ADMINISTRASI NEGARA DAN MASALAHMASALAH KENEGARAAN

Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan 

A. Birokrasi 

Top management berdasarkan Administrasi Negara bersifat Politis, mereka seringkali diklaim menjadi birokrasi. Birokrasi merupakan suatu organisasi negara yg dipimpin oleh pejabat pilihan negara dan bersifat non karier, mereka dipilih berdasarkan periode saat eksklusif. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yg sangat fundamental berdasarkan organisasi negara serta privat. 

Spektrum pemerintah yg memperluas pengaruhnya di pada warga menggunakan menambah kekuasaan ekonominya bukan hanya inheren dalam negara Alaihi Salam, tapi bersifat universal. Seiring menggunakan berjalannya saat, kenyataan menerangkan bahwa birokrasi mulai mempunyai kekuasaan. Studi Kaufman menyiratkan kepercayaan sejumlah orang Amerika terhadap pemerintaannya bahwa organisasi pemerintah memang abadi serta pertumbuhannya tidak dapat dilarang. Para produsen keputusan ini cenderung memandang diri mereka sebagai politisi/administrator berdasarkan tingkat pendidikannya.

Para manajer yg memandang dirinya sendiri dalam konteks politik yang tinggi cenderung mengutamakan ilmu-ilmu sosial/mengejar tingkat magister pada administrasi negara. Namun semuanya merasa mereka seharusnya berpatisipasi dalam pemrakarsa, perumusan, dan penyajian usul-usul kebijakan buat dewan-dewan mereka.

Birokrasi pemerintah merupakan kesatuan organisasi organisasi terbesar serta mempekerjakan lebih banyak orang-orang professional yg terdidik dibandingkan institusi apapun lainnya pada Alaihi Salam. Oleh karenanya terungkap bahwa birokrasi negara patut dikaji sebagai upaya eltruistis (sebagai akibatnya kepentingan generik dapat terealisasi secara lebih efektif). Studi dan praktek mengenai birokrasi negara disebut administrasi negara. 

Administrasi negara memiliki banyak definisi, yg secara generik dapat dibagi dalam 2 kategori. Pertama, definisi yg melihat administrasi negara hanya pada lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara mencakup semua cabang pemerintahan serta hal-hal yang berkaitan menggunakan kepentingan umum. 

Perkembangan Administrasi Negara

Administrasi Negara Sebelum Wilson :

• N Plato “The Laws” masa Yunani Kuno membagi administrasi ke dalam 3 cabang yaitu Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas loka ibadah dan mendeskripsikan tugas dan kewajiban, serta bagaimana menentukan jumlah dan proses seleksinya. 
• N Aristoteles “Politics” /”On Athennian Constituon” menambahkan satu jenis supervisi lagi yaitu pengawas wilayah pedalaman.
• N Marchiavelli “The Prince” Administrasi sebagai pelayan negara yg membantu negara 
• N Montesquieui “The Spirit of Laws” Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui panduan-panduan operasional. 
• N Rosseau “The Sosial Contract” bahwa saat negara semakin besar beban administrasi akan menjadi akbar dalam mendukung berlangsungnya negara. 

Singkatnya, berdasarkan pendapat para pakar pada atas bisa diketahui bahwa dari goresan pena kuno (sebelum masa Wilson) administrasi negara sudah gencar dipersoalkan.

Administrasi Negara Sebagai Disiplin Ilmu :

Pada perkembangan Administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry menyatakan masih ada krisis definisi administrasi dalam administrasi negara serta lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski bahwa standart disiplin ilmu meliputi Lokus serta Fokus. Lokus adalah letak/kelembagaan menurut administrasi berada, sedangkan fokus merupakan sasaran spesialisasi menurut bidang studi.

Administrasi Negara pada tahun 90-an

Administrasi negara ditujukan guna tahu interaksi pemerintah serta masyarakat, menaikkan responsibilitas kebijakan negara terhadap banyak sekali kebutuhan sosial, serta melembagakan praktek manajerial sehingga terbiasa bekerja menggunakan cara yang lebih efektif dan efisien. K. Bailey menjabarkan administrasi negara merupakan menyangkut perkembangan 4 macam teori yaitu :

• Teori Diskriptif : diskripsi struktur bertingkat dan banyak sekali hubungan dengan lingkungan kerjanya.
• Teori Normatif : nilai-nilai yg sebagai tujuan admnistrasi negara, cara lain keputusan, yang seharusnya diambil sang praktisi dan apa yang seharusnya dikaji serta dianjurkan dalam para pelaksana kebijakan.
• Teori Asumtif : pemahaman yang sahih terhadap realitas seseorang administrator, suatu teori yang tidak mengambil perkiraan contoh setan/malaikat birokrat.
• Teori Instrumen : Peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan negara.

Alasan paradigma administrasi negara perlu diketahui diantaranya :

• Orang wajib mengetahui loka bidang administrasi tadi berada buat tahu statusnya yg kini .
• Administrasi negara adalah unik , keunikannya tadi karena mempunyai perbedaan yg sangat menonjol dengan ilmu politik (bunda ilmu administrasi negara) pada masalah perkembangan segi-segi eksklusif teori organisasi dan teknik manajemen. Letak perbedaannya dalam penekanan perilaku serta struktur birokrasi dan metodologi. Perbedaan menggunakan ilmu administrasi lain : teknik penilaian yang diterapkan sang organisasi kemasyarakatan yg tidak mencari laba dan tidak sama menggunakan organisasi swasta yg selalu mengejar laba.

Masa Awal Ilmu Administrasi Negara :

• Woodrow Wilson pada “ The Study of Administration ” yg dimuat di Political Science Quarterly 1887 mengetahui bahwa lebih sulit menjalankan suatu konstitusi daripada menyusunya, lalu ia mengusulkan agar lebih poly pikiran intelektual pada mengemban manajemen negara. Hal itu menyebabkan kontradiksi pada antara sarjana sesudahnya.
• Kenyataannya Wilson terlihat mendua mengenai apa sebenarnya administrasi negara itu. Richard J. Stillman berpendapat Wilson gagal mengungkapkan apa sebenarnya kajian adminstrasi, bagaimana seharusnya hubungan antara bidang administrasi dan politik, dan apakah kajian administrasi akan menjadi ilmu yg tak berbentuk sama misalnya ilmu alam. Namun ia memuji tulisan itu karena mampu menempatkan tesis yg kentara, berpengaruh kuat serta sulit dihapus, bahwa administrasi negara perlu untuk dipelajari. 

Nicholas Henry menaruh beberapa ruang lingkup yang bisa dilihat menurut topik-topik yang dibahas (selain perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri) antara lain:

• Organisasi Negara : yg pada prinsipnya berkenaan menggunakan contoh-model organisasi serta konduite birokrasi.
• Manajemen Negara : berkenaan dengan sistem serta ilmu manajemen, penilaian acara dan produktivitas, anggaran negara serta manajemen sumber daya insan.
• Implementasi : menyangkut pendekatan terhadap kebijakan negara serta implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah serta etika birokrasi.

Krisis Identitas 

Krisis identitas yg dialami administrasi negara, berdasarkan Henry , berkisar dalam problem bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam saat-ketika silam. Secara rinci krisis identitas dimaksud menerangkan bahwa: 

• Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya kesepakatan tentang administrasi negara menjadi ilmu ataukah bukan. 
• Sesuatu pengetahuan dapat ditinjau menjadi ilmu bila memenuhi 2 ukuran berikut:

a. Memiliki kerangka berpikir teoritis;

b. Memiliki teori-inti.

• Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang bersifat eklektis karena poly konsep yg dipinjam menurut ilmu-ilmu.
• Nicholas Henry menampakan adanya 5 kerangka berpikir administrasi negara merupakan menjadi berikut :

Paradigma I “Dikotomi Politik/Admistrasi Negara 1900-1926”

Penekanan paradigma I merupakan lokus (loka) dimana administrasi negara seharusnya berada. Tokoh-tokohnya adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatian terhadap kebijakan dari kehendak masyarakat. Pemisah administrasi serta politik dimanifestasikan oleh pemisah antara badan legislatif yg bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, badan eksekutif yg mengimplementasikan kehendak masyarakat, serta judikatif membantu legislatif memilih tujuan dan merumuskan kebijakan. Legitimasi konseptual awal berdasarkan batasan lokus center bidang ini sebagai masalah bagi kalangan akademisi dan praktisi dikenal menjadi dibagi dua politik/administrasi. 

Hasil kerangka berpikir I memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi yg tidak sinkron, menggunakan menghubungkannya menggunakan dikotomi nilai/informasi yang berhubungan. Gambaran daerah kajian pakar ilmu administrasi negara antara lain teori organisasi, budgetting, serta kepegawaian. Implikasi yang tidak kalah penting dari tahap pemusatan lokus merupakan tertutupnya administrasi negara dari bidang-bidang lainnya misalnya administrasi niaga. Penekanan administrasi negara pada administrasi dan warta. Paradigma ini hanya ditemukan aspek lokus saja, tetapi fokus samar-samar.

Paradigma II “Prinsip-prinsip Administrasi Negara 1927-1937” 

Administrasi negara mencapai puncak kejayaannya tahun 1930-an serta 1940-an menggunakan adanya sambutan yg baik pada para pakar administrasi sang kalangan industri dan pemerintah. Gulick dan Urwick mengajukan 7 prinsip administrasi yaitu POSDCORB kepanjangan dari

P Planning : Perencanaan, 

Yaitu kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yg wajib dikerjakan, serta metode-metode buat melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

O Organisizing : Pengorganisasian,

Yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan menggunakan penyusunan struktur yg dibuat buat membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah dipengaruhi. Pengorganisasian sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan orang-orang buat melaksanakan tugas pokoknya. Karena itu, pada administrasi negara perkara organisasi serta personalia merupakan 2 faktor primer. 

S Staffing : Penyediaan staf,

Yaitu pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yg menyenangkan. Ada tiga tipe acara pengembangan staf yang terdiri menurut presupervisory programs, middle management programs dan executive development programs. 

D Directing : Pengarahan,

Yaitu pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat spesifik dan umum.

CO Coordinating : Pengkoordinasian,

Berupa kegiatan-aktivitas buat mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi.

R Reporting : Pelaporan,

Yaitu hal yg berkaitan menggunakan anugerah kabar pada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan serta kemajuan kerja.

B Budgeting : Penganggaran.

Adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal serta akutansi. Allen Schick menyampaikan tiga tujuan anggaran diantaranya pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Memiliki fungsi menjadi fungsi kontrol, manajemen, perencanaan, dan fungsi penilaian. 

Menurut para tokoh-tokoh diatas, prinsip ini berlaku dimana saja atau bersifat universal. Sehingga kerangka berpikir ini penekanan lebih ditekankan menurut dalam lokus.

Masa Penuh Tantangan 1938-1947.

1938-1940, serangan ada berdasarkan Simon dalam Administrative Behavior 1946 serta pengujiannya A Study of Decision Making Process in Administration Organization memperlihatkan bahwa dalam setiap prinsip administrasi ada suatu counterprinsip serta karena itu mengakibatkan holistik pandangan baru menurut prinsip-prinsip itu dapat dibantah. 

Misalnya : literatur tradisional administrasi menyatakan birokrasi wajib memiliki lingkup pengawasan yg sempit yg mengakibatkan penyampaian perintah menjadi rancu dan supervisi semakin nir efektif dan bahkan hilang. Kedua, literatur buat memaksimasi komunikasi yg efektif guna mengurangi pemutarbalikan (memperbesar responsitas serta memperketat supervisi), berdasarkan Simon usahakan taraf hirarki dibentuk serendah mungkin yakni suatu hirarki yang datar. 

Logika yg sebagai dasar prinsip ini merupakan semakin sedikit orang yg menyampaikan pesan baik ke taraf atas/bawah maka semakin lebih memungkinkan pesan tadi sampai dalam tempat yang dituju dengan nisbi utuh dan tak rusak. Hirarki datar yg diharapkan seharusnya memiliki grafik organisasi misalnya pada bawah ini : 

Prinsip Lingkup Pengawasan Sempit

Prinsip Maksimasi Komunikasi

Reaksi Terhadap Tantangan 1947-1950

Simon juga menambahkan suatu cara lain dalam kerangka berpikir usang. Menurutnya pertama, suatu paradigma administrasi negara yg baru seharusnya mempunyai dua macam pakar administrasi negara yang bekerja secara serasi serta saling memberi dorongan antara lain : yg memusatkan perhatian pada perkembangan ilmu administrasi murni yg berdasarkan pada dasar-dasar psikologi sosial secara seksama. Ia menghendaki ilmu murni ditunda dulu lantaran ada masalah POSDCORB yaitu mengenai dasar berdasarkan pencaplokkan ilmu murni. 

Kedua, psikologi sosial menaruh dasar pemahaman terhadap pelanggaran tingkah laku administrasi yang bagi pakar administrasi negara dipercaya asing serta tak menyenangkan lantaran kebanyakan berdasarkan ahli tadi tidak terlatih pada psikologi sosial. Ketiga, lantaran ilmu dianggap sebagai bebas nilai ini diikuti bahwa ilmu administrasi secara logis akan melarang pakar administrasi negara dari apa yang mereka rasa menjadi asal perkara yaitu teori politik normatif, konsep kepentingan umum, dan holistik berbagai nilai kemanusiaan. 

Bagi Simon serta pengikutnya ilmuwan administrasi negara mempunyai pemikat dan tongkat pendorong. Pemikat itu merupakan pemeliharaan interaksi-interaksi konseptual yang logis antara administrasi negara serta politik yaitu proses pembuatan keputusan umum. Administrasi negara menduga tahap-termin internal berdasarkan proses itu, pembentukan kebijaksanaan umum di pada birokrasi dan penyampaiannya pada masyarakat. Sedangkan ilmu politik menganggap termin-termin external menurut proses antara lain tekanan-tekanan dalam warga yang mengakibatkan perubahan sosial politik.

Tongkat pendorong : administrasi negara memiliki prospek yang sedikit suram lantaran hanya melengkapi balik buat sebagai apa yang secara teknik berorientasi ilmu murni yang dapat kehilngan kaitan terhadap realitas sosial politik pada bisnis-usaha penanaman rekayasa mentalitas pelaksana administrasi negara.

Paradigma III “Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik 1950-1970”

Akibat menurut perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir , administrasi negara masuk ke pada induk disiplin ilmu politik. Hasilnya merupakan diperbaharuinya pulang penentuan lokus yakni birokrasi pemerintah tetapi kehilangan fokusnya. Tahap penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan bisnis menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan politik. Namun, konsekuensinya merupakan keharusan buat sibuk mendefinisikan bidang ini, paling tidak dalam penekanan analisanya, serta keahlian utamanya.

Perbandingan dan Pembangunan Administrasi

Perbandingan administrasi negara memusatkan pada 5 pertarungan motivasi menjadi kegiatan ilmiah, pencarian teori, dorongan bagi pelaksanaan mudah, sumbangan bagi perluasan perbandingan politik, perlunya peneliti yg terlatih pada tradisi aturan administrasi , serta analisa perbandingan aneka macam kasus administrasi yg ada.

Fred W Riggs perbandingan administrasi negara menjadi wahana perdebatan dan penguatan teori administrasi negara. Perbandingan administrasi negara wajib bersifat realitas, nomotetis, ekologis, factual, ilmiah, dapat digeneralisis, sistematis, dan non parochial. Terdapat 2 disparitas administrasi negara yaitu 

• Bertahannya parochialisme administrasi negara Amerika yg punya banyak kecenderungan dengan parochialisme ilmu-ilmu yang mendasarkan pada pendekatan tingkah laku pada umumnya.
• Administrasi negara dalam umumnya dengan perbandingan administrasi khususnya, punya kasus pertentangan antara praktek dan teori.

Ketegangan antara ilmu politik dan perbandingan administrasi negara adalah karena kurang mampu diidentifikasikan asal. Meski terdapat tumpang tindih/over lapping yg jelas antara perbandingan administrasi Negara dengan perbandingan politik, khususnya taraf kesejajaran perkembangan ke 2 sub-bidang tersebut, umur rata-rata para partisipan dan kemiripan pandangan serta tujuan.

Golembiewski mengikhtisarkan problem perbandingan dan pembangunan administrasi Negara tahun 1970-an. Administrasi Negara harus memberi perhatian penuh pada kenyataaan bahwa kegagalan perbandingan administrasi pada pokoknya ditimbulkan tak lain di pengalaman kegagalan yg dipaksakan sendiri. Ia meletakkan tujuan yang tak mampu dicapai yaitu dalam permulaannya dan permanen saja memilih buat mencari contoh serta teori yang komprehensif buat mendefinisikan diri.

Paradigma IV “Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi 1956-1970”

Suatu kebenaran mengenai administrasi adalah administrasi negara tidak punya bukti diri dan keunikannya di dalam membatasi beberapa konsepnya yang lebih besar . Suatu masalah pada rute ilmu administrasi. Meski tidak terdapat prinsip-prinsip universal dalam ilmu administrasi. James D Thompson pada Organizations in Action (1967) memberi alasan kuat buat menentukan ilmu administrasi menjadi paradigma administrasi niaga yaitu seluruh organisasi dan metodologi manajerial dalam umumnya memiliki pola-pola, ciri-ciri, dan kelemahan-kelemahan eksklusif. 

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip management yg pernah popular dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya merupakan perilaku organisasi, analisis manajemen, serta lainnya. Semua fokus nir hanya ditempatkan pada ekonomi tapi jua dalam administrasi negara, karenanya lokusnya kurang jelas.

Kebingungan akan kata Negara dibidang administrasi negara memang mampu dimengerti karena organisasi manajerial semakin poly terkait dengan perkara-kasus Negara, pemerintahan dan politik sehubungan dengan makin meningkatnya segi saling keterkaitan pada masyarakat teknologi. Para pakar administrasi negara mulai mendapat bahwa kata Negara pada administrasi negara nir mampu diartikan dalam makna institusi namun diartikan sebagai makna filosofis, normatif dan etika. Dengan istilah lain, istilah Negara berarti segala sesuatu yang menghipnotis kepentingan generik.

Ketegangan diantara Negara dan partikelir, kepentingan generik serta motif keuntungan yang dicerminkan paradigma ilmu administrasi tidak punya peran apapun guna meredakan konflik lokus. Ilmu administrasi negara dapat digunakan untuk keperluan apa saja yg paling immoral sekalipun. Konsep penentuan dan penerapan kepentingan generik memberi tonggak pembatas bagi administrasi negara serta sebuah lokus buat bidang studi ini.akan tetapi hal itu nir akan banyak, adalah jika setiap perhatian pada konteks ilmu administrasi, misalnya fokus teori organisasi ataupun ilmu manajemen lebih condong ke ilmu politik. Paradigma ini menyingkirkan poly pertimbangan nilai kecuali nilai efisiensi ekonomi sebagai akibatnya para pakar bisa mulai berpikir secara filosofis mengenai arti yang sesungguhnya istilah Negara menurut administrasi Negara.

Kekuatan Separatisme : “Ilmu serta Masyarakat”dan Administrasi Negara Baru” 1965-1967

Administrasi Negara mengalami 2 pembaharuan yaitu perkembangan acara-program interdisipliner dalam ilmu pengetahuan, teknologi serta kebijakan umum pada universitas-universitas terkemuka. Kedua adalah keluarnya administrasi negara baru. 1968, Waldo dalam The New Negara Administration : The Minnowbrook Perspective menjelaskan administrasi negara yg baru sangat memperhatikan teori-teori normatif, filosofis, aktivisme, serta banyak membahas hal-hal yg berkitan dengan nilai-nilai, etika, perkembangan para anggota secara individual dalam organisasi, hubungan birokrasi dengan pihak yg dilayani, dan lainnya. Penekanannya dalam segi moral.

Paradigma V “ Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara, 1970-?

Administrasi Negara dalam konteks kerangka berpikir yg tengah berlaku kini . Fokusnya adalah teori organisasi serta ilmu manajemen sedangkan lokusnya adalah kepentingan generik dan urusan umum. Administrasi negara telah tumbuh sebagai bidang ilmu tersendiri. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya perguruan-perguruan tinggi, sekolah, serta jurusan yg spesifik mempelajari administrasi negara.

Namun cakupan sepenuhnya atas pendidikan administrasi negara masih belum niscaya. Meski begitu kecenderungan-kesamaan yg pasti pada administrasi negara semakin menyeruak antara lain pertumbuhannya serta agresifnya pendidikan administrasi negara dalam merekrut mahasiswa minoritas serta perempuan .

Ciri Administrasi Negara :

• Administrasi Negara merupakan suatu kegiatan yang tidak sanggup dihindari (Unavoidable), titik tekannya yang fundamental merupakan pada hubungannya antara negara serta rakyat bersifat niscaya, lain halnya menggunakan hubungan warga dengan institusi Privat (partikelir) yg bersifat temporary (ad interim). 
• Administrasi Negara memiliki monopoli buat menggunakan wewenang serta kekuasaannya. Negara mempunyai kewenangan buat memaksakan kehendaknya pada warga untuk membangun kepatuhan terhadap aturan, kekuasaan buat melaksanakan paksaan dipahami sebagai coercive power, administrasi negara adalah penjelmaan menurut hal tadi dan diwujudkan dalam forum-lembaga negara misalnya kepolisian, kehakiman, dan lainnya.
• Administrasi Negara memiliki prioritas. Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral buat mensejahterakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas pada menaruh arahan ataupun pelayanannya.
• Administrasi Negara memiliki berukuran yg tidak terbatas. Terdapat lingkupan rakyat dalam negara yg mencakup batasan teritorial suatu negara, disitu akan masih ada administrasi negara.