Administrasi Negara serta Masalah-Masalah Kenegaraan
A. Birokrasi
Top management dari Administrasi Negara bersifat Politis, mereka tak jarang disebut menjadi birokrasi. Birokrasi merupakan suatu organisasi negara yang dipimpin oleh pejabat pilihan negara dan bersifat non karier, mereka dipilih berdasarkan periode ketika eksklusif. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar menurut organisasi negara serta privat.
Spektrum pemerintah yang memperluas pengaruhnya di pada warga dengan menambah kekuasaan ekonominya bukan hanya inheren dalam negara Alaihi Salam, tapi bersifat universal. Seiring dengan berjalannya ketika, kenyataan menunjukkan bahwa birokrasi mulai mempunyai kekuasaan. Studi Kaufman menyiratkan kepercayaan sejumlah orang Amerika terhadap pemerintaannya bahwa organisasi pemerintah memang abadi dan pertumbuhannya tidak dapat dihentikan. Para penghasil keputusan ini cenderung memandang diri mereka sebagai politisi/administrator dari taraf pendidikannya.
Para manajer yang memandang dirinya sendiri pada konteks politik yang tinggi cenderung mengutamakan ilmu-ilmu sosial/mengejar tingkat magister pada administrasi negara. Tetapi semuanya merasa mereka seharusnya berpatisipasi pada pemrakarsa, perumusan, serta penyajian usul-usul kebijakan buat dewan-dewan mereka.
Birokrasi pemerintah adalah kesatuan organisasi organisasi terbesar serta mempekerjakan lebih poly orang-orang professional yang terdidik dibandingkan institusi apapun lainnya di AS. Oleh karena itu terungkap bahwa birokrasi negara patut dikaji sebagai upaya eltruistis (sebagai akibatnya kepentingan generik bisa terealisasi secara lebih efektif). Studi serta praktek tentang birokrasi negara dianggap administrasi negara.
Administrasi negara memiliki banyak definisi, yg secara umum bisa dibagi dalam 2 kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya pada lingkungan forum eksekutif saja. Dan kedua, definisi yg melihat cakupan administrasi negara mencakup semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Perkembangan Administrasi Negara Administrasi Negara Sebelum Wilson :
- N Plato “The Laws” masa Yunani Kuno membagi administrasi ke pada 3 cabang yaitu Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas tempat ibadah serta menggambarkan tugas dan kewajiban, serta bagaimana memilih jumlah dan proses seleksinya.
- N Aristoteles “Politics” /”On Athennian Constituon” menambahkan satu jenis supervisi lagi yaitu pengawas daerah pedalaman.
- N Marchiavelli “The Prince” Administrasi menjadi pelayan negara yang membantu negara
- N Montesquieui “The Spirit of Laws” Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui panduan-panduan operasional.
- N Rosseau “The Sosial Contract” bahwa waktu negara semakin besar beban administrasi akan menjadi akbar pada mendukung berlangsungnya negara.
Singkatnya, berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat diketahui bahwa dari tulisan antik (sebelum masa Wilson) administrasi negara telah gencar dipersoalkan.
Administrasi Negara Sebagai Disiplin Ilmu :
Pada perkembangan Administrasi menjadi disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry menyatakan masih ada krisis definisi administrasi pada administrasi negara dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski bahwa standart disiplin ilmu mencakup Lokus serta Fokus. Lokus merupakan letak/kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan penekanan adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi.
Administrasi Negara di tahun 90-an
Administrasi negara ditujukan guna memahami hubungan pemerintah dan warga , mempertinggi responsibilitas kebijakan negara terhadap aneka macam kebutuhan sosial, serta melembagakan praktek manajerial sehingga terbiasa bekerja menggunakan cara yang lebih efektif dan efisien. K. Bailey menjabarkan administrasi negara merupakan menyangkut perkembangan 4 macam teori yaitu :
- Teori Diskriptif : diskripsi struktur bertingkat dan banyak sekali hubungan menggunakan lingkungan kerjanya.
- Teori Normatif : nilai-nilai yg menjadi tujuan admnistrasi negara, alternatif keputusan, yg seharusnya diambil sang praktisi serta apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan dalam para pelaksana kebijakan.
- Teori Asumtif : pemahaman yang sahih terhadap empiris seorang administrator, suatu teori yang tidak merogoh perkiraan model setan/malaikat birokrat.
- Teori Instrumen : Peningkatan teknik-teknik manajerial pada rangka efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan negara.
Alasan kerangka berpikir administrasi negara perlu diketahui diantaranya :
- Orang wajib mengetahui loka bidang administrasi tadi berada buat tahu statusnya yg sekarang.
- Administrasi negara adalah unik , keunikannya tersebut lantaran mempunyai disparitas yang sangat menonjol menggunakan ilmu politik (mak ilmu administrasi negara) dalam kasus perkembangan segi-segi tertentu teori organisasi dan teknik manajemen. Letak perbedaannya pada fokus perilaku dan struktur birokrasi serta metodologi. Perbedaan dengan ilmu administrasi lain : teknik penilaian yang diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang tidak mencari laba serta nir sama dengan organisasi partikelir yg selalu mengejar laba.
Masa Awal Ilmu Administrasi Negara :
- Woodrow Wilson pada “ The Study of Administration ” yg dimuat di Political Science Quarterly 1887 mengetahui bahwa lebih sulit menjalankan suatu konstitusi daripada menyusunya, kemudian ia mengusulkan supaya lebih poly pikiran intelektual pada mengemban manajemen negara. Hal itu menyebabkan pertentangan di antara sarjana sesudahnya.
- Kenyataannya Wilson terlihat mendua mengenai apa sebenarnya administrasi negara itu. Richard J. Stillman beropini Wilson gagal menjelaskan apa sebenarnya kajian adminstrasi, bagaimana seharusnya hubungan antara bidang administrasi serta politik, dan apakah kajian administrasi akan menjadi ilmu yang abstrak sama seperti ilmu alam. Tetapi dia memuji tulisan itu lantaran sanggup menempatkan tesis yg kentara, berpengaruh bertenaga serta sulit dihapus, bahwa administrasi negara perlu untuk dipelajari.
Nicholas Henry memberikan beberapa ruang lingkup yg bisa dilihat menurut topik-topik yg dibahas (selain perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri) antara lain:
- Organisasi Negara : yg dalam prinsipnya berkenaan menggunakan contoh-contoh organisasi dan perilaku birokrasi.
- Manajemen Negara : berkenaan menggunakan sistem dan ilmu manajemen, penilaian acara serta produktivitas, anggaran negara dan manajemen asal daya insan.
- Implementasi : menyangkut pendekatan terhadap kebijakan negara serta implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah serta etika birokrasi.
Krisis Identitas
Krisis bukti diri yang dialami administrasi negara, berdasarkan Henry , berkisar dalam problem bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam ketika-waktu silam. Secara rinci krisis identitas dimaksud memberitahuakn bahwa:
- Krisis bukti diri yg dihadapi administrasi negara bertumpu dalam tiadanya konvensi mengenai administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan.
- Sesuatu pengetahuan bisa dilihat menjadi ilmu jika memenuhi 2 berukuran berikut:
a. Memiliki kerangka berpikir teoritis;
b. Memiliki teori-inti.
- Administrasi negara bisa ditinjau sebagas studi multidisipliner yang bersifat eklektis lantaran banyak konsep yg dipinjam berdasarkan ilmu-ilmu.
- Nicholas Henry memberitahuakn adanya lima paradigma administrasi negara adalah sebagai berikut :
Paradigma I “Dikotomi Politik/Admistrasi Negara 1900-1926”
Penekanan kerangka berpikir I merupakan lokus (loka) dimana administrasi negara seharusnya berada. Tokoh-tokohnya adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatian terhadap kebijakan dari kehendak masyarakat. Pemisah administrasi serta politik dimanifestasikan oleh pemisah antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak masyarakat, badan eksekutif yg mengimplementasikan kehendak rakyat, serta judikatif membantu legislatif menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Legitimasi konseptual awal menurut batasan lokus center bidang ini menjadi kasus bagi kalangan akademisi serta praktisi dikenal menjadi dikotomi politik/administrasi.
Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi yang tidak sama, dengan menghubungkannya menggunakan dibagi dua nilai/kabar yang berafiliasi. Gambaran wilayah kajian ahli ilmu administrasi negara diantaranya teori organisasi, budgetting, serta kepegawaian. Implikasi yg tak kalah krusial berdasarkan termin pemusatan lokus merupakan tertutupnya administrasi negara menurut bidang-bidang lainnya seperti administrasi niaga. Penekanan administrasi negara dalam administrasi dan kabar. Paradigma ini hanya ditemukan aspek lokus saja, namun penekanan kurang jelas.
Paradigma II “Prinsip-prinsip Administrasi Negara 1927-1937”
Administrasi negara mencapai zenit kejayaannya tahun 1930-an dan 1940-an dengan adanya sambutan yg baik pada para pakar administrasi sang kalangan industri serta pemerintah. Gulick dan Urwick mengajukan 7 prinsip administrasi yaitu POSDCORB kepanjangan dari
P Planning : Perencanaan,
Yaitu aktivitas-kegiatan yg berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yg harus dikerjakan, serta metode-metode buat melaksanakannya pada rangka mencapai tujuan organisasi.
O Organisizing : Pengorganisasian,
Yaitu aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan orang-orang buat melaksanakan tugas pokoknya. Lantaran itu, pada administrasi negara kasus organisasi serta personalia merupakan dua faktor utama.
S Staffing : Penyediaan staf,
Yaitu pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, serta memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri dari presupervisory programs, middle management programs dan executive development programs.
D Directing : Pengarahan,
Yaitu pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka pada aturan yang bersifat khusus serta umum.
CO Coordinating : Pengkoordinasian,
Berupa aktivitas-aktivitas untuk mempertalikan banyak sekali bagian-bagian pekerjaan pada sesuatu organisasi.
Yaitu hal yg berkaitan menggunakan anugerah keterangan kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan serta kemajuan kerja.
B Budgeting : Penganggaran.
Adalah fungsi yg berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Allen Schick membicarakan tiga tujuan aturan diantaranya pengawasan, manajemen, serta perencanaan. Memiliki fungsi menjadi fungsi kontrol, manajemen, perencanaan, serta fungsi penilaian.
Menurut para tokoh-tokoh diatas, prinsip ini berlaku dimana saja atau bersifat universal. Sehingga kerangka berpikir ini penekanan lebih ditekankan dari pada lokus.
Masa Penuh Tantangan 1938-1947.
1938-1940, serangan timbul menurut Simon pada Administrative Behavior 1946 dan pengujiannya A Study of Decision Making Process in Administration Organization menunjukkan bahwa dalam setiap prinsip administrasi ada suatu counterprinsip serta karena itu menyebabkan keseluruhan ilham berdasarkan prinsip-prinsip itu bisa dibantah.
Misalnya : literatur tradisional administrasi menyatakan birokrasi harus memiliki lingkup pengawasan yg sempit yg mengakibatkan penyampaian perintah menjadi rancu dan supervisi semakin tidak efektif dan bahkan hilang. Kedua, literatur buat memaksimasi komunikasi yg efektif guna mengurangi pemutarbalikan (memperbesar responsitas serta memperketat supervisi), menurut Simon usahakan taraf hirarki dibentuk serendah mungkin yakni suatu hirarki yg datar.
Logika yg menjadi dasar prinsip ini adalah semakin sedikit orang yang mengungkapkan pesan baik ke tingkat atas/bawah maka semakin lebih memungkinkan pesan tersebut sampai pada tempat yang dituju menggunakan nisbi utuh serta tidak rusak. Hirarki datar yang diharapkan seharusnya mempunyai grafik organisasi misalnya pada bawah ini :
Prinsip Lingkup Pengawasan Sempit
Prinsip Maksimasi Komunikasi
Reaksi Terhadap Tantangan 1947-1950
Simon juga menambahkan suatu cara lain dalam kerangka berpikir lama . Menurutnya pertama, suatu paradigma administrasi negara yg baru seharusnya memiliki dua macam pakar administrasi negara yang bekerja secara serasi dan saling memberi dorongan diantaranya : yang memusatkan perhatian dalam perkembangan ilmu administrasi murni yang berdasarkan dalam dasar-dasar psikologi sosial secara seksama. Ia menghendaki ilmu murni ditunda dulu lantaran terdapat kasus POSDCORB yaitu mengenai dasar berdasarkan pencaplokkan ilmu murni.
Kedua, psikologi sosial memberikan dasar pemahaman terhadap pelanggaran tingkah laris administrasi yg bagi pakar administrasi negara dipercaya asing dan tak menyenangkan karena kebanyakan dari pakar tersebut nir terlatih pada psikologi sosial. Ketiga, lantaran ilmu dianggap menjadi bebas nilai ini diikuti bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang pakar administrasi negara menurut apa yg mereka rasa sebagai asal masalah yaitu teori politik normatif, konsep kepentingan umum, serta keseluruhan aneka macam nilai humanisme.
Bagi Simon dan pengikutnya ilmuwan administrasi negara memiliki pemikat serta tongkat pendorong. Pemikat itu adalah pemeliharaan hubungan-hubungan konseptual yang logis antara administrasi negara dan politik yaitu proses pembuatan keputusan umum. Administrasi negara menduga tahap-termin internal dari proses itu, pembentukan kebijaksanaan generik di dalam birokrasi dan penyampaiannya kepada rakyat. Sedangkan ilmu politik menganggap termin-termin external menurut proses diantaranya tekanan-tekanan pada warga yg menyebabkan perubahan sosial politik.
Tongkat pendorong : administrasi negara memiliki prospek yg sedikit suram karena hanya melengkapi kembali buat sebagai apa yang secara teknik berorientasi ilmu murni yg bisa kehilngan kaitan terhadap realitas sosial politik dalam usaha-usaha penanaman rekayasa mentalitas pelaksana administrasi negara.
Paradigma III “Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik 1950-1970” Akibat menurut perhatian serta kritik-kritik konseptual yg mengalir , administrasi negara masuk ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya merupakan diperbaharuinya pulang penentuan lokus yakni birokrasi pemerintah namun kehilangan fokusnya. Tahap penentuan ketiga ini sebagian besar adalah bisnis menetapkan pulang kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan politik. Tetapi, konsekuensinya merupakan keharusan buat sibuk mendefinisikan bidang ini, paling nir pada penekanan analisanya, dan keahlian utamanya.
Perbandingan serta Pembangunan Administrasi
Perbandingan administrasi negara memusatkan pada lima perseteruan motivasi sebagai kegiatan ilmiah, pencarian teori, dorongan bagi aplikasi praktis, sumbangan bagi perluasan perbandingan politik, perlunya peneliti yg terlatih dalam tradisi hukum administrasi , serta analisa perbandingan berbagai perkara administrasi yg ada.
Fred W Riggs perbandingan administrasi negara menjadi wahana perdebatan dan penguatan teori administrasi negara. Perbandingan administrasi negara harus bersifat realitas, nomotetis, ekologis, factual, ilmiah, bisa digeneralisis, sistematis, dan non parochial. Terdapat 2 perbedaan administrasi negara yaitu
- Bertahannya parochialisme administrasi negara Amerika yg punya banyak kesamaan menggunakan parochialisme ilmu-ilmu yg mendasarkan dalam pendekatan tingkah laku dalam umumnya.
- Administrasi negara dalam umumnya menggunakan perbandingan administrasi khususnya, punya kasus pertentangan antara praktek dan teori.
Ketegangan antara ilmu politik serta perbandingan administrasi negara adalah lantaran kurang bisa diidentifikasikan sumber. Meski ada tumpang tindih/over lapping yg jelas antara perbandingan administrasi Negara dengan perbandingan politik, khususnya tingkat kesejajaran perkembangan ke 2 sub-bidang tersebut, umur homogen-homogen para partisipan serta kemiripan pandangan serta tujuan.
Golembiewski mengikhtisarkan problem perbandingan dan pembangunan administrasi Negara tahun 1970-an. Administrasi Negara harus memberi perhatian penuh dalam kenyataaan bahwa kegagalan perbandingan administrasi dalam pokoknya ditimbulkan tidak lain di pengalaman kegagalan yg dipaksakan sendiri. Ia meletakkan tujuan yang tak sanggup dicapai yaitu dalam permulaannya dan tetap saja menentukan buat mencari contoh dan teori yg komprehensif buat mendefinisikan diri.
Paradigma IV “Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi 1956-1970”
Suatu kebenaran mengenai administrasi adalah administrasi negara tidak punya bukti diri dan keunikannya pada pada membatasi beberapa konsepnya yang lebih besar . Suatu perkara dalam rute ilmu administrasi. Meski tak terdapat prinsip-prinsip universal dalam ilmu administrasi. James D Thompson dalam Organizations in Action (1967) memberi alasan bertenaga untuk menentukan ilmu administrasi sebagai kerangka berpikir administrasi niaga yaitu semua organisasi serta metodologi manajerial pada umumnya memiliki pola-pola, ciri-karakteristik, serta kelemahan-kelemahan eksklusif.
Dalam kerangka berpikir ini prinsip-prinsip management yang pernah popular dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya merupakan konduite organisasi, analisis manajemen, dan lainnya. Semua penekanan nir hanya ditempatkan dalam ekonomi tapi juga pada administrasi negara, karenanya lokusnya kurang jelas.
Kebingungan akan istilah Negara dibidang administrasi negara memang mampu dimengerti lantaran organisasi manajerial semakin poly terkait menggunakan masalah-kasus Negara, pemerintahan serta politik sehubungan dengan makin meningkatnya segi saling keterkaitan dalam masyarakat teknologi. Para ahli administrasi negara mulai menerima bahwa kata Negara dalam administrasi negara tidak bisa diartikan pada makna institusi tetapi diartikan menjadi makna filosofis, normatif dan etika. Dengan kata lain, istilah Negara berarti segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan generik.
Ketegangan diantara Negara serta swasta, kepentingan generik dan motif laba yang dicerminkan kerangka berpikir ilmu administrasi tak punya peran apapun guna meredakan konflik lokus. Ilmu administrasi negara dapat dipakai buat keperluan apa saja yang paling immoral sekalipun. Konsep penentuan dan penerapan kepentingan umum memberi tonggak pembatas bagi administrasi negara serta sebuah lokus buat bidang studi ini.akan tetapi hal itu tidak akan poly, merupakan bila setiap perhatian dalam konteks ilmu administrasi, misalnya penekanan teori organisasi ataupun ilmu manajemen lebih condong ke ilmu politik. Paradigma ini menyingkirkan banyak pertimbangan nilai kecuali nilai efisiensi ekonomi sebagai akibatnya para pakar dapat mulai berpikir secara filosofis mengenai arti yg sesungguhnya istilah Negara berdasarkan administrasi Negara.
Kekuatan Separatisme : “Ilmu serta Masyarakat”dan Administrasi Negara Baru” 1965-1967
Administrasi Negara mengalami dua pembaharuan yaitu perkembangan program-acara interdisipliner pada ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan generik di universitas-universitas terkemuka. Kedua merupakan munculnya administrasi negara baru. 1968, Waldo dalam The New Negara Administration : The Minnowbrook Perspective menjelaskan administrasi negara yang baru sangat memperhatikan teori-teori normatif, filosofis, aktivisme, serta banyak membahas hal-hal yg berkitan dengan nilai-nilai, etika, perkembangan para anggota secara individual pada organisasi, interaksi birokrasi dengan pihak yang dilayani, dan lainnya. Penekanannya dalam segi moral.
Paradigma V “ Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara, 1970-? Administrasi Negara dalam konteks kerangka berpikir yg tengah berlaku kini . Fokusnya merupakan teori organisasi dan ilmu manajemen sedangkan lokusnya merupakan kepentingan umum serta urusan generik. Administrasi negara sudah tumbuh sebagai bidang ilmu tersendiri. Hal itu dibuktikan menggunakan munculnya perguruan-perguruan tinggi, sekolah, serta jurusan yang khusus menilik administrasi negara.
Namun cakupan sepenuhnya atas pendidikan administrasi negara masih belum niscaya. Meski begitu kesamaan-kesamaan yg niscaya pada administrasi negara semakin menyeruak diantaranya pertumbuhannya serta agresifnya pendidikan administrasi negara pada merekrut mahasiswa minoritas serta wanita.
Ciri Administrasi Negara :
- Administrasi Negara merupakan suatu kegiatan yg nir sanggup dihindari (Unavoidable), titik tekannya yang fundamental merupakan dalam hubungannya antara negara dan warga bersifat niscaya, lain halnya dengan interaksi warga menggunakan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary (ad interim).
- Administrasi Negara memiliki monopoli buat memakai wewenang dan kekuasaannya. Negara memiliki wewenang buat memaksakan kehendaknya dalam masyarakat buat membangun kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan buat melaksanakan paksaan dipahami sebagai coercive power, administrasi negara merupakan penjelmaan menurut hal tersebut serta diwujudkan pada forum-lembaga negara seperti kepolisian, kehakiman, dan lainnya.
- Administrasi Negara memiliki prioritas. Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat, karenanya administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya.
- Administrasi Negara memiliki berukuran yang nir terbatas. Terdapat lingkupan warga dalam negara yg mencakup batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara.
.png "Administrasi Negara dan MasalahMasalah Kenegaraan")