PENGERTIAN TENTANG MANAJEMEN FILE MENURUT AHLI

Pengertian Tentang Manajemen File

Manajemen File: Menggunakan Windows Explorer (Windows) buat Mengelola File serta Folder. Manajemen file dalam sistem operasi keluaran Microsoft Windows bisa dilakukan menggunakan memanfaatkan fungsi dan fasilitas yang ada dalam acara aplikasi file manager Windows Explorer. Aplikasi ini berfungsi buat mengelola arsip dan folder, seperti menyalin file menjadi 2 atau lebih salinan, menghapus atau memindahkan arsip atau folder ke loka lain, misalnya ke pada flasdisk atau folder lainnya. 

Penggunaan pilihan menu serta operasi-operasi file pada Windows Explorer ini relatif gampang dipakai serta sederhana. Umumnya, Windows Explorer dieksekusi lewat: Start Menu Program Accessories Windows Explorer. Atau cara cepatnya dengan klik kanan pada Start Menu, kemudian pilih Explorer.

1. Metode-metode pembelajaran dalam matapelajaran TIK 

Dalam pembelajaran Pendidikan Teknologi Dasar (TIK), terdapat beberapa motode yang generik dipakai, diantaranya merupakan :

a. Metode Tanya jawab

Metode tanya jawab merupakan suatu cara mengelola pembelajaran dengan mengahasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak didik memahami materi tersebut. Metoda Tanya Jawab akan sebagai efektif bila materi yg menjadi topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai pelaksanaan tinggi. Pertanyaaan yg diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan) dan pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan poly kemungkinan jawaban), serta disajikan menggunakan cara yg menarik.

b. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran menggunakan penyajian materi melalui pemecahan perkara, atau analisis sistem produk teknologi yg pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan anak didik apabila diskusi itu melibatkan seluruh anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan perkara.

Jika metoda ini dikelola menggunakan baik, antusiasme anak didik untuk terlibat dalam lembaga ini sangat tinggi. Tata caranya merupakan sebagai berikut: sine qua non pimpinan diskusi, topik yang menjadi bahan diskusi wajib jelas serta menarik, peserta diskusi dapat mendapat dan memberi, serta suasana diskusi tanpa tekanan.

c. Metode Pemberian Tugas

Metode anugerah tugas merupakan cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan anak didik untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas bisa secara individual atau grup. Pemberian tugas untuk setiap anak didik atau grup dapat sama serta bisa juga tidak sama.

Agar hadiah tugas dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, maka: 1) tugas wajib bisa dikerjakan oleh anak didik atau kelompok murid, dua) output menurut aktivitas ini dapat ditindaklanjuti menggunakan presentasi oleh murid dari satu gerombolan serta ditanggapi sang siswa berdasarkan kelompok yg lain atau oleh pengajar yang bersangkutan, serta 3) di akhir kegiatan ada kesimpulan yg didapat.

d. Metode Eksperimen

Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana anak didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan menerangkan sendiri suatu yg dipelajarinya. Dalam metode ini anak didik diberi kesempatan buat mengalami sendiri atau melakukan sendiri menggunakan mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, menandakan dan menarik kesimpulan sendiri tentang obyek yg dipelajarinya. Di pada TIK, percobaan poly dilakukan pada pendekatan pembelajaran analisis sistem terhadap produk teknik atau bahan.

Percobaan dapat dilakukan melalui kegiatan individual atau gerombolan . Hal ini tergantung berdasarkan tujuan dan makna percobaan atau jumlah alat yg tersedia. Percobaan ini dapat dilakukan menggunakan demonstrasi, apabila indera yg tersedia hanya satu atau dua perangkat saja.

e. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran menggunakan memperagakan atau mempertunjukkan pada murid suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demontrasi bisa dilakukan menggunakan memperlihatkan benda baik yang sebenarnya, model, juga tiruannya serta disertai menggunakan penerangan ekspresi.

Demonstrasi akan menjadi aktif bila dilakukan menggunakan baik oleh guru dan selanjutnya dilakukan sang murid. Metoda ini dapat dilakukan buat aktivitas yg alatnya terbatas tetapi akan dilakukan monoton dan berulang-ulang sang siswa.

f. Metode Tutorial/Bimbingan

Metode tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yg dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan/dilakukan oleh guru pada murid baik secara perorangan atau gerombolan mini anak didik. Disamping metoda yang lain, dalam pembelajaran Pendidikan Teknologi Dasar, metoda ini banyak sekali dipakai, khususnya pada ketika murid telah terlibat dalam kerja grup.

Peran pengajar sebagi fasilitator, moderator, motivator dan pembimbing sangat diharapkan sang murid buat mendampingi mereka membahas dan merampungkan tugas-tugasnya

Baca Juga

• Pengertian Manajemen File
• Pengertian Manajemen File Pada Windows Explorer
• Pengertian Manajemen File Dan Folder
• Pengertian Manajemen File Adalah
• Pengertian Manajemen File Menurut Para Ahli
• Pengertian Manajemen File Pada Windows
• Pengertian Manajemen File Dan Manfaatnya
• Pengertian Manajemen File Pada Komputer
• Pengertian Manajemen File Dan Contohnya
• Pengertian Manajemen File Sistem Operasi

PENGERTIAN TENTANG MANAJEMEN FILE MENURUT AHLI

Pengertian Tentang Manajemen File

Manajemen File: Menggunakan Windows Explorer (Windows) buat Mengelola File serta Folder. Manajemen file pada sistem operasi keluaran Microsoft Windows bisa dilakukan menggunakan memanfaatkan fungsi dan fasilitas yg terdapat dalam program aplikasi arsip manager Windows Explorer. Aplikasi ini berfungsi buat mengelola file dan folder, seperti menyalin file sebagai 2 atau lebih salinan, menghapus atau memindahkan arsip atau folder ke tempat lain, misalnya ke pada flasdisk atau folder lainnya. 

Penggunaan menu serta operasi-operasi arsip dalam Windows Explorer ini relatif gampang dipakai serta sederhana. Umumnya, Windows Explorer dieksekusi lewat: Start Menu Program Accessories Windows Explorer. Atau cara cepatnya dengan klik kanan pada Start Menu, lalu pilih Explorer.

1. Metode-metode pembelajaran pada matapelajaran TIK 

Dalam pembelajaran Pendidikan Teknologi Dasar (TIK), terdapat beberapa motode yg umum dipakai, diantaranya merupakan :

a. Metode Tanya jawab

Metode tanya jawab merupakan suatu cara mengelola pembelajaran dengan mengahasilkan pertanyaan-pertanyaan yg mengarahkan siswa memahami materi tadi. Metoda Tanya Jawab akan menjadi efektif bila materi yg menjadi topik bahasan menarik, menantang serta mempunyai nilai aplikasi tinggi. Pertanyaaan yg diajukan bervariasi, mencakup pertanyaan tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan) serta pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan poly kemungkinan jawaban), serta tersaji menggunakan cara yang menarik.

b. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran menggunakan penyajian materi melalui pemecahan masalah, atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan anak didik jika diskusi itu melibatkan seluruh anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan perkara.

Jika metoda ini dikelola menggunakan baik, antusiasme anak didik buat terlibat pada lembaga ini sangat tinggi. Tata caranya adalah menjadi berikut: sine qua non pimpinan diskusi, topik yang menjadi bahan diskusi wajib jelas serta menarik, peserta diskusi bisa mendapat dan memberi, dan suasana diskusi tanpa tekanan.

c. Metode Pemberian Tugas

Metode hadiah tugas merupakan cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa buat melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau grup. Pemberian tugas buat setiap murid atau grup bisa sama serta dapat pula berbeda.

Agar pemberian tugas dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran, maka: 1) tugas harus mampu dikerjakan sang siswa atau kelompok anak didik, 2) output berdasarkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan presentasi sang anak didik dari satu gerombolan dan ditanggapi sang siswa menurut grup yang lain atau sang pengajar yg bersangkutan, serta tiga) di akhir aktivitas ada konklusi yg didapat.

d. Metode Eksperimen

Metode eksperimen merupakan suatu cara pengelolaan pembelajaran pada mana murid melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan mengambarkan sendiri suatu yg dipelajarinya. Dalam metode ini murid diberi kesempatan buat mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, pertanda dan menarik kesimpulan sendiri mengenai obyek yg dipelajarinya. Di dalam TIK, percobaan poly dilakukan dalam pendekatan pembelajaran analisis sistem terhadap produk teknik atau bahan.

Percobaan dapat dilakukan melalui aktivitas individual atau grup. Hal ini tergantung dari tujuan serta makna percobaan atau jumlah indera yang tersedia. Percobaan ini bisa dilakukan dengan demonstrasi, jika indera yang tersedia hanya satu atau 2 perangkat saja.

e. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan cara pengelolaan pembelajaran menggunakan memperagakan atau mempertunjukkan pada anak didik suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yg sedang dipelajari. Demontrasi dapat dilakukan dengan menerangkan benda baik yang sebenarnya, contoh, juga tiruannya serta disertai dengan penjelasan lisan.

Demonstrasi akan sebagai aktif apabila dilakukan dengan baik sang guru dan selanjutnya dilakukan sang siswa. Metoda ini bisa dilakukan buat kegiatan yg alatnya terbatas tetapi akan dilakukan terus-menerus serta berulang-ulang sang anak didik.

f. Metode Tutorial/Bimbingan

Metode tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan/dilakukan oleh pengajar kepada anak didik baik secara perorangan atau grup kecil anak didik. Disamping metoda yg lain, dalam pembelajaran Pendidikan Teknologi Dasar, metoda ini poly sekali digunakan, khususnya dalam waktu murid telah terlibat pada kerja gerombolan .

Peran pengajar sebagi fasilitator, moderator, motivator dan pembimbing sangat diharapkan oleh murid buat mendampingi mereka membahas dan menuntaskan tugas-tugasnya

Baca Juga

• Pengertian Manajemen File
• Pengertian Manajemen File Pada Windows Explorer
• Pengertian Manajemen File Dan Folder
• Pengertian Manajemen File Adalah
• Pengertian Manajemen File Menurut Para Ahli
• Pengertian Manajemen File Pada Windows
• Pengertian Manajemen File Dan Manfaatnya
• Pengertian Manajemen File Pada Komputer
• Pengertian Manajemen File Dan Contohnya
• Pengertian Manajemen File Sistem Operasi

BEBERAPA CATATAN TENTANG GOOD GOVERNANCE

Beberapa Catatan Tentang “Good Governance”

Sampai saat ini poly pihak berbicara tentang good public governance/ bureaucracy khususnya bagi negara-negara berkembang yg sedang berupaya keras melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakatnya. Berbagai pandangan serta pendapat banyak dilontarkan guna menciptakan good public governance itu. Tentunya, upaya tadi bukanlah hal yang gampang dilaksanakan misalnya halnya menciptakan suatu wahana fisik, gedung misalnya, yang mampu diperkirakan secara niscaya bahan-bahannya serta ketika sehabis gedung tersebut. Pembangunan administrasi negara (baca: birokrasi pemerintahan atau aparatur pemerintahan) nir mampu dibangun semudah serta secepat misalnya pembangunan gedung tersebut. Hal ini dikarenakan, administrasi negara selain merupakan keliru satu sistem sosial menggunakan aneka macam kompleksitas elemennya, juga adalah salah satu sub sistem dari suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem kehidupan bangsa dan negara. Bahkan pada era globalisasi saat ini, sistem administrasi negara pula terkait serta ditentukan oleh perkembangan global internasional, misalnya perkembangan perdagangan internasional melalui forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Semuanya itu, wajib menjadi perhatian dan direspon oleh sistem administrasi negara dalam rangka mengantisipasi berbagai perkembangan sosial, politik, dan ekonomi baik pada dalam negeri maupun pada dunia internasional. Karenanya, pengkajian terhadap konflik sistem administrasi negara atau birokrasi pemerintahan memerlukan jua perhatian terhadap keadaan dan perkembangan sistem-sistem lainnya pada luar sistem birokrasi pemerintahan itu sendiri baik lingkup nasional misalnya sistem hukum nasional, sistem politik, dan sistem sosial masyarakat, juga lingkup internasional contohnya ASEAN, APEC, dan WTO. Upaya buat memperbaiki sistem administrasi negara khususnya pada sebagian akbar negaranegara berkembang nir bisa dibutuhkan hanya akan timbul dan dilaksanakan oleh sistem itu sendiri, tanpa melibatkan sistem-sistem lainnya yg relevan, khususnya yg berada dalam negara yang bersangkutan. 

Bagaimana relevansi gambaran di atas dengan konteks birokrasi atau aparatur pemerintahan Indonesia yg ketika ini sedang “kurang dianggap” (adanya krisis agama terhadap aparatur pemerintahan) oleh masyarakat umum? Dalam goresan pena ini akan dibahas mengenai konflik aparatur atau birokrasi pemerintahan Indonesia dan upaya memperbaiki kinerjanya sehingga dapat sahih-sahih menjalankan tugas serta manfaatnya menjadi abdi negara serta abdi warga bagi kesejahteraan bangsa serta masyarakat pada biasanya. 

Penyakit pada Birokrasi Pemerintahan 

Tuntutan buat menciptakan sistem administrasi negara (aparatur pemerintahan) seringkali dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan berdasarkan proses membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi aturan dalam arti yg sebenarnya. Administrasi negara dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan pemerintah atau oleh instansi, mulai menurut perencanaan sampai termin evaluasi, demikian seterusnya. Kegiatan administrasi negara ini jua termasuk aktivitas menyerap aspirasi warga , mengolah data/liputan, dan menyampaikannya kepada policy makers, dan mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan publik. Luasnya cakupan administasi negara dapat dicermati berdasarkan keterkaitan antara administrasi negara menggunakan disiplin ilmu lainnya misalnya ilmu ekonomi, politik, sosiologi, aturan, psikologi, pelayanan sosial, enjinering, serta kesehatan. 

Demikian pentingnya administrasi negara, sebagai akibatnya ada asumsi bahwa baik buruknya kinerja pemerintah atau suatu instansi pemerintah dapat dipandang pertama kali dengan melihat bagaimana pemerintah atau instansi pemerintah tersebut mengadministrasikan (dalam arti yg luas misalnya mengelola sumber daya, dan bukan arti yang sempit yaitu pekerjaan kesekretariatan) kegiatan pemerintahan generik serta pembangunan yg diembannya. Pentingnya aktivitas administrasi ini mungkin secara mikro dapat digambarkan menggunakan kinerja NASA (National Aeronautic and Space Administration) Amerika Serikat, yang berhasil membawa kejayaan acara ruang angkasa Amerika mengungguli acara ruang angkasa Uni Sovyet atau sekarang Russia dari tahun 1960an. Sebenarnya, kualitas pakar ruang angkasa Uni Sovyet tidak kalah dibandingkan dengan yg dimiliki Amerika, tetapi karena NASA melalukan eksploitasi administrasinya (pada arti yang luas) buat mengorganisir dan mendayagunakan seluruh potensi pakar ruang angkasa dan asal daya lainnya yang dimilikinya, maka akhirnya program ruang angkasa Amerika sampai ketika ini sanggup mengungguli acara ruang angkasa Russia. “The American won because they had managers - public administrators - who were not necessarily more capable as individuals but decidedly more capable within their political, organizational, and cultural environment”. 

Bagaimana menggunakan sistem administrasi negara pada negara-negara berkembang? Nampaknya sulit menemukan administrasi negara yg berkualitas pada negara-negara berkembang, dalam arti kualitasnya tidak berbeda jauh dengan negara-negara yg telah maju (Eropa Barat, Jepang serta Amerika Utara). Singapura, yang kualitas administrasi negaranya dinilai sama menggunakan negara-negara maju, mampu dianggap bukan lagi sebagai negara berkembang tetapi dapat dikategorikan menjadi negara industri baru atau bahkan negara maju. Menurut laporan Transparency International, lembaga independen Jerman pada Berlin, lepas 31 Juli 1997, tingkat korupsi di lingkungan aparatur pemerintah Singapura nisbi sangat mini , sehingga sistem administrasi negaranya menduduki peringkat ke-9 terbersih (clean) dari korupsi. Peringkat lainnya didominasi oleh negara-negara maju, seperti Denmark (1), Finlandia (2), Swedia (3), Belanda (6), Norwegia (7), Austria (8), dan Luxemburg (10). Sebaliknya, peringkat negara-negara yang mempunyai taraf korupsi yg parah didominasi oleh negara-negara berkembang, antara lain Nigeria, Bolivia, Columbia, Rusia, Pakistan, Mexico, serta Indonesia. 

Laporan tadi bisa saja diperdebatkan kebenarannya. Tetapi, terlepas putusan bulat atau nir, citra tingkat korupsi tersebut dapat dijadikan masukan atau tolok ukur buat mengevaluasi kinerja sistem adminstrasi negara suatu negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan, korupsi sangat terkait erat dengan lemahnya sistem administrasi negara, mulai berdasarkan termin perencanaan, pelaksanaan, hingga termin supervisi, pengendalian, serta penilaian. Bahkan keterkaitan korupsi tidak hanya menggunakan banyak sekali elemen yang terdapat dalam sistem administrasi negara itu sendiri, tetapi jua terkait erat menggunakan sistem lain diluarnya, contohnya sistem politik, sistem aturan, dan sistem sosial rakyat. Tingkat korupsi yang sudah sangat merisaukan mungkin juga bisa mencerminkan taraf sakitnya sistem politik, sistem aturan, serta sistem sosial masyarakat. 

Korupsi nir saja dalam bentuk materi (finansial), namun juga wewenang, tugas utama serta fungsi, ketika kerja, dan sebagainya. Kritik yg dilontarkan kepada aparatur pemerintah tentang suatu kebijakan tak jarang kurang diperhatikan, atau kalaupun diperhatikan cenderung nir/enggan ditindaklanjuti. Anggapan diperhatikan ini tak jarang dijadikan menjadi justifikasi bahwa aparatur pemerintah telah melibatkan partisipasi rakyat pada pembuatan kebijaksanaan tertentu. Akibatnya, cepat atau lambat kebijaksanaan tersebut acapkali tidak mencapai sasarannya. Berbagai kebijaksanaan yg diputuskan sendiri tanpa atau menggunakan formalitas melibatkan rakyat dapat dijumpai dalam birokrasi pemerintahan kita. Hal seperti ini sama saja menggunakan menyimpan bom waktu yang dalam suatu saat akan meledak. Ini terbukti menggunakan keluarnya fenomena krisis kepercayaan warga pada aparatur pemerintah, mulai dari kelurahan/desa sampai departemen, dalam setahun terakhir ini yang ditandai dengan maraknya banyak sekali tuntutan rakyat terhadap para birokrat atau pimpinan birokrasi pemerintahan. Bahkan ketidakpercayaan tadi pula dimanifestasikan sang masyarakat di aneka macam wilayah dalam bentuk tindakan main hakim sendiri misalnya terhadap sarana hiburan malam dampak tidak jelasnya kebijaksanaan aparatur pemerintah setempat mengenai hal tadi, terhadap beberapa perampok pada Jakarta yg tertangkap, dan perusakan/pembakaran kapal pukat harimau sang nelayan tradisional pada Sumatra Utara beberapa ketika lalu. 

Penyakit korupsi memang nir hanya milik dan identik dengan negara-negara berkembang saja, namun jua bisa dijumpai pada negara-negara maju. Hanya saja, taraf korupsi pada negara-negara maju baik dalam kualitas juga kuantitasnya relatif kecil. Kuatnya sistem kontrol menurut sistem-sistem lainnya (hukum atau yudikatif, legislatif, serta sosial masyarakat dengan berbagai kelembagaannya) terhadap perilaku birokrasi pemerintahan serta pula partai politik yang berkuasa (the ruling party) “memaksa” birokrasi pemerintahan dan partai yang berkuasa untuk berupaya memperbaiki kinerjanya. Tidak jarang kesalahan yang tampak mini yang dilakukan sang aparatur pemerintahan, dapat sebagai gosip sosial serta info politik yang besar , misalnya kasus ketidakadilan pada alokasi anggaran pendidikan atau perkara pelayanan sosial yg dianggap lambat, serta masalah suap yang bisa membawa ke pengadilan tidak saja pegawai yg menerima suap tetapi pula warga yang menaruh suap tadi. 

Namun demikian, kelemahan-kelemahan tadi akan dengan gampang diperbaiki sang aparatur pemerintahannya. Kesadaran aparatur pemerintahan tentang kiprah serta fungsinya serta kesadaran buat selalu mencari yg terbaik bagi sistem administrasi negaranya adalah merupakan galat satu faktor utama mengapa reorientasi, revitalisasi, atau reformasi birokrasi pemerintahan tampak demikian mudah serta cepatnya dilakukan oleh negara-negara maju. Misalnya, (a) penyempurnaan pelayanan umum pada Inggris melalui acara First Steps dan Next Steps masa Margareth Thatcher (sejak 1979) yg dilanjutkan menggunakan program Citizen’s Charter masa John Major serta Tony Blair; (b) sosialisasi istilah serta informasi good governance sang pemerintahan Mitterand pada Perancis; dan (c) gagasan reinventing government di Amerika buat memperbaiki kiprah birokrasi pemerintahan dalam tahun 1990-an. Beberapa negara maju lainnya jua melakukan aneka macam penyempurnaan dalam sistem administrasi negaranya. Semua upaya tersebut dimaksudkan terutama buat menaikkan kinerja aparatur pemerintahannya agar lebih bisa menaruh kontribusi yg akbar pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara generik, serta pula buat memenangkan persaingan yg makin tajam pada era globalisasi. Salah satu fenomena menarik menurut birokrasi pemerintahan pada negara-negara maju adalah keberadaannya yang tetap stabil dan permanen terorganisasikan dengan baik sehingga permanen sanggup konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun sedang terjadi “perubahan atau konflik” politik yg tajam, misalnya aktivitas pemilu, dan turunnya atau pergantian Perdana Menteri (Ball, 1993). Dengan demikian, tampak kemandirian serta sifat profesionalisme pada birokrasi pemerintah tadi, dimana dia permanen konsisten melaksanakan kiprahnya menjadi pelayan rakyat, dan bukan pelayan atau perpanjangan kekuasaan berdasarkan partai yang berkuasa.

Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju tadi, pada negara-negara berkembang dalam umumnya birokrasi pemerintahannya cenderung sulit buat berubah kearah yang lebih baik. Birokrasi pemerintahannya masih berada posisi yg kurang atau tidak stabil serta belum menemukan pola kerja yg baik. Perubahan pimpinan negara serta bahkan seseorang kepala unit kerja bisa merubah sistem administrasi (negara) kearah yg lebih tidak baik, atau menggunakan kata lain ganti pimpinan ganti gaya administrasi (Gambar 1 mencerminkan posisi sistem administrasi negara pada negara maju dan negara berkembang). Berbagai penyakit birokrasi (bureaupathology) termasuk korupsi cenderung sulit disembuhkan. Salah satu penyebabnya adalah lantaran birokrasi pemerintahan acapkali dipakai menjadi alat perpanjangan kekuasaan sang para penguasa buat mempertahankan kekuasaan secara nir demokratis serta merugikan masyarakat umum. Akibatnya, kiprah aparatur pemerintah yg seharusnya menjadi abdi negara serta abdi masyarakat, yg mengutamakan kepentingan negara serta warga generik, cepat atau lambat berubah sebagai pelayan partai atau gerombolan yg berkuasa. Selanjutnya, birokrat cenderung berperan sebagai yang dilayani sedangkan masyarakat menjadi yg melayani (patron-client) menggunakan menaruh imbalan eksklusif atas suatu jasa yg diberikan birokrat tersebut. 

Kondisi tersebut nir saja terjadi dalam aparatur pemerintah tingkat pusat namun juga pada wilayah-daerah. Berbagai kebijaksanaan yg dikeluarkan sering menandakan keadaan tersebut. Misalnya, kebijakan di bidang perdagangan serta industri dan proses tender proyek fisik disusun buat menguntungkan grup tertentu baik yang ada pada birokrasi pemerintahan juga yang di luar tetapi punya kaitan erat dengan para pejabat birokrasi pemerintahan. Pendekatan kekuasaan yg dilakukan oleh gerombolan atau partai yg berkuasa kepada birokrasi pemerintahan telah menularkan serta membentuk birokrasi pemerintahan buat memakai pendekatan yg sama pada aneka macam kegiatannya baik pada dalam kegiatan internal birokrasi serta terutama dalam aktivitas yg melibatkan rakyat. Demikian kuasanya birokrasi sebagai akibatnya perilaku aparatur pemerintah acapkali menjadi merasa paling tahu (yang lebih mengetahui diantara yang mengetahui), paling mampu/sanggup, serta paling berkuasa. Ketiga sikap ini dapat dikatakan telah menjadi “stempel atau nilai (values)“ para pegawai birokrasi pemerintahan, serta mencerminkan betapa pendekatan kekuasaan sudah digunakan sang birokrasi. Padahal pendekatan kekuasaan ini cenderung merusak partisipasi rakyat dan Mengganggu munculnya aneka macam inisiatif serta cara lain pemecahan permasalahan pembangunan pada banyak sekali sektor kehidupan. Selain itu, pendekatan kekuasaan membuat birokrasi pemerintah kebal terhadap kritikan serta anggaran hukum. Sebagai model, di Indonesia cukup poly keputusan peradilan rapikan usaha negara (PTUN) yang memenangkan tuntutan masyarakat, namun pada kenyataannya tidak diindahkan atau dilaksanakan sang para pejabat birokrasi. Hal ini sesuai menggunakan anggapan bahwa kekuasaan yg hiperbola atau absolut cenderung menunjuk pada korupsi (absolute power tends to corrupt), tentunya bila kekuasaan tadi tidak dikontrol atau dikendalikan. 

Menurut Heady serta Wallis, sistem administrasi negara atau birokrasi pemerintahan di negara-negara berkembang ditandai dengan beberapa kelemahan yg pula adalah karakteristik utamanya (Kartasasmita, 1997). Kelemahan atau karakteristik-ciri tersebut nampaknya relevan dengan kondisi birokrasi pemerintahan kita selama ini. 

Heady menyebutkan ada 5 karakteristik: 

Pertama, pola dasar (basic pattern) sistem administrasi negaranya merupakan tiruan atau jiplakan berdasarkan sistem administrasi kolonial yg dikembangkan negara penjajah spesifik buat negara yg dijajahnya. Biasanya, pola administrasi negara yang diterapkan negara penjajah pada negara yg dijajah bersifat elitis, otoriter, cenderung terpisah (sebagai menara gading) berdasarkan warga serta lingkungannya. Selain sifat-sifat di atas, dalam birokrasi kita juga bisa dijumpai nilai patron–client yg menempatkan aparatur menjadi pihak yg dilayani serta warga menjadi pihak yang melayani. 

Kedua, birokrasi pemerintahan kekurangan sumberdaya manusia yg berkualitas baik menurut segi kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis yg sesuai menggunakan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, syarat yg seringkali dijumpai merupakan banyaknya sumber daya insan yg kurang berkualitas menggunakan pembagian tugas yg nir jelas. Akibatnya, tidak saja terjadi inefsiensi pada penggunaan sumberdaya insan, tetapi juga terjadi penumpukkan pegawai dalam satu unit kerja atau instansi. 

Ketiga, birokrasi cenderung mengutamakan atau berorientasi dalam kepentingan eksklusif atau kelompok berdasarkan pada kepentingan warga atau pencapaian target yg berguna bagi rakyat poly. Kelompok ini selain berada di lingkungan internal birokrasi pula yang berada pada luar birokrasi dan diuntungkan oleh birokrasi. 

Keempat, apa yg dinyatakan baik tertulis juga mulut oleh birokrasi sering nir sesuai menggunakan empiris. Misalnya dalam laporan resmi disebutkan kinerja instansi X dilaporkan secara resmi telah membaik, namun pada kenyataannya tidak demikian. Contoh lain, peraturan tertentu dimuntahkan hanya buat kebutuhan politis (membuat kesan bahwa pemerintah memperhatikan perkara tadi), serta bukan buat dilaksanakan dikarenakan kesulitan tertentu atau pula nir/kurang adanya political will buat melaksanakannya. 

Kelima, birokrasi cenderung bersifat otonom pada arti tanggal dari proses politik serta pengawasan masyarakat. Ciri ini erat kaitannya menggunakan ciri pertama pada atas. Dalam hal ini, birokrasi seakan-akan sebagai menara gading yg nir tersentuh. Ia mampu memutuskan apa saja tanpa merasa perlu memperhatikan dan mengajak pihak lain (stake holders) buat merumuskannnya. Akibatnya, sikap peka, responsif dan agresif terhadap konflik pembangunan yang seharusnya dimiliki aparatur pemerintahan sebagai tumpul, dan digantikan dengan sikap mengutamakan diri sendiri atau kelompoknya (selfish), reaktif, dan lamban. Pemanfaatan birokrasi pemerintahan menjadi perpanjangan tangan partai yang berkuasa cenderung membentuk perilaku merasa berkuasa serta kurang peka terhadap aspirasi rakyat di kalangan birokrat. Salah satu akibatnya, warga generik seringkali sebagai korban dari “kebijaksanaan” aparatur pemerintah. Kondisi ini cepat atau lambat menyebabkan rasa tidak puas serta bahkan tidak mustahil berkembang menjadi “dendam” dalam diri masyarakat yang suatu ketika sanggup saja meledak. Maraknya tuntutan mundur, yg seringkali diwarnai, terhadap para pejabat pemerintah baik di taraf pusat, wilayah, dan bahkan desa (Kepala Desa) dapat dijadikan contoh kenyataan pada atas. 

Dua ciri lainnya ditambahkan oleh Wallis

Pertama, administrasi di banyak negara berkembang sangat lamban serta menjadi semakin birokratik. Kondisi ini erat kaitannya dengan kesejahteraan (honor ) mereka yang relatif kecil, sebagai akibatnya mensugesti semangat pegawainya untuk bekerja secara baik. Bahkan, pula tanpa sadar mendorong mereka buat menciptakan tambahan kesejahteraan antara lain melalui aplikasi kewenangan/tugasnya sebagai pegawai. Sebagai model, “menambah-nambah” persyaratan serta mekanisme pelayanan menggunakan harapan menerima atau meminta “imbalan” menurut orang yang dilayaninya. Pola pelayanan menggunakan “imbalan” ini tidak hanya terjadi dalam bidang pelayanan umum pada masyarakat generik, tetapi pula pelayanan bagi atau antarsesama aparatur pemerintah, contohnya “imbalan” bagi pengurusan administrasi kenaikan pangkat pegawai instansi vertikal, serta sebagainya, atau urusan lainnya antarinstansi. 

Kedua, aspek-aspek yg non-birokratik (administratif) sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya, interaksi keluarga, interaksi primordial (suku, agama, keturunan, serta sebagainya), golongan atau keterkaitan politik. Keadaan misalnya ini cenderung mempersulit birokrasi pemerintahan untuk bertindak serta bekerja secara objektif serta rasional, dan berdasarkan aturan aturan yang berlaku. Bahkan orientasi birokrasi yang seharusnya untuk kepentingan negara dan rakyat, bisa diganti sebagai buat kepentingan kelompoknya. Kegiatan-aktivitas yg gampang dijumpai dalam kaitannya menggunakan aspek-aspek di atas, antara lain dalam rekrutmen serta promosi pegawai dan kegiatan tender proyek. Birokrasi pemerintahan kita pula mengalami hal ini, baik dalam masa sebelum tahun 1970an dimana kepentingan berbagai partai politik sudah mengkotakkotakkan orientasi kerja para pejabat birokrasi. Sebaliknya, sesudah tahun 1970an pula terlihat penguasaan satu gerombolan politik tertentu pada birokrasi yang pada akhirnya membawa birokrasi nir dapat melaksanakan perannya sebagai abdi negara serta abdi warga dan menyebabkan krisis agama pada aparatur pemerintahan. Kebiasan membawa “teman” pejabat yg pindah berdasarkan satu instansi ke instansi lain secara nir rasional menggunakan tujuan “mengamankan” kerja pejabat yang bersangkutan pula cermin menurut ciri pada atas (mungkin ini lebih tepat dipercaya menjadi kronisme yg tidak dalam tempatnya). Contoh lain merupakan kondisi birokrasi pemerintahan di sebagian besar negaranegara Afrika Sub Sahara yang poly diwarnai dengan pertentangan kepentingan grup suku (ethnic groups)

Aparatur Pemerintah yg Profesional 

Seperti sudah diuraikan sebelumnya yang dimaksud dengan aparatur pemerintahan atau birokrasi pemerintahan yg profesional pada goresan pena ini tidak lain (terjemahan bebas) adalah good public governance. Kata profesional tersebut walaupun terasa sedikit janggal sebagai terjemahan berdasarkan istilah good, tetapi agaknya lebih tepat lantaran pengertiannya menjadi lebih luas serta kentara dibandingkan bila menterjemahkan istilah good menjadi baik atau berwibawa. Sedangkan governance diartikan sebagai pemerintahan dimana didalamnya masih ada aparatur, sebagai akibatnya bisa dianggap sebagai aparatur pemerintahan (terjemahan bebas). Dengan demikian, yang dimaksud dengan good public governance pada sini merupakan aparatur atau birokrasi pemerintahan yang profesional. Aparatur atau birokrasi pemerintahan yg profesional diantaranya mempunyai kinerja yg efisien pada penggunaan sumberdaya dan efektif dalam mencapai sasaran serta sasaran berbagai kebijaksanaan dan programnya, yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa serta negara. Kata profesional tadi jua secara pribadi menggiring kita pada suatu pengertian bahwa birokrasi atau aparatur tersebut bekerja menggunakan baik sinkron menggunakan tugas serta manfaatnya. Kewibawaan aparatur pemerintah (aparatur pemerintah yg berwibawa) akan ada menggunakan sendirinya jika beliau telah dapat bekerja dan membuat kinerjanya yang efisien serta efektif. 

Terminologi governance, good governance atau good public governance atau kata lain yang seperti dengan itu menjadi terkenal pada Indonesia dalam 2-tiga tahun terahir ini lantaran banyak diperkenalkan oleh lembaga pemberi donasi luar negeri (foreign donor agencies) baik yang bersifat multilateral maupun bilateral (World Bank, 1994). Terminologi tadi sering dikaitkan dengan kebijaksanaan pemberian donasi (aid policies), pada arti (good) governance atau government dijadikan keliru satu aspek yang perlu dipertimbangkan pada pemberian donasi baik berupa pinjaman (loan) juga bantuan gratis (grant). Walaupun beberapa lembaga donor internasional cenderung menggunakan terminologi yg tidak selaras tentang aparatur pemerintahan, namun yang dimaksud adalah sama. 

World Bank lebih senang memakai istilah good (public) governance, serta mengartikan governance menjadi the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resources for development” (World Bank, 1994). Sedangkan African Development Bank (AfDB) memperkenalkan kata macrogovernance, mesogovernance (combining forms of governance) serta microgovernance buat membedakan strata pemerintahan. AfDB menduga bahwa regim pemerintahan otoriter yang mempunyai komitmen yang bertenaga terhadap pembangunan mungkin saja membangun good governance walaupun pada tingkatan kualitas yg cukup atau relatif mini . Kemudian, Inter-American Development Bank lebih menekankan negara-negara peminjam untuk melaksanakan modernisasi administrasi negara (modernization of public administration). 

Sementara itu, United Kingdom’s ODA nir membedakan antara good govenance menggunakan good government. Kedua kata tadi dipercaya merujuk dalam hal yang sama serta menekankan pada aspek-aspek normatif pemerintahan yang dipakai buat menyusun banyak sekali kriteria menurut yg bersifat politik sampai ekonomi. Kriteria tersebut dipakai dalam merumuskan kebijaksanaan pemberian donasi luar negeri khususnya pada negara-negara berkembang. Sedangkan World Bank mengidentifikasi tiga aspek yang terkait dengan governance yaitu (a) bentuk rejim politik (the form of political regime); (b) process dimana kekuasaan dipakai pada pada manajemen asal daya sosial dan ekonomi bagi kegiatan pembangunan; dan (c) kemampuan pemerintah buat mendisain, memformulasikan, melaksanakan kebijaksanaan, serta melaksanakan fungsi-manfaatnya. Mengingat aspek pertama pada atas bukan merupakan bidangnya, maka World Bank lebih memfokuskan dalam dua aspek terakhir saja. 

Kriteria mengenai good governance jua disusun sang OECD’s Development Assistance Committee, dengan menggunakan definisi governance-nya World Bank, yg meliputi ruang lingkup: (a) participatory development, (b) human rights, dan (c) democratization. Secara lebih spesifik, ketiga ruang lingkup tersebut dijabarkan pada tolok ukur sebagai berikut: (a) pemerintahan yg mendapat legitimasi (legitimacy of government mencerminkan degree of democratization); (b) akuntabilitas politik serta perangkat pejabat pemerintahan (tercermin dari media freedom, transparent decison making, dan accountability mechanism); (c) kemampuan pemerintah buat menyusun kebijaksanaan serta mendistribusikan pelayanan yg baik; serta (d) komitmen yg konkret terhadap kasus hak asasi manusia dan anggaran hukum (baik yg berkaitan dengan hakhak individu dan kelompok, keamanan, aktivitas sosial dan ekonomi, serta partisipasi masyarakat). 

Dari berbagai gambaran pada atas, secara singkat bisa disimpulkan bahwa setidaktidaknya terdapat lima ciri atau prinsip utama yg harus dipenuhi sang suatu birokrasi atau aparatur pemerintahan buat bisa diklaim menjadi good public governance atau good public government, yaitu: (1) akuntabilitas (accountability, poly yg mengartikannya sebagai kewajiban buat mempertanggungjawabkan); (dua) keterbukaan dan transparan (openness and transparency); dan (3) ketaatan dalam anggaran aturan (Bhatta, 1996; dan World Bank, 1991). Ciri lainnya merupakan, (4) komitmen yang bertenaga buat bekerja bagi kepentingan bangsa serta negara, dan bukan dalam kelompok atau eksklusif; serta (lima) komitmen buat mengikutsertakan serta memberi kesempatan pada warga buat berpartisipasi dalam pembangunan. Kelima prinsip tadi saling mengisi. 

Akuntabilitas pada arti aparatur pemerintah wajib bisa mempertanggung jawabkan aplikasi wewenang yg diberikan pada bidang tugas dan manfaatnya. Dalam interaksi ini, dengan prinsip akuntabilitas tadi aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusianya. Misalnya, pengembangan atau perubahan organisasi suatu instansi harus dapat dipertanggungjawabkan menurut segi efisiensi serta efektivitas aplikasi tugas serta fungsi instansi tadi. Sehingga nir terjadi lagi pengembangan atau penambahan struktur organisasi yang berdasarkan dalam kepentingan eksklusif atau gerombolan hanya buat menampung kerabat/sahabat atau menempatkan orang yg nir disukai. 

Seharusnya pengembangan dan perubahan organisasi didasarkan dalam analisis jabatan dan kebutuhan kerja instansi yang sebenarnya. Demikian pula kegiatan penggunaan asal daya diantaranya pada bidang keuangan dan asal daya insan, serta aplikasi ketatalaksanaan atau manajemen kerja, harus jua bisa dipertanggung-jawabkan secara logis. 

Prinsip akuntabilitas “mensyaratkan” adanya perhitungan cost and benefit analysis (nir terbatas berdasarkan segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam banyak sekali kebijaksanaan serta tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas aktivitas dalam pencapaian sasaran atau sasaran kebijaksanaan atau acara. Dengan demikian, nir ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yg dilaksanakan sang aparatur pemerintahan yg bisa lepas dari prinsip ini. 

Keterbukaan dan transparan (openness and transparency), artinya masyarakat dan sesama aparatur pemerintah bisa mengetahui dan memperoleh data serta liputan menggunakan gampang tentang kebijaksanaan, acara, serta aktivitas aparatur pemerintahan baik di taraf sentra juga wilayah, atau data dan berita lainnya yg tidak tidak boleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disepakati beserta. Keterbukaan dan transparan pula dalam arti masyarakat atau sesama aparatur bisa mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, aplikasi, dan pengawasan dengan pengendalian aplikasi kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan fakta yg berkaitan menggunakan tugas/fungsi aparatur pemerintahan (instansi) yg bersangkutan harus disediakan secara benar, contohnya data PNS oleh BAKN, data pengajar sang Depdikbud, data realisasi panen padi oleh Departemen Pertanian, serta sebagainya. Sudah saatnya perlu dihindari adanya data serta informasi yg bersifat “menyenangkan” namun menutupi yang sebenarnya. Hal ini krusial, lantaran keputusan atau kebijakan publik (public policy) yg diambil pimpinan yg tidak didasarkan pada data dan berita yg sebenarnya, maka keputusan atau kebijaksanaan tersebut nir akan merampungkan masalah. Bahkan nir tidak mungkin, keputusan atau kebijaksanaan tadi akan mengakibatkan kasus baru yg lebih rumit. Misalnya, kebijaksanaan huma gambut di Kalimantan yang kurang didasarkan data serta kabar yang seksama, akhirnya menimbulkan perkara baru seperti kasus lingkungan, anggaran (pemborosan), serta penderitaan transmigran yang ditempatkan di sana. Contoh lain yg menarik merupakan “kebijaksanaan verbal” Gubernur DKI yg mengizinkan becak beroperasi di Jakarta yang sempat mengakibatkan perkara sebagai akibatnya dalam ketika singkat harus dibatalkan. 

Sikap pemerintah yang terbuka serta transparan pada menyediakan data serta informasi tersebut nir hanya akan mendorong partisipasi warga dalam aneka macam aktivitas pemerintahan dan pembangunan, tetapi bisa juga mencedaskan masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan (riset, penelitian, kajian), mendewasakan masyarakat dan mengakibatkan perilaku kritis pada masyarakat, serta turut membangun suasana demokratis pada diri masyarakat. Dengan cara demikian, cepat atau lambat akan tumbuh kepedulian yg tinggi terhadap kinerja birokrasi pemerintahan, serta akan tumbuh sikap obrolan serta saling kontrol antara rakyat dan birokrasi pemerintahan. Namun demikian, persoalannya sekarang merupakan apakah birokrasi atau aparatur pemerintahan punya cukup kemauan buat terbuka dan transparan atau nir, dan amanah dalam menyediakan data serta informasinya. 

Prinsip ketiga, ketaatan pada anggaran aturan adalah aparatur pemerintahan menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada anggaran aturan, baik yg berkaitan dengan lingkungan eksternal (warga luas) maupun yg berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya anggaran kepegawaian serta aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini pula mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada warga luas buat terlibat dan berpartisipasi pada perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan menggunakan masyarakat. Prinsip keempat, komitmen yang bertenaga untuk bekerja bagi kepentingan bangsa serta negara, serta bukan dalam gerombolan , langsung atau partai yg sebagai idolanya, adalah hal yang absolut dimiliki sang aparatur pemerintahan. Hal ini sinkron menggunakan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum serta pembangunan (dalam batas-batas eksklusif). 

Terakhir, komitmen buat mengikutsertakan serta memberi kesempatan kepada masyarakat buat berpartisipasi pada pembangunan. Hal ini krusial, karena tanpa komitmen ini maka yg muncul bukan partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan pada diri warga terhadap perilaku serta kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, pada diri aparatur atau birokrasi pemerintahan akan tumbuh secara perlahan namun pasti perilaku mendominasi, asumsi atau perasaan paling memahami, paling sanggup, serta paling berkuasa, serta cenderung tidak mau memahami kondisi dan pendapat orang lain, yg pada akhirnya mengakibatkan arogansi birokrasi pemerintah

Bagaimana Menciptakan Aparatur Pemerintah yg Profesional?

Mungkin terlalu berlebihan jika menganalogikan upaya menyembuhkan penyakit birokrasi pemerintahan dan sekaligus membentuk birokrasi pemerintahan yg profesional (good public governance/bureaucracy) pada negara-negara berkembang dengan upaya mengurai benang kusut. Namun demikian, itulah gambar-an yang sebenarnya. Persoalannya kini merupakan bagaimana memberdayakan semua komponen birokrasi pemerintahan (kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sumberdaya manusianya) agar menjadi aparatur pemerintahan yang profesional. 

Dalam interaksi ini yg pertama-tama harus dipahami adalah bahwa reformasi terhadap birokrasi pemerintahan kita bukan dalam arti mengubah secara total. Misalnya menggunakan segera mengubah seluruh atau sebagian akbar pejabat struktural atau pegawai negeri sipil yang terdapat menggunakan yg baru. Bisa dibayangkan betapa sulit membarui sekian puluh ribu pejabat struktural (eselon V sampai eselon I), atau 4,1 juta PNS pada saat singkat. Mengingat hal tersebut, dan juga nir seluruh komponen pada aparatur pemerintah mengidap “penyakit” atau tidak berfungsi dengan baik, maka upaya yang realistis dilakukan adalah dengan mem-perbaiki komponen-komponen yg rusak. 

Kemudian, apakah birokrasi pemerintahan kita dapat mengobati serta menyembuhkan dirinya sendiri tanpa dukungan pihak lainnya? Nampaknya buat waktu ini dan mungkin pada beberapa tahun mendatang sulit terjadi, mengingat berbagai faktor yang inheren dalam diri birokrasi pemerintahan kita selama lebih dari 3 dekade terakhir ini, diantaranya kesamaan resistant to change pada birokrasi atau kecenderungan adanya penyakit entropi yaitu kurang adanya kemauan dan kemampuan buat memperbaiki diri atas inisiatif sendiri tanpa wajib ditekan oleh sistem lain pada luar birokrasi pemerintahan. Karena itu, eksploitasi sistem administrasi negara harus jua melibatkan sistem-sistem lain di luar dirinya. 

Birokrasi pemerintahan atau sistem administrasi negara bukanlah closed system. Ia merupakan opened system dan adalah bagian atau sub sistem berdasarkan suatu sistem kehidupan bangsa serta negara sehingga keberadaan serta kinerjanya dipengaruhi serta menghipnotis sub sistem lainnya. Hal ini sesuai menggunakan konsep Administrasi Pembangunan yang diartikan sebagai “administrasi negara buat mendukung pembangunan dan pembangunan administrasi negara itu sendiri.” Maksudnya, bagaimana membangun suatu sistem administrasi negara yang dapat mendukung proses pembangunan secara efisien dan efektif, serta kebalikannya bagaimana proses atau keberhasilan pembangunan tadi punya pengaruh yang positif buat turut membangun administrasi negara yg baik. Dengan demikian, buat mewujudkan sistem administrasi negara yang profesional nir dilakukan berdasarkan pada diri sistem administrasi negara saja, tetapi juga wajib pada dukung menggunakan pembangunan pada bidang lainnya, yaitu pemberdayaan lembaga legislatif, yudikatif, media massa, pendidikan rakyat, dan organisasi rakyat (seperti organisasi profesional serta forum swadaya rakyat). Misalnya, pada kasus “suap-menyuap”, pengadilan nir hanya mengadili aparatur yg mendapat suap saja, tetapi jua wajib membawa warga yg menaruh suap tersebut. 

Keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan bidang atau sistem lainnya pada luar sistem administrasi negara cepat atau lambat akan memberikan tekanan pada sistem administrasi negara buat memperbaiki kinerjanya. Demikian juga, kemajuan pada pembangunan sistem administrasi negara akan menaruh donasi positif kepada aktivitas pembangunan. Dengan demikian akan terdapat sinergi antar elemen-elemen pada sistem kehidupan bangsa serta negara, yang akan mendorong sistem administrasi negara buat memberdayakan dirinya melalui hubungan positif antar elemen-elemennya (thermodinamic). 

Pemberdayaan sistem administrasi negara meliputi 3 elemen atau komponen yang saling terkait, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan asal daya insan. Pemberdayaan ketiga komponen tadi wajib berdasarkan dalam prinsip atau tolok ukur efisiensi serta efektivitas kerja. Kedua prinsip ini sine qua non dalam setiap kebijaksanaan untuk memberdayakan ketiga komponen tadi. Nampaknya pemasyarakatan prinsip ini bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan, taktik pemasyarakatan nilai-nilai sosial (social values marketing) yg bersiklus untuk membarui konduite (Kotler serta Roberto, 1989) serta menghidupkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam diri aparatur pemerintah, dan jua masyarakat luas. “Pandangan atau nilai” yg tidak mendukung serta Mengganggu birokrasi pemerintahan harus dihapus, contohnya anggapan bahwa atasan merupakan pemegang kekuasaan mutlak yg selalu benar serta lebih tahu sehingga bawahan wajib patuh serta enggan memberikan masukan. 

Di bidang kelembagaan, harus dilakukan reorganisasi terhadap organisasi atau kelembagaan aneka macam instansi. Pengembangan dan perubahan organisasi (organization development and change) wajib diarahkan buat: (1) menghindari terjadinya pembentukan unit-unit kerja yg merusak efisiensi dan efektivitas kerja, termasuk duplikasi tugas serta fungsi, dan yg sekedar menampung pegawai, tanpa tugas serta fungsi yang jelas; (2) menghindari terjadinya penyeragaman bentuk dan unit kerja yang tidak perlu tanpa memperhatikan kebutuhan serta analisis beban kerja yang sebenarnya. 

Di bidang ketatalaksanaan atau manajemen, pemberdayaan perlu dilakukan menggunakan menyusun berbagai sistem manajemen yg realistis serta applicable mulai menurut manajemen kebijaksanaan yg bersifat makro hingga pedoman kerja yang kentara bahkan sistem penyimpanan file. Sistem kearsipan sekilas tampak tidak berarti, padahal nir saja bisa mengakibatkan economic cost namun pula social dan political cost yang tidak sedikit yang tidak jarang mengakibatkan permasalahan jika lalai memperhati-kannya. Sebagai contoh, banyak sekali perkara pertanahan sering muncul lantaran lemahnya sistem arsip pertanahan. Demikian juga dengan sistem pendaftaran kependudukan dimana seseorang penduduk DKI Jakarta dapat mempunyai pula kartu tanda penduduk DKI, Bekasi, Tanggerang, serta Gunung Kidul. Padahal sistem registrasi kependuduk-an ini sangat krusial untuk menghasilkan data kependudukan yg akurat. Data tersebut sangat bermanfaat sebagai masukan pengambilan kebijaksanaan pada banyak sekali sektor pembangunan, contohnya program keluarga berencana, penanggulangan kemiskinan, pemilihan umum, serta sebagainya. Selanjutnya, sistem kearsipan yang baik akan berdampak positif, contohnya Departemen Luar Negeri dan beberapa instansi terkait bisa merampungkan kasus pulau Simpadan serta Lingitan dengan Malaysia, karena adanya dokumen perjanjian Belanda dan Inggris dalam masa kolonial Belanda mengenai status ke 2 pulau tersebut yg disimpan rapi oleh Arsip Nasional. 

Terakhir merupakan pembangunan sumber daya manusia baik berdasarkan segi kualitas (kemampuan, tingkat pendidikan, perilaku, dan kariernya) dan kesejahteraannya. Berbagai diklat perlu ditata rapi serta diubahsuaikan menggunakan kebutuhan konkret. Demikian pula sistem pembinaan karier, termasuk sistem rekrutmen, kenaikan pangkat , DP3 dan sebagainya. Perilaku aparatur perlu dibenahi agar berorientasi pada produktivitas dan kualitas kerja serta mengutamakan kepentingan rakyat umum serta social equity, bukan kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai-partai yang berkuasa. Untuk itu, aparatur negara harus dibina menjadi abdi negara dan abdi warga pada arti yang sebenarnya dan bukan sebagai abdi partai yang berkuasa serta “abdi pengusaha”. 

Tampaknya semua upaya pembangunan sistem administrasi negara akan sulit dicapai tanpa memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri (termasuk TNI dan Polisi). Pegawai negeri adalah manusia, dan mempunyai hak asasi buat hayati layak. Karena itu, merupakan nir adil dan nir manusiawi apabila pegawai negeri hanya disuruh bekerja dengan honor “perjuangan” saja. Selama tiga dasa warsa, sistem gaji “usaha” ini telah mengakibatkan social cost, selain economic cost, yg sangat mahal khususnya dalam bentuk “pembenaran dan penyebaran” praktek-praktek korupsi menggunakan segala bentuknya. Praktekpraktek seperti ini secara lambat tapi niscaya seakan-akan sudah “membudaya” dalam birokrasi pemerintahan. Penghapusan terhadap social cost tersebut bukan merupakan hal yang gampang, serta hal inilah yg sedang kita alami hingga saat ini. Lantaran itu, sistem pengajian pegawai negeri wajib diperbaiki supaya pegawai negeri dapat hayati layak pada arti bisa menghidupi keluarganya (pakaian, pangan, papan, serta kebutuhan sosialnya). Selain itu, sistem penggajian (gaji PNS baku nasional dan tunjangan lain yang belum tentu seluruh instansi men-dapatkannya) tadi pula wajib adil dan proporsional dan terbuka buat semua pegawai negeri serta instansi pemerintah tanpa pilih kasih. 

Disadari bahwa peningkatan honor nir berarti akan otomatis memperbaiki kinerja aparatur negara baik dalam kualitas produktivitas kerjanya juga sikap atau konduite kerjanya. Tetapi tanpa pemugaran honor , maka sangat sulit sekali mengharapkan kinerja aparatur pemerintah akan baik. Mengingat honor bukan satu-satunya faktor buat mendorong peningkatan kinerja, maka peningkatan honor tersebut jua harus dibarengi dengan eksploitasi bidang lainnya, contohnya pengawasan, training karier, dan diklat bagi pegawai.

DASARDASAR KONSEP SISTEM INFORMASI

Dasar-dasar konsep sistem informasi

a. Defenisi & Pengertian

• Sistem adalah suatu jaringan kerja menurut prosedur-mekanisme yang saling berhubungan, berkumpul beserta-sama buat suatu aktivitas buat merampungkan suatu sasaran eksklusif.
• Informasi adalah output pengolahan data yang mempunyai manfaat atau belum memiliki arti guna.
• Data merupakan informasi-fakta, asumsi, atau pendapat yg nir atau belum memiliki arti guna.
• Prosedure adalah urutan berdasarkan prosedur-prosedur yang bekerja melibatkan beberapa orang pada daam satu atau lebih departemen buat merampungkan suatu permasaalahan.
• Sistem Informasi adalah jaringan kerja dari mekanisme-prosedur yg saling berhbungan / bekerja sama buat melakukan suatu kegiatan guna menyelesaikan suatu masalah yang memeilki manfaat atau nilai guna bagi orang yang membutuhkannya.

b. Klasifikasi Sistem

Sistem bisa diklasifikasikan sebagai beberapa bagian, yaitu :

• Sistem abstrak (abstract system) serta sistem fisik. Sistem tak berbentuk merupakan system yg nir sanggup dilihat secara fisik atau system yg berisi gagasan atau konsep. Contohnya system teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Sistem fisik adaalh system yg secara fisik dapat ditinjau. Contohnya system konputer, system sekolah dan lain-lain.
• Sistem alamiah (natural system) serta sistem buatan insan (human made system). System alamiah merupakan system yg terjadi lantaran alam. Misalnya system rapikan matahari, system sirkulasi darah pada tubuh insan. System protesis adalah system yg dibuat oleh insan. Misalnya system komputer dan system kendaraan beroda empat.
• Sistem eksklusif (deterministic system) dan sistem tidak tentu (probabilistik system). System eksklusif merupakan system yg operasinya dapat diprediksi secara sempurna. Misalnya system personal komputer . Sedangkan system tidak tebtu merupakan system yang tidak bisa diramal menggunakan pasti. Misalnya system persediaan dan system arisan.
• Sistem tertutup (close system) serta sistem terbuka (open system). System tertutup merupakan system yg tidak bertukar materi, berita atau energi dengan lingkungan atau sistenm yg nir terpengaruh sang lingkungan. Misalnya reaksi kimia dalam tabung yg terisolasi. Sedangakan system terbuka merupakan system yang terpengaruh oleh lingkungannya. Misalnya system perusahaan dagang yang terpengaruh sang permintaan pasar.

c. Karakteristik sistem

Sistem mempunyai ciri atau sifat-sifat tertentu , yaitu:

· Komponen (componens)

Terdiri berdasarkan sejumlah yg saling berinteraksi, serta bekerja sama membentuk satu kesatuan.

· Batas Sistem (boundary)

Merupakan daerah yg membatasi suatu sistem dengan sistem lainnya dengan lingkungan luarnya.

· Lingukungan luar sistem (environments)

Adalah apapun diluar batas berdasarkan sistem yang menghipnotis operasi sistem.

· Penghubung (interface)

Merupakan media penghubung antara sub sistem, yg memungkinkan asal-sumber daya mengalir menurut suatu subsistem ke sub sistem lainnya.

· Masukan (input)

Adalah tenaga yg dimasukkan ke dalam sistem, yg bisa berupa masukan perawatan serta masukan frekuwensi.

· Keluaran (output)

Adalah output dari tenaga yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yg berguna dan residu pembuangan.

· Pengolahan (proses)

Suatu sistem yang merupakan suatu bagian pengolah yg merubah masukan sebagai keluaran.

· Sasaran (objectivitas) atau tujuan (goals)

d. Dasar – dasar berita 

Informasi ibarat darah yang mengalir pada dalam tubuh suatu organisasi :

· Siklus Informasi

Data adalah bentuk yg masih mentah yang belum bisa bercerta poly, sebagai akibatnya perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu contoh buat didapatkan liputan.

Informasi yg ada diharapkan sebagai dasar pertimbangan para pengelola organisasi pada merogoh keputusan manajerial strategis.

1. Data (ditangkap) / pengumpulan data
2. Input
3. Pengolahan data (proses)
4. Output / Informasi
5. Penerima / Distribusi
6. Keputusan
7. Hasil Tindakan

· Kualitas Informasi

Kualitas liputan tergantung kepada tiga hal, yaitu:

1. Akuratà bebas menurut kesalahan
2. Tepat waktuà inormasi tidak boleh terlambat
3. Relevanàmemiliki manfaat buat pemakainya

Selain 3 hal diatas kualitas kabar juga dipengaruhi sang:

• Informasi tadi dapat dipercaya
• Ekonomis
• Efisien

· Nilai Informasi

Nilai dari warta (value of infromation) ditentukan dari 2 hal, yaitu :

• manfaat
• Biaya

Informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan menggunakan porto mendapatkannya, selain itu juga bisa diukur menggunakan evektifitasnya. Pengukuran nilai liputan umumnya dihubungkan dengan analisis cost, efectivitas atau cost benefit.

Konsep sistem Informasi

a. Komponen Sistem Informasi

Sistem berita terdiri berdasarkan blok-blok atau komponen-komponen , yaitu:

• Blok Hardware, mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer.
• Blok Software (acara), sekumpulan instruksi yang memungkinkan hardware buat bisa memproses data.
• Blok Brainware, semua orang yg bertanggung jawab pada pengembangan system berita, pemprosesan serta penggunaan keluaran system keterangan.
• Blok Basis Data (database), kumpulan table, hubungan dan lain-lain yang berkaitan menggunakan penyimpanan data.
• Blok Jaringan personal komputer & komunikasi Data, system penghubung yg memungkinkan sumber digunakan secara bersama atau diakses sang sejumlah pemakai.
• Prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai buat mewujudkan pemprosesan dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki

b. Tingkatan sistem Informasi

Beberapa jenis sistem fakta berbasis TI yg dikembangkan dari lini manajerial. Masing-masing berdasarkan SI tadi mempunyai fungsi serta manfaat bagi tiap strata manajerial. Adapun strata SI tadi merupakan:

• Sistem Pemrosesan Transaksi, merupakan output perkembangan dari pembentukan kantor elektro, dimana sebagian dari pekerjaan rutin diotomatisasi termasuk buat pemprosesan transaksi. Pada system ini data yang dimasukkan merupakan data-data transaksi yg terjadi.
• Sistem Informasi Manajemen (SIM), SIM merupakan sebuah kelengkapan pengelolaan menurut proses-proses yang yg menyediakan warta buat manajer guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan pada sebuah organisasi.
• Sistem penunjang keputusan (SPK), adalah peningkatan menurut SIM menggunakan penyediaan prosedur-prosedur khusus dan pemodelan yang unik yang akan membantu manajer pada memperoleh alternatif-cara lain keputusan.
• Sistem Informasi e-busines, dibangun buat menjawab tantangan pengintegrasian data serta warta menurut proses usaha berbasis internet.

c. Perkembangan sistem Informasi

Pada mulanya SI dipakai untuk menaikkan kualitas manajerial, sebagai akibatnya seringkali dianggap SIM yg kemudian dikembangkan terus seiring dengan perkembangan TI, adapaun tahapan perkembangan tersebut adalah

1. Sistem Informasi Tradisional

SI dioperasikan dan dikelola secara semi manual. SI ini beroperasi secara lambat, sehingga sering pimpinan merogoh keputusan hanya menurut data perkiraan atau perkiraan. Disamping itu keakuratan kabar yang dihasilkan juga masih diragukan. Kondisi ini akan menjadikan tidak baik terhadap perkembangan perusaaan. 

2. Sistem Informasi Berbasis Komputer.

Adalah SI yang menggunakan teknologi personal komputer . Keuntungan primer berdasarkan teknologi ini merupakan ketika buat membentuk keterangan lebih singkat sebagai akibatnya membentuk berita menggunakan tingkat keakuratan yang lebih tinggi.

3. Sistem Informasi Berbasis Jaringan Perkantoran.

Melalui Sistem Informasi Berbasis Jaringan Perkantoran ini transaksi dapat dilakukan pada berbagai loka yang tidak sinkron menggunakan sentra pengolahan datanya. Perusahaan dimungkinkan buat membuka sejumlah tempat transaksi sehingga bisa menaikkan profit pada jumlah yg sangat akbar.

4. Sistem Informasi Lintas Platform

System ini merupakan adonan antara teknologi warta serta teknologi komunikasi data. Dqalam perkembangan selanjutnya lahirlah sebuah teknolgi internet yg bisa menghubungkan personal komputer pada semua dunia. 

Terdapat empat test buat menyebutkan sebuah pesan yang spesifik pada keterangan, yaitu:

1. Kepada siapa berita ditujukan?

2. Untuk keputusan apa informasi ditujukan?

3. Sejauh mana warta dapat digunakan untuk mendeteksi serta memecahkan kasus?

d. Analisa system

Untuk mencapai tujuan menurut sistem diperlukan tiga perangkat atau alat bantu, yaitu:

• Hardware
• Software
• Brainware

Brainware atau perangkat manusia dapt berupa manaejer, analais sistem, programmer dan sebagainya.

e. Sistem Analis

• Pengertian
• sistem analis adalah seorang yg mempunyai kemampuan buat menganalisa sistem.
• Sistem analais merupakan seorang yang memiliki pengetahuan tentang aplikasi komputer yang dipakai buat memecahkan perkara bisnis serta perkara-perkara yang lainnya.
• Sistem analis merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk memilih cara lain pemecahan perkara yang paling sempurna.
• Sistem analis adalah seseorang yg memiliki kemampuan buat merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permasaalahan yg terjadi.

Tugas Analis Sistem

Tugas-tugas umum yg dilakukan sang seseorang analis sistem adalah:

• mengumpulkan serta menganalisa segala dokumen-dokumen, file-arsip, formulir-formulir, yg dipakai dalam sistem yg sudah berjalan.
• Menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan serta mengevaluasi kekurangan-kekurangan apa saja yg terdapat dalam sistem tadi kepada pemakai sistem.
• Merancang pemugaran-perbaikan dalam sistem tadi serta menyusun sistem batu.
• Menganalisa dan menyusun asumsi porto yang diharapkan buat sistem baru.
• Mengawasi segala aktivitas yang terdapat terutama berkaitan menggunakan penerapan sistem yg baru.

f. Manfaat Sistem Informasi

Sistem fakta mempunyai banyak sekali manfaat, diantaranya :

• Organisasi menggunakan sistem warta buat mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya serta menghasilkan penda
• patan sebagai keliru satu produk atau pelayanan mereka.
• perusahaan memakai sistem berita buat mempertahankan persediaan pada taraf paling rendah supaya konsisten dengan jenis barang yang tersedia.

Sistem Informasi Berbasis Komputer (SIBK)

Sistem keterangan berbasiskan komputer (SIBK) atau Computere Base Information System (CBIS) merupakan sistem Informasi yg menggunakan dan memanfaatkan kemampuan personal komputer pada melaksanakan tugas guna pencapaian tujuan sebuah SI.

a. Konsep Dasar SIBK

Tugas–tugas yang dilakukan komputer dianggap pelaksanaan. Istilah sistem sering digunakan. Pada awalnya, satu-satunya pelaksanaan koputer merupakan pengolahan data. Komputer dikenal sebagai peralatan yg bisa membuat keterangan buat pengambilan keputusan manajemen.

Usaha awal buat menerapkan personal komputer dalam areal bisnis terfocus dalam data. Pendekatan dilakukan pada kasus kabar serta pendukung keputusan. Dan sekarang ini pemfokusan diarahkan dalam komunikasi serta konsultasi

Evolusi SIBK

• fokus pada data
• fokus baru pada liputan 
• fokus kini dalam komunikasi
• fokus pada komunikasi

b. Model SIBK

c. Pemakai SIBK

Pemakai SIBK terdiri atas 3, yaitu:

• para manajer
• non manajer
• orang-orang serta organisasi lingkungan perusahaan

d. Sub sistem SIBK

Macam2 Sistem Informasi Berbasiskan Komputer

1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

2. Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

4. Otomatisasi Kantor (OA)

5. Sistem Pakar (SP)

1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

yaitu: Suatu sistem liputan yg melakukan proses pengumpulan data dan pengolahan /pemprosesan data-data transaksi keuangan perusahaan yg bersifat historis.

Ciri-2 / Karakhteristik SIA :

• Melaksanakan tugas yang diperlukan

• Menggunakan mekanisme yang standart

• Menangani data yg rinci

• Berfocus pada histori

• Menyadiakan informasi pemecah masalah

Tugas pengolahan data :

• Pengumpulan data

• Manipulasi data (pengklasifikasian,penyortiran,penghitungan,pengikhtisaran)

• Penyimpanan data

• Penyiapan dokumen

Laporan / liputan yg didapatkan SIA :

• Jurnal L/R

• Jurnal Umum

• Neraca Saldo.

• Dll

2. Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

Sistem penunjang keputusan merupakan :

Suatu sistem liputan yg membantu pihak manajemen pada melakukan penyelesaian masalah yg bersifat semi terstruktur.

Ciri-dua /Karakteristik SPK :

• Menyelesaikan Maslah semi terstruktur

• Analisa canggih

• Sistemnya friendly menggunakan user

3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Penerapan system berita dalam suatu organisasi. Pembahasan lebih detailnya pada mata kuliah Sistem Infoirmasi Manajemen. 

4. Otomatisasi Kantor 

Otomatisasi kantor yaitu :

Pengoptimalan kemampuan komputer pada melaksanakan pekerjaan pada suatu kantor.

Ciri-dua otomatisasi kantor :

• Segala hal yang berbau kertas dirubah ke dalam bentuk file
• Efisien

Ruang lingkup Otomatisasi Kantor :

• e-mail * Audio conference

• Voice mail * Faximili

• Video converence * d l l

• Video text

• Pencitraan

ARTI DAN PENGGOLONGAN LAPORAN BISNIS

Arti Dan Penggolongan Laporan Bisnis

1. Pengertian Laporan Bisnis

Untuk bisa melakukan suatu aktivitas operasi secara efisien, perusahaan perlu berbagai macam jenis laporan. Apapun posisi Anda, baik menjadi instruktur manajemen, akuntan, ilmuan, eksekutif junior, supervisor, wakil direktur atau peneliti, Anda mungkin wajib menulis suatu laporan pada atasan Anda. Seringkali efektivitas suatu laporan yang Anda hidangkan akan sebagai bahan pertimbangan terhadap promisi maupun gaji Anda. Untuk itu, Anda perlu mengetahui bagaimana membuat suatu laporan usaha secara efisien serta efektif.

Herta A. Murphy dan Herbert W. Hildebrandt pada bukunya “Effective Busines Communications” menaruh definisi tentang laporan bisnis (busines report) menjadi suatu laporan yang mempunyai sifat netral, tidak memihak, mempunyai tujuan yang jelas serta planning penyajian fakta kepada seseorang atau lebih buat tujuan usaha tertentu. Sedangkan Himstreet dan Baty dalam bukunya “Business Communications” mendefinisikan laporan (usaha) menjadi suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yg digunakan buat membicarakan keterangan dari suatu bagian organisasional atau menurut satu institusi/lembaga ke forum yang lain buat membantu pengambilan keputusan atau pemecahan perkara.

Atas dasar definisi tadi, maka bisa diambil suatu kesimpulan bahwa satu laporan bisnis mempunyai berbagai ciri seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian kabar baik intern maupun eksten, umumnya diminta oleh mereka yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi serta mempunyai suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan perkara dan pengambilan keputusan.

Biasanya suatu laporan menyajikan secara lebih rinci yang dikemas pada bentuk memo atau model satu page surat bisnis. Laporan memerlukan perhatian yg lebih pada pengorganisasian, alat bantu visual, dan teknik-teknik lain yang memungkinkan suatu laporan dapat serta gampang dibaca. Laporan jua bisa menaruh manfaat dan tujuan suatu penyajian laporan yang seksama, kabar yg logis dan nir emosional. Suatu laporan mungkin bisa ke 2-duanya, baik tertulis atau mulut. 

Bagi suatu perusahaan, pada umumnya penulisan laporan usaha digunakan buat memenuhi banyak sekali keperluan diantaranya: 

1. § Untuk memonitor serta mengendalikan operasional perusahaan. Misaln laporan operasional, laporan kegiatan personal. 
2. Untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan prosedur-mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan. Misalnya, kebijakan penempatan posisi kerja. 
3. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan aturan serta peraturan-pera yang berlaku bagi perusahaan. Misalnya laporan pajak, laporan anali impak lingkungan, serta laporan ketenagakerjaan (perburuhan). 
4. Untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang dibutuhkan baik b keperluan internal juga eksternal. Misalnya, laporan perk mban serta laporan akhir suatu aktivitas. 
5. Untuk menganalisis keterangan serta menaruh bimbingan agi pengambilan keputusan-keputusan atas informasi-berita tertentu. Misalnya, laporan penelitian/riset, laporan troubleshooting, serta laporan justifikasi. 
6. Untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka usaha baru. Misalnya, proposal penjualan.

2. Penggolongan Laporan Bisnis

Laporan usaha bisa digolongkan ke pada aneka macam cara penggolongan baik dari fungsi, subjek, formalitas, keaslian, frekuensi, jenis atau penampilan, pelaksanaan proyek, dan aplikasi perternuan. Masing-masing penggolongan tadi secara rinci bisa dijelaskan berikut adalah.

a. Menurut Fungsinya

Menurut manfaatnya, suatu laporan bisa dibedakan apakah buat memberi kabar atau buat analisis. Suatu laporan yang bersifat memberi berita (informational report) menyajikan warta-keterangan dan rangkuman-tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Nama lain buat laporan informasional adalah Laporan Perkembangan (progress reports), Laporan Sementara (interm reports), serta Laporan Thwulan (quarterly Reports).

Laporan analitikal (analitycal report) menyajikan warta-warta, menganalisis dan menafsirkannya, kemudian mengambil konklusi dan memberi rekomendasi. Laporan analitikal mungkin diberi label, misalnya laporan rekomendasi (recommendation reports), usulan (proposal), atau laporan justifikasi (justification reports).

b. Menurut Subjeknya

Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan menurut dalam departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai model, laporan akuntAnsi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, serta laporan-laporan teknik.

c. Menurut Formalitasnya

Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau nonformal. Laporan formal tak jarang diklaim jua dengan istilah laporan panjang (long reports); sedangkan laporan nonformal acapkali diklaim pula menggunakan istilah laporan singliat (short reports). Laporan formal umumnya panjang-lebih berdasarkan 10 page-serta mencakup perkara-perkara kompleks. Namun demikian, pengertian panjang lebih menurut 10 halaman serta “panjang” atau "pendek' merupakan bervariasi, tergantung dalam situasi dan syarat yang terdapat.

Laporan formal mencakup:

Body text: pendahuluan, isi, penutup.

Prefatory parts: sampul, judul, halaman, surat wewenang, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, abstraksi, rangkuman eksekutif, daftar isi, daftar tabel.

Supplemental parts: lampiran, bibliograf, catatan akhir, daftar istilah, indeks.

Laporan informal umumnya hanya mencakup body text. Tetapi demikian, beberapa laporan informal mungkin mencakup judul laman, pengiriman, catatan akhir, serta lampiran.

d. Menurut Keasliannya

Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela; juga apakah publik atau partikelir. Laporan otoritas (authorized reports) merupakan suatu laporan yg dibentuk atas dasar permintaan atau mendapat kuasa menurut orang lain atau komite; laporan sukarela (voluntary reports) adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Laporan partikelir (private reports) adalah suatu laporan yg dibuat perusahaan-perusahaan swasta. Laporan publik (public reports) merupakan suatu laporan yang dibentuk oleh forum-lembaga pernerintah, termasuk sekolahsekolah, tempat tinggal sakit-tempat tinggal sakit, atau forum-lembaga lain yg dibiaya sang negara.

e. Menurut Frekuensinya

Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara. Bersiklus atau spesifik. Laporan bersiklus (periodic reports) dapat dimuntahkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang termasuk laporan terpola diantaranya laporan bursa saharn setiap jam, laporan penjualan tiap hari, laporan biaya tiap seminggu, laporan produksi setiap bulan, laporan kegiatan komite tiap kuartar, dan laporan aturan tahunan. Laporan khusus ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Laporan spesifik (special reports) mencakup suatu situasi atau peristiwa yang unik (spesifik) seperti munculnya krisis pada suatu perusahaan.

f. Menurut Jenisnya

Menurut jenis atau penampilannya, suatu laporan ditentukan sang formalitas dan panjangnya laporan. Jenlis laporan bisa bersifat informal (laporan singkat/short reports) juga formal (laporan panjang/long reports). Laporan informal meliputi laporan memorandum, laporan surat, serta laporan cetak. Laporan formal sering disebut dengan laporan panjang.

1) Laporan Memorandum

Laporan memorandum (memorandum reports) adalah suatu laporan yang memakai format memo yaitu pada, menurut, subjek, serta tanggal.

2) Laporan Surat

Laporan surat (letter reports) merupakan suatu laporan yg memakai format surat dengan kepala surat, di dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian surat keterangan. 

3) Laporan dalam bentuk cetakan

Laporan pada bentuk cetakan mempunyai judul yang telah tercetak, instruksi, baris-baris kosong.

4) Laporan Formal

Laporan formal (formal reports) umumnya lebih panjang daripada laporan informal. Laporan formal acapkali pula disebut dengan laporan panjang (long reports).

g. Menurut Kegiatan Proyek

Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat figa jenis laporan, yaitu laporan pendahutuan (preliminary reports), laporan perkembangan, (progress reports), serta laporan akhir (final reports). Laporan pendahuluan meliputi bagaimana suatu proyek disiapkan, output yang diharapkan, serta bagaimana melakukan peladhan pegawai. Selanjutnya, selesainya proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangan secara terpola. Pada ketika proyek berakhir, dibuatlah laporan akhir.

h. Menurut Pelaksanaan Pertemuan

Berdasarkan aplikasi pertemuan, laporan usaha bisa dibedakan ke pada agenda (agenda), resolusi (resolutions), notulen (minutes), dan laporan perternuan (proceedings). Agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu Perternuan berlangsung. La meliputi jadwal aplikasi, serta topik yg akan dibahas pada pertemuan. Hal ini akan membantu peserta dalam mempersiapkan rendezvous. Resolusi adalah laporan singkat yg secara formal berisi pengumuman output mufakat dalam suatu pertemuan. Notulen adalah laporan resmi pada suatu perternuan yang sudah berlangsung. La mencakup catatan semua hal yang terjadi pada suatu rendezvous. Laporan rendezvous adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasannya lebih luas dan berisi output-output rendezvous atau konferensi krusial.

A. Persiapan Sebelum Menulis Laporan Bisnis

Persiapan adalah sesuatu yg sangat krusial pada segala aspek, begitu nya menggunakan membuat laporan. Adapun persiapan yang diharapkan sebefum enulis laporan meliputi paling nir 4 tahapan sebagai berikut:

1. Definisikan Masalah, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Tahap pertarna perencanaan adalah melakukan analisis masalah, yg encakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, seperti: Apa yang diinginkan?, Berapa poly?, Mengapa?, dan kapan, akan membantu Anda pada menetapkan perkara, tujuan, ruang up, keterbarasan (dana dan waktu), dan judul suatu laporan.

2. Pertimbangkan Siapa Yang Akan Menerima Laporan

Memvisualisasikan pembaca atau pendengar Anda serta kebutuhan mereka merupakan tahapan yg penting pada mempersiapkan laporan usaha. Dalam mepersiapkan laporan usaha perlu dipertimbangkan aneka macam hal yang berkaitan dengan audience. Artinya, seorang yang ingin menyusun laporan usaha perlu memperhatikan siapa yg akan mendapat laporan tadi, baik berdasarkan segi pendidikannya, pengalamannya, maupun sikap emosionalnya. Hal ini bertujuan supaya laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audience bisa genai sasarannya.

3. Menentukan Ide atau Gagasan

Dalam termin ini, tuliskan sernua pandangan baru yang terlintas, secara umum. Kemudian buatlah laporan menurut rencana kerja yg rind. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan warta apa yang Anda perlukan. Sebagai contoh, apabila tujuan Anda merupakan mencari penyebab tingginya tingkat perputaran pada perusahaan, Anda bisa menuangkan inspirasi-pandangan baru yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, honor , dan kebijakan kenaikan pangkat . Kemudian Anda mungkin mempertimbangkan subdivisi dari topik-topik tadi. Kondisi kerja dapat mencakup lingkungan fisik (lokasi tempat kerja, pabrik, kafetaria) serta faktor-faktor nonfisik, misalnya bau serta kebisingan.

4. Mengumpulkan Bahan Yang Diperlukan

Tahap keempat dalam menyiapkan laporan adalah mengumpulkan keterangan yang diharapkan dari asal-sumber yang bonafide. Untuk beberapa laporan mungkin Anda mempunyai data di pada ingatan Anda. Meskipun demikian, Anda mungkin perlu jua mencari data-data tambahan menggunakan melakukan penelitian sekunder (mencari data menurut majalah, surat warta, dolcumen pernerintah, ensiklopedia) dan penelitian utama (mencari data menurut catatan file organisasi, surat-surat, catatan harian, laporan-laporan, wawancara, daftar pertanyaan).

5. Menganalisis serta Menafsirkan Data

Untuk laporan singkat, termin ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Tetapi, buat laporan panjang seperti laporan analisis yg berdasarkan dalam berita yg diperoleh berdasarkan berbagai asal, termin ini memerlukan waktu yg lebih usang. Analisis atau penafsiran Anda haruslah seobjektif mungkin. Berusahalah jujur, serta nir pernah menghilangkan atau memanipulasi fakta relevan.

6. Mengorganisasi Data serta Mernpersiapkan Outline Akhir

Setelah menganalisis serta menafsirkan data secara hati-hati, Anda bisa mengorganisasikan hasil ternuan serta menciptakan outline akhir. Tetapi, sebelum menyiapkan outline, Anda perlu memahami tubuh laporan serta mempertimbangkan aneka macam metode pengorganisasian serta outline.

Setelah Anda menyelesaikan 6 tahap persiapan, langkah berikutnya adalah adalah menciptakan bagian pokok laporan usaha yg meliputi pendahuluan, teks (text), dan epilog.

B. Bagian Pokok Laporan Bisnis

1. Pendahuluan 

Dalam bagian pendahuluan terdapat sebelas hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:

a. Pemberi Kuasa adalah orang yang merninta laporan.

b. Layout atau Rencana Presentasi menceriterakan pada pernbaca apa saja yg akan dibahas pada laporan usaha.

c. Masalah biasanya didefinisikan dalam awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan.

d. Maksudpenulisan laporan usaha wajib nampak pada. Bagian. Pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal. Yg sangat krusial pada suatu laporan bisnis. Istilah lain yang serupa diantaranya: tujuan, misi, strategi, atau sasaran.

e. Ruang Lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batas suatu utama bahasan untuk sebuah laporan bisnis.

f. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan kabar. Anda dapat memperoleh data menggunakan membaca bahan-bahan pada perpustakaan atau melakukan wawancara, survei, atau eksperimen.

g. Sumber-sumberprimer atau sekunder, yang mencakup diantaranya: publikasi (majalah, jurnal, surat informasi), catatan perusahaan, surat, memo, hasil wawancara, karyawan, dan sebagainya. Jika Anda menulis laporan tentang pengalaman. Bisnis Anda sendiri, maka pernyataan yang Anda tulis dalam. Suatu laporan usaha adalah merupakan asal.

h. Latar Belakang menurut situasi yg sedang diteliti kadangkala dimasukkan, jika pembaca perlu latar belakang liputan buat memperoleh citra menyeluruh serta pemahaman yg jelas terhadap suatu pokok bahasan.

i. Definisi Istilah perlu dicantumkan jika Anda memakai istilah yg memiliki beberapa penafsiran. Anda wajib menjelaskan pada pembaca definisi yg Anda maksudkan.

j. Keterbatasan contohnya dalam hal. Dana, ketika, asisten peneliti, atau data yg tersedia. Seorang penulis nir perlu membuat malu-membuat malu buat menyebutkan beberapa keterbatasan. Yang ada sebelurn melakukan penelitian lebih lanjut. 

k. Rekomendasi menjelaskan mengenai keputusan yg perlu pada laporkan pada pada suatu laporan bisnis, misalnya keputusan antara membeli mesin baru atau mesin 1/2 pakai, restrukturisasi karyawan, pemberian uang pesangon, menambah software (software) dan perangkat keras (hardwar~), membangun kantor perwakilan, serta sebagainya. Karena pembaca membaca secara rinci dalam laporan, ia tahu bagaimana keterangan yang ada berpengaruh terhadap keputusan yang sudah diambil.

Untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut, bisa digabungkan menjadi satu atau 2 paragraf menggunakan atau tanpa judul "Pendahuluan". Bahkan pada laporan terpola, judul pendahuluan dapat dihilangkan apabila isi setiap periode sama serta pembaca sudah mengetahuinya.

2. Teks

Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis merupakan isi teks (laporan). Dalam. Bagian ini, Anda membahas dan berbagi hal-hal yg penting secara rinci. Di samping itu, bagian. Ini bisa membantu Anda mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yg baik, wajib mencakup temuan berita yg penting serta relevan serta membuang hal-hal yang nir perlu serta tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut.

3. Penutup

Bagian epilog berfungsi umuk merangkum laporan secara menyeluruh mengambil konklusi, atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpular wajib berdasarkan pada isi teksnya dan nir memasukkan bahan-bahan yan baru, yang sama sekali belum dibahas dalam bagian pembahasan. Pada bagian epilog, Informational Report disebut rangkuman dan Analytical Report disebu konklusi, rekomendasi, atau konklusi serta rekomendasi. Bagian epilog sendiri diberi j udul rencana tindakan atau proposisi.

a. Rangkuman

Rangkuman berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Kadang kala hanya berisi poin-poin yang penting, kekuatan serta kelemahan, atau manfaat dan kerugian.

b. Kesimpulan

Kesimpulan berisi evaluasi informasi-kabar yang dibahas, tanpa memasukkan pendapat eksklusif penulis.

C. Rekomendasi

Rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yg berdasarkan pada konklusi yg telah dibentuk.

d. Rencana Tindakan

Rencana tindakan menjadi pernyataan terakhir yg mencakup saat pelaksanaan program, anggaran yg dibutuhkan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program/proyek yang akan dilaksanakan.

e. Proposisi

Istilah proposisi belakangan ini dipakai dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pernyataan yg tegas, tuntutan yang didasarkan dalam suatu laporan atau artikel.

Bentuk penyusunan suatu laporan mempunyai daya tarik eksklusif yang akan menghipnotis pembacanya. Oleh karenanya, selain maksud dan subjek laporan, calon. Pembaca laporan juga wajib Anda pertimbangkan manaka6 Anda. Memilih rencaKia organisasional buat semua tubuh laporan (body report) dan bagian teks. Kemudian, Anda perlu menciptakan topik bahasan menggunakan benar.

C. Organisasi Tubuh Laporan Bisnis

1. Cara Menyusun Tubuh Laporan Bisnis

Ada dua cara yg dapat dipakai buat menyusun tubuh laporan usaha yaitu cara deduktif (eksklusif) serta induktif (tidak pribadi). Kebanyakan laporan bisnis disusun secara deduktif lantaran pembaca ingin memahami lebih dini tentang konklusi serta rekomendasi laporan usaha. I

a. Cara Deduktif

Kata deduktif (deductive) atau langsung (direct), berard menggambarkan laporan menurut belakang ke depan atau, menyebutkan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu, sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. 

Dalam suatu laporan panjang, pembaca umumnya lebih suka menggunakan cara deduktif karena beliau memberikan pada pembacanya suatu citra yg cepat sebelum mereka mengetahui secara lebih rinci. Jika bagian akhir nir diungkapkan dalam awal (permulaan) laporan, mungkin pembaca akan melewati atau mengabaikan bahasan yang rinci agar da at segera mengetahui bagian akhir (terminalsection) laporan baru lalu, kembali lagi ke bagian awal. Secara generik, Anda bisa memakai cara deduktif, apabila pembaca Anda mempunyai ciri menjadi berikut:

1. Eksekutif yg sibuk.

2. Lebih senang buat memilih sesuatu menggunakan segera.

3. Ingin mengetahui good news atau liputan netral.

4. Ingin menganalisis data lebih baik, serta hal ini akan sebagai lebih gampang jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan dalam awal laporan.

5. Ingin mengetahui pandangan penulis menggunakan segera.

6. Lebih menyukai laporan yg disusun dengan cara deduktif

b. Cara Induktif

Cara induktif tidak sama cara penyajiannya menggunakan cara deduktif. Dengan cara induktif Anda menyebutkan liputan-informasi yang ada sebelum wangsit-ilham pokok, konklusi atau rekomendasi dikemukakan. Anda menyajikan kabar-berita dan bahan-bahan pendukung lainnya, sebelum hingga dalam bagian kesimpulan atau rekomendasi. Anda dapat menggunakan cara induktif, bila pembaca Anda mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat tahu kesimpulan serta rekomendasinya.

2. Ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan (badnews).

3. Mungkin merasa kesimpulannya nir bias dan dapat menerimanya.

4. Perlu membaca holistik laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja.

5. Lebih menyukai laporan disusun menggunakan cara induktif

2. Cara Menyusun Teks Laporan Bisnis

Salah satu tugas yg cukup rumit dalam menciptakan laporan bisnis merupakan memutuskan cara terbaik buat menyusun warta-kabar yang tersedia sehinggaterbentuk bagian teks laporan bisnis. Anda harus menciptakan keputusan sebelum mulai menulis laporan. Anda bisa berbagi teks menggunakan cara-cara ini dia :

a. Membuat Topik-topik atau Kriteria

Cara ini merupakan hal yg generik dalam menciptakan suatu laporan.

Judul utarna laporan Anda mungkin memakai kriteria baku, faktor-faktor, pernecahan perkara, manfaat, atau karakteristik. Jika tujuan laporan Anda merupakan buat menentukan apakah suatu perusahaan wajib membeli, memproduksi sendiri, atau menyewa berdasarkan perusahaan lain, keputusan pertama merupakan bagaimana memilih kriteria yang paling krusial.

b. Menyusun Urutan suatu Peristiwa atau Kijadian-kdadian

Dalam pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan perkembangan dapat memakai anggaran secara kronologis. Periode waktu, misalnya lepas, bulan, tahun, jam, animo akan lebih sinkron menggunakan utama bahasannya.

c. Mendeskripsikan Lokasi atau Tempat

Organisasi ini merupakan berguna buat menggambarkan lokasi atau loka, apakah mereka di tempat tinggal , pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional menggunakan cabang-cabangnya yg beredar secara geografis ke banyak sekali penjuru global.

d. Menjelaskan suatu proses atau prosedur

Cara pengembangan ini hampir sama menggunakan pendekatan kronologis.

Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, katakanlah suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, tahapan prosedur melakukart tabungan atau penarikan simpanan.

e. Menyusun Urutan Tingkat Pentingnya secara Alfabet

Pada urutan pertama memperlihatkan inspirasi-wangsit, kejadian-insiden, atau topik yg paling penting, selanjutnya kurang penting, atau nir penting.

f. Menyusun urutan tingkatjami & tritas

Cara pengembangannya dengan menyajikan hal-hal yg paling sederhana (simple) atau familiar lalu semakin tinggi ke hal-hal yang lebih kompleks atau yg kurang familiar. Hal ini disebabkan sang adanya kecenderungan Anda akan lebih gampang tahu hal-hal yang telah diketahui sebelumnya daripada yang tidak atau belum diketahui.

g. Menyusun asal-sumberyang digunakan

Metode ini kurang diminati, kecuali Anda konfiden terhadap pembaca bahwa mereka sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Anda bisa menggunakan cara ini apabila, misainya, Anda melaporkan seorang pakar yg berpidato di gedung perternuan pada perusahaan Anda dan Anda diminta buat hadir.

h. Pemecahan Masalah

Cara yang terkenal ini membahas masalah terlebih dahulu, lalu diikuti menggunakan cara pernecahan masalahnya. Cara ini umum dipakai buat mengorganisasi suatu. Presentasi yang bersifat persuasi.

3. Metode Outline

Setelah Anda menyusun atau mengorganisasi tubuh dan teks laporan, Anda akan mengatur judul (headings) serta subjudul (subheadings) pada suatu outline. Suatu outline yg baik, khususnya buat laporan yang panjangnya dua page atau lebih, outline adalah alat yang paling krusial serta hemat waktu. Ia akan sebagai penuntun Anda dalam menyusun laporan. Dalam suatu laporan panj ang (laporan formal), dia j uga akan menj adi daftar isi laporan Anda.

Sebelum Anda menulis laporan, outline membantu Anda buat melihat interaksi antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan holistik pada pada suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih (overlapping). Sebelum Anda membahas judul dan subjudul, terlebih dahulu akan dibahas jenis-jenis judul, format outline, dan paralelisme pada judul.

a. Jenis-jenis judul

Di pada penulisan laporan, jenis-jenis judul dapat digolongkan kedalam 4 judul, yaitu: (1) judul topik (topic headings), (2) judul kalimat lengkap (complete sentence headings), (3) judul kalimat imperatif (imperative sentence headings), serta (4) judul variant (variant headings). Judul topik merupakan judul yang paling familiar atau umum. Mereka terdiri atas istilah tunggal (istilah benda), beberapa kata, atau frase singkat. Judul kalimat lengkap selalu meliputi subjek dan predikat. Judul kalimat imperatif (seperti perintah) dimulai dengan suatu kata kerja dan nir mempunyai subjek. Judul variant biasanya dimulai dengan participle.

Berikut ini adalah contoh jenis-jenis judul:

• Judul Topik: Persiapan atau Persiapan Sebelum Menulis Laporan
• Judul Kalimat Lengkap : Persiapan Adalah Penting Sebelum Menulis Laporan atau Persiapan Adalah Penting
• Judul Kalimat Imperatif : Siapkan Secara Efisien atau Siap Sebelum menulis Laporan
• Judul Variant : Mempersiapkan Sebelum Menulis Laporan
• Judul yang baik seharusnya kentara serta memberitahuakn subjek yang akan dijelaskannya. Di samping itu, bila sebuah istilah dipilih sebagai judul topik, maka usahakan ia tidak memberitahuakn pada suatu pengertian yg terlalu luas.

b. Format Outline

Untuk outline singkat/pendek (short outlines) (hanya 3 atau empat judul dan subjudul), Anda mungkin lebih baik menentukan format yg sederhana (simple). Sedangkan buat outline yg panjang, Anda dapat menggunakan keliru satu menurut ketiga cara yg tersedia.

Kombinasi angka-huruf (numerical-letter combination) merupakan yang paling terkenal pada dunia bisnis serta sekolah-sekolah. Sistem decimal (decimal system) lebih banyak dipakai dalam laporan sains serta teknik. Kombinasi alfabet -nomor lebih banyak dipakai sang mereka yg senang menggunakan huruf-alfabet sebelurn sampai pada judul utamanya.

Bila Anda menyusun judul dan subjudul, perlu diperhatikan lima hal yaitu:

1. Tempatkan inspirasi-inspirasi yg paling penting dalam strata tertinggi, pertimbangkanpanjanglaporan, subjek, dan pembaca.

2. Sedapat mungkin cobalah buat menjaga keseimbangan masingmasing bagian. 

3. Jika Anda membagi suatu topik, paling t1dak Anda memiliki dua subjudul, contohnya A. 1 dan A.2.

4. Gunakan pertimbangan dengan baik, jangan terlalu poly dan jangan terlalu sedikit buat subjudul.

5. Tidak pernah memakai judul Laporan menjadi bagian judul.

C. Paralelisme pada judul

Semua judul harus paralel, adalah memiliki taraf yg sama dalam setiap bagian outline. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki bentuk gramatikal yang sama, misalnya merupakan kata benda, frase, atau kalimat. Sebagai model, paralelisme kombinasi angka-huruf dapat digambarkan menjadi 1, 11, 111, IV, V; A, B, C, D di bawah 1; 1, 2, 3 di bawah ILA; I serta dua di bawah ILB; a dan b dibawah II.B.dua dan seterusnya.