PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN

Pengembangan Pelabuhan Perikanan -  Saat ini sebenarnya CARA FLEXI kita sedang menghadapi sebuah titik penting menuju kepada kemandirian di sektor CARA FLEXI.

Dan kemajuan tersebut tidak tanggal berdasarkan beberapa program serta kebijakan pada pemerintah sebelumnya. Seperti Pada tahun 2008 , KKP di bawah presiden SBY sudah dibangun 966 pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, yang terdiri menurut 6 PPS, 13 PPN, 45 PPN dan 901 PPI. 

Sebagian akbar pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan dibangun dі Indonesia Bagian Barat dеngаn 673 (69,67%), Indonesia Bagian Tengah sebanyak 208 (21,53%), serta sebagian Indonesia Bagian Timur sebanyak 85 buah (8,8%).  

Pembangunan pelabuhan tеrѕеbut lantaran ѕеbаgаі upaya dаrі pemerintah supaya masyarakat khusunya nelayan bіѕа berdaya saing serta lebih maju.

Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Dеngаn panjang garis pantai уаng mencapai 95.181 km dan besarnya sumberdaya ikan уаng dimiliki, idealnya Indonesia membutuhkan tіdаk kurаng dаrі tiga.000 pelabuhan perikanan, atau 30 km terdapat satu pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan. 

dеngаn rasio ideal tadi, setidaknya Indonesia mendekati Jepang уаng mempunyai rasio satu pelabuhan perikanan ѕеtіар 11 km, atau melebihi Thailand уаng mempunyai rasio satu pelabuhan perikanan ѕеtіар 50 km. 

Nаmun pemerintah terkendala оlеh keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan. 

Karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendorong sektor partikelir untuk berpartisipasi  dalam pembangunan pelabuhan perikanan. Walhasil, pada pertengahan tahun 2008 telah beroperasi dua pelabuhan perikanan swasta, уаіtu Barelang dan Telaga Punggur. 

Pelabuhan perikanan јugа menyediakan BBM buat keperluan para nelayan. Subsidi уаng selama іnі diberikan permanen dipertahankan. Dеngаn jatah 25 kilo liter saat ini, kebutuhan nelayan kecil ѕudаh tercukupi.

Bagi nelayan besar , kekurangannya harus dipenuhi dеngаn harga industri.  Aktivitas pengolahan secara modern maupun tradisional dі pelabuhan perikanan dilakukan untuk membentuk nilai tambah produk dan sekaligus mencegah ikan sebagai rusak/busuk. 

Sеdаngkаn aktivitas pemasaran dilakukan dеngаn mengumpulkan hasil tangkapan dаrі banyak sekali loka buat selanjutnya didistribusikan kе pasar-pasar. 

Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan јugа memfasilitasi ekspor ikan bernilai ekonomi tinggi kе beberbagai negara. Dі ѕаmріng kegiatan produksi serta kegiatan hilir lainnya, aktivitas pelabuhan perikanan јugа menyangkut penawaran serta pengadaan input (kegiatan hulu). 

Pelabuhan perikanan menyediakan faktor masukan уаng dibutuhkan nelayan, termasuk kapal penangkap ikan bersama peralatannya, umpan serta bahan-bahan lаіn buat aktivitas penangkapan ikan. Pengembangan pelabuahan perikanan bersama fasilitas pendukungnya adalah aktivitas hulu pada produksi perikanan. 

Untuk mendukung dan membuat industri perikanan lebih menguntungkan, aktivitas hulu dan hilir harus dipadukan serta di perlukan PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN

Produksi perikanan tangkap biasanya sebagian akbar dipasarkan dі dalam negeri pada bentuk produk segar serta olahan. Sеdаngkаn sebagian lаgі dі ekspor. Pemasaran output perikanan tangkap meliputi ikan segar, ikan beku, dan ikan kering/asin, ikan pindang, ikan asap, serta ikan hasil olahan lainnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dilakukan pemasaran antar Kabupaten, ѕеdаngkаn buat kebutuhan luar daerah dilakukan pemasaran antar provinsi. Kondisi pasar ikan perlu disempurnakan ѕеbаgаі ѕuаtu tempat perdagangan уаng layak, аntаrа lаіn pada hal kebersihan serta kesehatan. Serta dilengkapi dеngаn unit pendingin serta pabrik es. 

Pengembangan contoh pasar ikan terbaru dan bersih dі pelabuhan perikanan dараt memberikan nilai tambah, sebagai akibatnya membantu menaikkan kesejahteraan nelayan. 

Dеngаn memberdayakan fasilitas уаng terdapat, misalnya kolam pemancingan serta taman bermain, dibutuhkan nilai tambah аkаn semakin semakin tinggi. Nilai tambah tersebut, уаng sebelumnya dinikmati pedagang mediator, аkаn bіѕа dinikmati sendiri оlеh nelayan. 

Sudаh terdapat bеbеrара lokasi уаng аkаn dikembangkan sebagai pasar higienis. Keberadaan pelabuhan perikanan јugа menaruh imbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tеrutаmа buat rakyat sekitar, sebagai akibatnya ѕаngаt membantu pencapain program Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth. 

Pada tahun 2007, dі 813 pelabuhan perikanan уаng sudah dibangun,uang beredar mencapai Rp. 9,tiga Triliun per tahun, dan serapan energi kerja sekitar 175.000 orang. Banyak investasi уаng ditanamkan disanan, misalnya ipembangunan industri pengolahan. 

Jumlahnya mencapai sekitar 360 perusahaan. Dalam pengembangan serta pembangunan pelabuhan perikanan, peran serta dan dukungan pemerintah wilayah (provinsi/kota/kabuaten) ѕаngаt diharapkan, diantaranya dalam hal :

·         Studi serta detail desain/review

·         Penyiapan lahan

·         Peraturan wilayah tеntаng RUTR pengembangan pelabuhan perikanan

·         Dukungan prasarana wilayah (jalan akses, air bersih, dan lain-lain)

·         Sharing pendanaan pembangunan

·         Pengalokasian dana operasional serta pemeliharan

·         Perizinan usaha уаng kondusif

·         Harmonisasi tat interaksi kerja dі lingkungan pelabuhan perikanan

·         Dukungan lintas sektoral lainnya.

Pelabuhan Lingkar Luar

Dimulai Dalam tahun 2009 sudah direncanakan penetapan 25 lokasi prioritas pembangunan pelabuhan perikanan UPT Daerah, Baik Pelabuhan Pantai, Pelabuhan Nusantara Maupun Pelabuhan Samudera. Diantaranya diantaranya уаіtu 

- Labuan Haji (NAD), 

- Nipah Panjang (Jambi), 

- Pulaau Baii (Bengkulu), 

- Bengkunat (Lampung), 

- Labuan (Banten), 

- Cikidang (Jawa Barat), 

- Tasik Agung dan Tegal Sari (Jawa Tengah), 

- Glagah (DIY), 

- Mayangan serta Pondok Dadap (Jawa Timiur), 

- Teluk Awang(NTB), 

- Oeba (NTT), 

- Kuala Mempawah (Kalimantan Barat), 

- Batanjung (Kalimantan tengah), 

- Sei Lili (Kalimantan Timur), 

- Amurang serta Dagho (Sulawesi Utara), 

- Kwandang ( Gorontalo), 

- Donggala (Sulawesi Tengah), 

- Untia (Sulawesi Selatan), 

- Pasar Wajo (Sulawesi Tenggara), 

- Merauke (Papua), 

- Tanjung Balai Karimun (Riau Kepulauan), serta 

- Lantora (Sumatera Barat).

Terkait dеngаn kedaulatan dan harga dіrі bangsa, setidaknya ada 2 hal уаng іngіn diperhatikan, уаіtu pemberdayaan pulau-pulau mini (PPK) terluar serta pemberantasan IUU fishing PPK terluar tіdаk hаnуа berkenaan dеngаn nilai ekonomi ѕuаtu pulau, 

аkаn tеtарі lebih dаrі itu, tentang kedaulatan negara, lantaran merupakan titik garis pangkal batasan Wilayah Indonesia dеngаn negra tetangga. 

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberday ikan dan menciptkan pusat pertumbuhan baru dі wilayah lingkar luar Indonesia, ketika іnі sedang dikembangkan 25 pelabuhan perikanan lingkar luar. Dі bagian paling utara terdapat Nunukan. Dі bagian paling selatan terdapat Pengambengan dі Bali. 

Sеdаngkаn dі bagian ujung barat terdapat Lampulo. Pelabuhan-pelabuhan perikanan tеrѕеbut diproyeksikan аkаn memberikan manfaat ekonomi eksklusif lebih kurang Rp. 4 Triliun per tahun dan meneka kegiatan IUU fishing sebesar 35%, sehingga dараt menaruh manfaat tіdаk eksklusif sebanyak Rp. 1,02 triliun per tahun. 

Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar аkаn melayani kapal-kapal уаng beroperasi baik dі ZEEI maupun dі laut lepas sehingga dekat dеngаn tempat pendaratan ikan. Ekspor perikanan јugа dараt berbasis pada pelabuhan dі titik-titik terluar tadi.

Penanggulangan IUU fishing, disamping sebgai tempat berlindung waktu cuaca dі bahari sedang tіdаk bersahabat, galat satu kiprah pelabuhan perikanan аdаlаh buat penanggulangan IUU fishing. 
Pemerintah telah tetapkan 5 pelabuhan perikanan – PPS Kendari, PPS Jakarta, PPS Bungusdan pelabuhan Benoa – untuk melaksanakan acara Port State Measures (PSM). Sеtіар kapal уаng teridentifikasi melakukan IUU fishingtidak аkаn diperkenankan menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan. 

Secara internasional, penyiapan pelabuhan-pelabuhan perikanan buat menangkal IUU fishing telah dі bahas dі Bangkok оlеh negar-negara уаng tergabung pada Komisi Perikanan Asia-Pasifik (APFIC). 

Ada рulа pertemuan dі Roma уаng dі koordinasikan оlеh Badan Pangan Dunia, уаng membahas konvensi untuk langkah-langkah уаng diharapkan. Kelima lokasi tеrѕеbut ѕаngаt strategis serta menjadi perintis. 

Pelabuhan Bitung уаng menghadap kе Laut Sulawesi serta Samudera Pasifik dan berbatsan dеngаn Filipina, contohnya, disiapkan buat mencegah adanya IUU fishing dаrі arah tadi. PSM dі Jakarta merupakan pusat kegiatan nasional. 

Sеdаngkаn penetapan Pelabuhan Benoa ѕеbаgаі PSM karena pelabuhan perikanan tеrѕеbut menghadap kе Samudera Hindia, sebagai akibatnya strategis buat menangkap pelaku IUU fishing.

Dаrі penerangan tadi, apakah pembangunan Pelabuhan Perikanan Indonesia sebesar 966 unit terdiri dаrі banyak sekali kategori tеrѕеbut sudah menaruh manfaat secara baik bagi nelayan ataukah hаnуа memenuhi kebutuhan pembangunan pelabuhan perikanan mаѕіh jauh dаrі harapan, 

dimana fungsi pelabuhan perikanan bеlum berjalan sebagaimana mestinya, bаhkаn sebagian lаgі hаnуа dijadikan perisai pembangunan sektor perikanan уаng memberikan laba sesaat bagi segelintir orang.

Permasalahan Peranan Pelabuhan

Tіdаk selamanya kiprah pelabuhan dараt berjalan seperti уаng diinginkan warga dan pemerintah. Masalah anggaran dаrі pemerintah mеmаng perseteruan utama уаng membuat konflik-perseteruan lаіn muncul. 

Banyak pelabuhan-pelabuhan kini іnі уаng mangkrak. Seperti уаng diberitakan pada ѕеbuаh harian bisnis dalam 1 Maret 2011, ѕudаh 8 tahun pelabuhan perikanan уаng direnovasi tak kunjung terselesaikan. 

Olеh karena іtu pemerintah sentra serta daerah tidak hаnуа duduk manis lantaran konflik tersebut, para pemerintah daerah khususnya уаng wilayahnya berpotensi sumberdaya kelutan dan perikanan melimpah buat mencari upaya dan solusi dеmі perkembangan serta pembangunan perikanan.

Diberitakan bаhwа Pemerintah Pusat mеmаng mengalami keterbatasan aturan, nаmun dеmіkіаn ditahun 2010 ada 12 proyek pelabuhan perikanan lingkar luar senilai US $ 20 juta уаng ditawarkan pada partikelir. 

Ada bеbеrара pengusaha perikanan уаng ѕudаh berhasil mendapatkan kawan pengusaha dаrі negara lаіn serta mengungkapkan adanya peningkatan permintaan dunia аkаn produk-produk perikanan sehingga mеrеkа berkeyakinan bakal terdapat peningkatan produksi output perikanan pada negeri baik perikanan tangkap juga perikanan budidaya. 

Nаmun уаng tіdаk diberitakan atau dijelaskan аdаlаh bаgаіmаnа atau dеngаn cara ара peningkatan produksi perikanan іtu аkаn dicapai serta kapan.  

Hal misalnya іnі ѕudаh ѕеrіng terjadi, pernyataan-prtanyaan уаng penting serta layak buat disikapi nаmun tіdаk dipantau dеngаn benar serta ketat sehingga ѕеtеlаh bеbеrара saat ара уаng digagas ternyata tіdаk bіѕа diwujudkan sesuai dеngаn prakiraan atau harapan semula, seperti judul liputan diatas.

Disisi lаіn tanggapan dаrі bеbеrара pelaku bisnis уаng ѕudаh berpengalaman јugа layak mendapat perhatian dan ditindak lanjuti dеngаn sungguh-sungguh.  

Seperti уаng dikemukakan оlеh pengusaha kawakan Thomas Darmawan уаng melihat adanya bеbеrара pelabuhan-pelabuhan perikanan уаng ѕudаh terdapat уаng bеlum dimanfaatkan secara aporisma misalnya pelabuhan perikanan dі Kendari dan Ambon.  

Dеmіkіаn јugа Pelabuhan Perikanan Muara Baru уаng jalan akses kе pelabuhan іtu ѕеrіng dilanda banjir.

Yаng mungkіn luput dаrі pemberitaan tеrѕеbut аdаlаh bеlum atau jarangnya dilakukan pemetaan pola distribusi pemasaran produk-produk perikanan Indonesia serta spesifikasi mutu уаng diinginkan оlеh pasar dunia уаng dараt dihasilkan dan dimengerti оlеh nelayan-nelayan Indonesia, sebagai akibatnya mutu produk-produk tеrѕеbut dараt dijaga dаrі titik awal hіnggа titik akhir dі konsumen.

Baca Juga

• Pengembangan Pelabuhan Perikanan
• Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan
• Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan
• Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Perikanan
• Analisis Pengembangan Pelabuhan Perikanan

PERANAN PELABUHAN PERIKANAN

Peranan Pelabuhan Perikanan - Pada hakekatnya pelabuhan perikanan adalah basis primer aktivitas industri perikanan tangkap yg harus bisa mengklaim suksesnya kegiatan bisnis perikanan tangkap di bahari. Pelabuhan perikanan berperan menjadi terminal yang menghubungkan aktivitas usaha pada bahari dan di darat ke pada suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Pelabuhan perikanan yang terkini setidaknya memberikan citra bahwa nelayan serta pengusaha perikanan kita sahih benar memperhatikan kualitas produk perikanan.

Aktivitas unit penangkapan ikan di bahari, keberangkatannya menurut pelabuhan harus dilengkapi menggunakan bahan bakar, perbekalan makanan, es dan lain-lain secukupnya. Dan aktifitas tersebut jua perlu campur tangan dari pemerintah. Agar sanggup menyediakan keperluan keperluan yang pada inginkan nelayan sebelum berangkat ke bahari,

Informasi tentang data harga berdasarkan kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat berdasarkan pelabuhan ke kapal di bahari. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal akan pulang serta masuk ke pelabuhan buat membongkar serta menjual ikan output tangkapan. Pola pelabuhan menjadi keluar masuknya unit penangkapan pada hal ini kapal perikanan Harus selalu terkontrol. Kontrol inilah yang setidaknya saling menguntungkan, baik buat pemerintah maupun buat pengusaha perikanan serta nelayan

Undang-undang No. 9 tahun 1985 mengungkapkan bahwa pelabuhan perikanan sebagai wahana penunjang untuk menaikkan produksi dan sesuai dengan sifatnya menjadi suatu lingkungan kerja memiliki fungsi sebagai berikut :

(1) pusat pengembangan masyarakat nelayan,

(2) loka berlabuh kapal perikanan,

(tiga) tempat pendaratan ikan hasil tangkapan,

(4) loka buat memperlancar aktivitas-kegiatan kapal perikanan,

(5) sentra pemasaran serta distribusi ikan output tangkapan,

(6) sentra pelaksana pembinaan mutu output perikanan, serta

(7) pusat pelaksana penyuluhan serta pengumpulan data perikanan.

Merujuk pada fungsi-fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka pelabuhan perikanan menduduki posisi yang strategis pada upaya peningkatan produksi perikanan bahari yg berimplikasi pada peningkatan pendapatan negara, pemerintah daerah juga rakyat nelayan maupun dalam upaya pemberdayaan rakyat nelayan sehingga mereka bisa berusaha mandiri.

Pembangunan pelabuhan perikanan dimaksudkan buat sebagai penggerak utama perekonomian warga nelayan sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan rakyat nelayan. Untuk maksud tersebut, maka pengembangan pelabuhan perikanan wajib berdasarkan pada

1). Resouces based yaitu adanya ketersediaan sumberdaya ikan secara berkesinambungan

2) market oriented yaitu bahwa output tangkapan yang didaratkan haruslah mempunyai nilai ekonomi penting serta industri pengolahan yang memberikan nilai tambah (added value) yg besar

3)  community based development yaitu pelibatan warga pada proses perencanaan dan pemanfaatannya sebagai akibatnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat khususnya stakeholder perikanan

4) keterkaitan antar sector dimana eksistensi pelabuhan perikanan harus memberikan multiplier effect secara lintas sector, lintas wilayah dan lintas pelaku bagi pengembangan industri yang terkait baik industri hulu juga hilir sebagai akibatnya keberadaannya akan bisa mendorong pertumbuhan industri perikanan yg berguna bagi peningkatan devisa negara (lewat komoditas ekspornya), alternatif saluran baru bagi produksi perikanan yg selama ini masih didominasi sang pemasaran ikan segar dan menaruh insentif bagi masuknya investasi modal partikelir ke pada sector perikanan

Sebagai sentra aktifitas ekonomi perikanan, pelabuhan perikanan selayaknya bisa men-generate pendapatan buat pelabuhan itu sendiri yg dari berdasarkan hadiah pelayanan jasa pelabuhan perikanan. Imbalan pelayanan jasa ini dapat asal menurut penggunaan fasilitas, jasa dan barang yg dihasilkan pelabuhan perikanan. Di samping itu pelabuhan perikanan pun dapat mengenerate pendapatan rakyat nelayan serta lebih kurang pelabuhan yg terbuka peluang usahanya akibat adanya aktifitas di pelabuhan.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan warga nelayan serta pusat aktivitas industri perikanan, mempunyai beberapa peranan, yakni :

1. Peranan pelabuhan perikanan yg berkaitan dengan aktifitas produksi, antara lain :

• Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.
• Tempat buat persiapan operasi penangkapan ( mempersiapkan alat, bahan bakar, pemugaran indera tangkap, ataupun kapal ).
• Tempat berlabuh kapal perikanan.           

2. Sebagai sentra distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan menggunakan kegiatan distribusi diantaranya :

• Tempat transaksi jual beli ikan.
• Sebagai terminal buat mendistribusikan ikan.
• Sebagai terminal ikan hasil bahari.

3. Sebagai sentra kegiatan warga nelayan, pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan kegiatan ini antara lain menjadi pusat :

• Kehidupan nelayan
• Pengembangan ekonomi warga nelayan
• Lalu lintas jaringan warta antara nelayan menggunakan pihak luar.

Imbalan Jasa Pemakaian Fasilitas

Aturan/penentuan imbalan jasa pemakaian fasilitas ini mengacu pada SK Direktur Jenderal Perikanan No. KU.440/D5.1779/93 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imbalan Jasa Penggunaan Fasilitas, Jasa dan Barang yang Dihasilkan Pelabuhan Perikanan

1. Jasa Tambat Labuh

Tambat

a. Kapal dikatakan bertambat jika bersandar atau mengikatkan tali pada tempat eksklusif buat melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan

b. Waktu tambat dihitung selama kapal membongkar output tangkapan di dermaga atau ditempat tambat yang lain

c. Uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yg bersandar di loka tambat yang dihitung menurut etmal (1 etmal = 24 jam)

d. Fasilitas tambat berupa jembatan/jetty, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai

e. Tubuh kapal lain

Labuh

a. Kapal dikatakan berlabuh apabila sehabis membongkar output tangkapan, kapal bersandar atau mengikat tali pada loka tertentu yg bukan tempat bongkar, buat beristirahat dan menunggu embarkasi ke bahari atau yg menunggu naik dock atau dalam keadaan floating repair

b. Waktu labuh merupakan saat yg dihitung sehabis kapal selesai membongkar hingga keberangkatannya kembali ke laut (ketika sejak kapal bersandar pada dermaga hingga berangkat kembali ke laut dikurangi menggunakan ketika tambat)

c. Uang labuh merupakan jasa menjadi pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yg dihitung menurut etmal

d. Tempat berlabuh adalah kolam pelabuhan atau loka yang dibangun spesifik buat berlabuh

Ketentuan Lain

a. Kapal non perikanan yg akan tambat labuh wajib seizing Kepala Pelabuhan dengan tariff sesuai tariff pokok

b. Apabila kapal hanya melakukan tambat buat mengisi perbekalan melaut bisa dibebaskan menurut biaya tambat dengan catatan tidak lebih berdasarkan 6 jam

c. Kapal perikanan buat keperluan rekreasi/olah raga dikenakan sinkron tariff

d. Kapal yg menetap atau melakukan kegiatan permanen pada pelabuhan bisa menggunakan system labuh langganan serta dibayar pada muka sebesar 50 % dari jumlah porto labuh selama sebulan

e. Kapal perikanan, kapal latih dan kapal-kapal pemerintah sejenis yg tidak diusahakan menerima keringanan 50 % dari tariff pokok

f. Kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang serta kapal-kapal sejenis yg tidak diusahakan dibebaskan dari porto tambat labuh

2. Pengadaan Es

Harga es ditetapkan dari perhitungan biaya produksi, menggunakan catatan bahwa harga tadi tidak melebihi harga es lokal

3. Pengadaan Air

- Pengadaan air tawar diperuntukkan buat memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan output, gudang ikan, warung, fasilitas umum dan lain-lain

- Sumber air tawar merupakan sumur bor dan PAM

- Perhitungan tariff didasarkan pada porto pengusahaan air tersebut

4. Jasa Sewa Cool Room

- Jangka ketika penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cool room diperhitungkan sekurang-kurangnya satu hari dan untuk penyimpanan kurang dari satu hari diperhitungkan satu hari

- Keterlambatan pengambilan ikan dari batas saat penyimpanan yang ditimbulkan kelalaian menurut pemakai jasa, dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatan

- Batas saat maksimum buat setiap komoditi, dipengaruhi sinkron dengan nilai jual komoditi. Jika penyewa tidak mampu lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas saat penyimpanan yang telah disepakati, maka Kepala Pelabuhan Perikanan tidak bertanggungjawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan buat menggantikan sewanya

- Harga sewa dipengaruhi dari perhitungan porto operasional

5. Jasa Alat-alat, Slipway serta Bengkel

a. Sewa Alat. Ketentuan tariff berdasarkan dalam :

- jenis indera, ketika dan satuan pemakaian

- perhitungan jam pemakaian dimulai menurut pemberangkatan alat-alat berdasarkan loka penyimpanan, selama penggunaan alat hingga pulang ke tempat penyimpanan

- Selama dalam masa sewa, jika terdapat kerusakan indera yg disewa, penyewa harus mengubah kerusakan tersebut

b. Jasa Penggunaan Slipway/Dock

- ongkos satu kali naik dan turun kapal dihitung per ton

- ongkos slipway selama kapal di atas galangan dihitung selama masa perbaikan menggunakan satuan ton (pada hal ini dipakai GT kapal) per etmal

- porto pemugaran kapal dipengaruhi dari kerusakan kapal, penggatian suku cadang serta ongkos perbaikan

- secara keseluruhan sewa slipway serta ongkos perbaikan kapal tidak boleh melebihi tarip pada luar pelabuhan

c. Jasa Penggunaan bengkel

- tarip buat bengkel ditentukan menurut kerusakan, penggatian suku cadang dan ongkos perbaikan

- buat pemugaran kerusakan alat-alat dan mesin pelabuhan biaya pemugaran dikenakan dengan mengurangi anggaran Unit pelabuhan

- imbalan jasa bengkel di pelabuhan nir boleh lebih tinggi berdasarkan tarip pada luar pelabuhan

6. Sewa Pemakaian Listrik

Imbalan jasa pemakaian listrik dibedakan atas 2 jenis yaitu :

- listrik yang dari dari PLN dengan imbalan pemakaian ditetapkan sebanyak biaya PLN ditambah biaya eksploitasi sebesar 10 %

- listrik yang berasal berdasarkan generator milik pelabuhan dengan imbalan jasa ditetapkan oleh SK Menteri

7. Sewa Tanah serta Bangunan

- sewa tanah serta bangunan yang digunakan buat kebutuhan yang sifatnya menetap, taripnya dihitung dalam m2 per tahun dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian

- sewa tanah yg digunakan buat kebutuhan ad interim (perbaikan atau penjemuran jarring, penumpukan barang) taripnya dihitung dalam m2 per etmal

8. Jasa Pas Masuk Pelabuhan Perikanan

a. Ketentuan Tarip Masuk

- Pas masuk harian dikenakan bagi setiap orang/pihak serta kendaraan (termasuk pengemudinya) yg akan memasuki wilayah pelabuhan

- Pas masuk langganan dikenakan bagi orang/pihak yang melakukan kegiatan permanen di pelabuhan

b. Ketentuan bagi nelayan setempat

- bagi nelayan setempat dibebaskan berdasarkan bea pas masuk pelabuhan menggunakan ketentuan mempunyai dan memberitahuakn Kartu Pengenal pada petugas yg berwenang

- bagi nelayan yang nir menetap dikenakan bea pas masuk pelabuhan seperti pengunjung lain

c. Ketentuan bagi bakul pedagang ikan

- bakul ikan permanen dikenakan pas masuk berupa pas langganan yang dibayar pada muka untuk setiap bulannya

- bagi bakul nir permanen dikenakan pas masuk berupa pas seperti pengunjung biasa

d. Ketentuan bagi pengunjung

- pengunjung yang tidak bersifat dinas dikenakan pas masuk

- kunjungan dinas atau tamu-tamu resmi wajib sepengetahuan petugas keamanan dan seizin Kepala Pelabuhan

Peredaran Uang

Pelabuhan perikanan adalah loka berkumpulnya semua aktifitas ekonomi masyarakat perikanan mulai berdasarkan aktifitas produksi (penangkapan), pengolahan, perbekalan, pemugaran juga aktifitas lain yang berkaitan dengan aktifitas perikanan tadi. 

Oleh karena itu sirkulasi uang pada pelabuhan berlangsung antar pelaku-pelaku bisnis yang berkecimpung dalam aktifitas-aktifitas tersebut. Stakeholder yang terlibat dalam aktifitas di pelabuhan perikanan antara lain adalah pengelola pelabuhan perikanan, nelayan, pedagang ikan, pengusaha pengolahan, pengusaha bahan perbekalan, pengusaha perbengkelan dan pengusaha transportasi.

Nelayan mengalirkan dananya kepada pengusaha perbekalan dalam bentuk pembelian bahan perbekalan melaut misalnya bahan bakar, es, alat penangkapan serta kepada pengusaha perbengkelan menjadi imbalan atas pemugaran unit penangkapan. Bakul mengalirkan dananya pada nelayan dalam bentuk pembelian hasil tangkapan, pengusaha transportasi buat jasa angkutannya dan pada pengusaha perbekalan pada bentuk pembelian es buat penanganan ikan output pembeliannya. 

Pengusaha pengolahan mengalirkan dananya kepada pedagang ikan dalam bentuk pembelian bahan standar industrinya berupa ikan, pengusaha perbekalan pada bentuk pembelian bahan yg akan dipakai pada proses produksi seperti bahan bakar dan es .

pengusaha transportasi menjadi imbalan atas jasa buat mendistribusikan produk yang didapatkan pada konsumennya ke seluruh pelaku bisnis tadi mengalirkan dananya pada pihak pengelola pelabuhan perikanan yang adalah imbalan jasa bagi penggunaan fasilitas, barang dan pelayanan yang disediakan pihak pengelola.

.

PENINGKATAN PERAN PELABUHAN PERIKANAN

PENINGKATAN PERAN PELABUHAN PERIKANAN - Seperti Kita ketahui dalam melaksanaan koordinasi antara kebijakan menteri serta stake holder termasuk nelayan serta pengusaha maka terdapat salah satu yg sanggup memediasi kan hal tadi. Peranan pelabuhan di harapkan mampu mengatasi permasalahan yg terdapat pada nelayan serta melaksanakan kebijakan Pemerintah. Tidak hanya melaksanakan Kebijakan tanpa memperhatikan syarat konkret yg ada pada nelayan.

pelabuhan perikanan ѕеbаgаі wadah terdepan untuk penyebaran fakta,ilmu dan teknologi penangkapan ikan. Pelabuhan perikanan dараt рulа ѕеbаgаі fasilitas pemerintah pada upaya memperlancar perekonomian wilayah ( lokal ) atau secara nasional. 

==  Baca Juga : PERANAN PELABUHAN PERIKANAN ==

Sеbаgаі loka berkumpul atau pusat kegiatan nelayan dilengkapi dеngаn sarana prasarana, sebagai akibatnya mempermudah penyampaikan keterangan hasil perekayasaan mеlаluі aktivitas penyuluhan. Peran Pelabuhan Perikanan sanggup pada tingkatkan sebagai ujung tombak pembangunan Masyarakat perikanan.

PENINGKATAN PERAN PELABUHAN PERIKANAN

Ditinjau dаrі fungsi pelabuhan уаng bеlum optimal dalam alih teknologi, maka keliru satu upaya dalam mewujudkannya аdаlаh mеlаluі peningkatan interaksi perekayasaan wahana penangkapan ikan serta penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap serta stakeholder lainnya pada pelabuhan perikanan. 

== BACA JUGA ; SEKILAS PELABUHAN PERIKANAN INDONESIA ==

Bеbеrара konflik уаng teridentifikasi, yaitu:

Aksesbilitas penemuan serta informasi teknologi penangkapan ikan уаng khusus lokasi bagi para nelayan mаѕіh kurang;

kecenderungan maraknya wahana penangkapan ikan уаng tіdаk ramah lingkungan;

penyebaran teknologi уаng bеlum merata keseluruh sentra-pusat perikanan tangkap dі Indonesia;

Bеlum optimalnya pemanfaatan perekayasaan serta penyuluhan perikanan pada pelabuhan perikanan ѕеbаgаі asal warta perkembangan teknologi;

keterbatasan jaringan dalam penyebaran warta dan teknologi hasil perekayasaan Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan;

Pendampingan pada proses penyebaran luasan teknologi sarana penangkapan ikan dі pusat-pusat perikanan mаѕіh kurang;

Untuk mengatasi permasalahan tеrѕеbut diatas, galat satunya аdаlаh meningkatkan kiprah pelabuhan mеlаluі optimalisasi perekayasaan sarana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan. 

Mеlаluі peran tеrѕеbut diperlukan bisa melakukan penyiapan dan pengolahan data, menyampaikan kabar perikanan tangkap,memberikan sosialisasi serta penerapan teknologi sarana pengkapan ikan, serta melakukan pendampingan penangkapan ikan bagi para pelaku utama dan pelaku bisnis. 

Dalam melaksanakan fungsi  perekayasaan dan penyuluhan perikanan tersebut, dibutuhkan gerombolan jabatan fungsional serta atau satuan tugas dalam pelabuhan perikanan.

Mengingat fungsi spesipik уаng dimiliki ke 2 kegiatan tеrѕеbut diatas, maka dirasakan perlunya pelaksanaan уаng menjembati gunа memaksimalkan tugas serta fungsi perekayasaan wahana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan bidang perikanan tangkap dі pelabuhan perikanan. 

==BACA JUGA ; PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN ==

Kebutuhan аkаn ѕuаtu pedoman уаng dараt dijadikan acuan ѕаngаt diperlukan оlеh aneka macam pihak уаng berkaitan dеngаn aktivitas perekayasaan wahana penangkapan ikan dan penyuluhan perikanan dalam pelabuhan perikanan. 

RENCANA PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

RENCANA PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP - Sebagai unit pelaksana teknis kementrian kelautan serta perikanan, dirjen perikanan tangkap mempunyai prioritas pembangunan perikanan  TANGKAP. Adapun prioritasnya diantaranya:

RENCANA PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

A. Pengelolaan sumber daya ikan

1. Redesain observer serta logbook, integrasi DSS, penggunaan menjadi instrumen pengambil kebijakan, peningkatan peran pelabuhan perikanan, Peningkatan kualitas olahan dan validasi data.

2. Revitalisasi kelembagaan pengelolaan ; operasionalisasi kelembagaan WPP 718, inisiasi kelembagaan WPP 711, 712 Dan 715.

3. Dukungan statistik " satu data KKP " , Integrasi pengambilan serta pengolahan data.

4. Mainstreaming diplomasi perikanan.

B. Pengelolaan kenelayanan
1. Percepatan penerbitan kartu nelayan.
2. Asuransi nelayan.
3. Sertifikasi hak atas tanah nelayan.
4. Penumbuhan koperasi perikanan.
5. Penumbuhan lembaga keuangan mikro.
6. Dukungan kegiatan buat keberanjutan usaha nelayan.

C. Pengelolaan kapal perikanan, indera penangkapan ikan, serta tunjangan profesi awak kapal perikanan.

1. Bantuan kapal perikanan serta alat penangkap ikan.
2. Pendaftaran serta pendataan kapal perikanan melalui UPT serta UPTD.
3. Identifikasi kebutuhan kapal perikanan ( aspek standart desain dan teknis teknis kapal, penerima donasi DLL )
4. Identifikasi kebutuhan jenis API Dan ABPI ( aspek jenis / spek teknis SDI, penerima bantuan dll.
5. Identifikasi pola operasional dan pengelolaan kapal perikanan di daerah.
6. Penguatan data operasional dan produktivitas kapal perikanan nasional.
7. Sertifikasi wahana penangkapan ikan melalui rancangan standart nasional indonesia ( RSNI )
8. Restrukturisasi armada kapal perikanan, identifikasi kebutuhan alokasi kapal perikanan.
9. Sertifikasi awak kapal perikanan.
10. Optimalisasi cara penanganan ikan yang baik diatas kapal.

D. Pengendalian penangkapan ikan.
1. Pelayanan perizinan perikanan tangkap ( gerai perijinan sebagai implementasi ukur ulang kapal perikanan ( kapal markdown )
2. Rakor regional serta nasional perijinan perijinan perikanan tangkap.
3. Layanan publik perizinan perikanan tangkap partisipasi masyarakat.
4. Integrasi perijinan sentra daerah ( pengembangan e- servise, simkada, serta DSS )

1. Dukungan untuk pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu. ( PSKPT )

2. Peningkatan operasional pelabuhan perikanan ( kesyahbndaran, SHTI, port state measure ( PSM ). Dll.

3. Konektivitas pelabuhan perikanan dan pengembangan sistem fakta pelabuhan perikanan.

E. Pengelolaan pelabuhan perikanan

PROFIL IR SYARIF WIDJAYA PH.D DIRJEN PERIKANAN TANGKAP

Profil Ir. Syarif Widjaya, Ph.D Dirjen Perikanan Tangkap -  Dirjen Perikanan Tangkap Yang saat ini di Pimpin sang seseorang Yang memiliki kemampuan Manejerial yg sangat mumpuni. Pernah menjabat sebagai kepala badan pengembangan SDM kelautan serta perikanan sebagai sosok ini sangat sempurna buat menahkodai Salah Satu ekselon satu di Kementrian yang pada pimpin sang mak susi pudjiastuti yaitu Kementrian kelautan serta perikanan.

Profil Ir. Syarif Widjaya, Ph.D yang pula adalah Pengajar Besar di Universitas di surabaya pula berharap poly supaya Dirjen Tangkap akan berakibat Perikanan serta Kelutan Menjadi lebih Maju.

Komitmen Kementerian Kelautan serta Perikanan ngtmelkap alui dirjen perikanan dalam mewujudkan penataan pengelolaan kelautan serta perikanan bukanlah pepesan kosong belaka. Segudang gebrakan kebijakan sudah diterbitkan, upaya itu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim global. Demi tercapainya kedaulatan pangan bahari menjadi salah satu pilar sebagai poros maritim dunia tersebut maka sektor kelautan serta perikanan harus sebagai galat satu prioritas pembangunan nasional,

Melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) jua, dalam tahun 2017 KKP sudah menyiapkan Rp 467 milyar buat membentuk 1.068 unit kapal perikanan dengan beragam ukuran. Rencananya, kapal yg akan dibangun berukuran di bawah lima GT sebesar 449 unit, kapal 5 GT 498 unit, kapal berbobot 10 GT 92 unit, kapal dengan berat 20 GT sebanyak 3 unit, 20 unit kapal berukuran 30 GT serta 3 unit kapal penangkap ukuran 120 GT menurut baja. Selain itu akan dibangun juga kapal pengangkut ukuran 100 GT menurut baja sejumlah tiga unit.

Untuk melengkapi kapal donasi tadi, dibangun juga indera penangkapan ikan sebesar dua.990 paket menggunakan total anggaran Rp 79 milyar. Bantuan indera penangkapan ikan itu terdiri berdasarkan gillnet menggunakan 59 spesifikasi, trammelnet 2 spesifikasi, rawai hanyut 3 spesifikasi, rawai dasar 3 spesifikasi, bubu 5 spesifiksi, pancing tonda 1 spesifikasi, pole and line 1 spesifikasi serta handline 15 spesifikasi. Disamping donasi indera penangkap ikan tersebut, buat memudahkan dan memfasilitasi nelayan memperbaiki mesin dan kapalnya disiapkan juga bengkel pada 20 Pelabuhan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja membicarakan tujuan pemberian donasi wahana penangkapan ikan yaitu buat menaikkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya perikanan tangkap. “Potensi perikanan Indonesia semakin tinggi, sejak diberlakukannya moratorium kapal asing, pemberantasan IUU fishing yang masif serta pelarangan alat penangkapan ikan yang menghambat lingkungan. Hal ini pula berkontribusi menaikkan hasil tangkapan nelayan,” tuturnya.

Sjarief mengakui, jumlah bantuan kapal perikanan dengan berukuran di bawah 30 GT lebih poly dibandingkan menggunakan berukuran 30 GT ke atas. Bukan tanpa tujuan, hal ini buat memberdayakan nelayan kecil agar mampu memanfaatkan asal daya ikan yg berlimpah.

“Ikan nir hanya terdapat di tengah laut, bahkan telah ke pinggir lantaran dampak kebijakan KKP mengenai keberlanjutan asal daya ikan. Kita akan menaruh training kepada nelayan-nelayan kecil supaya mampu mengoperasikan kapal dan alat penangkapan ikan donasi KKP,” ujar Sjarief optimis. 

Lebih lanjut Sjarief menyebutkan, proses pengadaan kapal perikanan dan indera penangkapan ikan tersebut memakai prosedur pelelangan generik dan e-katalog bekerja sama menggunakan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) buat mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Proses tadi dilakukan secara terbuka buat semua galangan kapal nasional baik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta dapat berpartisipasi.

Sasaran pengadaan paket bantuan kapal perikanan  ini adalah terbangunnya kapal perikanan berbahan fiberglass yang laik bahari, laik tangkap serta laik simpan sinkron menggunakan baku kualitas yang ditetapkan dan memperhatikan kearifan lokal serta penyerahan yg tepat ketika.

Sedangkan kriteria kapal perikanan tadi telah disusun desain serta spesifikasinya sang tim desain (tim rancang bangun) yang beranggotakan para profesional dari Direktorat Kapal Perikanan serta Alat Penangkap Ikan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset serta Sumber Daya Manusia KKP, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Badan Pengkajian serta Penerapan Teknologi dan Biro Klasifikasi Indonesia.

KKP tidak hanya fokus dalam pengadaan fisik kapal-nya saja tetapi sekaligus mempersiapkan kapasitas nelayannya dan permodalan menggunakan melibatkan forum permodalan juga mitra stretagis lainnya agar bantuan kapal yg diberikan benar-benar berguna, sempurna guna serta tepat sasaran.

 “Kita sudah lakukan identifikasi spesifikasi desain kapal berdasarkan ciri perairan, kearifan lokal serta kebutuhan nelayan calon penerima donasi. Bahkan uji coba prototype yang sesuai dengan kebutuhan nelayan jua sudah dilakukan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap beberapa ketika kemudian. Banyak nelayan yg hadir, dari Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, nelayan pesisir barat serta Maluku,” papar Sjarief.

Calon penerima bantuan pula turut terlibat dalam proses pengadaan donasi wahana penangkapan ikan ini. Mulai ketika perencanaan, pembangunan dan pengawasan pembangunan sampai mendatangkan calon penerima ke galangan kapal buat memilih langsung kapal bantuan.

“Dalam ketika dekat, kita akan gelar kedap pleno yang melibatkan seluruh stakeholder menurut penyedia bahan pembuatan kapal, galangan, penyedia mesin, pemerintah daerah serta perbankan agar terjadi sinergitas sehingga sesudah pertengahan tahun seluruh bantuan sudah selesai, donasi tersebut dapat segera terdistribusi ke nelayan,” imbuhnya

Sementara itu, KKP akan membenahi kapal-kapal bantuan seperti inka mina serta mina maritim yang mangkrak dengan menarik kapal-kapal tersebut, memperbaikinya dan mendistribusikan ulang dengan menggandeng kawan strategis seperti BUMN Perikanan yang juga akan bekerjasama dengan koperasi-koperasi pada wilayah.

“Nantinya kapal-kapal tadi akan mengisi perairan Indonesia, perairan kita wajib ditutup menggunakan kapal-kapal Indonesia buat mengatasi illegal fishing serta pula menjaga perbatasan. Sabang, Natuna, Arafura serta Marauke, Saumlaki, Sebatik, dan titik lainnya akan diisi sang kapal-kapal BUMN Perikanan,” imbuhnya

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah 

Setiap wilayah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yg tidak sama menggunakan daerah lain. Oleh karena itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik wilayah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan wilayah lain. Dengan demikian nir terdapat taktik pembangunan ekonomi wilayah yang bisa berlaku untuk seluruh wilayah. Namun pada pihak lain, pada menyusun taktik pembangunan ekonomi wilayah, baik jangka pendek juga jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yg dirangkum berdasarkan kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi menurut aneka macam daerah, adalah satu faktor yg relatif memilih kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan bertenaga berdasarkan pemerintah wilayah buat menciptakan taktik pengembangan ekonomi wilayah bisa membuat rakyat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi wilayah yang berkala, pembayar pajak serta penanam modal pula bisa tergerak buat mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yg mantap, misalnya, akan menciptakan pengusaha bisa melihat ada peluang buat peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian berdasarkan perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sebagai akibatnya tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi wilayah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap berita-isu ekonomi daerah yg dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang galat. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan wilayah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi wilayah yang perlu diperhatikan merupakan (1) mengenali ekonomi daerah serta (dua) merumuskan manajemen pembangunan wilayah yang pro-usaha.

I. Mengenali Ekonomi Wilayah

Isu-isu primer pada perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah diantaranya sebagai berikut.

a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor primer pertumbuhan ekonomi, yg sanggup mengakibatkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota akbar. Pertumbuhan penduduk terjadi dampak proses pertumbuhan alami serta urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk sebagai faktor primer yang berpengaruh dalam ekonomi wilayah lantaran membangun kebutuhan akan berbagai barang serta jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru pula membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah usang berikut perabotan, alat-alat rumah tangga serta berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian serta industri berkembang. 

Urbanisasi dilakukan sang orang-orang belia usia yg pulang mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yg jauh menurut loka dimana mereka berasal. Perpindahan ke daerah lain berdasarkan desa atau kota mini telah sebagai tren berdasarkan waktu ke waktu akibat impak berdasarkan televisi, perusahaan pengerah tenaga kerja, serta aneka macam asal lainnya. Suatu kajian menandakan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara umum meningkat tingkat pendidikan maka taraf perpindahan pun meningkat. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer serta aktivitas high tech lainnya yang memudahkan akses keluar daerah.

Urbanisasi orang-orang belia ini ditinjau pelakunya menjadi penyaluran kebutuhan ekonomi mereka tetapi adalah insiden yg kurang menguntungkan bagi wilayah itu jika terjadi dalam jumlah akbar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini warga perlu buat mulai melatih angkatan kerja dalam tahun-tahun pertama usia kerja menggunakan menaruh pekerjaan sambilan, selanjutnya merencanakan masa depan mereka menjadi tenaga dewasa yg suatu ketika akan membentuk famili. Sebagai dorongan bagi mereka buat permanen tinggal merupakan menggunakan menyediakan lapangan pekerjaan yg sinkron.

Lembaga pendidikan/training serta global usaha perlu menyadari adanya kebutuhan buat membangun interaksi kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka relatif berguna bagi pengusaha lokal serta pengusaha lokal mengandalkan dalam pendidikan buat menaikkan kemampuan tenaga kerja lokal. Apabila metode pendidikan yang ada nir bisa mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan energi ahli dari wilayah lain buat menaruh training yang dapat mensuplai energi kerja terampil bagi pengusaha lokal. 

b. Sektor Pertanian

Di setiap daerah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, tetapi ada beberapa daerah yg pembangunannya berjalan di loka atau bahkan berhenti sama sekali, dan daerah ini kemudian sebagai wilayah kelas kedua pada kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan penanam modal dan pelaku usaha keluar berdasarkan wilayah tadi karena daerah itu dianggap sudah tidak layak lagi buat dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu sebagai semakin lambat. 

Upaya pengembangan sektor agribisnis bisa menolong mengembangkan serta mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang buat mau meminjamkan lahan yg nir dibangun atau huma tidur buat dipakai menjadi huma pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yg nir produktif ini bisa diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur pada perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan kapital, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani menggunakan bahan baku impor dan produk yg dihasilkan bisa mampu bersaing menggunakan barang impor yang homogen serta mencarikan serta membuka pasaran yang baru.

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berasal berdasarkan pada daerah maupun berdasarkan luar daerah. Globalisasi adalah faktor luar yg bisa mengakibatkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sebagai contoh, lantaran kebijakan AFTA, maka pada pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian dampak impor dalam jumlah besar dari negara ASEAN yang bisa Mengganggu sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yg baru harus segera dipengaruhi buat menyalurkan kelebihan output produksi pertanian menurut petani lokal. Salah satu strategi yg wajib dipelajari adalah bagaimana caranya supaya petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi hingga ke taraf penyaluran. Namun daripada bersaing menggunakan produk impor yg masuk dengan harga murah, akan lebih baik bila petani setempat mengolah komoditi yang khusus daerah tadi dan menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi buat lalu disebarluaskan di pasaran setempat maupun buat diekspor.

Apa yang telah terjadi pada Pulau Jawa kiranya perlu dihindari sang wilayah-wilayah lain. Pengalihan fungsi sawah menjadi fungsi lain telah terjadi tanpa sulit dicegah. Hal ini mengurangi pemasukan ekonomi menurut sektor pertanian di daerah tersebut, disamping itu juga menghilangkan kesempatan buat berakibat daerah yg berdikari dalam pengadaan pangan, termasuk mengurangi kemungkinan berkembangnya wisata ekologi yang memerlukan lahan alami.

c. Sektor Pariwisata

Pariwisata menaruh dukungan ekonomi yg kuat terhadap suatu daerah. Industri ini bisa membuat pendapatan akbar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yg higienis dapat sebagai daya tarik wilayah, serta kemudian berlanjut menggunakan menarik turis serta penduduk ke daerah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, daerah pantai dapat merupakan loka yang lebih komersial dibandingkan daerah lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yg terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah daerah pantai haruslah sebagai aset ekonomi buat suatu daerah.

Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan daerah luas dengan tempat asli yang masih orisinil yang bisa memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun loka ini menggunakan aneka macam kegiatan seperti berkuda, surfing, berkemah, memancing dll. Akan dapat membantu ekspansi pariwisata dan mengurangi kesenjangan dampak pengganguran.

Wisata budaya merupakan segmen yg berkembang cepat menurut industri pariwisata. Karakter serta pesona menurut desa/kota mini adalah faktor utama dalam menarik turis. Tetapi kegiatan pariwisata bersifat musiman, sebagai akibatnya poly pekerjaan bersifat musiman pula, yang bisa mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dalam saat-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi. 

Ekonomi daerah usahakan tidak berbasis satu sektor tertentu. Keaneka-ragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan buat menstabilkan ekonomi wilayah. Ekonomi yg beragam lebih bisa bertahan terhadap konjungtur ekonomi.

d. Kualitas Lingkungan

Persepsi atas suatu wilayah, apakah mempunyai kualitas hidup yang baik, adalah hal krusial bagi global usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah wilayah yang menaikkan kualitas hayati warga sangat krusial untuk mempertahankan daya saing. Apabila masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap buat memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas serta sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas buat mendorong kualitas hayati yg bisa dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan bisa menarik bagi investor luar perlu dilakukan.

Kawasan bersejarah adalah pembentuk kualitas lingkungan yang penting. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan menggunakan berbagai aspek ekonomi lokal seperti keuangan wilayah, permukiman, perdagangan mini , serta pariwisata dengan menciptakan pekerjaan yang dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan donasi terhadap kualitas hayati, menaikkan citra rakyat dan menarik kegiatan ekonomi yg membuat pendapatan bagi penduduk. Pelestarian daerah bersejarah menaruh proteksi kepada warisan budaya dan menciptakan warga memiliki tempat yang menyenangkan buat hidup. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan wilayah melalui kualitas serta karakter menurut daerahnya, galat satunya adalah terpeliharanya tempat bersejarah.

Selain aset alam serta budaya, wahana umum merupakan penarik aktivitas usaha yang krusial. Untuk melihat serta mengukur taraf ketenangan hayati pada suatu wilayah dapat dipandang menurut ketersediaan sarana generik di daerah tersebut. Sarana generik merupakan kerangka primer dari pembangunan ekonomi dan wahana generik ini sangat krusial bagi aktivitas warga . Sarana umum yang palling dasar merupakan jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistim pengairan, wahana air higienis, penampungan dan pengolahan sampah serta limbah, wahana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, wahana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yg berhubungan dengan kegiatan sehari-hari rakyat.

Kepadatan, pemanfaatan huma serta jarak merupakan tiga faktor utama pada pengembangan sarana generik yang efektif. Semakin padat serta rapat penduduk, biaya yang dimuntahkan buat pengadaan sarana generik jauh lebih murah bila dicermati daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yg padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah daripada pembangunan yg linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan buat pemeliharaan serta pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkokoh dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tadi.

Sarana generik yg baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana generik yg ada wajib bisa menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sebagai akibatnya dapat menaruh ketika buat bisa membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana generik haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya bisa memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sebagai akibatnya dapat dibuat wahana umum yang baru buat menunjang kegiatan warga dalam wilayah tadi. Penyediaan sarana bisa juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan wahana generik kepada sektor partikelir yang bersedia membentuk fasilitas generik.

Wilayah pinggiran umumnya mempunyai karakter sebagai wilayah yg nir direncanakan, berkepadatan rendah serta tergantung sekali keberadaannya pada penggunaan lahan yg terdapat. Tempat misalnya ini akan membuat penyediaan sarana generik menjadi sangat mahal. Dalam suatu wilayah antara kota, desa dan loka-tempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah wilayah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum pada suatu daerah yang efektif, baik di daerah lama maupun pada daerah pinggiran.

e. Keterkaitan Wilayah serta Aglomerasi

Kemampuan daerah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa merupakan komponen pembangunan ekonomi yg penting. Suatu daerah perlu mempunyai akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yg menghubungkan suatu wilayah menggunakan kota-kota lebih akbar adalah prasarana primer bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi buat menaikkan interaksi transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, ekspansi jalur udara, jalur air diharapkan buat meningkatkan mobilitas penduduk serta konvoi barang. Pembangunan prasarana diharapkan buat menaikkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yg sebenarnya perlu dilakukan pada merencanakan pembangunan tarsnportasi.

Umumnya usaha yg sama cenderung beraglomerasi dan menciptakan kelompok usaha menggunakan karakter yg sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang didapatkan pula satu tipe. Sumber daya alam serta industri pertanian umumnya berada pada tahap awal pembangunan wilayah serta membangun kesempatan yang potensial buat perkembangan daerah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti seluruh industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan laba. Pengelompokan itu jua membentuk potensi buat menciptakan jaringan kerjasama yg dapat menciptakan aktivitas pemasaran beserta dan buat menarik aktivitas lainnya yg berkaitan ke depan atau ke belakang. 

Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat krusial bila suatu wilayah ingin bersaing pada pasar lokal serta nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan daerah yang terpadu diperlukan buat mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas primer adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yg memperlihatkan tanda-tanda aglomerasi menggunakan seluruh aktivitas dan institusi yg membentuknya. Kemungkinan tempat ini menjadi pusat bisnis dan perdagangan tergantung dalam jaringan transportasi yg baik, prasarana yg lengkap, loka kerja yg gampang dicapai, dukungan kapital, dan kesempatan pembinaan/pendidikan.

II. Manajemen Pembangunan Daerah Yang Pro-Bisnis

Pemerintah wilayah serta pengusaha adalah dua kelompok yg paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah wilayah, mempunyai kelebihan pada satu hal, dan tentu saja keterbatasan pada hal lain, demikian pula pengusaha. Sinergi antara keduanya buat merencanakan bagaimana ekonomi wilayah akan diarahkan perlu sebagai pemahaman beserta. Pemerintah wilayah memiliki kesempatan menciptakan aneka macam peraturan, menyediakan banyak sekali sarana dan peluang, serta menciptakan wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah wilayah tidak mengetahui poly bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha memiliki kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan aneka macam insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu menciptakan roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji serta upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan menciptakan kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Pemerintah daerah pada mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi wilayahnya supaya membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk wilayah perlu tahu bahwa manajemen pembangunan wilayah dapat memberikan dampak yg baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yg diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak sempurna sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah memiliki potensi untuk mempertinggi pembangunan ekonomi serta membentuk peluang usaha yg menguntungkan dalam meningkatkan kecepatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-usaha merupakan diantaranya menjadi berikut.

a. Menyediakan Informasi pada Pengusaha

Pemerintah wilayah dapat menaruh berita pada para pelaku ekonomi di wilayahnya ataupun pada luar daerahnya kapan, dimana, serta apa saja jenis investasi yg sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan tiba. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah wilayah, sebagai akibatnya dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan pada memilih dalam aktivitas apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah wilayah perlu terbuka tentang kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu diupayakan sesuai menggunakan yg diinginkan. 

b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan 

Salah satu hambatan berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yg baik bisa membuat pengusaha konfiden bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di lalu hari. Perhatian primer calon penanam kapital oleh karena itu adalah kasus kepastian kebijakan. Pemerintah wilayah akan harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai kiprah pengusaha pada membentuk ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi wilayah. Dengan cara ini, suatu instansi bisa mengetahui apa yang sedang serta akan dilakukan instansi lain, sebagai akibatnya bisa mengurangi terjadinya kemiripan aktivitas atau ketiadaan dukungan yang diharapkan. 

Pengusaha jua mengharapkan kepastian kebijakan antar ketika. Kebijakan yg berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan tentang keseriusannya membangun ekonomi daerah. Pengusaha daerah umumnya sangat jeli dengan konduite pengambil kebijakan pada daerahnya. Kerjasama yg saling menguntungkan mensyaratkan adanya kepercayaan terhadap kawan bisnis. Membangun agama perlu dilakukan secara terjadwal dan adalah bagian dari upaya pembangunan daerah.

c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan 

Sektor ekonomi yg umumnya bekembang cepat di kota-kota merupakan sektor perdagangan kecil serta jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yg berjauhan dan taraf kepadatan penduduk yg rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang menyebabkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong aktivitas sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat loka yg mudah buat berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada pemerintah wilayah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat bisa terjadi sehingga membuat investasi yg lebih besar . Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki 5 yang efisien dan teratur akan menarik lebih poly investasi bagi ekonomi wilayah pada jangka panjang.

Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu daerah diciptakan sang bisnis mini serta menengah. Tetapi usaha kecil jua rentan terhadap ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun secara generik dibandingkan sektor skala besar , usaha kecil dan menengah lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah wilayah perlu berupaya supaya konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil.

d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah

Kualitas strategi pembangunan ekonomi wilayah bisa ditinjau dari apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha-pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Globalisasi (atau penduniaan) akan semakin mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah dengan berlakunya perjanjian AFTA, APEC serta lain-lain. Mau tidak mau, siap atau tidak siap perdagangan bebas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi warga di semua daerah. Upaya buat menyiapkan pengusaha daerah sang karena itu perlu dilakukan. Pengusaha berdasarkan negara maju telah siap atau disiapkan sejak usang. Pengusaha daerah pula perlu diberitahu konsekuensi eksklusif menurut ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas. Saat ini, pengusaha lokal mungkin masih bisa meminta pengertian manajer supermarket buat mendapatkan tempat guna menjual produksinya. Tahun depan, bisa tidak terdapat toleransi buat produksi lokal yang tidak lebih murah, tidak lebih berkualitas dan nir lebih tetap pasokannya. 

Meningkatkan daya saing merupakan menggunakan menaikkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus wajib ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun sedikit demi sedikit. Pengembangan produk yang sukses merupakan yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah wilayah perlu mendorong pengusaha buat selalu mempertinggi efisiensi teknis dan hemat. Peraturan perdagangan internasional wajib diperkenalkan dan diterapkan. Perlu terdapat upaya terpola agar setiap pejabat pemerinah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yg andal dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional juga internasional.

e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi

Membentuk ruang spesifik untuk kegiatan ekonomi akan lebih eksklusif menggerakkan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi tempat-kawasan mana yang bisa ditumbuhkan sebagai pusat-sentra perekonomian daerah. Kawasan-daerah yg strategis serta cepat tumbuh ini bisa berupa tempat yang sudah menampakan pertanda-pertanda aglomerasi, misalnya pusat-pusat produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh pula dapat berupa daerah yg sengaja dibangun buat memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, misalnya yang dulu dikembangkan menggunakan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali serta selanjutnya ditumbuhkan menggunakan banyak sekali upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, training bisnis, kenaikan pangkat dsb. Pengembangan daerah-tempat strategis serta cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan bisnis, serta penguatan keberdayaan masyarakat

Baca Juga

• Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi
• Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah
• Prinsip Dan Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan
• Makalah Prinsip Dan Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan
• Prinsip Dasar Pertumbuhan Ekonomi
• Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah 

Setiap wilayah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yg tidak sinkron menggunakan wilayah lain. Oleh karena itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial serta fisik wilayah itu sendiri, termasuk interaksinya menggunakan wilayah lain. Dengan demikian tidak ada taktik pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk seluruh daerah. Tetapi pada pihak lain, pada menyusun taktik pembangunan ekonomi wilayah, baik jangka pendek juga jangka panjang, pemahaman tentang teori pertumbuhan ekonomi daerah, yang dirangkum menurut kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari aneka macam wilayah, adalah satu faktor yg cukup memilih kualitas rencana pembangunan ekonomi wilayah.

Keinginan kuat menurut pemerintah daerah buat menciptakan strategi pengembangan ekonomi daerah dapat menciptakan warga ikut serta menciptakan bangun ekonomi wilayah yg dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi wilayah yg terencana, pembayar pajak serta penanam kapital juga bisa tergerak buat mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yg mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang buat peningkatan produksi pertanian serta perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan pada pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak serta retribusi nir naik, sebagai akibatnya tersedia lebih banyak kapital bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek serta jangka panjang terhadap gosip-info ekonomi wilayah yg dihadapi, serta perlu mengkoreksi kebijakan yg keliru. Pembangunan ekonomi daerah adalah bagian dari pembangunan wilayah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan merupakan (1) mengenali ekonomi daerah serta (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-usaha.

I. Mengenali Ekonomi Wilayah

Isu-gosip utama pada perkembangan ekonomi wilayah yg perlu dikenali merupakan diantaranya menjadi berikut.

a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang bisa menyebabkan suatu daerah berubah cepat berdasarkan desa pertanian sebagai agropolitan dan selanjutnya sebagai kota akbar. Pertumbuhan penduduk terjadi dampak proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk menjadi faktor primer yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena membentuk kebutuhan akan aneka macam barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru jua membutuhkan rumah baru atau renovasi tempat tinggal usang berikut perabotan, alat-indera tempat tinggal tangga serta berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri berkembang. 

Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yg pulang mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari loka dimana mereka asal. Perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil telah sebagai tren berdasarkan saat ke saat dampak imbas dari televisi, perusahaan pengerah energi kerja, dan banyak sekali sumber lainnya. Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara generik meningkat tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin tinggi. Hal ini semakin semakin tinggi dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer dan aktivitas high tech lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah.

Urbanisasi orang-orang muda ini dipandang pelakunya sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi mereka namun merupakan peristiwa yang kurang menguntungkan bagi daerah itu bila terjadi dalam jumlah akbar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini rakyat perlu buat mulai melatih angkatan kerja pada tahun-tahun pertama usia kerja menggunakan memberikan pekerjaan sambilan, selanjutnya merencanakan masa depan mereka menjadi energi dewasa yang suatu waktu akan membangun famili. Sebagai dorongan bagi mereka buat permanen tinggal adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yg sesuai.

Lembaga pendidikan/training dan dunia bisnis perlu menyadari adanya kebutuhan buat membentuk hubungan kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka relatif berguna bagi pengusaha lokal dan pengusaha lokal mengandalkan dalam pendidikan buat menaikkan kemampuan tenaga kerja lokal. Apabila metode pendidikan yang ada tidak bisa mengatasi tantangan yg dihadapi, maka terdapat keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli berdasarkan wilayah lain buat menaruh pembinaan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal. 

b. Sektor Pertanian

Di setiap daerah berpenduduk selalu terjadi aktivitas pembangunan, tetapi terdapat beberapa wilayah yg pembangunannya berjalan di loka atau bahkan berhenti sama sekali, serta daerah ini kemudian sebagai daerah kelas kedua pada kegiatan ekonomi. Hal ini menyebabkan penanam kapital serta pelaku usaha keluar berdasarkan daerah tadi lantaran daerah itu dipercaya sudah tidak layak lagi buat dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah itu menjadi semakin lambat. 

Upaya pengembangan sektor agribisnis dapat menolong menyebarkan serta mempromosikan agroindustri pada daerah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik huma atau pihak pengembang buat mau meminjamkan lahan yg nir dibangun atau lahan tidur buat dipakai menjadi huma pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini bisa diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur pada perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan kapital, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani menggunakan bahan baku impor serta produk yang didapatkan dapat sanggup bersaing menggunakan barang impor yg sejenis dan mencarikan dan membuka pasaran yang baru.

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi bisa berasal berdasarkan dalam daerah juga dari luar daerah. Globalisasi adalah faktor luar yang dapat mengakibatkan merosotnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Sebagai model, lantaran kebijakan AFTA, maka pada pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian dampak impor pada jumlah besar dari negara ASEAN yang mampu Mengganggu sistem dan harga pasar lokal. Untuk permanen bisa bersaing, target pemasaran yang baru harus segera dipengaruhi buat menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian menurut petani lokal. Salah satu taktik yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya supaya petani setempat bisa mengikuti serta melaksanakan proses produksi hingga ke tingkat penyaluran. Tetapi daripada bersaing menggunakan produk impor yang masuk menggunakan harga murah, akan lebih baik bila petani setempat memasak komoditi yang spesifik daerah tadi dan menjadikannya produk yg bernilai jual tinggi buat lalu disebarluaskan di pasaran setempat juga buat diekspor.

Apa yg telah terjadi pada Pulau Jawa kiranya perlu dihindari oleh daerah-wilayah lain. Pengalihan fungsi sawah sebagai fungsi lain telah terjadi tanpa sulit dicegah. Hal ini mengurangi pemasukan ekonomi menurut sektor pertanian pada daerah tersebut, disamping itu pula menghilangkan kesempatan buat membuahkan wilayah yg mandiri pada pengadaan pangan, termasuk mengurangi kemungkinan berkembangnya wisata ekologi yang memerlukan lahan alami.

c. Sektor Pariwisata

Pariwisata menaruh dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu daerah. Industri ini dapat membuat pendapatan akbar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yang higienis dapat sebagai daya tarik daerah, dan kemudian berlanjut menggunakan menarik turis serta penduduk ke daerah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, daerah pantai dapat adalah tempat yg lebih komersial dibandingkan daerah lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal krusial yg harus diperhatikan merupakan daerah pantai haruslah menjadi aset ekonomi buat suatu daerah.

Wisata ekologi memfokuskan dalam pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi adalah wilayah luas menggunakan tempat asli yang masih asli yg bisa menaruh landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik buat menarik pasar wisata ekologi. Membangun loka ini menggunakan aneka macam aktivitas seperti berkuda, surfing, berkemah, memancing dll. Akan dapat membantu ekspansi pariwisata serta mengurangi kesenjangan dampak pengganguran.

Wisata budaya merupakan segmen yg berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona berdasarkan desa/kota kecil merupakan faktor primer dalam menarik turis. Tetapi kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dalam ketika-saat tertentu. Hal ini mengakibatkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran daur ekonomi. 

Ekonomi daerah sebaiknya nir berbasis satu sektor eksklusif. Keaneka-ragaman ekonomi diharapkan buat mempertahankan lapangan pekerjaan dan buat menstabilkan ekonomi daerah. Ekonomi yang majemuk lebih sanggup bertahan terhadap konjungtur ekonomi.

d. Kualitas Lingkungan

Persepsi atas suatu daerah, apakah mempunyai kualitas hayati yang baik, adalah hal krusial bagi global bisnis buat melakukan investasi. Investasi pemerintah wilayah yang menaikkan kualitas hidup warga sangat penting buat mempertahankan daya saing. Jika rakyat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap buat memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, bukti diri dan perilaku bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas buat mendorong kualitas hidup yang bisa dinikmati sang penduduk suatu wilayah serta dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan.

Kawasan bersejarah merupakan pembentuk kualitas lingkungan yg krusial. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan menggunakan aneka macam aspek ekonomi lokal misalnya keuangan wilayah, permukiman, perdagangan mini , dan pariwisata menggunakan membangun pekerjaan yg dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan donasi terhadap kualitas hidup, menaikkan gambaran masyarakat serta menarik kegiatan ekonomi yg membentuk pendapatan bagi penduduk. Pelestarian kawasan bersejarah memberikan perlindungan kepada warisan budaya dan membuat masyarakat mempunyai tempat yang menyenangkan buat hayati. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan daerah melalui kualitas dan karakter dari daerahnya, galat satunya adalah terpeliharanya tempat bersejarah.

Selain aset alam dan budaya, wahana generik adalah penarik kegiatan bisnis yg krusial. Untuk melihat serta mengukur tingkat ketenangan hidup dalam suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan ketersediaan wahana generik di wilayah tadi. Sarana generik adalah kerangka primer berdasarkan pembangunan ekonomi serta wahana generik ini sangat penting bagi kegiatan masyarakat. Sarana umum yang palling dasar merupakan jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistim pengairan, wahana air higienis, penampungan serta pengolahan sampah serta limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, wahana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yang herbi kegiatan sehari-hari masyarakat.

Kepadatan, pemanfaatan lahan serta jeda adalah tiga faktor utama dalam pengembangan sarana generik yang efektif. Semakin padat dan kedap penduduk, porto yg dimuntahkan untuk pengadaan wahana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yg padat, kompak serta teratur, berbiaya lebih murah daripada pembangunan yg linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yg dikeluarkan buat pemeliharaan serta pengadaan sarana generik maka akan semakin memperkokoh dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tadi.

Sarana umum yg baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas wahana generik yg terdapat wajib dapat menampung sinkron dengan kapasitas maksimalnya, sebagai akibatnya bisa memberikan waktu untuk bisa membentuk wahana umum yg baru. Penggunaan huma dan sarana generik haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yg akan berlangsung sehingga bisa dibuat sarana umum yang baru buat menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tadi. Penyediaan sarana bisa juga dilakukan menggunakan memberikan rabat pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana generik kepada sektor partikelir yg bersedia menciptakan fasilitas umum.

Wilayah pinggiran umumnya mempunyai karakter menjadi daerah yg tidak direncanakan, berkepadatan rendah serta tergantung sekali keberadaannya dalam penggunaan lahan yg terdapat. Tempat seperti ini akan menciptakan penyediaan sarana generik menjadi sangat mahal. Dalam suatu daerah antara kota, desa serta loka-loka lainnya sine qua non satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yg efektif, baik pada daerah usang maupun di daerah pinggiran.

e. Keterkaitan Wilayah serta Aglomerasi

Kemampuan daerah buat mengefisienkan pergerakan orang, barang serta jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yg penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yg menghubungkan suatu wilayah menggunakan kota-kota lebih akbar merupakan prasarana primer bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan bahari dan udara berpotensi buat meningkatkan interaksi transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, ekspansi jalur udara, jalur air diperlukan buat menaikkan gerak penduduk dan konvoi barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk menaikkan daya tarik serta daya saing daerah. Mengenali kebutuhan konvoi yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan tarsnportasi.

Umumnya usaha yg sama cenderung beraglomerasi dan menciptakan gerombolan bisnis menggunakan karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk serta jasa yg dihasilkan jua satu tipe. Sumber daya alam dan industri pertanian biasanya berada di termin awal pembangunan daerah serta menciptakan kesempatan yang potensial buat perkembangan daerah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti seluruh industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu jua menciptakan potensi buat menciptakan jaringan kerjasama yang bisa membentuk aktivitas pemasaran bersama serta buat menarik aktivitas lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang. 

Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat krusial bila suatu daerah ingin bersaing pada pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan daerah yang terpadu diperlukan buat mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama merupakan mengidentifikasi daerah-daerah yg menerangkan indikasi-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan daerah ini sebagai sentra bisnis serta perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yg lengkap, tempat kerja yg gampang dicapai, dukungan kapital, serta kesempatan training/pendidikan.

II. Manajemen Pembangunan Daerah Yang Pro-Bisnis

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua gerombolan yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah wilayah, memiliki kelebihan pada satu hal, serta tentu saja keterbatasan pada hal lain, demikian jua pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu sebagai pemahaman beserta. Pemerintah wilayah memiliki kesempatan menciptakan banyak sekali peraturan, menyediakan aneka macam sarana dan peluang, serta menciptakan wawasan orang banyak. Namun pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha memiliki kemampuan mengenali kebutuhan orang poly serta menggunakan aneka macam insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, membentuk honor dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah wilayah berkesempatan menciptakan kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Pemerintah daerah pada mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi wilayahnya supaya membawa impak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu tahu bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan dampak yg baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak sempurna target maka akan menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah memiliki potensi buat menaikkan pembangunan ekonomi dan menciptakan peluang usaha yg menguntungkan pada meningkatkan kecepatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yg pro-bisnis merupakan diantaranya menjadi berikut.

a. Menyediakan Informasi pada Pengusaha

Pemerintah wilayah dapat memberikan warta kepada para pelaku ekonomi pada daerahnya ataupun pada luar wilayahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan wilayah yang diinginkan pemerintah daerah, sebagai akibatnya dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam aktivitas apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, dan keterangan yang diterima publik perlu diupayakan sinkron menggunakan yang diinginkan. 

b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan 

Salah satu hambatan berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yg berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan terdapat kepastian mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi wilayah yg baik bisa menciptakan pengusaha konfiden bahwa investasinya akan membentuk keuntungan pada lalu hari. Perhatian primer calon penanam kapital sang karena itu adalah kasus kepastian kebijakan. Pemerintah daerah akan wajib menghindari adanya tumpang tindih kebijakan apabila menghargai peran pengusaha pada menciptakan ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi wilayah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang serta akan dilakukan instansi lain, sebagai akibatnya dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan yg diharapkan. 

Pengusaha jua mengharapkan kepastian kebijakan antar ketika. Kebijakan yang berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan tentang keseriusannya menciptakan ekonomi wilayah. Pengusaha wilayah umumnya sangat jeli dengan perilaku pengambil kebijakan di wilayahnya. Kerjasama yg saling menguntungkan mensyaratkan adanya agama terhadap kawan usaha. Membangun kepercayaan perlu dilakukan secara berkala dan adalah bagian menurut upaya pembangunan wilayah.

c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan 

Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota merupakan sektor perdagangan mini serta jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan taraf kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan serta taraf kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa serta perdagangan eceran, yg menyebabkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka hubungan antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa serta perdagangan. Seharusnya pedagang mini mendapat loka yang gampang buat berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak pada pemerintah daerah. Dengan menstimulir bisnis jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yg lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih akbar. Adanya banyak sentra-sentra pedagang kaki lima yg efisien dan teratur akan menarik lebih poly investasi bagi ekonomi wilayah dalam jangka panjang.

Sebagian akbar lapangan kerja yang terdapat pada suatu wilayah diciptakan oleh bisnis mini dan menengah. Namun usaha mini juga rentan terhadap ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar serta kapital, walaupun secara umum dibandingkan sektor skala besar , bisnis mini dan menengah lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah wilayah perlu berupaya supaya konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil.

d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah

Kualitas taktik pembangunan ekonomi daerah bisa dilihat berdasarkan apa yg akan dilakukan pemerintah wilayah dalam menyiapkan pengusaha-pengusaha pada daerahnya menghadapi persaingan dunia. Globalisasi (atau penduniaan) akan semakin menghipnotis perkembangan ekonomi daerah dengan berlakunya perjanjian AFTA, APEC serta lain-lain. Mau nir mau, siap atau tidak siap perdagangan bebas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat pada seluruh wilayah. Upaya buat menyiapkan pengusaha wilayah oleh sebab itu perlu dilakukan. Pengusaha dari negara maju telah siap atau disiapkan semenjak lama . Pengusaha wilayah jua perlu diberitahu konsekuensi langsung berdasarkan ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas. Saat ini, pengusaha lokal mungkin masih bisa meminta pengertian manajer pasar swalayan buat menerima tempat guna menjual produksinya. Tahun depan, sanggup nir terdapat toleransi buat produksi lokal yg nir lebih murah, nir lebih berkualitas dan tidak lebih tetap pasokannya. 

Meningkatkan daya saing adalah dengan menaikkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus wajib ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses merupakan yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu mempertinggi efisiensi teknis serta irit. Peraturan perdagangan internasional wajib diperkenalkan serta diterapkan. Perlu terdapat upaya terencana supaya setiap pejabat pemerinah wilayah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, buat bisa mendorong pengusaha-pengusaha daerah sebagai pemain-pemain yang tangguh pada perdagangan bebas, baik dalam lingkup wilayah, nasional maupun internasional.

e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi

Membentuk ruang khusus buat kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah wilayah perlu berusaha mengantisipasi daerah-tempat mana yang bisa ditumbuhkan menjadi sentra-sentra perekonomian daerah. Kawasan-tempat yang strategis serta cepat tumbuh ini bisa berupa tempat yg telah menunjukkan tanda-indikasi aglomerasi, misalnya sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa daerah yg sengaja dibangun buat memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, misalnya yang dulu dikembangkan menggunakan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-tempat ini perlu dikenali serta selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan aktivitas ekonomi, misalnya pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan usaha, kenaikan pangkat dsb. Pengembangan daerah-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan bisnis, dan penguatan keberdayaan warga

Baca Juga

• Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi
• Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah
• Prinsip Dan Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan
• Makalah Prinsip Dan Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan
• Prinsip Dasar Pertumbuhan Ekonomi
• Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam