CARA FLEXI: Search results for Sejarah Dan Perkembangan Akuntansi Internasional

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Sejarah Dan Perkembangan Akuntansi

1. Evolusi Pembukaan Pencatatan Berpasangan

a. Sejarah Awal Akutansi

Berbagai percobaan sudah dilakukan buat menyatakan lokasi serta ketika dari lahirnya sistem pencatatan berpasangaN yg sudah membentuk banyak sekali skenario. Ke banyakan skenario tadi mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan disebagian akbar kebudayaan sejak sekitar 3000 tahun sebelum masehi.

Littleton menciptakan daftar tujuh prasarat bagi luncurnya pembukaan yang sistematis :

Seni penulisan (the art of writing), lantaran pembukuan dalam intinya adalah sebuah catatan; aritmetika (arithmetic), lantaran aspek mekanik menurut pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sedehana; milik langsung (private property), karena pembukuan hanya berkepentingan dengan pencatatan liputan-kabar tentang harta benda dan hak miliknya; uang (maney) yaitu transaksi yg belum terselesaikan, lantaran tidak akan terdapat dorongan buat menciptakan catatan apa ada loka ketika itu jua, perdangangan (commerce), karena sebua penjualan lokal saja tidak akan membentuk cukup tekanan (volume usaha) untuk merangsang insan mengkoordinasikan banyak sekali pemikiran kedalam suatu sistim; kapital (capital), karena tanpa modal perdagangan nir akan berarti dan hadiah kredit menjadi sesuatu yg tidak mungkin bisa dibayangkan.

Masing-masing kebudayaan kuno yang disebutkan diatas telah meliputi prasarat-prasarat tersebut, sekaligus mengungkapkan mengapa telah terdapat semacam pembukuan dedalamnya. Apabila kita ingin melacak ilmu yang penting ini (akuntansi) pulang keasal usulnya, kita secara alamiah akan menduga rendezvous pertanyaan akan dari para pedagang yang pertama; serta tidak seorangpun yang layak menjamin hal itu tersebut dalam masa itu selain orang-orang arab. Menunjukkan kejayaanya pada dunia, perdamaian, memperoleh pemikiran melakukan perdagan tadi melalui internasional dengan bangsa tersebut; serta sebagai konsekwensinya, dari merekalah orang-orang mesir harus melakukan suatu bentuk pertama berdasarkan akuntansi, yg menurut cara perdagangan yg umum, dikomunikasikan seluruh kota-kota ditimur tengah. Bisnis perdagangan, yang utuk setiap kota-kota perdagangan di eropa di hubungakan sang orang-orang lombardia, ikut jua memperkenalkan metode mereka pada pencatatan rekening, melalui penggunaan pencatatan berpasangan ; yg sekarang dikenal menggunakan sebutan pembukaan italia.

Pembukaan italia ini berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan berdasarkan republik italia serta mpenggunaan metode pembukaan pencatatan berpasangan ke abad 14. Kitab pencatatan berpasangan yg pertama kali di kenal merupakan pembukaan masyari dari genua, yang bertanggal sejak tahun 1340 .

Kontribusi luca pacioli

Nama luca pacioli, seseorang pastur dari ordo pranciscus, dalam umumnya pada asosialisasikan menggunakan pengenalan pembukaan pencetaan berpasangan buat pertama kalinnya. Pada tahun 1494 ia menerbitkan bukunya, Summa de arithmatice geometria, proportioni et proportionalita yg didalamnya terdapat dua buah bad-de dikomputis et scripturis yang mengungkapkan pembukaan pencatatan berpasangan. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukaan merupakan buat memberikan keterangan yg nir tertunda pada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan hutang-hutangnya. Debit (adebeo) dan kredit (credite) digunakan pada pencatatan buat memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Ia menyampaikan, “seluruh pencatatan haarus berpasangan.

Yaitu, jika anda menciptakan seseorang kreditor, maka anda wajib membuat seorang rebitor”. Tiga kitab digunakan disini.:sebuah memorandum, sebuah jurnal, dan sebuah buku besar . Pada waktu yg bersamaan, mengingat umur yang pendek berdasarkan perusaha-perusahaan usaha, Pacioli menyerahkan perhitungan menurut laba suatu periode serta penutupan kitab .

Dibawah ini adalah saran yang diberikan :

Merupakan suatu hal yg beik buat menutup kitab setiap tahun, terutama apabila anda memiliki kolaborasi kemitraan dengan pihak-pihak lain. Sringnya melakukan pencatatan akuntansi akan memperpanjang persahabatan.

Perkembangan Pembukaan Pencatatan Berpasangan

Perkembangan tadi meliputi hal-hal berikut adalah :

1. Kurang lebih aba ke-16 terjadi beberapa perubahan bilangan teknik-teknik pembukaan. Perubahan yang catat merupakan diperkenankan jurnal-jurnal khusus buat pencatatan aneka macam jenis transaksi yang tidak sinkron.

2. Pada abad-16 serta 17 terjadi revolusi dalam praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, pada abad ke 17 serta abad 18 terjadi evolusi pada personifikasi berdasarkan seluruh akun dan transaksi, sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan anggaran debit dan kredit yg dipakai dalam akun-akun yang nir niscaya hubungannya serta abstrak.

3. Menerapkan sistem pencatatan berpasangan pula diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain.

4. Abad ke 17 jua mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaanya berpisah buat jenis barang yang tidak sinkron.

5. Dimulai menggunakan east india company pada abad ke-17 dan selanjutnya pada ikuti menggunakan perkembangan tersebut, seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yg lebih baik, yg ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya , dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, perioditas, dan akrual.

6 Metode-metode buat pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi dalam abad ke-18.

7 Sampai Dengan Awal Abad Ke-19, Depresiasi Untuk Aktiva Tetap Hanya diperhitungkan dalam barang dagangan yang tidak terjual.

8 Kuntansi biaya muncul pada abad ke-19 menjadi sebuah hasil berdasarkan revolusi industri.

9 Pada paruh terakhir menurut abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi buat pembayaran dibayar pada muka dan akrual, menjadi cara buat memungkinkan dilakukannya perhitungan darri keuntungan periodik.

10 Akhir abad ke-19 serta ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana.

11 Di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi buat info-gosip kompleks, mulai menurut perhitungan keuntungan persaham, akuntansi buat perhitungan usaha, akuntansi buat inflasi sewa jangka panjang serta purna tugas, hingga dalam masalah peting berdasarkan akuntansi menjadi produk baru dari rekayasa keuangan (financial engineering).

2. Perkembangan Prinsip-Prinsip Akuntansi Di Amerika Serikat

a. Tahap Kontribusi Manajemen (1900-1933)

Pengaruh manajemen di pada formulasi prinsip-prinsip akuntansi ada dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yg di mainkan oleh perusahaan-perusahaan industri selesainya tahun 1990. Pemain primer pada masa itu adalah asosiasi akuntan profesional, American institute of accountans (AIA).

Posisi menurut AIA atas permintaan berdasarkan komisi dagang federal (fedeal trade comission-FTC)

Adalah bahwa “nir ada biaya panjualan, beban bunga atau beban administrasi di dalam biaya overhead pabrik”. Penentang atas posisi menurut institute ini menghadapi pernyataan pada dalam laporan yang mengungkapkan “di perhhitungkannya bunga di pada biaya produksi merupakan teori yg tidak berdasar serta keliru, dan bisa dikatakan mustahil (absurd) pada pada praktiknya”. Pihak yang menentangnya pun mengalami kekalahan. Kejadian krusial yang lain dimasa itu adalah meningkatnya imbas menurut teori akuntansi terhadap perpajakan atas keuntungan bisnis. Meskipun undang-undang pendapatan tahun 1913 sudah memberikan dasar kalkulasi laba kena pajak dengan dasar penerimaan dan peneluaran kas, undang-undang tahun 1918 adalah yang pertama mengakui peranan berdasarkan mekanisme akuntansi di dalam penentuan laba kena pajak.

b. Tahap Kontribusi Institusi (1933-1959)

1. Pada tahun 1934, kongres membentuk SEC menggunakan tugas untuk mengelola majemuk hukum-hukum investasi federal, termasuk undang-undang sekuritas pada tahun 1933 yang mengatur penerbitan sekuritas pada pasar-pasar antar negara bagian serta undang-undang sekuritas tahun 1934 yang mengatur perdagangan sekuritas.

2. Setelah publikasi yg dilakukan oleh ripley pada pada satu artikel yg mengkritik teknik-teknik pelaporan sebagai sesuatu yg memperdayakan, Geoge O. May, kebangsaan Inggris, mengusulkan agar Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika (American Institute of Certified Public Accountant-AICPA) memulai sebuah bisnis kerja sama dengan bursa efek. Sebagai akibatnya, komite khusus dari AICPA melalui kerja sama menggunakan Bursa Efek menyarankan solusi generik berikut adalah:

Alternatif yg lebih praktikal adalah menaruh setiap perusahaan untuk bebas memilih metode-metode akuntansinya sendiri di pada batasan yg sangat luas. Tetapi mengharuskan adanya pengungkapan dari metode yg dipergunakan serta konsistensi pangaplikasiannya berdasarkan tahun ke tahun. Sebagai tambahan, komite mengusulkan percobaan resminya yang pertama buat mengembangkan teknik-teknik akuntansi yg berlaku umum. Dikenal menjadi “prinsip-prinsip umum” (board principles).

3. Setelah diterbitkannya ASR No. 4 oleh SEC, yg menantang profesi akuntan buat menaruh “dukungan subtansial menurut yang berwenang” menurut prinsip-prinsip yg berlaku, dan meningkatnya kecaman menurut Asosiasi Akuntansi Amerika (American Accounting Association) dan para anggotanya yang baru saja dibentuk, Institut selanjutnya di tahun 1938 memutuskan memberikan kuasa kepada Komite Prosedur Akuntansi (Committee Accounting Procedure-CAP) buat mengumumkan keputusannya.

c. Tahap Politisasi (1973-Sekarang)

Keterbatasan yg dimiliki sang baik asosiasi profesional juga manajemen di pada memformulasikan suatu teori akuntansi sudah menunjuk kepada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya sebuah situasi yang diciptakan oleh pandangan yang berlaku umum bahwa angka-angka akuntansi memengaruhi prilaku berekonomi serta menjadi konsekuensinya, anggaran-anggaran akuntansi hendaknya dibentuk pada pada arena politik.

Sejak awal, FASB sudah menerapkan sebuah pendekatan deduktif dan quasi politik pada formulasi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Hal yang oleh FASB menerima nilai yg lebih baik, pertama, menggunakan adanya usaha buat mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis atau kesepakatan pada akuntansi, dan kedua, dengan lahirnya aneka macam grup yg berkepentingan, yang kontribusinya diharapkan bagi penerimaan “umum” atas standar baru. Oleh karena itu, proses penetapan baku memiliki aspek politisi di dalamnya.

Proses berdasarkan penetapan standar dapat digambarkan menjadi demokratis karena, misalnya semua badan produsen peraturan, hak Dewan untuk membuat peraturan dalam akhirnya akan sangat bergantung pada persetujuan menurut pihak yg diatur. Namun lantaran penetapan baku membutuhkan beberapa perspektif, maka tidaklah sempurna bila suatu baku ditetapkan menggunakan hanya didasarkan pada penggambaran menurut para pemilihnya. Hal yang serupa pula, proses tersebut dapat diuraikan menjadi legislatif lantaran penetapan standar harus dimusyawarahkan serta karena seluruh pandangan harus didengarkan.

Tetapi para penyusun baku dibutuhkan buat dapat mewakili semua pemilih sebagai satu kesatuan serta tidak enjadi perwakilan berdasarkan sekelomppok pemilih eksklusif. Proses ini dapat diuraikan sebagai bersifat politis kaarena terdapat satu usaha pembelajaran yg terkait menggunakan usaha buat menerima penerimaan sstu standar

3. Akuntansi Dan Kapitalisme

Akuntansi serta kapitalisme saling dikaitkan sang beberapa sejarawan ekonomi menggunakan adana klaim generik bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yg vital didalam perkembangan evolusi berdasarkan kapitalisme. Max Weber menekankan argumentasi sebagai berikut:

“organisasi terbaru yg rasional berdasarkan perusahaan kapitalistis nir akan mungkin terjadi tanpa adana faktor krusial di dalam perkembangannya : pemisahan usaha berdasarkan tempat tinggal tangga dan berkaitan erat dengannya, pembukuan yg rasional”.

Hubungan antara akuntansi serta kapitalisme in selajutnya di kenal sebagai tesis atau Argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transfortasi aktiva mejadi nilai-nilai tak berbentuk serta aktualisasi diri kuantitatif dari aktivitas bisnis, serta akuntansi yg sistematis pada bentuk pembukuan pencatatan berpasangan menciptakan adanya kemungkianan buat seorang wirausahawan yg kapitalis buat seseorang wirausahawan yg kapitalisme buat merencanakan, melakukan, serta mengukur impak dari aktivitas yg beliau lakukan serta melakukan pemisahan berdasarkan pemilik dan bisnis itu sendiri, sebagai akibatnya memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Empat alasan berikut umumnyamuncul untuk mengungkapkan peranan menurut pencatatan berpasangan dalam ekspansi ekonomi.

1. Pencatatan berpasangan memberikan donasi bagi keluarnya perilaku baru atas kehidupan ekonomi

2. Semangat baru melakukan akuisisi ini di dukung serta didorong sang adanya pemugaran menurut perhitungan-perhitungan irit.

3. Pembukuan pencatatan berpasangan mengisinkan adanya organisasi yang sistematis.

4. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan serta manajemen dan karenanya mempertinggi pertumbuhan menurut perusahaan besar dengan saham campuran.

Yamey mengindikasikan bahwa para usahawan di abad ke 16 hingga menggunakan abad-18 tidak pernah memakai pembukuan menggunakan pencatatan berpasangan buat melacak laba dan modalnya, tetapi hanya menggunakannya buat mencatat suatu transaksi. Ia berkata :

“Sistem pencatatan berpasangan hanyalah menambahkan sedikit menurut pemberiankerangka kerja dimana data akuntansi dapat ditempatkan dan ad interim datanya bisa pada atur, dikelompokkan, serta dikelompokkan ulang kembali. Sistem nir menggunakan sendirinya menentukan rentang dari data yg wajib dimasukkan kedalam satu aturan tertentu, juga memaksakan adanya pola tertentu dalam perguruan internal dan perguruan ulang data:.

4. Relevansi Sejarah Akuntansi

Sejarah akuntasi penting bagi pengajaran, kebjakan, serta praktek akuntansi. Sejarah memungkinkan kita buat bisa “lebih baik tahu masa sekarang dan meramalkan atau mengendalikan masa depan kita:’

Berkaitan dengan pengajaran, sejarah akuntansi bisa sangat bermanfaat buat menaruh pemahaman dan apresiasi yg lebih baik mengenai bidang akuntasi dan evolusinya menjadi satu ilmu sosial. Satu pemikiran yg indah akan relevansi menurut sejarah akuntansi terhadap pengajaran diuraikan dibawah ini :

Pertama-tama, suatu profesi yang berdasarkan dalam traadisi ang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya buat lebih menghargai warisan intelektual yang mereka miliki. Kedua, adanya inpor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi -donasi besar pada literatur, dan studi-studi positif yg penting mungkin saja akan hilang, terpragmentasikan, atau dipelajari secara nir sempurna didalam jangka saat yg lebih panjang kecuali bila mereka sudah di dukumentasikan serta digabungkan sang orang-orang terpelajar yg memilliki keahlian sejarah. Ketiga, tanpa memiliki akses kepada analisis dan interprestasi menurut sejarah perkembangan pemmikiran dan praktik akuntansi, para emperis saat ini akan beresiko berdasarkan investigasi yg mereka lakukan pada kalim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak berdasar.

Berkaitan menggunakan praktek akuntansi, sejarah akuntansi dapat menaruh penilaian yang lebih baik atas praktek-praktek yang berlaku menggunakan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yg pernah digunakan dimasa lalu.

5. Isu-Isu Akuntansi Internasional

i. Definisi Akuntansi Internasional

Konsep berdasarkan akuntansi universal atau global adala yg paling luas ruang lingkupnya. Konsep ini mengarahkan akuntansi internasional menuju formulasi serta studi atas satu gugusan prinsip-prinsip akuntansi yang diterma secara universal. Tujuannya merupakan untuk mendapatkan satu standardisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional.

Di pada kerangka kerja konsep ini, akuntansi internasional di anggap sebagai sebuah sistem universal yang dapat diterapkan disemua negara. Sebuah seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yg beralaku umum (generally accepted accounting principles-GAAP) yang diterima diseluruh dunia, seperti yang berlaku di amerika perkumpulan, akan dibentuk, praktik dan prinsip yg dikembangkan akan bisa diberlakukan diseluruh negara. Konsep ini akan sebagai target tertinggi berdasarkan suatu sistem internasional.

Konsep berdasarkan akuntansi konpratif atau akuntansi internasional mengarahkan akuntansi internasional kepada studi pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional pada dalam akuntasi perusahaan serta praktik-praktik pelaporan.

1. Kesadaran akan adanya keragaman internasional didalam akuntansi perusahaan

2. Pemahaman akan prinsip-prinsip serta praktik-praktik akuntansi dari masing-masing negara.

3. Kemapuan untuk menilai dammpak berdasarkan beragamnya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan keuangan

Munculnya paradigma baru didalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja serta pemikiran buat memasukkan ilham-pandangan baru baru menurut akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, konsep-konsep serta teori-teori akuntasni yg dibuat oleh Amenkhienan buat memasukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Teori universal atau dunia

2. Teori multinasional

3. Teori konparatif

4. Teori transaksi-transaksi internasional

5. Teori transalasi

Masing-masing teori-teori pada atas menaruh dasar atas pengembangan berdasarkan sebuah kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Miskipin akan masih ada argumentasi mengenai teori manakah yang akan lebih disukai

ii. Harmonisasi Standar Akuntansi

Arti haarmoni standar akuntansi

Istilah harmoni standar akuntansi sebagai kebaikan berdasarkan standardisasi memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas berbagai sudut pandang yg tidak selaras. Istilah ini lebih bersifat menjadi pendekatan mudah serta mendamaikan dari dalam standardisasi berarti prosedur-mekanisme yang dimiliki oleh satu negara hendaknya diterapakan sang seluruh negara yang lain. Harmonisasi sebagai suatu bagian yg krusial buat menghasilkan komonikasi yg lebih baik atas suatu fakta agar bisa diartikan dan dipahami secara internasional.

Definisi berdasarkan harmonisasi tesebut dianggap lebih realistis serta mempunyai kemungkinan lebih besar buat diterima dari pada standardisasi. Setiap negara berasal mempunyai perpaduan anggaran, filosofi, serta sasarannya masing-masing di taraf nasional, yg ditujukan pada perlindungan atau pengendalian dari asal-asal daya nasional.

Manfaat berdasarkan harmonisasi

Terdapat beragam keuntungan dai harmonisasi. Pertama, bagi poly negara, belum terdapat suatu baku kodifikasi akuntansi serta audit yang memadai. Standar yang diakui secara internasional tidak hanya akan akan mengurangi b iaya penyiapan untuk negara-negara tadi melainkan jua memungkinkan mereka buat dengan seketika sebagai bagian dari arus utama standart akuntansi yang berlaku secara internasional. Kedua, internasionalisasi yang berkembang menurut perekonomian dunia dan menaikkan saling ketergantungan menurut negara-negara didalam kaitannya dengan perdagangan serta arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama berdasarkan adanya suatu bentuk standart akuntansi dan audityang berlaku secara internasional. Ketiga, adanya kebutuhan menurut perusahaan-perusahaan buat memperoleh kapital dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah keuntungan di tahan buat mendanai proyek-proyek serta pinjaman-pinjaman luar negeri yang tersedia, telah menaikkan kebutuhan akan harmonisasi akuntansi.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Sejarah Dan Perkembangan Akuntansi

1. Evolusi Pembukaan Pencatatan Berpasangan

a. Sejarah Awal Akutansi

Berbagai percobaan sudah dilakukan buat menyatakan lokasi serta waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangaN yang telah membuat aneka macam skenario. Ke banyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk aplikasi pencatatan disebagian besar kebudayaan semenjak sekitar 3000 tahun sebelum masehi.

Littleton menciptakan daftar tujuh prasarat bagi luncurnya pembukaan yang sistematis :

Seni penulisan (the art of writing), karena pembukuan pada pada dasarnya adalah sebuah catatan; aritmetika (arithmetic), lantaran aspek mekanik menurut pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sedehana; milik pribadi (private property), lantaran pembukuan hanya berkepentingan dengan pencatatan warta-warta mengenai mal serta hak miliknya; uang (maney) yaitu transaksi yg belum selesai, lantaran tidak akan terdapat dorongan buat menciptakan catatan apa terdapat loka saat itu juga, perdangangan (commerce), lantaran sebua penjualan lokal saja nir akan membentuk cukup tekanan (volume bisnis) buat merangsang insan mengkoordinasikan berbagai pemikiran kedalam suatu sistim; modal (capital), karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti serta anugerah kredit sebagai sesuatu yg nir mungkin mampu dibayangkan.

Masing-masing kebudayaan antik yg disebutkan diatas sudah meliputi prasarat-prasarat tersebut, sekaligus menyebutkan mengapa sudah terdapat semacam pembukuan dedalamnya. Jika kita ingin melacak ilmu yang penting ini (akuntansi) balik keasal usulnya, kita secara alamiah akan menganggap rendezvous pertanyaan akan dari para pedagang yang pertama; dan tidak seorangpun yang layak mengklaim hal itu tadi pada masa itu selain orang-orang arab. Menunjukkan kejayaanya di dunia, perdamaian, memperoleh pemikiran melakukan perdagan tersebut melalui internasional dengan bangsa tersebut; serta sebagai konsekwensinya, berdasarkan merekalah orang-orang mesir wajib melakukan suatu bentuk pertama menurut akuntansi, yang menurut cara perdagangan yang generik, dikomunikasikan semua kota-kota ditimur tengah. Bisnis perdagangan, yg utuk setiap kota-kota perdagangan pada eropa pada hubungakan sang orang-orang lombardia, ikut jua memperkenalkan metode mereka pada pencatatan rekening, melalui penggunaan pencatatan berpasangan ; yg sekarang dikenal menggunakan sebutan pembukaan italia.

Pembukaan italia ini berkembang, seiring menggunakan perkembangan perdagangan berdasarkan republik italia serta mpenggunaan metode pembukaan pencatatan berpasangan ke abad 14. Kitab pencatatan berpasangan yang pertama kali pada kenal adalah pembukaan masyari dari genua, yg bertanggal sejak tahun 1340 .

Kontribusi luca pacioli

Nama luca pacioli, seseorang pastur berdasarkan ordo pranciscus, dalam umumnya di asosialisasikan dengan sosialisasi pembukaan pencetaan berpasangan buat pertama kalinnya. Pada tahun 1494 dia menerbitkan bukunya, Summa de arithmatice geometria, proportioni et proportionalita yg didalamnya terdapat dua butir bad-de dikomputis et scripturis yang menjelaskan pembukaan pencatatan berpasangan. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukaan merupakan buat menaruh keterangan yang nir tertunda kepada para pedagang tentang keadaan aktiva dan hutang-hutangnya. Debit (adebeo) dan kredit (credite) digunakan pada pencatatan buat memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Ia berkata, “seluruh pencatatan haarus berpasangan.

Yaitu, jika anda menciptakan seorang kreditor, maka anda wajib menciptakan seseorang rebitor”. Tiga buku dipakai disini.:sebuah memorandum, sebuah jurnal, dan sebuah buku akbar. Pada saat yg bersamaan, mengingat umur yang pendek menurut perusaha-perusahaan bisnis, Pacioli menyerahkan perhitungan dari keuntungan suatu periode dan penutupan buku.

Dibawah ini merupakan saran yang diberikan :

Merupakan suatu hal yg beik buat menutup buku setiap tahun, terutama apabila anda memiliki kerja sama kemitraan dengan pihak-pihak lain. Sringnya melakukan pencatatan akuntansi akan memperpanjang persahabatan.

Perkembangan Pembukaan Pencatatan Berpasangan

Perkembangan tadi meliputi hal-hal berikut adalah :

1. Lebih kurang aba ke-16 terjadi beberapa perubahan bilangan teknik-teknik pembukaan. Perubahan yang catat adalah diperkenankan jurnal-jurnal khusus buat pencatatan berbagai jenis transaksi yang tidak sinkron.

2. Pada abad-16 serta 17 terjadi revolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, pada abad ke 17 dan abad 18 terjadi evolusi pada personifikasi menurut semua akun serta transaksi, menjadi suatu bisnis untuk merasionalisasikan anggaran debit serta kredit yg digunakan pada akun-akun yang nir pasti hubungannya serta abstrak.

3. Menerapkan sistem pencatatan berpasangan jua diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain.

4. Abad ke 17 pula mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaanya berpisah buat jenis barang yang tidak sinkron.

5. Dimulai menggunakan east india company pada abad ke-17 serta selanjutnya pada ikuti menggunakan perkembangan tadi, seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yg lebih baik, yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi porto, dan agama yg diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, perioditas, dan akrual.

6 Metode-metode buat pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18.

7 Sampai Dengan Awal Abad Ke-19, Depresiasi Untuk Aktiva Tetap Hanya diperhitungkan pada barang dagangan yg tidak terjual.

8 Kuntansi porto muncul di abad ke-19 sebagai sebuah output dari revolusi industri.

9 Pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan dalam teknik-teknik akuntansi buat pembayaran dibayar di muka serta akrual, menjadi cara buat memungkinkan dilakukannya perhitungan darri laba periodik.

10 Akhir abad ke-19 serta ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana.

11 Di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi buat isu-informasi kompleks, mulai berdasarkan perhitungan laba persaham, akuntansi buat perhitungan bisnis, akuntansi buat inflasi sewa jangka panjang dan purna tugas, hingga pada masalah peting berdasarkan akuntansi sebagai produk baru berdasarkan rekayasa keuangan (financial engineering).

2. Perkembangan Prinsip-Prinsip Akuntansi Di Amerika Serikat

a. Tahap Kontribusi Manajemen (1900-1933)

Pengaruh manajemen pada dalam formulasi prinsip-prinsip akuntansi timbul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi mayoritas yang pada mainkan sang perusahaan-perusahaan industri sehabis tahun 1990. Pemain utama pada masa itu merupakan asosiasi akuntan profesional, American institute of accountans (AIA).

Posisi menurut AIA atas permintaan berdasarkan komisi dagang federal (fedeal trade comission-FTC)

Adalah bahwa “nir terdapat porto panjualan, beban bunga atau beban administrasi pada dalam biaya overhead pabrik”. Penentang atas posisi dari institute ini menghadapi pernyataan pada pada laporan yang berkata “di perhhitungkannya bunga di pada biaya produksi adalah teori yg nir berdasar dan keliru, serta dapat dikatakan tidak mungkin (absurd) pada pada praktiknya”. Pihak yg menentangnya pun mengalami kekalahan. Kejadian krusial yg lain dimasa itu merupakan meningkatnya dampak berdasarkan teori akuntansi terhadap perpajakan atas keuntungan bisnis. Meskipun undang-undang pendapatan tahun 1913 sudah memberikan dasar kalkulasi keuntungan kena pajak menggunakan dasar penerimaan serta peneluaran kas, undang-undang tahun 1918 adalah yang pertama mengakui peranan berdasarkan prosedur akuntansi di dalam penentuan keuntungan kena pajak.

b. Tahap Kontribusi Institusi (1933-1959)

1. Pada tahun 1934, kongres membentuk SEC dengan tugas untuk mengelola beragam aturan-aturan investasi federal, termasuk undang-undang sekuritas dalam tahun 1933 yg mengatur penerbitan sekuritas pada pasar-pasar antar negara bagian dan undang-undang sekuritas tahun 1934 yg mengatur perdagangan sekuritas.

2. Setelah publikasi yang dilakukan oleh ripley pada dalam satu artikel yg mengkritik teknik-teknik pelaporan menjadi sesuatu yang memperdayakan, Geoge O. May, kebangsaan Inggris, mengusulkan supaya Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika (American Institute of Certified Public Accountant-AICPA) memulai sebuah bisnis kolaborasi menggunakan bursa pengaruh. Sebagai akibatnya, komite khusus berdasarkan AICPA melalui kolaborasi menggunakan Bursa Efek menyarankan solusi umum berikut ini:

Alternatif yang lebih praktikal adalah memberikan setiap perusahaan buat bebas memilih metode-metode akuntansinya sendiri di dalam batasan yg sangat luas. Tetapi mengharuskan adanya pengungkapan dari metode yang digunakan dan konsistensi pangaplikasiannya dari tahun ke tahun. Sebagai tambahan, komite mengusulkan percobaan resminya yang pertama untuk membuatkan teknik-teknik akuntansi yang berlaku umum. Dikenal sebagai “prinsip-prinsip generik” (board principles).

3. Setelah diterbitkannya ASR No. 4 oleh SEC, yang menantang profesi akuntan buat menaruh “dukungan subtansial dari yg berwenang” berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, serta meningkatnya kecaman dari Asosiasi Akuntansi Amerika (American Accounting Association) serta para anggotanya yg baru saja dibentuk, Institut selanjutnya di tahun 1938 memutuskan memberikan kuasa kepada Komite Prosedur Akuntansi (Committee Accounting Procedure-CAP) untuk mengumumkan keputusannya.

c. Tahap Politisasi (1973-Sekarang)

Keterbatasan yang dimiliki sang baik asosiasi profesional maupun manajemen pada pada memformulasikan suatu teori akuntansi telah mengarah pada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya sebuah situasi yg diciptakan oleh pandangan yg berlaku generik bahwa nomor -nomor akuntansi memengaruhi prilaku berekonomi dan menjadi konsekuensinya, aturan-anggaran akuntansi hendaknya dibentuk di dalam arena politik.

Sejak awal, FASB sudah menerapkan sebuah pendekatan deduktif dan quasi politik pada formulasi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Hal yang sang FASB menerima nilai yang lebih baik, pertama, menggunakan adanya usaha buat berbagi suatu kerangka kerja teoritis atau kesepakatan pada akuntansi, serta kedua, menggunakan lahirnya banyak sekali gerombolan yang berkepentingan, yang kontribusinya diharapkan bagi penerimaan “generik” atas standar baru. Oleh karena itu, proses penetapan baku memiliki aspek politisi pada dalamnya.

Proses berdasarkan penetapan standar bisa digambarkan menjadi demokratis karena, seperti semua badan penghasil peraturan, hak Dewan buat membuat peraturan pada akhirnya akan sangat bergantung pada persetujuan berdasarkan pihak yang diatur. Tetapi lantaran penetapan baku membutuhkan beberapa perspektif, maka tidaklah tepat bila suatu standar ditetapkan menggunakan hanya berdasarkan pada penggambaran dari para pemilihnya. Hal yg serupa jua, proses tersebut dapat diuraikan menjadi legislatif lantaran penetapan baku harus dimusyawarahkan dan karena semua pandangan wajib didengarkan.

Tetapi para penyusun standar diharapkan buat bisa mewakili seluruh pemilih menjadi satu kesatuan serta nir enjadi perwakilan dari sekelomppok pemilih eksklusif. Proses ini bisa diuraikan menjadi bersifat politis kaarena terdapat satu bisnis pembelajaran yg terkait dengan bisnis buat mendapatkan penerimaan sstu standar

3. Akuntansi Dan Kapitalisme

Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adana klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan merupakan suatu hal yg vital didalam perkembangan evolusi berdasarkan kapitalisme. Max Weber menekankan argumentasi sebagai berikut:

“organisasi terkini yang rasional menurut perusahaan kapitalistis tidak akan mungkin terjadi tanpa adana faktor krusial pada dalam perkembangannya : pemisahan bisnis berdasarkan tempat tinggal tangga dan berkaitan erat dengannya, pembukuan yg rasional”.

Hubungan antara akuntansi serta kapitalisme in selajutnya pada kenal sebagai tesis atau Argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transfortasi aktiva mejadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif menurut kegiatan bisnis, serta akuntansi yang sistematis pada bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat adanya kemungkianan buat seseorang wirausahawan yang kapitalis buat seorang wirausahawan yg kapitalisme buat merencanakan, melakukan, serta mengukur imbas menurut kegiatan yg ia lakukan dan melakukan pemisahan berdasarkan pemilik serta usaha itu sendiri, sebagai akibatnya memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Empat alasan berikut umumnyamuncul buat mengungkapkan peranan dari pencatatan berpasangan dalam perluasan ekonomi.

1. Pencatatan berpasangan menaruh kontribusi bagi keluarnya perilaku baru atas kehidupan ekonomi

2. Semangat baru melakukan akuisisi ini pada dukung dan didorong sang adanya pemugaran dari perhitungan-perhitungan ekonomis.

3. Pembukuan pencatatan berpasangan mengisinkan adanya organisasi yg sistematis.

4. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan serta manajemen dan karena itu menaikkan pertumbuhan berdasarkan perusahaan besar dengan saham gabungan.

Yamey mengindikasikan bahwa para usahawan pada abad ke 16 hingga menggunakan abad-18 nir pernah menggunakan pembukuan menggunakan pencatatan berpasangan buat melacak keuntungan dan modalnya, namun hanya menggunakannya buat mencatat suatu transaksi. Ia mengungkapkan :

“Sistem pencatatan berpasangan hanyalah menambahkan sedikit menurut pemberiankerangka kerja dimana data akuntansi dapat ditempatkan serta sementara datanya dapat di atur, dikelompokkan, serta dikelompokkan ulang balik . Sistem nir dengan sendirinya memilih rentang dari data yg harus dimasukkan kedalam satu anggaran tertentu, juga memaksakan adanya pola tertentu dalam perguruan internal dan perguruan ulang data:.

4. Relevansi Sejarah Akuntansi

Sejarah akuntasi krusial bagi pedagogi, kebjakan, serta praktek akuntansi. Sejarah memungkinkan kita buat bisa “lebih baik tahu masa sekarang serta meramalkan atau mengendalikan masa depan kita:’

Berkaitan menggunakan pedagogi, sejarah akuntansi dapat sangat bermanfaat untuk menaruh pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntasi serta evolusinya menjadi satu ilmu sosial. Satu pemikiran yg cantik akan relevansi berdasarkan sejarah akuntansi terhadap pengajaran diuraikan dibawah ini :

Pertama-tama, suatu profesi yang didasarkan pada traadisi ang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya buat lebih menghargai warisan intelektual yg mereka miliki. Kedua, adanya inpor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi -kontribusi besar pada literatur, serta studi-studi positif yg penting mungkin saja akan hilang, terpragmentasikan, atau dipelajari secara nir paripurna didalam jangka waktu yang lebih panjang kecuali bila mereka sudah pada dukumentasikan dan digabungkan oleh orang-orang terpelajar yg memilliki keahlian sejarah. Ketiga, tanpa memiliki akses pada analisis serta interprestasi berdasarkan sejarah perkembangan pemmikiran serta praktik akuntansi, para emperis waktu ini akan beresiko menurut investigasi yang mereka lakukan pada kalim-klaim atas masa kemudian yg nir lengkap atau tidak berdasar.

Berkaitan dengan praktek akuntansi, sejarah akuntansi dapat menaruh evaluasi yang lebih baik atas praktek-praktek yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yg pernah dipakai dimasa lalu.

5. Isu-Isu Akuntansi Internasional

i. Definisi Akuntansi Internasional

Konsep menurut akuntansi universal atau dunia adala yang paling luas ruang lingkupnya. Konsep ini mengarahkan akuntansi internasional menuju formulasi serta studi atas satu gugusan prinsip-prinsip akuntansi yang diterma secara universal. Tujuannya merupakan buat menerima satu standardisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional.

Di pada kerangka kerja konsep ini, akuntansi internasional di anggap menjadi sebuah sistem universal yg bisa diterapkan disemua negara. Sebuah seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yg beralaku umum (generally accepted accounting principles-GAAP) yg diterima diseluruh dunia, misalnya yg berlaku pada amerika perkumpulan, akan dibentuk, praktik dan prinsip yang dikembangkan akan dapat diberlakukan diseluruh negara. Konsep ini akan menjadi sasaran tertinggi menurut suatu sistem internasional.

Konsep dari akuntansi konpratif atau akuntansi internasional mengarahkan akuntansi internasional pada studi pemahaman atas disparitas-perbedaan nasional pada dalam akuntasi perusahaan serta praktik-praktik pelaporan.

1. Kesadaran akan adanya keragaman internasional didalam akuntansi perusahaan

2. Pemahaman akan prinsip-prinsip serta praktik-praktik akuntansi menurut masing-masing negara.

3. Kemapuan buat menilai dammpak dari beragamnya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan keuangan

Munculnya kerangka berpikir baru didalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja serta pemikiran untuk memasukkan wangsit-pandangan baru baru dari akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, konsep-konsep dan teori-teori akuntasni yang dibuat sang Amenkhienan buat memasukkan hal-hal menjadi berikut :

1. Teori universal atau dunia

2. Teori multinasional

3. Teori konparatif

4. Teori transaksi-transaksi internasional

5. Teori transalasi

Masing-masing teori-teori pada atas memberikan dasar atas pengembangan berdasarkan sebuah kerangka kerja konseptual buat akuntansi internasional. Miskipin akan terdapat argumentasi tentang teori manakah yang akan lebih disukai

ii. Harmonisasi Standar Akuntansi

Arti haarmoni baku akuntansi

Istilah harmoni standar akuntansi sebagai kebaikan menurut standardisasi memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas aneka macam sudut pandang yang tidak selaras. Istilah ini lebih bersifat sebagai pendekatan mudah serta mendamaikan menurut dalam standardisasi berarti prosedur-prosedur yang dimiliki oleh satu negara hendaknya diterapakan oleh seluruh negara yang lain. Harmonisasi sebagai suatu bagian yang krusial buat membentuk komonikasi yg lebih baik atas suatu fakta agar dapat diartikan serta dipahami secara internasional.

Definisi berdasarkan harmonisasi tesebut dianggap lebih realistis dan mempunyai kemungkinan lebih akbar buat diterima berdasarkan pada standardisasi. Setiap negara asal mempunyai deretan aturan, filosofi, serta sasarannya masing-masing pada taraf nasional, yang ditujukan pada proteksi atau pengendalian menurut sumber-sumber daya nasional.

Manfaat menurut harmonisasi

Terdapat bermacam-macam keuntungan dai harmonisasi. Pertama, bagi banyak negara, belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yg memadai. Standar yang diakui secara internasional nir hanya akan akan mengurangi b iaya penyiapan buat negara-negara tadi melainkan juga memungkinkan mereka buat menggunakan seketika menjadi bagian dari arus primer standart akuntansi yang berlaku secara internasional. Kedua, internasionalisasi yg berkembang dari perekonomian global dan menaikkan saling ketergantungan dari negara-negara didalam kaitannya menggunakan perdagangan serta arus investasi internasional merupakan argumentasi yg utama berdasarkan adanya suatu bentuk standart akuntansi serta audityang berlaku secara internasional. Ketiga, adanya kebutuhan dari perusahaan-perusahaan buat memperoleh modal berdasarkan luar, mengingat nir cukupnya jumlah keuntungan pada tahan buat mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negeri yg tersedia, telah menaikkan kebutuhan akan harmonisasi akuntansi.

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONEISA

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Sejarah Perkembangan Akuntansi Di Indoneisa

Praktik akuntansi pada Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda kurang lebih 17 (ADB 2003) atau kurang lebih tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan menggunakan praktik akuntansi ddi Indonesia dapat pada temui dalam tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yg dilaksanakan Amphioen Socitey yg berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda menganlkan sistem pembukuan berpasangan (Double-entry bookkeeping) sebagaimana yg dikembangkan ole h luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan krusial dalam praktik bisnis di Indonesia selam era ini (Diga dan Yunus 1997).

Kegiatan ekonomi dalam masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda poly yg menanamkan modalnya pada Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan energi akuntan dan juru buku yg terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai mulai dikenalkan pada Indonesia dalam tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil sang akuntan Belanda serta Inggris yg masuk ke Indonesia untuk membantu aktivitas administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus 1990). Intrernal auditor yagn pertama kali tiba pada Indonesia adalah J.W Labrijn yg telah berada di Indonesia dalam tahun 1896 serta orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun serta mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yg dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).

Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara-Government Accountant Dienst yang terbentuk dalam tahun 1915 (Soemarso 1995). Akuntan public yg pertama adalah Frese dan Hogeweg yg mendirikan tempat kerja di Indonesia dalam tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain yaitu tempat kerja akuntan H.Y. Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995). Pada era penjajahan, nir terdapat orang Indonesia yg bekerja menjadi akuntan public. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi merupakan JD. Massie, yang diangkat menjadi pemegang buku dalam Jawatan Akuntan Pajak dalam lepas 21 September 1929 (Soemasro 1995).

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indoenesia) mulai muncul dalam tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai tahun 1947 hanya terdapat satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soemarso 1995). Praktik akuntansi contoh Belanda masih diggunakan selama era selesainya kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan training akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda.

Nasionalisasi atas perusahaan yagn dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda berdasarkan Indonesia dalam tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan serta energi pakar (Diga serta Yunus 1997).

Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia dalam akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Tetapi demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika sanggup berbaur menggunakan akuntansi model Belanda, terutama yg terjadi di forum pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang memperlihatkan pendidikan akuntansi-seperti oembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institut Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Universitas Padjajaran 1960, Univeritas Sumatra Utara 1960, Universitas Airlangga 1960 serta Universitas Gajah Mada 1964 (Soemarso 1995) telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda menggunakan model Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970 seluruh lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika (Diga serta Yunus 1997).

Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi serta akuntansi. Kelompok terebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yg lebih kompetetif dan lebh berorentasi pada pasar – dengan dukungan praktik akutansi lebih baik. Kebijakan gerombolan tersebut memeperoleh dukungan yang kuta menurut investor asing dan forum-forum internasional (Rosser 1990). Sebelum perbaikan pasar contoh serta sosialisasi reformasi akuntansi tahun 1980an serta awal 1990an, pada praktik banyak ditemui perusahaan yg memiliki 3 jenis pembukuan – satu untuk memperlihatkan gambaran sebenarnya dari perusahaan serta untuk dasar pengambilan keputusan; satu buat menunjukkan hasil yg positif menggunakan maksud agar bisa digunakan buat mengajukan pinjaman/ kredit menurut bank domestic dan asing; serta satu lagi yang memberitahuakn output negative (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).

Pada awal tahun 1990an, tekanan buat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan timbul seiring dengan terjadinya aneka macam skandal pelaporan keuangan yang bisa menghipnotis agama dan konduite investor. Sekandal pertama adalah perkara Bank Duta (bank swasta yg dimiliki oleh 3 yayasan yagn dikendalikan presiden Suharto). Bank Duta Go Public pada tahun 1990 namun gagal mengungkapkan kerugian yg jumlah akbar (ADB 2003). Bank Duta pula tidak menginformasi seluruh kabar kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan wajar tanpa dispensasi. Kasus ini diikuti oleh perkara Plaza Indonesia Realty (Pertengahan 1992) serta Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar kapital menurut model “casino” mejadi contoh yg bisa memobilisasi genre investasi jangka panjang.

Bewrbagai skandal tersebut sudah mendorong pemerintah dan badan berwenang buat mengeluarkan kebijakan regulasi yg ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, dalam September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan (PSAK). Kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (Work Bank) melaksanakan proyek Pengembangan Akuntansi yang ditunjuk buat mengembangakan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995, pemerintah menciptakan barbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Keempat, dalam tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek akuntansi/ pelaporan keuangan kedalam Undang-undang Pasar Modal (Rosser 1999).

Jatuhnya nilai rupiah dalam tahun 1997-1998 makin mempertinggi tekanan dalam pemerintah buat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan hingga awal 1998, kebangkrutan konglomerat, collapsenya sistem perbankan, meningnkatnya inflasi serta pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama menggunakan IMF serta melakukan perundingan atas banyak sekali paket penyelamat yg ditawarkan IMF. Pada waktu ini kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akutansi dan rendahnya kualitas keterbukaan berita (Tansparancy). Ringkasan perkembangan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditinjau pada tabel

Tabel Faktor Linfkungan serta Praktik Akuntansi

PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL

PERKEMBANGAN EKONOMI

PERKEMBANGAN AKUNTANSI

ERA KOLONIAL BELANDA (1595-1945) :

·Belanda menguasai Jawa serta kepulauan lain.

·Islam sebagai kepercayaan mayoritas

Perusahaan Hindia Belanda (VOC) menguasai perdagangan pada Indonesia. Keterlibatan serta aktifitas Pribumi di perdagangan dibatasi menggunakan ketat. Etnis China diberi hak spesifik dibidang perdagangan dan transportasi air

Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia Regulasi akuntansi yg pertama dimuntahkan tahun 1642 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Regulasi terebut mengatur administrasi Kas serta Piutang (Abdil Kadir 1982)

ERA SUKARNO (1945-1966) :

Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kepemimpinan presiden Soekarni dekat dengan pemerintah Cina (RRC). Tahun 1965 terjadi bisnis perebutan kekuasaan sang komunis yang berhasil digagalkan serta mendorong peran militer.

Dominasi perdagangan sang Belanda dan China mendorong munculnya ketidak adilan di warga . Akhirnya, Indonesia menentukan pendekatan sosialis pada pembangunan yang ditandai menggunakan penguasaan kiprah Negara. Tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan masyarakat Negara Belanda keluar menurut Indonesia.

Akademi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan serta sistem akuntansi serta auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi contoh Belanda juga Amerika digunakan secara bersama. Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi panduan dan buat mengkoordinasi kegiatan akuntan.

ERA SUHARTO (1966-1998) :

Suharto sebagai Presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif

Dibawah kepemimpinan Suharto, pembangunan ekonomi berdasarkan dalam pendekatan kapitalis. Investor asing didorong dan tahun 1967 dimuntahkan Undang-undang Penanaman Modal Asing yg membuat munculnya perusahaan asing

Tahun 1997-1998 Krisis Keuangan Asia menimpa Indonesia dan poly perusahaan yg bangkrut.

Terjadi transfer pengetahuan serta keahlian akuntansi secara pribadi dari tempat kerja sentra perusahaan asing pada karyawan Indonesia dan secara nir eksklusif menghipnotis aktivitas usaha.

Tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan baku auditing dan professional code of conduct. Prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan dalam pedoman akuntansi yg dipublikasikan AICPA tahun 1965.

Standar akuntansi internasional diadopsi tahun 1995

ERA SETELAH SUHARTO (SETELAH 1998) :

Suharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998

Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial.

Regulasi diperketat buat memperbaiki pengungkapa berita.

2. Perkembangan Organisasi Profesi Akuntansi

Sampai dengan tahun 1950an, di Indonesia belum terdapat profesi akuntansi lulusan universitas lokakl. Hampir seluruh akuntan mempunyai kualifikasi proffesional yg asal menurut Belanda. Munculnya Undang-Undang No. 34/ 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang asal berdasarkan universitas lokal. Pada tahun 1957, grup pertama mahasiswa akuntansi lulus berdasarkan Universitas Indonesia. Tetapi demikian, tempat kerja akuntan public milik orang Belanda nir mengakui kualifikasi mereka. Atas dasar kenyataan tadi, akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama-sama menggunakan menggunakan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam tanggal 23 Desember 1957. Professor Soemarjo Tjitrosidojo – akademisi berpendidikan Belanda adalah Ketua Umum IAI yang pertama (Yunus 1990). Tujuan didirikannya IAI ini diantaranya mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional dan menaikkan keahlian serta kompetensi akuntan.

Selama tahun 1960an, menurunnya kiprah kegiatan keuangan mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi serta kondisi ini berpengaruh pada perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Tetapi demikian, perubahan syarat ekonomi dan politik yang terjadi pada akhir era tadi, sudah mendorong pertumbuhan profesi akuntansi. Profesi akuntansi mulai berkembang cepat dari tahun 1967 yaitu sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968 (Soemarso 1995). Usaha profesionalisasi IAI mendapat sambutan ketika dilaksanakan kesepakatan akuntansi yang pertama yaitu pada tahun 1969. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan akuntan bersertifikat sebagai anggota IAI (ADB 2003)

Pada tahun 1973, IAI menciptakan “Komite Norma Pemeriksaan Akuntan” (KNPA) buat mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi (Bahciar 2001). Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia (YPAI) didirikan dalam tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui acara training dan kegiatan penelitian. Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi (TKPA). Kegitan TKPA ini didukung sepenuhnya sang IAI dan didanai sang Bank Dunia sampai berakhir tahun 1993. Misinya merupakan buat menyebarkan pendidikan akuntansi, profesi akuntansi, standar profesi dank ode etik profesi.

Kemajuan selanjutnya bisa dilihat dalam tahun 1990an ketika Bank Dunia mensponsori Proyek Pengembangan Akunatan (PPA). Melalui proyek ini, berbagai standar akuntansi dan auditing dikembangkan, standar profesi diperkuat serta Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) mulai dikenalkan. Ujian Sertifikasi Akuntan Publik berstandar Internasional diberlakukan sebagai syarat wajib bagi akuntan publik yg berpraktik dari tahun 1997 (akuntan yg sudah berpraktik sebagai akuntan public selama 1997 tidak wajib mengikuti USAP). Pengenalan USAP ini mendapat dukungan penuh menurut pemerintah. Hal ini bisa ditinjau SK Menteri Keuangan No. 43/ KMK. 017/ 1997 yang berisi ketentuan mengenai prosedur perizinan, pengawasan, dan hukuman bagi akuntan public yang bermasalah (SK ini kemudian diganti dengan SK No. 470/ kmk.017/ 1999).

Empat pupluh 5 tahun sesudah pendirian, IAI berkembang sebagai organisasi profesi yang diakui keberadaanya di Indonesia dan berprofesi sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidikan dan akuntan pemerintahan.

Profesi akuntansi sebagai sorotan publik saat terjadi krisis keuangan pada Asia dalam tahun 1997 yang ditandai menggunakan bangkrutnya berbagai perusahaan serta Bank di Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan tersebut, poly yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified audit opinions) berdasarkan akuntan publik. Pada bulan Juni 1998 Asian Devloment Bank (ADB) menyetujui Financial Governance Reform Sector Develoment Program (FGRSDP) buat mendukung bisnis pemerintah mempromosikan dan memperkuat proses pengelolaan perusahaan (governance) di sektor public dan keuangan. Kebijakan FGRSDP yang disetujui pemerintah adalah usaha buat menyusun peraturan yg menciptakan :

1) Auditor bertanggung jawab atas kelalaian pada melaksanakan audit

2) Direktur bertanggung jawab atas berita yang salah dalam laporan keuangan dan kabar publik lainnya.

Tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan Draft Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru. Dalam draft ini disebutkan bahwa tujuan dibenetuknya UU Akuntan Publik merupakan :

a) Melindungi agama publik yang diberikan kepada akuntan public.

b) Memberikan kerangka hukum yang lebih kentara bagi akuntan publik.

c) Mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan pada menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik.

Hal penting dalam RUU AP ini merupakan ketentuan yg menyebutkan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan public dapat dituntut menggunakan hukuman pidana.

3. Penyusunan Standar Akuntansi Di Indonesia

Proses penyusunan baku akuntansi yg baik harus mempunyai 5 tahapan (ADB 2003) :

1) Design – aspek khusus akuntansi eksklusif diidentifikasi dan diteliti dan exposure draft disiapkan

2) Approval – draft tadi direview dan bila layak akan disetujui sebagai standar.

3) Education – penerangan pada penyusun dan pemakai laporan keuangan mengenai pengaruh dan implementasi standar yang baru

4) Implementation – ketentuan pada standar terebut diaplikasikan dalam perusahaan.

5) Enforcement – supervisi dan pemberian sanksi bagi yg tidak menerapkan.

Penyusunan standar akuntansi Indonesia dalam dasarnya mengacu dalam model Amerika menggunakan sedikit modifikasi. Menurut anggaran yang dibuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan baku akuntansi keuangan melibatkan delapan tahap berikut adalah (ADB 2003) :

a. Issue Identification. Kongres IAI yg bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang acara kerja taktik DSAK. DSAK ini memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International Accounting Standar Board (IASB) dan badan perumus standar akuntansi lainnya serta mereview masukan yang diberikan secara eksklusif sang pihak tertentu.

b. Preliminary Consideration. DSAK mendiskusikan gosip yg terdapat serta komisi yang diharapkan dan melakukan penelitian terhadap gosip yg terdapat sebelum gosip tadi dimasukkan dalam program kerja DSAK.

c. Preparation of Accounting Discussion Paper. Untuk setiap topic yg diterima, DSAK membangun Komite Khusus untuk menyiapkan topic outline dan Accounting Discussion Paper (ADP) yang secara rinci menjelaskan dan menganalisa topik tadi.

d. Preparation of Exposure Draft (ED). Atas dasar pertimbangan yg terdapat pada ADP, DSAK menyiapkan ED awal yg wajib konsisten menggunakan kerangan baku akuntansi internasional. ED awal ini didistribusikan pada pihak-pihak yang berkepentingan buat mendapatkan tanggapan.

e. Publication of ED. ED dipublikasikan di Media Akuntansi – Majalah IAI dan didistribusikan pada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan sebelum Public hearing.

f. Public Hearings. Public hearing diselenggarakan buat memeberi kesempatan dalam pihak yang berkepentingan buat mengungkapkan pandangan mereka terhadap ED tadi. Atas dasar masukan tersebut, DSAK akan berkonsultasi menggunakan pemerintah, organisasi serta individu lain yang relevan sebelum disyahkan menajadi PSAK.

g. PSAK Preparation. Apabila perlu, DSAK mengubah ED untuk merefleksikan hasil konsultasi yg telah dilakukan.

h. Approval and Promulgation. DSAK menyetujui PSAK buat diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tertentu. PSAK yang disetujui dipublikasikan melalui Media Akuntansi dan Website IAI.

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONEISA

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Sejarah Perkembangan Akuntansi Di Indoneisa

Praktik akuntansi di Indonesia bisa ditelusuri dalam era penjajahan Belanda lebih kurang 17 (ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang kentara berkaitan dengan praktik akuntansi ddi Indonesia dapat pada temui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yg dilaksanakan Amphioen Socitey yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda menganlkan sistem pembukuan berpasangan (Double-entry bookkeeping) sebagaimana yg dikembangkan ole h luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang adalah organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis pada Indonesia selam era ini (Diga dan Yunus 1997).

Kegiatan ekonomi dalam masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an athun baru 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda poly yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan energi akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai mulai dikenalkan pada Indonesia dalam tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil sang akuntan Belanda dan Inggris yg masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi pada perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus 1990). Intrernal auditor yagn pertama kali tiba di Indonesia adalah J.W Labrijn yg telah berada di Indonesia dalam tahun 1896 dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan) merupakan Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).

Pengiriman Van Schagen adalah titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara-Government Accountant Dienst yg terbentuk pada tahun 1915 (Soemarso 1995). Akuntan public yang pertama merupakan Frese dan Hogeweg yang mendirikan tempat kerja di Indonesia dalam tahun 1918. Pendirian tempat kerja ini diikuti tempat kerja akuntan yang lain yaitu tempat kerja akuntan H.Y. Voerens dalam tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995). Pada era penjajahan, tidak terdapat orang Indonesia yang bekerja menjadi akuntan public. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD. Massie, yang diangkat menjadi pemegang kitab dalam Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929 (Soemasro 1995).

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indoenesia) mulai timbul dalam tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai tahun 1947 hanya terdapat satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soemarso 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih diggunakan selama era sehabis kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pembinaan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda.

Nasionalisasi atas perusahaan yagn dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 mengakibatkan kelangkaan akuntan serta energi pakar (Diga dan Yunus 1997).

Atas dasar nasionalisasi serta kelangkaan akuntan, Indonesia dalam akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Tetapi demikian, pada era ini praktik akuntansi contoh Amerika bisa berbaur menggunakan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yg memperlihatkan pendidikan akuntansi-misalnya oembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institut Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Universitas Padjajaran 1960, Univeritas Sumatra Utara 1960, Universitas Airlangga 1960 serta Universitas Gajah Mada 1964 (Soemarso 1995) sudah mendorong pergantian praktik akuntansi contoh Belanda dengan contoh Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970 semua forum harus mengadopsi sistem akuntansi contoh Amerika (Diga serta Yunus 1997).

Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi serta akuntansi. Kelompok terebut berusaha buat membentuk ekonomi yang lebih kompetetif serta lebh berorentasi dalam pasar – menggunakan dukungan praktik akutansi lebih baik. Kebijakan gerombolan tersebut memeperoleh dukungan yg kuta menurut investor asing dan lembaga-forum internasional (Rosser 1990). Sebelum pemugaran pasar model serta sosialisasi reformasi akuntansi tahun 1980an serta awal 1990an, dalam praktik poly ditemui perusahaan yang mempunyai tiga jenis pembukuan – satu untuk memberitahuakn gambaran sebenarnya dari perusahaan dan buat dasar pengambilan keputusan; satu buat memberitahuakn output yang positif dengan maksud supaya dapat dipakai buat mengajukan pinjaman/ kredit menurut bank domestic serta asing; serta satu lagi yang menampakan output negative (rugi) buat tujuan pajak (Kwik 1994).

Pada awal tahun 1990an, tekanan buat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring menggunakan terjadinya banyak sekali skandal pelaporan keuangan yang bisa mensugesti kepercayaan dan konduite investor. Sekandal pertama adalah kasus Bank Duta (bank partikelir yg dimiliki oleh tiga yayasan yagn dikendalikan presiden Suharto). Bank Duta Go Public dalam tahun 1990 namun gagal membicarakan kerugian yg jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta pula tidak menginformasi semua warta pada Bapepam, auditornya atau underwriternya mengenai kasus tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan lumrah tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti sang perkara Plaza Indonesia Realty (Pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengungkapkan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki bila memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal berdasarkan model “casino” mejadi model yg bisa memobilisasi genre investasi jangka panjang.

Bewrbagai skandal tadi sudah mendorong pemerintah serta badan berwenang buat mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, dalam September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat baku akuntansi keuangan (PSAK). Kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (Work Bank) melaksanakan proyek Pengembangan Akuntansi yang ditunjuk buat mengembangakan regulasi akuntansi serta melatih profesi akuntansi. Ketiga, dalam tahun 1995, pemerintah menciptakan barbagai aturan berkaitan dengan akuntansi pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Keempat, dalam tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek akuntansi/ pelaporan keuangan kedalam Undang-undang Pasar Modal (Rosser 1999).

Jatuhnya nilai rupiah dalam tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan dalam pemerintah buat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan hingga awal 1998, kebangkrutan konglomerat, collapsenya sistem perbankan, meningnkatnya inflasi serta pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama menggunakan IMF dan melakukan perundingan atas berbagai paket penyelamat yg ditawarkan IMF. Pada saat ini kesalahan secara tidak pribadi diarahkan dalam buruknya praktik akutansi dan rendahnya kualitas keterbukaan kabar (Tansparancy). Ringkasan perkembangan praktik akuntansi di Indonesia dapat dilihat dalam tabel

Tabel Faktor Linfkungan serta Praktik Akuntansi

PERKEMBANGAN POLITIK DAN SOSIAL

PERKEMBANGAN EKONOMI

PERKEMBANGAN AKUNTANSI

ERA KOLONIAL BELANDA (1595-1945) :

·Belanda menguasai Jawa dan kepulauan lain.

·Islam sebagai agama mayoritas

Perusahaan Hindia Belanda (VOC) menguasai perdagangan pada Indonesia. Keterlibatan serta aktifitas Pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Etnis China diberi hak khusus dibidang perdagangan serta transportasi air

Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia Regulasi akuntansi yang pertama dimuntahkan tahun 1642 sang Gubernur Jendral Hindia Belanda. Regulasi terebut mengatur administrasi Kas dan Piutang (Abdil Kadir 1982)

ERA SUKARNO (1945-1966) :

Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kepemimpinan presiden Soekarni dekat menggunakan pemerintah Cina (RRC). Tahun 1965 terjadi usaha kudeta sang komunis yg berhasil digagalkan serta mendorong peran militer.

Dominasi perdagangan sang Belanda serta China mendorong keluarnya ketidak adilan pada masyarakat. Akhirnya, Indonesia menentukan pendekatan sosialis dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran Negara. Tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan rakyat Negara Belanda keluar dari Indonesia.

Akademi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda juga Amerika dipakai secara bersama. Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan tahun 1957 buat memberi panduan serta buat mengkoordinasi kegiatan akuntan.

ERA SUHARTO (1966-1998) :

Suharto sebagai Presiden tahun 1966 menggunakan pendekatan kebijakan ekonomi serta politik yg konservatif

Dibawah kepemimpinan Suharto, pembangunan ekonomi didasarkan dalam pendekatan kapitalis. Investor asing didorong dan tahun 1967 dimuntahkan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing

Tahun 1997-1998 Krisis Keuangan Asia menimpa Indonesia serta banyak perusahaan yang bangkrut.

Terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara pribadi menurut tempat kerja sentra perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak pribadi mempengaruhi kegiatan bisnis.

Tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta professional code of conduct. Prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan dalam pedoman akuntansi yg dipublikasikan AICPA tahun 1965.

Standar akuntansi internasional diadopsi tahun 1995

ERA SETELAH SUHARTO (SETELAH 1998) :

Suharto dipaksa mengundurkan diri dalam tahun 1998

Indonesia berjuang menurut kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial.

Regulasi diperketat buat memperbaiki pengungkapa warta.

2. Perkembangan Organisasi Profesi Akuntansi

Sampai menggunakan tahun 1950an, di Indonesia belum terdapat profesi akuntansi lulusan universitas lokakl. Hampir seluruh akuntan mempunyai kualifikasi proffesional yg dari menurut Belanda. Munculnya Undang-Undang No. 34/ 1954 mengenai Pemakaian Gelar Akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yg berasal dari universitas lokal. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus menurut Universitas Indonesia. Namun demikian, kantor akuntan public milik orang Belanda nir mengakui kualifikasi mereka. Atas dasar kenyataan tadi, akuntan lulusan Universitas Indonesia beserta-sama menggunakan menggunakan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada lepas 23 Desember 1957. Professor Soemarjo Tjitrosidojo – akademisi berpendidikan Belanda merupakan Ketua Umum IAI yang pertama (Yunus 1990). Tujuan didirikannya IAI ini antara lain mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional serta mempertinggi keahlian serta kompetensi akuntan.

Selama tahun 1960an, menurunnya peran kegiatan keuangan mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi serta syarat ini berpengaruh pada perkembangan profesi akuntansi pada Indonesia. Namun demikian, perubahan syarat ekonomi serta politik yang terjadi dalam akhir era tersebut, telah mendorong pertumbuhan profesi akuntansi. Profesi akuntansi mulai berkembang cepat sejak tahun 1967 yaitu sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968 (Soemarso 1995). Usaha profesionalisasi IAI menerima sambutan saat dilaksanakan konvensi akuntansi yg pertama yaitu dalam tahun 1969. Hal ini terutama ditimbulkan sang adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan yg mewajibkan akuntan bersertifikat sebagai anggota IAI (ADB 2003)

Pada tahun 1973, IAI membangun “Komite Norma Pemeriksaan Akuntan” (KNPA) buat mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi (Bahciar 2001). Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia (YPAI) didirikan dalam tahun 1974 buat mendukung pengembangan profesi melalui acara pelatihan serta kegiatan penelitian. Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi (TKPA). Kegitan TKPA ini didukung sepenuhnya sang IAI serta didanai sang Bank Dunia sampai berakhir tahun 1993. Misinya merupakan buat berbagi pendidikan akuntansi, profesi akuntansi, baku profesi dank ode etik profesi.

Kemajuan selanjutnya bisa ditinjau dalam tahun 1990an ketika Bank Dunia mensponsori Proyek Pengembangan Akunatan (PPA). Melalui proyek ini, banyak sekali baku akuntansi dan auditing dikembangkan, baku profesi diperkuat serta Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) mulai dikenalkan. Ujian Sertifikasi Akuntan Publik berstandar Internasional diberlakukan sebagai syarat harus bagi akuntan publik yg berpraktik sejak tahun 1997 (akuntan yang telah berpraktik menjadi akuntan public selama 1997 nir wajib mengikuti USAP). Pengenalan USAP ini menerima dukungan penuh berdasarkan pemerintah. Hal ini dapat ditinjau SK Menteri Keuangan No. 43/ KMK. 017/ 1997 yg berisi ketentuan tentang mekanisme perizinan, pengawasan, serta sanksi bagi akuntan public yang bermasalah (SK ini kemudian diganti dengan SK No. 470/ kmk.017/ 1999).

Empat pupluh lima tahun sehabis pendirian, IAI berkembang sebagai organisasi profesi yg diakui keberadaanya pada Indonesia dan berprofesi menjadi akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidikan dan akuntan pemerintahan.

Profesi akuntansi sebagai sorotan publik saat terjadi krisis keuangan di Asia dalam tahun 1997 yg ditandai menggunakan bangkrutnya banyak sekali perusahaan serta Bank di Indonesia. Hal ini ditimbulkan perusahaan yg mengalami kebangkrutan tadi, banyak yg menerima opini lumrah tanpa dispensasi (unqualified audit opinions) berdasarkan akuntan publik. Pada bulan Juni 1998 Asian Devloment Bank (ADB) menyetujui Financial Governance Reform Sector Develoment Program (FGRSDP) buat mendukung bisnis pemerintah mempromosikan dan memperkuat proses pengelolaan perusahaan (governance) di sektor public dan keuangan. Kebijakan FGRSDP yg disetujui pemerintah adalah bisnis buat menyusun peraturan yg membuat :

1) Auditor bertanggung jawab atas kelalaian pada melaksanakan audit

2) Direktur bertanggung jawab atas keterangan yg keliru pada laporan keuangan serta fakta publik lainnya.

Tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan Draft Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yg baru. Dalam draft ini disebutkan bahwa tujuan dibenetuknya UU Akuntan Publik merupakan :

a) Melindungi kepercayaan publik yang diberikan pada akuntan public.

b) Memberikan kerangka aturan yang lebih kentara bagi akuntan publik.

c) Mendukung pembangunan ekonomi nasional serta menyiapkan akuntan pada menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik.

Hal penting pada RUU AP ini adalah ketentuan yg mengungkapkan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan public dapat dituntut dengan hukuman pidana.

3. Penyusunan Standar Akuntansi Di Indonesia

Proses penyusunan baku akuntansi yg baik harus mempunyai lima tahapan (ADB 2003) :

1) Design – aspek spesifik akuntansi tertentu diidentifikasi serta diteliti serta exposure draft disiapkan

2) Approval – draft tersebut direview dan bila layak akan disetujui menjadi baku.

3) Education – penerangan pada penyusun serta pemakai laporan keuangan tentang dampak dan implementasi standar yang baru

4) Implementation – ketentuan dalam standar terebut diaplikasikan dalam perusahaan.

5) Enforcement – supervisi serta hadiah hukuman bagi yang tidak menerapkan.

Penyusunan baku akuntansi Indonesia dalam dasarnya mengacu pada model Amerika menggunakan sedikit modifikasi. Menurut anggaran yg dibentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan, proses penyusunan baku akuntansi keuangan melibatkan delapan termin berikut adalah (ADB 2003) :

a. Issue Identification. Kongres IAI yg bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi mengenai acara kerja taktik DSAK. DSAK ini memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International Accounting Standar Board (IASB) serta badan perumus baku akuntansi lainnya dan mereview masukan yang diberikan secara langsung sang pihak tertentu.

b. Preliminary Consideration. DSAK mendiskusikan informasi yg ada serta komisi yg dibutuhkan dan melakukan penelitian terhadap informasi yg ada sebelum berita tadi dimasukkan pada acara kerja DSAK.

c. Preparation of Accounting Discussion Paper. Untuk setiap topic yang diterima, DSAK membangun Komite Khusus buat menyiapkan topic outline serta Accounting Discussion Paper (ADP) yg secara rinci menyebutkan serta menganalisa topik tersebut.

d. Preparation of Exposure Draft (ED). Atas dasar pertimbangan yg terdapat pada ADP, DSAK menyiapkan ED awal yg harus konsisten menggunakan kerangan standar akuntansi internasional. ED awal ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan buat menerima tanggapan.

e. Publication of ED. ED dipublikasikan pada Media Akuntansi – Majalah IAI serta didistribusikan pada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan sebelum Public hearing.

f. Public Hearings. Public hearing diselenggarakan buat memeberi kesempatan dalam pihak yang berkepentingan untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap ED tersebut. Atas dasar masukan tersebut, DSAK akan berkonsultasi dengan pemerintah, organisasi dan individu lain yang relevan sebelum disyahkan menajadi PSAK.

g. PSAK Preparation. Jika perlu, DSAK membarui ED buat merefleksikan hasil konsultasi yang sudah dilakukan.

h. Approval and Promulgation. DSAK menyetujui PSAK buat diterbitkan menjadi panduan resmi praktik akuntansi eksklusif. PSAK yang disetujui dipublikasikan melalui Media Akuntansi serta Website IAI.

USHUL FIKIH INTEGRATIFHUMANIS SEBUAH REKONSTRUKSI METODOLOGIS

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Ushul Fikih Integratif-Humanis : Sebuah Rekonstruksi Metodologis

A. Iftitah

Sebagai the queen of Islamic sciences, ushul fikih memegang peranan krusial serta strategis pada melahirkan ajaran Islam rahmatan lil ‘ālamîn. Wajah kaku dan keras ataupun lembut serta humanis berdasarkan ajaran Islam sangat ditentukan sang bangunan ushul fikih itu sendiri. Sebagai ‘mesin produksi’ aturan Islam, ushul fikih menempati poros serta inti menurut ajaran Islam. Ushul fikih menjadi arena untuk mempelajari batasan, dinamika serta makna interaksi antara Tuhan serta insan. Melihat kegunaannya yang demikian, rumusan ushul fikih seharusnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap upaya-upaya penyempurnaan. Sifat bergerak maju dan terbuka terhadap perubahan ini sebagai konsekwensi logis berdasarkan tugas ushul fikih yang wajib selalu berusaha menselaraskan problema humanisme yang terus berkembang dengan pesat dan akseleratif menggunakan 2 asal acum utamanya, al-Qur`an dan as-Sunnah, yg sudah terselesaikan dan final sejak empat belas abad silam, yadûru ma`a ‘illatihî wujûdan wa `adaman.

Tidak diragukan lagi bahwa metodologi ushul fikih memiliki keluasaan dan baku yang beragam sesuai dengan jenis masalah yang dicermati. Ada duduk perkara hukum fikih yang berhubungan dengan ritual ibadah shalat, puasa, zakat serta haji. Tetapi karena penjelasan nash demikian poly dan detail sebagai akibatnya ijtihad nir mampu memasuki wilayah ini. Pemahaman ahli fikih hanya sekadar menghimpun banyak sekali nash itu dan menghubungkan dengan nash lain sebagai akibatnya membangun gambaran utuh mengenai ibadah. Dengan demikian, duduk perkara ushul fikih hanya berkisar dalam duduk perkara interpretasi nash menggunakan mempergunakan konsep-konsep pada prinsip ilmu tafsir misalnya mempelajari makna generik dan spesifik, kontradiksi (ta`ārudl), dalil isyarat, mafhum mukhālafah dan lain sebagainya.

Secara generik, kajian ushul fikih pula tidak terlepas berdasarkan citra di atas, poly berkutat pada wilayah privat dan domestik misalnya perkawinan, waris, hak serta kewajiban suami-isteri, perlakuan terhadap jenazah, selain yang bersifat ritual misalnya tata cara ibadah beserta syarat dan rukunnya, hal-hal yg membatalkan, tatakrama beribadah serta lain sebagainya. Untuk daerah publik konemporer tidak terlalu poly disentuh oleh literatur ushul fikih klasik yg ada selama ini misalnya bagaimana kebijakan fiskal serta moneter, ekspor-impor, etika serta ketentuan berteman dalam masyarakat multikultur serta multirelijius, pemanfaatan sarana keterangan teknologi pada ibadah, menangkal kejahatan berbasis cyber crime, bom bunuh diri ala teroris yang diyakini menjadi jihad fi sabilillah, informasi HAM serta gender, traficking, kapitalisasi ekonomi, bentuk ketaatan terhadap ulil amri pada konteks sistem pemerintahan modern yang sekuler dan lain sebagainya. Semuanya sebagai nir poly disentuh dan dibahas dikarenakan memerlukan energi serta keberanian yang luar biasa buat nir sekedar merangkai nash serta nash yg tersedia dengan tanpa mempergunakan berbagai disiplin keilmuan yang lain kedalamnya, baik social and natural sciencies ataupun humanities yg selama ini dipercaya berada pada luar daerah ulum al-din dan bersifat mubah hukumnya buat mengetahui atau sekedar mempelajarinya.

Ketidak beranian melakukan penelitian dan kajian kritis itu kemudian dirasionalisasikan dengan argumen: Apa yang sudah dihasilkan para imam mazhab serta para pendukungnya telah final serta apapun produk pemikiran mereka wajib diterima menjadi berlaku “sekali untuk selamanya”. Akibatnya, tradisi keilmuan yang berlangsung lalu merupakan tradisi syarh dan hāsyiah atas matn yang dirumuskan sang ulama terdahulunya. Generasi berikutnya merasa sudah cukup atas temuan serta rumusan yang dibuat oleh generasi terdahulu, mereka hanya memoles (talwis) serta mengomentari serta menaruh anotasi secukupnya tanpa daya kritis sedikitpun.

Aktifitas syarah serta hāsyiah ini bermula semenjak meninggalnya para imam mazhab dan para tokoh mazhab generasi pertama seperti Abu Yusuf serta Muhammad ibn Hasan dalam mazhab Hanafi; Ibn Qāsim dan al-Ashāb dalam mazhab Malikī; al-Muzanī dan al-Buwaithi dalam mazhab al-Syafi'ī; serta al-Atsrām dalam mazhab Hanbalī.

Maraknya tradisi syarah serta hāsyiah dikalangan umat Islam ketika itu yang sang Nurcholis Madjid disebut dengan pseudo-ilmiah ditandai menggunakan semakin menurunnya tingkat kreativitas serta orisinalitas intelektual umat Islam. Stagnasi keilmuan ini sebagai ongkos sangat mahal yg wajib dibayar sang umat Islam sebagai dampak dari ketidakberanian mereka mengambil resiko keliru pada melakukan penelitian (istiqrā’) yg kemudian dirumuskan dan dirasionalisasikan dengan argumen sebagaimana yang sudah dicontohkan sang para imam mazhab. Periode taklid serta fanatisme terhadap mazhab semakin massif di rakyat Islam menggunakan diproklamirkan seruan pintu ijtihad sudah tertutup.

Ibrahim Hosen mencatat ada empat alasan utama yang melatari seruan tersebut, pertama, hukum-hukum Islam pada bidang ibadah, mu’āmalah, munākahat, jināyat serta lain sebagainya sudah lengkap dan dibukukan secara terinci serta rapi, karena itu ijtihad dalam bidang-bidang tersebut sudah tidak diharapkan lagi. Kedua, mayoritas Ahl al-Sunnah hanya mengakui mazhab empat, karena itu penganut mazhab Ahl al-Sunnah hendaknya menentukan galat satu dari mazhab yg empat serta tidak boleh pada luar itu. Ketiga, membuka pintu ijtihad, selain hal itu percuma serta membuang ketika (tahsil al-hāsil), hasilnya akan berkisar pada aturan yang terdiri atas gugusan pendapat 2 mazhab atau lebih, hal semacam ini populer menggunakan istilah talfiq pada mana kebolehannya masih diperselisihkan di kalangan ulama ushul. Yang terakhir merupakan kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-4 H sampai sekarang, tidak seseorang ulama pun yang berani memproklamirkan dirinya atau diproklamirkan oleh para pengikutnya menjadi seorang mujtahid mutlaq mustaqil setingkat ke empat imam mazhab. Hal ini menerangkan bahwa syarat-syarat berijtihad itu memang sangat sulit, buat nir dikatakan tidak mungkin adanya. Argumen ini dari Ibrahim Hosen ternyata jua diperkuat oleh keputusan output sidang Lembaga Penelitian Islam al-Azhar pada Kairo pada bulan Maret 1964.

Berkenaan menggunakan itu, Hassan Hanafi menyebut produk pemikiran Islam masa lalu itu menjadi al-turāş (warisan budaya) yang memiliki tiga ciri pokok, yaitu: al-manqul ilainā (sesuatu yg kita warisi), al-mafhum lanā (sesuatu yang kita fahami) serta al-muwajjih lisulūkinā (sesuatu yg mengarahkan perilaku kita). Dari sini perputaran roda budaya dan tradisi pemikiran Islam senantiasa menggelinding pada alur “gerak tidak aktif” (harakat sukūn) karena gerak sejarahnya nir mengkristal pada produksi hal-hal baru, melainkan dalam reproduksi hal-hal usang pada bingkai pemahaman tradisional atas al-turāş.

Kebutuhan akan kerangka metodologi baru yang mempergunakan pendekatan integratif-interkonektif dengan berbagai entitas disiplin keilmuan ‘sekuler’ sebagai yang nir sanggup dihindari sang ushul fikih jika tetap menghendaki sanggup survive dalam merespon setiap persoalan sosial kemasyarakatan yg berkembang demikian dinamis dan akseleratif ini supaya ushul fikih tetap sesuai menggunakan jargonnya, alhukm yadūru ma`a illatihi wujūdan wa adaman sehingga bisa tetap shālih likulli zamān wa makān.

B. Ushul fikih dalam Islamic Studies

Secara epistemologis, perkembangan pemikiran Islam berdasarkan al-Jābiri meliputi tradisi bayani, irfani dan burhani. Tradisi bayani berkembang paling awal dan tipikal dengan kultur kearaban sebelum dunia Islam mengalami hubungan budaya secara massif-akulturatif. Tradisi bayani sudah mencirikan al-ma`qul al-dīnī al-‘arabī (rasionalitas keagamaan Arab) dan menelorkan produk intelektual ilmu kebahasaan serta keagamaan. Pada masa tadwin, al-Syafi’i dievaluasi sebagai salah satu teoritikus primer formulasi tradisi bayani. Di antara sumbangan krusial al-Syafi’i pada proses formulasi epistemologi bayani merupakan pemikiran ushul fikihnya yang telah memposisikan al-Sunnah pada posisi ke 2 dan berfungsi tasyri`, memperluas cakupan pengertian al-Sunnah melalui pengidentikan al-Sunnah menggunakan kandungan hadis yg asal menurut Nabi, dan mengikat erat ruang mobilitas ijtihad dengan nash.

Dalam bayani, posisi nash sedemikian sentral sehingga kegiatan intelektual senantiasa berada pada haul al-nash (lingkar teks) serta berorientasi pada reproduksi teks (istişmār al-nash). Nalar bayani bertumpu pada “sistem perihal” yang concern terhadap rapikan hubungan perihal ekspresi (kalam) --bukan “sistem logika” yang berkaitan dengan rapikan interaksi fenomena realitas logis—sebagai akibatnya bahasa Arab menjadi otoritas rujukan epistemologis nalar Arab Islam. Dengan demikian, validitas pengetahuan yg dihasilkan berdasarkan kegiatan intelektual tersebut dituntut “korespondensial” dengan makna linguistikal teks. Selain itu, validitas pengetahuan juga dituntut buat “analogis” dengan teks yg sudah dijadikan menjadi al-ashl tadi. Tata interaksi pada wacana lisan yang memang dibentuk secara sosial lebih bersifat arbitrer, lantaran interrelasinya berlandaskan pada prinsip mabda` al-tajwiz (keserbabolehan). Selanjutnya, prinsip ini selesainya bertemalian menggunakan Kuasa Absolut Tuhan melahirkan cara pandang okasionalistik terhadap realitas. Tindakan Tuhan terhadap segala sesuatu pada alam ini digambarkan secara atomistik, sehingga seakan tak terdapat prinsip kausalitas yg mendasari terjadinya segala sesuatu tersebut.

Setelah dunia Islam mengalami kontak massif-akulturatif menggunakan budaya luar dan mengintrodusir khazanah ‘ulūm al-awāil (ilmu-ilmu kuna), khususnya menurut tradisi Persia, maka nalar gnostik pun mulai berkembang pada diskursus intelektual Islam serta melahirkan epistemologi irfani. Nalar ini bertumpu dalam klaim atas kemungkinan terjadinya penyatuan spiritual dengan daya-daya rohaniah samawi dan menduga rasio menjadi ‘tirai’ penghalang antara jiwa insan menggunakan Tuhan, bukan rasio yang bisa mendapat pengetahuan berdasarkan asal aslinya (Tuhan) melainkan hati (intuisi) yg telah mengalami syarat kasyf. Orang-orang suci yang sudah mencapai maqam walāyah dan nubuwwah diyakini memiliki pengetahuan tersebut sehingga terjaga berdasarkan kesalahan (`ishmah). Secara hierarkhis, jenis pengetahuan semacam ini dipercaya berada pada posisi paling tinggi serta prasyarat pemerolehannya amat bergantung dalam mujāhadah dan riyādah. Pengetahuan spiritual-sufistik yang menyedot perhatian utama para eksponen epistemologi irfani nir hanya dalam domain keagamaan (wahyu) tetapi pula pada domain kealaman.

Masuknya impak pemikiran Yunani (Hellenistik) ke pada tradisi pemikiran Arab Islam berlangsung lebih belakangan dan disinyalir berkaitan menggunakan kebijakan al-Makmun untuk membuatkan diskursus baru sebagai counter terhadap gerakan intelektual-politis yg dievaluasi mengancam kekuasaannya. Pengaruh yang disebabkan sang masuknya pemikiran Yunani merupakan introduksi al-aql al-kauni (nalar universal, universal reason) yg menjadi basis utama epistemologi burhani. Epistemologi ini bertumpu sepenuhnya dalam seperangkat kemampuan intelektual manusia, indera serta daya rasional untuk pemerolehan pengetahuan tentang semesta, bahkan juga bagi solidasi perspektif realitas yang sistematis, valid serta postulatif.

Hal ini sejalan misalnya disampaikan sang Abu Sulaiman bahwa epistemologi ilmu ushul fikih klasik adalah tekstualisme dan mengabaikan empirisisme. Penekanan yg akbar pada kajian teks mengabaikan pengetahuan rasional sistematis yang berkaitan menggunakan aturan serta struktur sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang dipergunakan selalu deduktif bukan induktif. Temuan ini diperkuat oleh Arkoun bahwa yg sebagai kesamaan pemikiran Arab klasik adalah tekstualisme.

George Makdisi dengan teori tradisionalis-rasionalis menyatakan bahwa ada dua kategori epistemologi ilmu ushul fikih klasik, tradisionalistik dan rasionalistik. Kategori pertama dianggap tradisional lantaran berpegang pada keunggulan faith (kepercayaan dalam wahyu) sedangkan kategori ke 2 lantaran berpegang pada keunggulan akal.

Sebagai salah satu metodologi dalam kajian hukum Islam, ushul fikih pula adalah cabang ilmu yg dalam poly hal berkaitan menggunakan cabang-cabang ilmu keislaman lainnya, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu kalam. Ushul fikih menjadi disiplin yang menyelidiki hukum, bukan hanya menilik perkara-perkara aturan dan legitimasi dalam suatu konteks sosial serta institusional, melainkan juga melihat dilema hukum sebagai masalah epistemologi.

Dengan istilah lain, ushul fikih tidak hanya berisi analisis mengenai argumen dan penalaran aturan belaka, akan tetapi di dalamnya jua terdapat pembicaraan tentang akal formal, teologi dialektik, teori linguistik serta epistemologi aturan. Bahkan Arkoun secara tegas beropini bahwa ushul fikih telah menyentuh epistemologi kontemporer.

Dalam sejarahnya, ushul fikih lahir bersamaan menggunakan pertumbuhan dan dinamika cabang-cabang ilmu Islam lainnya yang mempunyai karakter historis yang berbeda-beda. Dalam babak zenit pertumbuhannya keberadaan ushul fikih ini telah memposisikan hukum Islam (fikih) sebagai disiplin ilmu yg sangat terhormat dan lebih banyak didominasi bila dibandingkan menggunakan cabang-cabang ilmu lainnya. Namun demikian, munculnya ilmu ushul bukanlah sama sekali a-historis atau lahir begitu saja tanpa terkait dengan back-ground historis dalam zamannya. Sementara teori generik berkata bahwa lahirnya sebuah pemikiran selalu berbanding lurus dengan syarat zamannya. Teori-teori ushul fikih yg muncul semenjak zaman Sahabat pada dasarnya adalah jawaban terhadap duduk perkara-duduk perkara hukum yang muncul dalam saatnya. Sehingga metode ijtihad yg diterapkan sang generasi pertama umat Islam tersebut merupakan fenomena sejarah yg kemunculannya secara “natural” belum merujuk kepada asal teori yang baku. Karena memang pada periode itu ushul fikih belum sebagai disiplin ilmu yang mandiri serta mempunyai landasan epistemologi yang kokoh.

Demikian juga, istinbat yg berkembang dan “berserakan” serta belum terkodifikasi dalam masa generasi pertama sampai munculnya al-Risalah karya Muhammad Idris al-Syafi’i pada tahun 203 H, adalah kenyataan sejarah yang sangat kentara variabel serta determinannya. Belum berkembangnya indera bantu tulis---kertas contohnya---jua memilih format tradisi kajian ushul yg lebih poly bi al-lisān dan bukan bi al-kitābah. Tradisi keilmuan yg demikian pula memilih bangunan ilmu menurut hasil kajian yang belum mapan pondasi epistemologinya karena masih terbuka dan bergerak maju. Dalam kenyataannya, ushul fikih telah mengalami aneka macam ragam pertumbuhan, penyaringan, modifikasi dan penerapannya sang para ulama mulai generasi salaf sampai abad modern sekarang ini.

Menurut George Makdisi, sebagian akbar kitab ushul fikih dalam kenyataannya membicarakan mengenai masalah-perkara yg tidak termasuk bidang kajian ushul fikih, tetapi lebih merupakan bidang kajian ilmu kalam dan filsafat aturan. Adapun perkara-masalah yg menjadi kajian ke 2 bidang tersebut merupakan, pertama, kasus ketentuan mengenai yang baik serta buruk. Kedua, hubungan antara nalar serta wahyu, ketiga, kualifikasi perbuatan-perbuatan sebelum adanya wahyu. Keempat, larangan dan kebolehan. Kelima, pembebanan tanggungjawab dan kewajiban pada atas kemampuan seorang, serta yang keenam, pembebanan kewajiban aturan berdasar hal-hal yg belum terdapat.

Sebagai pioner, al-Syafi’i dari Joseph Schacht tidak memperhitungkan pertanyaan-pertanyaan yg berkaitan dengan filsafat aturan, yaitu adakah setiap perbuatan pada dasarnya dipandang boleh bila nir terdapat larangan yang mengecualikan, atau suatu perbuatan dalam dasarnya dihentikan, jika tidak terdapat kebolehan yang mengecualikan. Schacht menyatakan bahwa al-Syafi’i memfokuskan kajiannya secara amat bertenaga dalam hukum positif.

Sehubungan menggunakan hal tadi berikut penulis kutip relatif panjang tulisan Amin Abdullah ketika memulai pembahasannya tentang islamic studies, utamanya pada menaruh evaluasi terhadap keilmuan fikih:

Several contemporary Muslim thinkers, including the late Fazlur Rahman, Muhammed Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Shahrur, Abdullahi Ahmed al-Na`im, Riffat Hassan and Fatima Mernisi draw our attention to the academic paradigms of fiqh (Islamic jurisprudence) and kalam (Islamic theology). Fiqh, and Kalam in the same time with its implications for the perspectives and social institutions within Islamic life, is considered too rigid, and accordingly not responsive enough to the challenges and demands posed by modern life, especially in matters connected to hudud, human rights, public law, women, environment and views about non-Muslims. Although the door to interpretation (ijtihad) has been opened—and many also believe that in fact it was never closed, it still remains `ulum al-din, and especially the sciences of fiqh and kalam still do not dare to approach, let lone enter that door that is always open. Explicitly, the science of fiqh, which influences the perspective and social order of institutions in Muslim societies, holds back from touching on or entering into dialogue with the new sciences that appeared in the 18th and 19th centuries like anthropology, sociology, cultural studies, psychology, philosophy and so on.

Beberapa pemikir muslim kontemporer, sebut saja antara lain Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Muhammad Shahrur, Abdullah Ahmed Na al-Na’im, Riffat Hasan, Fatima Mernissi menyorot secara tajam kerangka berpikir keilmuan Islamic Studies, khususnya paradigma keilmuan fikih. Fikih dan Kalam secara bersamaan implikasinya pada pranata sosial dalam Islam dianggapnya terlalu kaku sebagai akibatnya kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan zaman, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan duduk perkara-masalah hudud, hak-hak asasi manusia, hukum publik, wanita, lingkungan serta pandangan non muslim. Meskipun ijtihad sudah dibuka-- banyak pula yg beropini bahwa sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah ditutup-- tetapi tetap saja ‘ulum al-din, khususnya ilmu Syari’ah atau ilmu-ilmu fikih tidak serta belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yg selalu terbuka tadi. Tegasnya, ilmu-ilmu fikih yg berimplikasi pada tatanan pranata sosial pada warga muslim belum berani dan selalu menahan diri buat bersentuhan dan berdialog langsung menggunakan ilmu-ilmu baru yang timbul pada abad ke 18-19, misalnya antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat serta seterusnya.

Sorotan Amin Abdullah di atas sebenarnya sejalan menggunakan sinyalemen dari seorang Guru Besar Hukum Islam dalam UCLA School of Law, Khaled Abou El Fadl. Khaled menyatakan bahwa sebenarnya sudah sejak abad ke-2H/8M sudah ada pemegang otoritas yang sangat hebat dan luar biasa kuatnya buat menjadi pesaing otoritas Nabi Muhammad dan para khalifahnya yg empat, yaitu Syari`ah (aturan Tuhan) yang dibuat, disajikan, dan dihadirkan sang sekelompok profesional tertentu yg dikenal menggunakan sebutan fuqaha (para pakar aturan). Lebih lanjut Khaled berkata:

It is fair to say that from the very beginning of Islam, the precedents of the Prophet and the Companions as well as the Quranic laws formed the nucleus that would eventually give rise to a specialized juristic culture in Islam. But itu is only after the development of juristic corps ad the development of a technical legal culture with its specialized language symbols, and structures that Islamic law acquired consistent institutional representation. By the fourth/tenth century, the authoritativeness of the Prophet had become firmly and undeniably deposited in the idea or concept of Islamic law and in the representatives of Islamic law, the jurists of Islam!

Adalah benar buat dikatakan bahwa semenjak masa awal Islam, contoh-model yang diberikan Nabi serta para Sahabatnya dan pula ketentuan-ketentuan al-Qur`an sudah membentuk dasal-dasar yg akhirnya melahirkan budaya aturan Islam yg khusus. Tetapi, selesainya berkembangnya buku-buku fikih dan budaya hukum yang bersifat teknis menggunakan bahasa, simbol, serta struktur yg khusus, hukum Islam sebagai wakil menurut sebuah institusi yg mapan. Pada abad keempat/kesepuluh, otoritas Nabi terwujud secara tegas dan kokoh dalam konsep aturan Islam serta para penjaganya, yaitu fuqaha!

C. Rekonstruksi Metodologis: Integrasi-Interkoneksi

Rekonstruksi dimaksud sebagai upaya penyempurnaan atas aneka macam space kosong yang belum dijamah oleh para muallif min a`immat al-mazahib. Meminjam terminologi Arkoun, space kosong itu mampu masuk kategori yang belum terfikirkan (not yet thought) atau mampu pula masuk daerah yg tidak terfikirkan (unthinkable) pada masa itu. Sebagaimana dimaklumi, ushul fikih menjadi mesin produksi fiqh selalu berdialektika menggunakan problem kekinian serta kedisinian. Jadi sangat bisa dimaklumi bila output kinerja ushul fikih bersifat lokal dan temporal. Yang justru tidak mampu dinalar adalah waktu ada klaim yg menyatakan sebaliknya. Ushul fikih merupakan rumusan yang final serta paripurna. Dua istilah (final serta sempurna) yg dalam dunia keilmuan dikenal menjadi penyakit atau virus yang mematikan. Final serta sempurna tidak akan pernah inheren serta melekat dalam sesuatu yg tidak sempurna. Final dan paripurna hanya dimiliki oleh Yang Maha Final dan Maha Sempurna. Dus, manusia menggunakan segala produk dan kreasi (human construct and creation) yg lahir darinya tidak akan pernah sampai dalam taraf final dan paripurna ilā yaūm al-qiyāmah lantaran Tuhan tidak akan pernah ridla diserupakan dengan makhlukNya, laisa kamişlihi syai`un fi al-ard wa la fi al-samā.

Sebelum menuju dalam pembahasan rekonstruksi metodologis menggunakan pendekatan integratif-interkonektif, menarik buat kembali mengutip tulisan Amin Abdullah sehubungan menggunakan keraguannya akan kemampuan para dosen dilingkungan Departemen Agama sebagai pemegang ujung tombak keilmuan pada kampus pada menganalisa dan tahu asumsi-perkiraan dasar dan kerangka teori yang digunakan sang bangunan keilmuan yg diajarkan (dirāsat islāmiyah, islamic studies) dan implikasi serta konsewensinya dalam wilayah praksis sosial-keagamaan. Berikut kutipannya:

Quite frankly I am personally doubtful of whether all lecturers teaching Islamic Religious Sciences and Islamic Studies at UIN (the State of Islamic University), IAIN (the State Institute of Islamic Studies) or STAIN (the State College for Islamic Studies) in Indonesia and the Similar Islamic learning or Islamic colleges in all over the Muslim world understand this most mendasar issue very well. They may be teaching branches of Islamic Religious Sciences (Ulum al-Din) that are very detailed, but in isolation without really understanding the basic assumptions and theoretical framework used by that scientific construct or their implications between the epistemological systems of Islamic Religious thought or critique the scientific constructs they teach in order to develop them further. We also must test their ability to connect basic assumptions, theoretical frameworks, paradigms, methods, approaches as well as the epistemology of one scientific discipline with those of another scientific discipline to expand the horizons and scope of scientific analysis.

Terus terang saya eksklusif agak ragu apakah semua dosen yg mengajarkan ilmu-ilmu keislaman pada UIN, IAIN ataupun STAIN di Indonesia atau dalam lembaga pembelajaran Islam pada seluruh dunia muslim tahu menggunakan baik masalah yg amat mendasar. Jangan-jangan mereka mengajarkan cabang-cabang keilmuan Islamic Studies (Dirasat Islamiyah), yang mungkin saja telah sangat mendetail, namun terlepas begitu saja serta kurang begitu memahami perkiraan-perkiraan dasar serta kerangka teori yang dipakai sang bangunan keilmuan tersebut dan akibat dan konsewensinya pada daerah praksis sosial-keagamaan. Apalagi, hingga sanggup melakukan perbandingan antara banyak sekali sistem epistemologi pemikiran keagamaan Islam dan melakukan kritik terhadap bangunan keilmuan yg biasa diajarkan untuk maksud pengembangan lebih jauh. Belum lagi kemampuan menghubungkan perkiraan dasar, kerangka teori, kerangka berpikir, metodologi dan epistemologi yang dimiliki oleh satu dispilin ilmu dan disiplin ilmu yang lain untuk memperluas horizon dan cakwrawala analisis keilmuan.

Keraguan Amin pada atas mampu difahami mengingat pola rekanan keilmuan yang terdapat selama ini masih menganut faham single entity. Faham ini mengklaim bahwa bangunan keilmuan yang dimiliki diyakini menjadi yang mampu merampungkan seluruh dilema humanisme. Self sufficiency ini mengakibatkan lahirnya cara pandang tunggal serta sempit (narrowmindedness) yang membuahkan pada sikap fanatisme partikularitas keilmuan. Paradigma berfikir yang demikian sebagai cerminan berdasarkan arogansi intelektual serta ini pada konteks ajaran agama telah masuk dalam kategori min al-āfāt al-‘ilmi, virusnya ilmu.

Para ilmuan pendukung budaya keilmuan yg bersumber pada teks (hadlārah al-nash) tidak menyadari dan nir mau peduli bahwa pada luar entitas keilmuan mereka, terdapat entitas keilmuan lain yg bersifat praksis aplikatif yg faktual-historis-empiris sehingga bersentuhan secara eksklusif menggunakan empiris dilema humanisme (hadlārah al-‘ilm) seperti social sciences, natural sciences dan humanities. Selain entitas hadlārah al-‘ilm, masih ada lagi entitas etik filosofis (hadlārah al-falsafah). Ketiga entitas itu seharusnya saling bertegur sapa, nir berdiri sendiri karena nir ada satu disiplin keilmuan yang tidak terkait dengan disiplin keilmuan lainnya. Ilmu fiqh sebagai model, membutuhkan dukungan biologi dan laboratoriumnya waktu membahas fiqh al-haid, begitu juga saat mau melakukan ru`yah al-hilal atau menghitung harta waris memerlukan bantuan astronomi serta ilmu hitung semisal matematika atau akuntansi. Demikian pula dengan tafsir, hadis, kalam dan lainnya. Begitu sebaliknya, ilmu-ilmu yang selama ini masuk kategori ‘sekuler’ jua membutuhkan muatan nilai-nilai moral keagamaan di dalamnya.

Jadi telah bukan masanya lagi, keilmuan itu berdiri sendiri secara terpisah (separated entities), apalagi jemawa tegak kokoh sebagai yang tunggal (single entity). Tingkat peradaban humanisme waktu ini yang ditandai menggunakan semakin melesatnya kemajuan serta kecanggihan teknologi kabar, tidak memberi alternasi lain bagi entitas keilmuan kecuali saling berangkulan dan bertegur sapa, baik itu pada level filosofis, materi, strategi atau metodologinya. Itulah yang dimaksud menggunakan pola pendekatan integrasi-interkoneksi. Jika nir memungkinkan dilakukan proses integrasi, maka menggunakan menggunakan pendekatan interkoneksi sanggup menjadi pilihannya. Hal ini guna menghindari dari teralienasinya dirāsat islāmiyah (islamic studies) menurut komunitas keilmuan dunia seperti yang disinyalir oleh Ebrahim Moosa, saat menaruh kata pengantar kitab Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A Study of Fundamentalism, sebagai berikut:

Having raised the question of international relations, politics, and economics, that does not mean that scholars of religion must become economists or political scientists. However, the study of religion will suffer if its insights do not take cognizance of how the discourses of politics, economics, and culture impact on the performance of religion and vice-versa.

Setelah mengungkap berbagai persolan hubungan internasional, politik, ekonomi, hal demikian tidak berarti bahwa ilmuan serta ahli-ahli kepercayaan (termasuk pada dalamnya pakar-hali ilmu keislaman) wajib jua sebagai pakar ekonomi atau politik. Tetapi, demikian studi agama akan mengalami kesulitan berat-buat nir menyebutnya menderita apabila pandangan-pandangan nir menyadari serta berkembang dalam politik, ekonomi, serta budaya berpengaruh terhadap penampilan serta perilaku keagamaan, begitu juga kebalikannya.

D. Ushul Fikih Integratif-Humanis

Formula ushul fikih integratif-humanis ini dimaksud sebagai produk dari ushul fikih yang sudah mempergunakan pendekatan integrasi-interkoneksi. Sebuah bangunan ushul fikih yg telah melakukan sejumlah perubahan serta pemugaran sekaligus pembenahan dalam 2 aras sekaligus, mujtahid dan metodologis. Pada daerah mujtahid, penulis sepakat menggunakan lima prasyarat yg ditentukan oleh Khaled, yaitu:

Kejujuran (honesty)
Kesungguhan (diligence)
Mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait (comprehensiveness)
Mendahulukan tindakan yg masuk akal (reasonablness)
Kontrol dan kendali diri (self restraint).

Namun kelima persyaratan yang ditawarkan oleh Khaled tadi, terlebih buat konteks waktu ini masih rentan buat dilanggar jika tidak didukung sang situasi atau orientasi politik yg sahih menurut mujtahid. Seperti disinyalir sang Muhammed Arkoun bahwa adanya hegemoni kepercayaan serta politik dalam domain budaya menyebabkan pemikiran kehilangan elan revolusi dan liberasi. Pemikiran sebagai monolitik, kebebasan berfikir dipasung dan anjung obrolan terbatas. Politik akan mendominasi serta mengkooptasi kebudayaan dan pemikiran dan pada fase eksklusif akan memasung serta menggelapkannya. Oleh karenanya buat lebih menjaga kemurniaan dan keberpihakan mujtahid pada kebenaran perlu dibubuhi satu persyaratan lagi, yaitu mujtahid wajib :

6. Berada di luar kepentingan politik praktis (independent)

Sementara pada ranah metodologis aneka macam bentuk yg harus dirombak merupakan soal definisi, penempatan dan taktik. Dengan mempergunakan pendekatan integrasi dan interkoneksi, ushul fikih dalam proses istinbāth yg melakukan operasi pada empat daerah kajian, yaitu ta’shil (mencari originalitas teks) dan ta’wil (mencari originalitas makna) kentara-kentara membutuhkan bantuan keilmuan ‘sekuler’ misalnya hermeneutika, semiotika, filologi, linguistik serta epistemologi. Sementara dalam proses tatbiq (mewujudkan mashlahah) serta tarjih (mencari pilihan yang terbaik serta rasional) peran dan donasi dari sosiologi, antropologi, filsafat, etika, politik, ekonomi dan ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya memegang andil yang signifikan.

Satu hal lagi yg relatif penting pada kajian ushul fikih yang perlu segera dilakukan redefinisi, yaitu tentang definisi al-Hakim. Dalam pembahasan al-Hākim sanggup dipastikan jika ulama ushul bersepakat hanya Allah semata yang dimaksud. Tetapi pasca wafatnya Rasulullah nalar kita tampaknya susah mendapat kebenaran statement ini. Ketika Rasul wafat, umat Islam (mulai berdasarkan sahabat sampai hari kiamat) hanya ditinggali dua bekal, al-Qur`an dan as-Sunnah. Keduanya berupa teks. Tidak mampu dibantah adanya bahwa pembacaan serta pemahaman setiap orang akan sebuah teks yg sama sangat dimungkinkan berbeda (buat nir dibilang niscaya), serta keduanya sah (mushawwibah) meski permanen wajib menanggung resiko (mukhatti`ah) atas hasil bacaannya. Sejarah sudah merekam menggunakan baik disparitas itu sahih-sahih terjadi sejak zaman al-Khalifah ar-Rasyidah sampai makalah ini dibuat. Walau atas nama “teks” tapi hasilnya tidak mampu dipersamakan dan apalagi dipastikan seperti itu kemauan, maksud dan kehendak pemilik teks yang sebenarnya, no body knows, wallahu a`lamu dimurādihi. Oleh karena itu, al-Hakim tidak lagi semata Allah, tapi pula Shahabat (jikalau Muhammad pada hal ini dipercaya dalam kapasitas, wama yanthiqu `an al-hawa in huwa illa wahyun yuha), Mujtahid, Qadli, Pemerintah (dengan perangkatnya), MUI, NU (dengan Mubes Alim Ulama/Bahtsul Masa-ilnya), Muhammadiyah (lewat Majelis Tarjihnya), FPI, HTI, MMI wama asybaha dzalik. Sehingga apapun keputusan yg mereka hasilkan merupakan keputusan mereka bukan keputusan Tuhan. Mereka nir sanggup lagi mengatasnamakan Tuhan, dan warga tidak memiliki kewajiban yang mengikat buat percaya dan mematuhi hasil ijtihad mereka. Masyarakat tidak perlu merasa berdosa untuk bersikap kritis terhadap segala bentuk fatwa atau ijtihad politik yg dihasilkan mereka, lantaran output ijtihad mereka tidak bersifat mutlak benar melainkan relatif (zann). Mengikat bagi yg melakukan ijtihad, akan tetapi nir bagi yang tidak meyakininya.

E. Ikhtitam

Demikian ijtihad yang mampu dilakukan oleh penulis hingga saat ini, meski sebatas talwis tidak substantif apalagi dekonstruktif, minimal goresan pena ini dibutuhkan sanggup menjadi lecutan bagi kepekaan intelektual kita semua buat ikut aktif terlibat pada penciptaan lapangan ijtihad bagi para pengangguran intelektual yang akhir-akhir ini semakin poly bergentayangan dengan banyak sekali bentuk, corak dan rupa demi tsamanan qalilā, na`udzubillah.

Selanjutnya meski terdapat rambu-rambu moral, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, tapi penulis sangat berharap terhadap kedermawanan pembaca buat mendermakan secuil kritiknya bagi goresan pena ini pada rangka tawāshau bil haq. Sekian, mohon maaf dan semoga berguna, amin. Wassalam.

CARA FLEXI

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI

Baca Juga

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI

Baca Juga

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONEISA

Baca Juga

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONEISA

Baca Juga

USHUL FIKIH INTEGRATIFHUMANIS SEBUAH REKONSTRUKSI METODOLOGIS