CARA FLEXI: Search results for Definisi Sistem Hukum Nasional Indonesia

PENGERTIAN SISTEM HUKUM NASIONAL MENURUT AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem adalah kesatuan yang terdiri menurut bagian-bagian yg satu dengan yg lain saling bergantung buat mencapai tujuan eksklusif. Ada jua yang menyampaikan bahwa sistem merupakan keseluruhan yg terdiri dari poly bagian atau komponen yang terjalin dalam interaksi antara komponen yg satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan aturan nasional adalah hukum atau peratuan perundang-undangan yang dibuat serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, aturan nasional Indonesia merupakan kesatuan hukum atau perundang-undangan yg dibangun buat mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Dikatakan demikian, karena pada dalam Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita aturan negara Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai spesial budaya bangsa Indonesia yg tumbuh serta berkembang pada kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh daerah Indonesia yang meliputi seluruh unsur aturan (seperti isi, struktur, budaya, wahana, peraturan perundang-undangan, dan seluruh sub unsurnya) yg antara satu menggunakan yg lain saling bergantung serta yg bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 (Mahfud, 2006:21).

Unsur-unsur sistem hukum

Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem aturan, poly orang mengacu dalam Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur yakni substance(materi/substansi), structure (struktur), serta culture (budaya). Tetapi, banyak jua yang lalu mengembangkannya ke dalam unsur-unsur yg lebih spesifik sehingga komponennya bukan hanya 3 tetapi lebih berdasarkan itu. GBHN-GBHN menjelang masa akhir Orde Baru pada politik pembangunan hukumnya misalnya menyebut empat unsur yakni isi, aparat, budaya, dan sarana-prasarana (Mahfud, 2006:22).

Sebagai pembanding, Sunaryati Hartono merinci unsur-unsur sistem aturan ke pada 12 unsur yaitu (1) filsafat (termasuk asas-asas aturan), (dua) substansi atau materi hukum, (3) keseluruhan lembaga-forum aturan, (4) proses serta prosedur hukum, (5) sumber daya insan (brainware), (6) sistem pendidikan aturan, (7) susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antarlembaga aturan, (8) alat-alat perkantoran lembaga-forum hukum (hardware), (9) perangkat lunak (software) misalnya petunjuk pelaksanaan yang sempurna, (10) keterangan hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen serta kitab atau website (melalui internet), (11) pencerahan hukum serta konduite warga (budaya hukum), serta (12) anggaran belanja negara yang disediakan bagi aplikasi tugas-tugas forum hukum serta penyelenggaraan pembangunan aturan yang profesional. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa kasus-perkara yang dipersoalkan pada sistem hukum mencakup lima hal, yaitu (1) elemen atau unsur-unsur sistem hukum, (2) bidang-bidang sistem hukum, (tiga) konsistensi sistem hukum, (4) pengertianpengertian dasar sistem hukum, serta (5) kelengkapan sistem hukum.

Peradilan Nasional

Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan serta intervensi kekuatan di luarnya adalah perkara yg sangat esensial dalam penegakan hukum. Di Indonesia, masalah ini telah menjadi diskusi resmi di kalangan pendiri Republik Indonesia di BPUPKI serta menjadi diskusi publik semenjak awal Orde Baru sampai sekarang (Mahfud, 2006:89).

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menegaskan keharusan kemerdekaan forum peradilan ini, tetapi Undang-Undang Dasar ini nir menegaskan prinsip kebebasan itu apakah ke dalam struktur ataukah cukup kegunaannya saja. Di banyak sekali negara yg penegakan hukumnya telah nisbi indah, secara struktural memang tidak terdapat keharusan adanya pemisahan tegas antara lembaga yudikatif serta eksekutif, karena yang primer adalah fungsinya. Tetapi, buat Indonesia ada pertimbangan tertentu yg mendorong adanya pemisahan struktural itu.

Salah satu hal yg perlu ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidaklah menganut paham Trias Politika sepenuhnya. Ini penting ditegaskan lantaran sering timbul pandangan bahwa negara demokrasi itu wajib menganut konsep Trias Politika seperti apa adanya. Namun, pelembagaan banyak sekali kekuasaan negara di Indonesia menerangkan menggunakan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika. Dikatakan sebagai dipengaruhi tetapi tidak menganut Trias Politika lantaran poros-poros kekuasaan di Indonesia bukan hanya tiga, melainkan semula terdapat 5 yang sejajar, yaitu legislatif (Presiden dan DPR), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung), auditif (BPK), serta konsultatif (DPA). Kemudian pada atas kelima poros itu ada MPR yg adalah lembaga suprematif. Selain itu, poros kekuasaan yang dipengaruhi UUD 1945 itu tidaklah diletakkan pada posisi yang terpisah secara mutlak melainkan dijalin sang satu interaksi kerjasama fungsional. Setelah amandemen atas UUD 1945, lembaga-forum negara permanen lebih menurut 3 tetapi tidak ada lagi yg lebih tinggi antara satu menggunakan yg lain.

1. Kekuasaan Kehakiman Era Orde Lama

Sejak kemerdekaan, pada waktu pembentukan Kabinet pertama (dua September 1945), di lingkungan eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistensinya berlanjut hingga kini .

Di dalam era Demokrasi Terpimpin yang pula disebut era Orde Lama ini, sistem politik yg dibangun Bung Karno merupakan sistem politik otoriter yang mengkonsentrasikan kekuasaan pada tangan presiden. Sistem politik yg semacam ini berimbas jua pada dilemahkannya forum peradilan dan dihilangkannya kebebasannya. UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 memuat ketentuan yg kentara-jelas menghilangkan kebebasan kekuasan peradilan.

Pada pasal 19 UU No. 19 tahun1964 dicantumkan ketentuan bahwa : “Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yg sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan pada soal-soal pengadilan.

Ketentuan ini menampakan bahwa betapa campur tangan Presiden dalam soal-soal pengadilan diberi pembenaran sang undnag-undang. Meskipun disebutkan bahwa campur tangan itu hanya dapat dilakukan menggunakan alasan demi kehormatan revolusi, negara, serta bangsa atau kepentingan rakyat yg sangat mendesak, kriteria alasan-alasan tersebut batas-batasnya nir dipengaruhi sebagai akibatnya beliau lebih banyak diserahkan pada pandangan dan kemauan presiden. Seumpama terdapat kriterianya pun, campur tangan pemerintah atas forum peradilan menggunakan alasan apa pun tetap tidak dapat dibenarkan pada pada negara konstitusional.

2. Pembenahan Masa Orde Baru

Setelah Orde Baru lahir, menggunakan tema menegakkan kehidupan yg konstitusional atau melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka upaya menaruh kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman mulai diteriakkan. Orde Baru memang lahir dengan semangat konstitusionalisme.

Krisis politik serta ekonomi yg melilit negara pada masa Demokrasi Terpimpin dinilai sebagai dampak menurut terlalu otoriter serta inkonstitusionalnya Bung Karno sebagai Presiden. Untuk mengatasi krisis tadi, maka ajakan hayati bernegara secara konstitusional diteriakkan pada mana-mana. Komitmen buat menegakkan Pancasila serta UUD 1945 diperkokoh dan demokratisasi ditawarkan sebagai babakan baru pada kehidupan bernegara. Sejauh menyangkut independensi kekuasaan kehakiman, somasi-gugatan atas keberadaan UU No. 19 Tahun 1964 serta UU No. 13 Tahun 1965 diteriakkan secara gencar.

Keluarnya Tap MPRS No. XIX Tahun 1966 dapat dianggap sebagai pernyataan tentang inkonstitusionalnya kedua UU produk Orde Lama itu, terutama sejauh menyangkut campur tangan presiden.

Pada awal Orde Baru, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jawa Tengah menyampaikan pendapat supaya badan-badan peradilan baik secara organisatoris maupun secara administratif finansial diletakkan di bawah Mahkamah Agung sebagai alat kelengkapan negara yg berdiri sendiri. Namun, langkah awal tersebut ternyata harus surut saat dalam tahun 1970 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman yg ternyata masih menganut sistem training administratif serta finansial hakim oleh eksekutif. Hal ini permanen dapat menjadi persoalan bila dia dikaitkan dengan asa buat mengimplementasikan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka.

3. Era Reformasi

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, seluruh produk hukum era Orde baru yang berwatak ortodok segera diubah. Ini sinkron menggunakan dalil bahwa menjadi produk politik maka aturan-hukum akan berubah sejalan dengan perubahan politik. Hukum-aturan yg diubah saat itu adalah hukum-aturan di bidang politik yang terkait menggunakan interaksi kekuasaan yang perubahannya diarahkan menurut tabiat sentralistik serta otoriter sebagai partisipatif serta demokratis.

Hukum pada bidang kekuasaan kehakiman yang selama Orde Baru terlalu membuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif kemudian diubah serta diganti. UU No. 14 Tahun 1970 diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 yg galat satu politik hukumnya adalah menyatuatapkan kekuasaan kehakiman pada bawah Mahkamah Agung. Dengan penyatuatapan ini, maka pelatihan hakim yang semula dipencar ke eksekutif (pada hal kepegawaian, administratif serta finansial) serta ke yudikatif atau MA (pada hal teknis yudisial) menurut UU tersebut disatukan semua di bawah Mahkamah Agung.

Perkembangan yg lebih maju dalam politik aturan kekuasaan kehakiman ini kemudian dituangkan pula dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada amandemen ketiga tahun 2001, pasal 24 ayat (dua) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan sang Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi menggunakan kompetensi yg tidak sama. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara menggunakan hak melakukan uji materi (judicial review atau secara lebih khusus melakukan constitutional review) UU terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi pula memiliki tugas khusus lain yaitu memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden nir lagi memenuhi kondisi; memutus pendapat DPR bahwa Presiden sudah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sebagai akibatnya mereka dapat diproses untuk diberhentikan; memutus sengketa wewenang antar forum negara yang kewenangannya diberikan sang Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran parpol serta memutus sengketa hasil pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung mengadili kasus-perkara konvensional lainnya ditambah menggunakan hak uji materi peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Selain mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga UUD 1945 jua memperkenalkan forum negara baru pada rumpun kekuasaan kehakiman sebagai forum pembantu (auxiliary institution) yaitu Komisi Yudisial (KY). UU tentang Komisi Yudisial dibuat dalam tahun 2004 melalui UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk dalam pertengahan tahun 2005.

4. Hukum serta Peradilan Internasional

Dalam interaksi antarnegara sangat mungkin timbul pertikaian akibat ketidaksepahaman 2 atau beberapa negara tentang suatu hal. Lantaran itu diperlukan suatu anggaran yang disepakati bersama dan dihormati secara internasional oleh negara-negara yg ada di global. Dua atau lebih negara bisa menjalin konvensi tentang maslaah bersama. Kesepakatan semacam ini diharapkan supaya tercipta ketertiban dunia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa aturan internasional merupakan holistik kaidah serta asas yg mengatur interaksi atau duduk perkara yg melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara. Hukum internasional diberlakukan pada rangka menjaga interaksi dan kolaborasi antarnegara. Lantaran itu, hukum tadi nir boleh dibentuk tanpa memperhatikan kepentingan masing-masing negara. Untuk itu, aturan internasional wajib memperhatikan asas-asas berikut:

a. Asas teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan aturan bagi semua orang dan seluruh barang di daerahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada pada luar wilayah tersebut berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

b. Asas kebangsaan

Asas ini berdasarkan pada kekuasaan negara buat mengatur warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara pada manapun berada, tetap berada di bawah jangkauan hukum negara asalnya. Asas ini memiliki kekuatan exteritorial. Artinya, hukum suatu negara permanen berlaku bagi rakyat negaranya walaupun beliau berada di negara lain.

c. Asas kepentingan umum

Asas ini berdasarkan pada kewenangan negara buat melindungi serta mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara bisa mengikuti keadaan dengan seluruh keadaan dan insiden yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dalam batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan dalam hubungan antarbangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara menggunakan negara lain perlu ada hubungan yang teratur serta tertib dalam bentuk hukum internasional.

PENGERTIAN SISTEM HUKUM NASIONAL MENURUT AHLI

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem merupakan kesatuan yg terdiri menurut bagian-bagian yang satu dengan yg lain saling bergantung buat mencapai tujuan tertentu. Ada juga yang mengungkapkan bahwa sistem adalah holistik yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yg terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu menggunakan yg lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional merupakan hukum atau peratuan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan buat mencapai tujuan, dasar, dan cita aturan suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau perundang-undangan yg dibangun buat mencapai tujuan negara yg bersumber dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Dikatakan demikian, karena pada dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, serta cita hukum negara Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai spesial budaya bangsa Indonesia yg tumbuh serta berkembang dalam pencerahan hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem aturan nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di semua wilayah Indonesia yang mencakup semua unsur aturan (seperti isi, struktur, budaya, wahana, peraturan perundang-undangan, dan seluruh sub unsurnya) yg antara satu dengan yang lain saling bergantung serta yg bersumber berdasarkan Pembukaan serta pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 (Mahfud, 2006:21).

Unsur-unsur sistem hukum

Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem aturan, poly orang mengacu dalam Friedman yg menjelaskan adanya 3 unsur yakni substance(materi/substansi), structure (struktur), serta culture (budaya). Tetapi, banyak juga yg lalu mengembangkannya ke dalam unsur-unsur yg lebih khusus sehingga komponennya bukan hanya 3 namun lebih berdasarkan itu. GBHN-GBHN menjelang masa akhir Orde Baru pada politik pembangunan hukumnya contohnya menyebut empat unsur yakni isi, aparat, budaya, serta wahana-prasarana (Mahfud, 2006:22).

Sebagai pembanding, Sunaryati Hartono merinci unsur-unsur sistem aturan ke dalam 12 unsur yaitu (1) filsafat (termasuk asas-asas hukum), (dua) substansi atau materi aturan, (3) keseluruhan lembaga-lembaga hukum, (4) proses serta mekanisme aturan, (5) asal daya insan (brainware), (6) sistem pendidikan hukum, (7) susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antarlembaga aturan, (8) alat-alat perkantoran forum-forum hukum (hardware), (9) aplikasi (aplikasi) misalnya petunjuk aplikasi yg tepat, (10) kabar aturan, perpustakaan serta penerbitan dokumen-dokumen serta buku atau website (melalui internet), (11) pencerahan aturan serta konduite rakyat (budaya hukum), serta (12) anggaran belanja negara yg disediakan bagi pelaksanaan tugas-tugas lembaga aturan dan penyelenggaraan pembangunan hukum yang profesional. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kasus-perkara yang dipersoalkan pada sistem hukum mencakup 5 hal, yaitu (1) elemen atau unsur-unsur sistem aturan, (dua) bidang-bidang sistem aturan, (tiga) konsistensi sistem hukum, (4) pengertianpengertian dasar sistem hukum, serta (lima) kelengkapan sistem aturan.

Peradilan Nasional

Kebebasan lembaga peradilan berdasarkan campur tangan serta intervensi kekuatan pada luarnya merupakan kasus yang sangat esensial pada penegakan aturan. Di Indonesia, masalah ini sudah sebagai diskusi resmi di kalangan pendiri Republik Indonesia di BPUPKI dan sebagai diskusi publik semenjak awal Orde Baru sampai sekarang (Mahfud, 2006:89).

Penjelasan UUD 1945 sendiri menegaskan keharusan kemerdekaan forum peradilan ini, tetapi UUD ini nir menegaskan prinsip kebebasan itu apakah ke dalam struktur ataukah relatif kegunaannya saja. Di aneka macam negara yg penegakan hukumnya sudah nisbi cantik, secara struktural memang nir ada keharusan adanya pemisahan tegas antara forum yudikatif serta eksekutif, lantaran yg utama merupakan kegunaannya. Namun, buat Indonesia terdapat pertimbangan eksklusif yg mendorong adanya pemisahan struktural itu.

Salah satu hal yg perlu ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah menganut paham Trias Politika sepenuhnya. Ini krusial ditegaskan karena tak jarang muncul pandangan bahwa negara demokrasi itu wajib menganut konsep Trias Politika misalnya apa adanya. Namun, pelembagaan banyak sekali kekuasaan negara di Indonesia memberitahuakn dengan tegas bahwa para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sangat ditentukan oleh ajaran Trias Politika. Dikatakan menjadi ditentukan tetapi nir menganut Trias Politika lantaran poros-poros kekuasaan pada Indonesia bukan hanya tiga, melainkan semula terdapat 5 yang sejajar, yaitu legislatif (Presiden serta DPR), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung), auditif (BPK), dan konsultatif (DPA). Kemudian di atas kelima poros itu ada MPR yg adalah lembaga suprematif. Selain itu, poros kekuasaan yg dipengaruhi Undang-Undang Dasar 1945 itu tidaklah diletakkan dalam posisi yang terpisah secara absolut melainkan dijalin sang satu interaksi kerjasama fungsional. Setelah amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, forum-lembaga negara tetap lebih berdasarkan 3 namun nir terdapat lagi yang lebih tinggi antara satu dengan yg lain.

1. Kekuasaan Kehakiman Era Orde Lama

Sejak kemerdekaan, pada saat pembentukan Kabinet pertama (2 September 1945), di lingkungan eksekutif sudah dibuat Departemen Kehakiman yg eksistensinya berlanjut hingga sekarang.

Di pada era Demokrasi Terpimpin yg pula diklaim era Orde Lama ini, sistem politik yg dibangun Bung Karno merupakan sistem politik otoriter yg mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan presiden. Sistem politik yang semacam ini berimbas juga pada dilemahkannya lembaga peradilan dan dihilangkannya kebebasannya. UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 memuat ketentuan yg kentara-jelas menghilangkan kebebasan kekuasan peradilan.

Pada pasal 19 UU No. 19 tahun1964 dicantumkan ketentuan bahwa : “Demi kehormatan revolusi, negara serta bangsa atau kepentingan rakyat yg sangat mendesak, Presiden bisa turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa betapa campur tangan Presiden dalam soal-soal pengadilan diberi pembenaran oleh undnag-undang. Meskipun disebutkan bahwa campur tangan itu hanya bisa dilakukan dengan alasan demi kehormatan revolusi, negara, serta bangsa atau kepentingan warga yang sangat mendesak, kriteria alasan-alasan tadi batas-batasnya tidak dipengaruhi sehingga beliau lebih poly diserahkan pada pandangan serta kemauan presiden. Seumpama terdapat kriterianya pun, campur tangan pemerintah atas lembaga peradilan menggunakan alasan apa pun tetap tidak bisa dibenarkan di dalam negara konstitusional.

2. Pembenahan Masa Orde Baru

Setelah Orde Baru lahir, menggunakan tema menegakkan kehidupan yang konstitusional atau melaksanakan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen, maka upaya memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman mulai diteriakkan. Orde Baru memang lahir menggunakan semangat konstitusionalisme.

Krisis politik serta ekonomi yang melilit negara pada masa Demokrasi Terpimpin dinilai menjadi dampak dari terlalu otoriter dan inkonstitusionalnya Bung Karno menjadi Presiden. Untuk mengatasi krisis tadi, maka ajakan hidup bernegara secara konstitusional diteriakkan di mana-mana. Komitmen buat menegakkan Pancasila serta UUD 1945 diperkokoh dan demokratisasi ditawarkan menjadi babakan baru pada kehidupan bernegara. Sejauh menyangkut independensi kekuasaan kehakiman, somasi-somasi atas keberadaan UU No. 19 Tahun 1964 serta UU No. 13 Tahun 1965 diteriakkan secara gencar.

Keluarnya Tap MPRS No. XIX Tahun 1966 bisa dipercaya sebagai pernyataan mengenai inkonstitusionalnya kedua UU produk Orde Lama itu, terutama sejauh menyangkut campur tangan presiden.

Pada awal Orde Baru, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jawa Tengah mengungkapkan pendapat agar badan-badan peradilan baik secara organisatoris maupun secara administratif finansial diletakkan di bawah Mahkamah Agung sebagai alat kelengkapan negara yang berdiri sendiri. Tetapi, langkah awal tersebut ternyata wajib surut ketika dalam tahun 1970 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman yg ternyata masih menganut sistem pelatihan administratif dan finansial hakim oleh eksekutif. Hal ini permanen bisa menjadi problem bila dia dikaitkan dengan harapan buat mengimplementasikan prinsip kekuasaan kehakiman yg bebas merdeka.

3. Era Reformasi

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, seluruh produk aturan era Orde baru yg berwatak konservatif segera diubah. Ini sinkron menggunakan dalil bahwa sebagai produk politik maka hukum-aturan akan berubah sejalan dengan perubahan politik. Hukum-aturan yg diubah waktu itu merupakan hukum-aturan pada bidang politik yg terkait dengan hubungan kekuasaan yg perubahannya diarahkan berdasarkan tabiat sentralistik dan otoriter sebagai partisipatif dan demokratis.

Hukum pada bidang kekuasaan kehakiman yang selama Orde Baru terlalu membuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif kemudian diubah serta diganti. UU No. 14 Tahun 1970 diganti menggunakan UU No. 35 Tahun 1999 yg salah satu politik hukumnya merupakan menyatuatapkan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan penyatuatapan ini, maka pelatihan hakim yg semula dipencar ke eksekutif (pada hal kepegawaian, administratif dan finansial) dan ke yudikatif atau MA (pada hal teknis yudisial) berdasarkan UU tadi disatukan semua pada bawah Mahkamah Agung.

Perkembangan yang lebih maju dalam politik aturan kekuasaan kehakiman ini lalu dituangkan jua pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada amandemen ketiga tahun 2001, pasal 24 ayat (dua) Undang-Undang Dasar 1945 mengungkapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan sang Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi menggunakan kompetensi yg tidak sama. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara menggunakan hak melakukan uji materi (judicial review atau secara lebih spesifik melakukan constitutional review) UU terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi pula memiliki tugas spesifik lain yaitu memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden nir lagi memenuhi syarat; memutus pendapat DPR bahwa Presiden sudah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan pada dalam UUD sehingga mereka dapat diproses untuk diberhentikan; memutus sengketa wewenang antar forum negara yg kewenangannya diberikan sang Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran parpol serta memutus konkurensi output pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung mengadili kasus-perkara konvensional lainnya ditambah dengan hak uji materi peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Selain mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan lembaga negara baru pada rumpun kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pembantu (auxiliary institution) yaitu Komisi Yudisial (KY). UU mengenai Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 2004 melalui UU No. 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk dalam pertengahan tahun 2005.

4. Hukum serta Peradilan Internasional

Dalam hubungan antarnegara sangat mungkin muncul konfrontasi akibat ketidaksepahaman dua atau beberapa negara mengenai suatu hal. Karena itu diperlukan suatu aturan yang disepakati bersama serta dihormati secara internasional sang negara-negara yg terdapat pada global. Dua atau lebih negara bisa menjalin konvensi mengenai maslaah bersama. Kesepakatan semacam ini diharapkan agar tercipta ketertiban dunia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum internasional merupakan holistik kaidah serta asas yg mengatur hubungan atau duduk perkara yg melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara. Hukum internasional diberlakukan dalam rangka menjaga interaksi serta kolaborasi antarnegara. Karena itu, hukum tersebut nir boleh dibuat tanpa memperhatikan kepentingan masing-masing negara. Untuk itu, aturan internasional harus memperhatikan asas-asas berikut:

a. Asas teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi seluruh orang dan semua barang pada daerahnya. Jadi, terhadap seluruh barang atau orang yg berada di luar daerah tersebut berlaku aturan asing (internasional) sepenuhnya.

b. Asas kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara buat mengatur rakyat negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun berada, tetap berada pada bawah jangkauan hukum negara asalnya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya, aturan suatu negara permanen berlaku bagi warga negaranya walaupun beliau berada pada negara lain.

c. Asas kepentingan generik

Asas ini didasarkan pada wewenang negara buat melindungi serta mengatur kepentingan pada kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri menggunakan seluruh keadaan serta insiden yg bersangkut paut menggunakan kepentingan generik. Jadi, hukum nir terikat dalam batas-batas daerah suatu negara.

Apabila ketiga asas ini nir diperhatikan, akan timbul kekacauan dalam hubungan antarbangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara menggunakan negara lain perlu terdapat interaksi yg teratur serta tertib dalam bentuk hukum internasional.

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Dengan diproklamasikannya Indonesia sebagai negara merdeka (17 Agustus 1945 yg silam),maka di Indonesia lahir rapikan hukum baru, yaitu tata aturan nasional yang mencerminkan impian aturan Indonesia serta menjadi wahana bagi ,rakyat Indonesia buat menanggulangi masalah-perkara aktual yang dihadapinya. Walau demikian bukan berarti bahwa sejak ketika itu telah lahir rapikan hukum nasional yg benar - benar rapikan aturan nasional;pada arti yang sesuai menggunakan cita-cita warga Indonesia.hal ini bisa berarti karena menjadi Negara yg baru merdekatentu saja(bisa dimaklumi)belum bisa begitu saja(seketika itu pula)membuat rapikan aturan yang baru sama sekali, melainkan menggunakan dari Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (yg lahir sehari setelah proklamasi), sistem hukum yang pluralistis jaman penjajahan masih berlaku bagi negara Indonesia yg telah merdeka ini . Bahkan dalam usianya yang ke 50 (1/2 abad) negara ini masih memakai peraturan produk sebelum merdeka.

Sebagai Negara yg berkembang,yg mewarisi rapikan aturan yang bersifat pluralistis,dihadapkan dalam perkembangan IPTEK di abad terkini pada era globalisasi ini. Tata hukum lamapun tentu saja akan ketinggalan serta memang sudah ketinggalan menggunakan perkembangan IPTEK ,baik didalam negeri juga pada dunia internasional. Oleh lantaran itulah ,pada Indonesia diadakan pembangunan hukum ,yg adalah upaya merombaktata hokum usang sebagai rapikan hukum nasional yg baru . Pembangunan hukum di Indonesia sampai ketika ini (PJP II) sedang dan terus digalakkan ,karena pembangunan disegala bidang tidak mungkin berjalan mulus bila tidak dilandasi sistem Hukum Nasional yg memenuhi kebutuhan warga masa kini serta dapat mengantisipasi kebutuhan dimasyarakat pada abad ke- 21.

Upaya pembentukan tata hukum nasional yg mengabdi pada kepentingan nasional (sebagaimana arahan GBHN),maka tentu saja wajib memperhatikan hokum yg telah ada (Hukum tata cara/Hukum yg berlaku dalam warga serta Hukum Kolonial) juga hokum yg kini sedang berkembang di global internasional. Dalam tulisan ini akan dibahas pembangunan aturan pada Indonesia ditinjau berdasarkan pendekatan sistem menggunakan aturan norma sebagai galat satu inputnya.

Hukum Adat serta Hukum Modern

Dalam kepustakaan poly sekali para ahli Hukum Adat yg menaruh definisi tantang Hukum Adat ,serta konsepsi Hukum Adat itupun berdasarkan waktu ke waktu mengalami perkembangan yg disebabkan oleh terjadinya perubahan di pada Hukum Adat itu sendiri maupun akibat terjadinya perubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat oleh perkembangan ilmu serta teknologi. Dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan satu persatu pandangan para pakar aturan adat mengenai konsepsi Hukum Adat . Akan namun yang dijadikan pijakan pada tulisan ini artinya konsepsi Hukum Adat yang sudah dirumuskan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1974 di Yogyakarta.seminar tadi telah menyimpulkan bahwa ”Hukum Adat Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia yg disana sini mengandung unsur kepercayaan .”

Dengan demikian maka Hukum Adat mempunyai ciri- karakteristik sebagai berikut :

Hukum Indonesia asli;
Bentuknya nir tertulis;
Mengandung unsure-unsur kepercayaan .

Hukum Adat pun acapkali jua disebut menjadi aturan tidak formal,lantaran mekanisme pembuatan serta implementasinya, yaitu menjadi hukum warga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses sejarah. Hukum ini mengedepankan dimensi kultur serta bertumpu diatas dasar kesetiaan kultural masyarakat warga . Lantaran mengedepankan dimensi kultur dan bertumpu diatas dasar kultural ,maka Hukum Adat pada hakekatnya jua meliputi peraturan-peraturan yg dijelmakan didalam keputusan para pejabat hukumdalam arti luas.keputusan- keputusan itu diambil atas dasar nilai-nilai yang hayati dan sesuai menggunakan rakyat masyarakat dimana keputusan itu diambil. Sehingga tidaklah mengherankan jika Hukum Adat sebagai aturan yg hayati berlakunya hanya tergantung pada kekuatan dan proses sosial yg terjadi didalam masyarakat yang bersangkutan.

Seperti sudah disebutkan dalam bagian terdahulu ,bahwa bentuk Hukum Adat ialah tidak tertulis ,dalam arti nir tertulis dalam Perundang-undangan Republik Indonesia.mengenai hal ini masih banyak yang belum sendapat,terdapat yg mengungkapkan bahwa usahakan Hukum Adat itu buat menyebut aturan yang tertulis, Ada jua yang berkata bahwa Hukum Adat itu juga terdiri dari bagian-bagian yg tertulis. Untuk menghindarkan perbedaan pendapat dan kesimpangsiuran tentang hal tersebut, maka sebaiknya digunakan istilah Hukum Tradisional,yg mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

Mempunyai sifat kolektifitas yg kuat ;
Mempunyai corak magis-religius,yaitu yang behubungan dengan etos rakyat orisinil;
Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran serba konkrit, merupakan aturan tradisional sangat memperhatikan banyaknya serta berulang-ulangnyanhubungan-interaksi yang konkret yang terjadi didalam masyaraka;
Sistem hukum tradisional bersifat visual, ialah interaksi-interaksi aturan dianggap terjadi karena ditetepkan menggunakan suatu ikatan yang bisa dicermati atau menggunakan suatu tanda yang tampak .

Ciri-karakteristik hukum tradisional pada rakyat tradisional itu pada perkembangannya , mau tidak mau dihadapkan kepada aturan terbaru ,contohnya hokum tradisional bangsa Indonesia dulu dihadapkan pada hukum terkini ,contohnya aturan tradisional babgsa Indonesia dulu dihadapkan kepada hokum yg sedang berkembang menjadi hukum terbaru saat ini. Ciri-ciri hukum terkini itu artinya sebagai berikut:

Sistem aturan tadi terdiri berdasarkan peraturan-peraturan yg seragam,baik berdasarkan segi isi mau pun segi pelaksanaannya;
Sistem hukum tadi bersifat tradisionil ,merupakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban ada menurut perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan sang faktor- faktor usia,kelas,agamaataupun disparitas antara wanita menggunakan laki-laki ;
Sistem hukum terbaru bersifat universalistis,adalah bisa dilaksanakan secara generik;
Adanya hierarkhi peradilan yg tegas;
Birokratis ,adalah melaksanakan mekanisme sinkron peraturan –peraturan yang telah ditetapkan ;
Rasionil ;
Para pelaksana aturan terdiri berdasarkan orang-orang yg telah berpengalaman;
Dengan berkembangnya spesialisasi dalam warga yg kompleks ,maka sine qua non penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya pengkotakan ;
Sistem ini mudah dirubah untuk mengikuti keadaan dengan perkembangan perubahan masyarakat;
Lembaga-forum pelaksana danpenegak aturan adalah lembaga-forum kenegaraan ,oleh karena negaralah yang memiliki monopoli kekuasaaan ;
Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif,legislative,judikatif.

Kemudian Satjipto Rahardjo, menggelarkan beberapa ciri aturan terkini dan perbandingan antara dua budaya hukum yaitu menjadi berikut :

Beberapa karakteristik hukum terbaru

Sikap-sikap dan nilai nilai yg sesuai buat mendukung hukum modern

Sikap sikap serta nilai-nilai yg masih merata pada orang Indonesia

III

1.karya insan yg dibuat dengan sadar.

2.ditujukan buat mencapai sesuatu

1.kesadaran individu tinggi.

2.pertarunga menjadi sesuatu yang fungsional

1.menilai tinggi kesadaran

2.menolak konflik

3.kecenderungan pada ikatan ikatan primordial

4.paternalistis

5.diferensiasi antara sector-sektor publik dan privat belum tinggi

Penjelasan tentang ciri – ciri hukum terbaru serta dua macam kultur hukum diatas, merupakan sebagai berikut :

Kita nir sanggup memberlakukan secara umum begitu saja nilai-nilai dan sikap-perilaku yang masih ada pada kolom III, menjadi yang masih ada secara merata diseluruh Indonesia, contohnya hal tadi lebih kuat dijumpai pada wilayah Jawa dan Bali daripada diberbagai wilayah lainnya. Menjalankan hukum modern secara optimum akan lebih berhasil bila didukung sang budaya aturan yg bersumber dalam sikap-perilaku dan nilai-nilai yang terdapat pada kolom II daripada yang terdapat dalam kolom III. Disamping itu dijalankannya sistem hukum modern menggunakan dukungan budaya aturan yg bersumber dalam apa yg tertera dalam kolom III dalam akhirnya akan menyebabkan suatu jenis praktek aturan tersendiri dengan kecenderungan budaya Indonesia.

Sedangkan dari pendapat Lawrence M. Friedman karakteristik-ciri aturan modern adalah menjadi berikut :

Bersifat sekuler dan progmatis ;
Berorientasi pada kepentingan serta adalah bisnis yang dilakukan secara sadar sang manusia;
Bersifat terbuka dan mengandung unsure perubahan yg dilakukan secara sengaja.

Untuk memilih sifat rasionalnya, Friedman menggunakan kultur hukum sebagai sarana buat mencirikan hukum modern, kultur hukum ini berupa nilai-nilai dan sikap-sikap yang menghipnotis bekerjanya aturan. Bagi Friedman yang penting bukanlah bahwa hukum modern itu merupakan rasional. Akan namun orangnyalah yg berpikir bahwa mereka seharusnya bertingkah laris sesuai menggunakan itu

Kemudian berdasarkan pembicaraan tentang sejarah modernisasi pada Indonesia, dapatlah diketahui bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dalam konsep-konsep, asas-asas serta potsulat-potsulat yang berhubungan dengan hukum yg berlaku (selama modernisasi itu berlangsung). Perubahan-perubahan itu bisa ditinjau sebagai timbulnya kesengajaan antara perubahan hukum yg berlaku menggunakan kultur hukumnya. Insiden itu memperlihatkan urutan peristiwa menjadi berikut :

Terjadi perubahan aturan yang berlaku
Perubahan hukum tersebut mengandung jua perubahan dalam konsepsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan sang hukum. Konsepsi yg usang beropini bahwa aturan itu hanyalah melestarikan saja adat tata cara yang asal berdasarkan nenek moyang desa , sedang konsep yang baru mengatakan, bahwa mengeluarkan hukum berarti pula menjalankan kekuasaan yg mampu menjurus pada pengubahan-pengubahan.
Perubahan tersebut tidak dapat dibiarkan oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka menentukan buat mencari tempat pemukiman yg lain sehingga menggunakan demikian mereka permanen bisa menjalankan aturan sebagaimana diterima selama ini.

Dari penjelasan-penjelasan dimuka, memang telah jelas bahwa pada akhirnya Hukum Adat, yang dapat dikatakan sebagai Hukum Tradisional itu akan dihadapkan kepada hukum modern pada saat tumbuhnya efisiensi ekonomis , pemakaian teknologi moder , pembangunan industri, rasionalisasi, birokrasi dalam pengelolaan dan lain-lainnya yang sejenis .timbullah pertanyaan, apakah kita harus mempertentangkan Hukum Adat serta Hukum Modern ? Bagaimana keberadaan Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Tradisonal dalam kehidupan hukum yang sedang menuju kepada Tata Hukum Nasional yang baru ini ? dalam hal ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto, yaitu bahwa permasalahannya ialah bukan mempertentangkan antara Hukum Adat dengan Hukum Modern, tetapi bagaimana membentuk Hukum Modern yang fungsional. Mempertentangkan Hukum Adat dengan Hukum Modern ialah merupakan paham yang keliru ,karena paham ini didasarkan pada anggapan-anggapan bahwa Hukum Adat merupakan hukum yang dianutoleh dan berlaku dalam masyarakat-masyarkat primitive yang masih irrasionil, sebaliknya Hukum Modern dikaitkan dengan masyarakat-masyarakat modern yang terutama akan dapat ditemukan di negara-nagara Barat. Oleh karena itu, yang penting disini ialah bukan mempertentangkan melainkan mengetahui apakah tanpa Hukum Adat bisa dibentuk Hukum Modern yang fungsional, dengan kata lain apakah mungkin pembentukan hukum nasional itu dengan mengabaikan Hukum Adat? Dan mungkinkah Hukum Adat itu tetap dipertahankan sampai sekarang?

Pembangunan Hukum Pasca 1965

Dalam kepustakaan poly sekali dirumuskan pengertian pembangunan. Seperti misalnya, rumusan Robert S. Seidman, pada bukunya “The State, Law and Development”, mengartikan bahwa pembangunan merupakan perubahan terus-menerus dan mencakup bidang-bidang konduite, ekonomi serta kelembagaan. Dikatakan juga bahwa pada pembangunan, ilmu merangsang perubahan-perubahan perilaku, dan selanjutnya menuntut uasaha serta kegiatan partisipasi, usaha kebersamaan (koperatif) serta kegiatan pemecahan problema. Lebih menurut itu semua, harus disadari bahwa pada dasarnya pembangunan merupakan proses politik, yang ditopang kehendak beserta. Yang kentara pembangunan memang adalah usaha terus-menerus buat mengadakan perubahan-perubahan kearah yg lebih baik daripada sebelumnya pada rangka pembangunan bangsa yang dilakukan secara sadar sang suatu bangsa , negara,pemerintah.

Pembangunan nasional dinegara-negara berkembang, pada hakekatnya, adalah bisnis kearah modernisasi dalam aneka macam kehidupan bangsa yang bersangkutan, termasuk modernisasi aturan. Modernisasi aturan disini dapat diartikan sebagai transformasi total berdasarkan rapikan aturan usang sebagai tata aturan baru yang lebih baik sinkron menggunakan kemajuan dan keadaan yg lebih baik. Pembangunan aturan mengandung ambiguitas, yaitu :

Pertama, sebagai suatu bisnis buat memperbaharui aturan positif sendiri, sehingga sesuai menggunakan kebutuhan buat melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian biasa diklaim modernisasi aturan.

Kedua, sebagai suatu bisnis buat memfungsionalkan aturan dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan social sebagaimana diharapkan oleh suatu warga yg sedang menciptakan.

Akan namun berdasarkan Satjipto Rahardjo, pembedaan itu tidaklah perlu diperhatikan, karena memang keduanya tidak dapat dipisahkan secara tajam dan banyak kesempatan keduanya akan tergabung menjadi satu.

Dalam pembangunan aturan pada Indonesia, juga diinginkan adanya transformasi total, pada arti sebagai upaya perombakan secara fundamental terhadap hukum yg usang untuk

Digantikan dengan tata aturan yang baru sama sekali. Pembangunan aturan ini memiliki keterikatan yang erat menggunakan politik, mulai dari pembentukannya hingga pada pelembagaannya, melalui berbagai lembaga dan kekuatan dalam warga “Law is Politics’, begitu istilah R. Wietholther dalam “Political Rechtstheorie”. Hal ini menyangkut jua karakteristik training aturan pada Indonesia, yang ingin dimulai dari landasan yg paling fundamental, yaitu pembuatan atau penyusunan tata hukum Indonesia baru. Pembangunan hukum di Indonesia bisa dimasukkan dalam kategori revolusioner. Keinginan buat mempunyai suatu tata hukum sendiri, mendorong kita buat menemukan nilai-nilai serta asas-asas baru yg akan dimasukkan kedalam tata aturan tadi.

Sebagai negara yang sedang berkembang yang sekaligus sebagai negara bekas jajahan yang mewarisi struktur hukum dan social yang beragam, maka perkara pembangunan hukum pada Indonesia relatif memberitahuakn aspek-aspeknya yang kompleks. Hal ini menjadikan, walaupun tujuan yg hendak dicapai untuk mencapainyapun sudah mampu ditentukan, tetapi masih poly pula masalah-problem antara yang dijumpai. Misalnya, walaupun tujuan yang dikehendaki pada pembangunan aturan diIndonesia sudah kentara, yaitu warga industry terkini, namun buat mencapainya wajib melalui berbagai-bagai tahap pertumbuhan.

Konsep pembangunan hukum meliputi,lembaga-lembaga,peraturan-peraturan,kegiatan orang-orang yang terlibat kedalam pekerjaan hukum. Penelahan lebih lanjut tentang konsep pembangunan aturan itu menampakan adanya aspek tidak aktif dan bergerak maju. Aspek tidak aktif merupakan bentuk penyebutan mengenai lembaga-lembaga,aktifitas serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Sedangkan aspek dinamis muncul karena pembangunan hukum juga hingga pada pengamatan tentang bagaimana bekerjanya aturan hukum sehari-hari,kendala-hambatan apa yg terjadi, apakah penyebabnya, dan melihat pula proses yg dikenal menjadi umpan kembali. Proses ini tentu tidak bisa diamati menggunakan baik tanpa melinatkan lingkungan bekerjanya aturan itu, seperti politik,ekonomi,budaya,hankam,serta hal lainnya yg terkait.

Dalam membicarakan pembangunan aturan di Indonesia, maka nir sanggup tanggal dari Politik Hukum Nasional, yang pertama sekali ditetapkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1973, yg menetapkan bahwa pembangunan bidang hukum pada Negara Hukum Indonesian berdasar atas landasan sumber tertib aturan. Yaitu hasrat yang terkandung dalam pandangan, pencerahan, dan asa aturan serta keinginan moral, yg luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak berdasarkan bangsa Indonesia yg dipadatkan dalam Pancasila serta UUD 1945. Hal ini lalu diwujudkan lebih lanjut dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Repelita Kedua. Politik Hukum Nasional yang lahir pada masa orde baru (pasca 1966)ini tentu saja ditentukan oleh keadaan perkembangan aturan dan pembangunan hukum sebelumnya.

Prioritea pembabguna pada masa orde baru pun berbeda menggunakan orde usang (yang meletekkan politik menjadi panglima), yaitu menggunakan mengutamakan pembangunan ekonomi buat mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi . Dengan dibentuknya kabinet baru (cabinet pembangunan )dalam tahun 1968 merupakan titik awal perubahan kebijakan secara menyeluruh , dari kebijakan “politik revolusioner menjadi panglima “ke kebijakan “pembanguna ekonomi menjadi bagian dari perjuangan orde baru “. Hal ini sangat berpengaruh juga pada peran hukum pada Indonesia , sebagai akibatnya kiprah hukum berubah , menurut kiprahnya yg tersubordinasi buat mensukseskan revolusi nasional melawan neo- kolonialisme serta imperialism ke peran menjadi bagian wahana pembangunan . Dalam hal ini maka adagio “Indonesia merupakan negara dari atas aturan “ada dan tumbuh pulang , menggunakan latar belakang adanya maksud untuk mengukuhkan fungsi hukum menjadi “tool of social engineering”serta pengefektifan aturan sebagai sarana buat melindungi hak asasi insan. Oleh karena itu , dalam era orde baru , perkembangan hukumnya mencakup perkembangan dalam konfigurasi konsep “law as a tool social engineering “serta konfigurasi hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusi (rakyat sipil )berdasarkan kesewenangan penguasa.

Karena titik berat pembangunan dalam masa orde baru merupakan ekonomi , maka pembangunan hukumnya dirintis buat memfungsionalkan aturan bagi kepentingan ekonomi. Ide “law as tool social engineering baru ditujukan secara selektif buat memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja. Kelembagaan aturan buat kepentingan pembangunan ekonomi (misalnya pengaturan tentang pertahanan ,pertambangan ,perpajakan, serta lain-lainnya yg sejenis)akan menaruh agunan kepastian yg penting buat pembangunan ekonomi. Lantaran nir dianjurkan untuk mengutamakan acum hukum norma atau aturan klasik colonial, maka aturan nasional dalam masa orde baru tersebut dikualifikasi menjadi aturan nasional menjadi hukum nasional modern, yang boleh dikatakan nir sekedar”mengikuti arah perkembangan sejarah aturan yang sudah berlangsung di Indonesia melainkan tetapkan sendiri secara spesifik arah perkembangan itu . Ide aturan nasional menggunakan mengutamakan regulasi kehidupan ekonomi(secara selektif melalui perundang- undangan nasional)pada saat itu ternyata berkenan di hati penghasil kebijakan , yang hal ini teersirat pada Pidato Presiden Soeharto dalam pembukaan konferensi Lawasia di Jakarta tahun 1973, yg berkata : pembangunan mengharuskan terjadinya perubahan , bahkan juga perubahan-perubahan yg sangat mendasar. Sekalipun begitu. Indonesia akan permanen menekankan pentingnya mempertahankan ketertiban pada setiap gerak kemajuan yg akan diperoleh lewat perubahan-perubahan yang diperoleh yang demikian itu, dan dalam hal ini hukum akan adalah wahana krusial guna mempertahankan ketertiban itu. Nmun ini tidak boleh diartikan bahwa aturan hendak berpihak kepada keadaan status quo . Hukum akan menentukan lingkup perubahan-perubahan itu, tetapi tidaklah tepat apabila dengan demikian hukum menghalangi setiap usaha perubahan hanya semata-mata lantaran ingin mempertahankan nilai-nilai usang . Sesungguhnya aturan itu akan berfungsi menjadi pembuka jalan serta kesempatan menuju ke pembaharuan-pembaharuan yang dikehendaki. Hal tersebutsecara eksplisit dan resmi terekm dalam naskah REPELITA KEDUA(1974), Bab 27 paragraf IV butir 1 page 279: bahwa prioritas akan diberikan buat meninjau pulang serta merancang peraturan-peraturan perundang-undangan supaya segala peraturan itu bersearah serta bersesuaian menggunakan pembangunan sosial ekonomi, khususnya dibidang pertanian ,industri, pertambangan ,komunikasi serta perdagangan ….dst”.

Ide “law as a tool engineering “ini ,ternyata ada pula yg menentang , yaitu para pakar aturan yg percaya bahwa sine qua non kontinuitas perkembangan hukum berdasarkan hukum colonial ke aturan nasional (jadi hukum nasional harus bersumber menurut aturan kolonial ) serta para pakar hukum yg percaya bahwa hukum nasional wajib berakar serta /bersumber serta diangkat berdasarkan aturan norma. Dengan mengacu pendapat yg terakhir ini, maka pembangunan nasional I (Indonesia ) wajib bersumber berdasarkan aturan colonial serta bisa jua bersumber menurut aturan istiadat.

Perkembangan pada era orde baru, implementasiide aturan nasional menjadi aturan perekayasa memperoleh tempat pada kerangka kebijaka pemerintah Orde Baru. Sedangkan kiprah hukum istiadat dalam percaturan pembangunan aturan nasional memang makin terdesak (tetapi nir hilang).

Pada PJP II, target pembangunan hukum artinya terbentuk serta berfungsi sistem aturan nasional yg mantap, bersumber Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan hukum yg berlaku , yg mampu menjamin kepastian , ketertiban , penegakkan dan proteksi hukum yang berintikan keadilan serta kebenaran dan sanggup mendukung pembangunan nasional , yg didukung oleh aparatur hukum, wahana dan prasarana yang memadai dan masyarakat yg sadar serta taat hukum.

Sedangkan arah pembangunan hukum dalam PJP II adalah membuat produk hukum nasional yang sanggup mengatur tugas umum pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung sang aparatur hukum yg bersih dan berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sinkron dengan kemanusiaan, serta professional, efisien serta efektif, dilengkapi ddengan wahana serta prasarana aturan. Penyusunan serta perencanaan hukum nasional wajib dilakukan secara terpadudalam sistem aturan nasional. Sedangkan target pembangunan hukum Pelita Keenam ialah penataan hukum nasional yg bersumber Pancasila dan UUD 1945; penyusunan kerangka sistem aturan nasional dan penginventarisan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum pada rangka pembaharuan aturan nasional ; peningkatan penegakkan hukum serta pembinaan aparatur hukum nasional ;serta peningkatan wahana serta prasarana aturan. Kebijakan Pelita Keenam Bidang Hukum, mencakup : Materi Hukum, Aparatur Hukum, Sarana dan Prasarana Hukum.

Dengan melihat ketentuan GBHN 1993 tadi, maka dalam pembangunan / pembaharuan hukum nasional pada arti luas tidak hanya memperbaharui materi/isi hukum melainkan jua wahana dan prasarananya. Ini semua merupakan konsep yang ada dalam GBHN, yg sedang dan masih dinantikan pelaksanaannya dalam lima tahun serta 25 tahun mendatang.

Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional

Sebagaiman disebutkan dalam bahasan terdahulu , bahwa tidak akan dipertentangkan antara Hukum Adat serta Hukum Modern. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, ciri-ciri hukum modern harusnya dipenuhi. Kalau dipenuhi, bagaimana kedudukan hukum adat? Dalam hal ini hukum adat tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembentukan hukum nasional.dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, dirumuskan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam Pembinaan Hukum . Dengan Demikian Hukum Adat ditempatkan pada posisi penting dalam proses pembangunan hukum nasional.

Memperkembangkan unsure-unsur orisinil, unsure-unsur asing mungkin saja berguna bagi pembentukan aturan nasional, sebagai akibatnya dalam hakekatnya masalahnya merupakan bagaimana peranan aturan istiadat (yang merupakan konk sistem nilai serta budaya ) dalam pembentukan hukum nasional yang fungsional (yang kemudian dinamakan “Hukum Indonesia Modern “)

Untuk mengetahui peranan hukum tata cara pada pembentukan/pembangunan aturan nasional, maka harus diketahui nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi latar belakang hukum tata cara tersebut, serta kiprahnya masing-masing yaitu:

a. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (aturan), nilai-nilai mana harus dipelihara dan malahan diperkuat .

b. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), jika nilai-nilai tersebut diubahsuaikan atau diharmonisir dengan proses pembangunan.

c. Nilai-nilai yang Mengganggu pembangunan(aturan), akan namun secara berangsur-angsur akan berubah apabila lantaran faktor-faktor lain dalam pembangunan.

d. Nilai-nilai yg secara definitif menghambat pembangunan (hukum)dan oleh karena itu wajib dihapuskan menggunakan sengaja.

Dengan demikian berfungsinya Hukum Adat pada proses pembangunan/pembentukan aturan nasional adalah sangat tergantung dalam tafsiran terhadap nilai-nilai yg menjadi latar belakang aturan adat itu sendiri . Dengan cara ini bisa dihindari akibat negatif, yang mengungkapkan bahwa hukum istiadat memiliki peranan terpenting atau lantaran sifatnya yg tradisional,maka Hukum Adat harus ditinggalkan.

Dalam kepustakaan memang dikemukakan adanya 3 golongan pendapat yg menyoroti kedudukan aturan adat pada mas sekarang , yaitu:

a. Golongan yang menentang Hukum Adat, yg memandang Hukum Adat, sebagia aturan yg telah ketinggalan jaman yg harus segera ditinggalkan dan digantin dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih terbaru .aliran ini beropini bahwa aturan norma tak dapat memenuhi kebutuhan hukum pada masa kini , lebih-lebih untuk masa mendatang sesuai dengan perkembangan modern .

b. Golongan yg mendukung sepenuhnya terhadap hukum istiadat. Golongan ini mengemukakan pendapat yang sangat mengagung-agungkan Hukum Adat, karena aturan norma yg paling cocok menggunakan kehidupan bangsa Indonesia sehingga oleh karenanya wajib tetap dipertahankan terus sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Nasional.

c. Golongan Moderat yg mengambil jalan tengah ke 2 pendapat golongan diatas. Golongan ini mengatakan bahwa hanya sebagian saja dari dalam hukum norma yg dapat digunakan pada lingkungan Tata Hukum Nasional, sedangkan buat selebihnya akan diambil menurut unsur-unsur aturan lainnya. Unsur-unsur aturan adat yamg masih mungkin dipertahankan terus merupakan berkenaan dengan perkara hukum kekeluargaan serta aturan warisan, sedangkan buat lapangan aturan lainnya bisa diambil dari unsur-unsur bahan-bahan aturan yang berasal dari luar, misal hukum barat.

Dari pendapat berdasarkan ketiga golongan tersebut , kami menyetujui pendapat golongan yg ketiga (golongan moderat), karena memang dalam kenyataannya poly ketentuan aturan adat yang nir sinkron dengan tuntutan jaman terkini., akan tetepi yg perlu diperhatikan disini ialah bahwa asas- asas Hukum Adat bersifat universal wajib permanen mendasari Pembinaan Hukum Nasionaldalam rangka menuju pada rapikan hukum nasional yang baru, walaupun asaa-asas dan kaidah-kaidah baru akan lebih mendominasi aturan nasional, seperti apa yang dikatakan sang Soetandjo Wignjosoebroto :” Hukum Nasional tak hanya hendak merefleksi pilihan atas kaidah-kaidah aturan suku/lokal atau hukum tradisional untuk menegakkan tertib sosial masa kini , akan tetapi pula hendak mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dicermati fungsional buat membarui dan membentuk masyarakat baru guna kepentingan masa depan. Maka kalau demikian halnya , asas-asas serta kaidah-kaidah hukum baru akan poly mendominasi hukum nasional “.

Kemudian pada meninjau sumbangan Hukum Adat dalam pembentukan hukum nasional , perlu disimak juga pandangan Paul Bohannan , yg menyatakan bahwa aturan itu ada dari pelembagaan ganda , yaitu diberikannya suatu kekuatan spesifik , sebuah senjata bagi berfungsinya pranata-pranata “istiadat istiadat “: perkawinan , keluarga, agama. Tetapi ,ia jua menyampaikan bahwa hukum itu tumbuh sedemikian rupa dengan karakteristik dan dinamikanya sendiri. Hukum membentuk masyarakat yg memiliki struktur dan dimensi aturan ; aturan tidak menjadi sekedar pencerminan, tetapi berinteraksi dengan pranata-pranata tertentu . Selanjutnya dia berpendapat bahwa aturan secara istimewa berada diluar fase warga , dan proses inilah yang sekaligus adalah tanda-tanda karena menurut perubahan sosial (Periksa. Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1988,h.198). Pandangan Bohannan tadi berguna untuk menyangkal keunggulan peraturan hukum , buat memahami sifat umum dari warga -warga yg nir stabil atau mengalami kemajuan . Disamping itu pula adalah abstraksi buat merumuskan hakekat kekal aturan itu dengan pengandaian kebenaran yang belum niscaya . Hukum tidak memiliki hakekat misalnya itu namun memiliki sifat historis yang bisa dirumuskan.

Sebagaiman penjelasan dimuka, yaitu bahwa Hukum Adat yang dibentuk dalam “Law Energi society”memiliki peranan yang penting dalam pembentukan / Pembangunan Hukum Nasional(hukum terkini). Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana proses pembangunan (pembentukan )Hukum Nasional dilihat menurut pendekatan system dengan Hukum Adat sebagai keliru satu input (masukkannya)?

Pembangunan Hukum Nasiona Ditinjau dari Pendekatan Sistem

Semua system selalu mempunyai misi untuk mencapai tujuan tertentu . Untuk mencapai maksud tadi dibutuhkan proses yg mengubah masukan (input)sebagai hasil (hasil). Untuk kelangsungan hidupnya dan menjaga mutu prestasinya , maka setiap sistem memerlukan terlaksananya fungsi kontrol, yang meliputi monitoring serta koreksi . Fungsi –fungsi monitoring tadi dalam analisis sistem acapkali disebut umpan pulang(feedback). Adanya umpan kembali itu memungkinkan adanya perbaikan (koreksi) sistem instruksional selama pengembangannya (Sasbani 1987,h.19). Disamping itu, dalam proses perubahan menurut input menjadi output dipengaruhi oleh aplikasi (aplikasi)dan perangkat keras (hardware). Dengan demikian, pendekatan sistem (System Approach) berorientasi dalam tujuan , sedangkan kegiatannya melibatkan unsur-unsur melalui proses tertentu buat mencapai tujuan .

Manusia hidup pada lingkungan yg serba bersistem. Sistem itu dibuat dan disusun menurut komponen-komponen yg telah dibakukan dan mudah diganti-ganti , yg masing-masing saling berinteraksi secara timbale balik ,berulang-ulang,ajeg dan tunduk dalam pola dasar yg permanen.

Pada jaman modern misalnya sekarang ini manusia dengan sengaja sudah menciptakan dan menggerakkan sistem –sistem itu menggunakan tujuan yang sadar buat membuat hidupnya kian efisien produltifitasnya kian semakin tinggi dan komunikasinya kian efektif , lancar dan intensif(Soetandyo Wignjosoebroto, tanpa tahun,h. 12).

Dengan demikian pada proses pembentukan hukum nasional menggunakan model/missal Hukum Adat menjadi inputnya buat tujuan menghasilakan hasil Hukum Nasional yg mengabdi kepada kepentingan nasional, akan melibatkan mengembangkan subsistem-subsistem dalam warga lainnya. Hal ini disebabkan lantaran aturan adalah alat control mekanisme berdasarkan sistem . Dalam pembentukan aturan nasional tersebut , perlu diperhatikan teori Talcott Parsons mengenai kerangka buat memahami warga yang digambarkan pada bentuk bagan sibernetik menjadi berikut :

KEBENARAN JATI

(Ultimate Reality)

Subsistem Budaya
Subsistem Sosial
Subsistem Politik
Subsistem Ekonomi

DUNIA FISIK –ORGANIS

(Bio –Physical Environment)

Berdasarkan bagan dimuka terlihat bahwa rakyat dihadapkan kepada 2 kategori lingkungan yg masing-masing berdiri serta berada secara otonom. Karena sifat otonom itulah maka kategori yang satu tidak bisa dikembalikan kepada yg lain. Masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing memberikan bebannya kepada masyarakat dan pula pada sub-subsistem yang menciptakan warga tersebut beban ini digambarkan dalam bentuk dua arah panah yg mengarah ke bawah, mendeskripsikan arus liputan . Dengan demikian berarti bahwa subsistem budaya mengandung kekayaan informasi tertinggi dan akan mengalir ke bawah pada subsistem-subsistem lainnya. Sub-sistem lainya tadi mengandung kekayaan keterangan yg lebih rendah , dengan demikian subsistem ekonomi paling miskin dalam kekayaan warta dibandingkan menggunakan yg lain-lainnya . Akan namun subsistem ekonomi ini memiliki kekayaan energy yg paling besar . Jadi arus yg menuju ke atas yang bertolak dari subsistem ekonomi ialah arus energy.

Dalam hal arus energy tersebut , subsistem ekonomi memiliki energy yang paling kaya ,makin ke atas makin mini , serta subsistem budaya merupakan subsistem yang paling miskin tenaga.

Kekuatan-kekuatan berita serta energy itulah yang membuat struktur Ideologi, Politik, Sosial, dan Budaya. Sistem sosial, struktur warga serta susunan warga semua sanggup dikembalikan kepada Kebenaran Jati (Ultimate Reality) serta Dunia Fisik Organis (Bio- Physical Environment).

Sesuai subsistem diatas menempati kedudukannya sendiri-sendiri sinkron dengan fungsi-fungsi yg dijelaskan . Fungsi yang mereka jalankan disebut fungsi primer.

Subsistem budaya berfungsi mempertahankan pola , menghubungkan lingkungan (kebenaran jati)menggunakan rakyat . Subsistem inilah yg menyerap lingkungan tersebut dengan membangun nilai-nilai yg kemudian disebarkan ke pada warga , sebagai akibatnya dapat terbentuk warga dari sistem nilai yang dipilihnya .

Subsistem sosial memiliki fungsi integrasi, yaitu memiliki hubungan yg erat dengan proses hubungan pada rakyat.

Subsistem politik memiliki fungsi buat mencapai tujuan ,yaitu berhubungan dengan kasus-kasus penentuan tujuan-tujuan yg harus dicapai sang warga serta bagaimana mengorganisasikan serta memobilisasi asal-asal daya buat mencapainya .

Sedangkan subsistem ekonomi mempunyai fungsi adaptasi , yaitu merupakan penghubung antara rakyat dengan lingkungan yg berupa global fisik-organik.

Kalau melihat subsistem-subsistem dimuka maka aturan yg memiliki kedudukan menjadi indera control mekanisme menurut sistem termasuk dalm subsitem sosial. Karena pada system social , interaksi sosial atau interaksi antara sesama anggota rakyat tidak cukup bila hanya ditegaskan sang nilai-nilai dalam masyarakat yg disebarkan oleh subsistem budaya . Sebagaimana diketahui bahwa pada interaksi sosial itu selalu menunjuk kepada timbulnya permasalahan karena antara masing-masing anggota masyarakat itu ada perbedaan kepentingan . Subsistem kebudayaan sebetulnya ,menaruh sumbangan buat mencegah terjadinya pertarungan trsebut, namun tampaknya ia tidak melakukannya secara kuat. Subsistem sosial memiliki kemampuan yang lebih bertenaga sebab secara aktif mendisiplinkan perilaku dan interaksi –hubungan pada masyarakat , nir hanya mempertahankan asas-asas sebagaimana dilakukan subsistem budaya. Pendisplinan itu dilakukan dengan dukungan hukuman, disinilah aturan menjadi subsistem dari subsistem social berperan . Dengan hukuman tadi , aturan mengkoordinasikan unit-unit pada lalu lintas kehidupan sosial , dengan cara menaruh pedoman orientasi tentang bagaimanaseharusnya orang bertindak atau diharapkan buat bertindak.

Proses pembangunan (pembentuan)aturan nasional dengan sendirinya akan dipengaruhi sang keadaan subsistem budaya, subsistem politik serta subsistem ekonomi yg kini terdapat dan berlaku di Indonesia. Dalam kaitannya Hukum Adat menjadi masukan pada rangka pencapaian tujuan sebagai Hukum Nasional, maka kedudukannya sebagai masukan itu sendiri juga telah dipengaruhi oleh subsistem-subsistem tadi diatas. Dalam tahap proses disampaikan Hukum Adat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subsistem budaya, subsistem politik, dan subsistem ekonomi pula sangat ditentukan oleh perangkat keras yg berupa lembaga pembentuk Undang-undang (legislatif), forum yudikatif (contohnya pengadilan serta forum kepolisian )dan forum-lembaga lainya yg mensugesti system penegak aturan. Oleh karenanya , pembentukan aturan nasional tidaklah mudah, melainkan adalah suatu proses yang kompleks, yang bila nir hati-hati akan mengakibatkan gejolak dalam masyarakat.

Dalam proses pembentukan hukum nasional itu , yang akan sangat berpengaruh adalah subsistem politik walaupun subsistem ekonomi jua akan menghipnotis lantaran memiliki energy yg paling tinggi , tetepi subsistem politiklah yg lebih dekat menggunakan subsistem sosial , sebagai akibatnya adalah yang lebih berpengaruh.

Di negara–negara yang berkembang, seperti Indonesia ini , politik sangat mensugesti pembentukan aturan. Hal ini ditimbulkan , aturan di Indonesiasaat sekarang ini apabila dihubungkan dengan pendapat Nonet dan Philip Selznick , baru termasuk hukum Represip, yaitu aturan merupakan indera berdasarkan penguasa (Periksa. Mulyono W. Kusumah serta Paul S. Baut ,1988,h.15). Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan dibawah politik , walaupun tujuan nanti (idealnya) merupakan hukum Responsip, yaitu hukum serta politik berjalan seiring sejalan . Karena politik berada diatas , maka dalam pembentukan Hukum Nasional tentunya yang penting merupakan tercapai tujuan politik itu sendiri . Hubungan antara subsistem politik serta subsistem sosial (hukum )itu bisa terjadi , lantaran subsistem politik ternyata memiliki konsentrasi energy yg lebih tinggi daripada aturan, sebagai akibatnya jika hukum harus dihadapkan kepada politik, maka hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah . Hubungan ini disebut interaksi yg mengkondisikan .politik merupakan kondisi dijalankannya oleh aturan . Hal ini sinkron menggunakan apa yg dikatakan sang Daniel S. Lev menjadi berikut ;”Untuk tahu sistem -sistem aturan ditengah-tengah transformasi politik , kita wajib mengamati mulai dari bawah , buat mengetahui macam kiprah politik dan sosial apakah yang diberikan orang kepadanya, yg didorong untuk melakukannya , serta yg dilarang buat menjalankannya”

Memang disetiap negara , politik selalu m,emegang kendali atau bisa dikatakan sebagai komandan , sedangkan subsitem-subsistem lainnya merupakan menjadi indera politik . Bahkan menurut Teori Hukum Politik (Political Rochtstheorie), yg dikembangkan sang R. Wietholther, bisa disimpulkan bahwa aturan adalah politik (Law is politics). Dalam keadaan separti itu maka aturan tidak merupakan gejala yg bebas nilai dan gejala netral, tetapi antara keduanya terdapat hubungan yg immanent, karena aturan selalu merupakan output proses politik (kategori politik).

Dengan demikian apakah aturan itu dibuat oleh forum yang berwenang atau bukan, pembentuksn hukum itu sendiri merupakan hubungan antara forum-lembaga eksekutif (badan politik) serta forum legislatif (badan politik).secara singkat bisa dikatakan bahwa pada waktu dibentuk hukum merupakan proses politik. Maka hukum baik didunia intrnasional dan nasional selalu adalah hasil keputusan politik. Walaupun demikian,supaya tatanan politik itu baik maka hukum tetap dibutuhkan , jadi bagaimanapun baiknya tatanan politik beliau permanen membutuhka aturan,. Sebaliknya agar aturan itu baik , juga membutuhkan politik. Disamping itu hukum serta politik ini pun membutuhkan moral , yang moral ini terdapat dalam subsistem budaya. Budaya diartikan secara amat sempit akan merujuk kepada hal-hal yang bersifat normatif belaka dan nilai-nilai yang bersifat imperative. Dalam pengertian tersebut konsep budaya sebagai sebagai kalah luas dari konsep sosial ,sebabapa yang disebut warga dan kehidupan sosial itu mencakup seluruh perilaku yang ajeg, baik yg berwarna baik maupun yang berwarna netral atau bahkan nisbi jelek. Budaya yang maknanya yang sempit akan terpandang sebagai “inner system” suatu kehidupan social. Budaya yg dimengerti sebagai nilai-nilai imperative dan kaidah-kaidah yg instruktif telah dijabarkan sebagai “the inner subsystem” suatu kehidupan sosial menggunakan fungsi utama sebagai pengendali “the outher subsystem “ .the outher subsystem ini terdiri menurut :

Perilaku-konduite ekonomi yang rasional dan yang gampang beradaptasi ke perubahan-perubahan kepentingan sesaat.serta
Perilaku-perilaku politik yg secara realistik mau berkompromi secara bijak demi tercapainya tujuan-tujuan yg menjamin eksistensi.

Outer system yang progresif dilawankan dengan the inner system (budaya)yg condong berwatak ortodok serta suka mengontrol. Hubungan antara the outer system serta the inner system dalam sistem sosial merupakan interaksi yang bersifat tarik menarik atau saling tekan, menggunakan banyak sekali kemungkinan resultante . The inner system bisa mendominasi sebagai akibatnya mengakibatkan terjadinya rakyat yang statis serta ortodok :dapat terjadi juga bahwa the outer system itulah yg mendominasi sebagai akibatnya rakyat tampil sebagai warga yg serba beranjak tanpa keberatan moral apapun; serta kemungkinannya yg lain adalah tejadinya dominasi yang berkesinambungan secara dinamik antara ke 2 sistem itu sebagai akibatnya membentuk perubahan-perubahan yang terkendali.

Perubahan-perubahan pada sistem sosial-budaya ternyata tidak berlangsung sama ketika dan sama cepat diantara komponen-komponenya. The outer system lebih cepat berubah seiring dan selaras menggunakan perubahan-perubahan lingkungan, sedangkan the inner system akan condong bertahan. Gejala-tanda-tanda itulah yang dalam teori-teori perubahan sosial diklaim cultural lag.

Apabila perubahan itu berlangsung secara evolosionistis, maka efek ke dalam sitem sosial –budaya tidaklah akan parah. Adaptasi sang the outer system dengan gampang akan diteruskan dan diimbangi proses akomodasi yang berangsur sang the inner system. Tekan buat ikut berubah dalam the inner system akan menyebabkan tegangan-tegangan dan kecemasan-kecemasan yang amat bmenggelisahkan atau bahkan mengakibatkan pertarungan-permasalahan budaya yang merelatifkan semua bentuk pegangan hayati pada masyarakat . Inilah yg lazim dirujuk sebagai permasalahan impak social-budaya (yang disebabkan sang perubahan-perubahan lingkungan ). Perubahan-perubahan yg disengaja atas dasar kebijakanmanusia terbaru (menggunakan motif ekonomi serta politik)dalam prinsipnya berlangsung menggunakan amat pesat dank arena itu menimbulkan pengaruh-impak budaya yg berat. Perubahan timbale balik sebagaimana dijelaskan dengan “cultural lag” tersebut,akan menekan system sosial budaya menggunakan intensitas serta akibat imbas yang tidak sama. Subsistem ekonomi atau the outer system pada umumnya tidak mengalami atau menghadapi banyak kasus adaptasi. Sebaliknya the inner system jika ditekan buat berubah akan menghadapi banyak perkara. Disini mengontrol yg berfungsi menegakkan dan melestarikan pola justru ditekan buat ikut berubah serta tidak lestari. Kesulitan yang terjadi sebagai akibat pertarungan antara tuntutan serta perubahan serta tuntutan berlestari akan hadir menjadi duduk perkara.

Berdasarkan penerangan dimuka, jelaslah bahwa pada pembentukan hukum nasional akan dipengaruhi oleh politik, karena kenyataannya memang di Indonesia politik masih diatas hukum, atau dapat dikatakan masih pada taraf Represive Law. Akan tetepi pada pembentukan hukum nasional baru tentu saja ditujukan agar tercapai/tercipta Responsive Law, yaitu hukum yang tanggap terhadap kebutuhan terbuka dalam pengaruh serta lebih efektif dalam menangani masalah-kasus social. Dalam aturan responsive ini kesempatan buat berpartisipasi pada pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam keadaan ini memang aturan dan politik telah bisa berjalan seiring sejalan secara serasi (antara the outer system serta the inner system ).

Langkah-langkah Pendekatan Sistem

Pembangunan hukum merupakan suatu bisnis yg tidak berdiri sendiri , melainkan yg perlu dilihat kehadirannya pada suatu konteks tertentu , dalam hal ini perubahan sosial serta modernisasi .apakah ditinjau sebagai usaha melalui aturan buat melakukan perombakan masyarakat ataukah menjadi perubahan berdasarkan sistem itu sendiri ,kedua-duanya sama-sama dibatasi sang perubahan sosial yg terjadi. Jika dibicarakan pembangunan hukum sebagai suatu bisnis buat melakukan perombakan stuktur masyarakat melalui jalan aturan, maka disinilah aturan akan digunakan/dimanfaatkan sebagai wahana untuk melakukan social engineering. Dalam hal ini aturan ditempatkan dalam kedudukan ditengah-tengah system-sistem nilai yg masih ada dalam masyarakat Indonesia.

Adanya aneka macam sitem nilai itu penting pada interaksi menggunakan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial, karena kemajemukan itu juga mengakibatkan kemajemukan yg lain, yaitu pada potsulat-potsulat aturan yg bersumberkan dalam sistem nilai yang berbeda-beda diajarkan sebagai berikut :

Macam hukum , sistem nilainya serta potsulat-potsulatnya

Macam Hukumnya

Sistem nilai

Potsulat-potsulat

Hukum Adat hukum yg melayani warga pertanian subsistem

Hukum Modern

1.bersifat Religius ,magis

2.bersifat Komun

3.menghindar menurut perseteruan

1.mengagungkan prestise individu.

2.berorientsi kepada kemajuan , pertumbuhan , serta perubahan .

1.hukum itu hendaknya keseimbangan

2.hukum itu hendaknya mempertahankan suasana keselarasan .

3.hukum bekerja tidak atas pembeda-bedaan melainkan menyamakan . (tidak terdapat disparitas antara aturan public serta perdata;antara “persoonlijk recht”serta “zakelijk recht”).

4.keputusan-keputusan aturan tidak ditujukan pada pemenuhan hak-hak serta tuntutan perorangan .

1.Melindungi serta memajukan hak-hak individu.

2.hukum hendaknaya dipakai sebagai wahana yang sadar buat membentuk rakyat yg dicita-citakan .

Problem yang dihadapi Indonesia adalah bahwa nir mempunyai potsulat-potsulat aturan yg bersumber dalam satu system nilai saja. Dalam suasana kemajemukan tersebut, maka yg dihadapi pada pembangunan aturan pada Indonesia artinya bagaimana orang bisa menaruh panduan pada para pembuat serta perencana hukum supaya memiliki gambaran yang jelas mengenai potsulat-potsulat mana yg hendak dipegangnya. Pemberian pedoman disini mampu dilakukan dengan memperhatikan target yang hendak dituju serta penggunaan potsulat-potsulat mana yang diharapkan buat mampu mengantarkannya ke arah target yg ingin dicapai itu.

Untuk dapat membangun perubahan-perubahan sesuai menggunakan struktur rakyat yg diinginkan ,maka aturan harus dipandang menjadi suatu usaha bersama yang pada akhirnya berakibat hasil yang dikehendaki . Maka menurut itu konsep pembangunan aturan meliputi lembaga-lembaga,peraturan-peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat kedalam pekerjaan hukum. Apabila hal itu diperinci maka unsure-unsurnya adalah :

Pembuatan peraturannya
Penyampaian isi peraturan
Kesiapan para pelaksana hukum buat menjalankan peranannya
Kesiapan rakyat Negara buat berbuat sinkron dengan masing-masing peranan yg diharapkan daripadanya
Pengamatan mengenai bekerjanya hukum itu dalam rakyat sehari-hari

Penelaahan konsep pembangunan aturan memberitahuakn aspek statis serta dinamis.

Pendekatan system pada rangka pembangunan hukum nasional, menggunakan bahan Hukum Adat menjadi tambahkan haruslah memperhatikan langkah-langkah pendekatan sistem. Dari beberapa pendapat mengenai pendapat system, dapatlah disimpulkan adanya langkah-langkah pendekatan sistem sebagai berikut :

1. Identifikasi

2. Perumusan tujuan

3. Identifikasi kendala atau seringkali dilengkapi menggunakan asal daya /dana serta kendala

4. Penyajian alternatif terbaik

5. Implementasi

6. Modifikasi bilamana diperlukan (revisi).

Oleh karenanya dalam pembentukan hukum nasional, pertama-tama yang wajib dilakukan ialah identifikasi kebutuhan.seperti diketahui bahwa tentunya tidak semua ketentuan aturan tata cara bisa dimasukkan dalam hukum nasional , akan tetapi hanya asas-asas atau kaidah-kaidah yg bersifat universal sajalah yang sanggup dipertahankan terus atau diambil alih dalam pembentukan rapikan hukum nasional baru. Misalnya unsure-unsur aturan istiadat yg berkenaan dengan hukum famili serta aturan waris . Dalam goresan pena ini sebagai contohnya merupakan tentang aturan waris.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan , galat satu bidang aturan adat perlu dijadikan hukum nasional ,pada hal ini aturan waris . Pada mulanya aturan waris ini menyangkut mengenai pemilihan, yaitu pengalian harta menurut pewaris kepada pakar waris ( dalam masa Low energy society), akan namun pada masa High energy society nilai-nilai tersebut mengalami pergeseran sehingga fungsi hukum adat pada bidang ini menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Pergeseran ini wajib diperhatikan dalam rangka menetapkan apakah aturan tata cara itu betul-benar mampu dijadikan hukum nasional sesuai dengan kondisi pada waktu kini dan yang akan datang atau nir? Setelah diketahui bahwa aturan adat waris ini mampu dijadikan aturan nasional maka haruslah dirumuskan tujuannya, contohnya: supaya terdapat keseragaman Hukum Waris buat seluruh warga Indonesia diseluruh Indonesia. Setelah tujuan terumuskan, maka pada mencapai tujuan itu tentunya akan terjadi kendala-hambatan,misalnya hambatan pada sistem Hukum Waris masing-masing wilayah atau suku atau masing-masing hubungan adat (Sistem Parental, Patrilinial, Matrilinial) atau kendala lantaran pergeseran fungsi Hukum waris itu sendiri lantaran pergeseran nila-nilai tentang warisan. Disamping itu wajib diidentifikasi hambatan-kendala yang asal dari subsistem budaya, subsistem social itu sendiri, subsistem politik serta subsistem ekonomi. Sedangkanhambatan lainnya mungkin datang berdasarkan pembentuk undang-undang itu sendiri (legislatif) juga berdasarkan forum eksekutif sendiri dan dari lemabaga yudikatif.

Langkah-langkah dimuka merupakan identifikasi kasus terhadap kemungkinan dijadikannya Hukum Waris Adat sebagai Hukum Nasional. Sedangkan pemecahan masalahnya yaitu memilih galat satu kemungkinan yang paling tepat atau cocok sinkron menggunakan tujuan yg hendak dicapai. Misalnya mencari asas-asas yang sama antara system Hukum Waris masing-masing suku atau system kekerabatan, sebagai akibatnya asas-asas itu sanggup menjadi bagian Hukum Waris Nasional, atau mengesahkan system pewarisan yang tumbuh dalam warga yg adalah pergeseran berdasarkan Hukum Waris Lama.

Setelah diadakan penyajian alternatif terbaik tersebut maka menggunakan cara-cara serta prosedur pembuatan undang-undang, hal tadi dibahas dan digodok oleh pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR), tentunya dengan melalui dengar pendapat menggunakan para ahli dibidang Hukum Waris dan instansi yg terkait lainnya. Kemudian selesainya RUU disetujui sang Presiden atau DPR barulah diundangkan sebagai undang-undang. Dengan demikian sudah terpenuhi tujuannya. Akan tetapi hal ini nir cukup selesai sampai disini, sebab akan timbul permasalahan baru, yaitu apakah Hukum Waris yg baru dibentuk/disahkan itu benar-sahih mencerminkan Hukum Waris Nasional yang sinkron menggunakan kepribadian bangsa Indonesia atau tidak? Apakah sanggup dilaksanakan/diterapkan atau nir? Jawaban atas pertanyaan itu kemudian menjadi umpan kembali (feedback), yg akan sebagai masukkan baru dalam proses pemugaran atau pembaharuan Hukum Nasional tersebut. Hal ini akan terus berlangsung pada proses terwujudnya Hukum Waris Nasional yg responsif. Proses ini akan berhenti jika telah terwujud satu Hukum Waris yg benar-benar sanggup mengikuti perkembangan jaman, yaitu Hukum Nasional yang responsip. Dan yg jelas proses pembuatan Hukum Waris itu adalah proses politik. Oleh karenanya alangkah baiknya jika hasil proses politik itu bisa diterima warga dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, hal ini tentunya wajib disiapkan secara matang dalam proses pembentukannya. Disamping itu dari Sunarti Hartono, ada beberapa hal yang bisa kita perkirakan akan terjadi pada kurun ketika 25 tahun mendatang atau selama kurun ketika PJP II diantaranya, yaitu:

Pesatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang mensugesti pola hayati kita sehari-hari;
Arus keterangan berdasarkan semua penjuru global yg akan juga menghipnotis perkembangan bepergian hayati bangsa kita, diantaranya menggunakan semakin banyaknya campur tangan pihak asing dalam urusan (yg umumnya dipercaya sebagai urusan) dalam negeri;
Semakin terbatasnya ruang mobilitas insan yg ditimbulkan sang pesatnya pertambahan penduduk dunia;
Ruang gerak kehidupan serta penghidupan yg sangat ditentukan sang tingkat pencemaran lingkungan hidup;
Globalisasi ekonomi dunia yg menyebabkan internasionalisasi Hukum Nasional;
Semakin langkanya asal daya alam yg umumnya dipakai menjadi bahan makan serta semakin banyaknya bahan-bahan lain sebagai makanan kita sehari-hari;
Kembalinya kehidupan keluarga yg lebih intim berdasarkan dalam sekarang;
Perubahan besar pada dunia kedokteran serta pemeliharaan kesehatan;
Desakkan positif juga negatif yg lebih akbar menurut negara-negara berkembang, yang bisa menyerupai sejarah politik abad ke 17 dan 18 dalam bentuk terbaru, sebagaimana tercermin dalam meletusnya banyak sekali ancaman kekerasan serta peperangan di seluruh penjuru dunia;
Perubahan besar dalam gaya diplomasi serta upaya mempertahankan keamanan bangsa dan kedaulatan negara;
Dan sebagainya. Oleh karenanya, pada membahas dan memilih pola kebijaksanaan pembangunan dan pelatihan Hukum Nasional yg mengacu kepada perkembangan kehidupan serta perilaku pencerahan hukum mayarakat modern dimasa mendatang, harus mempertimbangkan factor-faktor yg dikemukakan diatas.

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh Anonymous pada tanggal October 29, 2018

Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Dengan diproklamasikannya Indonesia sebagai negara merdeka (17 Agustus 1945 yg silam),maka pada Indonesia lahir tata hukum baru, yaitu rapikan aturan nasional yang mencerminkan keinginan hukum Indonesia serta sebagai wahana bagi ,warga Indonesia untuk menanggulangi kasus-kasus aktual yang dihadapinya. Walau demikian bukan berarti bahwa semenjak saat itu telah lahir rapikan hukum nasional yg benar - betul tata hukum nasional;pada arti yang sinkron menggunakan hasrat masyarakat Indonesia.hal ini sanggup berarti karena menjadi Negara yg baru merdekatentu saja(bisa dimaklumi)belum bisa begitu saja(seketika itu pula)menciptakan rapikan hukum yg baru sama sekali, melainkan dengan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (yg lahir sehari setelah proklamasi), sistem aturan yg pluralistis jaman penjajahan masih berlaku bagi negara Indonesia yang telah merdeka ini . Bahkan dalam usianya yg ke 50 (1/2 abad) negara ini masih menggunakan peraturan produk sebelum merdeka.

Sebagai Negara yang berkembang,yg mewarisi rapikan aturan yang bersifat pluralistis,dihadapkan dalam perkembangan IPTEK pada abad modern dalam era globalisasi ini. Tata hukum lamapun tentu saja akan ketinggalan dan memang telah ketinggalan dengan perkembangan IPTEK ,baik didalam negeri juga pada dunia internasional. Oleh karena itulah ,di Indonesia diadakan pembangunan hukum ,yg merupakan upaya merombaktata hokum lama sebagai tata hukum nasional yg baru . Pembangunan aturan di Indonesia hingga waktu ini (PJP II) sedang dan terus digalakkan ,karena pembangunan disegala bidang nir mungkin berjalan mulus bila nir dilandasi sistem Hukum Nasional yang memenuhi kebutuhan rakyat masa kini serta bisa mengantisipasi kebutuhan dimasyarakat di abad ke- 21.

Upaya pembentukan tata aturan nasional yg mengabdi kepada kepentingan nasional (sebagaimana arahan GBHN),maka tentu saja wajib memperhatikan hokum yang telah ada (Hukum adat/Hukum yang berlaku dalam masyarakat dan Hukum Kolonial) juga hokum yg sekarang sedang berkembang di global internasional. Dalam goresan pena ini akan dibahas pembangunan hukum pada Indonesia dilihat berdasarkan pendekatan sistem menggunakan hukum adat sebagai keliru satu inputnya.

Hukum Adat dan Hukum Modern

Dalam kepustakaan banyak sekali para pakar Hukum Adat yg menaruh definisi tantang Hukum Adat ,serta konsepsi Hukum Adat itupun menurut ketika ke ketika mengalami perkembangan yang disebabkan sang terjadinya perubahan pada pada Hukum Adat itu sendiri juga akibat terjadinya perubahan nilai-nilai sosial budaya rakyat oleh perkembangan ilmu serta teknologi. Dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan satu persatu pandangan para pakar hukum tata cara tentang konsepsi Hukum Adat . Akan tetapi yang dijadikan pijakan dalam goresan pena ini artinya konsepsi Hukum Adat yang sudah dirumuskan pada Seminar Hukum Adat serta Pembinaan Hukum Nasional tahun 1974 pada Yogyakarta.seminar tadi sudah menyimpulkan bahwa ”Hukum Adat Hukum Indonesia asli yg tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur kepercayaan .”

Dengan demikian maka Hukum Adat memiliki ciri- ciri menjadi berikut :

Hukum Indonesia orisinil;
Bentuknya tidak tertulis;
Mengandung unsure-unsur kepercayaan .

Hukum Adat pun seringkali juga dianggap menjadi aturan tidak formal,lantaran mekanisme pembuatan dan implementasinya, yaitu sebagai hukum masyarakat yg tumbuh serta berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses sejarah. Hukum ini mengedepankan dimensi kultur dan bertumpu diatas dasar kesetiaan kultural warga masyarakat. Karena mengedepankan dimensi kultur dan bertumpu diatas dasar kultural ,maka Hukum Adat dalam hakekatnya pula meliputi peraturan-peraturan yg dijelmakan didalam keputusan para pejabat hukumdalam arti luas.keputusan- keputusan itu diambil atas dasar nilai-nilai yg hidup serta sinkron menggunakan warga warga dimana keputusan itu diambil. Sehingga tidaklah mengherankan bila Hukum Adat sebagai hukum yang hayati berlakunya hanya tergantung pada kekuatan dan proses sosial yang terjadi didalam rakyat yg bersangkutan.

Seperti sudah disebutkan dalam bagian terdahulu ,bahwa bentuk Hukum Adat artinya nir tertulis ,pada arti tidak tertulis dalam Perundang-undangan Republik Indonesia.mengenai hal ini masih poly yang belum sendapat,terdapat yg berkata bahwa sebaiknya Hukum Adat itu buat menyebut hukum yang tertulis, Ada jua yg mengatakan bahwa Hukum Adat itu juga terdiri menurut bagian-bagian yang tertulis. Untuk menghindarkan perbedaan pendapat dan kesimpangsiuran tentang hal tadi, maka usahakan digunakan istilah Hukum Tradisional,yang mempunyai cirri-ciri menjadi berikut:

Mempunyai sifat kolektifitas yang bertenaga ;
Mempunyai corak magis-religius,yaitu yang behubungan dengan etos rakyat orisinil;
Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran serba konkrit, merupakan hukum tradisional sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnyanhubungan-interaksi yang konkret yg terjadi didalam masyaraka;
Sistem aturan tradisional bersifat visual, adalah hubungan-interaksi hukum dianggap terjadi lantaran ditetepkan menggunakan suatu ikatan yg dapat ditinjau atau dengan suatu indikasi yang tampak .

Ciri-karakteristik hukum tradisional dalam masyarakat tradisional itu pada perkembangannya , mau nir mau dihadapkan pada aturan terbaru ,contohnya hokum tradisional bangsa Indonesia dulu dihadapkan pada aturan modern ,contohnya hukum tradisional babgsa Indonesia dulu dihadapkan pada hokum yang sedang berkembang sebagai hukum terkini ketika ini. Ciri-karakteristik hukum terbaru itu merupakan sebagai berikut:

Sistem aturan tadi terdiri menurut peraturan-peraturan yang seragam,baik dari segi isi mau pun segi pelaksanaannya;
Sistem aturan tersebut bersifat tradisionil ,ialah hak-hak serta kewajiban-kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yg nir dipengaruhi sang faktor- faktor usia,kelas,agamaataupun disparitas antara perempuan dengan pria;
Sistem hukum modern bersifat universalistis,artinya bisa dilaksanakan secara generik;
Adanya hierarkhi peradilan yang tegas;
Birokratis ,artinya melaksanakan mekanisme sesuai peraturan –peraturan yang sudah ditetapkan ;
Rasionil ;
Para pelaksana hukum terdiri dari orang-orang yg sudah berpengalaman;
Dengan berkembangnya spesialisasi pada warga yg kompleks ,maka sine qua non penghubung antara bagian-bagian yg terdapat menjadi dampak adanya pengkotakan ;
Sistem ini mudah dirubah buat mengikuti keadaan dengan perkembangan perubahan masyarakat;
Lembaga-forum pelaksana danpenegak aturan merupakan lembaga-lembaga kenegaraan ,oleh karena negaralah yg mempunyai monopoli kekuasaaan ;
Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif,legislative,judikatif.

Kemudian Satjipto Rahardjo, menggelarkan beberapa ciri hukum terbaru serta perbandingan antara dua budaya hukum yaitu menjadi berikut :

Beberapa ciri aturan terkini

Sikap-sikap dan nilai nilai yang sesuai buat mendukung hukum modern

Sikap perilaku serta nilai-nilai yang masih merata pada orang Indonesia

III

1.karya insan yg dibuat dengan sadar.

2.ditujukan buat mencapai sesuatu

1.kesadaran individu tinggi.

2.permasalahan sebagai sesuatu yang fungsional

1.menilai tinggi kesadaran

2.menolak konflik

3.kecenderungan dalam ikatan ikatan primordial

4.paternalistis

5.diferensiasi antara sector-sektor publik serta privat belum tinggi

Penjelasan mengenai karakteristik – karakteristik hukum terbaru dan 2 macam kultur aturan diatas, merupakan menjadi berikut :

Kita nir mampu memberlakukan secara umum begitu saja nilai-nilai dan sikap-sikap yg masih ada pada kolom III, sebagai yg masih ada secara merata diseluruh Indonesia, misalnya hal tersebut lebih kuat dijumpai pada daerah Jawa dan Bali daripada diberbagai daerah lainnya. Menjalankan aturan terbaru secara optimum akan lebih berhasil apabila didukung sang budaya aturan yang bersumber dalam perilaku-sikap dan nilai-nilai yang masih ada dalam kolom II daripada yang terdapat dalam kolom III. Disamping itu dijalankannya sistem aturan terbaru menggunakan dukungan budaya aturan yg bersumber pada apa yg tertera pada kolom III pada akhirnya akan menimbulkan suatu jenis praktek aturan tersendiri menggunakan kesamaan budaya Indonesia.

Sedangkan dari pendapat Lawrence M. Friedman karakteristik-karakteristik aturan terkini adalah menjadi berikut :

Bersifat sekuler dan progmatis ;
Berorientasi kepada kepentingan dan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh insan;
Bersifat terbuka serta mengandung unsure perubahan yg dilakukan secara sengaja.

Untuk memilih sifat rasionalnya, Friedman menggunakan kultur aturan menjadi wahana buat mencirikan hukum terkini, kultur hukum ini berupa nilai-nilai serta perilaku-sikap yg menghipnotis bekerjanya aturan. Bagi Friedman yg krusial bukanlah bahwa hukum terbaru itu merupakan rasional. Akan namun orangnyalah yg berpikir bahwa mereka seharusnya bertingkah laku sinkron dengan itu

Kemudian dari pembicaraan mengenai sejarah modernisasi pada Indonesia, dapatlah diketahui bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan pada konsep-konsep, asas-asas dan potsulat-potsulat yg berhubungan dengan aturan yg berlaku (selama modernisasi itu berlangsung). Perubahan-perubahan itu sanggup dipandang sebagai timbulnya kesengajaan antara perubahan hukum yang berlaku dengan kultur hukumnya. Insiden itu menerangkan urutan peristiwa sebagai berikut :

Terjadi perubahan hukum yang berlaku
Perubahan aturan tadi mengandung jua perubahan dalam konsepsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan sang aturan. Konsepsi yang usang beropini bahwa aturan itu hanyalah melestarikan saja norma adat yang asal berdasarkan nenek moyang desa , sedang konsep yg baru mengatakan, bahwa mengeluarkan hukum berarti jua menjalankan kekuasaan yg sanggup menjurus dalam pengubahan-pengubahan.
Perubahan tadi tidak bisa dibiarkan sang anggota-anggota rakyat serta mereka memilih untuk mencari loka pemukiman yg lain sehingga dengan demikian mereka tetap dapat menjalankan aturan sebagaimana diterima selama ini.

Dari penerangan-penjelasan dimuka, memang sudah jelas bahwa pada akhirnya Hukum Adat, yang bisa dikatakan sebagai Hukum Tradisional itu akan dihadapkan pada hukum terkini pada ketika tumbuhnya efisiensi irit , pemakaian teknologi moder , pembangunan industri, rasionalisasi, birokrasi dalam pengelolaan dan lain-lainnya yang sejenis .timbullah pertanyaan, apakah kita wajib mempertentangkan Hukum Adat dan Hukum Modern ? Bagaimana eksistensi Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Tradisonal pada kehidupan aturan yg sedang menuju pada Tata Hukum Nasional yang baru ini ? Pada hal ini saya sependapat menggunakan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto, yaitu bahwa permasalahannya merupakan bukan mempertentangkan antara Hukum Adat dengan Hukum Modern, namun bagaimana membentuk Hukum Modern yg fungsional. Mempertentangkan Hukum Adat menggunakan Hukum Modern ialah adalah paham yang keliru ,karena paham ini didasarkan dalam anggapan-asumsi bahwa Hukum Adat merupakan aturan yg dianutoleh serta berlaku dalam rakyat-masyarkat primitive yg masih irrasionil, sebaliknya Hukum Modern dikaitkan dengan rakyat-rakyat terkini yang terutama akan dapat ditemukan pada negara-nagara Barat. Oleh karena itu, yang penting disini merupakan bukan mempertentangkan melainkan mengetahui apakah tanpa Hukum Adat sanggup dibentuk Hukum Modern yang fungsional, menggunakan kata lain apakah mungkin pembentukan aturan nasional itu menggunakan mengabaikan Hukum Adat? Dan mungkinkah Hukum Adat itu tetap dipertahankan hingga kini ?

Pembangunan Hukum Pasca 1965

Dalam kepustakaan poly sekali dirumuskan pengertian pembangunan. Seperti misalnya, rumusan Robert S. Seidman, dalam bukunya “The State, Law and Development”, mengartikan bahwa pembangunan adalah perubahan monoton serta meliputi bidang-bidang perilaku, ekonomi serta kelembagaan. Dikatakan jua bahwa dalam pembangunan, ilmu merangsang perubahan-perubahan perilaku, dan selanjutnya menuntut uasaha dan kegiatan partisipasi, bisnis kebersamaan (koperatif) serta aktivitas pemecahan problema. Lebih berdasarkan itu seluruh, harus disadari bahwa pada dasarnya pembangunan adalah proses politik, yg ditopang kehendak beserta. Yang jelas pembangunan memang adalah bisnis terus-menerus buat mengadakan perubahan-perubahan kearah yg lebih baik daripada sebelumnya pada rangka pembangunan bangsa yg dilakukan secara sadar sang suatu bangsa , negara,pemerintah.

Pembangunan nasional dinegara-negara berkembang, pada hakekatnya, adalah usaha kearah modernisasi dalam berbagai kehidupan bangsa yang bersangkutan, termasuk modernisasi aturan. Modernisasi aturan disini bisa diartikan menjadi transformasi total berdasarkan tata aturan lama menjadi tata hukum baru yg lebih baik sesuai menggunakan kemajuan dan keadaan yg lebih baik. Pembangunan aturan mengandung makna ganda , yaitu :

Pertama, sebagai suatu bisnis buat memperbaharui hukum positif sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan buat melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian biasa dianggap modernisasi hukum.

Kedua, sebagai suatu usaha buat memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan social sebagaimana dibutuhkan oleh suatu warga yg sedang membangun.

Akan namun menurut Satjipto Rahardjo, pembedaan itu tidaklah perlu diperhatikan, sebab memang keduanya nir bisa dipisahkan secara tajam dan poly kesempatan keduanya akan tergabung menjadi satu.

Dalam pembangunan aturan pada Indonesia, jua diinginkan adanya transformasi total, pada arti sebagai upaya perombakan secara fundamental terhadap hukum yg usang buat

Digantikan dengan rapikan aturan yg baru sama sekali. Pembangunan hukum ini mempunyai keterikatan yang erat menggunakan politik, mulai dari pembentukannya sampai kepada pelembagaannya, melalui berbagai lembaga dan kekuatan pada masyarakat “Law is Politics’, begitu istilah R. Wietholther dalam “Political Rechtstheorie”. Hal ini menyangkut pula ciri pelatihan aturan di Indonesia, yg ingin dimulai menurut landasan yg paling fundamental, yaitu pembuatan atau penyusunan rapikan aturan Indonesia baru. Pembangunan aturan di Indonesia bisa dimasukkan pada kategori revolusioner. Keinginan buat mempunyai suatu rapikan aturan sendiri, mendorong kita buat menemukan nilai-nilai serta asas-asas baru yang akan dimasukkan kedalam rapikan aturan tersebut.

Sebagai negara yg sedang berkembang yang sekaligus menjadi negara bekas jajahan yg mewarisi struktur hukum dan social yang majemuk, maka kasus pembangunan hukum di Indonesia cukup menerangkan aspek-aspeknya yang kompleks. Hal ini membuahkan, walaupun tujuan yg hendak dicapai buat mencapainyapun sudah sanggup dipengaruhi, namun masih banyak pula dilema-duduk perkara antara yang dijumpai. Misalnya, walaupun tujuan yang dikehendaki pada pembangunan hukum diIndonesia sudah kentara, yaitu rakyat industry modern, namun buat mencapainya harus melalui banyak sekali-bagai tahap pertumbuhan.

Konsep pembangunan hukum meliputi,lembaga-lembaga,peraturan-peraturan,kegiatan orang-orang yang terlibat kedalam pekerjaan hukum. Penelahan lebih lanjut mengenai konsep pembangunan hukum itu menerangkan adanya aspek statis serta dinamis. Aspek statis merupakan bentuk penyebutan tentang forum-lembaga,aktifitas serta pelaku-pelaku yg terlibat pada pembangunan itu sendiri. Sedangkan aspek dinamis timbul karena pembangunan aturan juga sampai kepada pengamatan mengenai bagaimana bekerjanya aturan hukum sehari-hari,kendala-hambatan apa yg terjadi, apakah penyebabnya, serta melihat pula proses yang dikenal menjadi umpan balik . Proses ini tentu tidak dapat diamati menggunakan baik tanpa melinatkan lingkungan bekerjanya hukum itu, misalnya politik,ekonomi,budaya,hankam,dan hal lainnya yang terkait.

Dalam mengungkapkan pembangunan aturan di Indonesia, maka nir bisa lepas berdasarkan Politik Hukum Nasional, yg pertama sekali ditetapkan melalui ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, yang memutuskan bahwa pembangunan bidang aturan dalam Negara Hukum Indonesian berdasar atas landasan asal tertib hukum. Yaitu keinginan yang terkandung pada pandangan, pencerahan, serta impian hukum serta cita-cita moral, yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan tabiat menurut bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini kemudian diwujudkan lebih lanjut pada Keppres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Repelita Kedua. Politik Hukum Nasional yg lahir dalam masa orde baru (pasca 1966)ini tentu saja ditentukan oleh keadaan perkembangan hukum dan pembangunan aturan sebelumnya.

Prioritea pembabguna pada masa orde baru pun tidak sama menggunakan orde lama (yang meletekkan politik sebagai panglima), yaitu menggunakan mengutamakan pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan hayati ekonomi . Dengan dibentuknya kabinet baru (cabinet pembangunan )pada tahun 1968 adalah titik awal perubahan kebijakan secara menyeluruh , dari kebijakan “politik revolusioner menjadi panglima “ke kebijakan “pembanguna ekonomi sebagai bagian dari usaha orde baru “. Hal ini sangat berpengaruh pula dalam kiprah aturan pada Indonesia , sehingga peran hukum berubah , dari kiprahnya yg tersubordinasi buat mensukseskan revolusi nasional melawan neo- kolonialisme dan imperialism ke peran sebagai bagian sarana pembangunan . Dalam hal ini maka adagio “Indonesia adalah negara menurut atas hukum “ada serta tumbuh kembali , menggunakan latar belakang adanya maksud buat mengukuhkan fungsi hukum sebagai “tool of social engineering”dan pengefektifan hukum menjadi wahana buat melindungi hak asasi insan. Oleh karenanya , pada era orde baru , perkembangan hukumnya meliputi perkembangan dalam konfigurasi konsep “law as a tool social engineering “dan konfigurasi hukum menjadi wahana proteksi hak asasi manusi (warga sipil )berdasarkan kesewenangan penguasa.

Karena titik berat pembangunan dalam masa orde baru merupakan ekonomi , maka pembangunan hukumnya dirintis untuk memfungsionalkan hukum bagi kepentingan ekonomi. Ide “law as tool social engineering baru ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja. Kelembagaan hukum buat kepentingan pembangunan ekonomi (contohnya pengaturan mengenai pertahanan ,pertambangan ,perpajakan, dan lain-lainnya yg homogen)akan menaruh jaminan kepastian yg krusial buat pembangunan ekonomi. Lantaran tidak dianjurkan buat mengutamakan acum hukum tata cara atau aturan klasik colonial, maka aturan nasional pada masa orde baru tadi dikualifikasi sebagai hukum nasional menjadi aturan nasional terkini, yang boleh dikatakan tidak sekedar”mengikuti arah perkembangan sejarah hukum yg sudah berlangsung di Indonesia melainkan memutuskan sendiri secara spesifik arah perkembangan itu . Ide aturan nasional menggunakan mengutamakan regulasi kehidupan ekonomi(secara selektif melalui perundang- undangan nasional)pada saat itu ternyata berkenan pada hati pembuat kebijakan , yg hal ini teersirat dalam Pidato Presiden Soeharto pada pembukaan konferensi Lawasia di Jakarta tahun 1973, yang mengungkapkan : pembangunan mengharuskan terjadinya perubahan , bahkan juga perubahan-perubahan yg sangat fundamental. Sekalipun begitu. Indonesia akan permanen menekankan pentingnya mempertahankan ketertiban pada setiap mobilitas kemajuan yg akan diperoleh lewat perubahan-perubahan yg diperoleh yang demikian itu, dan dalam hal ini aturan akan adalah wahana penting guna mempertahankan ketertiban itu. Nmun ini tidak boleh diartikan bahwa aturan hendak berpihak pada keadaan status quo . Hukum akan menentukan lingkup perubahan-perubahan itu, namun tidaklah tepat apabila menggunakan demikian aturan menghalangi setiap bisnis perubahan hanya semata-mata karena ingin mempertahankan nilai-nilai usang . Sesungguhnya hukum itu akan berfungsi menjadi pembuka jalan serta kesempatan menuju ke pembaharuan-pembaharuan yang dikehendaki. Hal tersebutsecara eksplisit dan resmi terekm dalam naskah REPELITA KEDUA(1974), Bab 27 paragraf IV buah 1 page 279: bahwa prioritas akan diberikan buat meninjau pulang dan merancang peraturan-peraturan perundang-undangan agar segala peraturan itu bersearah serta bersesuaian menggunakan pembangunan sosial ekonomi, khususnya dibidang pertanian ,industri, pertambangan ,komunikasi dan perdagangan ….dst”.

Ide “law as a tool engineering “ini ,ternyata ada jua yg menentang , yaitu para pakar aturan yg percaya bahwa sine qua non kontinuitas perkembangan aturan berdasarkan aturan colonial ke hukum nasional (jadi hukum nasional harus bersumber dari aturan kolonial ) serta para ahli aturan yang percaya bahwa hukum nasional harus berakar serta /bersumber dan diangkat dari aturan adat. Dengan mengacu pendapat yg terakhir ini, maka pembangunan nasional I (Indonesia ) wajib bersumber menurut hukum colonial serta mampu pula bersumber menurut hukum adat.

Perkembangan pada era orde baru, implementasiide hukum nasional sebagai hukum perekayasa memperoleh loka dalam kerangka kebijaka pemerintah Orde Baru. Sedangkan kiprah aturan tata cara dalam percaturan pembangunan hukum nasional memang makin terdesak (tetapi nir hilang).

Pada PJP II, target pembangunan aturan ialah terbentuk serta berfungsi sistem hukum nasional yg mantap, bersumber Pancasila serta UUD 1945, menggunakan memperhatikan hukum yg berlaku , yang mampu menjamin kepastian , ketertiban , penegakkan serta proteksi aturan yg berintikan keadilan serta kebenaran dan mampu mendukung pembangunan nasional , yang didukung oleh aparatur aturan, sarana serta prasarana yg memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Sedangkan arah pembangunan aturan pada PJP II artinya menghasilkan produk aturan nasional yang mampu mengatur tugas generik pemerintah serta penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur aturan yang bersih serta berwibawa, penuh darma, sadar serta taat aturan, memiliki rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta professional, efisien serta efektif, dilengkapi ddengan sarana serta prasarana hukum. Penyusunan serta perencanaan aturan nasional harus dilakukan secara terpadudalam sistem aturan nasional. Sedangkan target pembangunan aturan Pelita Keenam artinya penataan hukum nasional yang bersumber Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945; penyusunan kerangka sistem aturan nasional serta penginventarisan serta penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum pada rangka pembaharuan hukum nasional ; peningkatan penegakkan aturan serta pembinaan aparatur hukum nasional ;serta peningkatan sarana serta prasarana aturan. Kebijakan Pelita Keenam Bidang Hukum, meliputi : Materi Hukum, Aparatur Hukum, Sarana serta Prasarana Hukum.

Dengan melihat ketentuan GBHN 1993 tersebut, maka dalam pembangunan / pembaharuan hukum nasional dalam arti luas nir hanya memperbaharui materi/isi hukum melainkan jua sarana dan prasarananya. Ini seluruh adalah konsep yg ada pada GBHN, yang sedang serta masih ditunggu pelaksanaannya pada lima tahun dan 25 tahun mendatang.

Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional

Sebagaiman disebutkan dalam bahasan terdahulu , bahwa nir akan dipertentangkan antara Hukum Adat serta Hukum Modern. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, ciri-karakteristik hukum terkini harusnya dipenuhi. Kalau dipenuhi, bagaimana kedudukan hukum norma? Dalam hal ini aturan norma nir dapat diabaikan begitu saja dalam pembentukan aturan nasional.dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, dirumuskan bahwa Hukum Adat adalah salah satu asal yg krusial buat memperoleh bahan-bahan Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi aturan yang dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan nir mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya aturan kebiasaan dan pengadilan pada Pembinaan Hukum . Dengan Demikian Hukum Adat ditempatkan pada posisi penting pada proses pembangunan hukum nasional.

Memperkembangkan unsure-unsur asli, unsure-unsur asing mungkin saja bermanfaat bagi pembentukan hukum nasional, sehingga dalam hakekatnya masalahnya adalah bagaimana peranan hukum istiadat (yang merupakan konk sistem nilai serta budaya ) dalam pembentukan hukum nasional yg fungsional (yang kemudian dinamakan “Hukum Indonesia Modern “)

Untuk mengetahui peranan hukum adat dalam pembentukan/pembangunan aturan nasional, maka harus diketahui nilai-nilai sosial dan budaya yg sebagai latar belakang hukum adat tersebut, dan perannya masing-masing yaitu:

a. Nilai-nilai yg menunjang pembangunan (hukum), nilai-nilai mana harus dipelihara dan malahan diperkuat .

b. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), jika nilai-nilai tadi disesuaikan atau diharmonisir dengan proses pembangunan.

c. Nilai-nilai yg merusak pembangunan(aturan), akan namun secara berangsur-angsur akan berubah bila lantaran faktor-faktor lain dalam pembangunan.

d. Nilai-nilai yang secara definitif Mengganggu pembangunan (hukum)dan oleh karena itu wajib dihapuskan menggunakan sengaja.

Dengan demikian berfungsinya Hukum Adat pada proses pembangunan/pembentukan hukum nasional merupakan sangat tergantung dalam tafsiran terhadap nilai-nilai yg menjadi latar belakang aturan istiadat itu sendiri . Dengan cara ini bisa dihindari dampak negatif, yg mengungkapkan bahwa hukum istiadat mempunyai peranan terpenting atau karena sifatnya yg tradisional,maka Hukum Adat wajib ditinggalkan.

Dalam kepustakaan memang dikemukakan adanya 3 golongan pendapat yg menyoroti kedudukan hukum istiadat pada mas sekarang , yaitu:

a. Golongan yang menentang Hukum Adat, yg memandang Hukum Adat, sebagia aturan yang sudah ketinggalan jaman yg wajib segera ditinggalkan serta digantin menggunakan peraturan-peraturan hukum yg lebih terbaru .aliran ini berpendapat bahwa hukum tata cara tak bisa memenuhi kebutuhan aturan pada masa sekarang, lebih-lebih buat masa mendatang sesuai menggunakan perkembangan terkini .

b. Golongan yg mendukung sepenuhnya terhadap aturan istiadat. Golongan ini mengemukakan pendapat yang sangat mengagung-agungkan Hukum Adat, karena aturan norma yg paling cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia sehingga oleh karena itu wajib permanen dipertahankan terus sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Nasional.

c. Golongan Moderat yg merogoh jalan tengah kedua pendapat golongan diatas. Golongan ini mengatakan bahwa hanya sebagian saja berdasarkan dalam hukum norma yg dapat dipergunakan pada lingkungan Tata Hukum Nasional, sedangkan buat selebihnya akan diambil berdasarkan unsur-unsur aturan lainnya. Unsur-unsur aturan istiadat yamg masih mungkin dipertahankan terus adalah berkenaan menggunakan masalah hukum kekeluargaan serta hukum warisan, sedangkan buat lapangan aturan lainnya dapat diambil dari unsur-unsur bahan-bahan aturan yang asal menurut luar, misal aturan barat.

Dari pendapat berdasarkan ketiga golongan tadi , kami menyetujui pendapat golongan yang ketiga (golongan moderat), karena memang dalam kenyataannya poly ketentuan hukum istiadat yg tidak sinkron dengan tuntutan jaman modern., akan tetepi yang perlu diperhatikan disini ialah bahwa asas- asas Hukum Adat bersifat universal wajib tetap mendasari Pembinaan Hukum Nasionaldalam rangka menuju kepada tata aturan nasional yg baru, walaupun asaa-asas serta kaidah-kaidah baru akan lebih mendominasi hukum nasional, seperti apa yang dikatakan oleh Soetandjo Wignjosoebroto :” Hukum Nasional tidak hanya hendak merefleksi pilihan atas kaidah-kaidah hukum suku/lokal atau hukum tradisional untuk menegakkan tertib sosial masa kini , akan tetapi jua hendak mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dipandang fungsional buat mengubah dan menciptakan warga baru guna kepentingan masa depan. Maka kalau demikian halnya , asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baru akan poly mendominasi aturan nasional “.

Kemudian pada meninjau sumbangan Hukum Adat dalam pembentukan hukum nasional , perlu disimak juga pandangan Paul Bohannan , yang menyatakan bahwa aturan itu muncul menurut pelembagaan ganda , yaitu diberikannya suatu kekuatan khusus , sebuah senjata bagi berfungsinya pranata-pranata “norma tata cara “: perkawinan , famili, kepercayaan . Tetapi ,dia jua mengungkapkan bahwa aturan itu tumbuh sedemikian rupa dengan karakteristik dan dinamikanya sendiri. Hukum menciptakan masyarakat yang mempunyai struktur dan dimensi hukum ; hukum nir menjadi sekedar pencerminan, tetapi berinteraksi menggunakan pranata-pranata eksklusif . Selanjutnya ia beropini bahwa hukum secara istimewa berada diluar fase masyarakat , dan proses inilah yg sekaligus adalah tanda-tanda sebab berdasarkan perubahan sosial (Periksa. Mulyana W. Kusumah serta Paul S. Baut, 1988,h.198). Pandangan Bohannan tersebut berguna buat menyangkal keunggulan peraturan hukum , buat tahu sifat umum dari masyarakat-warga yang tidak stabil atau mengalami kemajuan . Disamping itu jua adalah abstraksi untuk merumuskan hakekat abadi hukum itu menggunakan pengandaian kebenaran yang belum pasti . Hukum nir memiliki hakekat misalnya itu namun memiliki sifat historis yg bisa dirumuskan.

Sebagaiman penjelasan dimuka, yaitu bahwa Hukum Adat yang dibuat pada “Law Energi society”mempunyai peranan yg penting pada pembentukan / Pembangunan Hukum Nasional(hukum terkini). Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana proses pembangunan (pembentukan )Hukum Nasional dicermati menurut pendekatan system dengan Hukum Adat menjadi salah satu input (masukkannya)?

Pembangunan Hukum Nasiona Ditinjau berdasarkan Pendekatan Sistem

Semua system selalu mempunyai misi buat mencapai tujuan tertentu . Untuk mencapai maksud tadi dibutuhkan proses yang mengganti masukan (input)menjadi output (output). Untuk kelangsungan hidupnya dan menjaga mutu prestasinya , maka setiap sistem memerlukan terlaksananya fungsi kontrol, yg mencakup monitoring serta koreksi . Fungsi –fungsi monitoring tersebut pada analisis sistem seringkali diklaim umpan kembali(feedback). Adanya umpan pulang itu memungkinkan adanya pemugaran (koreksi) sistem instruksional selama pengembangannya (Sasbani 1987,h.19). Disamping itu, dalam proses perubahan berdasarkan input menjadi output ditentukan sang software (perangkat lunak)dan perangkat keras (hardware). Dengan demikian, pendekatan sistem (System Approach) berorientasi dalam tujuan , sedangkan kegiatannya melibatkan unsur-unsur melalui proses tertentu buat mencapai tujuan .

Manusia hidup pada lingkungan yang serba bersistem. Sistem itu dibentuk serta disusun menurut komponen-komponen yg sudah dibakukan serta gampang diganti-ganti , yang masing-masing saling berinteraksi secara timbale pulang ,berulang-ulang,ajeg serta tunduk dalam pola dasar yang tetap.

Pada jaman terkini misalnya kini ini manusia menggunakan sengaja sudah menciptakan dan menggerakkan sistem –sistem itu menggunakan tujuan yg sadar buat membuat hidupnya kian efisien produltifitasnya kian meningkat serta komunikasinya kian efektif , lancar serta intensif(Soetandyo Wignjosoebroto, tanpa tahun,h. 12).

Dengan demikian dalam proses pembentukan hukum nasional menggunakan contoh/missal Hukum Adat menjadi inputnya buat tujuan menghasilakan hasil Hukum Nasional yg mengabdi pada kepentingan nasional, akan melibatkan membuatkan subsistem-subsistem dalam rakyat lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan indera control mekanisme menurut sistem . Dalam pembentukan hukum nasional tersebut , perlu diperhatikan teori Talcott Parsons tentang kerangka untuk tahu rakyat yg digambarkan dalam bentuk bagan sibernetik sebagai berikut :

KEBENARAN JATI

(Ultimate Reality)

Subsistem Budaya
Subsistem Sosial
Subsistem Politik
Subsistem Ekonomi

DUNIA FISIK –ORGANIS

(Bio –Physical Environment)

Berdasarkan bagan dimuka terlihat bahwa rakyat dihadapkan pada 2 kategori lingkungan yg masing-masing berdiri serta berada secara otonom. Lantaran sifat otonom itulah maka kategori yg satu nir dapat dikembalikan pada yang lain. Masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing memberikan bebannya kepada warga dan pula pada sub-subsistem yang membentuk masyarakat tadi beban ini digambarkan dalam bentuk dua arah panah yg menunjuk ke bawah, mendeskripsikan arus keterangan . Dengan demikian berarti bahwa subsistem budaya mengandung kekayaan informasi tertinggi dan akan mengalir ke bawah kepada subsistem-subsistem lainnya. Sub-sistem lainya tadi mengandung kekayaan warta yang lebih rendah , dengan demikian subsistem ekonomi paling miskin pada kekayaan warta dibandingkan dengan yang lain-lainnya . Akan tetapi subsistem ekonomi ini memiliki kekayaan energy yang paling besar . Jadi arus yg menuju ke atas yg bertolak berdasarkan subsistem ekonomi merupakan arus energy.

Dalam hal arus energy tersebut , subsistem ekonomi mempunyai energy yg paling kaya ,makin ke atas makin mini , serta subsistem budaya adalah subsistem yg paling miskin energi.

Kekuatan-kekuatan keterangan serta energy itulah yang membuat struktur Ideologi, Politik, Sosial, serta Budaya. Sistem sosial, struktur masyarakat dan susunan rakyat seluruh bisa dikembalikan pada Kebenaran Jati (Ultimate Reality) dan Dunia Fisik Organis (Bio- Physical Environment).

Sesuai subsistem diatas menempati kedudukannya sendiri-sendiri sinkron menggunakan fungsi-fungsi yg dijelaskan . Fungsi yang mereka jalankan dianggap fungsi primer.

Subsistem budaya berfungsi mempertahankan pola , menghubungkan lingkungan (kebenaran jati)dengan warga . Subsistem inilah yg menyerap lingkungan tersebut menggunakan menciptakan nilai-nilai yg kemudian disebarkan ke pada masyarakat , sehingga dapat terbentuk masyarakat dari sistem nilai yang dipilihnya .

Subsistem sosial mempunyai fungsi integrasi, yaitu memiliki hubungan yang erat menggunakan proses interaksi dalam warga .

Subsistem politik memiliki fungsi buat mencapai tujuan ,yaitu herbi masalah-perkara penentuan tujuan-tujuan yg harus dicapai sang masyarakat dan bagaimana mengorganisasikan dan memobilisasi sumber-sumber daya buat mencapainya .

Sedangkan subsistem ekonomi mempunyai fungsi adaptasi , yaitu adalah penghubung antara masyarakat dengan lingkungan yg berupa dunia fisik-organik.

Kalau melihat subsistem-subsistem dimuka maka aturan yang memiliki kedudukan menjadi indera control mekanisme berdasarkan sistem termasuk dalm subsitem sosial. Lantaran dalam system social , interaksi sosial atau interaksi antara sesama anggota masyarakat tidak relatif bila hanya ditegaskan oleh nilai-nilai dalam warga yg disebarkan sang subsistem budaya . Sebagaimana diketahui bahwa dalam interaksi sosial itu selalu mengarah pada timbulnya konflik karena antara masing-masing anggota rakyat itu ada perbedaan kepentingan . Subsistem kebudayaan sebetulnya ,menaruh sumbangan buat mencegah terjadinya pertarungan trsebut, namun tampaknya dia nir melakukannya secara kuat. Subsistem sosial memiliki kemampuan yang lebih kuat sebab secara aktif mendisiplinkan konduite dan hubungan –hubungan pada warga , tidak hanya mempertahankan asas-asas sebagaimana dilakukan subsistem budaya. Pendisplinan itu dilakukan menggunakan dukungan sanksi, disinilah hukum sebagai subsistem menurut subsistem social berperan . Dengan hukuman tersebut , hukum mengkoordinasikan unit-unit dalam kemudian lintas kehidupan sosial , menggunakan cara menaruh pedoman orientasi tentang bagaimanaseharusnya orang bertindak atau diharapkan buat bertindak.

Proses pembangunan (pembentuan)hukum nasional menggunakan sendirinya akan ditentukan oleh keadaan subsistem budaya, subsistem politik serta subsistem ekonomi yang sekarang ada serta berlaku pada Indonesia. Dalam kaitannya Hukum Adat menjadi masukan dalam rangka pencapaian tujuan menjadi Hukum Nasional, maka kedudukannya menjadi masukan itu sendiri pula telah ditentukan sang subsistem-subsistem tadi diatas. Dalam termin proses disampaikan Hukum Adat ditentukan oleh keadaan-keadaan subsistem budaya, subsistem politik, dan subsistem ekonomi pula sangat ditentukan sang perangkat keras yg berupa lembaga pembentuk Undang-undang (legislatif), lembaga yudikatif (contohnya pengadilan dan forum kepolisian )dan forum-forum lainya yang menghipnotis system penegak aturan. Oleh karena itu , pembentukan hukum nasional tidaklah mudah, melainkan merupakan suatu proses yang kompleks, yang jika tidak hati-hati akan mengakibatkan gejolak pada rakyat.

Dalam proses pembentukan hukum nasional itu , yg akan sangat berpengaruh adalah subsistem politik walaupun subsistem ekonomi jua akan mempengaruhi karena memiliki energy yang paling tinggi , tetepi subsistem politiklah yg lebih dekat dengan subsistem sosial , sehingga artinya yang lebih berpengaruh.

Di negara–negara yg berkembang, misalnya Indonesia ini , politik sangat menghipnotis pembentukan aturan. Hal ini ditimbulkan , hukum pada Indonesiasaat kini ini jika dihubungkan menggunakan pendapat Nonet dan Philip Selznick , baru termasuk aturan Represip, yaitu aturan merupakan alat berdasarkan penguasa (Periksa. Mulyono W. Kusumah dan Paul S. Baut ,1988,h.15). Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan dibawah politik , walaupun tujuan nanti (idealnya) adalah aturan Responsip, yaitu aturan serta politik berjalan seiring sejalan . Karena politik berada diatas , maka pada pembentukan Hukum Nasional tentunya yg penting artinya tercapai tujuan politik itu sendiri . Hubungan antara subsistem politik serta subsistem sosial (hukum )itu bisa terjadi , karena subsistem politik ternyata memiliki konsentrasi energy yang lebih tinggi daripada aturan, sebagai akibatnya jika aturan wajib dihadapkan kepada politik, maka hukum berada dalam kedudukan yg lebih lemah . Interaksi ini diklaim interaksi yang mengkondisikan .politik merupakan syarat dijalankannya oleh hukum . Hal ini sinkron menggunakan apa yang dikatakan sang Daniel S. Lev sebagai berikut ;”Untuk memahami sistem -sistem hukum ditengah-tengah transformasi politik , kita wajib mengamati mulai berdasarkan bawah , buat mengetahui macam peran politik dan sosial apakah yg diberikan orang kepadanya, yang didorong untuk melakukannya , dan yang tidak boleh buat menjalankannya”

Memang disetiap negara , politik selalu m,emegang kendali atau bisa dikatakan menjadi komandan , sedangkan subsitem-subsistem lainnya adalah menjadi alat politik . Bahkan dari Teori Hukum Politik (Political Rochtstheorie), yg dikembangkan oleh R. Wietholther, bisa disimpulkan bahwa hukum adalah politik (Law is politics). Dalam keadaan separti itu maka hukum nir adalah tanda-tanda yg bebas nilai dan tanda-tanda netral, tetapi antara keduanya ada interaksi yg immanent, sebab aturan selalu merupakan hasil proses politik (kategori politik).

Dengan demikian apakah aturan itu dibuat oleh forum yang berwenang atau bukan, pembentuksn aturan itu sendiri merupakan interaksi antara lembaga-forum eksekutif (badan politik) serta lembaga legislatif (badan politik).secara singkat dapat dikatakan bahwa pada saat dibentuk hukum adalah proses politik. Maka hukum baik didunia intrnasional serta nasional selalu adalah hasil keputusan politik. Walaupun demikian,agar tatanan politik itu baik maka hukum permanen diperlukan , jadi bagaimanapun baiknya tatanan politik beliau permanen membutuhka aturan,. Sebaliknya supaya aturan itu baik , juga membutuhkan politik. Disamping itu aturan dan politik ini pun membutuhkan moral , yang moral ini masih ada dalam subsistem budaya. Budaya diartikan secara amat sempit akan merujuk pada hal-hal yg bersifat normatif belaka serta nilai-nilai yg bersifat imperative. Dalam pengertian tersebut konsep budaya sebagai sebagai kalah luas berdasarkan konsep sosial ,sebabapa yg dianggap rakyat serta kehidupan sosial itu meliputi semua perilaku yg ajeg, baik yg berwarna baik juga yang berwarna netral atau bahkan nisbi buruk. Budaya yang maknanya yang sempit akan terpandang sebagai “inner system” suatu kehidupan social. Budaya yang dimengerti sebagai nilai-nilai imperative serta kaidah-kaidah yang instruktif sudah dijabarkan sebagai “the inner subsystem” suatu kehidupan sosial dengan fungsi primer sebagai pengendali “the outher subsystem “ .the outher subsystem ini terdiri berdasarkan :

Perilaku-perilaku ekonomi yang rasional serta yang gampang beradaptasi ke perubahan-perubahan kepentingan sesaat.dan
Perilaku-perilaku politik yg secara realistik mau berkompromi secara bijak demi tercapainya tujuan-tujuan yg mengklaim keberadaan.

Outer system yg progresif dilawankan menggunakan the inner system (budaya)yang condong berwatak konservatif serta suka mengontrol. Hubungan antara the outer system serta the inner system dalam sistem sosial ialah hubungan yang bersifat tarik menarik atau saling tekan, menggunakan banyak sekali kemungkinan resultante . The inner system bisa mendominasi sehingga mengakibatkan terjadinya masyarakat yang tidak aktif dan konservatif :dapat terjadi jua bahwa the outer system itulah yang mendominasi sebagai akibatnya masyarakat tampil menjadi masyarakat yg serba berkecimpung tanpa keberatan moral apapun; serta kemungkinannya yg lain adalah tejadinya penguasaan yg berkesinambungan secara dinamik antara kedua sistem itu sebagai akibatnya membuat perubahan-perubahan yg terkendali.

Perubahan-perubahan dalam sistem sosial-budaya ternyata tidak berlangsung sama saat dan sama cepat diantara komponen-komponenya. The outer system lebih cepat berubah seiring dan selaras menggunakan perubahan-perubahan lingkungan, sedangkan the inner system akan condong bertahan. Gejala-tanda-tanda itulah yang pada teori-teori perubahan sosial dianggap cultural lag.

Apabila perubahan itu berlangsung secara evolosionistis, maka imbas ke dalam sitem sosial –budaya tidaklah akan parah. Adaptasi oleh the outer system menggunakan gampang akan diteruskan serta diimbangi proses akomodasi yg berangsur sang the inner system. Tekan buat ikut berubah pada the inner system akan menimbulkan tegangan-tegangan dan kecemasan-kecemasan yg amat bmenggelisahkan atau bahkan menyebabkan perseteruan-konflik budaya yg merelatifkan seluruh bentuk pegangan hayati pada masyarakat . Inilah yg lazim dirujuk sebagai pertarungan imbas social-budaya (yg ditimbulkan oleh perubahan-perubahan lingkungan ). Perubahan-perubahan yang disengaja atas dasar kebijakanmanusia terbaru (menggunakan motif ekonomi dan politik)pada prinsipnya berlangsung menggunakan amat pesat dank arena itu mengakibatkan dampak-efek budaya yang berat. Perubahan timbale kembali sebagaimana dijelaskan dengan “cultural lag” tadi,akan menekan system sosial budaya menggunakan intensitas serta dampak efek yg tidak selaras. Subsistem ekonomi atau the outer system dalam biasanya nir mengalami atau menghadapi banyak kasus adaptasi. Sebaliknya the inner system bila ditekan buat berubah akan menghadapi banyak kasus. Disini mengontrol yg berfungsi menegakkan dan melestarikan pola justru ditekan buat ikut berubah dan tak lestari. Kesulitan yang terjadi menjadi akibat perseteruan antara tuntutan dan perubahan serta tuntutan berlestari akan hadir menjadi problem.

Berdasarkan penjelasan dimuka, jelaslah bahwa pada pembentukan aturan nasional akan ditentukan oleh politik, sebab kenyataannya memang pada Indonesia politik masih diatas hukum, atau dapat dikatakan masih pada taraf Represive Law. Akan tetepi pada pembentukan hukum nasional baru tentu saja ditujukan agar tercapai/tercipta Responsive Law, yaitu hukum yg tanggap terhadap kebutuhan terbuka dalam imbas dan lebih efektif dalam menangani perkara-masalah social. Dalam aturan responsive ini kesempatan buat berpartisipasi pada pembentukan aturan lebih terbuka. Dalam keadaan ini memang aturan dan politik sudah sanggup berjalan seiring sejalan secara serasi (antara the outer system dan the inner system ).

Langkah-langkah Pendekatan Sistem

Pembangunan aturan adalah suatu usaha yg tidak berdiri sendiri , melainkan yg perlu dilihat kehadirannya pada suatu konteks eksklusif , dalam hal ini perubahan sosial serta modernisasi .apakah dipandang menjadi usaha melalui aturan untuk melakukan perombakan rakyat ataukah sebagai perubahan dari sistem itu sendiri ,ke 2-duanya sama-sama dibatasi sang perubahan sosial yang terjadi. Apabila dibicarakan pembangunan aturan menjadi suatu bisnis buat melakukan perombakan stuktur warga melalui jalan aturan, maka disinilah aturan akan dipakai/dimanfaatkan menjadi wahana buat melakukan social engineering. Dalam hal ini aturan ditempatkan dalam kedudukan ditengah-tengah system-sistem nilai yg terdapat pada rakyat Indonesia.

Adanya aneka macam sitem nilai itu krusial pada interaksi menggunakan penggunaan aturan buat melakukan perubahan sosial, sebab kemajemukan itu pula mengakibatkan kemajemukan yang lain, yaitu dalam potsulat-potsulat hukum yang bersumberkan pada sistem nilai yang bhineka diajarkan sebagai berikut :

Macam aturan , sistem nilainya serta potsulat-potsulatnya

Macam Hukumnya

Sistem nilai

Potsulat-potsulat

Hukum Adat aturan yang melayani rakyat pertanian subsistem

Hukum Modern

1.bersifat Religius ,magis

2.bersifat Komun

3.menghindar berdasarkan konflik

1.mengagungkan martabat individu.

2.berorientsi pada kemajuan , pertumbuhan , serta perubahan .

1.hukum itu hendaknya keseimbangan

2.hukum itu hendaknya mempertahankan suasana keselarasan .

3.hukum bekerja tidak atas pembeda-bedaan melainkan menyamakan . (tidak terdapat perbedaan antara aturan public dan perdata;antara “persoonlijk recht”dan “zakelijk recht”).

4.keputusan-keputusan aturan tidak ditujukan kepada pemenuhan hak-hak serta tuntutan perorangan .

1.Melindungi dan memajukan hak-hak individu.

2.hukum hendaknaya digunakan menjadi wahana yg sadar untuk membangun masyarakat yg dicita-citakan .

Problem yg dihadapi Indonesia adalah bahwa nir mempunyai potsulat-potsulat hukum yang bersumber dalam satu system nilai saja. Dalam suasana kemajemukan tersebut, maka yang dihadapi dalam pembangunan hukum pada Indonesia adalah bagaimana orang bisa menaruh panduan pada para penghasil serta perencana hukum supaya memiliki citra yg kentara mengenai potsulat-potsulat mana yg hendak dipegangnya. Pemberian panduan disini mampu dilakukan menggunakan memperhatikan target yg hendak dituju serta penggunaan potsulat-potsulat mana yang diperlukan buat mampu mengantarkannya ke arah sasaran yg ingin dicapai itu.

Untuk bisa membangun perubahan-perubahan sesuai dengan struktur warga yang diinginkan ,maka hukum wajib dilihat menjadi suatu bisnis bersama yg pada akhirnya menjadikan hasil yg dikehendaki . Maka berdasarkan itu konsep pembangunan aturan mencakup lembaga-forum,peraturan-peraturan, aktivitas serta orang-orang yang terlibat kedalam pekerjaan hukum. Apabila hal itu diperinci maka unsure-unsurnya merupakan :

Pembuatan peraturannya
Penyampaian isi peraturan
Kesiapan para pelaksana hukum buat menjalankan peranannya
Kesiapan warga Negara buat berbuat sinkron dengan masing-masing peranan yg diperlukan daripadanya
Pengamatan mengenai bekerjanya aturan itu dalam masyarakat sehari-hari

Penelaahan konsep pembangunan hukum menerangkan aspek tidak aktif serta dinamis.

Pendekatan system pada rangka pembangunan aturan nasional, dengan bahan Hukum Adat menjadi tambahkan haruslah memperhatikan langkah-langkah pendekatan sistem. Dari beberapa pendapat mengenai pendapat system, dapatlah disimpulkan adanya langkah-langkah pendekatan sistem menjadi berikut :

1. Identifikasi

2. Perumusan tujuan

3. Identifikasi kendala atau seringkali dilengkapi menggunakan asal daya /dana serta kendala

4. Penyajian alternatif terbaik

5. Implementasi

6. Modifikasi bilamana diperlukan (revisi).

Oleh karena itu pada pembentukan aturan nasional, pertama-tama yg wajib dilakukan adalah identifikasi kebutuhan.seperti diketahui bahwa tentunya nir seluruh ketentuan aturan norma bisa dimasukkan pada aturan nasional , akan namun hanya asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat universal sajalah yang bisa dipertahankan terus atau diambil alih pada pembentukan tata aturan nasional baru. Misalnya unsure-unsur aturan tata cara yg berkenaan menggunakan aturan famili dan hukum waris . Dalam goresan pena ini menjadi contohnya artinya mengenai hukum waris.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan , keliru satu bidang aturan istiadat perlu dijadikan aturan nasional ,dalam hal ini hukum waris . Pada mulanya aturan waris ini menyangkut tentang pemilihan, yaitu pengalian harta berdasarkan pewaris pada pakar waris ( pada masa Low energy society), akan namun pada masa High energy society nilai-nilai tadi mengalami pergeseran sebagai akibatnya fungsi aturan tata cara pada bidang ini sebagai lebih luas daripada sebelumnya. Pergeseran ini wajib diperhatikan dalam rangka menetapkan apakah aturan adat itu betul-betul bisa dijadikan hukum nasional sinkron menggunakan syarat pada waktu sekarang serta yg akan tiba atau tidak? Setelah diketahui bahwa aturan norma waris ini sanggup dijadikan aturan nasional maka haruslah dirumuskan tujuannya, misalnya: agar ada keseragaman Hukum Waris buat seluruh warga Indonesia diseluruh Indonesia. Setelah tujuan terumuskan, maka dalam mencapai tujuan itu tentunya akan terjadi hambatan-kendala,misalnya kendala pada sistem Hukum Waris masing-masing daerah atau suku atau masing-masing kekerabatan istiadat (Sistem Parental, Patrilinial, Matrilinial) atau kendala karena pergeseran fungsi Hukum waris itu sendiri karena pergeseran nila-nilai tentang warisan. Disamping itu harus diidentifikasi hambatan-kendala yg berasal menurut subsistem budaya, subsistem social itu sendiri, subsistem politik serta subsistem ekonomi. Sedangkanhambatan lainnya mungkin datang dari pembentuk undang-undang itu sendiri (legislatif) juga berdasarkan lembaga eksekutif sendiri serta berdasarkan lemabaga yudikatif.

Langkah-langkah dimuka adalah identifikasi masalah terhadap kemungkinan dijadikannya Hukum Waris Adat menjadi Hukum Nasional. Sedangkan pemecahan masalahnya yaitu memilih keliru satu kemungkinan yang paling sempurna atau cocok sinkron dengan tujuan yg hendak dicapai. Misalnya mencari asas-asas yang sama antara system Hukum Waris masing-masing suku atau system kekerabatan, sebagai akibatnya asas-asas itu mampu menjadi bagian Hukum Waris Nasional, atau mengesahkan system pewarisan yang tumbuh dalam warga yang adalah pergeseran menurut Hukum Waris Lama.

Setelah diadakan penyajian cara lain terbaik tersebut maka menggunakan cara-cara dan prosedur pembuatan undang-undang, hal tadi dibahas serta digodok sang pembentuk undang-undang (pemerintah serta DPR), tentunya dengan melalui dengar pendapat dengan para ahli dibidang Hukum Waris serta instansi yg terkait lainnya. Kemudian sehabis RUU disetujui sang Presiden atau DPR barulah diundangkan sebagai undang-undang. Dengan demikian telah terpenuhi tujuannya. Akan tetapi hal ini tidak relatif terselesaikan hingga disini, sebab akan ada permasalahan baru, yaitu apakah Hukum Waris yg baru dibuat/disahkan itu sahih-sahih mencerminkan Hukum Waris Nasional yang sinkron menggunakan kepribadian bangsa Indonesia atau tidak? Apakah mampu dilaksanakan/diterapkan atau tidak? Jawaban atas pertanyaan itu kemudian menjadi umpan pulang (feedback), yg akan menjadi masukkan baru dalam proses perbaikan atau pembaharuan Hukum Nasional tersebut. Hal ini akan terus berlangsung dalam proses terwujudnya Hukum Waris Nasional yg responsif. Proses ini akan berhenti bila telah terwujud satu Hukum Waris yang benar-sahih mampu mengikuti perkembangan jaman, yaitu Hukum Nasional yg responsip. Dan yg kentara proses pembuatan Hukum Waris itu merupakan proses politik. Oleh karenanya alangkah baiknya apabila hasil proses politik itu bisa diterima masyarakat dan bisa dilaksanakan pada kehidupan rakyat, hal ini tentunya wajib disiapkan secara matang dalam proses pembentukannya. Disamping itu menurut Sunarti Hartono, ada beberapa hal yg dapat kita perkirakan akan terjadi pada kurun waktu 25 tahun mendatang atau selama kurun ketika PJP II antara lain, yaitu:

Pesatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang menghipnotis pola hidup kita sehari-hari;
Arus liputan dari seluruh penjuru global yg akan pula menghipnotis perkembangan perjalanan hidup bangsa kita, antara lain dengan semakin banyaknya campur tangan pihak asing pada urusan (yang umumnya dipercaya menjadi urusan) pada negeri;
Semakin terbatasnya ruang gerak insan yg disebabkan sang pesatnya pertambahan penduduk global;
Ruang mobilitas kehidupan serta penghidupan yang sangat dipengaruhi sang tingkat pencemaran lingkungan hayati;
Globalisasi ekonomi global yang menyebabkan internasionalisasi Hukum Nasional;
Semakin langkanya sumber daya alam yang umumnya dipakai menjadi bahan makan serta semakin banyaknya bahan-bahan lain menjadi makanan kita sehari-hari;
Kembalinya kehidupan keluarga yg lebih intim menurut pada sekarang;
Perubahan besar pada dunia kedokteran serta pemeliharaan kesehatan;
Desakkan positif juga negatif yg lebih akbar dari negara-negara berkembang, yg bisa menyerupai sejarah politik abad ke 17 dan 18 pada bentuk terkini, sebagaimana tercermin pada meletusnya banyak sekali ancaman kekerasan serta peperangan pada semua penjuru dunia;
Perubahan akbar dalam gaya diplomasi serta upaya mempertahankan keamanan bangsa dan kedaulatan negara;
Dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam membahas dan memilih pola kebijaksanaan pembangunan serta training Hukum Nasional yang mengacu kepada perkembangan kehidupan dan konduite kesadaran aturan mayarakat terbaru dimasa mendatang, wajib mempertimbangkan factor-faktor yg dikemukakan diatas.

CARA FLEXI

PENGERTIAN SISTEM HUKUM NASIONAL MENURUT AHLI

Baca Juga

PENGERTIAN SISTEM HUKUM NASIONAL MENURUT AHLI

Baca Juga

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL