuan dan penyempurnaan birokrasi telah menjadi perhatian berfokus di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, masih merasakan kekurangpuasan peran birokrasi pemerintah, sebagai akibatnya terus berupaya buat mencari identitas baru bagi birokrasinya. 

Para pakar administrasi selalu mengamati adanya alur pikir baru yang ditunjang menggunakan seperangkat teori yang melahirkan paradigma baru pada global ilmu administrasi negara. Paradigma baru yang memandang birokrasi menjadi organisasi pemerintahan tidak lagi semata-mata hanya melakukan tugas-tugas pemerintahan akan barang-barang publik (public goods), tetapi pula melakukan dorongan serta motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta rakyat.

Pertumbuhan karakteristik birokrasi tradisional ke arah birokrasi terkini menjadi suatu fenomena yang bersifat implikatif. Seiring menggunakan aneka macam kemajuan dan munculnya kebutuhan aparatur birokrasi yang profesional, mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan pula semakin kompleks, serta menuntut kualitas pelayanan yang semakin baik. Birokrasi yang berada pada tengah-tengah masyarakat tadi nir dapat tinggal membisu, namun harus lebih bisa menaruh aneka macam pelayanan sesuai menggunakan kebutuhan warga .

Carl J. Bellone (1980: 35) mengungkapkan bahwa semenjak Thomas Kuhn menerbitkan Struktur Ilmiah, sarjana-sarjana ilmu sosial bergerak cepat buat menemukan paradigma baru dalam bidang administrasi pemerintahan terkini. Ada lima model teori administrasi pemerintahan yang diambil buat menuju perubahan yg lebih baik berdasarkan pengalaman realitas, yaitu: 1) Model birokratis klasik, yg memiliki 2 komponen basis dasar. Yang pertama merupakan struktur atau perancangan suatu organisasi, dan yang ke 2 adalah pembagian tugas serta pekerjaan yang dibuat secara organisatoris; 2) Model neo-birokratis, merupakan suatu produk menurut era prilaku. Nilai-nilai buat dicapai umumnya serupa dengan contoh birokratis klasik, karenanya dalam contoh neo-birokratis adanya “tujuan”. Model birokratis ini menekankan struktur, kendali, dan prinsip-prinsip administrasi. Unit analisis pada umumnya kelompok kerja, agen, departemen, atau keseluruhan pemerintah. Nilai-nilai buat dicapai adalah efektivitas, efisiensi, atau ekonomi. Dalam model neo-birokratis, keputusan adalah unit analisa yg umum, serta proses pengambilan keputusan sebagai fokusnya; 3) Model kelembagaan, pada contoh kelembagaan ini lebih ditekankan pada bagaimana cara mendisain efisien, efektif, atau organisasi produktif. Dalam contoh birokrasi kelembagaan nir hanya mengutamakan rasionalitas, namun pula menggantungkan dalam nilai-nilai. Keputusan yg diambil birokrasi merupakan tawaran dan kompromi grup yang berminat dan menggerakkan pemerintahan secara berangsur-angsur ke arah target output. Model ini sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan secara demokratis; 4) Model Hubungan antar manusia, model ini adalah reaksi terhadap model birokratis klasik dan neo-birokratis. Penekanannya dalam kendali, struktur, efisiensi, ekonomi, rasionalitas, serta pergerakan hubungan antar insan. Dalam pergerakan hubungan antar insan mencerminkan nilai-nilai yang mendasarinya. Nilai-nilai ini meliputi pekerja serta keikutsertaan klien dalam pengambilan keputusan yang dapat mengurangi disparitas status dan kompetisi interaksi antar eksklusif, serta menekankan dalam proses keterbukaan, kejujuran, perwujudan diri, dan kepuasan warga , dan 5) Model administrasi pemerintahan baru, dalam contoh ini birokrat wajib mulai bersikap bahwa nilai-nilai yang berbeda perlu mendominasi. Dengan disparitas tersebut akan membantu perkembangan organisasi demokratis didesentralisasi yg mendistribusikan jabatan dalam pemerintahan yg sinkron. Sasaran output dari administrasi pemerintahan baru merupakan untuk mengorganisasi, menguraikan, atau membuat organisasi mata-mata yang berfungsi memberi penilaian.

Pendapat pada atas sejalan dengan pendapat Weber menjadi tokoh yang memperkenalkan birokrasi. Weber memandang birokrasi rasional atau ideal menjadi unsur utama pada rasionalisasi global terbaru, yg baginya jauh lebih krusial menurut semua proses sosial. Diantara yang lain-lain, proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip memimpin organisasi sosial. Menurut Weber pada (Miftah Thoha, 2002: 16-17) menyatakan birokrasi ideal yang rasional itu singkatnya dilakukan menggunakan cara-cara sebagai berikut: Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi sang jabatannya manakala dia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya buat keperluan serta kepentingan pribadinya termasuk keluarganya; Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan kesamping. Konsekuensinya ada pejabat atasan serta bawahan dan ada pula yg menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil; Ketiga, tugas serta fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik tidak selaras satu sama lainnya; Keempat, setiap pejabat memiliki kontrak jabatan yg harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang sebagai wewenang dan tanggung jawab yg wajib dijalankan sinkron menggunakan kontrak; Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, yg idealnya dilakukan melalui ujian kompetitif; Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak buat menerima pensioun sesuai dengan strata hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat mampu tetapkan untuk keluar berdasarkan pekerjaannya dan jabatannya sinkron menggunakan keinginannya serta kontraknya dapat diakhiri pada keadaan eksklusif; Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karier yang jelas menggunakan promosi berdasarkan senioritas serta merit sesuao menggunakan pertimbangan yg objektif; Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya serta resources intansinya buat kepentingan pribadi serta keluarganya; Kesembilan, setiap pejabat berada pada bawah pengendalian serta pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Sejalan menggunakan konsep birokrasi ideal pada atas, penyelenggaraan birokasi pemerintah Indonesia wajib terjadi perubahan kerangka berpikir menuju good governance, antara lain:
a. Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara menjadi berorientasi ke pasar (market). Selama ini manajemen pemerintahan mengikuti kerangka berpikir yg lebih mengutamakan kepentingan negara. Semuanya mampu dipengaruhi oleh negara. Kepentingan negara menjadi pertimbangan pertama dan utama pada mengatasi segala macam problem yg timbul. Orientasi manajemen pemerintahan diarahkan pada pasar. Aspirasi masyarakat menjadi lebih krusial artinya buat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

b. Perubahan kerangka berpikir dan orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian sebagai berorientasi kepada egalitarian dan demokrasi. Kecenderungan orientasi yang mementingkan aspirasi negara mampu melahirkan sistem yang bersifat otoritarian. Pendekatan kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu orang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat poly. Paradigma semacam ini sudah poly ditinggalkan dan diganti dengan paradigma yg mengutamakan peranan dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan masyarakat menjadi pertimbangan pertama serta primer jika menginginkan tatanan pemerintahan yang demokratis.

c. Perubahan kerangka berpikir menurut sentralisasi kekuasaan sebagai desentralisasi wewenang. Selama ini kekuasaan pemerintahan lebih condong dilakukan secara sentral, misalnya yang diuraikan dimuka. Kegiatan mulai menurut perumusan kebijaksanaan dilakukan secara terpusat dan dilakukan oleh aparat pemerintah sentra.

d. Perubahan manajemen pemerintahan yang hanya menekankan pada batas-batas dan aturan yg berlaku buat satu negara tertentu, mengalami perubahan ke arah boundaryless organization (Ashkenas et al, 1995). Seringkali dikemukakan bahwa kini ini adalah jamannya tata manajemen pemerintahan yg cenderung ditentukan oleh rapikan aturan dunia. Keadaan misalnya ini akan membawa akibat bahwa rapikan aturan yg hanya menekankan pada aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan dunia. 

e. Perubahan dari paradigma menurut tatanan administrasi negara yang berorientasi pada paperwork sebagai tatanan administrasi negara yang paperless (Osborn, 1992). Tata birokrasi pemerintahan misalnya ini membutuhkan kompetensi asal daya aparatur yg tahu serta mengetrapkan information technology (Lucas, 1996). Kompetensi inilah yg seharusnya banyak diwujudkan dalam pendidikan dan pelatihan profesional bagi pegawai-pegawai pemerintah.

f. Perubahan kerangka berpikir dari a low trust society ke arah high trust society (Fukuyama, 1995). Di dalam rakyat yg rendah tingkat kepercayaannya nir bakal terjadi suasana demokrasi. Birokrasi pemerintah yg hidup pada warga seperti ini, akan melahirkan cara-cara kerja yg tidak demokratis, membatasi ruang mobilitas, menjauhkan birokrasi berdasarkan hubungan menggunakan masyarakat, dan membelenggu organisasi dengan serangkaian aturan-aturan birokrasi. Sebaliknya paradigma baru yg menekankan terhadap kepercayaan sebagai akibatnya melahirkan suatu warga yg tinggi taraf kepercayaannya akan mampu menciptakan birokrasi lebih demokratis. Birokrasi seperti ini akan membentuk suasana kerja yang lebih fleksibel dan berbasiskan dalam orientasi gerombolan kerja dengan lebih menaruh tanggung jawab yg akbar dalam tataran organisasi yang paling bawah. Birokrasi pemerintah seperti ini akan memperlakukan para pegawainya menjadi orang dewasa yg bisa dianggap untuk menaruh konstribusi pelayanan pada masyarakat.