PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

Pengertian Pendapatan Nasional 
Kerangka Analisis Ekonomi Makro 
Aspek utama kerangka analisa ekonomi makro antara lain “apa” yang disebut aktivitas ekonomi makro, “di mana” kegiatan ekonomi makro dilakukan, serta aspek mengenai “siapa” pelaku-pelakunya. Analisa ekonomi makro akan menunjukkan kepada kita kegiatan ekonomi nasional secara lebih menyeluruh, dimana kita bisa melihat pasar-pasar barang atau jasa lainnya menjadi satu pasar besar . 

Ekonomi makro nir hanya menilik satu pasar saja. Namun, perekonomian nasional akan kita lihat sebagai suatu sistem yg terdiri dari empat pasar besar yang saling bekerjasama antara satu sama lainnya, yaitu:
a. Pasar Barang
b. Pasar Uang
c. Pasar Tenaga Kerja
d. Pasar Luar Negeri

Pengertian pasar dalam teori ekonomi mikro bisa digambarkan sebagai pertemuan antara permintaan (demand) serta penawaran (supply). Permintaan (total menurut rakyat) barang-barang dan jasa-jasa akan bertemu dengan semua barang-barang serta jasa-jasa yang diproduksikan (ditawarkan) sang seluruh penghasil di pasar barang (warga ) dalam suatu periode. Sedangkan permintaan warga terhadap uang akan bertemu menggunakan jumlah uang yg beredar di pasar uang. 

Permintaan total terhadap tenaga kerja dari sektor dunia bisnis serta pemerintah bertemu menggunakan jumlah angkatan kerja yg tersedia pada saat tadi pada pasar tenaga kerja. Di pasar luar negeri, permintaan global terhadap output ekspor kita bertemu menggunakan penawaran dari output-output tersebut yang sanggup disediakan oleh eksportir-eksportir kita; dan dalam sisi lain, permintaan negara kita akan barang-barang impor bertemu menggunakan penawaran barang-barang tadi oleh pihak luar negeri.

Pengertian pasar pada teori ekonomi mikro tidak terlepas dari 2 aspek yaitu harga serta kuantitas. Hal ini jua berlaku pada masing-masing pasar “makro” yang akan kita pelajari. Kita akan selalu menjumpai dua aspek primer pasar, yaitu apa yang terjadi dengan harga (P) serta kuantitas yg di-transaksi-kan (Q). Pemahaman terhadap dua aspek tadi akan membantu mengetahui tinggi rendahnya taraf inflasi serta naik turunnya GDP.

A. Alur Perputaran Ekonomi
1. Perekonomian Dua Sektor
Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga serta perusahaan. Sektor tempat tinggal tangga adalah pemilik faktor produksi yang nantinya diperlukan oleh sektor perusahaan. Berikut merupakan diagram alur perputaran ekonomi dua sektor.

Diagram Aliran Melingkar Perekonomian Dua Sektor

Bagian Atas menunjukkan aliran faktor produksi yang dari berdasarkan tempat tinggal tangga dipakai perusahaan dalam kegiatan produksi menggunakan memberikan imbalan yang menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Bagian bawah menunjukkan genre barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yg akan dikonsumsi rumah tangga. Untuk itu, tempat tinggal tangga akan membayar perusahaan atas barang dan jasa yg dikonsumsi tersebut. Tetapi jika rumah tangga membelanjakan seluruh pendapatannya maka perekonomian akan seimbang lantaran antara pengeluaran dan pendapatan sama. Apabila sektor rumah tangga tetapkan buat menabung sebagian pendapatannya, maka keseimbangan akan terjadi apabila forum keuangan menyalurkan tabungan ke perusahaan pada bentuk investasi.

2. Perekonomian Tiga Sektor
Perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian makro yang hanya melibatkan tiga sektor ekonomi (pendekatan pengeluaran) yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Pengeluaran sektor tempat tinggal tangga dianggap pengeluaran konsumsi, sektor perusahaan diklaim pengeluaran investasi, dan sektor pemerintah diklaim pengeluaran pemerintah.

Diagram Aliran Melingkar Perekonomian Tiga Sektor

Pada perekonomian tiga sektor, tempat tinggal tangga nir hanya memakai pendapatan buat konsumsi serta menabung tetapi pula membayar pajak kepada pemerintah. Keseimbangan perekonomian akan terjadi apabila investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama besarnya dengan tabungan ditambah menggunakan pajak.

3. Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah salah satu konsep dan variabep penting dalam Ilmu Ekonomi Makro. Istilah lain yang seringkali diartikan mempunyai pengertian yang yg sama dengan pendapatan nasional merupakan Gross Domestic Bruto (GDP). GDP sendiri adalah galat satu konsep dalam perhitungan pendapatan nasional. 

GDP merupakan nilai seluruh hasil atau produk pada perekonomia suatu Negara. GDP pula adalah nilai uang berdasar harga pasar berdasarkan seluruh barang-barang serta jasa-jasa yg diproduksikan selama suatu periode umumnya satu tahun. Perhitungan atau pengukuran aktivitas ekonomi bisa menaruh beberapa manfaat, antara lain: (1) kita bisa mengukur tingkat produksi suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya, (2) kita dapat mengetahui arah pertumbuhan ekonomi suatu Negara dengan membandingkan pendapatan nasional sepanjang periode ketika eksklusif, (tiga) pendapatan nasional adalah dasar bagi perumusan kebijakan makro pemerintah.

4. Teknik Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional sebagai salah satu indikator penting buat melihat prestasi suatu perekonomian bisa dihitung dengan 3 (3) metode perhitungan pendapatan nasional. Tiga macam metode perhitungan pendapatan nasional :
1. Pendekatan produksi (production approach)
2. Pendekatan pendapatan (income approach)
3. Pendekatan pengeluaran (expenditure approach)

1) Pendekatan Produksi (Production Approach)
Metode ini dilakukan dengan cara perhitungan dan jumlah nilai (nilai = harga dikalikan menggunakan jumlah barang dan jasa yg dihasilkan) oleh rakyat buat suatu perekonomian atau negara dalam periode tertentu. Metode ini mempunyai kelemahan berupa double counting (perhitungan benda) perhitungan benda ini terjadi jika beberapa output menurut suatu jenis usaha ditentukan input bisnis lain.

Solusi buat menghindari menghindari double counting adalah dengan dua cara, yaitu : (1) perhitungan metode produksi hanya menghitung nilai akhir saja (final goods), atau (2) menghitung jumlah nilai tambah suatu produk (value added). Nilai akhir suatu barang adalah nilai barang yg siap dikonsumsi oleh konsumen akhir. Nilai tambah suatu produk adalah selisih antara nilai suatu barang dengan porto yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tadi, termasuk nilai bahan baku yg dipakai. Contoh perhitungan metode produksi dapat dipandang di Tabel 

Tabel Perhitungan Pendapatan Nasional Metode Produksi

Hasil

Nilai akhir

Nilai Tambah

Produsen I
Kapas
225
225
Produsen II
Benang
460
235
Produsen III
Kain
840
380
Produsen IV
Pakaian jadi
1.300
460

Jumlah Nilai Tambah
1.300
Sumber: Angka Hipotesis

2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh seluruh pelaku ekonomi (faktor produksi) serta kegiatan ekonominya pada suatu masyarakat atau Negara pada periode tertentu. Pendapatan yang diterima sang pelaku ekonomi diantaranya : 
a. Sewa 
b. Upah
c. Bunga
d. Keuntungan (kewirausahaan)

Contoh perhitungan pendapatan nasional metode pendapatan (Income Approach) dapat dipandang pada Tabel

Tabel Perhitungan Pendapatan Nasional Metode Pendapatan
Penghasilan dari

Nilai

Kompensasi kepada pegawai
2.600
Bunga
1.000
Sewa
230
Laba perusahaan
210
Pendapatan berdasarkan kekayaan
66

Rp4.106
Sumber: Angka Hipotesis

3) Pendekatan pengeluaran
Metode ini dilakukan menggunakan menjumlahkan semua pengeluaran yg dilakukan semua pelaku ekonomi (sektoral). Pengeluaran pelaku ekonomi atau sektor-sektor mencakup:
1. Sektor tempat tinggal tangga
2. Perusahaan 
3. Pemerintahan
4. Luar negeri

Angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini memperlihatkan produk nasional bruto. Tabel  menampakan model metode pengeluaran.

Tabel Perhitungan Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran
Jenis Pengeluaran

Nilai

Pengeluaran konsumsi
3500
Investasi
1250
Pengeluaran pemerintah
1000
Ekspor netto (X-M)
50
Pendapatan Nasional

5800
Sumber: Angka Hipotesis

5. Pertumbuhan Ekonomi
Analisis ekonomi makro memaknai kata pertumbuhan ekonomi pada 2 sisi yg tidak sinkron. Istilah pertumbuhan ekonomi dapat digunakan buat mendeskripsikan bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi serta mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Makna lain kata pertumbuhan ekonomi bertujuan buat menggambarkan tentang perkara ekonomi yang dihadapi pada jangka panjang. 

Masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yg dihadapi suatu negara bisa dibedakan menjadi tiga aspek. Aspek pertama dari perkara pertumbuhan itu bersumber menurut perbedaan di antara tingkat pertumbuhan potensial yg dapat dicapai, serta tingkat pertumbuhan yang seharusnya tercapai. Aspek ke 2 mengenai masalah pertumbuhan ekonomi merupakan mempertinggi potensi pertumbuhan itu sendiri. Adakalanya pertambahan potensial berdasarkan kemampuan menghasilkan pendapatan nasionak adalah nir mencukupi buat masalah ekonomi yang dihadapi. Aspek yang ketiga tentang perkara pertumbuhan ekonomi merupakan mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku menurut satu tahun ke tahun lainnya.

Teori pertumbuhan ekonomi sudah mengalami perkembangan berdasarkan pandangan klasik, neoklasik, serta modern. Teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan klasik sendiri merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa pemikir ekonomi, antara lain, Adam Smith, Schumpeter, serta Harrod-Domar. 

Adam Smith melalui bukunya yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,” mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya pada pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangannya yg primer merupakan (1) peranan sistem bebas, (2) perluasan pasar, dan (3) spesialisasi serta kemajuan teknologi. Smith beropini bahwa sistem mekanisme pasar (peranan system pasar bebas) akan mewujudkan kegiatan ekonomi yg efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh . Oleh sebab itu Smith merasa pemerintah nir perlu melakukan kegiatan ekonomi yang membentuk barang serta jasa

Adam smith pula mengemukakan pentingnya ekspansi pasar. Perusahaan-perusaahan melakukan kegiatan menghasilkan dengan tujuan buat menjualnya kepada rakyat dan mencari untung. Oleh karenanya, semakin luas pasar barang dan jasa, makan semakin tinggi taraf produksi serta taraf kegiatan ekonomi. Selain itu, Smith menekankan pasar luar negeri dalam berbagi kegiatan di pada negeri. Pandangan selanjutnya menurut Smith adalah ekspansi pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yg digalakan akan memungkinkan dilakukannya spesialisasi pada kegiatan ekonomi. Selanjutnya, spesialisasi dan ekspansi kegiatan ekonomi akan memacu perkembangan teknolologi sehingga produktivitas meningkat.

6. Inflasi
Inflasi adalah kesamaan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga menurut satu atau 2 barang saja nir dapat sebut inflasi, kecuali bila kenaikan harga barang tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian akbar dari harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan kenaikan yg terus menerus perlu diperhatikan. Kenaikan harga-harga yg terjadi secara musiman, misalnya menjelang hari-hari besar , atau yang terjadi sekali saja serta tidak memiliki efek lanjutan tidak bisa dianggap menjadi inflasi. 

Penggolongan Inflasi 
Inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa macam sinkron dengan kriteria serta tujuan yang kita inginkan. Pengolongan bisa dilakukan dari kriteria taraf keparahan inflasi, penyebab terjadinya inflasi, atau asal sumber inflasi. 

Penggolongan dari tingkat keparahan bisa bedakan sebagai: 
1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Penentuan taraf keparahan inflasi sangat relatif (subyektif) lantaran tergantung pada selera pihak yang membaginya. 

Penggolongan yg ke 2 adalah berdasar penyebab awal menurut inflasi. Berdasar kriteria penyebab inflasi kita bisa membedakan dua macam inflasi:
1. Demand inflation. Inflasi ini ada lantaran permintaan warga akan aneka macam barang terlalu kuat. 
2. Cost inflation. Inflasi ini timbul lantaran kenaikkan ongkos produksi. 

Dampak ke 2 macam inflasi tadi, menurut segi kenaikan harga hasil, tidak tidak selaras, tetapi dari segi volume hasil (GDP riil) ada disparitas. Dalam masalah demand inflation, umumnya terdapat kesamaan buat hasil (GDP riil) meningkat beserta-sama dengan kenaikan harga generik. Sebaliknya, dalam perkara cost inflation, umumnya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (“kelesuan bisnis”).

Perbedaan yg lain menurut kedua proses inflasi ini terletak dalam urutan berdasarkan kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah serta sebagainya). Sebaliknya, dalam cost inflation kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (hasil) mengikuti kenaikan harga barang-barang input/faktor produksi.

Penggolongan inflasi yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Di sini kita bedakan:
1. Inflasi yang berasal menurut pada negeri (domestic inflation).
2. Inflasi yg berasal dari luar negeri (imported inflation).

Inflasi yg asal berdasarkan dalam negeri ada contohnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai menggunakan percetakan uang baru, panen yg gagal, serta sebagainya. Inflasi yang dari menurut luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (yaitu, inflasi) pada luar negeri atau pada negara-negara kawan berdagang negara kita. 

PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

Pengertian Pendapatan Nasional 
Kerangka Analisis Ekonomi Makro 
Aspek utama kerangka analisa ekonomi makro antara lain “apa” yang disebut kegiatan ekonomi makro, “di mana” kegiatan ekonomi makro dilakukan, serta aspek mengenai “siapa” pelaku-pelakunya. Analisa ekonomi makro akan memberitahuakn kepada kita aktivitas ekonomi nasional secara lebih menyeluruh, dimana kita dapat melihat pasar-pasar barang atau jasa lainnya sebagai satu pasar akbar. 

Ekonomi makro tidak hanya memeriksa satu pasar saja. Namun, perekonomian nasional akan kita lihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat pasar akbar yang saling berafiliasi antara satu sama lainnya, yaitu:
a. Pasar Barang
b. Pasar Uang
c. Pasar Tenaga Kerja
d. Pasar Luar Negeri

Pengertian pasar dalam teori ekonomi mikro bisa digambarkan menjadi pertemuan antara permintaan (demand) serta penawaran (supply). Permintaan (total berdasarkan masyarakat) barang-barang serta jasa-jasa akan bertemu menggunakan seluruh barang-barang serta jasa-jasa yg diproduksikan (ditawarkan) sang seluruh produsen pada pasar barang (warga ) dalam suatu periode. Sedangkan permintaan warga terhadap uang akan bertemu dengan jumlah uang yg tersebar di pasar uang. 

Permintaan total terhadap energi kerja menurut sektor dunia bisnis dan pemerintah bertemu dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia pada waktu tersebut pada pasar tenaga kerja. Di pasar luar negeri, permintaan dunia terhadap output ekspor kita bertemu dengan penawaran menurut output-output tadi yang bisa disediakan sang eksportir-eksportir kita; serta dalam sisi lain, permintaan negara kita akan barang-barang impor bertemu dengan penawaran barang-barang tadi oleh pihak luar negeri.

Pengertian pasar pada teori ekonomi mikro nir terlepas menurut 2 aspek yaitu harga serta kuantitas. Hal ini juga berlaku pada masing-masing pasar “makro” yg akan kita pelajari. Kita akan selalu menjumpai dua aspek primer pasar, yaitu apa yang terjadi dengan harga (P) dan kuantitas yang pada-transaksi-kan (Q). Pemahaman terhadap 2 aspek tersebut akan membantu mengetahui tinggi rendahnya taraf inflasi serta naik turunnya GDP.

A. Alur Perputaran Ekonomi
1. Perekonomian Dua Sektor
Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri berdasarkan sektor tempat tinggal tangga dan perusahaan. Sektor rumah tangga adalah pemilik faktor produksi yang nantinya dibutuhkan sang sektor perusahaan. Berikut merupakan diagram alur perputaran ekonomi 2 sektor.

Diagram Aliran Melingkar Perekonomian Dua Sektor

Bagian Atas menunjukkan genre faktor produksi yang asal berdasarkan tempat tinggal tangga dipakai perusahaan pada aktivitas produksi dengan memberikan imbalan yang menjadi pendapatan bagi tempat tinggal tangga. Bagian bawah memberitahuakn aliran barang serta jasa yang didapatkan sang perusahaan yg akan dikonsumsi tempat tinggal tangga. Untuk itu, rumah tangga akan membayar perusahaan atas barang serta jasa yg dikonsumsi tersebut. Namun bila tempat tinggal tangga membelanjakan seluruh pendapatannya maka perekonomian akan seimbang karena antara pengeluaran serta pendapatan sama. Apabila sektor rumah tangga memutuskan buat menabung sebagian pendapatannya, maka ekuilibrium akan terjadi jika lembaga keuangan menyalurkan tabungan ke perusahaan pada bentuk investasi.

2. Perekonomian Tiga Sektor
Perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian makro yg hanya melibatkan tiga sektor ekonomi (pendekatan pengeluaran) yaitu sektor tempat tinggal tangga, perusahaan, serta pemerintah. Pengeluaran sektor rumah tangga diklaim pengeluaran konsumsi, sektor perusahaan dianggap pengeluaran investasi, serta sektor pemerintah dianggap pengeluaran pemerintah.

Diagram Aliran Melingkar Perekonomian Tiga Sektor

Pada perekonomian 3 sektor, tempat tinggal tangga tidak hanya menggunakan pendapatan buat konsumsi dan menabung tetapi juga membayar pajak kepada pemerintah. Keseimbangan perekonomian akan terjadi jika investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama besarnya dengan tabungan ditambah dengan pajak.

3. Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah salah satu konsep serta variabep krusial pada Ilmu Ekonomi Makro. Istilah lain yang acapkali diartikan memiliki pengertian yang yg sama menggunakan pendapatan nasional adalah Gross Domestic Bruto (GDP). GDP sendiri merupakan keliru satu konsep pada perhitungan pendapatan nasional. 

GDP merupakan nilai seluruh output atau produk dalam perekonomia suatu Negara. GDP pula merupakan nilai uang berdasar harga pasar berdasarkan semua barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan selama suatu periode umumnya satu tahun. Perhitungan atau pengukuran aktivitas ekonomi dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya: (1) kita bisa mengukur tingkat produksi suatu perekonomian pada suatu saat eksklusif dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya, (dua) kita bisa mengetahui arah pertumbuhan ekonomi suatu Negara dengan membandingkan pendapatan nasional sepanjang periode ketika tertentu, (3) pendapatan nasional adalah dasar bagi perumusan kebijakan makro pemerintah.

4. Teknik Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional sebagai salah satu indikator penting buat melihat prestasi suatu perekonomian bisa dihitung menggunakan tiga (3) metode perhitungan pendapatan nasional. Tiga macam metode perhitungan pendapatan nasional :
1. Pendekatan produksi (production approach)
2. Pendekatan pendapatan (income approach)
3. Pendekatan pengeluaran (expenditure approach)

1) Pendekatan Produksi (Production Approach)
Metode ini dilakukan dengan cara perhitungan serta jumlah nilai (nilai = harga dikalikan dengan jumlah barang serta jasa yang dihasilkan) oleh masyarakat buat suatu perekonomian atau negara dalam periode eksklusif. Metode ini mempunyai kelemahan berupa double counting (perhitungan benda) perhitungan benda ini terjadi bila beberapa output menurut suatu jenis bisnis dipengaruhi input bisnis lain.

Solusi buat menghindari menghindari double counting merupakan menggunakan dua cara, yaitu : (1) perhitungan metode produksi hanya menghitung nilai akhir saja (final goods), atau (2) menghitung jumlah nilai tambah suatu produk (value added). Nilai akhir suatu barang adalah nilai barang yg siap dikonsumsi oleh konsumen akhir. Nilai tambah suatu produk merupakan selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan buat memproduksi barang tersebut, termasuk nilai bahan standar yg dipakai. Contoh perhitungan metode produksi bisa ditinjau pada Tabel 

Tabel Perhitungan Pendapatan Nasional Metode Produksi

Hasil

Nilai akhir

Nilai Tambah

Produsen I
Kapas
225
225
Produsen II
Benang
460
235
Produsen III
Kain
840
380
Produsen IV
Pakaian jadi
1.300
460

Jumlah Nilai Tambah
1.300
Sumber: Angka Hipotesis

2) Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yg diperoleh seluruh pelaku ekonomi (faktor produksi) dan kegiatan ekonominya dalam suatu warga atau Negara dalam periode eksklusif. Pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi antara lain : 
a. Sewa 
b. Upah
c. Bunga
d. Keuntungan (kewirausahaan)

Contoh perhitungan pendapatan nasional metode pendapatan (Income Approach) dapat ditinjau dalam Tabel

Tabel Perhitungan Pendapatan Nasional Metode Pendapatan
Penghasilan dari

Nilai

Kompensasi pada pegawai
2.600
Bunga
1.000
Sewa
230
Laba perusahaan
210
Pendapatan berdasarkan kekayaan
66

Rp4.106
Sumber: Angka Hipotesis

3) Pendekatan pengeluaran
Metode ini dilakukan dengan menjumlahkan semua pengeluaran yg dilakukan seluruh pelaku ekonomi (sektoral). Pengeluaran pelaku ekonomi atau sektor-sektor mencakup:
1. Sektor tempat tinggal tangga
2. Perusahaan 
3. Pemerintahan
4. Luar negeri

Angka yg diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini memperlihatkan produk nasional bruto. Tabel  memberitahuakn model metode pengeluaran.

Tabel Perhitungan Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran
Jenis Pengeluaran

Nilai

Pengeluaran konsumsi
3500
Investasi
1250
Pengeluaran pemerintah
1000
Ekspor netto (X-M)
50
Pendapatan Nasional

5800
Sumber: Angka Hipotesis

5. Pertumbuhan Ekonomi
Analisis ekonomi makro memaknai istilah pertumbuhan ekonomi dalam 2 sisi yg tidak selaras. Istilah pertumbuhan ekonomi dapat digunakan buat mendeskripsikan bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai tingkat kemakmuran yg lebih tinggi. Makna lain kata pertumbuhan ekonomi bertujuan buat menggambarkan mengenai masalah ekonomi yang dihadapi pada jangka panjang. 

Masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dihadapi suatu negara dapat dibedakan sebagai 3 aspek. Aspek pertama berdasarkan masalah pertumbuhan itu bersumber dari disparitas pada antara tingkat pertumbuhan potensial yg dapat dicapai, dan taraf pertumbuhan yg seharusnya tercapai. Aspek ke 2 mengenai perkara pertumbuhan ekonomi merupakan menaikkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Adakalanya pertambahan potensial dari kemampuan membentuk pendapatan nasionak adalah tidak mencukupi untuk kasus ekonomi yg dihadapi. Aspek yang ketiga mengenai masalah pertumbuhan ekonomi adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yg berlaku menurut satu tahun ke tahun lainnya.

Teori pertumbuhan ekonomi telah mengalami perkembangan dari pandangan klasik, neoklasik, serta terkini. Teori pertumbuhan ekonomi menurut klasik sendiri merupakan sumbangan pemikiran menurut beberapa pemikir ekonomi, antara lain, Adam Smith, Schumpeter, dan Harrod-Domar. 

Adam Smith melalui bukunya yg berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,” mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yg penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangannya yg primer merupakan (1) peranan sistem bebas, (2) perluasan pasar, dan (3) spesialisasi serta kemajuan teknologi. Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar (peranan system pasar bebas) akan mewujudkan kegiatan ekonomi yg efisien dan pertumbuhan ekonomi yg teguh . Oleh karena itu Smith merasa pemerintah tidak perlu melakukan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa

Adam smith pula mengemukakan pentingnya ekspansi pasar. Perusahaan-perusaahan melakukan kegiatan menghasilkan dengan tujuan buat menjualnya kepada rakyat serta mencari laba . Oleh karena itu, semakin luas pasar barang dan jasa, makan meningkat taraf produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Selain itu, Smith menekankan pasar luar negeri dalam menyebarkan aktivitas pada dalam negeri. Pandangan selanjutnya dari Smith merupakan ekspansi pasar serta ekspansi aktivitas ekonomi yang digalakan akan memungkinkan dilakukannya spesialisasi dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, spesialisasi serta perluasan kegiatan ekonomi akan memacu perkembangan teknolologi sehingga produktivitas semakin tinggi.

6. Inflasi
Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga secara generik serta terus menerus. Kenaikan harga menurut satu atau dua barang saja nir bisa sebut inflasi, kecuali bila kenaikan harga barang tersebut menyebabkan kenaikan sebagian akbar menurut harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan kenaikan yang terus menerus perlu diperhatikan. Kenaikan harga-harga yang terjadi secara musiman, seperti menjelang hari-hari besar , atau yang terjadi sekali saja dan nir mempunyai efek lanjutan nir dapat disebut sebagai inflasi. 

Penggolongan Inflasi 
Inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa macam sinkron menggunakan kriteria serta tujuan yang kita inginkan. Pengolongan bisa dilakukan berdasarkan kriteria tingkat keparahan inflasi, penyebab terjadinya inflasi, atau dari asal inflasi. 

Penggolongan dari taraf keparahan dapat bedakan menjadi: 
1. Inflasi ringan (pada bawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
4. Hiperinflasi (pada atas 100% setahun)

Penentuan tingkat keparahan inflasi sangat nisbi (subyektif) karena tergantung dalam kesukaan pihak yang membaginya. 

Penggolongan yg ke 2 merupakan berdasar penyebab awal dari inflasi. Berdasar kriteria penyebab inflasi kita dapat membedakan dua macam inflasi:
1. Demand inflation. Inflasi ini ada karena permintaan warga akan banyak sekali barang terlalu kuat. 
2. Cost inflation. Inflasi ini ada lantaran kenaikkan ongkos produksi. 

Dampak kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak tidak sama, tetapi berdasarkan segi volume hasil (GDP riil) ada perbedaan. Dalam perkara demand inflation, umumnya ada kecenderungan buat hasil (GDP riil) semakin tinggi beserta-sama dengan kenaikan harga generik. Sebaliknya, pada kasus cost inflation, umumnya kenaikan harga-harga dibarengi menggunakan penurunan omzet penjualan barang (“kelesuan usaha”).

Perbedaan yg lain dari ke 2 proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir (hasil) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah serta sebagainya). Sebaliknya, dalam cost inflation kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (hasil) mengikuti kenaikan harga barang-barang input/faktor produksi.

Penggolongan inflasi yang ketiga merupakan berdasarkan dari berdasarkan inflasi. Di sini kita bedakan:
1. Inflasi yg dari berdasarkan dalam negeri (domestic inflation).
2. Inflasi yg berasal menurut luar negeri (imported inflation).

Inflasi yang dari dari pada negeri ada misalnya karena defisit anggaran belanja yg didanai dengan percetakan uang baru, panen yg gagal, serta sebagainya. Inflasi yang berasal menurut luar negeri merupakan inflasi yg muncul lantaran kenaikan harga-harga (yaitu, inflasi) di luar negeri atau pada negara-negara mitra berdagang negara kita. 

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Kebijakan merupakan panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara untuk mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan semua kegiatan (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu aktivitas, menurut suatu acara proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur serta program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya mengenai konsep pembangunan, memiliki tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha buat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat serta kenaikan pendapatan rakyat yang terjadi pada jangka ketika yang,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi pada akhirnya pembangunan tadi wajib melampaui sisi materi serta keuangan berdasarkan kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami menjadi suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan kasus pengorganisasian dan peninjauan balik holistik sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak pada hal ini adalah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan balik menggunakan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih poly hasil yang dihasilkan tetapi juga lebih poly output daripada yg diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi tanggal landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan serta masa konsumsi akbar-besaran. Kunci diantara tahapan ini merupakan tahap lepas landas yg didorong sang satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman dalam tahun 1950-an sampai tahun 1960-an memberitahuakn bahwa pembangunan yg berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari tingkat hidup sebagian akbar masyarakat nir mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan kata lain, terdapat tanda-tanda kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana mempertinggi pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu nir bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yg dilakukan negara buat berbagi kegiatan ekonomi serta taraf hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat dipakai buat mempelajari pembangunan pedesaan. 
Menurut Haeruman ( 1997 ), terdapat dua sisi pandang buat menelaah pedesaan, yaitu: 
1. Pembangunan pedesaan dicermati sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu dalam potensi yg dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sebagai akibatnya perubahan yg diperlukan berlangsung dalam rentang saat yg panjang. 
2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan menjadi suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakt desa serta dorongan dari luar buat meningkatkan kecepatan pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 mengenai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sinkron dengan kewenangannya serta menurut ayat (tiga) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus melibatkan forum kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan menjadi berikut:
1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2.menjamin sinkronisasi serta sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3.menjamin keterkaitan serta konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan pada desa yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai akibatnya dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
- Produktivitas aktivitas ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi
- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar dipakai buat menjual output dan membeli input produksi
- Penggunaan energi kerja luar dan adanya pasar upah energi kerja mulai berkembang
- Memanfaatkan teknologi baru
- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual buat pasar sehingga jenis komoditi yang diproduksi selalu diadaptasi dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi merupakan buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah menjadi  Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.
- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human  investment
- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan ekonominya adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah nir bisa diterapkan pada desa-desa atau rakyat seperti ini. Tetapi selain perkara yg berasal menurut sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak perkara lain yg mengakibatkan timbulnya kasus pembangunan desa kasus-masalah tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yg berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yg terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang mengakibatkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga perkara lain yg sanggup ada menggunakan berfokus misalnya perkara kesehatan, rendahnya produktivitas kerja serta masalah kepemimpinan desa 

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran hasil-output pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan dan akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, supaya kebijakan serta perencanaan pembangunan desa dapat dibuat menggunakan cukup lebih baik.

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan buat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat belum bisa optimal lantaran terdapat banyak sekali konflik, misalnya;
1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yang diharapkan kurang lengkap dan memadai; 
2. Fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih seringkali terlambat; 
3. Terbatasnya taraf kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi warga , menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun, memanfaatkan, memelihara serta berbagi output-output pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa 
6. Belum terdapat kepastian mengenai wewenang dan asal pendapatan 

Kebijakan Pembangunan Desa
Bertolak berdasarkan konflik diatas, Pemerintah tetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:
(a) Pemantapan kerangka aturan
(b) Penataan kewenangan serta baku pelayanan minimal Desa; 
(c) Pemantapan kelembagaan; 
(d) Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
(e) Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa serta 
(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemda meliputi: 

1. Pemantapan kerangka aturan:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa serta Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, swatantra, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Penataan organisasi dan wewenang: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama wewenang yang wajib dimilikinya; 

3. Pemantapan sumber pendapatan serta kekayaan desa: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna dan output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem kabar dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, serta murah terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. 

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan pada warga secara demokratis, transparan serta akuntabel menurut nilai-nilai sosial budaya setempat. 

6. Pengadaan wahana serta prasarana: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana dan prasarana pemerintahan desa yg memadai pada rangka melaksanakan tugas serta manfaatnya menjadi pelayan warga yg terdepan.

Beberapa acara-acara pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, contohnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan salah satu upaya pemerintah pada rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong acara pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan dalam pengelolaan lahannya. 

Akan tetapi program-program tersebut belum sanggup menaikkan kesejahteraan petani lantaran harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan menggunakan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT hingga ketika ini poly yang menunggak lantaran petani nir mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT lebih cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga fokus terhadap pembangunan masyarakat generik kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, misalnya ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya harapan dan kebutuhan rakyat dalam program-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah. 

Berdasarkan pengalaman tersebut telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral menggunakan mempertimbangkan kekhasan wilayah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi serta prospek berdasarkan masing-masing wilayah. Tetapi pada pada penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik dapat ditinjau pada 3 grup (Haeruman, 1997), yaitu :
  • Kebijakan secara tidak langsung diarahkan dalam penciptaan syarat yg mengklaim kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, serta proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang. 
  • Kebijakan yg langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi warga pedesaan. 
  • Kebijakan khusus menjangkau warga melalui upaya spesifik, seperti penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan ketenangan masyarakat. 
  • Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral serta regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yg mengkut sektor apa yang perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan pada wilayah mana yang perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam fenomena, pendekatan regional seringkali diambil nir pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa daerah tertentu, seperti wilayah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yang dibutuhkan mempunyai posisi trategis pada arti ekonomi-politis. Oleh karena arah yang dituju merupakan campuran antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

PENGERTIAN KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Kebijakan adalah panduan-panduan serta ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih pada melaksanakan (memanage) suatu acara buat mencapai tujuan eksklusif.

Perencanaan merupakan seluruh aktivitas (planning) yg dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, menurut suatu program proyek, yakni memilih tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya bisnis buat menaikkan pendapatan perkapita rakyat dan kenaikan pendapatan rakyat yg terjadi dalam jangka ketika yg,panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya kenyataan semata, tetapi dalam akhirnya pembangunan tadi harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan insan. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yg berdimensi jamak, yg melibatkan masalah pengorganisasian serta peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi serta sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini ialah membahas komponen-komponen ekonomi juga non ekonomi Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi sudah digariskan balik dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran pada kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yg sedang berkembang.

Rostow (1971) jua menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya dalam lebih banyak hasil yang didapatkan namun juga lebih poly hasil daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra syarat tanggal landas, tanggal landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar -besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tanggal landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini sudah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang bergerak maju.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan lantaran pengalaman pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an menerangkan bahwa pembangunan yg berorientasi dalam kenaikan pendapatan nasional nir sanggup memecahkan kasus pembangunan. Hal ini terlihat menurut tingkat hayati sebagian besar warga tidak mengalami pemugaran kendatipun sasaran kenaikan pendapatan nasional per tahun semakin tinggi. Dengan istilah lain, ada indikasi-indikasi kesalahan besar pada mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak mampu diartikan sebagai kegiatan-aktivitas yg dilakukan negara buat membuatkan aktivitas ekonomi serta tingkat hayati masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang bisa digunakan buat menelaah pembangunan pedesaan. 
Menurut Haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang buat mengkaji pedesaan, yaitu: 
1. Pembangunan pedesaan dicermati menjadi suatu proses alamiah yg bertumpu pada potensi yang dimiliki serta kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yg diharapkan berlangsung pada rentang ketika yang panjang. 
2) Sisi yg lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu hubungan antar potensi yang dimiliki sang masyarakt desa serta dorongan berdasarkan luar buat mempercepat pemabangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yg berlangsung didesa yg mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan warga . Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai menggunakan kewenangannya serta dari ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:
1.mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2.menjamin sinkronisasi dan sinergi menggunakan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa adalah suatu panduan-pedoman dan ketentuan-ketentuan yg dianut atau dipilih pada perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
- Produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan
- Proses produksi sedang mengalami perubahan relatif berat, melalui adopsi teknologi
- Komersialisasi sudah relatif tinggi, pasar digunakan buat menjual output dan membeli input produksi
- Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai berkembang
- Memanfaatkan teknologi baru
- Produksi berorientasi pasar. Sebagian besar dijual untuk pasar sebagai akibatnya jenis komoditi yg diproduksi selalu diubahsuaikan dengan keadaan harga pasar. Tujuan produksi adalah buat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Mulai menerapkan sistem Agribisnis Paradigma Pertanian berubah sebagai  Agribisnis dan Agroindustri serta perdagangan berkembang.
- Masyarakat sangat menghargai pedidikan, bersedia melakukan human  investment
- Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya aktivitas ekonominya merupakan berbasis pedesaan seperti pertanian, industri desa. Masalah-Masalah Dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov serta boeke, terutama berdasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yg berakar dalam yg menciptakan Teori Ekonomi Modern seolah-olah tidak dapat diterapkan pada desa-desa atau warga seperti ini. Tetapi selain kasus yang dari dari sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak masalah lain yang menyebabkan timbulnya perkara pembangunan desa kasus-perkara tersebut terutama adalah:
1. Masalah pertumbuhan penduduk penduduk yang berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama dalam daerah yang terbatas lahannya (Sumber Daya Alam)
2. Tingkat Pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk juga kasus lain yang bisa ada dengan serius misalnya kasus kesehatan, rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa 

Kabupaten Madiun menaruh kemudahan pada pembangunan prasarana seperti irigasi, drainase, dalam pemasaran output-hasil pertanian, pengadaan kapital buat pembaharuan usaha-bisnis pertanian (perkreditan serta akumulasi kapital)

Masalah ini perlu dimengerti keadaannya, agar kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat dibuat dengan relatif lebih baik.

Pemerintahan Desa pada menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat optimal lantaran terdapat banyak sekali perseteruan, misalnya;
1. Terlalu cepatnya perubahan banyak sekali peraturan perundang-undangan sebagai akibatnya menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana serta terkadang peraturan perundang-undangan yg diharapkan kurang lengkap dan memadai; 
2. Fasilitasi oleh Pemerintah serta Pemerintah Daerah masih tak jarang terlambat; 
3. Terbatasnya tingkat kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas pada menggalang partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan serta kemandirian pada menciptakan, memanfaatkan, memelihara serta menyebarkan output-hasil pembangunan;
5. Sangat terbatasnya sarana serta prasarana pemerintahan desa 
6. Belum terdapat kepastian mengenai kewenangan dan asal pendapatan 

Kebijakan Pembangunan Desa
Bertolak dari pertarungan diatas, Pemerintah memutuskan banyak sekali kebijakan buat memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan dimaksud antara lain:
(a) Pemantapan kerangka aturan
(b) Penataan wewenang dan baku pelayanan minimal Desa; 
(c) Pemantapan kelembagaan; 
(d) Pemantapan administrasi serta keuangan Desa;
(e) Peningkatan asal daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan 
(f) peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.
Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, acara prioritas yang akan dilaksanakan sang Pemerintah Daerah meliputi: 

1. Pemantapan kerangka anggaran:
Lingkup kegiatannya yaitu; meningkatkan kecepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, perda, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa yg sinkron menggunakan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi, partisipasi dan pemberdayaan warga . 

2. Penataan organisasi dan wewenang: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta wewenang yg wajib dimilikinya; 

3. Pemantapan sumber pendapatan dan kekayaan desa: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota menggunakan Desa terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan orisinil desa, upaya penga-daan bantuan menurut pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa dan peningkatan dayaguna serta output guna aset yang dimiliki juga yg dikelola sang desa.

4. Penataan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yg gampang, cepat, dan murah terutama yg berkaitan menggunakan kebutuhan dasar. 

5. Pemantapan serta pengembangan kapasitas:
Lingkup kegiatannya yaitu; menaikkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih bisa menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat secara demokratis, transparan serta akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat. 

6. Pengadaan wahana serta prasarana: 
Lingkup kegiatannya yaitu; penyediaan wahana serta prasarana pemerintahan desa yang memadai pada rangka melaksanakan tugas dan kegunaannya sebagai pelayan rakyat yg terdepan.

Beberapa program-program pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya program bidang pangan, acara Inpres Desa Tertinggal, merupakan galat satu upaya pemerintah pada rangka membuatkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya menurut perkotaan. Selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan donasi Kredit Usaha Tani ( KUT ) bagi para petani pada menaruh permodalan pada pengelolaan lahannya. 

Akan namun acara-acara tadi belum bisa menaikkan kesejahteraan petani karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor. Sedangkan dana pengembalian KUT sampai saat ini poly yang menunggak karena petani nir sanggup membayar cicilan tadi. Adapun program IDT lebih cenderung dalam pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang tersentuh. Padahal berbagai dilema yang membutuhkan penanganan pembangunan rakyat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalaan desa dari kota hampIr di segala bidang, nir terakomodasinya impian serta kebutuhan masyarakat dalam acara-program pemerintah, serta kualiatas pendidikan serta kesejahteraan masih rendah. 

Berdasarkan pengalaman tadi telah seharusnya pendekataan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat menurut sisi syarat, potensi dan prospek menurut masing-masing wilayah. Tetapi di dalam penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara generik bisa dicermati pada 3 kelompok (Haeruman, 1997), yaitu :
  • Kebijakan secara nir pribadi diarahkan dalam penciptaan kondisi yg menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana serta prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, serta lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan proteksi terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui undang- undang. 
  • Kebijakan yang langsung diarahkan dalam peningkatan aktivitas ekonomi rakyat pedesaan. 
  • Kebijakan spesifik menjangkau warga melalui upaya khusus, misalnya penjaminan aturan melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan serta ketenangan masyarakat. 
  • Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan wajib dilaksanakan melalui pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yang mengkut sektor apa yg perlu dikembangkan buat mencapai tujuan pembangunan. Berbeda menggunakan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan dalam daerah mana yg perlu mendapat prioritas buat dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sinkron untuk dikembangkan pada masing-masing daerah. Di dalam kenyataan, pendekatan regional acapkali diambil tidak pada kerangka totalitas, melainkan hanya buat beberapa wilayah eksklusif, seperti daerah kolot, wilayah perbatasan, atau daerah yg diperlukan memiliki posisi trategis dalam arti ekonomi-politis. Oleh lantaran arah yg dituju merupakan adonan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

PENGERTIAN INFLASI MENURUT PARA AHLI

Pengertian Inflasi Menurut Para Ahli
Inflasi adalah kenaikan harga ( penurunan nilai barang dan jasa ) secara terus menerus serta berkepanjangan atau pada jangka ketika yang lama . Yang Secara generik akan menyebabkan nilai uang akan turun.

Pengertian tadi mengandung makna :
1. Ada kecenderungan harga-harga meningkat walaupun suatu masa eksklusif turun atau naik dibandingkan sebelumnya, namun tetap menunjukkan kecenderunagn yang meningkat.
2. Kenaikan taraf harga berlangsung secara terus menerus, nir terjadi dalam suatu saat/satu waktu saja
3. Kenaikan harga merupakan tingkat harga generik, bukan hanya beberapa produk (komoditi) saja.

A. Penyebab Timbulnya inflasi
Secara garis besar , terdapat tiga kelompok yg memberikan teori penyebab timbulnya inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas
Teori kuantitas menyoroti proses inflasi berdasarkan segi peranan jumlah uang yang beredar serta harapan (expectation) warga tentang kenaikan harga di masa yg akan tiba.

a. Peranan jumlah uang yg beredar
Dengan dilandasai pemikiran atas persamaan pertukaran berdasarkan Irving Fisher Inflasi diperoleh, 

Keterangan :
M : jumlah uang yang beredar
V : kecepatan uang beredar berpindah tangan
P : harga barang
T :jumlah barang yang diperdagangkan.

Contoh :
Jumlah uang yg beredar adalah Rp 100.000,00, kecepatan beredar merupakan 10 kali. Jumlah barang yang diperdagangkan merupakan 100 unit, maka taraf harga adalah Rp 10.000,00. Jika jumlah uang yg tersebar sebagai Rp 200.000,00, sedang V dan T tetap maka taraf harga akan menjadi Rp 20.000,00.

b. Harapan (expectation) masyarakat tentang kenaikan harga.
Walaupun jumlah uang bertambah, bila warga percaya atau mempunyai keyakinan bahwa harga barang serta jasa nir akan naik, maka pertambahan pendapatan uang tersebut nir akan dibelanjakan, namun disimpan buat menambah kas atau berjaga-jaga. Sebaliknya jika mayarakat mempunyai asa, maka penambahan pendapatan akan menambah permintaan efektif sehingga mendorong terjadinya inflasi.

2. Teori Keyness
Menurut Keyness inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh masyarakat pelaku ekonomi(rumah tangga konsumsi) yang ingin memperoleh barang serta jasa lebih poly dengan kredit, demikian jua investasi tempat tinggal tangga produksi memperluas usahanya menggunakan cara kredit. Sementara iyu pemerintah menggunakan cara mencetak uang baru. Akibatnya permintaan agregate/holistik terhadap barang serta jasa melebihi jumlah barang serta jasa yang dihasilkan serta menyebabkan kenaikan harga.

Contoh :
Di negara A kebutuhan akan bahan pangan sekitar lebih kurang 28.978.000 ton pertahun, sedangkan faktor produksinya hanya sanggup membuat 18.028.000 ton/tahun.

3. Teori Strukturalis
Menurut teori strukturalis inflasi ditimbulkan sang ketidakelastisan pembuat dalam membentuk barang khususnya sektor pangan. 

Contoh : di negara berkembang pertumbuhan produksi bahan makanan lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita sebagai akibatnya harga bahan kuliner semakin tinggi.

B. Penggolongan Inflasi
Inflasi digolongkan dari taraf keparahannya,awal penyebab, dan asal menurut inflasi.
1. Penggolongan inflasi Berdasarkan taraf keparahannya
Inflasi dari tingkat keparahannya dibedakan sebagai 4, yaitu :
a) Inflasi Ringan 
Adalah inflasi menggunakan taraf inflasi di bawah menurut 10 % per tahun.

b) Inflasi Sedang
Adalah inflasi dengan laju 10% sampai dengan 30% per tahun.

c) Inflasi Berat
Inflasi dengan laju 30% hingga menggunakan 100% per tahun.

d) Inflasi sangat berat (Hipper Inflation)
Inflasi dengan laju lebih berdasarkan 100 % per tahun.

Contoh :
Laju inflasi di indonesia
Tahun
2003
2004
2005
2006
Inflasi(%)
5,06
6,40
17,11
9,52
Berdasarkan data pada atas tampak pada tahun 2005 laju inflasi yang terjadi pada indonesia masih tergolong inflasi sedang, yaitu sebanyak 17,11%. Dan pada tahun 2006 inflasi di indonesia tergolong ringan lantaran pada bawah 10% per tahun yaitu 9, 52 %.

2. Pengolongan inflasi menurut penyebab awal terjadinya inflasi.
Pengolongan inflasi menurut penyebab awal terjadinya inflasi di bagi dua sebagai berikut :
a. Inflasi karena kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa (demand pull inflation).
Permintaan efektif yang besar berdasarkan masyarakat tanpa di imbangi dengan penyedian barang dan jasa akan mengakibatkan ekuilibrium antara permintaan dengan penawaran terganggu, akibatnya harga barang naik. Dengan demikian, inflasi akan terjadi.

Demand pull inflation dapat terjadi karena beberapa hal berikut :
  • Terlalu banyak uang yg tersebar di warga karena terlalu banyak uang yg dialirkan sang bank sentral.
  • Meningkatnya anggaran belanja negara dan exspansi usaha dapat menaikkan permintaan barang secara holistik, akhirnya memicu inflasi.
  • Konsumen lebh memilih membeli barang pada jumlah yang lebih poly dibandingkan buat menabung
  • Besarnya pajak diturunkan.
Kurva demand pull inflation

Keterangan: naiknya permintaan barang 0Q1 ke 0Q2 membuat harga barang jua naik menurut 0P1 ke 0P2. Naiknya harga ini mengakibatkankurva dar D1D1 bergeser ke P1P2 yg berarti juga bergesernya ekuilibrium berdasarkan E1 ke E2, tetapi tidak diimbangi naiknya penawaran(penawaran permanen/SS).

b. Inflasi karena naiknya porto produksi (Cost pull inflation)
Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi peruasahan menggunakan harga utama produksi naik serta menyebabkan hasil produksi serta perusahaan berkurang sehingga harga barang naik.

Kurva Cost push inflation

Keterangan : Naiknya biaya produksi menyebabkan output produksi turun sebagai akibatnya penawaran berkurang berdasarkan 0Q1 ke 0Q2. Turunnya penawaran menyebabkan harga naik 0P1 ke 0P2. Turunnya penawaran membuat kurva bergeser dari S1S1 ke S2S2 yang bergeser pula berdasarkan E1 ke E2.

3. Penggolongan inflasi dari asal inflasi.
Penggolongan inflasi menurut dari inflasi dibagi 2 sebagai berikut.
a) Inflasi dari Negara Luar Negeri (Imported Inflation)
Inflasi yang ditimbulkan efek-impak yg dari menurut dalam negeri, contohnya: karena defisit aturan belanja yang didanai menggunakan melakukan percetakan baru.

b) Dalam Negeri (Domestic Inflation)
Inflasi yg disebabkan efek-impak menurut luar negeri, contohnya : karena kenaikan harga gandum ynag di import naik maka harga tepumng terigu serta harga roti di pada negeri ikut naik.

C. Dampak Inflasi
Inflasi berdampak positif juga negatif. Inflasi ringan berdampak positif, yaitu dapat :
  • Mendorong perkembangan ekonomi
  • Memperbesar laba
  • Mendorong pengusaha memperluas produksi
  • Meningkatkan pendapatan nasional
  • Memperluas kesempatan kerja
Sedangkan yang berdampak postif yaitu :
1. Bagi pelaku ekonomi
Inflasi mengakibatkan :
a) Pengusaha enggan melakukan investasi serta ekspansi usaha, karena dalam waktu inflasi tingkat bunga akan tinggi menggunakan syarat harga yg semakin semakin tinggi pengusaha cenderung menginvestasikan dalam bisnis yg bersifat spekulatif.
b) Semakin meningkatnya investasi
c) Harga barang lebih murah serta aktivitas eksport akan terhambat
d) Neraca perdagangan defisit
e) Mengurangi defisa negara
f) Ketidak pastian ekonomi negara.

2. Bagi warga  
Inflasi akan merugikan bagi warga yaitu :
a) Orang yang berpenghasilan tetap akan dirugikan lantaran honor yang diterima akan menerima barang/jasa lebih sedikit.
b) Orang bekerja di perusahaan honor yang diterima mengikuti timgkat inflasi.
c) Harga-harga umum akan meningkat
d) Permintaan luar negeri akan berkurang serta prpoduksi dalm negeri menurun.
e) Pengurangan kesempatan kerja.
f) Pengangguran.
g) Masyarakat enggan menabung karena nilai uang semakin menurun.
h) Kelngkaan barang yg akan memperparah inflasi.

D. Cara Mengatasi Inflasi
Pemerintah buat mengendalikan serta mengatasi inflasi yang semakin meningkat, memakai beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Moneter
Adalah Kebijakan pemerintah dibidang keuangan yang dilakukan sang Bank Sentral/dewan moneter menggunakan tujuan buat mengukur jumlah uang yg beredar pada masyarakat.

Kebijakan moneter bisa dilakukan dengan mengambil kebijakan diantaranya melalui :

a. Kebijakan Diskonto(discount Policy)
Adalah kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikan suku bunga.
Contoh : Bank indonesia memerintah bank umum supaya mengurangi/ mempersempit hadiah kredit pada masyarakat menggunakan cara menaikan bunga pengaman sebagai akibatnya uang yang beredar akan menurun.

b. Operasi Pasar Terbuka(open Market Operation)
Adalah kebijakan yg dilakukan pemerintah menggunakan cara menjual/membeli surat berharga.
Contoh : Bank indonesia akan menjual surat-surat berharga misalnya obligasi kepasar kapital, sehingga uang masyarakat akan masuk ke Bank sentral dan mengurangi uang yang tersebar.

c. Menaikan kas rasio
Menaikan kas rasio dilakukan oleh bank indonesia dengan cara membarui besarnya kas rasio menggunakan menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank.

d. Kebijakan pengaturan kredit atau pembiyaan
Kebijakan kredit yg dilakukan dengan cara kredit selektif, yaitu hadiah kredit yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan menentukan penerima kredit secara selektif. Ini dilakukan bertujuan buat mengurangi JUB sehingga inflasi bisa ditekan.

Contoh : Banj Sentral berusaha mensugesti bank-bank generik pada hal anggaran anugerah kredit kepada nasabah.

2. Kebijakan Fiskal
Ada 3 kebijakan fiskal buat mengatasi inflasi yaitu :

a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Penerima dapat menekan angka inflasi menggunakan cara mengurangi pengeluaran belanja negara yg mengakibatkan permintaan barang serta jasa berkurang

b) Menaikan tarif pajak
Peningkatan tarif pajak akan mengurangi aktivitas komsumsi, sehingga uang yg di belanjakan masyarakat akan berkurang.

c) Mengadakan pinjaman pemerintah
Pemerintah meminjam secara paksa atau dilakukan tanpa kompromi terlebih dahulu sehingga menambah pendapatan / berupa pinjaman bagi negara.

Contoh : dalam masa orde usang pemerintah pernah menerapkan kebijakan memotong 10% berdasarkan gaji pegawai negeri buat ditabung/ dipinjam oleh pemerintah.

3. Kebijakan Non Moneter atau Kebijakan Riil
Kebijakan diluar kebijakan fiskal dan moneter buat mengatasi masalah inflasi dapat ditempuh menggunakan cara :

a. Peningkatan produksi
Jika barang yang di produksi bertambah maka inflasi akan tertahan bahkan perekonomian akan lebih semakin tinggi.

b. Kebijakan upah
Inflasi bisa diatasi dengan mengurangi deposible income masyarakat. Untuk menurunkan laju produksi pemerintah menaikkan produktifitas disertai menggunakan pengaturan upah yang sesuai.

c. Pengendalian harga dan distribusi produksi
Pengawasan harga pemrintah umumnya dilakukan berupa penetapan harga minimun(floor Price) atau penetapan harga maksimum(ceiling Price). Dampak menurut pengendalian harga merupakan munculnya pasar gelap (black market).

E. Peran Bank Central(Bank Indonesia) pada mengatasi inflasi
Dilakukan melalui :
1. Open Market policy/ operasi pasar terbuka
Adalah Bank Sentral menjual SBI kepada masyarakat melalui Bank Umum. Dengan penjualan SBI maka jumlah uang yg tersebar akan berkurang karena masuk ke Bank Sentral/Bank Indonesia.

2. Cash Ratio/ politik Persediaan Kas
Adalah Bank Indonesia mewajibkan pada bank-bank Umum buat menaikan cadangan kasnya. Dengan kebijakan ininmaka bank-bank generik akan berusaha menaikan persediaan kasnya dengan menaikkan tabungan dan mengurangi kredit.

3. Politik Diskonto
Adalah menggunakan cara menaikan tingkat suku bunga. Dengan demikian taraf suku bunga diharapkan warga akan menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang yg beredar sebagai berbunga.

4. Pengawasan kredit/kredit selektif
Adalah kredit hanya diberikan untuk bisnis-usah produktif serta bukan untuk kredit yang sifatnya konsumtif.

F. Pengertian Indeks Harga
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI) adalah untuk mengukur tingkat perubahan harga grup barang dan jasa yg tak jarang dipakai pada sebuah tempat tinggal tangga dalam jangka saat tertentu.


Dengan 
IHK = Indeks Harga Konsumen
IHKn = Indeks Harga Konsumen periode sekarang
IHK n-1 = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya.