DASARDASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum bisa mendeskripsikan sebagai perencanaan sistematis berdasarkan apa yang akan diajarkan dan dipelajari di berbagai forum pendidikan atau training sebagaimana yang dicerminkan pada bahan pedagogi serta acara perguruan tinggi, dan forum badan pendidikan serta training yang sejenisnya. Kurikulum melembaga dalam dokumen secara khusus, bahwa kurikulum adalah "pemandu" buat para pendidik atau widyaiswara serta menjadi kewajiban dan tanggungjawab lembaga atau badan pendidikan serta pelatihan pada setiap wilayah, kabupaten / kota, provinsi, dan pusat.

Rumpun primer suatu kurikulum adalah apa yang diharapkan buat diajarkan serta diselesaikan oleh manajemen pengajaran sebagai suatu keputusan profesi, misalnya bagaimana ini wajib diimplementasikan selesainya selesai mengikuti pendidikan atau kediklatan baik diklat perjenjangan mau pun fungsional. Dalam praktek, bagaimana pun tidak terdapat pembedaan yg jelas antara metodologi dan isi kurikulum sebagaimana suatu topik tak jarang menentukan apa yang akan diajarkan serta dibutuhkan pada peserta didik serta latihan. Oleh karena itu, untuk alasan ini, seseorang widyaiswara wajib mencirikan lembaganya atau merencanakan acara studi kurikulum yg disetujui, bahwa kurikulum "pembelajaran" itu harus benar-benar bisa dipelajari dan diterapkan secara terencana serta perfective.

Banyak bisnis buat merubah pendidikan dan pelatihan dengan meninjau ulang kurikulum yg belum sukses. Inovasi misalnya itu acapkali diamanatkan, tetapi tidaklah selalu diterapkan secara ekstensif atau secara efektif pada dalam proses pembelajaran atau siswa. Sesungguhnya, sang karena kepercayaan tersebar luas pada berbagai modul sebagai buku teks asal daya dasar yang diajarkan tak jarang membuat nir konkret isi tentang kurikulum tadi, sebagai akibatnya peranan penerbit merupakan suatu peran yg kuat pada pengembangan kurikulum.

Sejarah tentang pengembangan kurikulum, sebagian akbar sebuah perdebatan saja antar berbagai ideologis buat mengendalikan proses pembelajaran baik menurut atas mau pun dari bawah. Sedikitnya, pada kurikulum itu, arah kurikulum acapkali berubah di setiap waktu adalah suatu cerminan atau refleksi yang mana menyangkut minat yang bersaing dari tendensi dalam bundar bidang pendidikan serta pembinaan, dan berdasarkan luar sebagai grup pembelaan terhadap; budaya, ekonomi, intelektual, ilmu bahasa, religius dan politis yang semestinya sudah mampu menangkap agenda-rencana bidang pendidikan dan training profesi aparatur tersebut.

Walaupun "kurikulum" sebagai kata nampak sudah jarang digunakan pada Negara-negara yang sudah maju, misalnya; Canada pada depan Perserikatan, Jesuit Perbandingan Studiorium ("planning studi"), yg dapat dibantah oleh bahan pedagogi yang paling sistematis pernah dipikirkan serta diperkenalkan pada Perancis Baru dalam 1630-an. Awal pendidikan French-Canadian, diharapkan untuk "memandang para peserta didik menjadi pembantu yang baik bagi Raja mau pun mengenai Tuhan." Kemudian dalam Nova Scotia dan Canada Bagian, Anglophone, pendidikan memiliki tujuan serupa, menyatakan, bahwa pada dalam pengajaran tentang “kesusilaan”. Sebagai hasilnya, kapan pendidikan serta pembinaan tergolong yurisdiksi provinsial setelah penyesuaian, kurikulum berdasar nilai sosial ortodok umum. Sedemikian, pendidikan yg diterima di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan masih melayani suatu yg sangat mendesak budaya buat memelihara atau menaikkan bukti diri yg membedakan berdasarkan kelompok aparatur yang terpilih di dalam mosaik.

Sebelum tahun 1840, pendidikan yang diterima di forum pendidikan merupakan suatu pengalaman pada masa ini serta informal, hal itu belum terpisahkan menurut pekerjaan. Pengalaman kontemporer dan formal itu mengambil tempat di dalam suatu keluarga atau orang tua serta social-controlled "sistem" pedagogi yg diarahkan dalam dasarnya adalah ajaran religius serta melek huruf, misalnya di Perancis, suatu kurikulum formal terdapat tersedia hanya suatu minoritas pilihan buat dididik atau dilatih; buat lapangan kerja diistimewakan secara religius. Selanjutnya, pendidikan yg diterima pada forum-forum pendidikan di Quebec adalah suatu agen utama mengenai survival budaya yg berlangsung sampai dalam 1964, buat melayani serta memelihara Bahasa Perancis serta agama.

Contoh lainnya, Di pada Anglophone Canada, kelangsungan pendidikan dihubungkan pada ketakutan terhadap Americanisasi, dan perhatian terangkat dengan kedatangan kondisi "kelaparan orang Irlandia" sepanjang tahun 1840-an dan kedatangan imigran lain. Penyelenggara pendidikan serta pembinaan pada lembaga-lembaga dan perguruan, misalnya Egerton Ryerson, bapak pendiri mengenai pengembangan kurikulum pada Canada, melihat pendidikan yg diterima pada state-controlled menjadi indera primer pada berasimilasi menggunakan unsur-unsur dampak luar "nilai-nilai asing".

Dalam setengah abad penyelenggara pendidikan yang akan datang ke loka lain di Canada mengikuti petunjuk Ryerson, dengan pendirian penetapan struktur administratif yg memungkinkan bagi peserta didik ke pada kelas dan nilai buat menciptakan suatu pendidikan dan training secara hirarkis yang diajar dengan terorganisir mengajar yang ketat buat memikirkan suatu kurikulum umum pada provinsi mereka. Kurikulum ini diterapkan melalui buku teks secara seragam dan dijaga polisi melalui pengujian serta inspeksi pada suatu sistem yg sangat ingin dicapai, bahwa seluruh peserta didik buat meningkatkan “agama diri, berpikir untuk bertindak dengan cara yg serupa menggunakan nilai-nilai sejarah serta religious yang diajarkan.”

Setelah beberapa dasa warsa sampai tahun 1900, sistem ini menghasilkan suatu kurikulum sejenis kepada anglophone Canada. Perubahan kurikulum yang terjadi selama masa pertumbuhan industrialisasi serta urbanisasi saat pendidikan tradisional disangsikan dalam seluruh negara pada Barat. Di Canada, adaptasi secara khas berhati-hati mengambil format berdasarkan "Pendidikan Baru" menggunakan inovasi seperti itu ketika mereka dididik dan dilatih secara manual, ilmu pengetahuan domestik (ilmu kesejahteraan keluarga) pada bidang pertanian dan "belajar denga cara alami," pendidikan kesehatan serta kesederhanaan (pendidikan jasmani), dan pendidikan komersial diperkenalkan dengan sukses. Meskipun demikian, pada aneka macam lembaga pendidikan dan pembinaan mengalami kemunduran karena dalam masa itu banyak masyarakat mengalami penurunan dalam berinovasi dan kreatifitasnya rendah. Mereka merupakan suatu agen asimilasi yang utama menyangkut nomor -angka yg sangat besar mengenai non-English-speaking "Canadians" yang berjejal ke kota akbar terutama dari timur Prairies. Nilai-nilai Anglo-Saxon menanamkan atau mencampur kurikulum; pendidikan 2 bahasa pada semua " bahasa kedua," termasuk Perancis, hampir dihapuskan.

Sepanjang tahun masa perang sebagian besar gagasan Amerika diadopsi, termasuk pengujian ilmiah, kesehatan mental, dan struktur administratif mendasarkan kepentingan contoh manajemen selagi budaya dari kurikulum Anglophone tinggal di Britania. Kemakmuran sehabis perang, permintaan publik belum pernah terjadi menuju atau mendorong suatu perluasan pendidikan yang diterima pada berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan, dalam saat yang sama kritik yg konservatif itu sangat kelebihan tentang pendidikan progresif yang menciptakan suatu pergeseran pada suatu kurikulum yang lebih subject-centred. 

Pergeseran terhadap perubahan ini telah diperkuat pada tahun 1960 waktu orang-orang (Canadians) mengikuti tetangga mereka Amerika dalam menuntut rigour bidang pendidikan lebih besar , terutama di dalam ilmu pengetahuan serta matematika, dalam rangka "menyetarakan menggunakan Rusia." Ini diperlukan buat dicapai menggunakan pengajaran "struktural" (konsep dasar dan format yg memberi alasan menurut tiap disiplin atas pertolongan inspeksi atau "inovasi" metoda, yang mana ironisnya kebanyakan meremehkan teori progresif. Gagasan ini memperoleh persetujuan berhati-hati dimana secara khas, suatu ketiadaan sumber daya memaksa pengembang kurikulum buat bersandar pada Britania dan inovasi Amerika (Westernisasi nilai-nilai).

Setelah 1965, suatu hal menaruh kebebasan baru pada pada kurikulum pada banyak sekali forum penyelenggara pendidikan dinyatakan sang suatu relaksasi berdasarkan “kendali dipusatkan”, suatu pengembangbiakan secara regional, mengembangkan suatu bahan pedagogi serta dihidupkan kembali, namun daya dorong dimodifikasi, centred-trainee pada dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan baru, cita-cita para siswa untuk pendidikan yg lebih praktis dan lebih relevan menggunakan yang diterima pada banyak sekali sector publik, suatu populasi yg lebih berbeda serta lebih besar , dan tegangan pada pada warga sebagai hasil suatu uraian mufakat publik serta menurut suatu tanya jawab tentang nilai-nilai tradisional, buat menuju atau mendorong menuntut penemuan para aparatur.

Dengan ketakutan terhadap nilai-nilai Westernisasi kurrikulum diperbaharui, menggunakan menaikkan makna menjadi jawaban atas permintaan negara-negara kelangsungan pemerintaha terutama bagi grup-kelompok masyaakat minoritas buat kebersamaan yang demokratis, pengembang kurikulum yg diperbaharui serta ditetapkan ke dalam 2 bahasa, multicultural dan program diklat yg sesuai dengan kebutuhan marketnya (public), selagi sedang mencari-cari pembaharuan melalui perawatan dan minoritas yang akurat serta seimbang sebagai dimaknai pada kitab teks.

Kurikulum khusus dirancang buat pendidikan spesifik (professional or functional). Daftar induk dari material manajemen kelas disetujui semakin tinggi materi wajib diperkaya dengan aneka macam judul. Kelompok pembela meliputi promotor yg liberal "menilai pendidikan serta pembinaan" hanyalah pembela terdakwa resmi ortodok "menilai lembaga diklat." yang belakangan menuntut pemasukan berdasarkan nilai-nilai kepercayaan traditional, pemeriksaan material kurikulum, dan disiplin lebih keras.

Sebuah perubahan atau pembaharuan, para lembaga pemerintah sentra, hak azasi insan, lingkungan dan organisasi konsumen, dasar, asosiasi profesional, widyaiswara, tenaga kerja dan gerombolan bisnis serta pihak yang lain dibutuhkan sebagai pemerhati primer yang sangat mendesak lembaga diklat terhadap perubahan kurikulum serta mengarahkan kelancaran arus materi pembelajaran dan kebutuhan pasar (public). Apa yang paling membentur mengenai upaya ini buat menghipnotis kurikulum yang mana berlanjut pada hadiah menjadi keyakinan yang baik dalam potensi revisi kurikulum serta buat mengganti secara mudah pragmatis di setiap tingkatan, pada gilirannya kuasa pendidikan serta pembinaan yg diterima pada aneka macam badan diklat buat mengganti kerugian sosial (social costs) serta secara hemat belum pernah atau nir berimbang.

Seandainya upaya pengembang kurikulum menjadi lebih maju di depan, kelihatannya para penentu kebijaksanaan seringkali dipaksa buat menjawab dalam suatu pertunjukan spesifik buat suatu maksud secara luas. Namun hal itu acapkali menerima perhatian yg cepat terkenal. Kadang-kadang tuntutan mendorong tindakan segera dimana ketidakhadiran para fasilitator, pendukungan yang relatif, material training, merupakan seringkali ill-prepared. Kementerian, pendidikan dan pembinaan merupakan berbalik pada pemusatan menuntut "tanggung-jawab" yang mendorong ke semua provinsi. Province-wide sebelumnya tak tahu kecenderungan ini menyampaikan suatu minat baru secara " ilmiah." Pengembangan kurikulum, memerlukan statemen sasaran serta hasil yg tepat tentang "penilaian prilaku peserta didik", yaitu konduite yang terukur sang capaian ketrampilan di dalam nilai yang tradisional (religious)." Penekanan pada "dasar" kepercayaan ini ketiadaan mufakat dan buat penekanan terhadap kemerosotan moral, attitudes and norms yang tidak boleh terjadi pada Negara ini.

Ironisnya, suatu studi eksternal mengenai pendidikan sang Organizational trainee-based buat bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan pertumbuhan public yang luar biasa serta standard pendidikan tinggi yang diterima pada lembaga pendidikan atau pembinaan, tetapi yang sekarang mendapat aneka macam kritikan lantaran loka yang terbatas serta pengalokasian sumber daya sebagaimana yg diinginkan dalam kurikulum, seperti; "diiming-imingi" oleh kedudukan dan penghargaan lainnya. Hal ini dipertinggi minat akan tanggung-jawab ditemani sang suatu perhatian buat kurikulum "implementasi," pengembang dicari buat memastikan "kesetiaan atau ketepatan pada kurikulum" dan program yang diajar waktu ditentukan. Perhatian yg ditingkatkan dalam berita implementasi mengangkat kesadaran menyangkut kiprah widyaiswara pada mengimbangi perubahan yang terus terjadi menggunakan perubahan bidang pendidikan, para widyaiswara menjadi "penjaga pintu" dari apa yg berlangsung di pada kelas.

Sepanjang tahun 1980-an, para pndidik lebih menuntut dalam menciptakan kurikulum, menolak buat diperlakukan menjadi sebagai teknisi primer dilibatkan pada menerapkan kebijakan "top-down" bidang pendidikan, Para professional, mempunyai hak otonomi dan bertanggungjawab buat membentuk kurikulum sebagai lebih luas lagi.

Pada awal 1990-an, mereka para para siswa dipanggil buat dikumpulkan buat dipersiapkan buat menghadapi abad 21, beberapa forum pendidikan serta training di setiap provinsi menaikkan perubahan besar -besaran. Daya saing semakin ramai dilanjutkan menggunakan persaingan dunia pada ekonomi global, studi internasional yang membandingkan capaian para peserta didik berdasarkan Canada yang unfavourably ke negara-negara industrialisasi. Dan sang persepsi tentang peserta didik terlalu tak jarang tinggi menetes jatuh ke luar tingkat tarip, adalah suatu daya dorong primer buat bisnis perubahan.

Juga suatu hal krusial merupakan perhatian terkait buat menyediakan suatu kurikulum yang sinkron, patut, inclusive menggunakan menghadiri keseriusan pada ke aneka ragaman kemampuan siswa, minat, latar belakang serta orientasi mereka. Antar perubahan lain, ini dimaksudkan yang seringkali adalah semata-mata penyajian pertanda dan kelompok lain di pada buku teks buat mengasah balik instruksi serta kurikulum buat melibatkan grup ini. Di pada banyak para siswa di tingkat provinsi dibutuhkan buat berintegrasi ke dalam tendensi tadi.

Yang utama dalam pengembangan kurikulum ini merupakan pada dua hal: “pendirian atau penetapan satuan unsur-unsur krusial atau umum yg membentuk "dasar buat semua," dan memperlengkapi fleksibilitas dimaksud, sebagai akibatnya para peserta didik atau aparatur Negara mungkin mengejar ambisi serta minat individunya. Yang "inti baru" mengenai kurikulum adalah “mengurangi fokus dalam studi akademis, menekankan pengembangan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan karier dan bidang tugas pokok yang diembannya”, terutama sekali pada dalam area teknologi, ilmu pengetahuan dan manajemen, pemecahan perkara, pemikiran kritis, melek nomor dan komunikasi. Nilai tugas yg diarahkan self-direction serta self-reliance sebagai peserta didik serta mengakomodasi peserta didik wajib mengintegrasikan serta menciptakan perasaan atau pengertian langsung tentang pembelajaran membarui asa mereka sebagaimana para widyaiswara akan "membawa" kurikulum itu. Kunci agenda pengembangan kurikulum mengutarakan akan membuat lembaga pendidikan dan pelatihan lebih patut buat seluruh populasi peserta didik yg berbeda, lebih sukses di masa depan sebagai penyelenggara negara yang menyiapkan Aparatur Negara dalam setiap lingkungan pekerjaan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan pada para perumus serta pengambil kebijakan Negara, serta publik.

Baca Juga

• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum
• Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Pdf
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Oemar Hamalik
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Oemar Hamalik Pdf
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Pai
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum 2013
• Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
• Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Ppt
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam
• Makalah Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum

DASARDASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum dapat mendeskripsikan menjadi perencanaan sistematis dari apa yg akan diajarkan dan dipelajari pada banyak sekali lembaga pendidikan atau pelatihan sebagaimana yg dicerminkan dalam bahan pedagogi serta acara perguruan tinggi, serta lembaga badan pendidikan dan pelatihan yg sejenisnya. Kurikulum melembaga dalam dokumen secara khusus, bahwa kurikulum merupakan "pemandu" buat para pendidik atau widyaiswara dan sebagai kewajiban dan tanggungjawab forum atau badan pendidikan dan training pada setiap daerah, kabupaten / kota, provinsi, dan sentra.

Rumpun utama suatu kurikulum adalah apa yang diperlukan buat diajarkan dan diselesaikan oleh manajemen pedagogi sebagai suatu keputusan profesi, misalnya bagaimana ini harus diimplementasikan selesainya terselesaikan mengikuti pendidikan atau kediklatan baik diklat perjenjangan mau pun fungsional. Dalam praktek, bagaimana pun tidak ada pembedaan yang jelas antara metodologi serta isi kurikulum sebagaimana suatu topik sering menentukan apa yang akan diajarkan serta diharapkan pada peserta didik serta latihan. Oleh karena itu, buat alasan ini, seseorang widyaiswara wajib mencirikan lembaganya atau merencanakan program studi kurikulum yg disetujui, bahwa kurikulum "pembelajaran" itu harus benar-sahih bisa dipelajari dan diterapkan secara terjadwal serta perfective.

Banyak bisnis buat merubah pendidikan serta pelatihan menggunakan meninjau ulang kurikulum yang belum sukses. Inovasi misalnya itu tak jarang diamanatkan, tetapi tidaklah selalu diterapkan secara ekstensif atau secara efektif di pada proses pembelajaran atau peserta didik. Sesungguhnya, sang lantaran kepercayaan tersebar luas dalam banyak sekali modul sebagai buku teks asal daya dasar yang diajarkan sering menciptakan nir nyata isi tentang kurikulum tadi, sebagai akibatnya peranan penerbit merupakan suatu kiprah yg bertenaga dalam pengembangan kurikulum.

Sejarah mengenai pengembangan kurikulum, sebagian akbar sebuah perdebatan saja antar banyak sekali ideologis untuk mengendalikan proses pembelajaran baik dari atas mau pun menurut bawah. Sedikitnya, pada kurikulum itu, arah kurikulum acapkali berubah di setiap saat merupakan suatu cerminan atau refleksi yang mana menyangkut minat yg bersaing menurut tendensi dalam bulat bidang pendidikan dan training, dan menurut luar menjadi gerombolan pembelaan terhadap; budaya, ekonomi, intelektual, ilmu bahasa, religius serta politis yg semestinya telah bisa menangkap agenda-agenda bidang pendidikan serta training profesi aparatur tadi.

Walaupun "kurikulum" menjadi istilah nampak telah jarang dipakai di Negara-negara yang telah maju, seperti; Canada di depan Perserikatan, Jesuit Perbandingan Studiorium ("planning studi"), yang bisa dibantah sang bahan pedagogi yg paling sistematis pernah dipikirkan serta diperkenalkan pada Perancis Baru pada 1630-an. Awal pendidikan French-Canadian, dibutuhkan buat "memandang para peserta didik sebagai pembantu yang baik bagi Raja mau pun mengenai Tuhan." Kemudian pada Nova Scotia dan Canada Bagian, Anglophone, pendidikan mempunyai tujuan serupa, menyatakan, bahwa pada dalam pedagogi mengenai “kesusilaan”. Sebagai hasilnya, kapan pendidikan serta pelatihan tergolong yurisdiksi provinsial sehabis penyesuaian, kurikulum berdasar nilai sosial konservatif generik. Sedemikian, pendidikan yg diterima pada banyak sekali lembaga pendidikan dan pelatihan masih melayani suatu yg sangat mendesak budaya buat memelihara atau menaikkan bukti diri yang membedakan berdasarkan grup aparatur yg terpilih pada dalam mosaik.

Sebelum tahun 1840, pendidikan yang diterima pada forum pendidikan merupakan suatu pengalaman pada masa ini dan informal, hal itu belum terpisahkan menurut pekerjaan. Pengalaman kontemporer dan formal itu mengambil loka di pada suatu keluarga atau orang tua serta social-controlled "sistem" pengajaran yang diarahkan pada dasarnya merupakan ajaran religius serta melek huruf, contohnya pada Perancis, suatu kurikulum formal terdapat tersedia hanya suatu minoritas pilihan untuk dididik atau dilatih; untuk lapangan kerja diistimewakan secara religius. Selanjutnya, pendidikan yg diterima pada lembaga-forum pendidikan di Quebec adalah suatu agen utama tentang survival budaya yang berlangsung sampai dalam 1964, buat melayani serta memelihara Bahasa Perancis serta kepercayaan .

Contoh lainnya, Di dalam Anglophone Canada, kelangsungan pendidikan dihubungkan pada ketakutan terhadap Americanisasi, serta perhatian terangkat dengan kedatangan kondisi "kelaparan orang Irlandia" sepanjang tahun 1840-an dan kedatangan imigran lain. Penyelenggara pendidikan serta pembinaan pada forum-forum serta perguruan, misalnya Egerton Ryerson, bapak pendiri mengenai pengembangan kurikulum pada Canada, melihat pendidikan yg diterima di state-controlled menjadi alat primer dalam berasimilasi menggunakan unsur-unsur dampak luar "nilai-nilai asing".

Dalam 1/2 abad penyelenggara pendidikan yang akan datang ke tempat lain pada Canada mengikuti petunjuk Ryerson, menggunakan pendirian penetapan struktur administratif yang memungkinkan bagi peserta didik ke pada kelas serta nilai buat menciptakan suatu pendidikan serta training secara hirarkis yang diajar dengan terorganisir mengajar yg ketat buat memikirkan suatu kurikulum umum di provinsi mereka. Kurikulum ini diterapkan melalui kitab teks secara seragam serta dijaga polisi melalui pengujian serta pemeriksaan dalam suatu sistem yg sangat ingin dicapai, bahwa seluruh peserta didik buat menaikkan “agama diri, berpikir buat bertindak dengan cara yg serupa menggunakan nilai-nilai sejarah dan religious yg diajarkan.”

Setelah beberapa dasa warsa sampai tahun 1900, sistem ini menghasilkan suatu kurikulum sejenis pada anglophone Canada. Perubahan kurikulum yg terjadi selama masa pertumbuhan industrialisasi serta urbanisasi ketika pendidikan tradisional disangsikan dalam semua negara pada Barat. Di Canada, adaptasi secara spesial berhati-hati mengambil format dari "Pendidikan Baru" dengan penemuan misalnya itu waktu mereka dididik serta dilatih secara manual, ilmu pengetahuan domestik (ilmu kesejahteraan keluarga) pada bidang pertanian serta "belajar denga cara alami," pendidikan kesehatan dan kesederhanaan (pendidikan jasmani), dan pendidikan komersial diperkenalkan dengan sukses. Meskipun demikian, pada aneka macam forum pendidikan dan pembinaan mengalami kemunduran karena pada masa itu poly masyarakat mengalami penurunan dalam berinovasi dan kreatifitasnya rendah. Mereka adalah suatu agen asimilasi yg primer menyangkut nomor -nomor yg sangat besar mengenai non-English-speaking "Canadians" yang berjejal ke kota akbar terutama berdasarkan timur Prairies. Nilai-nilai Anglo-Saxon menanamkan atau mencampur kurikulum; pendidikan dua bahasa pada semua " bahasa kedua," termasuk Perancis, hampir dihapuskan.

Sepanjang tahun masa perang sebagian besar gagasan Amerika diadopsi, termasuk pengujian ilmiah, kesehatan mental, dan struktur administratif mendasarkan kepentingan contoh manajemen selagi budaya dari kurikulum Anglophone tinggal di Britania. Kemakmuran selesainya perang, permintaan publik belum pernah terjadi menuju atau mendorong suatu perluasan pendidikan yg diterima di banyak sekali forum pendidikan dan training, dalam saat yang sama kritik yg konservatif itu sangat kelebihan tentang pendidikan progresif yg membentuk suatu pergeseran pada suatu kurikulum yang lebih subject-centred. 

Pergeseran terhadap perubahan ini telah diperkuat dalam tahun 1960 saat orang-orang (Canadians) mengikuti tetangga mereka Amerika pada menuntut rigour bidang pendidikan lebih akbar, terutama di dalam ilmu pengetahuan dan matematika, pada rangka "menyetarakan dengan Rusia." Ini diperlukan untuk dicapai dengan pengajaran "struktural" (konsep dasar serta format yg memberi alasan dari tiap disiplin atas pertolongan inspeksi atau "penemuan" metoda, yg mana ironisnya kebanyakan meremehkan teori progresif. Gagasan ini memperoleh persetujuan berhati-hati dimana secara khas, suatu ketiadaan sumber daya memaksa pengembang kurikulum untuk bersandar dalam Britania serta penemuan Amerika (Westernisasi nilai-nilai).

Setelah 1965, suatu hal memberikan kebebasan baru pada dalam kurikulum pada banyak sekali lembaga penyelenggara pendidikan dinyatakan sang suatu relaksasi dari “kendali dipusatkan”, suatu pengembangbiakan secara regional, berbagi suatu bahan pedagogi dan dihidupkan balik , namun daya dorong dimodifikasi, centred-trainee pada pada proses pendidikan dan pembinaan. Pengetahuan baru, harapan para peserta didik buat pendidikan yang lebih praktis serta lebih relevan dengan yg diterima di aneka macam sector publik, suatu populasi yg lebih berbeda serta lebih besar , serta tegangan pada dalam rakyat sebagai hasil suatu uraian mufakat publik serta berdasarkan suatu tanya jawab mengenai nilai-nilai tradisional, buat menuju atau mendorong menuntut inovasi para aparatur.

Dengan ketakutan terhadap nilai-nilai Westernisasi kurrikulum diperbaharui, menggunakan menaikkan makna menjadi jawaban atas permintaan negara-negara kelangsungan pemerintaha terutama bagi grup-grup masyaakat minoritas untuk kebersamaan yang demokratis, pengembang kurikulum yang diperbaharui serta ditetapkan ke pada 2 bahasa, multicultural serta acara diklat yg sinkron dengan kebutuhan marketnya (public), selagi sedang mencari-cari pembaharuan melalui perawatan serta minoritas yg seksama dan seimbang menjadi dimaknai dalam buku teks.

Kurikulum khusus dirancang buat pendidikan khusus (professional or functional). Daftar induk berdasarkan material manajemen kelas disetujui meningkat materi wajib diperkaya dengan banyak sekali judul. Kelompok pembela meliputi promotor yg liberal "menilai pendidikan dan pelatihan" hanyalah advokat ortodok "menilai forum diklat." yang belakangan menuntut pemasukan menurut nilai-nilai kepercayaan traditional, inspeksi material kurikulum, dan disiplin lebih keras.

Sebuah perubahan atau pembaharuan, para forum pemerintah sentra, hak azasi manusia, lingkungan dan organisasi konsumen, dasar, asosiasi profesional, widyaiswara, tenaga kerja dan kelompok bisnis dan pihak yang lain diharapkan menjadi pemerhati utama yang sangat mendesak forum diklat terhadap perubahan kurikulum serta mengarahkan kelancaran arus materi pembelajaran dan kebutuhan pasar (public). Apa yg paling membentur tentang upaya ini buat menghipnotis kurikulum yang mana berlanjut kepada anugerah menjadi keyakinan yang baik pada potensi revisi kurikulum serta buat mengubah secara praktis pragmatis pada setiap strata, pada gilirannya kuasa pendidikan dan pelatihan yang diterima di banyak sekali badan diklat untuk membarui kerugian sosial (social costs) serta secara irit belum pernah atau tidak berimbang.

Seandainya upaya pengembang kurikulum menjadi lebih maju di depan, kelihatannya para penentu kebijaksanaan acapkali dipaksa buat menjawab pada suatu pertunjukan spesifik buat suatu maksud secara luas. Tetapi hal itu tak jarang menerima perhatian yg cepat terkenal. Kadang-kadang tuntutan mendorong tindakan segera dimana ketidakhadiran para fasilitator, pendukungan yg cukup, material training, adalah sering ill-prepared. Kementerian, pendidikan serta training merupakan berbalik kepada pemusatan menuntut "tanggung-jawab" yang mendorong ke semua provinsi. Province-wide sebelumnya tak memahami kesamaan ini menyampaikan suatu minat baru secara " ilmiah." Pengembangan kurikulum, memerlukan statemen sasaran serta hasil yg sempurna mengenai "penilaian prilaku peserta didik", yaitu konduite yg terukur sang capaian ketrampilan pada pada nilai yang tradisional (religious)." Penekanan pada "dasar" kepercayaan ini ketiadaan mufakat serta buat fokus terhadap dekadensi, attitudes and norms yg nir boleh terjadi di Negara ini.

Ironisnya, suatu studi eksternal mengenai pendidikan oleh Organizational trainee-based buat bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan pertumbuhan public yg luar biasa dan standard pendidikan tinggi yang diterima di lembaga pendidikan atau pembinaan, tetapi yg kini menerima banyak sekali kritikan karena loka yg terbatas dan pengalokasian sumber daya sebagaimana yang diinginkan pada kurikulum, seperti; "diiming-imingi" sang kedudukan serta penghargaan lainnya. Hal ini dipertinggi minat akan tanggung-jawab ditemani oleh suatu perhatian buat kurikulum "implementasi," pengembang dicari buat memastikan "kesetiaan atau ketepatan kepada kurikulum" serta program yg diajar waktu dipengaruhi. Perhatian yang ditingkatkan pada berita implementasi mengangkat pencerahan menyangkut kiprah widyaiswara dalam mengimbangi perubahan yg terus terjadi dengan perubahan bidang pendidikan, para widyaiswara sebagai "penjaga pintu" berdasarkan apa yang berlangsung pada pada kelas.

Sepanjang tahun 1980-an, para pndidik lebih menuntut pada membangun kurikulum, menolak buat diperlakukan sebagai sebagai teknisi primer dilibatkan pada menerapkan kebijakan "top-down" bidang pendidikan, Para professional, memiliki hak swatantra serta bertanggungjawab buat membentuk kurikulum sebagai lebih luas lagi.

Pada awal 1990-an, mereka para para peserta didik dipanggil buat dikumpulkan buat dipersiapkan buat menghadapi abad 21, beberapa lembaga pendidikan dan training pada setiap provinsi menaikkan perubahan besar -besaran. Daya saing semakin ramai dilanjutkan dengan persaingan dunia pada ekonomi dunia, studi internasional yg membandingkan capaian para peserta didik menurut Canada yg unfavourably ke negara-negara industrialisasi. Dan oleh persepsi mengenai peserta didik terlalu seringkali tinggi menetes jatuh ke luar taraf tarip, merupakan suatu daya dorong utama untuk bisnis perubahan.

Juga suatu hal penting adalah perhatian terkait buat menyediakan suatu kurikulum yang sesuai, patut, inclusive menggunakan menghadiri keseriusan kepada ke aneka ragaman kemampuan peserta didik, minat, latar belakang serta orientasi mereka. Antar perubahan lain, ini dimaksudkan yang tak jarang merupakan semata-mata penyajian pertanda dan gerombolan lain pada dalam buku teks untuk mengasah balik instruksi dan kurikulum buat melibatkan gerombolan ini. Di pada banyak para peserta didik di tingkat provinsi dibutuhkan buat berintegrasi ke pada tendensi tadi.

Yang primer pada pengembangan kurikulum ini adalah kepada 2 hal: “pendirian atau penetapan satuan unsur-unsur krusial atau generik yang menciptakan "dasar buat semua," dan memperlengkapi fleksibilitas dimaksud, sehingga para siswa atau aparatur Negara mungkin mengejar ambisi dan minat individunya. Yang "inti baru" tentang kurikulum adalah “mengurangi fokus dalam studi akademis, menekankan pengembangan, pendidikan dan training terkait menggunakan karier dan bidang tugas pokok yg diembannya”, terutama sekali pada dalam area teknologi, ilmu pengetahuan dan manajemen, pemecahan perkara, pemikiran kritis, melek angka dan komunikasi. Nilai tugas yg diarahkan self-direction serta self-reliance sebagai siswa serta mengakomodasi peserta didik wajib mengintegrasikan dan menciptakan perasaan atau pengertian eksklusif tentang pembelajaran membarui asa mereka sebagaimana para widyaiswara akan "membawa" kurikulum itu. Kunci agenda pengembangan kurikulum mengutarakan akan membuat lembaga pendidikan dan pembinaan lebih patut buat seluruh populasi peserta didik yang berbeda, lebih sukses di masa depan menjadi penyelenggara negara yang menyiapkan Aparatur Negara pada setiap lingkungan pekerjaan, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada para perumus serta pengambil kebijakan Negara, serta publik.

Baca Juga

• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum
• Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Pdf
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Oemar Hamalik
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Oemar Hamalik Pdf
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Pai
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum 2013
• Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
• Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Ppt
• Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam
• Makalah Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Indonesia

Pendidikan pada Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu memang terkait menggunakan banyak sekali faktor menurut zamannya masing-masing, Pendidikan itu sudah ada sejak zaman kuno/tradisional yg dimulai dengan zaman impak agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, serta zaman merdeka (Pidarta, 2009.: 125).

A. Zaman Pengaruh Hindu dan Budha 

Pengaruh pendidikan pada zaman Hinduisme and Budhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Budhisme adalah dua kepercayaan yg tidak sinkron, tetapi di Indonesia keduanya memiliki kesamaan sinkretisme, yaitu keyakinan mempersatukan figur Siva dengan Budha menjadi satu sumber Yang Maha Tinggi. Motto pada lambang Negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yg berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Sang Maha Tunggal yaitu Tuhan , secara etimologis dari berdasarkan keyakinan tadi (Mudyahardjo, 2012: 215).
Pada zaman ini pendidikan memiliki tujuan yg sama yaitu pendidikan diarahkan dalam rangka penyebaran serta pelatihan kehidupan keberagamaan Hindu dan Budha (Mudyahardjo, 217), jua mencari petunjuk tentang apa yg diinginkan, baik buruknya, sampai pencapaiannya.

B. Zaman Pengaruh Islam (Tradisional)

Agama Islam mulai masuk ke Indonesia dalam akhir abad ke-13 serta meliputi sebagian besar Nusantara dalam abad ke-16. Perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia sejalan menggunakan perkembangan penyebaran Islam pada Nusantara, baik sebagai agama juga sebagai arus kebudayaan (Mudyahardjo.: 221). Pendidikan kepercayaan Islam dalam zaman ini disebut Pendidikan Islam Tradisional.

Tujuan menurut pendidikan agama Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang disampaikan sang Nabi Muhammad S.A.W. Untuk mencapai kebahagiaan di global dan akhirat. (Mudyahardjo.: 121-223) Pendidikan agama Islam Tradisional ini tidak diselenggarakan secara terpusat, tetapi banyak diupayakan secara perorangan melalui para ulamanya di suatu wilayah tertentu serta terkoordinasi sang para wali pada Jawa, terutama Wali Sanga.

C. Zaman Kolonial Belanda

Saat Belanda menjajah Indonesia, pendidikan yg terdapat diawasi secara ketat oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan Belanda tahu bahwa melalui pendidikan, gerakan-gerakan perlawanan halus terhadap keberadaan Belanda pada Indonesia pada sat itu dapat muncul dan menyulitkan Belanda waktu itu.

Tiga poin primer pada politik etis Belnada dalam masa itu merupakan irigasi, migrasi, serta edukasi. Dalam poin eduksi, peerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya barat buat kalangan pribumi. Akan namun eksistensi sekolah-sekolah ini ternyata nir sebagai wahana pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yg disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca, dan menulis.

Pada masa ini jua, pendidikan pendidikan warga pula turut timbul. Sekolah sekolah warga misalnya Taman Siswa dan Muhammadiyah ada serta berkembang. Jadi bisa dikatakan dalam masa tersebut terdapat 3 tipe jalur pendidikan yang berbeda:
1)System pendidikan menurut masa islam yang diwakili menggunakan pondok pesantren
2)Pendidikan bergaya barat yang disediakan sang pemerintah Hindia-Belanda
3)Pendidikan “swasta pro-pribumi” seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah
Golongan baru inilah yg kemudian berjuang merintis kemerdekaan melalui pendidikan. Perjuangan yg masih bersifat kedaerahan berubah menjadi usaha bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 serta semakin meningkat menggunakan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Setelah itu tokoh-tokoh pendidik lainnya adalah Mohammad Syafei dengan Indonesisch Nederlandse School-nya, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan Pendidikan Muhammadiyah-nya yg semuanya mendidik anak-anak agar mampu mandiri menggunakan jiwa merdeka (Pidarta, 2009: 125-33).

(Baca juga mengenai Taman Siswa di Sini !!).

D. Zaman Kolonial Jepang

Perjuangan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Kolonial Jepang tetap berlanjut sampai asa buat merdeka tercapai. Walaupun bangsa Jepang menguras habis-habisan kekayaan alam Indonesia, bangsa Indonesia tidak pantang menyerah serta terus mengobarkan semangat 45 pada hati mereka. Meskipun demikian, ada beberapa segi positif berdasarkan penjajahan Jepang pada Indonesia.
Di bidang pendidikan, Jepang sudah menghapus dualisme pendidikan menurut penjajah Belanda dan menggantikannya menggunakan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstruksikan oleh Jepang buat pada pakai pada forum-forum pendidikan, di kantor-kantor, serta pada pergaulan sehari-hari. Hal ini mempermudah bangsa Indonesia buat merealisasi Indonesia merdeka. Pada lepas 17 Agustus 1945 cita-cita bangsa Indonesia sebagai kenyataan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan kepada dunia (Mudyahardjo, 2012:266-272).

Sejarah pendidikan yg akan diulas merupakan sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:tiga). Pendidikan dibentuk berjenjang, nir berlaku buat seluruh kalangan, dan dari taraf kelas. Pendidikan lebih diutamakan buat anak-anak Belanda, sedangkan buat anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi buat menyediakan tenaga kerja murah yg sangat dibutuhkan sang penguasa. Sarana pendidikan dibentuk dengan biaya yang rendah menggunakan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai kasus peperangan.

Kesulitan keuangan menurut Belanda dampak Perang Dipenogoro pada tahun 1825 sampai 1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) dan perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan biaya yg mahal dan menelan poly korban. Belanda menciptakan siasat agar pengeluaran buat peperangan bisa ditutupi berdasarkan negara jajahan. Kerja paksa dipercaya cara yg paling digdaya buat memperoleh laba yg aporisma yang dikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa dapat dijalankan sebagai cara yang simpel buat meraup keuntungan sebanyak-besarnya. Rakyat miskin selalu sebagai bagian yg dirugikan karena digunakan menjadi energi kerja murah. Rakyat miskin yg sebagian bekerja menjadi petani juga dimanfaatkan buat menambah kas negara penguasa.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan supaya bahasa Belanda sanggup diujarkan sang warga buat mempermudah komunikasi antara pribumi serta Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi kondisi Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut wajib dipenuhi para calon pegawai yg akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak menurut kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, lantaran masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri menurut lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri masih ada golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan dari faktor ekonomi pada dalam maupun pada luar Indonesia, misalnya kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara terkini yang mampu menaklukkan Rusia, serta perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama menjadi indera perusahaan super besar yg bermotif ekonomis supaya upah kerja serendah mungkin buat mencapai keuntungan yg aporisma. Irigasi, transmigrasi, serta pendidikan yang dicanangkan menjadi kedok buat siasat meraup laba. Irigasi dibentuk supaya panen padi nir terancam gagal serta memperoleh output yg lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi buat penyebaran energi kerja, keliru satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan warga .

Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 serta terhambat karena krisis global, nir terkecuali menerpa Hindia Belanda yg dianggap mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, forum pendidikan dibentuk menggunakan biaya yang lebih murah. Kebijakan yg dibuat termasuk penyediaan tenaga guru yg terdiri berdasarkan energi pengajar buat sekolah dasar yg tidak memiliki latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dipercaya layak menjadi pengajar. Masalah lain yg paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu adalah beban yg berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibentuk buat indera penguasa, orang kebanyakan sebagai sasaran yang empuk diberi pengetahuan buat dijadikan energi kerja yang murah.

Pendidikan dibentuk sang Belanda mempunyai ciri-karakteristik eksklusif. Pertama, gradualisme yang luar biasa buat penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan nir begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibentuk terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada taraf bawah. Ketiga, kontrol yg sangat bertenaga.

Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yg menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, pengajar serta orang tua tidak memiliki pengeruh eksklusif politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna buat merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan buat mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan menjadi energi kerja yg murah. Kelima, prinsip konkordasi yg menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia nir berhak sekolah pada pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yg sistematis. Pendidikan menggunakan karakteristik-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang sanggup. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.

Pemerintah Belanda pula membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat buat mengeluarkan porto yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yg dipercaya paling cocok sang Gubernur Jendral Van Heutz menjadi sekolah murah serta nir mengasingkan menurut kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan menggunakan sekolah kelas 2, pemerintah takut penduduk nir bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan permanen menjadi energi kerja demi pengamankan output panen.

Sekolah desa dibuat menggunakan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yg memiliki kurikulum bersifat generik. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan generik. Cara tadi dianggap efektif, sehingga pemerintah nir usah menciptakan sekolah dan mengeluarkan porto (Nasution, 1987:80). Pengajar sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap bisa sebagai guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia buat mengajar di lingkungan desa.

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan adalah catatan sejarah yang kelam. Penjajah menciptakan pendidikan sebagai alat buat meraup laba melalui energi kerja murah. Sekolah pula dibuat menggunakan biaya yang murah, supaya tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi nir etis pada pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yg sangat mendesak serta aneka macam masalah lain menjadi fenomena yg tercatat pada sejarah pendidikan masa Belanda.

Belanda digantikan sang kekuasaan Jepang. Jepang membawa wangsit kebangkitan Asia yg tidak kalah liciknya berdasarkan Belanda. Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat buat menyediakan energi cuma-cuma (romusha) dan kebutuhan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat sebagai indera kekuasaan Jepang buat kepentingan perang. Pendidikan dalam masa kekuasaan Jepang mempunyai landasan idiil hakko Iciu yg mengajak bangsa Indonesia berkerjasama buat mencapai kemakmuran beserta Asia raya. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.

Sejarah Belanda hingga Jepang dipahami menjadi alur penjelasan kalau pendidikan dipakai sebagai alat komoditas sang penguasa. Pendidikan dibentuk dan diajarkan buat melatih orang-orang sebagai tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang membuahkan pendidikan sebagai senjata digdaya buat menempatkan penduduk sebagai pendukung biaya untuk perang melalui berbagai sumber pendapatan pihak penjajah. Pendidikan pula yg akan dikembangkan buat membangun negara Indonesia sehabis merdeka.

Setelah kemerdekaan, perubahan bersifat sangat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan pada kementrian pendidikan, pedagogi, dan kebudayaan agar cepat buat menyediakan serta mengusahakan pembaharuan pendidikan serta pedagogi sesuai dengan rencana pokok bisnis pendidikan (Mestoko, 1985:145). Lalu, pemerintah mengadakan acara pemberantasan buta alfabet . Program buta alfabet nir gampang dilaksanakan menggunakan aneka macam keterbatasan sumber daya, hambatan gedung sekolah serta pengajar. Kementrian PP dan K pula mengadakan usaha menambah pengajar melalui kursus selama 2 tahun. Kursus bahasa jawa, bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu niscaya(Mestoko dkk, 1985:161). Program tadi menerangkan jumlah orang yang buta alfabet seluruh Indonesia lebih kurang 32,21 juta (kurang lebih 40%), buta alfabet pada tahun 1971. Buta huruf yang dimaksud merupakan buta huruf latin (Mestoko dkk, 1985:327). Jadi, kegiatan pemberantasan buta alfabet pada pedesaan yg diprogramkan sang pemerintah buat menanggulangi nomor buta aksara di Indonesia serta buta pengetahuan dasar, tetapi pendidikan sekitar tidak berdampak dalam tempat tinggal tangga kurang bisa.

Kemerdekaan Indonesia nir menciptakan nasib orang nir sanggup terutama menurut sektor pertanian menjadi lebih baik. Pemaksaan atau perintah halus mudah timbul kembali, model yang paling terkenal menggunakan dampak yang hampir serupa misalnya cara-cara dan praktek pada jaman Jepang, bimas gotong royong yg diadakan dalam tahun 1968-1969 disebut bimas gotong royong lantaran adalah bisnis gotong royong antara pemerintah dan partikelir (asing serta nasional) untuk meyelenggarakan intensifikasi pertanian menggunakan memakai metode Bimas (Fakih, 2002:277, Mubyarto, 1987:37). Adapun tujuannya adalah buat menaikkan produksi beras dalam waktu sesingkat mungkin dengan mengenalkan bibit padi unggul baru yaitu Peta Baru (PB) lima serta PB 8.37. Pada jaman penjajahan Belanda juga pernah dilakukan cultuurstelsel, Jepang memaksakan penanaman bibit menurut Taiwan. Jadi, masyarakat dipaksakan mengikuti kemauan menurut pihak penguasa. Cara tadi lebih kurang sama menggunakan yang dilakukan sang pemerintah Indonesia menjadi cara buat membentuk panen yg lebih maksimal . Muller (1979:73) menyatakan dari penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa sebagaian besar masyarakat yang masih hidup pada kemiskinan, paling-paling hanya sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang paling minim, dan hampir nir bisa beradaptasi aktif sedangkan golongan atas hayati dalam kemewahan.

Pendidikan dalam masa Belanda, Jepang dan selesainya kemerdekaan sulit dicapai sang orang-orang menurut rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan serta diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan buat mencapai keuntungan yang aporisma. Setelah jaman kemerdekaan, warga dari rumah tangga kurang bisa terus menjadi sumber pemaksaan secara halus buat pengembangan bibit padi unggul. Pendidikan sebagai indera penguasa buat membuatkan program yg dipercaya dapat mendukung peningkatan pemasukan pemerintah.

Landasan Sejarah Pendidikan Di Masa Perjuangan Bangsa Indonesia, Masa Pembangunan Dan MasaReformasi.

A. Masa Perjuangan.

a. Zaman Kolonial Belanda

Didorong oleh kebutuhan mudah berkaitan menggunakan pekerjaan diberbagai bidang, Belanda mendirikan sekolah-sekolah buat masyarakat Indonesia menggunakan tujuan membuat pegawai-pegawai rendahan baik sebagai pegawai negeri maupun partikelir. Adapun kecenderungan pendidikan masa kolonial ini adalah:1) membiarkan terselengarakannya pendidikan islam tradisional serta membantu mendirikan madrasah Islam di Nusantara, 2) mendirikan sekolah Zending (mizionaris) yg bertujuan mengembangkan agama kristen. Adapun ciri spesial pendidikannya diantaranya: 1) dualistik diskriminatif, 2) sentralistik, tiga) tujuan pendidikan buat menghasilkan tamatan sebagai masyarakat negara Belanda kelas dua.

Kurikulum sekolah mengalami radikal dengan masuknya ilham-ilham liberal tadi yang bertujuan berbagi kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional serta sosial. Pada awalnya kurikulum ini hanya diterapkan buat anak-anak Belanda selama setengah abad ke-19. Setelah tahun 1848 dimuntahkan peraturan pemerintah yg menerangkan bahwa pemerintah lambat laun mendapat tanggung jawab yg lebih besar atas pendidikan anak-anak Indonesia menjadi hasil perdebatan di parlemen Belanda serta mencerminkan perilaku liberal yang lebih menguntungkan rakyat Indonesia. Pda tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer berjudul Hutang Kehormatan dalam majalah De Gids, Ia menganjurkan supaya pemerintah lebih memajukan kesejahterran masyarakat Indonesia. Ekspresi ini lalu dikenal menggunakan Politik Etis. Sejak dijalankannya Politik Etis ini tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dasa warsa. Pendidikan yg berorientasi Barat ini meskipun masih bersifat terbatas buat beberapa golongan saja, antara lain anak-anak Indonesia yang orang tuanta merupakan pegawai pemerintah Belanda, sudah mengakibatkan elite intelektual baru.

Golongan baru inilah yg kemudian berjuang merintis kemerdekaan melalui pendidikan. Perjuangan yang masih bersifat kedaerahan berubah menjadi perjuangan bangsa semenjak berdirinya Budi Utomo dalam tahun 1908 serta semakin meningkat menggunakan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928.

b. Zaman Kolonial Jepang

Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 yg dalam masa itu sedang terjadi Perang Dunia sebagai akibatnya berimbas pada pemerintahan Jepang yang bersifat militeristik. Dalam misinya menguasai Indonesia, Jepang banyak melakukan perubahan. Termasuk dibidang pendidikan, penyelenggaraannya ditujukan buat menghasilkan tentara yg siap memenangkan perang bagi Jepang. Selain itu, di bidang pendidikan secara luas ada beberapa segi positif dari penjajahan Jepang pada Indonesia antara lain: a) Jepang sudah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda serta menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang, b) pemakaian bahasa Indonesia secara luas diinstrusikan sang Jepang buat di pakai pada lembaga-lembaga pendidikan, pada tempat kerja-tempat kerja serta dalam pergaulan sehari-hari. Bahas Jepang menjadi bahasa kedua sedang bahasa Belanda dilarang, c) Jepang mendirikan sekolah guru dengan sistem pelatihan indoktrinasi mental ideologis, d) pembinaan anak didik dan para pemuda dilakukan menggunakan senam pagi (taiso).

c. Zaman Kemerdekaan

Meski belum mencapai suasana aman pada kehidupan pemerintahannya, akan namun pada bidang pendidikan pada awal kemerdekaan ini terus dilaksanakan dengan berpedoman pada UUD1945 pasal 31. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan pada era 1945-1950 yaitu :

1. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia mengusulkan perlunya pembaharuan pada bidang pendidikan
2. Pembentukan pendidikan masyarakat yang bertujuan menciptakan rakyat adil dan makmur berdasar pancasila.
3. Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran
4. Menetapkan kurikulum awal menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan
5. Pembaharuan kurikulum sebagai kurikulum SR 947

d. Pendidikan di Indonesia Setelah Kemerdekaan (1945-1969) 

Pendidikan dan pedagogi sampai tahun 1945 pada selenggarakan sang kentor pengajaran yang terkenal dengan nama jepang Bunkyio Kyoku serta merupakan bagian menurut kantor penyelenggara urusan pamong praja yg dianggap menggunakan Naimubu. Setelah pada proklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Indonesia yg baru di bentuk memilih Ki Hajar Dewantara, pendiri taman murid, sebagai menteri pendidikan serta pedagogi mulai 19 Agustus hingga 14 November 1945, lalu diganti oleh Mr. Dr. T.G.S.G Mulia berdasarkan lepas 14 November 1945 hingga dengan 12 Maret 1946. Tidak lama lalu Mr. Dr. T.G.S.G Mulia dig anti oleh Mohamad Syafei berdasarkan 12 Maret 1946 hingga dengan 2 Oktober 1946. Karena masa jabatan yang umumnya amat singkat, dalam dasarnya tidak banyak yang bisa diperbuat oleh para mentri tersebut.




1. Tujuan Dan Kurikulum Pendidikan 

Dalam kurun ketika 1945-1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami lima kali perubahan. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP & K), Mr. Suwandi, lepas 1 Maret 1946, tujuan pendidikan nasional dalam masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotosme. Hal ini bisa di pahami, lantaran dalam ketika itu bangsa Indonesia baru saja tanggal berdasarkan penjajah yg berlangsung ratusan tahun, serta terdapat gelagat bahwa Belanda ingin pulang menjajah Indonesia. Oleh karena itu penanaman jiwa patrionisme melalui pendidikan dianggap merupakan jawaban guna mempertahankan negara yg baru diproklamasikan.

Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami perluasan; tidak lagi semata menekan jiwa patrionisme. Dalam Undang-Undang No. 4/1950 mengenai dasar-dasar pendidikan serta pedagogi pada sekolah. “Tujuan pendidikan dan pengajaran artinya membangun insan yang cukup dan warga negara yg demokaratis secara bertanggung jawab tentang kesejahtraan masyarakat dan tanah air”.

Kurikulum sekolah dalam masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditujukan buat:
• menaikkan pencerahan bernegara dan bermasyarakat,
• mempertinggi pendidikan jasmani,
• mempertinggi pendidikan watak,
• menberikan perhatian terhafap kesenian,
• menghubungkan isi pelajaran menggunakan kehidupan sehari-hari, dan
• mengurangi pendidikan pikiran.

Menyusul meletusnya G-30 S/PKI yg gagal, maka melalui TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 mengenai Agama, Pendidikan, dan kebudayaan pada adakan perubahan pada rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu, “Membentuk manusia pancasilais sejati menurut ketentuan-ketentuan misalnya yg dikenhendaki sang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.

2. Sistem Persekolahan

Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan dalam dasarnya melanjutkan apa yg dikembangkan dalam zaman pendudukan jepang. Sistem dimaksud mencakup 3 tingkatan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi.
Pendidikan rendah adalah Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Sekolah menengah pertama yang berlangsung 3 tahun memiliki beberapa jenis, yaitu sekolah menegah pertama (Sekolah Menengah pertama) menjadi sekolah menengah pertama generik; kemudian sekolah teknik pertama (STP), kursus kerajinan negeri (KKN), sekolah dagang,sekolah kepandayan putrid (SKP) sebagai sekolah menengah pertama kejuruan; serta sekolah pengajar B (SGB) serta sekolah guru C (SGC) sebagai sekolah menengah pertama keguruan.
Sekolah menegah tinggi berlangsung 3 tahun, meliputi sekolah menengah tinggi (SMT) menjadi sekolah menengah generik, dan sekolah kejuruan berupa sekolah teknik menengah (STM), sekolah teknik (ST), sekolah pengajar kepandayan putrid (SGKP), sekolah guru A (SGA) serta kursus guru.


3. Pedidikan pada Indonesia Selama PJP I (1969-1993)

Pembangunan jangka panjang mencakup lima pelita, yaitu pelita I-V yg dimulai pada tahun 1969/1970 hingga tahun 1993/1994, atau 25 tahun. Selama kurun tadi, pendidikan Indonesia Indonesia mengalami kemajuan. Hal ini terutama pada tandai sang semakin luasnya kesempatan buat memperoleh pendidikan pada seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; meningkatnya jumblah wahana dan prasarana pendidikan yg tersedia serta tenaga yang terlibat pada pendidikan; meningkatnya mutu pendidikan dibandingkan menggunakan masa-masa sebelumnya; semakin mantapnya sistem pendidikan nasional dengan di sahkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai system pendidikan nasional bersama sejumblah peraturan pemerintah yang menyertainya.
Namun demikian, hingga berakhirnya pelita V, pendidikan nasional masi pada hadapkan dengan berbagai tantangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, tantangan yang di hadapi menyangkut pemerataan kesempatan buat mamperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar, sementara secara kualitatif tantangan yang di hadapi berkenan dengan upaya mutu pendidikan, peningkatan relefansi pendidikan menggunakan penbangunan, efektifitas serta efisiensi pendidikan.

B. Masa Pembangunan

Dalam rangka menyesuaikan segala bisnis untuk mewujudkan Manipol, melalui Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 pendidikan nasional ditinjau menjadi indera revolusi. Pendidikan harus difungsikan atau harus mempunyai Lima Dharma Bhakti Pendidikan, yaitu: (1) Membina Manusia Indonesia Baru yg berakhlak tinggi (Moral Pancasila), (dua) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenap bidang serta tingkatnya (manpower), (3) Memajukan serta berbagi kebudayaan nasional, (4) Memajukan serta membuatkan ilmu engetahuan dan teknlogi, (5) Menggerakkan serta menyadarkan semua kekuatan masyarakat buat menciptakan warga serta manusia Indonesia baru. Selanjutnya dinyatakan bahwa asas pendidikan nasional adalah Pancasila – Manipol USDEK. Dengan demikian tujuan pendidikan nasional merupakan untuk melahirkan masyarakat negara-masyarakat negara sosialis Indonesia yg susila yang bertanggung jawab atas terselenggaranya rakyat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual juga material dan berjiwa Pancasila. Dalam hal ini, moral pendidikan nasional ialah Pancasila Manipol/USDEK, dan politik pendidikannya merupakan Manifesto Politik. Selanjutnya melalui Penetapan Presiden RI No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila antra lain dirumuskan balik mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik nasional. Yang menarik pada rumusan-rumusan tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa tugas pendidikan nasional Indonesia artinya menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom.

Banyak progam pembangunan yg sudah direncanakan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana Thap Pertama (1961-1969). Rencana proyek pembangunan pada bidang pendidikan diantaranya berkenaan pengembangan pendidikan tinggi,diprioritaskannya pengembangan sekolah-sekolah kejuruan, kursus-kursus serta sebagainya. Tetapi demikian dampak pecahnya pemberontakan G-30S/PKI, maka rontoklah planning pembangunan nasional semesta berencana tadi. Setelah pemberontakan G30S/PKI bisa ditumpas, terjadi suatu keadaan peralihan rakyat Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru.

1. Pendidikan Pada Masa PJP I (Pembangunan Jangka Panjang)

Pelaksaan Pelita I PJP I dicanangkan mulai 1 April 1969, maka pada lepas 28-30 April 1969 pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar/pemikir pendidikan di Cipayung buat melakukan konferensi dalam rangka: 1) mengidentifikasi masalah-perkara pendidikan nasional, dan dua) menyusun suatu prioritas pemecahn berdasarkan berbagai maslah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya.

Didalam rumusan-rumusan kebijakan pkok pembangunan pendidikan selama PJP I masih ada beberapa kebijakan yang terus menerus dikemukakan, yaitu: 1) relevansi pendidikan, dua) pemerataan pendidikan, 3) peningkatan mutu gru atau tenaga kependidikan, 4) mutu pendidikan, dan lima) pendidikan kejuruan. Selain kebijakan utama tyersebut terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu menerima perhatian kita. Pertama, kebijakan buat menaikkan partisipasi rakyat pada pada bidang pendidikan,. Kedua, pengembangan sistem pendidikan yag efisien dan efektif. Ketiga, dirumuskan serta disahkannya UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentang “ Sistem Pendidikan Nasional” menjadi pengganti UU pendidikan usang yg telah diundangkan dari tahun 1950.

Kurikulum Pendidikan pada PJP I sudah dilakukan 3 kali perubahan kurikulum pendidikan (sekolah), yaitu dikenal menjadi: Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984. Kurikulum Pendidikan Kejuruan, dalam Pelita I selain penyempurnaan sistem sekolah kejuruan jua ditingkatkan mutu pendidikannya terutama mutu pengajar dan laboratoriumnya. Dengan dana pinjaman Bank Dunia diadakan brbagai usah buat menaikkan pendidikan teknik menengah. Beberapa STM ditingkatkan, juga membentuk apa yang disebut Sekolah Teknik Menengah Pembangunan, diadakan bengkel-bengkel latihan sentra yang dapat digunakan beberapa STM termasuk STM partikelir. Usaha perbaikan kurikulum terus menerus, baik melalui dan pinjaman berdasarkan ADB juga donasi menurut negara-negar teman.

2. Masa Reformasi

Selama Orde Baru berlansung, rezim yg berkuasa sangat leluasa melakukan hal-hal yg mereka ingunkan tanpa ada yang berani melakukan pertentangan serta perlawanan, rezim ini juga memiliki motor politik yang sangat bertenaga yaitu partai Golkar yg adalah partai terbesar saat itu. Hampir nir ada kebebasan bagi rakyat buat melakukan sesuatu, termasuk kebebasan untuk berbicara serta mengungkapkan pendapatnya.

Maraknya gerakan reformasi menyebabka tumbangnya kekuasaan orde baru. Implikasi dari insiden itu dapat dirasakan pada semua aspek kehidupan bernegara, termasuk bidang pendidikan. Dengan di berlakukannya UU No. 22/1999 serta UU No. 25/1999 maka sistem penyelengaraan pendidikan berubah ke swatantra pendidikan. Desentralisasi kekuasaan yg menitik beratkan pada partisipasi warga menuntut tersedianya tenaga-energi terampil dalam jumlah serta kualitas yg tnggi dan pemberdayaan forum-lembaga sosial di wilayah termasuk dalm bidang pendidikan. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan pada daerah akan menaruh implikasi pribadi dalam penyusunan kurikulum yang dewasa ini sangat sentalistis.

Disamping itu kesejahteraan energi kependidikan perlahan-huma semakin tinggi. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan juga diupayakan, contohnya MBS (Manajemen Berbasi Sekolah), Life Skill (Lima Ketrampilan Hidup), dan TQM (Total Quality
Manajement).

Pendidikan di Indonesia Dewasa Ini;

1. Harus belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Pada tanggal 2 mei 1994 harus belajar pendidikan dasar 9 tahun buat taraf SLTP dicanangkan. Sepuluh tahun sabelumnya, tepatnya pada tanggal dua mei 1984, Indonesia pula memulai harus belajar 6 tahun buat taraf Sekolah Dasar, bersamaan dengan pelantikan berdirinya Universitas terbuka. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2tujuan primer yang berkaitan satu sama lain. Pertama, menaikkan pemerataan kesempatan buat memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua buat menaikkan mutu sumberdaya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun.

Sasaran-sasaran harus belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pelita VI adalah, pertama, menaikkan nomor partisipasi kasar (APK) taraf SLTP sebagai 66,19% menurut keadaan padaawal pelita V yg mencapai 52,67%. Kedua, meningkatkan jumblah lulusan SD/MI yg tertampung di SLTP dan MTs sebanyak 5400.000, yaitu menurut 2,56 juta pad tahun 1993/1994 sebagai 3,10 juta pada tahun 1998/1999. Ketiga, tercapainya jumblah pengajar SD yang minimal berkualifikasi D-II sebayak 80%, pengajar SLYP berkualifikasi D-III sekitar 70%. Tantangan yg di hadapi sang program wajip belajar pendidikan dasar 9 tahun memang lebih akbar apabila dibandikan menggunakan harus belajar 6 tahun. Alasnya diantaranya, pertama, dalam waktu dimulainya wajip belajar pendidikan dasar sembilan tahun, baru skitar separuh menurut grup umur 13-15 tahun yg berada disekolah. Kedua, daya dukung berupa dana, sarana, serta tenaga yg dimiliki oleh Indonesia buat melaksanakan wajip belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak lagi sebesar dalam saat dilaksanakan harus belajar 6 tahun. Misalnya, pembangunan Sekolah Dasar dalam jumblah besar melalui inpres. Ketiga, guna menampung 6,26 juta anak usia 13-15 tahun pada SLTP dibutuhkan wahana, porto, dan energi yg nir sedikit. Sejak di mulai pada tahun 1994, program wajip belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencapai banyak kemajuan. Indikator-indikator kuantitatif yang di catat membuktikan bahwa angka partisipasi meningkat sejalan menggunakan semakin bertambahnya ruang belajar, jumblah guru, dan fasilitas belajar lainnya .

2. Pelaksanaan kurikulum 1994

Kurikulum 1994 di berlakukan secara sedikit demi sedikit mulai tahun ajaran 1994/1995. Kurikulum 1994 disusun dengan maksud supaya proses pendidikan dapat selalu menyesuakan diri menggunakan tantangan yg terus barkembang, sebagai akibatnya mutu pendidikan akan semakin meningkat. Kurikulum 1984 yg telah berjalan 10 tahun ditinjau perlu buat diperbaharui lantaran menurut hasil-hasil pengkajian, ditemikan adanya materi kurikulum yg tmpang tindih dan memerlukan penambahan. Misalnya tumpang tindih antara materi PMP, Sejarah Nasional, serta PSPB yg dalam kurikulum 1994 strukturnya lebih di sederhanakan. Disahkannya UU No dua/1989 tentang system Pendididkan Nasional yang diikuti sang banyak sekali peraturan pemerintah mempuyai implikasi dalam perlunya kurikulum pendidikan mengalami penyesuaian. Menyusul terjadinya kabar, dilakukan kembali revisi atas kurikilum 1994 dengan menata kembali struktur programnya yang lalu dikenal dengan kurikulum 1994 yang disempurnakan.

Baca Juga

• Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Di Indonesia
• Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Di Malaysia
• Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Serta Problematikanya
• Sejarah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Malaysia
• Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia
• Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia Pdf
• Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Sabah
• Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Brunei
• Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia Selepas Merdeka
• Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Filipina

3 Implikasi Landasan Sejarah Pendidikan Terhadap Pendidikan.

• Masa lampau memperjelas pemahaman kita pada masa sekarang. Sistem pendidikan yang kita terapkan masa kini merupakan output perkembangan pendidikan yang tumbuh pada sejarah pengalaman bangsa kita dalam masa lampau. Hal ini telah terbukti menggunakan adanya kemajuan perkembangan pada segala bidang, misalnya; ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial serta budaya. Berikut pembahasan tetntang akibat landasan sejarah terhadap konsep pendidikan ;
• Tujuan pendidikan diharapkan bertujuan serta bisa menyebarkan banyak sekali macam potensi peserta didik. Serta menyebarkan kepribadian mereka secara lebih serasi. Tujuan pendidikan pula diarahkan buat pengembangkan segala aspek langsung yg terdapat dalam individu peserta didik, baik pada aspek keagamaan ataupun kemandirian. Dengan mengetahui landasan sejarah pendidikan kita dapat mengetahui betapa pentingnya konsep tujuan menurut pendidikan yg seiring menggunakan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Proses Pendidikan terutama proses belajar- mengajar dan bahan ajar harus diadaptasi denagn tingkat perkembangan siswa, melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, membuatkan kemandirian dan kerjasama siwa dalam pembelajaran, menegmbangkan pelajaran dalam lintas disiplin ilmu, demokratisasi pada pendidikan, serat pengembangan ilmu serta teknologi.
• Kebudayaan nasional, Sejarah membawa perubahan kebudayaan. Dari zaman dahulu dahulu hingga waktu ini, adanya perubahan budaya lantaran pengalaman sejarah melalui penemuan baru, pertukaran budaya akibat penjajahan bangsa asing sehingga sejarah membawa imbas perubahan peradaban kebudayaan melalui peranan pendidikan.pendidikan harus jua memajukan kebudayaan nasional. Pidarta (2008:149) mengungkapkan bahwa kebudayaan nasional merupakan zenit-zenit budaya daerah serta menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya dunia.
• Inovasi-inovasi Pendidikan. Inovasi-inovasi harus berumber berdasarkan output hasil penelitian pendidikan pada indonesia, sehingga dibutuhkan dalam akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yg bercirikan indonesia.

Sumber: Dirangkum menurut berbagai sumber !
Referensi:

Ekadjati, Edi S. 1995. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Pustaka Jaya. Jakarta.

Munandar, Agus Aris. 1990. Kegiatan Keagamaan di Pawitra Gunung Suci pada Jawa Timur Abad 14—15. Tesis Magister Humaniora. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Santiko, Hariani. 1986. “Mandala (Kedwaguruan) Pada Masyarakat Majapahit,” pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, buku IIb Aspek Sosial Budaya, Cipanas, tiga—9 Maret 1986. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, page 304—18.

Winarno, Agung. 2014. Pengantar Pendidikan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Mudyahardjo, Redja. 2008. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan pada indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Pidarta, Made. 2007. Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.jakarta: Rineka Cipta.

Suardi. 2012. Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi. Jakarta Barat: PT INDEKS.

//tyarmahutasoitregb.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

//ikadekartajaya.wordpress.com/2013/09/21/landasan-sejarah-pendidikan-di-indonesia/

//dyahrochmawati08.wordpress.com/2008/11/30/landasan-historis-pendidikan-pada-indonesia/.

PENDIDIKAN KARAKTER APA MENGAPA DAN BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA DI SATUAN PENDIDIKAN

Pendidikan Karakter : Apa, Mengapa, dan Bagaimana Implementasinya di Satuan Pendidikan 

Pendidikan sesungguhnya adalah transformasi budaya, sehingga problem budaya dan karakter bangsa yang kurang baik akan menjadi sorotan tajam warga terhadap pelaksanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Sorotan itu mengenai aneka macam aspek kehidupan, tertuang dalam aneka macam goresan pena di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara pada media elektronika. Selain pada media masa, para pemuka rakyat, para pakar, dan para pengamat pendidikan, serta pengamat sosial berbicara tentang masalah budaya dan karakter bangsa pada banyak sekali lembaga seminar, baik pada taraf lokal, nasional, juga internasional. Persoalan yang timbul pada rakyat misalnya korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yg konsumtif, kehidupn politik yg nir produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di aneka macam kesempatan. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan misalnya peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan serta penerapan hukum yg lebih bertenaga. 

Alternatif lain yang poly dikemukakan buat mengatasi, paling nir mengurangi, masalah budaya serta karakter bangsa yang dibicarakan itu merupakan pendidikan. Pendidikan dianggap menjadi alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yg lebih baik. Sebagai cara lain yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan bisa mengembangkan kualitas generasi muda bangsa pada aneka macam aspek yang bisa memperkecil serta mengurangi penyebab berbagai kasus budaya dan karakter bangsa, mengapa tidak lantaran pendidikan sesungguhnya merupakan transformasi budaya. Memang diakui bahwa hasil menurut pendidikan akan terlihat dampaknya pada ketika yg nir segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang bertenaga di masyarakat dalam saat yang relatif usang sehingga menciptakan pendidikan sesungguhnya investasi jangka panjang.

Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (curriculum is the heart of education). Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), saat ini, menaruh perhatian yang lebih besar pada pendidikan budaya serta karakter bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya, bepergian kurikulum pada Indonesia menurut tahun 1947 sampai dengan tahun 2004 (sebelum KTSP) adalah:

(1) pada tahun 1947 

• Perubahan terali pendidikan dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional 

• Asas Pendidikan ditetapkan: Panca Sila 

• Baru dilaksanakan pada sekolah-sekolah tahun 1950

• Memuat 2 hal pokok: 

1. Daftar mata pelajaran; 

2. Garis-garis pedagogi 

• Mengurangi pendidikan pikiran, mengutamakan pendidikan watak, pencerahan bernegara serta bermasyarakat, mteri pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian thd kesenian serta pendidikan jasmani.

(2) Tahun 1952 : 

• Lebih merinci setiap mata pelajaran 

• Silabus lebih kentara, satu guru mengajar satu mapel 

(3) Tahun 1954 (kurikulum gaya usang):

• Tujuan Pembelajaran tidak dinyatakan secara jelas 

(4) Tahun 1962 (kurikulum gaya baru 

• Mempercepat pembangunan nasional 

• Membangun interaksi dengan bangsa-bangsa lain

• Menjalankan kebijakan luar negeri negara 

(5) Tahun 1964 

• Fokus dalam pengembangan daya, cipta, rasa, karsa, serta moral (pancawardhana)

• Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 5 gerombolan bidang studi: 

1. Moral; 

2. Kecerdasan; 

3. Emosional/artistik; 

4. Keprigelan (ketrampilan); 

5. Jasmaniah 

• Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan aktivitas fungsional praktis 

(6) Tahun 1968 

• Merupakan revisi Kurikulum 1964, yang dicitrakan sebgai produk orde usang 

• Tujuan: membentuk insan Panca Sila seutuhnya. 

• Menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: grup training Panca Sila, Pengetahuan Dasar, dan Kecakapan Khusus 

• Jumlah mata pelajaran : 9. 

• Muatan materi bersifat teoritis, tdk mengaitkan dengan perseteruan faktual di lapangan 

• Titik berat: materi apa saja yg sempurna diberikan pada anak didik di tiap jenjang pendidikan

(7) Tahun 1975 

• Menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif 

• Dipengaruhi sang konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (Management by Objective)

• Metode, materi, dan tujuan pedagogi dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI)

• Lahir istilah Satpel (Satuan pelajaran), yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan 

• Setiap satpel dirinci lagi: Tujuan Instruksional Umum, Tujuan Instruksional Khusus, Materi Pelajaran, Alat pelajaran, Kegiatan Belajar-Mengajar, serta Evaluasi 

• Banyak dikritik lantaran pengajar poly dibentuk sibuk menulis rincian berdasarkan setiap aktivitas pembelajaran 

(8) Tahun 1984 

• Mengusung process skill approach (pendekatan ketrampilan proses), dg permanen menganggap krusial faktor tujuan 

• Sering jua diklaim ‘Kurikulum 1975 yg disempurnakan’

• Siswa diposisikan menjadi subyek belajar (mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, sampai melaporkan). 

• Model pembelajaran ini diklaim CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), atau SAL (Student Active Learning). 

• Tokoh penting dibalik lahirnya Kur. 1984 merupakan Prof. Conny R. Semiawan (Kepala Puskur1980-1986), pula Rektor IKIP Jakarta (1984-1992).

• Konsep CBSA yang indah secara teori dan indah hasilnya ketika di sekolah-sekolah yang dujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi ketika dilaksanakan secara nasional.

• Yang menonjol hanyalah kegaduhan saat diskusi, dan di sana-sini ada tempelan gambar-gambar , pengajar tidak lagi mengajar contoh ceramah. 

• Banyak bermunculan penolakan thd CBSA

(9) Tahun 1994 Suplemen tqhun 1999 

• Merupakan upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya (Kur. 1975 & Kur. 1984), yaitu pendekatan tujuan dan proses.

• Banyak mendapatkan kritik lantaran beban belajar anak didik terlalu berat, dari muatan nasional hingga muatan lokal. 

• Berbagai kepentingan grup-kelompok masyarakat mendesakkan agar info-berita tertentu masuk dalam kurikulum. 

• Menjelma menjadi kurikulum super padat 

• Diterbitkan Suplemen Kurikulum 1999, berisi pengaturan pada materi yg di Kur. 1994 diserahkan pengurutannya kepada para guru

(10) Tahun 2004 

• Juga dikenal menggunakan KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi).

• Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apa yang mesti dicapai. 

• Muncul kerancuan apabila dikaitkan dengan indera ukur kompetensi anak didik, yaitu ujian!, baik yang berupa ujian nasional maupun ujian akhir sekolah menggunakan soal pilihan ganda. 

• Mestinya lebih poly pada praktek serta soal uraian terbuka buat mengukur tingkat kompetensi anak didik.

• Banyak pengajar juga belum memahami esensi menurut KBK

• Sampai akhirnya diganti, Kurikulum 2004 masih dalam tingkat uji coba 

(11)KTSP 

• Ditinjau dari segi isi dan proses pencapaian taget kompetensi pelajaran oleh anak didik dan teknis penilaiannya tidaklah (banyak) berbeda dengan Kurikulum 2004. 

• Perbedaan dengan Kurikulum 2004 yang paling tampak adalah bahwa guru lebih diberikan kebebasan utk merencanakan pembelajaran sinkron dg kondisi murid dan syarat sekolah berada. 

• Pemerintah- dalam hal ini Depdiknas, hanya tetapkan kerangka dasar, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran. 

• Selebihnya, (indikator, materi, juga penilaiannya) diserahkan pada para guru & satuan pendidikan pada bawah koordinasi serta pengawasan pemerintah kab./kota. 

Uraian di atas menampakan bahwa penyusunan KTSP sebagai landasan pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan yg bisa merespon pendidikan sebagai transformasi budaya yang pada akhirnya membuat luaran pendidikan yang beriptek dan berimtaq dapat tewujud dengan cataan asal daya manusia pengelolah satuan pendidikan mempunyai kualitas yg memadai.

Pengawas sekolah yang merupakan Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab serta kewenangan buat melaksanakan aktivitas pengawasan akademik dan manajerial dalam satuan pendidikan (Permenpan serta RB no. 21 Th 2010). Oleh sebab itu maka pengawas sekolah memegang kiprah yg stragis untuk membantu satuan pendidikan pada pengelolaan buat mewujudkan luaran satuan pendidikan yg berkarakter. Olehyang itu bagaimana implementasi pendidikan karatek bangsa kedalam KTSP 

Pengertian Pendidikan Budaya serta Karakter Bangsa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi serta tujuan pendidikan nasional yang harus dipakai dalam mengembangkan upaya pendidikan pada Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas mengungkapkan, “Pendidikan nasional berfungsi berbagi serta membentuk tabiat dan peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, dan sebagai rakyat negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu adalah rumusan tentang kualitas insan Indonesia yg wajib dikembangkan sang setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya serta karakter bangsa.

Untuk mendapatkan wawasan tentang arti pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu dikemukakan pengertian kata budaya, karakter bangsa, serta pendidikan. Pengertian yg dikemukakan pada sini dikemukakan secara teknis serta digunakan dalam membuatkan panduan ini. Pengajar-guru Antropologi, Pendidikan Kewarganegaraan, dan mata pelajaran lain, yang kata-istilah itu sebagai pokok bahasan dalam mata pelajaran terkait, permanen mempunyai kebebasan sepenuhnya membahas serta berargumentasi mengenai kata-istilah tadi secara akademik.

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, kebiasaan, dan keyakinan (belief) insan yang didapatkan rakyat. Sistem berpikir, nilai, moral, kebiasaan, serta keyakinan itu merupakan hasil berdasarkan hubungan manusia menggunakan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan pada kehidupan manusia dan membuat sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan , sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia menjadi makhluk sosial sebagai produsen sistem berpikir, nilai, moral, kebiasaan, serta keyakinan; akan namun juga pada hubungan dengan sesama insan serta alam kehidupan, manusia diatur sang sistem berpikir, nilai, moral, kebiasaan, dan keyakinan yg sudah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yg berkembang sesungguhnya merupakan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem agama, ilmu, teknologi, dan seni. Pendidikan adalah upaya bersiklus dalam mengembangkan potensi siswa, sebagai akibatnya mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yg diwariskan masyarakatnya dan menyebarkan warisan tersebut ke arah yg sesuai buat kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi aneka macam kebajikan (virtues) yang diyakini dan dipakai sebagai landasan buat cara pandang, berpikir, bersikap, serta bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, serta kebiasaan, seperti amanah, berani bertindak, dapat dipercaya, serta hormat pada orang lain. Interaksi seseorang menggunakan orang lain menumbuhkan karakter rakyat dan karakter bangsa. Oleh karenanya, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hayati pada ligkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya bisa dilakukan dalam lingkungan sosial serta budaya yg berangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya bisa dilakukan pada suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya masyarakat, serta budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa merupakan Pancasila; jadi pendidikan budaya serta karakter bangsa haruslah menurut nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya serta karakter bangsa merupakan berbagi nilai-nilai Pancasila pada diri siswa melalui pendidikan hati, otak, serta fisik. 

Pendidikan merupakan suatu bisnis yang sadar serta sistematis dalam membuatkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu bisnis warga serta bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan rakyat serta bangsa yang lebih baik pada masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya serta karakter yang telah dimiliki masyarakat serta bangsa. Oleh karenanya, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda serta juga proses pengembangan budaya serta karakter bangsa buat peningkatan kualitas kehidupan warga dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif siswa membuatkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, serta penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka pada bergaul pada masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, dan membuatkan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa pada masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yg sesuai, serta metode belajar dan pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah bisnis beserta sekolah; oleh karena itu harus dilakukan secara bersama oleh seluruh guru dan pemimpin sekolah, melalui seluruh mata pelajaran, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan berdasarkan budaya sekolah.

Landasan Pedagogis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Pendidikan adalah suatu upaya sadar buat membuatkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan berdasarkan lingkungan siswa berada, terutama dari lingkungan budayanya, lantaran peserta didik hidup tidak terpishkan dalam lingkungannya dan bertindak sinkron menggunakan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yg nir dilandasi oleh prinsip itu akan mengakibatkan siswa tercerabut berdasarkan akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka nir akan mengenal budayanya dengan baik sehingga beliau menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain sebagai orang asing, yg lebih mengkhawatirkan merupakan dia sebagai orang yang nir menyukai budayanya.

Budaya, yg mengakibatkan peserta didik tumbuh serta berkembang, dimulai berdasarkan budaya pada lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yg lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yg dianut sang ummat manusia. Jika peserta didik menjadi asing berdasarkan budaya terdekat maka beliau nir mengenal menggunakan baik budaya bangsa serta dia nir mengenal dirinya menjadi anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap impak budaya luar serta bahkan cenderung buat mendapat budaya luar tanpa proses pertimbangan (valueing). Kecenderungan itu terjadi karena beliau nir memiliki kebiasaan serta nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (valueing). 

Semakin kuat seorang mempunyai dasar pertimbangan, semakin kuat juga kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat negara yg baik. Pada titik kulminasinya, kebiasaan dan nilai budaya secara kolektif pada taraf makro akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi masyarakat negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, serta cara menuntaskan perkara sinkron dengan kebiasaan serta nilai ciri ke-Indonesiaannya. Hal ini sesuai menggunakan fungsi utama pendidikan yg diamanatkan dalam UU Sisdiknas, “mengembangkan kemampuan dan menciptakan watak serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, aturan dasar yg mengatur pendidikan nasional (Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Sisdiknas) telah memberikan landasan yg kokoh buat berbagi keseluruhan potensi diri seorang sebagai anggota rakyat serta bangsa.

Pendidikan merupakan suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai serta prestasi itu merupakan pujian bangsa serta berakibat bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga mempunyai fungsi untuk menyebarkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu sebagai nilai-nilai budaya bangsa yg sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yg akan datang, serta berbagi prestasi baru yang sebagai karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya serta karakter bangsa adalah inti menurut suatu proses pendidikan. 

Proses pengembangan nilai-nilai yang sebagai landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan yg terintegrasi disetiap mata pelajaran yg ada pada satuan pendidikan sehingga wajib ditegaskan implentasinya pada kurikulum taraf satuan pendidikan yg selanjutnya dituangkan dalam silabus serta rencana palaksanaan pembelajaran disetiap mata pelajaran. Pendidikan budaya serta karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang sebagai nilai dasar budaya serta karakter bangsa. Kebajikan yg sebagai atribut suatu karakter dalam dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yg asal menurut etos atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, serta nilai-nilai yg terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. 

Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Fungsi pendidikan budaya serta karakter bangsa adalah:

1. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik buat menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi siswa yg telah memiliki perilaku dan perilaku yang mencerminkan budaya serta karakter bangsa; 

2. Pemugaran: memperkuat peran pendidikan nasional buat bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan

3. Penyaring: buat menyaring budaya bangsa sendiri serta budaya bangsa lain yg tidak sesuai menggunakan nilai-nilai budaya serta karakter bangsa yg bermartabat.

Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Tujuan pendidikan budaya serta karakter bangsa adalah:

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai insan dan warganegara yg memiliki nilai-nilai budaya serta karakter bangsa;

2. Menyebarkan norma dan konduite peserta didik yang terpuji dan sejalan menggunakan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;

4. Berbagi kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan

5. Berbagi lingkungan kehidupan sekolah menjadi lingkungan belajar yg aman, amanah, penuh kreativitas serta persahabatan, dan menggunakan rasa kebangsaan yg tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai-nilai yang dikembangkan pada pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut adalah.

1. Agama: rakyat Indonesia adalah rakyat beragama. Oleh karenanya, kehidupan individu, warga , serta bangsa selalu didasari pada ajaran kepercayaan serta kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yg asal menurut agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya serta karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yg berasal berdasarkan agama.

2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan serta kenegaraan yg disebut Pancasila. Pancasila masih ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yg masih ada pada UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai rakyat negara yg lebih baik, yaitu rakyat negara yang mempunyai kemampuan, kemauan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya sebagai rakyat negara.

3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak terdapat manusia yang hidup bermasyarakat yg nir didasari oleh nilai-nilai budaya yg diakui rakyat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar pada anugerah makna terhadap suatu konsep dan arti pada komunikasi antaranggota warga itu. Posisi budaya yg demikian krusial pada kehidupan rakyat mengharuskan budaya menjadi asal nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang wajib dimiliki setiap masyarakat negara Indonesia, dikembangkan sang aneka macam satuan pendidikan pada aneka macam jenjang serta jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat banyak sekali nilai humanisme yang wajib dimiliki rakyat negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional merupakan asal yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya serta karakter bangsa. 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai buat pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai ini dia. 

Tabel Nilai serta Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya serta Karakter Bangsa

NILAI

DESKRIPSI

1. Religius

Sikap dan konduite yang patuh pada melaksanakan ajaran agama  yg dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah kepercayaan lain, serta hidup rukun menggunakan pemeluk kepercayaan lain.

2. Jujur

Perilaku yang berdasarkan pada upaya berakibat dirinya menjadi orang yang selalu bonafide dalam perkataan, tindakan, serta pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan  tindakan yg menghargai disparitas agama, suku, etnis, pendapat, perilaku, serta tindakan orang lain yang tidak selaras berdasarkan dirinya.

4. Disiplin

Tindakan yg memperlihatkan perilaku tertib serta patuh pada berbagai ketentuan serta peraturan.

5. Kerja Keras

Perilaku yg memberitahuakn upaya sungguh-benar-benar pada mengatasi aneka macam hambatan belajar dan tugas, dan merampungkan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu buat menghasilkan cara atau hasil baru berdasarkan  sesuatu yg telah dimiliki.

7. Mandiri

Sikap serta perilaku yang nir mudah tergantung dalam orang lain dalam merampungkan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, serta bertindak yg menilai sama  hak dan kewajiban dirinya serta orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya buat mengetahui lebih mendalam dan meluas berdasarkan sesuatu yang dipelajarinya, dicermati, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yg menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri serta kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yg menerangkan kesetiaan, kepedulian, serta penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

12. Menghargai Prestasi

Sikap serta tindakan yg mendorong dirinya buat membuat sesuatu yang bermanfaat bagi warga , serta mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/

       Komuniktif

Tindakan yang menunjukkan rasa bahagia berbicara, bergaul, serta bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai

Sikap, perkataan, dan tindakan yg menyebabkan orang lain merasa bahagia dan kondusif atas kehadiran dirinya.

15.  Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan ketika buat membaca berbagai bacaan yg memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan dalam lingkungan alam pada sekitarnya, dan membuatkan upaya-upaya buat memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi.

17. Peduli Sosial

Sikap serta tindakan yang selalu ingin memberi donasi dalam orang lain dan rakyat yang membutuhkan.

18. Tanggung-jawab

Sikap serta perilaku seorang buat melaksanakan tugas serta kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial serta budaya), negara serta Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip serta Pendekatan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Pada prinsipnya, pengembangan budaya serta karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan namun terintegrasi ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran, pengembangan diri, serta budaya sekolah. Oleh karena itu, guru serta sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yg dikembangkan pada pendidikan budaya dan karakter bangsa ke pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus serta Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. 

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan supaya siswa mengenal serta mendapat nilai-nilai budaya serta karakter bangsa sebagai milik mereka serta bertanggung jawab atas keputusan yg diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, memilih pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai menggunakan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk menyebarkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas sosial serta mendorong peserta didik buat melihat diri sendiri menjadi makhluk sosial. 

Berikut prinsip-prinsip yg dipakai dalam pengembangan pendidikan budaya serta karakter bangsa. 

1. Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal siswa masuk hingga terselesaikan berdasarkan suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama serta berlangsung paling nir sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada SMA adalah kelanjutan dari proses yang sudah terjadi selama 9 tahun.

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, serta budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, serta pada setiap kegiatan kurikuler serta ekstrakurikuler. Gambar 1 berikut ini menerangkan pengembangan nilai-nilai melalui jalur-jalur itu :

Gambar Pengembangan Nilai-nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Pengembangan nilai budaya serta karakter bangsa melalui berbagai mata pelajaran yg sudah ditetapkan dalam Standar Isi (SI), digambarkan menjadi berikut ini.

Gambar Pengembangan Nilai Budaya dan Karakter Bangsa melalui Setiap Mata Pelajaran

3. Nilai nir diajarkan akan tetapi dikembangkan; mengandung makna bahwa materi nilai budaya serta karakter bangsa bukanlah materi ajar biasa; adalah, nilai-nilai itu nir dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan misalnya halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun kabar seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani serta kesehatan, seni, dan ketrampilan.

Materi pelajaran biasa digunakan menjadi bahan atau media untuk berbagi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengajar tidak perlu mengganti pokok bahasan yg sudah ada, tetapi memakai materi utama bahasan itu buat menyebarkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Juga, guru nir wajib mengembangkan proses belajar khusus buat menyebarkan nilai. Suatu hal yg selalu wajib diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat dipakai untuk menyebarkan kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai budaya serta karakter bangsa tidak ditanyakan pada ulangan ataupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian berdasarkan suatu nilai yang sedang mereka tumbuhkan dalam diri mereka. Mereka tidak boleh berada dalam posisi nir tahu dan nir paham makna nilai itu.

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya serta karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan sang guru. Pengajar menerapkan prinsip ”tut wuri handayani” dalam setiap konduite yg ditunjukkan siswa. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan pada suasana belajar yang menimbulkan rasa bahagia serta tidak indoktrinatif.

Diawali menggunakan perkenalan terhadap pengertian nilai yg dikembangkan maka pengajar menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan tanpa pengajar berkata kepada siswa bahwa mereka harus aktif, tapi pengajar merencanakan aktivitas belajar yang mengakibatkan siswa aktif merumuskan pertanyaan, mencari asal kabar, dan mengumpulkan kabar dari sumber, memasak kabar yg telah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan output rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter dalam diri mereka melalui aneka macam kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, serta tugas-tugas pada luar sekolah.

Perencanaan Pengembangan Pendidikan Budaya serta Karakter Bangsa

Perencanaan serta aplikasi pendidikan budaya serta karakter bangsa dilakukan sang kepala sekolah, pengajar, tenaga kependidikan (konselor) secara beserta-sama menjadi suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum melalui hal-hal ini dia.

1. Program Pengembangan Diri

Dalam acara pengembngan diri, perencanaan dan aplikasi pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke pada kegiatan sehari-hari sekolah yaitu melalui hal-hal berikut.

a. Kegiatan rutin sekolah

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus serta konsisten setiap waktu. Contoh kegiatan ini adalah upacara dalam hari akbar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah beserta atau shalat beserta setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa ketika mulai serta terselesaikan pelajaran, mengucap salam bila bertemu pengajar, energi kependidikan, atau teman.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yg dilakukan secara impulsif pada ketika itu juga. Kegiatan ini dilakukan umumnya pada waktu pengajar serta tenaga kependidikan yg lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik berdasarkan peserta didik yg harus dikoreksi pada saat itu jua. Apabila guru mengetahui adanya konduite serta sikap yang kurang baik maka dalam ketika itu juga guru wajib melakukan koreksi sebagai akibatnya siswa nir akan melakukan tindakan yg buruk itu. Contoh kegiatan itu: membuang sampah nir pada tempatnya, berteriak-teriak sebagai akibatnya mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak senonoh.

Kegiatan impulsif berlaku buat konduite dan perilaku siswa yg jelek dan yg baik sebagai akibatnya perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi konduite teman yg tidak terpuji.

c. Keteladanan

Keteladanan adalah perilaku serta perilaku guru dan energi kependidikan yang lain pada menaruh contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diperlukan menjadi panutan bagi peserta didik buat mencontohnya. Jika pengajar serta tenaga kependidikan yg lain menghendaki supaya siswa berperilaku dan bersikap sinkron dengan nilai-nilai budaya serta karakter bangsa maka pengajar dan tenaga kependidikan yg lain adalah orang yg pertama serta primer memberikan contoh berperilaku serta bersikap sesuai menggunakan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian rapi, tiba tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap siswa, jujur, menjaga kebersihan.

d. Pengkondisian

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya serta karakter bangsa maka sekolah wajib dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Misalnya, toilet yg selalu bersih, bak sampah terdapat pada banyak sekali tempat serta selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi serta alat belajar ditempatkan teratur.

2. Pengintegrasian pada mata pelajaran

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakater bangsa diintegrasikan pada setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan pada silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui cara-cara ini dia:

a. Menelaah Standar Komptensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Standar Isi (SI) buat memilih apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yg tercantum itu telah tercakup di dalamnya;

b. Memakai tabel 1 yg memberitahuakn keterkaitan antara SK serta KD dengan nilai dan indikator buat menentukan nilai yg akan dikembangkan;

c. Mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam tabel 1 itu ke dalam silabus; 

d. Mencantumkan nilai-nilai yg telah tertera dalam silabus ke pada RPP; 

e. Mengembangkan proses pembelajaran siswa secara aktif yg memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya pada perilaku yang sesuai; dan memberikan donasi pada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai juga buat menunjukkannya dalam konduite.

3. Budaya Sekolah

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, aktivitas kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses merogoh keputusan, kebijakan juga interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat siswa berinteraksi dengan sesamanya, guru menggunakan guru, konselor menggunakan sesamanya, pegawai administrasi menggunakan sesamanya, serta antaranggota grup masyarakat sekolah. Interaksi internal gerombolan dan antarkelompok terikat oleh banyak sekali aturan, norma, moral dan etika beserta yang berlaku pada suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan pada budaya sekolah.

Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan budaya serta karakter bangsa dalam budaya sekolah meliputi kegiatan-aktivitas yang dilakukan kepala sekolah, pengajar, konselor, energi administrasi saat berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

Pengembangan Proses Pembelajaran

Pembelajaran pendidikan budaya serta karakter bangsa memakai pendekatan proses belajar peserta didik secara aktif dan berpusat dalam anak; dilakukan melalui aneka macam aktivitas pada kelas, sekolah, dan masyarakat.

1. Kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau aktivitas yang didesain sedemikian rupa. Setiap aktivitas belajar menyebarkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan aktivitas belajar spesifik buat mengembangkan nilai-nilai dalam pendidikan budaya serta karakter bangsa. Meskipun demikian, untuk pengembangan nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, amanah, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, serta gemar membaca bisa melalui aktivitas belajar yang biasa dilakukan guru. Untuk pegembangan beberapa nilai lain seperti peduli sosial, peduli lingkungan, rasa ingin memahami, dan kreatif memerlukan upaya pengkondisian sehingga peserta didik memiliki kesempatan buat memunculkan perilaku yang menampakan nilai-nilai itu.

2. Sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yg diikuti semua siswa, guru, ketua sekolah, serta energi administrasi pada sekolah itu, direncanakan semenjak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke Kalender Akademik serta yg dilakukan sehari-hari menjadi bagian berdasarkan budaya sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke pada program sekolah merupakan lomba vocal group antarkelas tentang lagu-lagu bertema cinta tanah air, pagelaran seni, lomba pidato bertema budaya serta karakter bangsa, pagelaran bertema budaya serta karakter bangsa, lomba olah raga antarkelas, lomba kesenian antarkelas, pameran output karya peserta didik bertema budaya serta karakter bangsa, pameran foto hasil karya siswa bertema budaya serta karakter bangsa, lomba menciptakan goresan pena, lomba mengarang lagu, melakukan wawancara kepada tokoh yang berkaitan menggunakan budaya serta karakter bangsa, mengundang banyak sekali narasumber buat berdiskusi, gelar wicara, atau berceramah yang herbi budaya dan karakter bangsa.

3. Luar sekolah, melalui aktivitas ekstrakurikuler serta kegiatan lain yg diikuti sang semua atau sebagian siswa, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik. Misalnya, kunjungan ke loka-loka yg menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menumbuhkan semangat kebangsaan, melakukan pengabdian warga buat menumbuhkan kepedulian serta kesetiakawanan sosial (membantu mereka yang tertimpa musibah banjir, memperbaiki atau membersihkan loka-tempat umum, membantu membersihkan atau mengatur barang di tempat ibadah tertentu).

Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya serta karakter didasarkan pada indikator. Sebagai model, indikator buat nilai amanah pada suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan menggunakan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang ditinjau, diamati, dipelajari, atau dirasakan” maka pengajar mengamati (melalui aneka macam cara) apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu amanah mewakili perasaan dirinya. Mungkin saja peserta didik menyatakan perasaannya itu secara ekspresi tetapi dapat juga dilakukan secara tertulis atau bahkan dengan bahasa tubuh. Perasaan yang dinyatakan itu mungkin saja mempunyai gradasi menurut perasaan yg tidak berbeda dengan perasaan generik teman sekelasnya hingga bahkan kepada yg bertentangan dengan perasaan generik teman sekelasnya.

Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap waktu guru berada di kelas atau di sekolah. Model anecdotal record (catatan yang dibuat pengajar saat melihat adanya konduite yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu bisa dipakai guru. Selain itu, pengajar bisa pula menaruh tugas yg berisikan suatu dilema atau peristiwa yg menaruh kesempatan pada peserta didik buat memperlihatkan nilai yang dimilikinya. Sebagai model, peserta didik dimintakan menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, memberikan donasi terhadap orang kikir, atau hal-hal lain yang bersifat bukan kontroversial hingga pada hal yang dapat mengundang permasalahan dalam dirinya.