PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUT PARA AHLI

Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli

Menurut YYPMI (2002, p.21), Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yg mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan menggunakan hak- hak serta kewajiban mereka, atau menggunakan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Supriyatno (2000, p.17), The Indonesian Institute For Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance menjadi proses dan struktur yang diterapkan pada menjalankan perusahaan dengan tujuan primer menaikkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan permanen memperhatikan kepentingan stockholders yang lain.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance menjadi berikut: “Corporate governance is the system by wich business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the mangers, shareholders and other stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. Sesuai dengan definisi pada atas, menurut OECD corporate governance merupakan system yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas usaha perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yg berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, serta semua anggota the stakeholders non-pemegang saham.

Sedangkan Siswanto Sutojo serta E John Aldrige (2005, p.tiga), The Australian Stock Exchange (ASX) mendefinisikan “corporate governance sebagai berikut: “Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performances is optimized”. Sesuai menggunakan definisi di atas, ASX mengartikan Corporate Governance menjadi sistem yg digunakan buat mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut memiliki pengaruh besar tadi. Corporate governance jua mempunyai imbas pada upaya mencapai kinerja bisnis yg optimal serta analisis dan pengendalian resiko bisnis yg dihadapi perusahaan. 

Menurut Sofyan Djalil (2005, p.4), Jill Solomon dan Aris dalam buku “Corporate Governance and Accountability” kedua pakar manajemen tadi mendefinikan corporate governance menjadi system yang mengatur hunbungan antara perusahaan menggunakan pemegang saham. Corporate Governance pula mengatur hubungan serta pertanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan pada anggota stakeholders non-pemegang saham. Sedangkan Malaysian High Level Finance Commite on Good Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance menjadi suatu proses serta struktur yang dipakai buat mengarahkan serta mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka menaikkan kemakmuran bisnis serta akuntabilitas perusahaan dengan tujuan primer mewujudkan nilai pemegang saham pada jangka panjang dengan permanen memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Menurut Sutedi (2006, p.175), Corporate Governance dapat dedifinisikan menjadi “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. Suatu rapikan hubungan antara para stakeholders yg digunakan buat menentukkan serta mengendalikan arah taktik dan kinerja perusahaan.

Menurut Herwidyatmo (pada Majalah Manajemen Ushawan, 2000, p.69), menegaskan bahwa dalam intinya ”corporate governance” nir berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara yang bisa menjamin keputusan-keputusan dibentuk secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan dapat berlangsung yang efektif, maka diperlukan hubungan yg kolaboratif diantara pihak manajemen dengan dewan komisaris (board of director). Dala hal ini, dewan komisaris (board of director) nir hanya sekedar berperan sebagai pengawas dari tindakan direksi (pihak manajemen) namun jua berperan menjadi “patner” direksi (pihak manajemen) di pada proses pembuatan keputusan perusahaan.

Menurut (//www.posindonesia.co.id/news, jam 14:41, tgl 8 Februari 2007), Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu proses dan struktur yg digunakan buat meningkatkan keberhasilan bisnis, serta akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/menaikkan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral serta etika.

Menurut (//www.bpkp.go.id/index, jam 14:46, tgl 8 Februari 2007) Secara generik kata good corporate governance adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dipandang dari prosedur hubungan antara banyak sekali pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), juga dipandang dari "nilai-nilai" yang terkandung menurut prosedur pengelolaan itu sendiri (soft defnition).

Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yg mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau menggunakan kata lain suatu sistem yg mengatur dan mengendalikan perusahaan buat mencapai kinerja bisnis yang optimal.

Model Corporate Governance bagi BUMN

Menurut Ariyoto (pada Majalah Manajemen Usahawan, 2000, p.9), Dikenal ada 3 (tiga) model corporate governance, yaitu:

1. Principal agents contoh, atau dikenal dengan agency theory, dimana korporasi dikelola untuk menaruh win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik pada satu pihak, serta manajer sebagai agen dilain pihak. Dalam contoh ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik pada bentuk sentiman pasar.

2. The myopic Market Model, masih memfokuskan perhatian kepentingan- kepentingan pemegang saham dan manajer, dimana sentiment pasar lebih poly dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance. Oleh karenanya, principals serta agent lebih berorientasi pad laba jangka pendek.

3. Stakeholder Model, yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yg terkait menggunakan korporasi secara luas. Artinya, pada mencapai tingkat pengembalian yg menguntungkan bagi pemegang saham, manajer wajib menampakan batasan-batasan yang muncul pada lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya kasus etika serta moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hayati, sosial, budaya, politik serta ekonomi.

Bagi BUMN, dimana kepemilikannya berkaitan dengan dana publik (yaitu pemerintah), dan sering dibebani misi-misi khusus diluar pencapaian keuntungan maka contoh corporate governance yg sempurna bagi BUMN adalah Stakeholder Model.

Prinsip Good Corporate Governance

Menurut YPPMI (2002, pp. 4-19) terdapat 13 prinsip mengenai Good Corporate Governance, yaitu:

Pemegang Saham

1. Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakannya menurut mekanisme yg sahih yg ditetapkan sang Perusahaan, sinkron sesuai menggunakan peraturan yg berlaku.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap serta informasi yang seksama tentang mekanisme yg harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS supaya pemegang saham dapat berpartisipasi pada pengambilan keputusan tentang hal-hal yg menghipnotis keberadaan perusahaan serta pemegang saham.

3. Perlakuan yg setara terhadap para pemegang saham

Pemegang saham yang mempunyai saham dengan pembagian terstruktur mengenai yang sama harus diperlukan setara (equitable) menurut azas bahwa pemegang saham yg memiliki saham dengan klasifikasi yg sama memiliki kedudukan yg setara terhadap perusahaan.

4. Akuntabilitas pemegang saham

Pemegang saham yg memiliki kepentingan pengendalian pada dalam perusahaan harus menyadari tanggung jawab dalam ketika beliau memakai pengaruhnya atas manajemen perusahaan, baik dengan memakai hak bunyi mereka atau dengan cara lain . Campur tangan pada manajemen perusahaan yg melanggar hukum, wajib ditanggulangi dengan cara menaikkan keterbukaan perusahaan serta akuntabilitas manajemen perusahaan, serta pada akhirnya wajib diselesaikan melalui proses hukum yg berlaku. Pemegang saham minoritas pula memiliki tanggung jawab serupa, yakni mereka nir boleh menyalahgunakan hak mereka berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.

5. Pengangkatan dan sistem penggajian dan anugerah tunjangan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi

Dalam suatu RUPS, pemegang saham harus memutuskan sistem tentang:

a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris serta Dewan Direksi, 

b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan, serta 

c. Penilaian kerja mereka.

Dewan Komisaris

1. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, dan memberika nasehat pada Direksi jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris. Untuk membantu Dewn Komisaris dalam yang telah dipengaruhi sang Dewan Komisaris, dapat memakai jasa profesional yang mandiri dan atau membentuk komite spesifik. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib berwatak jujur dan memiliki pengalaman serta kecakapan yg diharapkan buat menjalankan tugasnya.

Setiap anggota Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris selaku organ wajib melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perusahaan, serta wajib pula memastikan bahwa Perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yg berkepentingan (stakeholders) terhadap perusahaan.

2. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris wajib sedemikian rupa sebagai akibatnya memungkinkan pengambilan putusan yg efektif, sempurna, serta cepat dan dapat bertindak secara independen pada arti tidak mempunyai kepentingan yang bisa menggangu kemampuannya buat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis pada interaksi satu sama lain dan terhadap Direksi. Tergantung dari sifat khusus suatu perusahaan, seyogyanya paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) menurut anggota Dewan Komisaris harus dari menurut kalangan di luar. Anggota yang berasal menurut kalangan pada luar itu wajib dari efek Direksi serta Pemegang Saham Pengendali.

Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada melaksanakan tugasnya serta wajib mengawasi agar Direksi juga mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan berlaku. Anggota Dewan Komisaris juga perlu tahu Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berkaitan menggunakan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yg berlaku berdasarkan ketika ke ketika.

4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara terjadwal, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat spesifik Perusahaan masing-masing. Dewan Komisaris wajib dapat tetapkan rapikan tertib rapat Dewan Komisaris dan mencantunmkannya dengan kentara dalam catatan kedap Dewan Komisaris dimana tata tertib tadi ditetapkan. Seorang Dewan Komisaris hanya dapat diwakili sang anggota Dewan Komisaris lainnya dalam suatu kedap Dewan Komisaris. Risalah kedap Dewan Komisaris wajib dibentuk buat setiap Rapat Dewan Komisaris. Dalam selebaran kedap tadi wajib dicantumkan pendapat yg berbeda (dissenting comment) menggunakan apa yang diputuskan pada Rapat Dewan Komisaris (jika ada). Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah pada Rapat Dewan Komisaris tadi.

Dalam jangka ketika 14 (empat belas) hari terhitung sejak lepas pengiriman selebaran kedap tadi, setiap anggota Dewan Komisaris yg hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yg besangkutan harus membicarakan persetujuan atau keberatannya serta atau usul perbaikkanya, bila terdapat, atas apa yg tercantum pada Risalah Rapat Dewan Komisaris pada pimpinan Rapat Dewan Komisaris tadi.

Jika keberatan atau ada usul pemugaran tidak diterima dalamjangka saat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa memang nir terdapat keberatan dan atau perbaikkan terhadap risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris yg bersangkutan. Risalah orisinil menurut setiap Rapat Dewan Komisaris harus dijilid dalam perpaduan tahunan serta disimpan sang perseroan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris serta Dewan Direksi.

5. Informasi dari Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas berita Perusahaan secara tepat saat serta lengkap. Berhubung Dewan Komisaris nir memiliki kewenangan buat mengurus perseroan, maka Direksi bertanggung jawab buat memastikan supaya informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara sempurna ketika serta lengkap.

6. Hubungan usaha lain antara anggota Dewan Komisaris serta atau Direksi menggunakan Perseroan

Dalam Laporan Tahunan, Direksi wajib secara tegas mencantumkan bila terdapat hubungan bisnis antara anggota Dewan Komisaris serta atau Direksi menggunakan Perseroan dan penerangan tentang interaksi usaha tadi.

7. Larangan mengambil keuntungan eksklusif (“No Personal Gain”)

Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil laba pribadi menurut kegiatan Perseroan selain honor serta tunjangan yg diterimanya sebagai naggota Dewan Komisaris.

8. Sistem pengangkatan para eksekutif yg tidak menjabat menjadi anggota Direksi, penentuan honor dan tunjangan para eksekutif tadi serta penilaian kinerja mereka.

Dewan Komisaris wajib memilih suatu sistem yang transparan buat;

a. Pengangkatan para eksekutif

b. Penentuan gaji serta tunjangan para eksekutif tersebut, dan c. Evaluasi kinerja mereka.

9. Komite yang bisa dibentuk Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan buat membentuk Komisaris yang anggotanya bersal menurut anggota Dewan Komisaris, guna menunjang aplikasi tugas Dewan Komisaris. Dewan yg dibentuk tersebut harus melaporkan aplikasi tugasnya termasuk rekomendasi yg berkaitan , bila ada, pada Dewan Komisaris. Pembentukkan Komite tadi serta output pelaksanaan tugasnya termasuk dalam Laporan Tahunan.

Beberapa Komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris merupakan:

1. Komite Nominasi

Menyusun kriteria seleksi dan mekanisme nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para eksekutif lainnya di dalam Perseroan, membuat sistem penilaian serta memberikan rekomendasi mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Komite Remunerasi

Menyusun sistem penggajian dan anugerah tunjangan dan rekomendasi tentang:

a. Penilaian terhadap sistem tersebut;

b. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;

c. Sistem purna tugas; dan

d. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

3. Komite Asuransi

Melakukan evaluasi dan secara terpola dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup sang Perseroan.

4. Komite Audit.

Direksi

1. Peran Direksi

Direksi bertugas mengelola Perseroan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan aplikasi tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Untuk membantu aplikasi tugasnya, sinkron dengan prosedur yang sudah ditetapkannya. Direksi bisa memakai jasa professional yang berdikari menjadi penasehat.

Setiap anggota Dewan Direksi haruslah yg berwatak baik serta berpengalaman buat jabatan yg didudukinya. Direksi harus melaksanakan tugansnya menggunakan baik demi kepentingan Perseroan serta Direksi wajib memastikan supaya Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan dari banyak sekali pihak yg berkepentingan (stakeholder). Direksi harus senantiasa mengupayakan buat dipatuhinya pedoman ini.

2. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi wajib sedemikian rupa memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, sempurna serta cepat dan bisa bertindak secara independen pada arti nir memiliki kepentingan yg bisa mengganggu kemampuannya buat melaksanakan tugasnya secara berdikari serta kritis.

Tergantung dari sifat khusus suatu Perseroan, seyogyanya paling sedikit 20% (2 puluh perseratus) menurut jumlah anggota Direksi wajib asal berdasarkan kalangan di luar Perseroan. Anggota yang dari berdasarkan kalangan pada luar Perseroan itu harus bebas menurut pengaruh anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham Pengendali.

Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi berdasarkan kalangan di luar Perseroan wajib diupayakan supaya pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan menjadi wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas serta pihak yang berkepentingan.

3. Kepatuhan pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yg berlaku. Oleh karenanya, setiap anggota Direksi harus memahami Anggaran Dasar

Perseroan serta perundang-undangan yg berlaku yang berkaitan dengan tugas dan kewengan Direksi yang berlaku berdasarkan saat ke waktu.

4. Larangan mengambil laba langsung (”No Personal Gain”)

Para anggota Direksi tidak boleh merogoh keuntungan eksklusif dari kegiatan perseroan selain honor , tunjangan serta kompensasi berbasis saham yang diterimanya menjadi anggota Direksi dari keputusan RUPS.

5. Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib dilakukan secara bersiklus, yaitu sekurang- kurangnya sekali sebulan, tergantung menurut sifat khusus perseroan. Direksi wajib memutuskan tata tertib Rapat Direksi dan mencantunkannya dengan kentara pada risalah Rapat Direksi dimana rapikan tertib tadi ditetapkan. Risalah Rapat Direksi harus dibentuk buat setiap Rapat Direksi. Dalam risalah kedap tadi harus dicantumkan pendapat yang tidak sinkron (dissenting comments) menggunakan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (apabila ada). Setiap anggota Direksi berhak mendapat salinan selebaran Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yg bersangkutan hadir atau tidak hadir pada Rapat Direksi tersebut.

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal pengiriman risalah kedap tadi, setiap anggota Direksi yg hadir dan atau diwakili pada Rapat Direksi yg bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan atau ususl perbaikkannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi kepada pimpinan Rapat Direksi tersebut. Jika keberatan dan atau usaha pemugaran atas selebaran kedap nir diterima pada jangka ketika tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak terdapat keberatan serta atau perbaikkan terhadap Risalah Rapat Direksi yg bersangkutan. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus dijilid pada gugusan tahunan serta disimpan oleh Perseroan dan harus tersedia bila diminta sang setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

6. Pengawasan Internal

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif buat mengamankan investasi serta asset Perseroan. Direksi juga harus menciptakan suatu sistem pengendalian liputan internal, menggunakan tujuan:

a. Mengamankan keterangan Perseroan yang penting, dan

b. Supaya kabar Perseroan dapat dengan cepat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, apabila terdapat.

Pengawasan internal merupakan suatu proses yang bertujuan buat mencapai kepastian berkenaan dengan:

a. Kebenaran informasi keuangan

b. Efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan; dan

c. Kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

7. Peran Direksi dalam Akuntansi

Direksi harus memberitahukan Komite Audit jika Direksi memerlukan pendapat ke 2 (second opinion) tentang kasus akuntansi yg penting.

8. Penyelenggaraan daftar-daftar sang Direksi

Direksi harus menyelenggarkan dan menyimpan Daftar Pemengang Saham serta Daftar Khusus sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Daftar Khusus harus disediakan pada kantor Perseroan. Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, serta Direksi Perseroan berhak membaca daftar tersebut. Daftar tersebut masing- masing harus dijilid. Semua pencatatan dalam Daftar wajib ditandatangani sesuai Anggaran Dasar.

Sistem Audit

1. Eksternal Auditor

Eksternal Auditor harus ditunjuk sang RUPS menurut calon yg diajukan sang Dewan Komisaris menurut usul Komite Audit melalui Dewan Komisaris harus menyampaikan pada RUPS alasan pencalonan tersebut serta besarnya gaji serta tunjangan yang diusulkan buat Eksternal Auditor tersebut. Eksternal uditor tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan pada perseroan (stakeholders).

Perseroan harus menyediakan bagi Eksternal Auditor semua catatan akuntansi serta data penunjang yg dibutuhkan sehingga memungkinkan Eksternal Auditor menaruh pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, serta kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Para Eksternal Auditor harus memberitahu Perseroan melalui Komite Audit mengenai kejadian pada Perseroan yg nir sesuai menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku, (jika terdapat).

2. Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membangun Komite Audit yg beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bisa meminta kalangan luar menggunakan banyak sekali keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yg diperlukan buat duduk menjadi anggota Komite Audit guna mencapai guna mencapai tujuan Komite Audit. Komite Audit harus bebas dari imbas Direksi, Eksternal Auditor dan dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% (5 puluh perseratus) jumlah anggota Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit wajib dirinci pada peraturan tersendiri. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain mencakup:

a. Mendorong terbentuknya struktur supervisi internal yg memadai.

b. Mempertinggi kualitas keterbukaan dan pelaopran keuangan.

c. Menyelidiki ruang lingkup serta ketepatan Eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian serta obyektivitas Eksternal auditor.

d. Mempersiapkan surat (yg ditandatangani sang ketua Komite Audit) yg menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yg sedang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tadi wajib disertakan pada laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham Komite Audit wajib mempunyai fasilitas dan wewenang yg relatif buat bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.

3. Informasi

Dewan Komisaris serta Direksi wajib memastikan bahwa eksternal auditor, juga internal auditor dan Komite Audit mempunyai akses kabar tentang Perseroan yg perlu buat melaksanakan tugas audit mereka.

4. Kerahasian

Kecuali diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yg berlaku, baik eksternal auditor dan internal auditor juga Komite Audit wajib merahasiakan warta yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

5. Peraturan Audit

RUPS harus memutuskan peraturan internal yang bersifat mengikat dan mengatur aneka macam aspek audit termasuk kualifikasi, hak serta kewajiban, tanggung jawab dan kegiatan Ekternal auditor serta Internal auditor.

Sekretaris Perusahaan

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Dengan memperhatikan sifat spesifik masing-masing perusahaan, dalam dasarnya Direksi dianjurkan supaya mengangkat seseorang Sekretaris Perusahaan yang bertindak sebagai pejabat penghubung serta bisa ditugaskan sang Direksi buat menatausahakan dan menyimpan dokumen perseroan tetapi nir terbatas, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan serta risalah rapat Direksi Maupun RUPS.

2. Kualifikasi

Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yg memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dijalankan sang seorang anggota Direksi Perusahaan.

3. Akuntabilitas

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab pada Direksi perseroan.

4. Peran Sekretaris Perusahaan dalam Pengungkapan hal-hal tertentu

Sekretaris Perusahaan wajib memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan mengenai persyaratan keterbukaan yg berlaku. Sekretaris Perusahaan wajib menaruh liputan yang berkaitan menggunakan tugasnya pada Direksi secara terjadwal pada Dewan Komisaris jika diminta Dewan Komisaris

Pihak-pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder)

1. Hak Pihak Yang Berkepentingan

Hak Pihak yg berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta atau kontrak yg dibentuk oleh perseroan menggunakan karyawan, pelanggan, pemasok, serta kreditur juga masyarakat lebih kurang tempat uasaha Perseroan, dan pihak yg berkepentingan lainnya, wajib dihormati perseroan. Selanjutnya pada Pihak Yang Berkepentingan diupayakan suatu cara yang memadai untuk memulihkan hak mereka jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

2. Keiikutsertaan pihak yg berkepentingan dalam pemantauan atau pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh Direksi.

Pihak yang berkepentingan diberi kesempatan buat mematuhi pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sang Direksi dan membicarakan masukan tentang hal tersebut pada Direksi. Sedangkan Perseroan wajib menaruh kepada pihak yg berkepentingan kabar terkait yg diperlukan buat melindungi hak mereka. Perseroan akan bekerjasama menggunakan pihak yang berkepentingan demi kepentingan beserta.

Keterbukaan

1. Keterbukaan yang sempurna saat serta akurat

Perseroan wajib mengungkapkan informasi krusial dalam Laporan Tahunan dan Laporan Perseroan kepada pemegang saham, dan instansi Pemerintah yang terkait sinkron dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku secara tepat saat, akurat, jelas dan secara obyektif.

2. Hal-hal penting pada pengambilan keputusan

Selain berdasarkan yang tercantum dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan sebagaimana diisyaratkan sang peraturan perundang- undangan yg berlaku, perseroan wajib merogoh inisiatif buat membicarakan nir hanya perkara yg diisyarkatkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

3. Pengungkapan atas kepatuhan terhadap pedoman

Perseroan wajib secara aktif menyampaikan bagaimana persroan sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang dimuat dalam Pedoman ini dan adanya penyimpangan berdasarkan serta atau ketidakpatuhan terhadap prinsip tadi, termasuk karena. Hal ini wajib mencakup pernyataan tentang corporate governance yang khususnya dihadapi sang perseroan sehingga pemodal bisa memahami bagaimana suatu perseroan eksklusif menghadapi kasus tersebut.

4. Pengungkapan keterangan yang bisa mensugesti harga

Perseroan wajib memastikan bahwa seluruh keterangan yg bisa menghipnotis harga saham perseroan serta atau suatu produk perseroan dirahasiakan sampai pengumuman tentang harga tadi dilakukan kepada warga . Namun, apabila kerahasiaan tidak bisa dipertahankan sampai transaksi atau hal yang bersangkutan terjadi, suatu pengumuman peringatan mungkin diharapkan buat mencegah terciptanya warta yang menyesatkan, menggunakan memperhatikan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Kerahasiaan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai saham dalam perseroan dan setiap ”orang dalam” (sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar kapital yg berlaku), dihentikan menyalahgunakan kabar krusial yg berkaitan dengan Perseroan. Informasi sehubungan dengan planning pengambilaalihan, penggabungan bisnis serta pembelian pulang saham dalam biasanya dipercaya menjadi ”liputan orang pada”. Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para eksekutif perseroan yang bersangkutan dalam aplikasi planning tersebut, wajib memberlakukan seluruh pemegang saham secara adil.

Baca Juga

• Pengertian Good Corporate Governance
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli Terbaru
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Oecd
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli
• Pengertian Good Corporate Governance Wikipedia
• Pengertian Good Corporate Governance Dalam Pemerintahan
• Pengertian Good Corporate Governance Pada Bank
• Pengertian Good Corporate Governance Dan Contohnya
• Pengertian Good Corporate Governance Pdf
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Knkg

PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUT PARA AHLI

Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli

Menurut YYPMI (2002, p.21), Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur interaksi antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yg berkaitan menggunakan hak- hak dan kewajiban mereka, atau menggunakan istilah lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan.

Menurut Supriyatno (2000, p.17), The Indonesian Institute For Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance menjadi proses serta struktur yg diterapkan dalam menjalankan perusahaan menggunakan tujuan primer meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, menggunakan tetap memperhatikan kepentingan stockholders yg lain.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: “Corporate governance is the system by wich business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the mangers, shareholders and other stakeholders, and spell out rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD corporate governance merupakan system yg dipergunakan buat mengarahkan serta mengendalikan aktivitas bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak serta kewajiban mereka yg berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan seluruh anggota the stakeholders non-pemegang saham.

Sedangkan Siswanto Sutojo dan E John Aldrige (2005, p.tiga), The Australian Stock Exchange (ASX) mendefinisikan “corporate governance menjadi berikut: “Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performances is optimized”. Sesuai menggunakan definisi di atas, ASX mengartikan Corporate Governance menjadi sistem yang digunakan buat mengarahkan serta mengelola aktivitas perusahaan. Sistem tersebut mempunyai dampak akbar tadi. Corporate governance pula memiliki impak pada upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal dan analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan. 

Menurut Sofyan Djalil (2005, p.4), Jill Solomon dan Aris pada kitab “Corporate Governance and Accountability” ke 2 pakar manajemen tersebut mendefinikan corporate governance menjadi system yang mengatur hunbungan antara perusahaan menggunakan pemegang saham. Corporate Governance jua mengatur interaksi serta pertanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan pada anggota stakeholders non-pemegang saham. Sedangkan Malaysian High Level Finance Commite on Good Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan buat mengarahkan serta mengelola usaha dan urusan-urusan perusahaan pada rangka meningkatkan kemakmuran usaha dan akuntabilitas perusahaan menggunakan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham pada jangka panjang menggunakan permanen memperhatikan kepentingan stakeholders yg lain.

Menurut Sutedi (2006, p.175), Corporate Governance dapat dedifinisikan sebagai “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan menggunakan hak-hak serta kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan”. Suatu tata hubungan antara para stakeholders yang digunakan untuk menentukkan serta mengendalikan arah taktik dan kinerja perusahaan.

Menurut Herwidyatmo (dalam Majalah Manajemen Ushawan, 2000, p.69), menegaskan bahwa dalam pada dasarnya ”corporate governance” tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan menggunakan upaya pencarian cara-cara yg dapat menjamin keputusan-keputusan dibuat secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan bisa berlangsung yang efektif, maka diperlukan interaksi yang kolaboratif diantara pihak manajemen dengan dewan komisaris (board of director). Dala hal ini, dewan komisaris (board of director) nir hanya sekedar berperan menjadi pengawas dari tindakan direksi (pihak manajemen) namun juga berperan menjadi “patner” direksi (pihak manajemen) di dalam proses pembuatan keputusan perusahaan.

Menurut (//www.posindonesia.co.id/news, jam 14:41, tgl 8 Februari 2007), Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu proses serta struktur yang dipakai buat menaikkan keberhasilan bisnis, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan/mempertinggi nilai perusahaan (corporate value) pada jangka panjang menggunakan memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral serta etika.

Menurut (//www.bpkp.go.id/index, jam 14:46, tgl 8 Februari 2007) Secara umum istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yg dapat dicermati menurut prosedur interaksi antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau berdasarkan "nilai-nilai" yang terkandung berdasarkan mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft defnition).

Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yg mengatur dan mengendalikan perusahaan buat mencapai kinerja usaha yg optimal.

Model Corporate Governance bagi BUMN

Menurut Ariyoto (pada Majalah Manajemen Usahawan, 2000, p.9), Dikenal terdapat 3 (3) contoh corporate governance, yaitu:

1. Principal agents contoh, atau dikenal menggunakan agency theory, dimana korporasi dikelola buat menaruh win-win solution bagi pemegang saham menjadi pemilik pada satu pihak, dan manajer sebagai agen dilain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentiman pasar.

2. The myopic Market Model, masih memfokuskan perhatian kepentingan- kepentingan pemegang saham dan manajer, dimana sentiment pasar lebih poly ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance. Oleh karena itu, principals dan agent lebih berorientasi pad keuntungan jangka pendek.

3. Stakeholder Model, yg memperhatikan kepentingan pihak-pihak yg terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai taraf pengembalian yg menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memberitahuakn batasan-batasan yg muncul pada lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya kasus etika dan moral, aturan, kebijakan pemerintah, lingkungan hayati, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Bagi BUMN, dimana kepemilikannya berkaitan menggunakan dana publik (yaitu pemerintah), serta seringkali dibebani misi-misi khusus diluar pencapaian laba maka model corporate governance yang sempurna bagi BUMN adalah Stakeholder Model.

Prinsip Good Corporate Governance

Menurut YPPMI (2002, pp. 4-19) ada 13 prinsip mengenai Good Corporate Governance, yaitu:

Pemegang Saham

1. Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham wajib dilindungi, supaya pemegang saham dapat melaksanakannya menurut mekanisme yang benar yg ditetapkan oleh Perusahaan, sinkron sinkron dengan peraturan yg berlaku.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Setiap pemegang saham berhak memperoleh penerangan lengkap serta keterangan yang seksama mengenai prosedur yang wajib dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS supaya pemegang saham bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yg mensugesti eksistensi perusahaan dan pemegang saham.

3. Perlakuan yg setara terhadap para pemegang saham

Pemegang saham yang memiliki saham dengan pembagian terstruktur mengenai yang sama harus diharapkan setara (equitable) dari azas bahwa pemegang saham yang mempunyai saham menggunakan klasifikasi yg sama memiliki kedudukan yang setara terhadap perusahaan.

4. Akuntabilitas pemegang saham

Pemegang saham yg mempunyai kepentingan pengendalian pada pada perusahaan wajib menyadari tanggung jawab pada waktu ia menggunakan pengaruhnya atas manajemen perusahaan, baik dengan menggunakan hak bunyi mereka atau menggunakan alternatif. Campur tangan pada manajemen perusahaan yg melanggar aturan, harus ditanggulangi dengan cara mempertinggi keterbukaan perusahaan serta akuntabilitas manajemen perusahaan, dan dalam akhirnya wajib diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas jua memiliki tanggung jawab serupa, yakni mereka nir boleh menyalahgunakan hak mereka menurut perundang- undangan yg berlaku.

5. Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi

Dalam suatu RUPS, pemegang saham wajib memutuskan sistem tentang:

a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, 

b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan, dan 

c. Evaluasi kerja mereka.

Dewan Komisaris

1. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, serta memberika nasehat pada Direksi apabila dipandang perlu oleh Dewan Komisaris. Untuk membantu Dewn Komisaris pada yang telah dipengaruhi sang Dewan Komisaris, dapat menggunakan jasa profesional yang berdikari dan atau membangun komite khusus. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berwatak amanah serta memiliki pengalaman dan kecakapan yang diperlukan buat menjalankan tugasnya.

Setiap anggota Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris selaku organ harus melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perusahaan, dan harus jua memastikan bahwa Perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan banyak sekali pihak yg berkepentingan (stakeholders) terhadap perusahaan.

2. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris wajib sedemikian rupa sebagai akibatnya memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, sempurna, serta cepat serta bisa bertindak secara independen pada arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggangu kemampuannya buat melaksanakan tugasnya secara berdikari dan kritis pada interaksi satu sama lain dan terhadap Direksi. Tergantung dari sifat khusus suatu perusahaan, seyogyanya paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) berdasarkan anggota Dewan Komisaris wajib dari berdasarkan kalangan pada luar. Anggota yg berasal dari kalangan di luar itu wajib berdasarkan dampak Direksi serta Pemegang Saham Pengendali.

Dewan Komisaris wajib mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yg berlaku pada melaksanakan tugasnya dan harus mengawasi supaya Direksi jua mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Anggota Dewan Komisaris juga perlu tahu Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas serta wewenang Dewan Komisaris yang berlaku menurut saat ke saat.

4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara terencana, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat spesifik Perusahaan masing-masing. Dewan Komisaris wajib dapat tetapkan tata tertib kedap Dewan Komisaris serta mencantunmkannya menggunakan jelas pada catatan kedap Dewan Komisaris dimana tata tertib tersebut ditetapkan. Seorang Dewan Komisaris hanya bisa diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya pada suatu rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib dibuat untuk setiap Rapat Dewan Komisaris. Dalam selebaran kedap tadi wajib dicantumkan pendapat yg berbeda (dissenting comment) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (jika terdapat). Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapat salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Dalam jangka ketika 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal pengiriman risalah rapat tadi, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir serta atau diwakili pada Rapat Dewan Komisaris yg besangkutan harus membicarakan persetujuan atau keberatannya serta atau usul perbaikkanya, apabila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada pimpinan Rapat Dewan Komisaris tadi.

Jika keberatan atau ada usul perbaikan nir diterima dalamjangka saat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikkan terhadap selebaran orisinil menurut setiap Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Risalah asli berdasarkan setiap Rapat Dewan Komisaris wajib dijilid dalam formasi tahunan serta disimpan sang perseroan dan wajib tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

5. Informasi berdasarkan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas warta Perusahaan secara sempurna saat dan lengkap. Berhubung Dewan Komisaris tidak mempunyai kewenangan buat mengurus perseroan, maka Direksi bertanggung jawab buat memastikan supaya warta tentang perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu serta lengkap.

6. Hubungan bisnis lain antara anggota Dewan Komisaris serta atau Direksi dengan Perseroan

Dalam Laporan Tahunan, Direksi wajib secara tegas mencantumkan apabila terdapat interaksi usaha antara anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi dengan Perseroan serta penjelasan tentang interaksi usaha tadi.

7. Larangan merogoh keuntungan eksklusif (“No Personal Gain”)

Anggota Dewan Komisaris dilarang merogoh laba langsung berdasarkan aktivitas Perseroan selain gaji serta tunjangan yg diterimanya sebagai naggota Dewan Komisaris.

8. Sistem pengangkatan para eksekutif yang nir menjabat menjadi anggota Direksi, penentuan honor dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian kinerja mereka.

Dewan Komisaris wajib memilih suatu sistem yg transparan buat;

a. Pengangkatan para eksekutif

b. Penentuan honor dan tunjangan para eksekutif tersebut, serta c. Penilaian kinerja mereka.

9. Komite yg dapat dibuat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk menciptakan Komisaris yang anggotanya bersal dari anggota Dewan Komisaris, guna menunjang aplikasi tugas Dewan Komisaris. Dewan yg dibentuk tersebut harus melaporkan aplikasi tugasnya termasuk rekomendasi yg berkaitan , apabila terdapat, kepada Dewan Komisaris. Pembentukkan Komite tadi dan output aplikasi tugasnya termasuk pada Laporan Tahunan.

Beberapa Komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah:

1. Komite Nominasi

Menyusun kriteria seleksi serta mekanisme nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para eksekutif lainnya pada dalam Perseroan, menciptakan sistem evaluasi serta menaruh rekomendasi mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Komite Remunerasi

Menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi mengenai:

a. Evaluasi terhadap sistem tadi;

b. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;

c. Sistem purna tugas; dan

d. Sistem kompensasi dan manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

3. Komite Asuransi

Melakukan evaluasi serta secara terjadwal dan memberikan rekomendasi mengenai jenis dan jumlah asuransi yg ditutup oleh Perseroan.

4. Komite Audit.

Direksi

1. Peran Direksi

Direksi bertugas mengelola Perseroan. Direksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Untuk membantu aplikasi tugasnya, sesuai dengan mekanisme yg sudah ditetapkannya. Direksi bisa menggunakan jasa professional yg mandiri menjadi penasehat.

Setiap anggota Dewan Direksi haruslah yg berwatak baik dan berpengalaman buat jabatan yg didudukinya. Direksi harus melaksanakan tugansnya dengan baik demi kepentingan Perseroan serta Direksi harus memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan berdasarkan banyak sekali pihak yg berkepentingan (stakeholder). Direksi harus senantiasa mengupayakan untuk dipatuhinya panduan ini.

2. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi harus sedemikian rupa memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, sempurna serta cepat serta bisa bertindak secara independen dalam arti nir memiliki kepentingan yg bisa mengganggu kemampuannya buat melaksanakan tugasnya secara berdikari dan kritis.

Tergantung dari sifat khusus suatu Perseroan, seyogyanya paling sedikit 20% (2 puluh perseratus) berdasarkan jumlah anggota Direksi harus dari menurut kalangan pada luar Perseroan. Anggota yg dari berdasarkan kalangan pada luar Perseroan itu harus bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham Pengendali.

Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi menurut kalangan di luar Perseroan harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas serta pihak yang berkepentingan.

3. Kepatuhan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi wajib memahami Anggaran Dasar

Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku yg berkaitan menggunakan tugas serta kewengan Direksi yg berlaku dari waktu ke ketika.

4. Larangan mengambil laba pribadi (”No Personal Gain”)

Para anggota Direksi dilarang merogoh keuntungan eksklusif berdasarkan aktivitas perseroan selain honor , tunjangan dan kompensasi berbasis saham yang diterimanya menjadi anggota Direksi menurut keputusan RUPS.

5. Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib dilakukan secara bersiklus, yaitu sekurang- kurangnya sekali sebulan, tergantung berdasarkan sifat spesifik perseroan. Direksi wajib menetapkan tata tertib Rapat Direksi serta mencantunkannya dengan kentara pada selebaran Rapat Direksi dimana rapikan tertib tersebut ditetapkan. Risalah Rapat Direksi wajib dibuat buat setiap Rapat Direksi. Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang tidak sama (dissenting comments) menggunakan apa yg diputuskan pada Rapat Direksi (jika ada). Setiap anggota Direksi berhak mendapat salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau nir hadir pada Rapat Direksi tadi.

Dalam jangka ketika 14 (empat belas) hari terhitung sejak lepas pengiriman risalah rapat tadi, setiap anggota Direksi yg hadir serta atau diwakili dalam Rapat Direksi yg bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya serta atau ususl perbaikkannya, bila ada, atas apa yg tercantum pada Risalah Rapat Direksi pada pimpinan Rapat Direksi tersebut. Apabila keberatan serta atau usaha perbaikan atas risalah kedap nir diterima pada jangka ketika tadi, maka bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikkan terhadap Risalah Rapat Direksi yg bersangkutan. Risalah asli menurut setiap Rapat Direksi wajib dijilid pada formasi tahunan dan disimpan oleh Perseroan dan wajib tersedia jika diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

6. Pengawasan Internal

Direksi wajib tetapkan suatu sistem supervisi internal yg efektif buat mengamankan investasi serta asset Perseroan. Direksi jua wajib membuat suatu sistem pengendalian warta internal, dengan tujuan:

a. Mengamankan liputan Perseroan yg krusial, dan

b. Supaya informasi Perseroan dapat dengan cepat disampaikan pada Sekretaris Perusahaan, apabila ada.

Pengawasan internal merupakan suatu proses yang bertujuan buat mencapai kepastian berkenaan menggunakan:

a. Kebenaran informasi keuangan

b. Efektifitas serta efisiensi proses pengelolaan Perseroan; dan

c. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yg terkait.

7. Peran Direksi dalam Akuntansi

Direksi harus memberitahukan Komite Audit bila Direksi memerlukan pendapat kedua (second opinion) mengenai perkara akuntansi yang penting.

8. Penyelenggaraan daftar-daftar sang Direksi

Direksi harus menyelenggarkan dan menyimpan Daftar Pemengang Saham dan Daftar Khusus sinkron ketentuan perundang- undangan yg berlaku. Daftar Khusus wajib disediakan di kantor Perseroan. Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan berhak membaca daftar tadi. Daftar tersebut masing- masing harus dijilid. Semua pencatatan pada Daftar harus ditandatangani sinkron Anggaran Dasar.

Sistem Audit

1. Eksternal Auditor

Eksternal Auditor wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris dari usul Komite Audit melalui Dewan Komisaris harus membicarakan pada RUPS alasan pencalonan tersebut serta besarnya honor serta tunjangan yg diusulkan buat Eksternal Auditor tersebut. Eksternal uditor tadi wajib bebas dari impak Dewan Komisaris, Direksi serta pihak yang berkepentingan di perseroan (stakeholders).

Perseroan harus menyediakan bagi Eksternal Auditor seluruh catatan akuntansi serta data penunjang yg diperlukan sehingga memungkinkan Eksternal Auditor menaruh pendapatnya mengenai kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan baku akuntansi keuangan Indonesia. Para Eksternal Auditor harus memberitahu Perseroan melalui Komite Audit mengenai peristiwa pada Perseroan yang nir sinkron menggunakan peraturan perundang- undangan yg berlaku, (jika terdapat).

2. Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membangun Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bisa meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yg diharapkan buat duduk sebagai anggota Komite Audit guna mencapai guna mencapai tujuan Komite Audit. Komite Audit harus bebas dari efek Direksi, Eksternal Auditor serta menggunakan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Penggantian anggota Komite Audit wajib menerima persetujuan lebih menurut 50% (lima puluh perseratus) jumlah anggota Dewan Komisaris. Tugas serta tanggung jawab Komite Audit harus dirinci pada peraturan tersendiri. Tugas serta tanggung jawab Komite Audit, diantaranya mencakup:

a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yg memadai.

b. Menaikkan kualitas keterbukaan serta pelaopran keuangan.

c. Mempelajari ruang lingkup dan ketepatan Eksternal audit, kewajaran porto eksternal audit dan kemandirian serta obyektivitas Eksternal auditor.

d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani sang kepala Komite Audit) yg menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yg sedang diperiksa sang eksternal auditor, surat tadi wajib disertakan pada laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham Komite Audit harus mempunyai fasilitas dan wewenang yang cukup buat bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.

3. Informasi

Dewan Komisaris serta Direksi harus memastikan bahwa eksternal auditor, maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses fakta mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugas audit mereka.

4. Kerahasian

Kecuali diisyaratkan sang peraturan perundang-undangan yg berlaku, baik eksternal auditor dan internal auditor juga Komite Audit harus merahasiakan kabar yg diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

5. Peraturan Audit

RUPS harus tetapkan peraturan internal yg bersifat mengikat dan mengatur aneka macam aspek audit termasuk kualifikasi, hak serta kewajiban, tanggung jawab dan kegiatan Ekternal auditor serta Internal auditor.

Sekretaris Perusahaan

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Dengan memperhatikan sifat spesifik masing-masing perusahaan, pada dasarnya Direksi dianjurkan supaya mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan yg bertindak sebagai pejabat penghubung serta dapat ditugaskan oleh Direksi buat menatausahakan dan menyimpan dokumen perseroan tetapi nir terbatas, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan serta risalah rapat Direksi Maupun RUPS.

2. Kualifikasi

Sekretaris Perusahaan harus mempunyai kualifikasi akademis yg memadai agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab menggunakan baik. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dijalankan oleh seorang anggota Direksi Perusahaan.

3. Akuntabilitas

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab pada Direksi perseroan.

4. Peran Sekretaris Perusahaan dalam Pengungkapan hal-hal tertentu

Sekretaris Perusahaan wajib memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan mengenai persyaratan keterbukaan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan wajib memberikan berita yg berkaitan menggunakan tugasnya pada Direksi secara terjadwal kepada Dewan Komisaris apabila diminta Dewan Komisaris

Pihak-pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder)

1. Hak Pihak Yang Berkepentingan

Hak Pihak yg berkepentingan dari peraturan perundang-undangan yg berlaku dan atau kontrak yang dibentuk sang perseroan menggunakan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur juga masyarakat lebih kurang loka uasaha Perseroan, dan pihak yg berkepentingan lainnya, harus dihormati perseroan. Selanjutnya pada Pihak Yang Berkepentingan diupayakan suatu cara yang memadai buat memulihkan hak mereka bila terbukti terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

2. Keiikutsertaan pihak yang berkepentingan pada pemantauan atau pemenuhan peraturan perundang-undangan sang Direksi.

Pihak yang berkepentingan diberi kesempatan buat mematuhi pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sang Direksi serta membicarakan masukan mengenai hal tersebut kepada Direksi. Sedangkan Perseroan wajib memberikan kepada pihak yg berkepentingan liputan terkait yg diharapkan untuk melindungi hak mereka. Perseroan akan berhubungan dengan pihak yang berkepentingan demi kepentingan beserta.

Keterbukaan

1. Keterbukaan yang tepat waktu serta akurat

Perseroan wajib mengungkapkan liputan krusial pada Laporan Tahunan serta Laporan Perseroan kepada pemegang saham, serta instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan yg berlaku secara sempurna waktu, akurat, kentara serta secara obyektif.

2. Hal-hal krusial pada pengambilan keputusan

Selain berdasarkan yang tercantum pada Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan sebagaimana diisyaratkan sang peraturan perundang- undangan yang berlaku, perseroan harus merogoh inisiatif buat mengungkapkan nir hanya masalah yang diisyarkatkan oleh peraturan perundang-undangan namun pula hal yang krusial untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

3. Pengungkapan atas kepatuhan terhadap pedoman

Perseroan wajib secara aktif mengungkapkan bagaimana persroan sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang dimuat pada Pedoman ini dan adanya penyimpangan berdasarkan dan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut, termasuk sebab. Hal ini harus meliputi pernyataan mengenai corporate governance yg khususnya dihadapi oleh perseroan sehingga pemodal dapat tahu bagaimana suatu perseroan tertentu menghadapi perkara tadi.

4. Pengungkapan liputan yg bisa mensugesti harga

Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat menghipnotis harga saham perseroan dan atau suatu produk perseroan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tadi dilakukan pada rakyat. Namun, bila kerahasiaan tidak bisa dipertahankan sampai transaksi atau hal yang bersangkutan terjadi, suatu pengumuman peringatan mungkin diperlukan buat mencegah terciptanya keterangan yg menyesatkan, menggunakan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerahasiaan

Anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang mempunyai saham dalam perseroan dan setiap ”orang dalam” (sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yg berlaku), dihentikan menyalahgunakan liputan krusial yang berkaitan menggunakan Perseroan. Informasi sehubungan menggunakan planning pengambilaalihan, penggabungan bisnis serta pembelian pulang saham pada umumnya dianggap sebagai ”fakta orang pada”. Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta para eksekutif perseroan yang bersangkutan dalam pelaksanaan rencana tadi, wajib memberlakukan semua pemegang saham secara adil.

Baca Juga

• Pengertian Good Corporate Governance
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli Terbaru
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Oecd
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli
• Pengertian Good Corporate Governance Wikipedia
• Pengertian Good Corporate Governance Dalam Pemerintahan
• Pengertian Good Corporate Governance Pada Bank
• Pengertian Good Corporate Governance Dan Contohnya
• Pengertian Good Corporate Governance Pdf
• Pengertian Good Corporate Governance Menurut Knkg

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BATASBATAS STRATEGI PEMBANGUNAN KEBIJAKAN DAN PEMBAHARUAN ADMINISTRASI

Administrasi Pembangunan (Batas-Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan Dan Pembaharuan Administrasi)

Di tengah-tengah semakin berat serta kompleks tantangan bangsa Indonesia menghadapi era global saat ini, mengedepankan pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang inovatif serta produktif dalam forum pemerintah baik pusat dan daerah adalah langkah serta perilaku yang sempurna serta patut menerima dukungan dari seluruh komponen warga . Dengan kata lain “Reformasi Administrasi” pada Indonesia wajib sesegera mungkin sebagai pilihan para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun wilayah guna mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, sehat, serta berwibawa.

Pemerintahan Daerah Provinsi, dalam hal ini gubernur menjadi kepala pemerintah daerah sangatlah dekat menggunakan politik serta administrasi publik. Terlebih lagi pada sistem pemilihan ketua wilayah secara pribadi seperti kini , kedekatan ketua daerah dalam aspek politik semakin kuat, selain posisinya sebagai penanggung jawab administrasi serta manajemen pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemikiran teoretis dan mudah menjadi gubernur pada menerapkan pendekatan-pendekatan baru pada administrasi publik.

Gubernur dituntut dapat memadukan secara harmonis demokrasi administrasi publik. Hal ini merupakan tantangan yg akbar, lantaran misalnya yang dikatakan sang Kenneth J. Meier dan Laurence O’Toole Jr (2006), bahwa one of the most important and persisting challenges of modern government is how to reconcile the demans of democracy with the imperatives of bureaucracy.

Pada tahun 1980-an berbagai pemikiran ada buat memperbarui birokrasi dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi –khususnya teknologi berita- dan ekonomi –khususnya globalisasi- yg sangat mengurangi peran negara serta makin menonjolkan kiprah global bisnis, dan menempatkan persaingan sebagai credo yang primer. Lahirlah istilah-kata “hollowing out of the state” serta sebagainya. Maka berkembanglah pemikiran-pemikiran yang berpengaruh dalam perkembangan konsep administrasi public selanjutnya, yaitu Reinventing Government (Osborn dan Gaebler 1992) serta New Public Management (Hood 1989).

Gagasan NPM pada dasarnya ingin “membebaskan” para manajer publik dari kekangan aturan-aturan birokratik dan kontrol administrasi sehingga bisa menjalankan tugas dengan leluasa. Seperti halnya manajer pada sektor swasta para manajer publik mendapat imbalan apabila sukses dan hukuman bila gagal. Dengan cara demikian maka manajer publik dapat memanfaatkan seluruh potensi serta kompetensi yg dimiliki guna menghasilkan secara aporisma produk, baik barang maupun jasa buat layanan publik. Perspektif utama berdasarkan pandangan NPM ini merupakan rakyat negara atau rakyat dilihat atau diperlakukan menjadi konsumen yg mempunyai akal, pikiran, kehendak, serta pilihan atau rational-choice, tidak tidak selaras menggunakan pendekatan public-choice dalam disiplin ilmu ekonomi. Dan tidak lagi sebagai entitas yang pasif (tulus saja) Maka dalam sistem ini terkandung juga nilai demokrasi pada administrasi publik.

Di pada doktrin NPM, pemerintah dianjurkan buat meninggalkan kerangka berpikir administrasi tradisional yg cenderung mengutamakan mekanisme, serta menggantikannya menggunakan orientasi dalam kinerja atau output kerja. Pemerintah jua dianjurkan buat melepaskan diri dari birokrasi klasik menggunakan mendorong organisasi serta pegawai supaya lebih fleksibel, dan tetapkan tujuan serta sasaran organisasi secara lebih jelas sebagai akibatnya memungkinkan pengukuran output. Di samping itu, pemerintah juga diperlukan menerapkan sistem desentralisasi, memberi perhatian pada pasar, melibatkan sektor partikelir serta melakukan privatisasi (Hood, 1995).

Dalam perkembangannya, NPM dipercaya sebagai liberation –yaitu upaya pembebasan manajemen publik berdasarkan kungkungan konservativisme administrasi klasik menggunakan memasukkan prinsip-prinsip sektor privat ke pada sektor publik (Golembiewski, 2003). Lebih menarik lagi, bahwa NPM dicermati sebagai perpaduan ide-ilham serta praktik yang berupaya memakai pendekatan sektor swasta dan usaha ke dalam sektor publik (Denhardt & Denhardt, 2003).

David Osborn dan Ted Gaebler (1993) menekankan harus ada upaya untuk mentransformasikan entrepreuneurial spirit, lantaran waktu asal daya semakin langka, pemerintah wajib berubah berdasarkan bureaucratic contoh ke entrepreuneurial model. Oleh karenanya, pemerintahan yg mengimplementasikan pemikiran NPM ini sangat berorientasi dalam jiwa dan semangat kewirausahaan, maka manajemen publik baru pada tubuh pemerintah dapat diklaim menjadi manajemen kewirausahaan.

Dampak menurut pelaksanaan contoh NPM ini mulai terasa tidak saja di negara maju, tetapi juga pada negara-negara sedang berkembang misalnya penerapan 5 (lima) prinsip inti, yaitu: (1) sistem desentralisasi, (dua) privatisasi, (tiga) downsizing, (4) debirokratisasi, serta (5) manajerialisme (Vigoda, 2003).

A. Reformasi Administrasi Publik dan Perkembangannya

Sejak dua dekade terakhir, pelaksanaan reformasi administrasi publik makin konkret pada banyak sekali negara termasuk Indonesia. Reformasi administrasi publik sangat diperlukan lantaran tantangan terhadap prinsip-prinsip administrasi klasik semakin berat (Caiden, 1991; Lenvine, Peters & Thompson, 1990). Doktrin Administrasi Publik Klasik (the Old Public Administration-OPA) yang semenjak awal dimotori sang Wilson pada tahun 1987 terus dikritik sang para ahli, dan mulai ditinggalakan (Cooper, 1998; Hughes, 1994) karena tidak bisa mengakomodasi perubahan situasi dan syarat masyarakat.

Keberhasilan NPM pada negara-negara maju, mengakibatkan terjadinya kenaikan pangkat secara monoton doktrin-doktrin NPM pada negara-negara berkembang. Doktrin privatisasi, mengalihkan bentuk pelayanan yg selama ini ditangani oleh pemerintah dipindahkan ke tangan agen-agen swasta. Alasannya, lebih berorientasi pada kepentingan pelanggan, lebih merangsang perekonomian, dan pertumbuhan kesempatan kerja, menaikkan efisiensi pelayanan lantaran lebih fleksibel beradaptasi menggunakan pasar, menaikkan efisiensi pada departemen-departemen, mengurangi beban administrasi, serta pembiayaan terhadap pemerintah. Doktrin debirokratisasi, diyakini mempunyai keunggulan lantaran lebih menjanjikan peningkatan kinerja dibandingkan dengan doktrin administrasi publik klasik. Menurut Jennings dan Haist (2002), yang ditekankan pada NPM adalah pengukuran terhadap hasil bukan proses, serta perilaku sehingga seringkali diklaim menjadi results-oriented government. 

Promosi doktrin NPM di Indonesia dapat diamati berdasarkan kehadiran mengenai NPM, contohnya karya-karya mengenai administrasi pembangunan, reformasi administrasi atau birokrasi, serta good governance yang ditulis antara lain oleh Kartasasmita (1997), Tjokroamidjojo (1994), Thoha (1999), Mardiasmo (2002), Dwiyanto (2003), dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia mulai mengenal Reinventing Government sejak akhir tahun 1990-an. Implementasi yg paling nyata adalah pemberlakuan sistem pemerintahan yg desentralistis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lalu diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Otoritas terhadap banyak sekali urusan pemerintahan yg didesentralisasikan pada pemerintah wilayah lebih poly jumlahnya daripada yg diatur sang pemerintah pusat. Alasan utama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah buat menjalankan prinsip demokrasi, meningkatkan peran dan rakyat, pemerataan serta keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah melalui pemberian wewenang yang luas, konkret, serta bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih menekankan anugerah kewenangan seluas-luasnya agar wilayah memiliki wewenang menciptakan kebijakan buat pelayanan, peningkatan kiprah serta, prakarsa serta pemberdayaan, menggunakan mengutamakan kesejahteraan warga di wilayah. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yg desentralistis ini pemerintah wilayah diserahi otoritas untuk menjalankan aneka macam urusan. Pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan serta pengendalian pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan rapikan ruang, penyelenggaraan ketertiban umum. Pemerintah wilayah juga menangani bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan kasus sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan ketenagakerjaan, pengembangan koperasi, usaha mini serta menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanian kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, pelayanan-pelayanan dasar lainnya, serta urusan harus lainnya yg diamanatkan oleh peraturan perundangan. Smentara pemerintah sentra hanya menangani bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta fiskal nasional, dan agama.

Implementasi NPM bisa dipandang juga berdasarkan kewajiban melakukan penilaian kinerja pemerintah wilayah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP Nomor 105 Tahun 2000 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta lalu dilanjutkan dengan PP Nomor 56 Tahun 2002 tentang Laporan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Selain itu, implementasi NPM dapat dicermati menggunakan diberlakukannya peraturan perundangan mengenai privatisasi seperti Kepres Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya buat meningkatkan kinerja BUMN yang meliputi pemugaran struktur permodalan, menaikkan profesionalisme serta efisiensi usaha, perubahan budaya perusahaan, memperluas partisipasi warga dalam kepemilikan saham BUMN dan penciptaan nilai tambah perusahaan melalui penerapan prinsip good corporate governance yang didasarkan pada transparansi , akuntabilitas, dan kemandirian.

B. Pendekatan Demokratisasi serta Desentralisasi (Otonomi Daerah) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

1. Pendekatan Demokratisasi

Demokratisasi pada penyelenggaraan pemerintahan akan terlaksana jika dalam pemerintahan telah terjadi kerangka berpikir ke arah high trust society (Fukuyama, 1995). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara yg sudah meningkat tinggi akan membuat terjadinya proses demokratis, sehingga memungkinkan terjadinya good governance. 

Bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis itu digambarkan menjadi bentuk yg terdiri atas posisi jabatan yg akan ditempati oleh gerombolan jabatan yg bersifat politis yg asal menurut kekuatan partai politik, dan jabatan yang dari berdasarkan pegawai karier pemerintah. Apabila hal ini terjadi maka tidak akan terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang begitu cepat, walaupun pejabat dalam organisasi tadi berubah. Walaupun para pejabat yg menduduki jabatan tertentu telah berakhir masa jabatannya, maka penyelenggaraan pemerintahan akan permanen stabil, berjalan, serta profesional.

Dalam demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan diperlukan akan terjadi proses di mana pejabat yang bersifat politis yg sekaligus menjadi wakil masyarakat akan ikut memilih kebijakan departemen pemerintah yg akan berlangsung selama lima tahun ke depan. Jabatan ini akan ikut menentukan proses pembuatan kebijakan departemen sekaligus jua ikut mengontrol seberapa jauh kebijakan yg dibuat itu dilaksakan sang penyelenggara pemerintahan. Sebaliknya, setiap pejabat politik itu sanggup eksklusif dikontrol sang rakyat pemilihnya. Jabatan politis ini jua ikut bertanggung jawab terhadap rakyat atas keberhasilan kebijakan yg dibuatnya.

Proses pertanggungjawaban itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan kebijakan politik dan melayani masyarakat, akan tetapi pejabat politik wajib pula bertanggung jawab kepada rakyat yg mempercayainya di departemen. Rakyat harus memiliki akses aktif terhadap kontrol, baik kepada jabatan politik yg mewakilinya juga pada jabatan sebagai pelayanan warga .

Kontrol pada penyelenggara pemerintahan dilakukan berdasarkan pelbagai jurusan tidak hanya membatasi dari jalur birokrasi sendiri, akan tetapi bisa melalui jalur politik. Akses warga pada kontrol penyelenggara pemerintahan ini dibuka dengan seluas-luasnya. Dengan adanya kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan oleh rakyat, itu akan menuntut para penyelenggara pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ideal pada pelaksanaannya. Hal tersebut akan diperlihatkan menggunakan tergambarnya struktur organisasi serta pembagian kerja/tugas yg sinkron dengan tugasnya masing-masing.

2. Pendekatan Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Seringkali perkara pendekatan penyelenggaraan pemerintahan menurut prinsip-prinsip sentralisasi dan desentralisasi herbi taraf perkembangan bangsa dan negara-negara baru merdeka. Pada permulaan kemerdekaan, pembinaan bangsa pada arti membina kesatuan bangsa berdasarkan afinitas-afinitas kedaerahan, kesukuan, penggolongan politik serta lain-lain, terasa lebih krusial, sebagai akibatnya tercermin pada kebijaksanaan serta rapikan cara penyelenggaraan pemerintahan yg sentralistis. Dalam tingkat lebih lanjut dimana perkembangan training bangsa sudah lebih matang, maka keperluan ekspansi aktivitas pembangunan tak jarang menumbuhkan kebutuhan akan desentralisasi.

Konsep desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan terasa semakin sangat dipentingkan pada tengah-tengah pembangunan bangsa pada negara-negara berkembang. Hal ini bersamaan dengan terlihatnya aneka macam kelemahan yang tampak dengan kentara dalam kontrol sentral. Tetapi demikian pada umumnya bentuk desentralisasi yg diinginkan permanen hendaknya dijaga dalam rangka kesatuan politik, kulturil, ekonomi, serta bahkan administratif suatu negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Maryanov (pada LP3ES, 1994: 81-82), bahwa desentralisasi bertujuan antara lain: (1) mengurangi beban pemerintah pusat, serta campur tangan tentang masalah-masalah kecil dalam tingkat lokal. Demikian juga memberi peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada taraf lokal, (2) meningkatkan pengertian warga serta dukungan mereka dalam aktivitas usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian juga dalam tingkat lokal, bisa merasakan laba dari kontribusi aktivitas yg mereka lakukan, (tiga) penyusunan program-acara buat perbaikan sosial ekonomi pada taraf lokal sebagai akibatnya bisa lebih realistis, (4) melatih warga buat mampu mengatur urusannya sendiri (self government), dan (lima) pembinaan kesatuan nasional.

Ada dua bentuk desentralisasi (Coralie Bryant, 1979: 213-214), yaitu desentralisasi yang bersifat administratif dan desentralisasi yg bersifat politik. Desentralisasi administratif umumnya disebut dekonsentrasi serta berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada taraf-tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal bekerja dalam batas planning serta asal-asal aturan, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan (diskresi) serta tanggung jawab tertentu dalam hal sifat-hakikat jasa dan pelayanan pada tingkat lokal. Diskresi mereka dapat bervariasi mulai menurut peraturan-peraturan proforma hingga keputusan-keputusan yang lebih substansial. Desentralisasi politik atau devolusi berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap asal-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional serta lokal.

Dewasa ini perkara desentralisasi dihubungkan menggunakan bisnis perencanaan pembangunan daerah. Dengan ini diusahakan supaya perencanaan nasional memberi perhatian dalam pertimbangan regional. Dan penyelenggaraan suatu kegiatan usaha disesuaikan dengan lokasinya yang paling baik. Dengan demikian diusahakan agar potensi-potensi regional bisa dimanfaatkan, sebagai akibatnya perkembangan antar wilayah berjalan lebih wajar. Kegiatan-kegiatan usaha yang lebih menyangkut kepentingan masyarakat wilayah bisa seluruhnya atau hingga tingkat eksklusif, ditentukan serta diselenggarakan sang pemerintah wilayah sendiri. Namun hal ini dalam rangka suatu perencanaan pembangunan wilayah perlu diusahakan secara konsisten serta komplementer dengan usaha-usaha nasional di wilayah tersebut.

C. Membangun Birokrasi Pemerintah Menuju Good Governance

Saat ini, good governance adalah berita yg mengemuka pada pengelolaan administrasi publik. Good Governance merupakan koordinasi bahkan sinergi kepengelolaan yang baik antara governance di sektor publik (pemerintahan) dengan governance di sektor masyarakat, terutama partikelir, sebagai akibatnya bisa didapatkan transaksional output melalui mekanisme pasar yang paling hemat berdasarkan kegiatan warga . Oleh karenanya, pada good governance nir saja dituntut suatu birokrasi publik yg efisien serta efektif, melainkan pula private sector governance yang efisien dan kompetitif.

Carl J. Bellone (1980: 285) menyebutkan bahwa birokrasi merupakan: an organizational structure characterized by hierarchical arrangement of office, merit-based selection, impartial application of written rules and regulations, and some centralization of authority. Birokrasi adalah karakteristik struktur organisasi (pemerintahan) yg memiliki urutan hierarki. Berdasarkan hierarki tadi di dalamnya terdapat posisi-posisi atau jabatan yg mempunyai kewajiban serta tugas pekerjaannya masing-masing dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugas pekerjaannya selalu berpatokan dalam nilai-nilai aturan dan peraturan yg berlaku. Dalam birokrasi jua mengatur mengenai pembagian kekuasaan (otoritas) dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Pada sisi lain, birokrasi pemerintah seringkali diartikan menjadi “officialdom” atau kerajaan pejabat (Thoha, 2003: 68); sebuah kerajaan (raja) pada dalamnya memiliki yuridiksi yg kentara serta pasti. Dalam yuridiksi tadi, seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties) yg memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja pada tatanan pola hierarki menjadi perwujudan menurut tingkatan otoritas serta kekuasaannya. 

Dalam aplikasinya penerapan birokrasi nir berjalan mulus sebagaimana teorinya. Di dalamnya masih ada banyak rintangan-rintangan, sebagai akibatnya birokrasi hanya menjadi kedok buat menutupi kepentingan-kepentingan aparatur yang berperilaku menyimpang. Indonesia contohnya, semakin sulit buat mewujudkan good governance, yg terjadi selama ini governance sektor publik yg intervensinya justru mengeroposkan governance di sektor swasta. Sejak pertengahan tahun 80-an, menggunakan apa yg disebut “crony capitalism” (Miftah Thoha, 1999: 67) atau transaksi ekonomi KKKN (Kolusi, Korupsi, Kronisme, dan Nepotisme). 

Administrasi negara di Indonesia pada saat ini lebih sempurna dikatakan menjadi indera buat menegakkan kekuasaan negara bukan kekuasaan warga . Itulah sebabnya empiris administrasi negara ketika ini lebih poly sebagai citra atau lukisan menurut pada realitanya. Sehingga diharapkan pemikiran-pemikiran baru yg bisa meluruskan pulang ke arah pelaksanaan administrasi negara yang ideal menuju good governance. 

Birokrasi pemerintah yg ditinjau perlu buat dibangun kembali guna menuju pemerintahan yang adil, higienis, berwibawa, serta demokratis (good governance). Sehingga permasalahan-permasalahan yg perlu dikaji balik menjadi jalan pemecahannya antara lain:

1. Evaluasi diri terhadap kondisi birokrasi pemerintah Indonesia ketika ini.

2. Adanya perubahan kerangka berpikir birokrasi pemerintah ke arah yg lebih ideal.

3. Repositioning birokrasi pemerintah.

4. Memiliki aparatur pemerintah yg mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai, sebagai akibatnya terjadinya demokratisasi birokrasi.

5. Peranan pemerintah serta masyarakat pada menciptakan birokrasi.

Diharapkan menggunakan adanya perubahan kerangka berpikir pemerintah ke arah birokrasi yg ideal, didukung aparatur pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan berperilaku positif, adanya komunikasi yang baik antara pemerintah menggunakan masyarakat, serta ikut berperan pada dalamnya, maka good governance dapat diwujudkan.

1. Kondisi Birokrasi Pemerintah Saat Ini

Kehidupan dan tumbuh kembangnya birokrasi pemerintah pada Indonesia sangat dipengaruhi oleh percaturan politik terlebih lagi ketika setelah dilaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu birokrasi pemerintah sangat dipengaruhi sang kehidupan politik dan pemilunya. Sejalan dengan pendapat Carl J. Bellone (1946: 34-35) bahwa ilmu pengetahuan politis adalah induk berdasarkan administrasi pemerintahan. Bahkan pada kalangan akademisi beranggapan bahwa administrasi pemerintahan lebih berdasarkan sekedar ilmu pengetahuan politis. Kehidupan modern telah mendorong birokrasi menjadi indera yg unggul dalam mengatur proses pemerintahan. Kekuasaan birokratis sudah membuahkan lembaga pemerintahan mempunyai kapasitas yang luar biasa serta menjadi sentral buat mengarahkan tenaga politis. Sebagai akibatnya, pemerintahan birokratis lebih dari partai politik.

Partai politik didirikan nir memiliki hasrat lain, kecuali buat sanggup memerintah negara. Upaya buat memerintah itu dari paham demokrasi dibatasi oleh ketika eksklusif serta wajib dilakukan melalui cara pemilihan umum yg dijalankan secara demokratis, jujur, adil, bebas, misteri, dan konstitusional. Pemerintah partai politik ini akan membawahi serta memerintah birokrasi pemerintah yg eksistensinya nir memalui pemilihan generik, melainkan melalui jalur karier yg dibinanya dengan cara-cara merit. Agar agar profesionalisme birokrasi nir terganggu dengan silih bergantinya partai politik, para birokratnya tidak dibenarkan buat memihak.

Selain itu administrasi negara digambarkan juga sebagai upaya yang lebih concern terhadap “pelaksanaan suatu konstitusi ketimbang membuatnya” (Miftah Thoha, 1999: 46). Ungkapan ini menjelaskan bahwa administrasi negara lebih populer diklaim mengutamakan melaksanakan kebijakan ketimbang membuatnya. Proses pembuatan kebijakan publik domain menurut wilayah politik. Di wilayah ini partai politik berkecimpung memilih visi politik ke arah mana pemerintahan negara ini dikendalikan. Sedangkan visi politik itu bagaimana mewujudkan diserahkan kepada ahlinya yakni kepada birokrasi pemerintah. Upaya birokrasi melaksanakan kebijakan publik tersebut merupakan wilayah dan domain administrasi negara.

Birokrasi pemerintah ketika ini mencerminkan birokrasi akbar yg menekankan dalam kewenangan yang nir didukung dengan aparatur yang profesional menggunakan kompetensi yang sinkron dengan bidang fungsi yg dilaksanakan. Disamping itu Asep Kartiwa (2004: 7) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan kita belum didukung dengan sistem kepegawaian yg didasarkan dalam sistem merit, dalam kondisi swasta belum bisa membentuk lapangan kerja. Pada masa krisis ini birokrasi pemerintah menanggung beban yang relatif banyak. Sehingga aparatur yg profesional dan tahu paradigma sesuai dengan konsep birokrasi ideal menjadi kebutuhan yg mendesak. 

2. Perubahan Paradigma Birokrasi Pemerintah

Pembaharuan serta penyempurnaan birokrasi sudah menjadi perhatian serius pada negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, masih merasakan kekurangpuasan kiprah birokrasi pemerintah, sebagai akibatnya terus berupaya buat mencari identitas baru bagi birokrasinya. 

Para pakar administrasi selalu mengamati adanya alur pikir baru yg ditunjang dengan seperangkat teori yg melahirkan kerangka berpikir baru pada global ilmu administrasi negara. Paradigma baru yang memandang birokrasi menjadi organisasi pemerintahan tidak lagi semata-mata hanya melakukan tugas-tugas pemerintahan akan barang-barang publik (public goods), tetapi juga melakukan dorongan serta motivator bagi tumbuh kembangnya kiprah serta masyarakat.

Pertumbuhan ciri birokrasi tradisional ke arah birokrasi terbaru menjadi suatu kenyataan yg bersifat implikatif. Seiring menggunakan aneka macam kemajuan dan munculnya kebutuhan aparatur birokrasi yg profesional, menyebabkan kebutuhan akan pelayanan juga semakin kompleks, dan menuntut kualitas pelayanan yang semakin baik. Birokrasi yang berada pada tengah-tengah warga tadi nir dapat tinggal diam, namun wajib lebih sanggup menaruh banyak sekali pelayanan sesuai menggunakan kebutuhan warga .

Carl J. Bellone (1980: 35) mengungkapkan bahwa sejak Thomas Kuhn menerbitkan Struktur Ilmiah, sarjana-sarjana ilmu sosial berkecimpung cepat buat menemukan paradigma baru dalam bidang administrasi pemerintahan terbaru. Ada 5 model teori administrasi pemerintahan yang diambil buat menuju perubahan yang lebih baik berdasarkan pengalaman realitas, yaitu: 1) Model birokratis klasik, yang memiliki 2 komponen basis dasar. Yang pertama merupakan struktur atau perancangan suatu organisasi, serta yg ke 2 adalah pembagian tugas dan pekerjaan yang dibuat secara organisatoris; 2) Model neo-birokratis, adalah suatu produk dari era prilaku. Nilai-nilai buat dicapai umumnya serupa menggunakan contoh birokratis klasik, karena itu pada model neo-birokratis adanya “tujuan”. Model birokratis ini menekankan struktur, kendali, dan prinsip-prinsip administrasi. Unit analisis dalam biasanya grup kerja, agen, departemen, atau holistik pemerintah. Nilai-nilai buat dicapai adalah efektivitas, efisiensi, atau ekonomi. Dalam contoh neo-birokratis, keputusan merupakan unit analisa yang generik, serta proses pengambilan keputusan sebagai fokusnya; 3) Model kelembagaan, dalam contoh kelembagaan ini lebih ditekankan pada bagaimana cara mendisain efisien, efektif, atau organisasi produktif. Dalam model birokrasi kelembagaan tidak hanya mengutamakan rasionalitas, tetapi juga menggantungkan pada nilai-nilai. Keputusan yang diambil birokrasi merupakan tawaran serta kompromi grup yang berminat serta menggerakkan pemerintahan secara berangsur-angsur ke arah sasaran output. Model ini benar-benar-sungguh menjalankan pemerintahan secara demokratis; 4) Model Hubungan antar manusia, model ini merupakan reaksi terhadap model birokratis klasik serta neo-birokratis. Penekanannya pada kendali, struktur, efisiensi, ekonomi, rasionalitas, dan konvoi interaksi antar manusia. Dalam konvoi hubungan antar insan mencerminkan nilai-nilai yang mendasarinya. Nilai-nilai ini mencakup pekerja serta keikutsertaan klien pada pengambilan keputusan yg dapat mengurangi perbedaan status dan kompetisi interaksi antar eksklusif, dan menekankan dalam proses keterbukaan, kejujuran, perwujudan diri, serta kepuasan warga , dan lima) Model administrasi pemerintahan baru, dalam model ini birokrat harus mulai bersikap bahwa nilai-nilai yang tidak sinkron perlu mendominasi. Dengan perbedaan tadi akan membantu perkembangan organisasi demokratis didesentralisasi yg mendistribusikan jabatan dalam pemerintahan yg sinkron. Sasaran output menurut administrasi pemerintahan baru adalah buat mengorganisasi, menguraikan, atau menciptakan organisasi mata-mata yang berfungsi memberi penilaian.

Pendapat di atas sejalan menggunakan pendapat Weber sebagai tokoh yang memperkenalkan birokrasi. Weber memandang birokrasi rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia terbaru, yang baginya jauh lebih krusial menurut semua proses sosial. Diantara yg lain-lain, proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yg dikembangkan dalam prinsip memimpin organisasi sosial. Menurut Weber dalam (Miftah Thoha, 2002: 16-17) menyatakan birokrasi ideal yang rasional itu singkatnya dilakukan menggunakan cara-cara sebagai berikut: Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan namun dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual pada jabatannya buat keperluan serta kepentingan pribadinya termasuk keluarganya; Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki berdasarkan atas ke bawah serta kesamping. Konsekuensinya terdapat pejabat atasan serta bawahan serta ada juga yg menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yg lebih kecil; Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada hierarki itu secara khusus berbeda satu sama lainnya; Keempat, setiap pejabat memiliki kontrak jabatan yang wajib dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang sebagai kewenangan serta tanggung jawab yg harus dijalankan sesuai menggunakan kontrak; Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, yang idealnya dilakukan melalui ujian kompetitif; Keenam, setiap pejabat mempunyai honor termasuk hak buat menerima pensioun sinkron dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat mampu memutuskan buat keluar berdasarkan pekerjaannya serta jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu; Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karier yg jelas menggunakan promosi dari senioritas dan merit sesuao dengan pertimbangan yang objektif; Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya serta resources intansinya buat kepentingan langsung dan keluarganya; Kesembilan, setiap pejabat berada pada bawah pengendalian serta pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Sejalan dengan konsep birokrasi ideal pada atas, penyelenggaraan birokasi pemerintah Indonesia wajib terjadi perubahan paradigma menuju good governance, antara lain:

a. Perubahan paradigma menurut orientasi manajemen pemerintahan yg sarwa negara sebagai berorientasi ke pasar (market). Selama ini manajemen pemerintahan mengikuti paradigma yg lebih mengutamakan kepentingan negara. Semuanya bisa ditentukan oleh negara. Kepentingan negara sebagai pertimbangan pertama dan utama dalam mengatasi segala macam persoalan yang timbul. Orientasi manajemen pemerintahan diarahkan kepada pasar. Aspirasi rakyat sebagai lebih krusial artinya buat sebagai bahan pertimbangan pemerintah.

b. Perubahan kerangka berpikir dan orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian sebagai berorientasi kepada egalitarian serta demokrasi. Kecenderungan orientasi yang mementingkan aspirasi negara mampu melahirkan sistem yg bersifat otoritarian. Pendekatan kekuasaan yg terkonsentrasi dalam satu orang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Paradigma semacam ini telah banyak ditinggalkan serta diganti menggunakan kerangka berpikir yang mengutamakan peranan serta kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga sebagai pertimbangan pertama serta utama bila menginginkan tatanan pemerintahan yg demokratis.

c. Perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi wewenang. Selama ini kekuasaan pemerintahan lebih condong dilakukan secara sentral, misalnya yang diuraikan dimuka. Kegiatan mulai menurut perumusan kebijaksanaan dilakukan secara terpusat dan dilakukan oleh aparat pemerintah sentra.

d. Perubahan manajemen pemerintahan yang hanya menekankan dalam batas-batas serta anggaran yg berlaku untuk satu negara tertentu, mengalami perubahan ke arah boundaryless organization (Ashkenas et al, 1995). Seringkali dikemukakan bahwa sekarang ini adalah jamannya tata manajemen pemerintahan yg cenderung dipengaruhi oleh rapikan anggaran dunia. Keadaan seperti ini akan membawa dampak bahwa rapikan aturan yg hanya menekankan dalam aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global. 

e. Perubahan menurut paradigma berdasarkan tatanan administrasi negara yg berorientasi dalam paperwork menjadi tatanan administrasi negara yg paperless (Osborn, 1992). Tata birokrasi pemerintahan seperti ini membutuhkan kompetensi sumber daya aparatur yg tahu dan mengetrapkan information technology (Lucas, 1996). Kompetensi inilah yang seharusnya poly diwujudkan pada pendidikan serta pelatihan profesional bagi pegawai-pegawai pemerintah.

f. Perubahan kerangka berpikir dari a low trust society ke arah high trust society (Fukuyama, 1995). Di pada warga yang rendah taraf kepercayaannya nir bakal terjadi suasana demokrasi. Birokrasi pemerintah yang hidup pada rakyat misalnya ini, akan melahirkan cara-cara kerja yg tidak demokratis, membatasi ruang gerak, menjauhkan birokrasi dari interaksi menggunakan masyarakat, serta membelenggu organisasi dengan serangkaian anggaran-aturan birokrasi. Sebaliknya kerangka berpikir baru yang menekankan terhadap agama sebagai akibatnya melahirkan suatu warga yg tinggi tingkat kepercayaannya akan mampu menciptakan birokrasi lebih demokratis. Birokrasi misalnya ini akan membentuk suasana kerja yang lebih fleksibel dan berbasiskan pada orientasi kelompok kerja dengan lebih menaruh tanggung jawab yg akbar dalam tataran organisasi yang paling bawah. Birokrasi pemerintah misalnya ini akan memperlakukan para pegawainya menjadi orang dewasa yg bisa dianggap buat memberikan konstribusi pelayanan kepada masyarakat.