Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli
Menurut YYPMI (2002, p.21), Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur interaksi antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yg berkaitan menggunakan hak- hak dan kewajiban mereka, atau menggunakan istilah lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan.
Menurut Supriyatno (2000, p.17), The Indonesian Institute For Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance menjadi proses serta struktur yg diterapkan dalam menjalankan perusahaan menggunakan tujuan primer meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, menggunakan tetap memperhatikan kepentingan stockholders yg lain.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: “Corporate governance is the system by wich business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the mangers, shareholders and other stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD corporate governance merupakan system yg dipergunakan buat mengarahkan serta mengendalikan aktivitas bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak serta kewajiban mereka yg berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan seluruh anggota the stakeholders non-pemegang saham.
Sedangkan Siswanto Sutojo dan E John Aldrige (2005, p.tiga), The Australian Stock Exchange (ASX) mendefinisikan “corporate governance menjadi berikut: “Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performances is optimized”. Sesuai menggunakan definisi di atas, ASX mengartikan Corporate Governance menjadi sistem yang digunakan buat mengarahkan serta mengelola aktivitas perusahaan. Sistem tersebut mempunyai dampak akbar tadi. Corporate governance pula memiliki impak pada upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal dan analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.
Menurut Sofyan Djalil (2005, p.4), Jill Solomon dan Aris pada kitab “Corporate Governance and Accountability” ke 2 pakar manajemen tersebut mendefinikan corporate governance menjadi system yang mengatur hunbungan antara perusahaan menggunakan pemegang saham. Corporate Governance jua mengatur interaksi serta pertanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan pada anggota stakeholders non-pemegang saham. Sedangkan Malaysian High Level Finance Commite on Good Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan buat mengarahkan serta mengelola usaha dan urusan-urusan perusahaan pada rangka meningkatkan kemakmuran usaha dan akuntabilitas perusahaan menggunakan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham pada jangka panjang menggunakan permanen memperhatikan kepentingan stakeholders yg lain.
Menurut Sutedi (2006, p.175), Corporate Governance dapat dedifinisikan sebagai “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan menggunakan hak-hak serta kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan”. Suatu tata hubungan antara para stakeholders yang digunakan untuk menentukkan serta mengendalikan arah taktik dan kinerja perusahaan.
Menurut Herwidyatmo (dalam Majalah Manajemen Ushawan, 2000, p.69), menegaskan bahwa dalam pada dasarnya ”corporate governance” tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan menggunakan upaya pencarian cara-cara yg dapat menjamin keputusan-keputusan dibuat secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan bisa berlangsung yang efektif, maka diperlukan interaksi yang kolaboratif diantara pihak manajemen dengan dewan komisaris (board of director). Dala hal ini, dewan komisaris (board of director) nir hanya sekedar berperan menjadi pengawas dari tindakan direksi (pihak manajemen) namun juga berperan menjadi “patner” direksi (pihak manajemen) di dalam proses pembuatan keputusan perusahaan.
Menurut (//www.posindonesia.co.id/news, jam 14:41, tgl 8 Februari 2007), Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu proses serta struktur yang dipakai buat menaikkan keberhasilan bisnis, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/mempertinggi nilai perusahaan (corporate value) pada jangka panjang menggunakan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral serta etika.
Menurut (//www.bpkp.go.id/index, jam 14:46, tgl 8 Februari 2007) Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yg dapat dicermati menurut prosedur interaksi antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau berdasarkan "nilai-nilai" yang terkandung berdasarkan mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft defnition).
Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yg mengatur dan mengendalikan perusahaan buat mencapai kinerja usaha yg optimal.
Model Corporate Governance bagi BUMN
Menurut Ariyoto (pada Majalah Manajemen Usahawan, 2000, p.9), Dikenal terdapat 3 (3) contoh corporate governance, yaitu:
1. Principal agents contoh, atau dikenal menggunakan agency theory, dimana korporasi dikelola buat menaruh win-win solution bagi pemegang saham menjadi pemilik pada satu pihak, dan manajer sebagai agen dilain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentiman pasar.
2. The myopic Market Model, masih memfokuskan perhatian kepentingan- kepentingan pemegang saham dan manajer, dimana sentiment pasar lebih poly ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance. Oleh karena itu, principals dan agent lebih berorientasi pad keuntungan jangka pendek.
3. Stakeholder Model, yg memperhatikan kepentingan pihak-pihak yg terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai taraf pengembalian yg menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memberitahuakn batasan-batasan yg muncul pada lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya kasus etika dan moral, aturan, kebijakan pemerintah, lingkungan hayati, sosial, budaya, politik dan ekonomi.
Bagi BUMN, dimana kepemilikannya berkaitan menggunakan dana publik (yaitu pemerintah), serta seringkali dibebani misi-misi khusus diluar pencapaian laba maka model corporate governance yang sempurna bagi BUMN adalah Stakeholder Model.
Prinsip Good Corporate Governance
Menurut YPPMI (2002, pp. 4-19) ada 13 prinsip mengenai Good Corporate Governance, yaitu:
Pemegang Saham
1. Hak Pemegang Saham
Hak pemegang saham wajib dilindungi, supaya pemegang saham dapat melaksanakannya menurut mekanisme yang benar yg ditetapkan oleh Perusahaan, sinkron sinkron dengan peraturan yg berlaku.
2. Rapat Umum Pemegang Saham
Setiap pemegang saham berhak memperoleh penerangan lengkap serta keterangan yang seksama mengenai prosedur yang wajib dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS supaya pemegang saham bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yg mensugesti eksistensi perusahaan dan pemegang saham.
3. Perlakuan yg setara terhadap para pemegang saham
Pemegang saham yang memiliki saham dengan pembagian terstruktur mengenai yang sama harus diharapkan setara (equitable) dari azas bahwa pemegang saham yang mempunyai saham menggunakan klasifikasi yg sama memiliki kedudukan yang setara terhadap perusahaan.
4. Akuntabilitas pemegang saham
Pemegang saham yg mempunyai kepentingan pengendalian pada pada perusahaan wajib menyadari tanggung jawab pada waktu ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perusahaan, baik dengan menggunakan hak bunyi mereka atau menggunakan alternatif. Campur tangan pada manajemen perusahaan yg melanggar aturan, harus ditanggulangi dengan cara mempertinggi keterbukaan perusahaan serta akuntabilitas manajemen perusahaan, dan dalam akhirnya wajib diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas jua memiliki tanggung jawab serupa, yakni mereka nir boleh menyalahgunakan hak mereka menurut perundang- undangan yg berlaku.
5. Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi
Dalam suatu RUPS, pemegang saham wajib memutuskan sistem tentang:
a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi,
b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan, dan
c. Evaluasi kerja mereka.
Dewan Komisaris
1. Fungsi Dewan Komisaris
Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, serta memberika nasehat pada Direksi apabila dipandang perlu oleh Dewan Komisaris. Untuk membantu Dewn Komisaris pada yang telah dipengaruhi sang Dewan Komisaris, dapat menggunakan jasa profesional yang berdikari dan atau membangun komite khusus. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berwatak amanah serta memiliki pengalaman dan kecakapan yang diperlukan buat menjalankan tugasnya.
Setiap anggota Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris selaku organ harus melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perusahaan, dan harus jua memastikan bahwa Perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan banyak sekali pihak yg berkepentingan (stakeholders) terhadap perusahaan.
2. Komposisi Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris wajib sedemikian rupa sebagai akibatnya memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, sempurna, serta cepat serta bisa bertindak secara independen pada arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggangu kemampuannya buat melaksanakan tugasnya secara berdikari dan kritis pada interaksi satu sama lain dan terhadap Direksi. Tergantung dari sifat khusus suatu perusahaan, seyogyanya paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) berdasarkan anggota Dewan Komisaris wajib dari berdasarkan kalangan pada luar. Anggota yg berasal dari kalangan di luar itu wajib berdasarkan dampak Direksi serta Pemegang Saham Pengendali.
Dewan Komisaris wajib mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yg berlaku pada melaksanakan tugasnya dan harus mengawasi supaya Direksi jua mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Anggota Dewan Komisaris juga perlu tahu Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas serta wewenang Dewan Komisaris yang berlaku menurut saat ke saat.
4. Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara terencana, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat spesifik Perusahaan masing-masing. Dewan Komisaris wajib dapat tetapkan tata tertib kedap Dewan Komisaris serta mencantunmkannya menggunakan jelas pada catatan kedap Dewan Komisaris dimana tata tertib tersebut ditetapkan. Seorang Dewan Komisaris hanya bisa diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya pada suatu rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib dibuat untuk setiap Rapat Dewan Komisaris. Dalam selebaran kedap tadi wajib dicantumkan pendapat yg berbeda (dissenting comment) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (jika terdapat). Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapat salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
Dalam jangka ketika 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal pengiriman risalah rapat tadi, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir serta atau diwakili pada Rapat Dewan Komisaris yg besangkutan harus membicarakan persetujuan atau keberatannya serta atau usul perbaikkanya, apabila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada pimpinan Rapat Dewan Komisaris tadi.
Jika keberatan atau ada usul perbaikan nir diterima dalamjangka saat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikkan terhadap selebaran orisinil menurut setiap Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Risalah asli berdasarkan setiap Rapat Dewan Komisaris wajib dijilid dalam formasi tahunan serta disimpan sang perseroan dan wajib tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
5. Informasi berdasarkan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas warta Perusahaan secara sempurna saat dan lengkap. Berhubung Dewan Komisaris tidak mempunyai kewenangan buat mengurus perseroan, maka Direksi bertanggung jawab buat memastikan supaya warta tentang perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu serta lengkap.
6. Hubungan bisnis lain antara anggota Dewan Komisaris serta atau Direksi dengan Perseroan
Dalam Laporan Tahunan, Direksi wajib secara tegas mencantumkan apabila terdapat interaksi usaha antara anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi dengan Perseroan serta penjelasan tentang interaksi usaha tadi.
7. Larangan merogoh keuntungan eksklusif (“No Personal Gain”)
Anggota Dewan Komisaris dilarang merogoh laba langsung berdasarkan aktivitas Perseroan selain gaji serta tunjangan yg diterimanya sebagai naggota Dewan Komisaris.
8. Sistem pengangkatan para eksekutif yang nir menjabat menjadi anggota Direksi, penentuan honor dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian kinerja mereka.
Dewan Komisaris wajib memilih suatu sistem yg transparan buat;
a. Pengangkatan para eksekutif
b. Penentuan honor dan tunjangan para eksekutif tersebut, serta c. Penilaian kinerja mereka.
9. Komite yg dapat dibuat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk menciptakan Komisaris yang anggotanya bersal dari anggota Dewan Komisaris, guna menunjang aplikasi tugas Dewan Komisaris. Dewan yg dibentuk tersebut harus melaporkan aplikasi tugasnya termasuk rekomendasi yg berkaitan , apabila terdapat, kepada Dewan Komisaris. Pembentukkan Komite tadi dan output aplikasi tugasnya termasuk pada Laporan Tahunan.
Beberapa Komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah:
1. Komite Nominasi
Menyusun kriteria seleksi serta mekanisme nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para eksekutif lainnya pada dalam Perseroan, menciptakan sistem evaluasi serta menaruh rekomendasi mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Komite Remunerasi
Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi mengenai:
a. Evaluasi terhadap sistem tadi;
b. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
c. Sistem purna tugas; dan
d. Sistem kompensasi dan manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
3. Komite Asuransi
Melakukan evaluasi serta secara terjadwal dan memberikan rekomendasi mengenai jenis dan jumlah asuransi yg ditutup oleh Perseroan.
4. Komite Audit.
Direksi
1. Peran Direksi
Direksi bertugas mengelola Perseroan. Direksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Untuk membantu aplikasi tugasnya, sesuai dengan mekanisme yg sudah ditetapkannya. Direksi bisa menggunakan jasa professional yg mandiri menjadi penasehat.
Setiap anggota Dewan Direksi haruslah yg berwatak baik dan berpengalaman buat jabatan yg didudukinya. Direksi harus melaksanakan tugansnya dengan baik demi kepentingan Perseroan serta Direksi harus memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan berdasarkan banyak sekali pihak yg berkepentingan (stakeholder). Direksi harus senantiasa mengupayakan untuk dipatuhinya panduan ini.
2. Komposisi Direksi
Komposisi Direksi harus sedemikian rupa memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, sempurna serta cepat serta bisa bertindak secara independen dalam arti nir memiliki kepentingan yg bisa mengganggu kemampuannya buat melaksanakan tugasnya secara berdikari dan kritis.
Tergantung dari sifat khusus suatu Perseroan, seyogyanya paling sedikit 20% (2 puluh perseratus) berdasarkan jumlah anggota Direksi harus dari menurut kalangan pada luar Perseroan. Anggota yg dari berdasarkan kalangan pada luar Perseroan itu harus bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham Pengendali.
Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi menurut kalangan di luar Perseroan harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas serta pihak yang berkepentingan.
3. Kepatuhan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi wajib memahami Anggaran Dasar
Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku yg berkaitan menggunakan tugas serta kewengan Direksi yg berlaku dari waktu ke ketika.
4. Larangan mengambil laba pribadi (”No Personal Gain”)
Para anggota Direksi dilarang merogoh keuntungan eksklusif berdasarkan aktivitas perseroan selain honor , tunjangan dan kompensasi berbasis saham yang diterimanya menjadi anggota Direksi menurut keputusan RUPS.
5. Rapat Direksi
Rapat Direksi wajib dilakukan secara bersiklus, yaitu sekurang- kurangnya sekali sebulan, tergantung berdasarkan sifat spesifik perseroan. Direksi wajib menetapkan tata tertib Rapat Direksi serta mencantunkannya dengan kentara pada selebaran Rapat Direksi dimana rapikan tertib tersebut ditetapkan. Risalah Rapat Direksi wajib dibuat buat setiap Rapat Direksi. Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang tidak sama (dissenting comments) menggunakan apa yg diputuskan pada Rapat Direksi (jika ada). Setiap anggota Direksi berhak mendapat salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau nir hadir pada Rapat Direksi tadi.
Dalam jangka ketika 14 (empat belas) hari terhitung sejak lepas pengiriman risalah rapat tadi, setiap anggota Direksi yg hadir serta atau diwakili dalam Rapat Direksi yg bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya serta atau ususl perbaikkannya, bila ada, atas apa yg tercantum pada Risalah Rapat Direksi pada pimpinan Rapat Direksi tersebut. Apabila keberatan serta atau usaha perbaikan atas risalah kedap nir diterima pada jangka ketika tadi, maka bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikkan terhadap Risalah Rapat Direksi yg bersangkutan. Risalah asli menurut setiap Rapat Direksi wajib dijilid pada formasi tahunan dan disimpan oleh Perseroan dan wajib tersedia jika diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Pengawasan Internal
Direksi wajib tetapkan suatu sistem supervisi internal yg efektif buat mengamankan investasi serta asset Perseroan. Direksi jua wajib membuat suatu sistem pengendalian warta internal, dengan tujuan:
a. Mengamankan liputan Perseroan yg krusial, dan
b. Supaya informasi Perseroan dapat dengan cepat disampaikan pada Sekretaris Perusahaan, apabila ada.
Pengawasan internal merupakan suatu proses yang bertujuan buat mencapai kepastian berkenaan menggunakan:
a. Kebenaran informasi keuangan
b. Efektifitas serta efisiensi proses pengelolaan Perseroan; dan
c. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yg terkait.
7. Peran Direksi dalam Akuntansi
Direksi harus memberitahukan Komite Audit bila Direksi memerlukan pendapat kedua (second opinion) mengenai perkara akuntansi yang penting.
8. Penyelenggaraan daftar-daftar sang Direksi
Direksi harus menyelenggarkan dan menyimpan Daftar Pemengang Saham dan Daftar Khusus sinkron ketentuan perundang- undangan yg berlaku. Daftar Khusus wajib disediakan di kantor Perseroan. Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan berhak membaca daftar tadi. Daftar tersebut masing- masing harus dijilid. Semua pencatatan pada Daftar harus ditandatangani sinkron Anggaran Dasar.
Sistem Audit
1. Eksternal Auditor
Eksternal Auditor wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris dari usul Komite Audit melalui Dewan Komisaris harus membicarakan pada RUPS alasan pencalonan tersebut serta besarnya honor serta tunjangan yg diusulkan buat Eksternal Auditor tersebut. Eksternal uditor tadi wajib bebas dari impak Dewan Komisaris, Direksi serta pihak yang berkepentingan di perseroan (stakeholders).
Perseroan harus menyediakan bagi Eksternal Auditor seluruh catatan akuntansi serta data penunjang yg diperlukan sehingga memungkinkan Eksternal Auditor menaruh pendapatnya mengenai kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan baku akuntansi keuangan Indonesia. Para Eksternal Auditor harus memberitahu Perseroan melalui Komite Audit mengenai peristiwa pada Perseroan yang nir sinkron menggunakan peraturan perundang- undangan yg berlaku, (jika terdapat).
2. Komite Audit
Dewan Komisaris wajib membangun Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bisa meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yg diharapkan buat duduk sebagai anggota Komite Audit guna mencapai guna mencapai tujuan Komite Audit. Komite Audit harus bebas dari efek Direksi, Eksternal Auditor serta menggunakan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
Penggantian anggota Komite Audit wajib menerima persetujuan lebih menurut 50% (lima puluh perseratus) jumlah anggota Dewan Komisaris. Tugas serta tanggung jawab Komite Audit harus dirinci pada peraturan tersendiri. Tugas serta tanggung jawab Komite Audit, diantaranya mencakup:
a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yg memadai.
b. Menaikkan kualitas keterbukaan serta pelaopran keuangan.
c. Mempelajari ruang lingkup dan ketepatan Eksternal audit, kewajaran porto eksternal audit dan kemandirian serta obyektivitas Eksternal auditor.
d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani sang kepala Komite Audit) yg menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yg sedang diperiksa sang eksternal auditor, surat tadi wajib disertakan pada laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham Komite Audit harus mempunyai fasilitas dan wewenang yang cukup buat bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.
3. Informasi
Dewan Komisaris serta Direksi harus memastikan bahwa eksternal auditor, maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses fakta mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugas audit mereka.
4. Kerahasian
Kecuali diisyaratkan sang peraturan perundang-undangan yg berlaku, baik eksternal auditor dan internal auditor juga Komite Audit harus merahasiakan kabar yg diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
5. Peraturan Audit
RUPS harus tetapkan peraturan internal yg bersifat mengikat dan mengatur aneka macam aspek audit termasuk kualifikasi, hak serta kewajiban, tanggung jawab dan kegiatan Ekternal auditor serta Internal auditor.
Sekretaris Perusahaan
1. Fungsi Sekretaris Perusahaan
Dengan memperhatikan sifat spesifik masing-masing perusahaan, pada dasarnya Direksi dianjurkan supaya mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan yg bertindak sebagai pejabat penghubung serta dapat ditugaskan oleh Direksi buat menatausahakan dan menyimpan dokumen perseroan tetapi nir terbatas, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan serta risalah rapat Direksi Maupun RUPS.
2. Kualifikasi
Sekretaris Perusahaan harus mempunyai kualifikasi akademis yg memadai agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab menggunakan baik. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dijalankan oleh seorang anggota Direksi Perusahaan.
3. Akuntabilitas
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab pada Direksi perseroan.
4. Peran Sekretaris Perusahaan dalam Pengungkapan hal-hal tertentu
Sekretaris Perusahaan wajib memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan mengenai persyaratan keterbukaan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan wajib memberikan berita yg berkaitan menggunakan tugasnya pada Direksi secara terjadwal kepada Dewan Komisaris apabila diminta Dewan Komisaris
Pihak-pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder)
1. Hak Pihak Yang Berkepentingan
Hak Pihak yg berkepentingan dari peraturan perundang-undangan yg berlaku dan atau kontrak yang dibentuk sang perseroan menggunakan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur juga masyarakat lebih kurang loka uasaha Perseroan, dan pihak yg berkepentingan lainnya, harus dihormati perseroan. Selanjutnya pada Pihak Yang Berkepentingan diupayakan suatu cara yang memadai buat memulihkan hak mereka bila terbukti terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.
2. Keiikutsertaan pihak yang berkepentingan pada pemantauan atau pemenuhan peraturan perundang-undangan sang Direksi.
Pihak yang berkepentingan diberi kesempatan buat mematuhi pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sang Direksi serta membicarakan masukan mengenai hal tersebut kepada Direksi. Sedangkan Perseroan wajib memberikan kepada pihak yg berkepentingan liputan terkait yg diharapkan untuk melindungi hak mereka. Perseroan akan berhubungan dengan pihak yang berkepentingan demi kepentingan beserta.
Keterbukaan
1. Keterbukaan yang tepat waktu serta akurat
Perseroan wajib mengungkapkan liputan krusial pada Laporan Tahunan serta Laporan Perseroan kepada pemegang saham, serta instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan yg berlaku secara sempurna waktu, akurat, kentara serta secara obyektif.
2. Hal-hal krusial pada pengambilan keputusan
Selain berdasarkan yang tercantum pada Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan sebagaimana diisyaratkan sang peraturan perundang- undangan yang berlaku, perseroan harus merogoh inisiatif buat mengungkapkan nir hanya masalah yang diisyarkatkan oleh peraturan perundang-undangan namun pula hal yang krusial untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, serta pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Pengungkapan atas kepatuhan terhadap pedoman
Perseroan wajib secara aktif mengungkapkan bagaimana persroan sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang dimuat pada Pedoman ini dan adanya penyimpangan berdasarkan dan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut, termasuk sebab. Hal ini harus meliputi pernyataan mengenai corporate governance yg khususnya dihadapi oleh perseroan sehingga pemodal dapat tahu bagaimana suatu perseroan tertentu menghadapi perkara tadi.
4. Pengungkapan liputan yg bisa mensugesti harga
Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat menghipnotis harga saham perseroan dan atau suatu produk perseroan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tadi dilakukan pada rakyat. Namun, bila kerahasiaan tidak bisa dipertahankan sampai transaksi atau hal yang bersangkutan terjadi, suatu pengumuman peringatan mungkin diperlukan buat mencegah terciptanya keterangan yg menyesatkan, menggunakan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerahasiaan
Anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang mempunyai saham dalam perseroan dan setiap ”orang dalam” (sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yg berlaku), dihentikan menyalahgunakan liputan krusial yang berkaitan menggunakan Perseroan. Informasi sehubungan menggunakan planning pengambilaalihan, penggabungan bisnis serta pembelian pulang saham pada umumnya dianggap sebagai ”fakta orang pada”. Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para eksekutif perseroan yang bersangkutan dalam pelaksanaan rencana tadi, wajib memberlakukan semua pemegang saham secara adil.
