TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional
Tujuan Instruktusional Khusus

  1. Agar mahasiswa bisa menjelaskan konsep berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi regional.
  2. Agar mahasiswa bisa menyebutkan 4 grup dalam teori-teori yang mendukung teori pertumbuhan ekonomi regional .
  3. Agar mahasiswa bisa mengungkapkan faktor-faktor yg mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi regional.
Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan dalam pengaruh disparitas karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor yg sebagai perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional
·Keuntungan Lokasi
·Aglomerasi Migrasi
·Arus lalu lintas kapital antar wilayah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Nasional Þ faktor – faktornya :
·Modal
·Lapangan Kerja
·Kemajuan Tehnologi
Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 gerombolan
·Export Base - Models
·Neo Klassik Models
·Cumulative Causation Models
·Core Periphery Models
·Export Base Models

Dipelopori sang Douglas C. NorthKelompok ini berpendapatan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih poly dipengaruhi oleh jenis laba lokasi ( comperative advantage ) serta dapat dipakai sang daerah tadi menjadi kekuatan ekspor.

Keuntungan lokasi umumnya tidak sama setiap region hal ini tergantung dalam keadaan geografi daerah setempat.

Export Base Models berorientasi dalam prinsip Comperative advantage dan Comperative Competitive.

Model Neo Klassik

Penekanan analisanya dalam alat-alat fungsi produksi. Unsur-unsur yang memilih pertumbuhan ekonomi regional adalah kapital, energi kerja serta tehnologi. Selain itu dibahas secara mendalam perpindahan penduduk ( migrasi ) serta kemudian lintas kapital terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Model Neo Klassik mengatakan bahwa masih ada hubungan antara taraf pertumbuhan suatu negara menggunakan perbedaan kemakmuran daerah (regional disparity) dalam negara yang bersangkutan.

Pada waktu proses pembangunan baru dimulai (NSB) taraf perbedaan kemakmuran antar daerah cenderung sebagai tinggi ( Divergence ) sedangkan bila proses proses pembangunan sudah berjalan dalam ketika lama ( Negara maju ) maka disparitas taraf kemakmuran antar wilayah cenderung menurun ( Convergence ) ÞTeori Simon Kuznet Alasan ( pada NSB )

  1. Lalu lintas orang dan kapital masih belum lancar
  2. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi
  3. Masih kuatnya tradisi yg menghalangi mobilitas penduduk yg menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan kapital antar wilayah.
Model Cumulative Causation ( Keynes )

Menurut Dixon serta Thirwall ( 1974 ) Setiap negara akan mengalami “ Verdoorn Effect “
Tidak terjadi Convergence pada perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah walaupun negar tsb.

Tergolong maju

Daerah maju tetap berkembang secara pesat karena adanya hubungan positip antara kemajuan tehnologi menggunakan tingkat laba perusahaan ( bisnis ). Sedangkan wilayah yg kurang berkembang akanm permanen berkembang secara lambat karena taraf laba yang diperoleh usahawan pada daerah ini rendah.

Peningkatan pemerataan pembangunan nir dapat hanya diserahkan dalam prosedur pasar. Tapi bisa dilakukan melalui campur tangan aktif dari pemerintah pada bentuk program-acara pembangunan daerah.

Model Core Periphery

Oleh John Friedman Menekankan analisanya pada hubungan yg erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota ( core ) serta desa ( periphery).menurut teori ini mobilitas langkah pembangunan wilayah perkotaan

Akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan desa –desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan wilayah pedesaan sangat ditentukan sang arah pembangunan daerah perkotaan
Aspek hubungan antar daerah ( spatial interaction )

Menurut John Friedman

Hubungan Core Periphery bisa terjadi ditimbulkan lantaran :
1.perluasan pasar
2.penemuan asal-asal baru
3.perbaikan prasarana perhubungan
4.penyebaran tehnologi antar daerah 

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional
Tujuan Instruktusional Khusus

  1. Agar mahasiswa bisa mengungkapkan konsep menurut teori pertumbuhan ekonomi regional.
  2. Agar mahasiswa bisa menyebutkan 4 grup pada teori-teori yang mendukung teori pertumbuhan ekonomi regional .
  3. Agar mahasiswa dapat menyebutkan faktor-faktor yg menghipnotis teori pertumbuhan ekonomi regional.
Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh disparitas karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor yg sebagai perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional
·Keuntungan Lokasi
·Aglomerasi Migrasi
·Arus kemudian lintas modal antar wilayah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Nasional Þ faktor – faktornya :
·Modal
·Lapangan Kerja
·Kemajuan Tehnologi
Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 grup
·Export Base - Models
·Neo Klassik Models
·Cumulative Causation Models
·Core Periphery Models
·Export Base Models

Dipelopori oleh Douglas C. NorthKelompok ini berpendapatan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih poly ditentukan oleh jenis laba lokasi ( comperative advantage ) serta bisa digunakan oleh daerah tadi sebagai kekuatan ekspor.

Keuntungan lokasi umumnya tidak selaras setiap region hal ini tergantung pada keadaan geografi wilayah setempat.

Export Base Models berorientasi dalam prinsip Comperative advantage serta Comperative Competitive.

Model Neo Klassik

Penekanan analisanya pada peralatan fungsi produksi. Unsur-unsur yang memilih pertumbuhan ekonomi regional merupakan kapital, tenaga kerja dan tehnologi. Selain itu dibahas secara mendalam perpindahan penduduk ( migrasi ) serta lalu lintas kapital terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Model Neo Klassik mengatakan bahwa masih ada interaksi antara taraf pertumbuhan suatu negara menggunakan perbedaan kemakmuran daerah (regional disparity) pada negara yang bersangkutan.

Pada ketika proses pembangunan baru dimulai (NSB) taraf disparitas kemakmuran antar wilayah cenderung sebagai tinggi ( Divergence ) sedangkan jika proses proses pembangunan telah berjalan dalam ketika lama ( Negara maju ) maka disparitas taraf kemakmuran antar daerah cenderung menurun ( Convergence ) ÞTeori Simon Kuznet Alasan ( pada NSB )

  1. Lalu lintas orang serta modal masih belum lancar
  2. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi
  3. Masih kuatnya tradisi yg menghalangi mobilitas penduduk yg menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah.
Model Cumulative Causation ( Keynes )

Menurut Dixon serta Thirwall ( 1974 ) Setiap negara akan mengalami “ Verdoorn Effect “
Tidak terjadi Convergence dalam disparitas taraf kemakmuran antar daerah walaupun negar tsb.

Tergolong maju

Daerah maju permanen berkembang secara pesat lantaran adanya interaksi positip antara kemajuan tehnologi menggunakan tingkat keuntungan perusahaan ( bisnis ). Sedangkan daerah yg kurang berkembang akanm tetap berkembang secara lambat lantaran tingkat laba yg diperoleh usahawan dalam wilayah ini rendah.

Peningkatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diserahkan dalam prosedur pasar. Tapi dapat dilakukan melalui campur tangan aktif menurut pemerintah pada bentuk program-acara pembangunan daerah.

Model Core Periphery

Oleh John Friedman Menekankan analisanya dalam hubungan yang erat dan saling mensugesti antara pembangunan kota ( core ) dan desa ( periphery).menurut teori ini mobilitas langkah pembangunan daerah perkotaan

Akan lebih poly dipengaruhi sang keadaan desa –desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan sangat dipengaruhi oleh arah pembangunan wilayah perkotaan
Aspek hubungan antar wilayah ( spatial interaction )

Menurut John Friedman

Hubungan Core Periphery dapat terjadi disebabkan karena :
1.perluasan pasar
2.penemuan asal-sumber baru
3.perbaikan prasarana perhubungan
4.penyebaran tehnologi antar wilayah 

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Kebijakan merupakan panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara untuk mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan semua kegiatan (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu aktivitas, menurut suatu acara proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur serta program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya mengenai konsep pembangunan, memiliki tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha buat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat serta kenaikan pendapatan rakyat yang terjadi pada jangka ketika yang,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi pada akhirnya pembangunan tadi wajib melampaui sisi materi serta keuangan berdasarkan kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami menjadi suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan kasus pengorganisasian dan peninjauan balik holistik sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak pada hal ini adalah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan balik menggunakan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih poly hasil yang dihasilkan tetapi juga lebih poly output daripada yg diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi tanggal landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan serta masa konsumsi akbar-besaran. Kunci diantara tahapan ini merupakan tahap lepas landas yg didorong sang satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman dalam tahun 1950-an sampai tahun 1960-an memberitahuakn bahwa pembangunan yg berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari tingkat hidup sebagian akbar masyarakat nir mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan kata lain, terdapat tanda-tanda kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana mempertinggi pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu nir bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yg dilakukan negara buat berbagi kegiatan ekonomi serta taraf hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat dipakai buat mempelajari pembangunan pedesaan. 
Menurut Haeruman ( 1997 ), terdapat dua sisi pandang buat menelaah pedesaan, yaitu: 
1. Pembangunan pedesaan dicermati sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu dalam potensi yg dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sebagai akibatnya perubahan yg diperlukan berlangsung dalam rentang saat yg panjang. 
2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan menjadi suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakt desa serta dorongan dari luar buat meningkatkan kecepatan pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 mengenai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sinkron dengan kewenangannya serta menurut ayat (tiga) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus melibatkan forum kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan menjadi berikut:
1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2.menjamin sinkronisasi serta sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3.menjamin keterkaitan serta konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan pada desa yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai akibatnya dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
- Produktivitas aktivitas ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi
- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar dipakai buat menjual output dan membeli input produksi
- Penggunaan energi kerja luar dan adanya pasar upah energi kerja mulai berkembang
- Memanfaatkan teknologi baru
- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual buat pasar sehingga jenis komoditi yang diproduksi selalu diadaptasi dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi merupakan buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah menjadi  Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.
- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human  investment
- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan ekonominya adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah nir bisa diterapkan pada desa-desa atau rakyat seperti ini. Tetapi selain perkara yg berasal menurut sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak perkara lain yg mengakibatkan timbulnya kasus pembangunan desa kasus-masalah tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yg berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yg terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang mengakibatkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga perkara lain yg sanggup ada menggunakan berfokus misalnya perkara kesehatan, rendahnya produktivitas kerja serta masalah kepemimpinan desa 

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran hasil-output pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan dan akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, supaya kebijakan serta perencanaan pembangunan desa dapat dibuat menggunakan cukup lebih baik.

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan buat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat belum bisa optimal lantaran terdapat banyak sekali konflik, misalnya;
1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yang diharapkan kurang lengkap dan memadai; 
2. Fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih seringkali terlambat; 
3. Terbatasnya taraf kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi warga , menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun, memanfaatkan, memelihara serta berbagi output-output pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa 
6. Belum terdapat kepastian mengenai wewenang dan asal pendapatan 

Kebijakan Pembangunan Desa
Bertolak berdasarkan konflik diatas, Pemerintah tetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:
(a) Pemantapan kerangka aturan
(b) Penataan kewenangan serta baku pelayanan minimal Desa; 
(c) Pemantapan kelembagaan; 
(d) Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
(e) Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa serta 
(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemda meliputi: 

1. Pemantapan kerangka aturan:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa serta Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, swatantra, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Penataan organisasi dan wewenang: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama wewenang yang wajib dimilikinya; 

3. Pemantapan sumber pendapatan serta kekayaan desa: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna dan output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem kabar dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, serta murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. 

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan pada warga secara demokratis, transparan serta akuntabel menurut nilai-nilai sosial budaya setempat. 

6. Pengadaan wahana serta prasarana: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana dan prasarana pemerintahan desa yg memadai pada rangka melaksanakan tugas serta manfaatnya menjadi pelayan warga yg terdepan.

Beberapa acara-acara pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, contohnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan salah satu upaya pemerintah pada rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong acara pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan dalam pengelolaan lahannya. 

Akan tetapi program-program tersebut belum sanggup menaikkan kesejahteraan petani lantaran harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan menggunakan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT hingga ketika ini poly yang menunggak lantaran petani nir mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT lebih cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga fokus terhadap pembangunan masyarakat generik kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, misalnya ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya harapan dan kebutuhan rakyat dalam program-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah. 

Berdasarkan pengalaman tersebut telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral menggunakan mempertimbangkan kekhasan wilayah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi serta prospek berdasarkan masing-masing wilayah. Tetapi pada pada penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik dapat ditinjau pada 3 grup (Haeruman, 1997), yaitu :
  • Kebijakan secara tidak langsung diarahkan dalam penciptaan syarat yg mengklaim kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, serta proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang. 
  • Kebijakan yg langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi warga pedesaan. 
  • Kebijakan khusus menjangkau warga melalui upaya spesifik, seperti penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan ketenangan masyarakat. 
  • Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral serta regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yg mengkut sektor apa yang perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan pada wilayah mana yang perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam fenomena, pendekatan regional seringkali diambil nir pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa daerah tertentu, seperti wilayah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yang dibutuhkan mempunyai posisi trategis pada arti ekonomi-politis. Oleh karena arah yang dituju merupakan campuran antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Kebijakan adalah panduan-panduan serta ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara buat mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan seluruh aktivitas (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, menurut suatu program proyek, yakni memilih tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya bisnis buat menaikkan pendapatan perkapita rakyat dan kenaikan pendapatan rakyat yg terjadi dalam jangka ketika yg,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi dalam akhirnya pembangunan tadi harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan insan. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yg berdimensi jamak, yg melibatkan masalah pengorganisasian serta peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi serta sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini ialah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi sudah digariskan balik dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran pada kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yg sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya dalam lebih banyak hasil yang didapatkan namun juga lebih poly hasil daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra syarat tanggal landas, tanggal landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar -besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tanggal landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini sudah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an menerangkan bahwa pembangunan yg berorientasi dalam kenaikan pendapatan nasional nir sanggup memecahkan kasus pembangunan. Hal ini terlihat menurut tingkat hayati sebagian besar warga tidak mengalami pemugaran kendatipun sasaran kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan istilah lain, ada indikasi-indikasi kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak mampu diartikan sebagai kegiatan-aktivitas yg dilakukan negara buat membuatkan aktivitas ekonomi serta tingkat hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang bisa digunakan buat menelaah pembangunan pedesaan. 
Menurut Haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang buat mengkaji pedesaan, yaitu: 
1. Pembangunan pedesaan dicermati menjadi suatu proses alamiah yg bertumpu pada potensi yang dimiliki serta kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yg diharapkan berlangsung pada rentang ketika yang panjang. 
2) Sisi yg lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu hubungan antar potensi yang dimiliki sang masyarakt desa serta dorongan berdasarkan luar buat mempercepat pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yg mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai menggunakan kewenangannya serta dari ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:
1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2.menjamin sinkronisasi dan sinergi menggunakan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
- Produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi
- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar digunakan buat menjual output dan membeli input produksi
- Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai berkembang
- Memanfaatkan teknologi baru
- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual untuk pasar sebagai akibatnya jenis komoditi yg diproduksi selalu diubahsuaikan dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi adalah buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah sebagai  Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.
- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human  investment
- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya aktivitas ekonominya merupakan berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yg berakar dalam yg menciptakan Teori Ekonomi Modern seolah-olah tidak dapat diterapkan pada desa-desa atau warga seperti ini. Tetapi selain kasus yang dari dari sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak masalah lain yang menyebabkan timbulnya perkara pembangunan desa kasus-perkara tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yang berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama dalam daerah yang terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga kasus lain yang bisa ada dengan serius misalnya kasus kesehatan, rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa 

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran output-hasil pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan serta akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, agar kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat dibuat dengan relatif lebih baik.

Pemerintahan Desa pada menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat optimal lantaran terdapat banyak sekali perseteruan, misalnya;
1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sebagai akibatnya menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yg diharapkan kurang lengkap dan memadai; 
2. Fasilitasi oleh Pemerintah serta Pemerintah Daerah masih tak jarang terlambat; 
3. Terbatasnya tingkat kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan serta kemandirian pada menciptakan, memanfaatkan, memelihara serta menyebarkan output-hasil pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa 
6. Belum terdapat kepastian mengenai kewenangan dan asal pendapatan 

Kebijakan Pembangunan Desa
Bertolak dari pertarungan diatas, Pemerintah memutuskan banyak sekali kebijakan buat memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:
(a) Pemantapan kerangka aturan
(b) Penataan wewenang dan baku pelayanan minimal Desa; 
(c) Pemantapan kelembagaan; 
(d) Pemantapan administrasi serta keuangan Desa;
(e) Peningkatan asal daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan 
(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, acara prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemerintah Daerah meliputi: 

1. Pemantapan kerangka anggaran:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, perda, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi, partisipasi dan pemberdayaan warga . 

2. Penataan organisasi dan wewenang: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta wewenang yg wajib dimilikinya; 

3. Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota menggunakan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna serta output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yg gampang, cepat, dan murah terutama yg berkaitan menggunakan kebutuhan dasar. 

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat secara demokratis, transparan serta akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat. 

6. Pengadaan wahana serta prasarana: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana serta prasarana pemerintahan desa yang memadai pada rangka melaksanakan tugas dan kegunaannya sebagai pelayan rakyat yg terdepan.

Beberapa program-program pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan galat satu upaya pemerintah pada rangka membuatkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan donasi Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan pada pengelolaan lahannya. 

Akan namun acara-acara tadi belum bisa menaikkan kesejahteraan petani karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT sampai saat ini poly yang menunggak karena petani nir sanggup membayar cicilan tadi. Adapun program IDT lebih cenderung dalam pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang tersentuh. Padahal berbagai dilema yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya impian serta kebutuhan masyarakat dalam acara-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah. 

Berdasarkan pengalaman tadi telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi dan prospek menurut masing-masing wilayah. Tetapi di dalam penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik bisa dicermati pada 3 kelompok (Haeruman, 1997), yaitu :
  • Kebijakan secara nir pribadi diarahkan dalam penciptaan kondisi yg menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana serta prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang. 
  • Kebijakan yang langsung diarahkan dalam peningkatan aktivitas ekonomi rakyat pedesaan. 
  • Kebijakan spesifik menjangkau warga melalui upaya khusus, misalnya penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan serta ketenangan masyarakat. 
  • Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yang mengkut sektor apa yg perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan dalam daerah mana yg perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan pada masing-masing daerah. Di dalam kenyataan, pendekatan regional acapkali diambil tidak pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa wilayah eksklusif, seperti daerah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yg diperlukan memiliki posisi trategis dalam arti ekonomi-politis. Oleh lantaran arah yg dituju merupakan adonan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pengembangan Sumber Daya Manusia : Melalui SMK 
Perkembangan global pendidikan waktu ini sedang memasuki era yang ditandai menggunakan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan global kerja. Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan insan dalam arti mengaktualisasikan seluruh potensi yg dimilikinya sebagai kemampuan yang bisa dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari pada masyarakat luas. Hari Sudrajat (2003) mengemukakan bahwa : “Muara menurut suatu proses pendidikan, apakah itu pendidikan yg bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan adalah dunia kerja, baik sektor formal juga sektor non formal”.

Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia pada segala bidang akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa pada mengoptimalkan serta memaksimalkan perkembangan seluruh asal daya manusia yg dimiliki. Upaya tadi bisa dilakukan serta ditempuh melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Salah satu forum dalam jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya buat mempunyai keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. 

Pendidikan kejuruan yg dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), didesain buat menyiapkan siswa atau lulusan yg siap memasuki dunia kerja dan sanggup membuatkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diperlukan sebagai individu yg produktif yang mampu bekerja sebagai tenaga kerja menengah serta mempunyai kesiapan buat menghadapi persaingan kerja. Kehadiran Sekolah Menengah Kejuruan sekarang ini semakin didambakan warga ; khususnya masyarakat yang beranjak pribadi dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang memiliki kualifikasi menjadi (calon) energi kerja yang mempunyai keterampilan vokasional tertentu sinkron dengan bidang keahliannya.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan berdasarkan Finch dan Crunkilton (1979), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas dari berukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut berukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yg telah diorientasikan dalam tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria ke 2, mencakup keberhasilan peserta didik yg tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai menggunakan baku kompetensi nasional ataupun internasional sesudah mereka berada pada lapangan kerja yang sebenarnya.

Upaya buat mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan global kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dibuat serta dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik mempunyai karakter yg menunjuk pada pembentukan kecakapan lulusan yg berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tadi sudah diakomodasi dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yg mencakup kelompok Normatif, Adaptif serta kelompok Produktif. 

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang dimulai dari berpikir tentang ide kurikulum hingga bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Hasan (1988) menyampaikan bahwa, aspek-aspek dalam prosedur pengembangan kurikulum merupakan aspek-aspek aktivitas kurikulum yg terdiri atas empat dimensi yg saling berhubungan satu terhadap yang lain, yaitu : (1) Kurikulum sebagai suatu wangsit atau konsepsi, (2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, (tiga) Kurikulum menjadi suatu aktivitas (proses) dan (4) Kurikulum menjadi suatu hasil belajar.

Kurikulum yg diimplementasikan pada Sekolah Menengah Kejuruan ketika ini, khusus buat kelompok produktif masih memakai kurikulum tahun 2004, sedangkan buat kelompok normatif dan adaptif sudah memakai contoh pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Pada tataran implementasi kurikulum ini mauntut kreativitas pengajar pada pada menaruh pengalaman belajar yang bisa menaikkan kompetensi peserta didik, karena betapapun baiknya kurikulum yg sudah direncanakan pada akhirnya berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada sentuhan aktivitas dan kreativitas guru menjadi ujung tombak implementasi suatu kurikulum. 

Pendidikan serta pelatihan di Sekolah Menengah Kejuruan; khusnya dalam program produktif yg sinkron menggunakan bidang keahlian, secara ideal dituntut buat menerapkan pendekatan pembelajaran yang mampu menaruh pengalaman belajar pada siswa di dalam dominasi kompetensi atau kemampuan kerja sesuai menggunakan tuntutan global bisnis serta industri. Pendekatan pembelajaran tadi terdiri berdasarkan : Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training), Pelatihan Berbasis Produksi (Production Based Training) serta Pelatihan Berbasis Industri. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran ini dibutuhkan mampu menaruh pengalaman belajar pada siswa pada pada penguasaan semua kompetensi yang harus dikuasai sesuai Standar Kompetensi Nasional, sehingga mereka mampu mengikuti uji level pada setiap akhir semester untuk Kelas X dan XI serta uji kompetensi buat kelas XII yg dilaksanakan sang pihak industri sebagai inatitusi pasangan.

Karakteristik Dan Tuntutan Perkembangan Pendidikan Kejuruan
A. Karakteristik Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan mempunyai ciri yg tidak sinkron dengan satuan pendidikan lainnya. Perbedaan tadi bisa dikaji berdasarkan tujuan pendidikan, substansi pelajaran, tuntutan pendidikan serta lulusannya. 

1. Tujuan pendidikan kejuruan
Pendidikan kejuruan bertujuan buat menaikkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik buat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sinkron dengan program kejuruannya. Dari tujuan pendidikan kejuruan tadi mengandung makna bahwa pendidikan kejuruan di samping menyiapkan tenaga kerja yg profesional pula mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yg lebih tinggi sesuai dengan program kejuruan atau bidang keahlian.

Berdasarkan dalam tujuan pendidikan kejuruan pada atas, maka buat tahu filosofi pendidikan kejuruan perlu dikaji berdasarkan landasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan menjadi berikut :

a. Asumsi mengenai anak didik
Pendidikan kejuruan harus memandang siswa sebagai individu yg selalu dalam proses buat mengembangkan langsung serta segenap potensi yang dimilikinya. Pengembangan ini menyangkut proses yg terjadi pada diri anak didik, seperti proses menjadi lebih dewasa, sebagai lebih pintar, menjadi lebih matang, yg menyangkut proses perubahan akibat efek eksternal, antara lain berubahnya karir atau pekerjaan akibat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pendidikan kejuruan adalah upaya menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar buat membantu mereka dalam berbagi diri dan potensinya. Oleh karenanya, keunikan tiap individu pada berinteraksi menggunakan global luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses perkembangan diri anak didik secara optimal. Kondisi ini tertampilkan dalam prinsip pendidikan kejuruan “learning by doing”, dengan kurikulum yang berorientasi dalam dunia kerja.

b. Konteks sosial pendidikan kejuruan
Tujuan serta isi pendidikan kejuruan senantiasa dibentuk sang kebutuhan masyarakat yg berubah begitu pesat, sekaligus jua harus berperan aktif dalam ikut serta menentukan tingkat serta arah perubahan masyarakat pada bidang kejuruannya tersebut.

Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan menggunakan organisasi, pembagian kiprah atau tugas, dan konduite yang berkaitan menggunakan pemilihan, perolehan serta pemantapan karir. Institusi sosial yg kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial.

c. Dimensi ekonomi pendidikan kejuruan
Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual bisa dijelaskan berdasarkan kerangka investasi dan nilai balikan (value of return) dari output pendidikan kejuruan. Dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, baik partikelir juga pemerintah semestinya pendidikan kejuruan memiliki konsekuensi investasi lebih akbar daripada pendidikan generik. Di samping itu, output pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of return) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan generik. Kondisi tadi dimungkinkan karena tujuan serta isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan juga pengembangan karir peserta didik. 

Pendidikan kejuruan merupakan upaya mewujudkan siswa menjadi insan produktif, buat mengisi kebutuhan terhadap kiprah-kiprah yg berkaitan menggunakan peningkatan nilai tambah ekonomi warga . Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan kejuruan seharusnya memiliki nilai ekonomi lebih cepat dibandingkan pendidikan umum.

d. Konteks Ketenagakerjaan Pendidikan Kejuruan 
Pendidikan kejuruan wajib lebih memfokuskan usahanya dalam komponen pendidikan dan pembinaan yg bisa berbagi potensi insan secara optimal. Meskipun pada dasarnya interaksi antara pendidikan kejuruan serta kebijakan ketenagakerjaan merupakan interaksi yang didasari sang kepentingan hemat, tetapi harus selalu diingat bahwa hubungan penyelenggraan pendidikan kejuruan nir semata-mata ditentukan sang kepentingan ekonomi. 

Dalam konteks ini diartikan bahwa pendidikan kejuruan, menggunakan dalih kepentingan ekonomi, nir seharusnya hanya mendidik siswa dengan seperangkat skill atau kemampuan khusus buat pekerjaan eksklusif saja, karena keadaan ini tidak memperhatikan anak didik menjadi suatu totalitas. Mengembangkan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas eksklusif anak didik, berarti memberikan bekal yg sangat terbatas bagi masa depannya sebagai energi kerja.

2. Peserta didik
Peserta didik dalam SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) lebih dikhususkan bagi anak yang berkeinginan memiliki kemampuan vokatif. Harapan mereka selesainya lulus bisa langsung bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan merogoh bidang profesional atau bidang akademik. Usia peserta didik secara generik dalam rentang 15/16 – 18/19 tahun, atau siswa berada pada masa remaja.

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak menggunakan dewasa. Pada masa ini umumnya terjadi gejolak atau kemelut yang berkenaan menggunakan segi afektif, sosial, intelektual dan moral. Kondisi ini terjadi lantaran adanya perubahan-perubahan baik fisik maupun psikis yg sangat cepat yg mengganggu kestabilan kepribadian anak. Oleh karena itu, pada pada merancang pembelajaran bagi anak yang berusia remaja ini seyogianya memperhatikan tugas-tugas perkembangan yg harus diselesaikan para remaja. Beberapa tugas perkembangan remaja yang disarikan berdasarkan Sukmadinata (2001), yaitu : 
a. Mampu menjalin hubungan yg lebih matang menggunakan sebaya serta jenis kelamin lain. Belajar bekerja menggunakan orang lain buat mencapai tujuan tertentu, sanggup melepaskan perasaan langsung serta sanggup memimpin tanpa mendominasi.

b. Mampu melakukan kiprah-kiprah sosial menjadi pria serta wanita. Mampu menghargai, mendapat serta melakukan peran-peran sosial menjadi pria dan perempuan dewasa.

c. Menerima syarat jasmaninya serta dapat menggunakannya secara efektif. Remaja dituntut buat menyenangi serta menerima menggunakan lumrah kondisi badannya, bisa menghargai atau menghormati syarat badan orang lain, dapat memelihara serta menjaga kondisi badannya.

d. Memiliki keberdirisendirian emosional dari orang tua serta orang dewasa lainnya. Remaja diperlukan sudah lepas menurut ketergantungan sebagai kanak-kanak berdasarkan orang tuanya, dapat mencintai orang tua, menghargai orang tua atau orang dewasa lainnya tanpa tergantung pada mereka.

e. Memiliki perasaan sanggup berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Terutama pada anak laki-laki , lalu berangsur-angsur jua tumbuh dalam anak wanita, perasaan bisa untuk mencari nafkah sendiri.

f. Mampu memilih dan mempersiapkan diri buat suatu pekerjaan. Anak telah mampu membuat perencanaan karir, memilih pekerjaan yang cocok dan sanggup beliau kerjakan, membuat persiapan-persiapan yang sesuai.

g. Belajar mempersiapkan diri buat perkawinan serta hayati berkeluarga. Memiliki sikap yg positif terhadap hayati berkeluarga serta punya anak. 

h. Mengembangkan konsep-konsep serta keterampilan intelektual buat hidup bermasyarakat. Mengembangkan konsep-konsep tentang hukum, pemerintahan, ekonomi, politik, institusi sosial yang cocok bagi kehidupan terbaru, menyebarkan keterampilan berpikir serta berbahasa buat bisa memecahkan problema-problema masyarakat modern.

i. Memiliki perilaku sosial seperti yang diperlukan warga . Dapat berpartisipasi dengan rasa tanggung jawab bagi kemajuan serta kesejahteraan rakyat.

j. Memiliki seperangkat nilai yang sebagai pedoman bagi perbuatannya. Telah mempunyai seperangkat nilai yang mampu diterapkan dalam kehidupan, ada kemauan dan usaha buat merealisasikannya. 

3. Substansi pendidikan kejuruan
Substansi menurut pendidikan kejuruan wajib menampilkan ciri pendidikan kejuruan yg tercermin dalam aspek-aspek yang erat dengan perencanaan kurikulum, yaitu :

a. Orientasi (Orientation) 
Kurikulum pendidikan kejuruan sudah berorientasi pada proses serta hasil atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan nir hanya diukur menggunakan keberhasilan pendidikan siswa pada sekolah saja, namun juga menggunakan output prestasi kerja pada dunia kerja. Finch serta Crunkilton (1984 : 12) mengemukakan bahwa : Kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman serta aktivitas dalam lingkungan sekolah) serta output (pengaruh pengalaman dan kegiatan tersebut dalam peserta didik).

b. Dasar kebenaran/Justifikasi (Justification)
Pengembangan acara pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau justifikasi yg kentara. Justifikasi buat acara pendidikan kejuruan merupakan adanya kebutuhan konkret energi kerja di lapangan kerja atau pada dunia usaha serta industri. Dasar kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan dari Finch dan Crunkilton (1984 : 12), meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada siswa, maka dukungan bagi kurikulum tersebut dari dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan.

c. Fokus (Focus)
Fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan tidak terlepas pada pengembangan pengetahuan mengenai suatu bidang eksklusif, namun harus secara simultan mempersiapkan peserta didik yang produktif. Finch dan Crunkilton (1984 : 13) mengemukakan bahwa : Kurikulum pendidikan kejuruan bekerjasama langsung menggunakan membantu murid buat membuatkan suatu taraf pengetahuan, keahlian, perilaku dan nilai yang luas. Setiap aspek tadi akhirnya bertambah dalam beberapa kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan mengupayakan pada pada mengembangkan pengetahuan peserta didik, keahlian meniru, perilaku serta nilai serta penggabungan aspek-aspek tadi serta aplikasinya bagi lingkkungan kerja yang sebenarnya.

Seluruh kemampuan tadi di atas, dapat dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang diberikan, yaitu berupa rangsangan yg diaplikasikan baik dalam situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar di sekolah maupun situasi kerja yg sebenarnya dalam dunia usaha atau industri (pembelajaran di dunia kerja). Dari hasil belajar atau kemampuan yg telah dikuasai dibutuhkan dapat menaruh kontribusi dalam pengembangan diri peserta didik, sebagai akibatnya mereka bisa bekerja sinkron menggunakan tuntutan global bisnis dan industri.

d. Standar keberhasilan pada sekolah (In-school success standards)
Kriteria buat memilih keberhasilan suatu lembaga pendidikan kejuruan diukur dari keberhasilan peserta didik pada sekolah, tentang beberapa aspek yang akan beliau masuki. Penilaian keberhasilan dalam peserta didik pada sekolah harus pada evaluasi sebenarnya atau kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Dengan istilah lain bahwa pada standar keberhasilan sekolah wajib berhubungan erat menggunakan keberhasilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, menggunakan kriteria yg dipakai sang guru dengan mengacu dalam baku atau prosedur kerja yg sudah dipengaruhi sang global kerja (global usaha dan dunia industri).

e. Standar keberhasilan di luar sekolah (Out-of school success standards) 
Penentu keberhasilan nir terbatas pada apa yg terjadi di lingkungan sekolah. Standar keberhasilan di luar sekolah berkaitan menggunakan pekerjaan atau kemampuan kerja yg umumnya dilakukan sang dunia usaha atau dunia industri. Menurut Starr (1975), bahwa : Walaupun standar keberhasilan beragam antar sekolah serta antar Negara, tetapi keberhasilan tadi sering merogoh bentuk kepuasan pegawai menggunakan keahlian lulusan, suatu persentase tinggi lulusan yang menerima pekerjaan pada bidang persiapan atau pada bidang yg bekerjasama, kepuasan kerja lulusan, kemajuan yang dialami lulusan. 

Sebagai contoh, buat menentukan keberhasilan di luar sekolah yang sudah dilakukan dalam SMK adalah menggunakan dilaksanakannya uji level buat kelas X dan XI, serta uji kompetensi buat kelas XII yang dilakukan oleh dunia usaha atau industri menurut baku kompetensi nasional sinkron bidang keahlian.

Standar kelulusan pada luar sekolah (out-of school success standards) dilakukan oleh dunia usaha serta industri yg mengacu pada baku kompetensi sinkron bidang keahlian atau produk yang dihasilkan sang masing-masing industri.

f. Hubungan kolaborasi menggunakan warga (School-community relationships)
Suatu usaha pendidikan harus herbi rakyat, demikian juga menggunakan pendidikan kejuruan mempunyai tanggung jawab di dalam mempertahankan hubungan yang bertenaga menggunakan aneka macam bidang keahlian yang berkembang pada warga .

Pengertian msyarakat yg dimakasud adalah global usaha dan global industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus relevan menggunakan tuntutan kerja pada global bisnis atau industri, maka masalah interaksi antara lembaga pendidikan menggunakan global usaha atau industri adalah suatu ciri karakteristik yg krusial bagi pendidikan kejuruan.

Perwujudan hubungan timbal pulang berupa kesediaan dunia bisnis atau industri, menampung peserta didik buat menerima kesempatan pengalaman belajar di lapangan kerja atau industri, merpakan bentuk kerjasama yg saling menguntungkan.

g. Keterlibatan pemerintah sentra (Federal involvement) 
Keterlibatan pemerintah sentra ini berkaitan menggunakan dana pendidikan yg akan dialokasikan, lantaran hal ini akan mempengaruhi kurikulum. Misalnya : Ketentuan jam pedagogi kejuruan eksklusif serta jenis perlengkapan eksklusif yg dipakai pada bengkel atau laboratorium bisa membantu perkembangan suatu tingkat kualitas yg lebih tinggi.

h. Kepekaan (Responsivenenss)
Komitmen yg tinggi untuk selalu berorientasi ke global kerja, pendidikan kejuruan harus memiliki karakteristik berupa kepekaan atau daya suai terhadap perkembangan masyarakat dalam umumnya, serta global kerja pada khususnya. Perkembangan ilmu serta teknologi, inovasi dan inovasi-penemuan baru pada bidang produksi serta jasa, besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan kejuruan. Untuk itulah pendidikan kejuruan wajib bersifat responsif agresif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan upaya lebih menekankan kepada sifat adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir peserta didik dalam jangka panjang.

i. Logistik
Kurikulum pendidikan kejuruan dalam implementasi aktivitas pembelajaran perlu didukung sang fasilitas beajar yang memadai, karena buat mewujudkan situasi belajar yg dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis serta edukatif, dibutuhkan banyak perlengkapan, sarana serta perbekalan logistik. Bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan primer dalam sekolah kejuruan yang sine qua non sebagai fasilitas bagi siswa pada dalam membuatkan kemampuan kerja sesuai menggunakan tuntutan global usaha serta industri.

Kebutuhan buat koordinasi program kejuruan yg bekerja sama menggunakan industri di masyarakat, berafiliasi erat buat menjalin dan mempertahankan sentra kerja bagi siswa memberitahuakn suatu susunan unit konflik logistik.

j. Pengeluaran (Expense)
Pengeluaran rutin menjadi biaya pendidikan pada pendidikan kejuruan yg menunjang kegiatan pembelajaran, mencakup biaya listrik, air, pemeliharaan serta penggantian peralatan, biaya transportasi ke lokasi/industri (loka praktek kerja/magang) yg jauh menurut sekolah. Di samping itu, peralatan harus diperbaharui secara periodik pula pengajar berharap buat memberikan pengalaman belajar yg sebenarnya bagi peserta didik sebagaimana layaknya di industri, maka ini sanggup menjadi mahal. Yang terakhir yang pula wajib menjadi perhatian adalah pembelian bahan habis menjadi bahan praktikum yang dipakai secara rutin sesuai dengan program keahlian yang dikembangkan dalam SMK masing-masing.

Dari uraian tentang karakteristik pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984) di atas, dapat dijadikan acuan pada pada pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan pada Indonesia. Kurikulum pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indoneisa seyogianya mengacu dalam karakteristik menjadi berikut :
1) Pendidikan kejuruan diarahkan buat mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja 
2) Pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan global kerja
3) Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan nilai-nilai yg diharapkan sang global kerja.
4) Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus dalam “hands-on” atau performance pada global kerja 
5) Hubungan yang erat dengan dunia kerja adalah kunci keberhasilan pendidikan kejuruan
6) Pendidikan kejuruan yang baik merupakan responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi
7) Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing” 
8) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yg terkini untuk praktek sinkron menggunakan tuntutan global usaha dan industri

B. Tuntutan Perkembangan Pendidikan Kejuruan
Perkembangan teknologi menuntut adanya perkembangan juga pada pendidikan kejuruan, karena waktu ini tatanan kehidupan pada umumnya dan tatanan perekonomian pada khususnya sedang mengalami pergeseran kerangka berpikir ke arah dunia. Pergeseran ini akan membuka peluang kerja sama antar Negara semakin terbuka serta pada sisi lain, persaingan antar Negara semakin ketat. Untuk meningkatkan kemampuan persaingan dalam perdagangan bebas, diharapkan serangkaian kekuatan daya saing yg tangguh, diantaranya kemampuan manajemen, teknologi serta sumber daya insan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya aktif yg bisa menentukan kelangsungan hidup serta kemenangan dalam persaingan suatu bangsa.

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis pada mewujudkan sumber daya insan yg tangguh buat menghadapi persaingan bebas. Termasuk pendidikan kejuruan yang menyiapkan peserta didik atau sumber daya insan yg memiliki kemampuan kerja sebagai tenaga kerja menengah sesuai menggunakan tuntutan global usaha dan dunia industri. Oleh karena itu sinkron dengan tuntutan perkembangan pendidikan kejuruan, maka perlu adanya pembaharuan pendidikan dan pembinaan kejuruan pada SMK buat masa depan.

1. Tuntutan peserta didik 
Pendidikan kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara berdikari (wiraswasta) juga mengisi lowongan pekerjaan yg ada. SMK sebagai salah satu institusi yang menyiapkan energi kerja, dituntut bisa membuat lulusan sebagaimana yang diperlukan dunia kerja. Tenaga kerja yang diharapkan merupakan asal daya insan yg memiliki kompetensi sinkron dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi serta daya saing yg tinggi. Atas dasar itu, pengembangan kurikulum pada rangka penyempurnaan pendidikan menengah kejuruan wajib diadaptasi dengan syarat dan kebutuhan global kerja. 

Tuntutan peserta didik serta lulusan yang sesuai menggunakan kebutuhan dunia kerja perlu dijadikan asal pijakan di dalam merumuskan tujuan pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penerangan Pasal 15 UU SISDIKNAS, adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama buat bekerja dalam bidang eksklusif, yg dirumuskan dalam tujuan umum dan tujuan spesifik sebagai berikut. 

Tujuan Umum :
a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Mengembangkan potensi siswa supaya sebagai rakyat Negara yang berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab.
c. Mengembangkan potensi siswa supaya mempunyai wawasan kebangsaan, tahu dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia
d. Mengembangkan potensi peserta didik supaya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hayati, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan Khusus :
a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang terdapat pada dunia usaha dan industri menjadi tenaga tingkat kerja menengah, sinkron dengan kompetensi dalam acara keahlian yg dipilihnya.
b. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih pada berkompetisi, mengikuti keadaan pada lingkungan kerja, dan menyebarkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
c. Membekali siswa menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni, agar bisa membuatkan diri pada kemudian hari baik secara mandiri juga melalui jenjang pendidikan yg lebih tinggi
d. Membekali siswa menggunakan kompetensi-kompetensi sinkron dengan program keahlian yg dipilih.
(Disarikan menurut Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Tata Busana, 2004).

2. Tuntutan menjawab kebutuhan masyarakat
Ditinjau berdasarkan perspektif perkembangan kebutuhan pembelajaran serta aksesibilitas duia usaha/industri, sekurang-kurangnya 3 dimensi pokok yang menjadi tantangan bagi SMK, baik pada konteks regional maupun nasional, diantaranya : 
a. Implementasi program pendidikan dan training wajib berfokus pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal, sambil mengoptimalkan kerjasama secara intensif menggunakan institusi pasangan
b. Pelaksanaan kurikulum wajib berdasarkan pendekatan yg lebih fleksibel sinkron dengan isu terkini perkembangan dan kemajuan teknologi supaya kompetensi yg diperoleh siswa selama serta sesudah mengikuti acara diklat, mempunyai daya adaptasi yang tinggi
c. Program pendidikan dan training sepenuhnya wajib berorientasi mastery learning (belajar tuntas) menggunakan melibatkan peran aktif – partisipatif para stakeholders pendidikan, termasuk optimalisasi peran Pemda buat merumuskan pemetaan kompetensi ketenagakerjaan di wilayahnya menjadi input bagi Sekolah Menengah Kejuruan pada penyelenggaraan diklat berkelanjutan. 

Untuk mencari solusi dari tantangan tadi di atas, Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan serta pembinaan kejuruan wajib bisa memberikan layanan pendidikan terbaik kepada siswa walaupun syarat fasilitasnya sangat majemuk. Seperti diketahui, bahwa investasi dan pembiayaan operasional terbesar yang dilakukan sang pemerintah dalam pendidikan kejuruan adalah pada sistem SMK. Dengan kenyataan ini, apakah Sekolah Menengah Kejuruan masih dibutuhkan ? 

Pembukaan serta penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat tergantung dalam tuntutan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di daerah atau daerah setempat. Pembukaan institusi SMK baru sangat dimungkinkan apabila masih ada tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yg terkait menggunakan peran serta fungsi Sekolah Menengah Kejuruan. Sebagaimana yg dikemukakan Djojonegoro (1998), bahwa : “Secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan lantaran lebih dari 80 % energi kerja pada lapangan kerja adalah tenaga kerja taraf menengah ke bawah dan sisanya kurang berdasarkan 20 % bekerja dalam lapisan atas. Oleh karenanya, pengembangan pendidikan kejuruan jelas adalah hal krusial”. 

Penutupan suatu institusi Sekolah Menengah Kejuruan hanya dimungkinkan jika secara hukum nir dapat dipertahankan atau karena adanya tuntutan rakyat yg sama sekali nir dapat dipertahankan atau dihindari. Namun pada dasarnya, tidak ada alasan buat menutup SMK selama institusi tersebut masih dapat menjalankan kiprah serta fungsi serta tidak bertentangan menggunakan aturan yang berlaku.

Upaya buat mempertahan Sekolah Menengah Kejuruan yang bisa menjawab tuntutan kebutuhan rakyat, dalam hal ini SMK wajib mampu menjalankan peran dan fungsinya menggunakan baik. Dalam menjalankan kiprah dan kegunaannya tadi, maka pendidikan dan pelatihan pada SMK perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang dikemukakan Prosser (Djojonegoro, 1998); sebagai berikut :
a. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana anak didik dilatih adalah replika lingkungan dimana nanti dia akan bekerja.
b. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya bisa diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, indera dan mesin yg sama seperti yang ditetapkan pada loka kerja.
c. Pendidikan kejuruan akan efektif bila dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir serta bekerja misalnya yang dibutuhkan pada pekerjaan itu sendri
d. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya dalam taraf yang paling tinggi
e. Pendidikan kejuruan yang efektif buat setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seorang yang memerlukannya, yg menginginkannya serta yg dapat untung darinya
f. Pendidikan kejuruan akan efektif bila pengalaman latihan buat membangun kebiasaan kerja dan kebiasaan berfkir yg benar diulangkan sebagai akibatnya pas misalnya yang diharapkan pada pekerjaan nantinya
g. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses pada penerapan keterampilan serta pengetahuan pada operasi dan proses kerja yg akan dilakukan
h. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yg wajib dipunyai oleh seorang agar dia permanen dapat bekerja pada jabatan tersebut
i. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan pertanda-indikasi pasar kerja)
j. Proses pembinaan kebiasaan yg efektif dalam murid akan tercapai jika training diberikan dalam pekerjaan yg nyata
k. Sumber yg dapat dipercaya untuk mengetahui isi pembinaan dalam suatu okupasi tersebut
l. Setiap okupasi mempunyai karakteristik-karakteristik isi (body of content) yg bhineka satu menggunakan yg lainnya
m. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien apabila sesuai dengan kebutuhan seorang yang memang memerlukan serta memang paling efektif apabila dilakukan lewat pengajaran kejuruan
n. Pendidikan kejuruan akan efisien bila metode pedagogi yang dipakai serta hubungan eksklusif dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut
o. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes serta mengalir daripada kaku dan terstandar
p. Pendidikan kejuruan memerlukan porto eksklusif dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

3. Tuntutan pengelolaan pendidikan kejuruan
Tuntutan pengelolaan pada pendidikan kejuruan harus sinkron dengan kebijakan link and match, yaitu perubahan dari pola lama yg cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terperinci, kentara dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan menjadi program pengembangan asal daya insan. Dimensi pembaharuan yg diturunkan dari kebijakan link and match, yaitu :

a. Perubahan menurut pendekatan Supply Driven ke Demand Driven
Dengan deman driven ini mengharapkan global usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan pada dalam menentukan, mendorong serta menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yg lebih berkepentingan menurut sudut kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, dunia kerja ikut berperan dan karena proses pendidikan itu sendiri lebih lebih banyak didominasi pada menentukan kualitas tamatannya, dan pada penilaian output pendidikan itupun dunia kerja ikut memilih agar output pendidikan kejuruan itu terjamin serta terukur dengan berukuran dunia kerja.

Sebagai galat satu bentuk penerapan prinsip demand driven, maka pada pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan wajib melakukan sinkronisasi kurikulum yng direalisasikan dalam program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan melakukan sinkronisasi kurikulum, penyelengaraan pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan diupayakan sedekat mungkin menggunakan kebutuhan dan syarat dunia kerja/industri, dan mempunyai relevansi serta fleksibilitas tinggi menggunakan tuntutan lapangan. Melalui sinkronisasi kurikulum ini, diperlukan sekolah bisa membaca keahlian serta performansi apa yang diharapkan global bisnis atau industri buat dapat dimasuki oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. 

b. Perubahan berdasarkan pendidikan berbasis sekolah (School Based Program) ke sistem berbasis ganda (Dual Based Program) 
Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, ke pendidikan berbasis ganda sesuai menggunakan kebijakan link and match, mengharapkan agar program pendidikan kejuruan itu dilaksanakan pada dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan pada sekolah, yaitu teori serta praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip learning by doing. Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan serta nilai-nilai global kerja yang nir mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, serta pembentukan pandangan hidup kerja.

c. Perubahan berdasarkan contoh pengajaran yg mengajarkan mata-mata pelajaran ke contoh pengajaran berbasis kompetensi
Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, bermaksud menuntun proses pengajaran secara eksklusif berorientasi dalam kompetensi atau satuan-satuan kemampuan. Pengajaran berbasis kompetensi ini sekaligus memerlukan perubahan kemasan kurikulum kejuruan ke pada bungkus berbentuk paket-paket kompetensi.

d. Perubahan menurut acara dasar yang sempit (Narrow Based) ke acara dasar yang mendasar, kuat serta luas (Broad Based)
Kebijakan link and match menuntut adanya pembaharuan, mengarah pada pembentukan dasar yang fundamental, kuat serta lebih luas. Sistem baru yang berwawasan sumberdaya manusia, berwawasan mutu serta keunggulan menganut prinsip, bahwa : nir mungkin membentuk sumberdaya manusia yg berkualitas dan yg mempunyai keunggulan, jikalau tidak diawali menggunakan pembentukan dasar yg kuat. Dalam rangka penguatan dasar ini, maka siswa perlu diberi bekal dasar yang berfungsi buat membangun keunggulan, sekaligus menyesuaikan diri terhadap perkembangan IPTEK, dengan memperkuat dominasi matematika, IPA, Bahasa Inggris serta Komputer. Sistem baru ini harus memberi dasar yang lebih luas namun kuat dan mendasar, yang memungkinkan seorang tamatan SMK mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap kemungkinan perubahan pekerjaan.

e. Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit
Dengan adanya perubahan dari supply driven ke demand driven, berdasarkan schools based acara ke dual based acara, berdasarkan contoh pengajaran mata pelajaran ke acara berbasis kompetensi; diharapkan adanya keluwesan yg memungkinkan pelaksanaan praktek kerja industri serta pelaksanaan prinsip multy entry multy exit. Prinsip ini memungkinkan peserta didik SMK yang telah mempunyai sejumlah satuan kemampuan eksklusif (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka peserta didik tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan jika siswa tadi ingin masuk sekolah balik menuntaskan acara SMK nya, maka sekolah wajib membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai serta mengakui keahlian yang diperoleh peserta didik yang bersangkutan menurut pengalaman kerjanya. Di samping itu, sistem acara berbasis ganda pula memerlukan pengaturan praktek kerja di industri sesuai dengan anggaran kerja yg berlaku di industri yg tidak sama dengan aturan kalender belajar pada sekolah.

f. Perubahan menurut sistem yg nir mengakui keahlian yg telah diperoleh sebelumnya, ke sistem yang mengakui keahlian yg diperoleh menurut mana dan menggunakan cara apapun kompetensi itu diperoleh (Recognition of prior learning)
Sistem baru pendidikan kejuruan wajib mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki sang seseorang. Sistem ini akan memotivasi poly orang yg telah memiliki kompetensi tertentu, contohnya berdasarkan pengalaman kerja, berusaha menerima pengakuan menjadi bekal buat pendidikan dan training berkelanjutan. Untuk ini SMK perlu menyiapkan diri sehingga mempunyai instrument serta kemampuan menguji kompetensi seorang darimana serta menggunakan cara apapun kompetensi itu didapatkan.

g. Perubahan menurut pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yg mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu
Program baru pendidikan yang mengemas pendidikannya pada bentuk paket-paket kompetensi kejuruan, akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap acara pelatihan kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Sistem baru ini memerlukan standarisasi kompetensi, dan kompetensi yang terstandar itu mampu dicapai melalui acara pendidikan, program training atau bahkan menggunakan pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif belajar sendiri.

h. Perubahan berdasarkan sistem terminal ke sistem berkelanjutan
Sistem baru tetap mengharapkan dan mengutamakan tamatan SMK eksklusif bekerja, supaya segera menjadi energi produktif, dapat memberi return atas investasi SMK. Sistem baru juga mengakui banyak tamatan SMK yang potensial, serta potensi keahlian kejuruannya akan lebih berkembang lagi sehabis bekerja. Terhadap mereka ini diberi peluang buat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (misalnya acara Diploma), melalui suatu proses artikulasi yang mengakui serta menghargai kompetensi yang diperoleh dari SMK serta menurut pengalaman kerja sebelumnya.

Untuk menerima sistem artikulasi yang efisien diperlukan “acara antara” (bridging program) guna memantapkan kemampuan dasar tamatan SMK yg sudah berpengalaman kerja, supaya siap melanjutkan ke acara pendidikan yang lebih tinggi. 

i. Perubahan menurut manajemen terpusat ke pola manajemen berdikari (prinsip desentralisasi)
Pola baru manajemen mandiri dimaksudkan memberi peluang kepada propinsi serta bahkan sekolah untuk menentukan kebijakan operasional, dari tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Kebijakan nasioanl dibatasi pada hal-hal yg bersifat strategis, agar memberi peluang bagi para pelaksana di lapangan berimprovisasi serta melakukan inovasi. Proses pendewasaan SMK perlu ditekankan, buat menumbuhkan rasa percaya diri sekolah melakukan apa yg baik menurut sekolah, dengan prinsip akuntabilitas (accountability) yang secara taat azas menaruh penghargaan kepada mereka yg pantas dihargai, dan menindak mereka yg pantas ditindak.

j. Perubahan berdasarkan ketergantungan sepenuhnya berdasarkan pembiayaan pemerintah pusat, ke swadana menggunakan subsidi pemerintah pusat
Sejalan dengan prinsip demand driven, dual based acara, pendewasaan manajemen sekolah, dan pengembangan unit produksi sekolah, sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pada Sekolah Menengah Kejuruan, dan posisi lokasi dana menurut pemerintah sentra bersifat membantu atau subsidi. Sistem ini jua diperlukan mampu mendorong SMK berpikir serta berperilaku hemat.