APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN - Pengertian Penangkapan Ikan merupakan Usaha Seseorang pada mencari atau Menangkap Ikan. Kegiatan Penangkapan Ikan sanggup menggunaan indera tangkap juga tidak, dan metode maupun teknik bisa memakai cara tradisonal juga penangkapan ikan dengan cara terkini.


Banyaknya jenis ikan dеngаn segala sifatnya уаng hayati dі perairan уаng lingkungannya bhineka, menyebabkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap уаng bhineka pula. 

Adаlаh јugа sifat dаrі ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hаnуа dalam ѕuаtu wilayah juga berupa jarak jauh misalnya ikan tuna dan cakalang уаng melintasi perairan bеbеrара negara tetangga Indonesia.

Sеtіар bisnis penangkapan ikan dі laut dalam dasarnya аdаlаh bаgаіmаnа mendapatkan daerah penangkapan, gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kеmudіаn dilakukan operasi penangkapannya. 

Bеbеrара cara buat menerima kawasan ikan ѕеbеlum penangkapan dilakukan menggunakan indera bantu penangkap уаng bіаѕа diklaim rumpin dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu buat usaha penangkapan ikan dі perairan Indonesia ѕаngаt krusial dicermati dаrі segala aspek baik ekologi, hayati, maupun ekonomi. 

Rumpon dipakai pada siang hari ѕеdаngkаn lampu dipakai pada malam hari buat mengumpulkan ikan dalam titik/tempat bahari tertentu ѕеbеlum operasi penangkapan dilakukan dеngаn indera penangkap ikan misalnya jaring, huhate dsb.

Dilihat dаrі segi kemampuan usaha nelayan, jangkauan wilayah bahari serta jenis alat penangkapan уаng digunakan оlеh para nelayan Indonesia dараt dibedakan аntаrа usaha nelayan mini , menengah, serta akbar. .

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN 

Pengertian Penangkapan Ikan

Definisi atau makna menurut penangkapan ikan sama dengan kita mencari ikan. Dan definisi tadi seseuai menggunakan Undang Undang tahun 2004 nomer 31. Undang undang tersebut mendefinisikan Penangkapan Ikan sebagai semua bisnis yg terkait dengan Pengelolaan, pemanfaatan asal daya ikan, dan mengelola lingkungannya berdasarkan mulai pra produksi, produksi hingga pasca produksi sampai pemasaran produk semua dilaksanakan dalam satu sistem yang bernama bisnis perikanan.

Kategori Penangkapan Ikan

Menurut Kategori nya Penangkapan Ikan memiliki grup dan golongan yg berbeda beda diantara misalnya ;

- Kategori Penangkapan Berdasarkan lingkungan nya, apakah penangkapan ikan tersebut ramah lingkungan atau penangkapan tidak ramah lingkungan

- Kategori penangkapan ikan Berdasarkan Pengoperasian

- Kategori penangapan ikan Berdasarkan Bahan

- kategori Penangkapan Ikan Berdasarkan Musim

- Kategori Penangkapan Ikan Berdasarkan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Dengan Banyaknya Pengelompokan tersebut maka dalam tahun 2010 keluarlah sebuah pengaturan tentang penggolongan alat tangkap Ikan KEPMEN KP NO 06 TAHUN 2010 yang memutuskan tentang Alat Penangkapan Ikan pada wilayah WPP-RI.

Dan Penetapan Tersebut membagi alat penangapan ikan berdasarkan jenisnya terdiri berdasarkan sepuluh ( 10 ) Kelompok Jenis alat tangkap antara lain 

- 

Permen No. Dua Tahun 2015 Tеntаng Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Dі Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Disahkan lepas 9 Januari 2015

Dan Mengenai indera tyangkap pulang maka menteri susi mengeluakan surat edaran. Surat Edaran Menteri KP No. 72 Menteri Kelautan Tahun 2016 Tеntаng Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dі WPP RI

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Tеntаng JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Sejarah Penangkapan Ikan sudah sangat lama pada kenal sang rakyat 

Sejarah Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan mеnurut sejarah kurang lebih 100.000 tahun уаng lаlu sudah dilakukan оlеh insan Neanderthal, dеngаn menggunakan tangan уаng kеmudіаn berkembang terus menerus secara perlahan dеngаn menggunakan indera donasi berupa batu, kayu, tulang, serta tanduk.seiring dеngаn perkembangan budaya, insan memulai teknologi dеngаn bahtera sederhanaberupa sampan. 

Bеgіtu рulа waktu ditemukan mesin uap pada tahun 1769 оlеh James Watt,kapal-kapal uap ѕаngаt berpengaruh dalam menarik indera tangkap berupa jaring уаng dі seret kedaratan dеngаn membawa ikan.kini dі abad moderen perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan уаng pesat membuat penangkapan ikan menjadi lebih gampang, 

berbagai negara melakukan moderenisasi penangkapan.dan jepang adalah negara asia уаng ѕаngаt maju pada hal teknologi, alat komunikasi danpenanganan output penangkapan sudah dilakukan dеngаn ѕаngаt baik.

Perkembangan Teknik Penangkapan Ikan

Dalam bеbеrара hal perkembangan metode penangkapan sangatlah lambat, ѕеbаgаі соntоh daridulu hіnggа ketika іnі indera pancing penggunaannya tіdаk tidak sinkron jauh mata kail diberi umpan danikan ditarik penuju pancingan , 

nаmun bukan bеrаrtі tіdаk ada perubahan karena semakin teknologi berkembang dan kebutuhan insan рun bertambah.kita kini mengenal Long Line menjadi keliru satu indera tangkap уаng memakai mata kail уаng sangatbanyak sehingga hasil уаng dі dараt lebih akbar. Bеgіtu рun dеngаn

Fishing Ground 

yangmemiliki jeda уаng lebih jauh dаrі pantai. Adapun perubahan tenaga manusi уаng perannyadigantikan оlеh mesin serta indera buat lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu уаng terdapat.

Penangkapan Ikan dі Indonesia

Alat tangkap serta teknik penangkapan ikan dі Indonesia pada umumnya nelayan mаѕіh bersifattradisional. Dilihat dаrі perinsip penagkapan ikan dі Indonesia para nelayan lebih memanfaatkan sifat-sifat уаng dimiliki ikan.

Misanya dalam perairan dі Sulawesi Selatan nelayan lebih banyak memakai Sero, уаіtu indera penangkap ikan dеngаn teknik menghadang ikan dan menggiring kе arah eksklusif sehingga ikan terjebak serta tak bіѕа balik kе perairan luas.

Ada bеbеrара istilah уаng ѕеrіng dijumpai pada perikana tangkap уаng mungkіn tіdаk kita mengerti, Sеmеntаrа bеlum ada terjemahan resmi dаrі kata tersebut, istilah-istilah іtu ditulis sebagaimana adanya  serta dalam tulisan іnі ѕауа sebaiknya terjemahan dan pengertiannya.

1. Fishing  аdаlаh bisnis buat melakukan penangkapan ataupun pengumpulan ikan  serta jenis-jenis aquatik resource lainnya, dеngаn dasar pemikiran  bаhwа ikan dan aquatik resource tеrѕеbut mempunyai nilai hemat.

2. Fishing day аdаlаh jumlah hari уаng dipakai dalam ѕuаtu operasi penangkapan ikan.

3. Fishing operation adalh operasi penangkapan ikan.

4. Trip duration  аdаlаh usang waktu (hari) semenjak saat load ѕаmраі unload, termasuk usang waktu pelayaran.

5. Actual fishing day аdаlаh jumlah hari dimana bisnis penangkapn betul-benar dilakukan, tіdаk termasuk hunting day (pelayaran menemukan fishing ground уаng baru).

6. Fishing trip аdаlаh jumlah pelayaran buat tujuan penangkapan pada satu satuan waktu (bulan serta tahun), ѕеrіng disingkat dengann trip/month, trip/year.

7. Fishing technique аdаlаh teknik buat melakukan fishing, уаng bеrаrtі bаhwа kapak, alat, serta cara telah dipengaruhi.

8. Fishing Methods аdаlаh kebiasaan, cara , teknik уаng diperguanakan agar  iakan dараt tertangkap.

9. Fishing gear аdаlаh indera-indera уаng digunakan  unutuk tujuan fishing.

10. Fishing boat аdаlаh kapal-kapal уаng dipakai untuk  tujuan fishing. Ada јugа kata fishing vessel, fishing craft.

11. Fishing tactics аdаlаh cara mengoperasikan jaring, menemukan ikan уаng menjadi tujuan penangkapan, јugа cara memanfaatkan behavior  buat menaikkan efisiensi dаrі ѕuаtu fishing methods.

12. Bulk fishing аdаlаh alat tangkap уаng bisa menangkap ikan pada jumlah besar .

13. Fishing ground аdаlаh perairan loka melakkukan kegiatan penangkapan ikan.

14. Fishing port аdаlаh pelabuhan loka berangkat atau merapatnya kapal penangkapan ikan.

15.  Catchable area аdаlаh area pada ѕuаtu perairan tempat ikan dараt ditangkap.

Sеbаgаі ilmu pengetahuan terapan,  maka sulit buat memberikan pembatasan  аntаrа fishing methods serta fishing gear. Antara Metode Penangkapan serta Peralatan Penangkapan Ikan.

Dеmіkіаn јugа dаrі ke 2 hal іnі уаng manakah lebih dahulu ada atau lebih dikenal оlеh manusia dalah sejarah perkembangan perikanan tangkap.


Untuk ѕuаtu fishing method haruslah dilandasi dеngаn ѕuаtu pengetahuan уаng mendalam tеntаng fishing behavior, baik ѕеbаgаі individu ikan juga ѕеbаgаі shoal, pada saat tertentu atau pun dalam ѕuаtu periode demam isu, dalam keadaan yg misalnya umumnya atau alamiah ataupun dalam keadaan diberikan perlakuan-perlakuan penangkapan .

Baca Juga

• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Ekonomi
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Produksi
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Konsumsi
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Distribusi
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Produksi Distribusi Dan Konsumsi
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Ekskavasi
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Budidaya Perikanan Secara Umum
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Pembudidayaan Ikan
• Apa Yang Dimaksud Dengan Kegiatan Spionase Pada Waktu Perang Dingin

METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN HUKUM

Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum 

Pemahaman serta interpretasi pelaku ekonomi terhadap merek yg berbeda-beda tadi lantaran adanya kepentingan yg berbeda. Produsen terkadang melanggar merek karena menginginkan keuntungan menggunakan cara yang melawan hukum. Contoh pelanggaran Honda oleh PT Tossa Sakti Motor Demikian pula konsumen yang menduga bahwa merek adalah kata yang dapat dimiliki oleh siapa saja. Sehingga sebuah sepeda motor dapat dipasang merek sepeda motor lainnya sinkron keinginannya.. 

Pelanggaran terhadap merek, selain ditentukan sang pemahaman yg galat jua dipengaruhi sang budaya aturan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki budaya aturan sendiri. Dalam warga hukum yang baru terkadang tidak diterima atau ditolak. Penolakan atau tidak mendapat hukum berarti aturan nir dilaksanakan, sebagai akibatnya fungsi aturan nir efektif, yg pada akhirnya kesadaran aturan rakyat rendah,sebagai akibatnya terjadi delik.

Menurut UU No.19 th 1992 Jo UU No.14 tahun 1997 Jo UU No.15 Th. 2001, sistim kepemilikan hak atas merek adalah dengan cara mendaftarkan merek tadi di Kantor pendaftaran merek yaitu Kantor Direktorat Patent serta Hak Cipta (Sistim Konstitutif), sebagai akibatnya yg mempunyai hak atas merek merupakan pihak yg sudah mendaftarkan mereknya di Kantor Merek. 

Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, maka pemilik merek yg sah dapat mengajukan somasi ke Pengadilan, misalnya yg dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor pada PT. Tossa Shakti Motor. Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dasarnya adalah Pasal 90 sampai menggunakan 95 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu UU tentang Merek. Dari ketentuan Pasal 90 sampai menggunakan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001 di atas bisa dijelaskan bahwa barang siapa secara sengaja tanpa hak memakai tanda yang dilindungi tanda awal dapat dikenai sanksi : berupa pidana penjara serta pidana denda .

Penulis mengadakan penelitian tentang Pemahaman serta Interpretasi Pelaku Ekonomi terhadap Perlindungan Hak Atas Merek Kajian Hermeneutika, lantaran pemahaman serta interpretasi pelaku ekonomi bervariasi terhadap hak atas merek menjadi hak kekayaan intelektual yg harus dilindungi. Pihak yang melanggar Hak Atas Merek tidak tahu serta menafsirkan bahwa hak atas merek dilindungi sang undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kenyataan masih ada pelanggaran merek sepeda motor milik PT. Astra Honda Motor sang PT. Tossa Sakti motor. 

Fokus Studi

Pemahaman dan interpretasi pelaku ekonomi berbeda-beda dan budaya hukum warga bisa menimbulkan perkara hukum, yaitu bisa terjadinya pelanggaran merek. Padahal merek yang terdaftar mendapat perlindungan aturan baik secara preventif maupun represif yang diatur pada undang-undang Merek.. Perbedaan tersebut dipengaruhi sang budaya masyarakat, misalnya ; nilai kearifan lokal, nilai religius, dan nilai hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian yg dapat dikemukakan merupakan menjadi berikut :

1. Bagaimana budaya hukum pelaku ekonomi terhadap Hak Atas Merek ?

2. Mengapa pemahaman dan interpretasi pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Hak Atas Merek bervariasi ?

3. Bagaimana regulasi Hak Atas Merek yg melindungi kepentingan Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar ?

Kerangka Pemikiran

1. Pemahaman serta Interpretasi atau Hermeneutika

Obyek kajian hermeneutika yg pertama merupakan berupa teks, lontar, atau ayat/wahyu Tuhan yang tertuang dalm kitab kudus. Pendapat ini sahih manakala hermeneutika dipresentasikan pada teologi kristiani melalui yang kuasa Hermes, Yahudi melalui dewa Toth, dalam mitologi Mesir melalui Nabi Musa, kalangan umat Islam melalui Nabi Idris. Mereka adalah penafsir ‘pesan, ayat dan wahyu Tuhan pada manusia”. Obyek kajian yg ke 2 berupa teks, naskah antik, dokumen resmi Negara atau konstitusi sebuah Negara. Pendapat ini sahih karena pada kehidupan Negara nir semuanya bisa dipahami sang rakyatnya. Maka dibutuhkan suatu forum buat menafsirkannya, sanggup forum Negara, badan hukum atau individu yang diberi wewenang serta tugas untuk itu. Obyek kajian hermeneutika yang ketiga adalah ‘insiden atau pemikiran’. Peristiwa atau output pemikiran insan bisa dipakai sebagai alat bukti atau sumber hukum. Dari obyek kajian pada atas maka obyek kajian heremeneutika dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hermeneutika hukum dokumen resmi negara yaitu merek yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Paul Ricoeur, memadukan antara hermeneutika ilmu (metodologi) menggunakan fenomenologi sebagai filsafat (ontology) Tujuannya merupakan berbagi sebuah hermeneutika yang metodologis sekaligus ontologis.

Hermeneutika yang dikemukakan sang Paul Ricoeur bertujuan menghilangkan misteri yg masih ada pada simbol, membuka makna yg sesungguhnya, sehingga mengurangi simbol yang beraneka ragam. Langkah pemahamannya dari Ricoeur adalah : Pertama langkah simbolik atau pemahaman berdasarkan simbol ke simbol. Kedua anugerah makna symbol serta penggalian yang cermat atas makna, Ketiga langkah filosofis, yaitu berfikir menggunakan memakai simbol sebagai titik tolaknya.

Menurut Gadamer hermeneutika pada awalnya di bawah impak ide ilmu hukum. Seperti dalam kodifikasi Yustianus (Corpus Iuris Iustinani), pada abad ke-enam. Hal itu timbul karena kebutuhan dalam suatu metode membuat teks-teks yuridikal, yang berlaku menurut suatu periode historical terdahulu lewat interpretasi. Selanjutnya hermeneutika dijadikan sebagai penafsiran teks yang dapat menginterpretasi konduite insan. ‘Titik tolak dari hermeneutika adalah kehidupan manusia dan produk kulturalnya (Teks yuridikal)’. Menurut Gadamer hermeneutika merupakan bagian dari seluruh pengalaman manusia mengenai dunia. 

Hermeneutika dalam penelitian ini merupakan penafsiran serta pemahaman teks yang terdapat pada Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 tentang pelanggaran Hak Atas Merek. Bentuk pelanggaran tersebut adalah sebuah teks yg terdapat dalam Undang-Undang Merek. Oleh karenanya perlu adanya penafsiran terhadap teks tersebut. Hermeneutika bertujuan menghilangkan misteri yg masih ada pada simbol dengan cara membuka selubung-selubung yang menutupinya. Hermeneutika dapat membuka makna yg sesungguhnya, sehingga bisa mengurangi keanekaragaman makna dari simbol-simbol. 

2. Pelaku Ekonomi

Kegiatan ekonomi akan dapat berlangsung bila terdapat ‘pihak yang menjalankan aktivitas ekonomi’, yaitu pelaku ekonomi. Tanpa pelaku ekonomi maka kegiatan ekonomi tidak mungkin dapat berjalan. Oleh karenanya pelaku ekonomi sangat krusial dalam aktivitas ekonomi. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku ekonomi bisa produsen, dan konsumen. 

3. Budaya Hukum

Budaya aturan atau kultur hukum adalah keliru satu unsur menurut sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, budaya hukum adalah nilai-nilai serta perilaku warga yg bisa mensugesti kerjanya hukum. 

Menurut Lawrence Friedman budaya hukum dibedakan sebagai 2 macam. Pertama ‘internal sah culture, yakni kultur hukumnya para lawyer’s dan judged’s serta external sah culture, yakni kultur aturan warga pada umumnya. Semua kekuatan sosial akan mempengaruhi bekerjanya hukum pada masyarakat. Sikap rakyat, keliru satunya nir melaksanakan produk hukum lantaran masyarakat memiliki budaya hukum sendiri. Hukum menjadi sistem nilai dalam rakyat kadang dipatuhi kadang tidak dipatuhi. Dalam suatu komunitas hukum kadang-kadang tidak selalu dipatuhi. 

Hubungan antara hukum dan warga , diungkapkan oleh H.L.A Hart, yg memperkenalkan tipe rakyat yaitu primary rules of obligation dan secundary rules of obligation. Dalam tipe mayarakat primary (sederhana, mini ) tidak dijumpai peraturan yg jelas dan resmi. Tidak dijumpai adanya diferensiasi serta spesialisasi badan-badan penegak hukum. Lantaran komunitasnya kecil dan berdasarkan hubungan. Kontrol sosial bagi rakyat ini telah dapat berjalan efektif. Oleh karenanya tidak perlu peraturan yang terperinci serta resmi seperti undang-undang . 

Budaya hukum menempati posisi yang strategis dalam memilih pilihan perilaku dalam menerima hukum atau justru kebalikannya (menolak). Oleh karena itu suatu peraturan aturan akan diterima menjadi aturan bila benar-benar diterima dan dipakai buat rakyat, dipengaruhi oleh budaya hukum rakyat yang bersangkutan. Jadi budaya hukum masyarakat akan mempengaruhi efektifitas aturan dalam masyarakat..

Kasus pelanggaran merek yg terjadi pada Indonesia sangat ditentukan oleh sikap serta pandangan masyarakat serta budaya hukum terutama para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tidak sama budaya hukumnya. Pelaku ekonomi yg memiliki perilaku dan pandangan yg maju serta mempunyai budaya hukum (pencerahan hukumnya baik), sehingga tidak akan melakukan pelanggaran hukum . Di lain pihak bagi pelaku ekonomi yg budaya hukumnya kurang baik akan melakukan delik.

Paradigma

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘Paradigma Deskriptif Analitis., paradigma yg menggambarakan atau menganalisis bahwa ilmu sosial menjadi analisis sistematis atau Social meaningful action’ melalui pengamatan pribadi terhadap aktor sosial pada setting yang alamiah, agar dapat tahu serta menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial. Paradigma naratif analitis secara ontologis menyatakan bahwa realitas itu terdapat pada majemuk bentuk fenomena sosial yang berdasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan khusus dan tergantung pada pihak yg melakukannya. Karena itu realitas yang diamati nir dapat di-generalisasikan. Sehingga secara epistemologis antara pengamat dengan obyek yg diamati adalah satu kesatuan, subyektif serta merupakan deretan antara keduanya. Secara metodologis kerangka berpikir deskriptif analitis menerapkan metode hermeneutika dan dialektif dalam proses mencapai kebenaran. 

Dalam kegiatan ekonomi terjadi interaksi antara pembuat menggunakan podusen, pembuat dengan konsumen, konsumen menggunakan konsumen. Hubungan tadi adalah realitas yg terjadi pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung dalam pihak yg melakukannya.. 

Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka metode pendekatan yg dipakai adalah metode Socio Legal. Penggunaan metode ini dimasudkan buat memahami keterkaitan antara hukum, budaya, nilai filosofis, nilai religius menggunakan realitas rakyat. 

Digunakan pendekatan ini karena hukum tidak hanya dicermati sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, namun mencakup bagaimana bekerjanya aturan pada masyarakat serta bagaimana aturan beriteraksi dengan lingkungan dimana hukum diberlakukan. Dengan UU Merek (UU No. 15 Tahun 2001) memberi pemahaman serta penafsiran kepada pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Hak Atas Merek. Perlindungan Hak Atas Merek perlu diberikan pada pemilik Merek terdaftar menjadi bentuk proteksi aturan.

Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini merupakan Socio Legal , lantaran hukum dipahami dan ditafsirkan sebagai makna secara subyektif. Dimana setiap subyek hukum bhineka pemahaman dan penafsirannya. Penelitian ini adalah menggam-barkan bagaimana pemahaman serta penafsiran dari pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Merek, yang adalah realitas serta kenyataan sosial yang menjadi utama dilema tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan statistik. Informasi, realitas sosial yg terdapat, pemahaman serta penafsiran secara subyektif berdasarkan pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Hak Atas Merek.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu dilaksanakan di Kota Semarang. Kota Semarang menjadi kota pemilihan wilayah penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah dan Pusat Kegiatan perdagangan yang potensial bagi perusahaan pada negeri juga perusahaan luar negeri.

Informan

Dalam memilih informan memakai puprposive menggunakan mengikuti ‘Snow Ball, sampai mencapai titik-titik kejenuhan pada arti kelengkapan serta validasi cukup untuk kepentingan analisis. 

Peneliti menentukan informan kunci terlebih dahulu menjadi pembuka jalan buat menunjuk orang lain yg bisa memeberikan informasi yang berkaitan menggunakan perkara serta tujuan penulisan. Pemilihan informan sesuai kebutuhan.

Informan pada penelitian ini merupakan menjadi berikut :

a. Pembuat serta Konsumen Sepeda Motor Merek Honda dan Tossa

b. Pakar Merek menurut Universitas Diponegaoro Semarang

c. Hakim Pengadilan Niaga Semarang

Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini merupakan :

a. Instrumen primer adalah peneliti sendiri

b. Instrumen pembantu adalah buku catatan, alat perekam

Data

Data yg digunakan dalam penelitian ini merupakan data utama serta data sekunder. Data primer merupakan data yg langsung diperoleh berdasarkan sumber perta-ma, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari asal kepustakaan.

Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dipakai teknik wawancara terarah serta mendalam, studi dokumentasi, serta observasi. Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam rangka memperoleh data yg lengkap. Apabila ada kesulitan dilakukan dengan teknik wawancara sanggup dilakukan dengan observasi terlibat. Sebaliknya hal-hal yang nir diperoleh menggunakan observasi dipakai wawancara atau dengan studi dokumentasi. Dan jika tidak dapat diperoleh dengan studi dokumentasi maka mampu diperoleh dengan wawancara atau observasi. 

Analisis Data dan Validitas data

Data dianalisis dengan menggunakan Triangulasi data, yaitu teknik inspeksi data yg memanfaatkan data yang lain yg sesuai di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yg diperoleh. Menurut Sudarwan Danim adalah ‘melakukan pengumpulan data buat membuka peluang buat menguji bagaimana insiden dialami oleh gerombolan yang tidak sama berdasarkan orang-orang yang tidak sama serta pada ketika yang tidak selaras pula’.

Tujuan triangulasi merupakan mengecek kebenaran data tertentu menggunakan memban-dingkan menggunakan data yang diperoleh berdasarkan asal lain, dalam aneka macam fase penelitian lapangan, dalam saat yang berlainan, dan menggunakan memakai metode yang berlainan. Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, tetapi pula menilik validitas data itu, oleh karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Dengan prinsip Snow balling, maka pilihan sumber informasi dalam perolehan data berakhir jika tidak ada lagi indikasi ada kabar baru. 

Validitas data. Data yg terkumpul dilakukan pengecekan dengan Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain pada luar data buat keperluan pengecekan atau menjadi pembanding. Teknik triangulasi yang dipakai merupakan triangulasi asal, Patton dalam Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods, sebagaimana yg dikutip sang Lexi Moleong yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu berita yg diperoleh melalui saat serta indera yang tidak sinkron pada metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai menggunakan jalan :

►membandingkan data output pengamatan menggunakan wawancara

►membandingkan apa yang dikatakan orang pada depan umum dengan apa yang dikatakan secara langsung.

►membandingkan apa yg dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian menggunakan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu

►membandingkan keadaan dan perspektif seorang menggunakan aneka macam pendapat serta pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang yang berpendidikan menengah, tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

►membandingkan output wawancara menggunakan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan penggunaan triangulasi sumber, diperlukan fakta yang diperoleh dapat dicross cek, sebagai akibatnya akurasinya bisa diuji.

Dengan melakukan analisis budaya, model pada metode analisis data dalam penelitian ini merupakan contoh interaktif yg meliputi empat tahap pengumpulan data, tahab reduksi data, tahab pengujian data dam pembuktian atau penarikan kesimpulan. Proses tadi bisa digambarkan sbb:

Merek Kajian Hermeneutik

Merek merupakan kata yang terdapat pada depan dan merek dapat digunakan siapa saja

Hermeneutik yg dimaksud pada sini merupakan heremeneutik hukum yaitu pemahaman serta penafsiran terhadap aturan atau Undang-Undang Merek. Menurut Pasal 1 UU UU No.15 Th. 2001 huruf a) Merek merupakan pertanda yang berupa gambar, nama, istilah, huruf nomor -nomor , susunan rona, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan pada global perdagangan barang atau jasa. Pengertian tersebut bisa dijelaskan bahwa merek adalah suatu indikasi pengenal suatu barang, yang bisa digunakan buat membedakan suatu produk dengan produk lain yg homogen. Dengan demikian konsumen dapat membedakan merek yang satu dengan yg lain terhadap suatu produk barang atau jasa. Dengan merek warga bisa menentukan, mana barang atau jasa yg diinginkan. 

Merek pada kajian hermeneutik pada penelitian ini merupakan merek berdasarkan pemahaman serta penafsiran pelaku ekonomi. Menurut penghasil merek merupakan tanda pengenal yang berupa istilah yang masih ada di depan., sedang kata yg pelengkap yang terdapat pada belakang bukanlah merek. Pandangan ini dikemukakan sang penghasil yaitu PT Tossa Sakti Motor yg diklaim merek adalah Honda karena pada deapan sedang istilah Supra X dan Krisma, bukanlah merek lantaran ada dibelakang. Atas dasar pemahaman tersebut maka PT Tossa Sakti Motor memproduksi sepeda motor Tossa Supra X serta Tossa Krisma yg menurutnya bukan pelanggaran merek. Hal inilah yg sebagai sumber masalahnya, disamping terdapat etiket yang tidak baik yaitu buat memperoleh keuntungan yang akbar. 

Penafsiran serta pemahaman yang galat serta adanya kepentingan yaitu memperoleh laba yg akbar serta budaya hukum masyarakat, terutama kesadaran hukumnya yg kurang baik maka pelanggaran merek dapat terjadi. Sebagai contoh merupakan PT Tossa Sakti Motor yg pencerahan hukumnya kurang. Lantaran dengan sengaja memproduksi sepeda motor yg mirip dengan merek sepeda motor lainnya yang memiliki Hak Merek, yaitu Honda. PT. Tossa Sakti sebagai Perusahaan harusnya mematuhi perturan perundang-undangan yg berlaku yaitu Undang-Undang Merek. Memproduksi barang yang sama secara keseluruhan atau sebagin merupakan suatu palanggaran merek. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukumnya adalah kurang bahkan tidak baik, lantaran dilakukan secara sengaja, walaupun memakai dalih bahwa merek merupakan istilah yang di depan.. Padahal merek adalah reputasi serta hak atas merek pada memperolehnya perlu didaftarkan pada Kantor Depertemen Hukum serta Ham melalui Dirjen HAKI. 

Permasalahan pelanggaran dan perlindungan hukum terhadap merek bukanlah kasus baru. Konvensi Paris, melalui amandemennya pada konferensi Den Haag tahun 1925 telah memasukkan 6 bis yg ditujukan untuk menaruh perlindungan hukum merek terkenal. Di Indonesia merek menerima proteksi secara preventif serta represif yg diatur dalam undang-undang Merek, namun dalam praktik pelanggaran merek tetap saja berlangsung. Misalnya pelanggaran merek sepeda motor oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor. Yaitu merek Supra X serta Krisma

Pelanggaran merek jua disebabkan oleh penafsiran konsumen yg golongan ekonomi dan taraf pendidikannya rendah. Pendidikan akan menghipnotis pola pikir warga . Dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin tinggi daya pikirnya. Pelanggaran yg dilakukan konsumen karena konsumen berprndidikan rendah. Konsumen tidak memahami bahwa merek merupakan Hak Milik Intelektual yang dilindungi aturan. Konsumen tidak menyadari bahwa jika menggunakan merek merupakan suatu pelanggaran, yg bisa dikenai sanksi hukum yang berupa pidana ataupun hukuman. Lantaran nir paham maka tingkat kesadaran hukumnya rendah. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek selain pasal tadi di atas (Pasal 5 serta 6 UU Merek) adalah pasal Ketentuan Pidana pada, Pasal 90, 91, 92, 93 UU No. 15 Tahun 2001. Jika ada orang atau badan aturan melakukan pelanggaran merek akan dikenai pidana penjara dan / atau denda . Contoh bila melanggar Pasal 91 UU Merek. Barang siapa menggunakan sengaja serta tanpa hak memakai merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain buat barang dan atau jasa homogen yg diproduksi serta atau diperdagangkan dipidana penjara paling usang 4 (empat) tahun dan / atau hukuman paling poly Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Pelanggaran Hak Atas Merek 

Pelanggaran merek yg dilakukan sang pelaku ekonomi disebabkan oleh penafsiran yg bervariasi. Seperti sudah dijelaskan pada aatas bahwa merek merupakan sebuah istilah yang setiap orang sanggup menggunakannya. Produsen menjadi pelaku ekonomi melakukan pelanggaran karena terdapat kepentingan buat memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Pelanggaran yang dilakukan adalah memakai merek sebagian dari merek pihak lain tanpa hak. Dengan asa produknya laris sehingga laba yg bisa diperoleh. Hal tersebut bertentangan dengan aturan Merek, seperti ketentuan dalam pasal. Pasal 91 UU Merek “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memakai merek yg sama pada pokoknya menggunakan Merek terdaftar milik pihak lain buat barang serta atau jasa homogen yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana penjara paling usang 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pelanggaran merek ini terjadai karena produsen ingin memperoleh keuntungan tetapi cara yg dilakukan adalah merugikan pihak lain. Pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Tossa Sakti Motor juiga ditimbulkan sang penafsiran yg yg keliru bahwa merek merupakan istilah yg terdapat di ‘depan dan istilah dibelakangnya bukanlah merek, misalnya Honda Supra X mereknya merupakan Honda. Kata Supra X bukanlah merek, sebagai akibatnya dipakai dalam memperoduksi sepeda motor menggunakan merek Tossa Supra X.

Konsumen sangat mempengaruhi pembuat yang mempunyai etiket tidak baik. Penghasil akan memproduksi barang yg dengan harga murah buat memenuhi kebutuhan masyarakat yg kekuatan ekonominya lemah. Terjadinya pelanggaran merek bisa ditimbulkan oleh konduite konsumen. Masayarakat yg tingkat pendidikan rendah daya pikirnya rendah dan kurang tahu tentang merek. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran merek. Pemahaman tentang merek adalah sebuah istilah yang mana siapa saja bisa menggunakannya. Konsumen bisa merubah rona, goresan pena, atau simbol suatu merek sesuai keinginnnya. Motor Tossa sanggup dirubah dengan stiker milik Honda supaya kelihatan seperti Honda. Apa yg dilakukan merupakan sebuah pelanggaran merek, yang menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 Undang-undang mengenai Merek adalah pelanggaran merek. Bagi yg melakukan pelanggaran merek dapat dikenakan hukuman pidana denda serta penjara seperti diatur pada Pasal 90 hingga menggunakan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001. 

Kasus yang terjadi yaitu pelanggaran merek sepeda motor merek Supra X serta Krisma merupakan menggunakan merek yg sama dalam pokoknya. Karena sepeda motor tadi hampir sama dalam pokoknya dengan merek Honda Supra X serta Honda Karisma.

Makna Hukum Merek Bagi Pelaku Ekonomi 

Makna Hukum Merek bagi Produsen

Hukum merek sangat bermakna bagi produsen, lantaran dapat diajidkan alat buat melindungi haknya. Merek mempunyai arti penting pada suksesnya pemasaran. Sukses pemasaran akan mempengaruhi kemajuan perusahaan, yaitu bisa maju serta meningkat. Dengan merek populer maka akan terjamin kesuksesannya, misalnya apa yang dikemukakan sang Insan Budi Maulana, bahwa merek merupakan dianggap roh bagi suatu produk barang, merek sebagai pertanda pengenal dan indikasi pembeda menggambarkan agunan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek sebagai roh artinya merek manjadi bagian penting dari suatu produk..

Bagi pembuat merek dipakai sebagai agunan kualitas produksi. Tidak mampu dibayangkan bahwa suatu produk tanpa merek, maka produk tersebut nir akan dikenal sang konsumen dan warga luas. Dengan merek suatu produk akan dikenal oleh masyarakat menjadi konsumen. Jika konsumen sudah mengenal suatu produk dengan suatu merek terlebih mutunya baik dan memuaskan, maka merek tadi akan menjadi merek populer. 

Makna Hukum Merek bagi Konsumen

Bagi konsumen merek adalah pilihan yang terdapat yg akan dibeli. Dengan merek konsumen dapat menentukan suatu produk yg dinginkan sinkron dengan selera serta kemampuannya. Dalam pasar banyak produk dengan berbagai merek. Konsumen bisa memilih barang yang diinginkan, sinkron menggunakan kesukaan serta kemampuannya. Contoh banyak produk sepeda motor dengan aneka macam merek. Konsumen bisa memilih produk mana menggunakan merek apa sinkron yang diinginkan.. Di sini merek sebagai pilihan yang dicari oleh konsumen. 

Regulasi Hak Atas Merek yang melindungi Kepentingan Pemegang Merek 

Hak atas merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual yg wajib dilindungi.. Dengan adanya proteksi maka kepentingan pemegang hak merek juga dilindungi. Dalam kenyataannya proteksi terhadap Hak Atas Merek belum baik terbukti masih masih ada pelanggaran merek, karena dalam undang-undang tersebuut masih banyak celah yg bisa mempengaruhi timbulnya pelanggaran merek. Oleh karena itu Undang-Undang perlu diregulasi. Dengan regulasi dibutuhkan Hak Atas Merek terdaftar terlindungi menggunakan baik. Regulasinya merupakan terhadap pasal-pasal yg herbi proteksi Hak Atas Merek.

METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN HUKUM

Metodologi Penelitian Sosial serta Hukum 

Pemahaman serta interpretasi pelaku ekonomi terhadap merek yang bhineka tersebut lantaran adanya kepentingan yg tidak selaras. Produsen terkadang melanggar merek karena menginginkan laba menggunakan cara yg melawan hukum. Contoh pelanggaran Honda sang PT Tossa Sakti Motor Demikian juga konsumen yang menduga bahwa merek merupakan istilah yang dapat dimiliki sang siapa saja. Sehingga sebuah sepeda motor dapat dipasang merek sepeda motor lainnya sinkron keinginannya.. 

Pelanggaran terhadap merek, selain ditentukan oleh pemahaman yg keliru jua dipengaruhi sang budaya aturan rakyat. Masyarakat tidak mempunyai budaya aturan sendiri. Dalam masyarakat aturan yang baru terkadang tidak diterima atau ditolak. Penolakan atau nir menerima hukum berarti aturan tidak dilaksanakan, sebagai akibatnya fungsi aturan nir efektif, yg dalam akhirnya kesadaran hukum rakyat rendah,sebagai akibatnya terjadi delik.

Menurut UU No.19 th 1992 Jo UU No.14 tahun 1997 Jo UU No.15 Th. 2001, sistim kepemilikan hak atas merek adalah dengan cara mendaftarkan merek tersebut pada Kantor pendaftaran merek yaitu Kantor Direktorat Patent serta Hak Cipta (Sistim Konstitutif), sehingga yg mempunyai hak atas merek adalah pihak yg sudah mendaftarkan mereknya di Kantor Merek. 

Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, maka pemilik merek yg absah dapat mengajukan somasi ke Pengadilan, seperti yg dilakukan sang PT. Astra Honda Motor kepada PT. Tossa Shakti Motor. Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dasarnya merupakan Pasal 90 sampai menggunakan 95 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu UU mengenai Merek. Dari ketentuan Pasal 90 sampai menggunakan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001 pada atas dapat dijelaskan bahwa barang siapa secara sengaja tanpa hak menggunakan pertanda yang dilindungi indikasi awal dapat dikenai sanksi : berupa pidana penjara serta pidana hukuman.

Penulis mengadakan penelitian mengenai Pemahaman dan Interpretasi Pelaku Ekonomi terhadap Perlindungan Hak Atas Merek Kajian Hermeneutika, lantaran pemahaman serta interpretasi pelaku ekonomi bervariasi terhadap hak atas merek sebagai hak kekayaan intelektual yg wajib dilindungi. Pihak yang melanggar Hak Atas Merek nir memahami serta menafsirkan bahwa hak atas merek dilindungi oleh undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek. Kenyataan terdapat pelanggaran merek sepeda motor milik PT. Astra Honda Motor oleh PT. Tossa Sakti motor. 

Fokus Studi

Pemahaman dan interpretasi pelaku ekonomi bhineka dan budaya aturan rakyat bisa mengakibatkan kasus aturan, yaitu dapat terjadinya pelanggaran merek. Padahal merek yang terdaftar mendapat perlindungan aturan baik secara preventif maupun represif yang diatur dalam undang-undang Merek.. Perbedaan tadi dipengaruhi oleh budaya masyarakat, seperti ; nilai kearifan lokal, nilai religius, serta nilai aturan.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah menjadi berikut :

1. Bagaimana budaya hukum pelaku ekonomi terhadap Hak Atas Merek ?

2. Mengapa pemahaman serta interpretasi pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Hak Atas Merek bervariasi ?

3. Bagaimana regulasi Hak Atas Merek yang melindungi kepentingan Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar ?

Kerangka Pemikiran

1. Pemahaman serta Interpretasi atau Hermeneutika

Obyek kajian hermeneutika yg pertama adalah berupa teks, lontar, atau ayat/wahyu Tuhan yg tertuang dalm buku kudus. Pendapat ini sahih manakala hermeneutika dipresentasikan pada teologi kristiani melalui ilahi Hermes, Yahudi melalui yang kuasa Toth, dalam mitologi Mesir melalui Nabi Musa, kalangan umat Islam melalui Nabi Idris. Mereka adalah penafsir ‘pesan, ayat serta wahyu Tuhan kepada manusia”. Obyek kajian yg kedua berupa teks, naskah kuno, dokumen resmi Negara atau konstitusi sebuah Negara. Pendapat ini sahih sebab pada kehidupan Negara nir semuanya bisa dipahami sang rakyatnya. Maka diperlukan suatu lembaga buat menafsirkannya, bisa forum Negara, badan hukum atau individu yg diberi wewenang dan tugas buat itu. Obyek kajian hermeneutika yg ketiga adalah ‘peristiwa atau pemikiran’. Peristiwa atau hasil pemikiran insan dapat digunakan menjadi indera bukti atau asal hukum. Dari obyek kajian pada atas maka obyek kajian heremeneutika dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hermeneutika aturan dokumen resmi negara yaitu merek yang terdapat pada UU No. 15 Tahun 2001.

Paul Ricoeur, memadukan antara hermeneutika ilmu (metodologi) menggunakan fenomenologi menjadi filsafat (ontology) Tujuannya adalah menyebarkan sebuah hermeneutika yang metodologis sekaligus ontologis.

Hermeneutika yg dikemukakan oleh Paul Ricoeur bertujuan menghilangkan misteri yang masih ada pada simbol, membuka makna yang sesungguhnya, sehingga mengurangi simbol yg beraneka ragam. Langkah pemahamannya dari Ricoeur merupakan : Pertama langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol. Kedua anugerah makna symbol serta penggalian yg cermat atas makna, Ketiga langkah filosofis, yaitu berfikir menggunakan menggunakan simbol menjadi titik tolaknya.

Menurut Gadamer hermeneutika dalam awalnya pada bawah imbas wangsit ilmu aturan. Seperti pada kodifikasi Yustianus (Corpus Iuris Iustinani), dalam abad ke-enam. Hal itu muncul karena kebutuhan dalam suatu metode menciptakan teks-teks yuridikal, yang berlaku menurut suatu periode historical terdahulu lewat interpretasi. Selanjutnya hermeneutika dijadikan menjadi penafsiran teks yang dapat menginterpretasi konduite manusia. ‘Titik tolak dari hermeneutika merupakan kehidupan insan serta produk kulturalnya (Teks yuridikal)’. Menurut Gadamer hermeneutika adalah bagian berdasarkan semua pengalaman manusia tentang global. 

Hermeneutika dalam penelitian ini merupakan penafsiran serta pemahaman teks yg masih ada dalam Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 tentang pelanggaran Hak Atas Merek. Bentuk pelanggaran tadi adalah sebuah teks yg terdapat dalam Undang-Undang Merek. Oleh karenanya perlu adanya penafsiran terhadap teks tersebut. Hermeneutika bertujuan menghilangkan misteri yg terdapat pada simbol menggunakan cara membuka selubung-selubung yang menutupinya. Hermeneutika dapat membuka makna yang sesungguhnya, sehingga dapat mengurangi keanekaragaman makna berdasarkan simbol-simbol. 

2. Pelaku Ekonomi

Kegiatan ekonomi akan dapat berlangsung jika terdapat ‘pihak yg menjalankan kegiatan ekonomi’, yaitu pelaku ekonomi. Tanpa pelaku ekonomi maka aktivitas ekonomi tidak mungkin dapat berjalan. Oleh karenanya pelaku ekonomi sangat krusial dalam kegiatan ekonomi. Dari pengertian tadi dapat dijelaskan bahwa pelaku ekonomi mampu penghasil, serta konsumen. 

3. Budaya Hukum

Budaya aturan atau kultur aturan merupakan galat satu unsur dari sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, budaya aturan adalah nilai-nilai dan sikap warga yg bisa menghipnotis kerjanya hukum. 

Menurut Lawrence Friedman budaya hukum dibedakan menjadi dua macam. Pertama ‘internal legal culture, yakni kultur hukumnya para lawyer’s serta judged’s dan external legal culture, yakni kultur aturan warga pada umumnya. Semua kekuatan sosial akan menghipnotis bekerjanya aturan pada warga . Sikap warga , keliru satunya tidak melaksanakan produk aturan karena rakyat memiliki budaya hukum sendiri. Hukum sebagai sistem nilai pada warga kadang dipatuhi kadang nir dipatuhi. Dalam suatu komunitas aturan kadang-kadang tidak selalu dipatuhi. 

Hubungan antara aturan serta masyarakat, diungkapkan sang H.L.A Hart, yg memperkenalkan tipe rakyat yaitu primary rules of obligation dan secundary rules of obligation. Dalam tipe mayarakat primary (sederhana, mini ) tidak dijumpai peraturan yg terang serta resmi. Tidak dijumpai adanya diferensiasi dan spesialisasi badan-badan penegak aturan. Karena komunitasnya mini serta berdasarkan korelasi. Kontrol sosial bagi masyarakat ini sudah bisa berjalan efektif. Oleh karenanya tidak perlu peraturan yang terperinci dan resmi misalnya undang-undang . 

Budaya hukum menempati posisi yang strategis dalam memilih pilihan perilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Oleh karenanya suatu peraturan aturan akan diterima menjadi aturan jika benar-sahih diterima serta dipakai buat rakyat, dipengaruhi oleh budaya aturan masyarakat yang bersangkutan. Jadi budaya hukum warga akan mensugesti efektifitas hukum dalam masyarakat..

Kasus pelanggaran merek yang terjadi pada Indonesia sangat dipengaruhi oleh perilaku dan pandangan warga serta budaya hukum terutama para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tidak sinkron budaya hukumnya. Pelaku ekonomi yg memiliki perilaku serta pandangan yang maju dan mempunyai budaya hukum (pencerahan hukumnya baik), sehingga tidak akan melakukan delik. Di lain pihak bagi pelaku ekonomi yang budaya hukumnya kurang baik akan melakukan delik.

Paradigma

Paradigma yg dipakai pada penelitian ini adalah ‘Paradigma Deskriptif Analitis., paradigma yg menggambarakan atau menganalisis bahwa ilmu sosial menjadi analisis sistematis atau Social meaningful action’ melalui pengamatan pribadi terhadap aktor sosial dalam setting yg alamiah, supaya bisa tahu dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta serta memelihara dunia sosial. Paradigma deskriptif analitis secara ontologis menyatakan bahwa empiris itu terdapat pada beragam bentuk kenyataan sosial yg didasarkan dalam pengalaman sosial, bersifat lokal serta spesifik serta tergantung dalam pihak yg melakukannya. Karena itu empiris yg diamati tidak dapat pada-generalisasikan. Sehingga secara epistemologis antara pengamat dengan obyek yang diamati adalah satu kesatuan, subyektif serta adalah gugusan antara keduanya. Secara metodologis kerangka berpikir naratif analitis menerapkan metode hermeneutika dan dialektif pada proses mencapai kebenaran. 

Dalam aktivitas ekonomi terjadi interaksi antara penghasil dengan podusen, produsen menggunakan konsumen, konsumen menggunakan konsumen. Hubungan tadi adalah realitas yg terjadi dalam pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada pihak yg melakukannya.. 

Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka metode pendekatan yang digunakan merupakan metode Socio Legal. Penggunaan metode ini dimasudkan buat memahami keterkaitan antara hukum, budaya, nilai filosofis, nilai religius menggunakan empiris warga . 

Digunakan pendekatan ini lantaran hukum nir hanya dipandang menjadi peraturan atau kaidah-kaidah saja, namun meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam warga serta bagaimana aturan beriteraksi menggunakan lingkungan dimana hukum diberlakukan. Dengan UU Merek (UU No. 15 Tahun 2001) memberi pemahaman serta penafsiran pada pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Hak Atas Merek. Perlindungan Hak Atas Merek perlu diberikan pada pemilik Merek terdaftar sebagai bentuk proteksi hukum.

Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah Socio Legal , karena hukum dipahami dan ditafsirkan sebagai makna secara subyektif. Dimana setiap subyek hukum bhineka pemahaman dan penafsirannya. Penelitian ini adalah menggam-barkan bagaimana pemahaman dan penafsiran dari pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Merek, yang merupakan empiris serta fenomena sosial yang menjadi utama duduk perkara tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan statistik. Informasi, realitas sosial yg terdapat, pemahaman dan penafsiran secara subyektif berdasarkan pelaku ekonomi terhadap pelanggaran Hak Atas Merek.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu dilaksanakan pada Kota Semarang. Kota Semarang menjadi kota pemilihan daerah penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah dan Pusat Kegiatan perdagangan yang potensial bagi perusahaan pada negeri juga perusahaan luar negeri.

Informan

Dalam memilih informan menggunakan puprposive menggunakan mengikuti ‘Snow Ball, sampai mencapai titik-titik kejenuhan pada arti kelengkapan serta validasi cukup buat kepentingan analisis. 

Peneliti memilih informan kunci terlebih dahulu menjadi pembuka jalan untuk memilih orang lain yg bisa memeberikan fakta yang berkaitan menggunakan kasus dan tujuan penulisan. Pemilihan informan sinkron kebutuhan.

Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pembuat dan Konsumen Sepeda Motor Merek Honda dan Tossa

b. Pakar Merek menurut Universitas Diponegaoro Semarang

c. Hakim Pengadilan Niaga Semarang

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah :

a. Instrumen utama merupakan peneliti sendiri

b. Instrumen pembantu merupakan buku catatan, indera perekam

Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yg pribadi diperoleh berdasarkan sumber perta-ma, serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari asal kepustakaan.

Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dipakai teknik wawancara terarah dan mendalam, studi dokumentasi, serta observasi. Penggunaan teknik pengumpulan data tadi dilakukan secara bersama-sama pada rangka memperoleh data yg lengkap. Jika terdapat kesulitan dilakukan dengan teknik wawancara bisa dilakukan menggunakan observasi terlibat. Sebaliknya hal-hal yang nir diperoleh menggunakan observasi dipakai wawancara atau menggunakan studi dokumentasi. Dan bila tidak dapat diperoleh menggunakan studi dokumentasi maka mampu diperoleh dengan wawancara atau observasi. 

Analisis Data dan Validitas data

Data dianalisis dengan menggunakan Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data yang lain yg sesuai pada luar data itu buat keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Sudarwan Danim merupakan ‘melakukan pengumpulan data buat membuka peluang buat menguji bagaimana peristiwa dialami sang gerombolan yg tidak selaras dari orang-orang yang tidak selaras dan pada saat yang tidak sinkron juga’.

Tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data eksklusif dengan memban-dingkan dengan data yg diperoleh menurut asal lain, pada aneka macam fase penelitian lapangan, pada saat yang berlainan, serta dengan memakai metode yg berlainan. Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, tetapi jua menyelidiki validitas data itu, oleh karenanya triangulasi bersifat reflektif.

Dengan prinsip Snow balling, maka pilihan sumber liputan pada perolehan data berakhir apabila tidak ada lagi pertanda ada keterangan baru. 

Validitas data. Data yg terkumpul dilakukan pengecekan menggunakan Triangulasi, yaitu inspeksi keabsahan data yg memanfaatkan sesuatu lain pada luar data buat keperluan pengecekan atau menjadi pembanding. Teknik triangulasi yang dipakai merupakan triangulasi asal, Patton dalam Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods, sebagaimana yang dikutip sang Lexi Moleong yaitu membandingkan serta mengecek balik derajat agama suatu keterangan yang diperoleh melalui waktu serta alat yg tidak sinkron pada metode kualitatif. Hal ini bisa dicapai dengan jalan :

►membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara

►membandingkan apa yg dikatakan orang pada depan generik menggunakan apa yg dikatakan secara langsung.

►membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian menggunakan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu

►membandingkan keadaan dan perspektif seorang menggunakan berbagai pendapat dan pandangan orang misalnya warga biasa, orang yg berpendidikan menengah, tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

►membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan penggunaan triangulasi sumber, diharapkan warta yg diperoleh bisa dicross cek, sebagai akibatnya akurasinya dapat diuji.

Dengan melakukan analisis budaya, contoh pada metode analisis data pada penelitian ini merupakan model interaktif yg meliputi empat termin pengumpulan data, tahab reduksi data, tahab pengujian data dam pembuktian atau penarikan kesimpulan. Proses tersebut bisa digambarkan sbb:

Merek Kajian Hermeneutik

Merek merupakan istilah yang terdapat di depan serta merek dapat dipakai siapa saja

Hermeneutik yang dimaksud di sini adalah heremeneutik aturan yaitu pemahaman dan penafsiran terhadap hukum atau Undang-Undang Merek. Menurut Pasal 1 UU UU No.15 Th. 2001 alfabet a) Merek merupakan tanda yg berupa gambar, nama, kata, huruf nomor -angka, susunan rona, atau kombinasi berdasarkan unsur-unsur tersebut yg mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Pengertian tadi bisa dijelaskan bahwa merek adalah suatu indikasi pengenal suatu barang, yg bisa dipakai buat membedakan suatu produk menggunakan produk lain yg homogen. Dengan demikian konsumen bisa membedakan merek yang satu menggunakan yang lain terhadap suatu produk barang atau jasa. Dengan merek warga bisa menentukan, mana barang atau jasa yang diinginkan. 

Merek dalam kajian hermeneutik pada penelitian ini adalah merek berdasarkan pemahaman serta penafsiran pelaku ekonomi. Menurut pembuat merek merupakan tanda pengenal yg berupa istilah yang masih ada di depan., sedang kata yang pelengkap yang terdapat di belakang bukanlah merek. Pandangan ini dikemukakan oleh penghasil yaitu PT Tossa Sakti Motor yang dianggap merek adalah Honda karena di deapan sedang istilah Supra X serta Krisma, bukanlah merek karena terdapat dibelakang. Atas dasar pemahaman tersebut maka PT Tossa Sakti Motor menghasilkan sepeda motor Tossa Supra X serta Tossa Krisma yg menurutnya bukan pelanggaran merek. Hal inilah yang sebagai asal masalahnya, disamping terdapat etiket yang jelek yaitu buat memperoleh keuntungan yang akbar. 

Penafsiran serta pemahaman yg galat serta adanya kepentingan yaitu memperoleh laba yg besar serta budaya aturan rakyat, terutama pencerahan hukumnya yang kurang baik maka pelanggaran merek bisa terjadi. Sebagai model merupakan PT Tossa Sakti Motor yg pencerahan hukumnya kurang. Lantaran dengan sengaja memproduksi sepeda motor yg mirip menggunakan merek sepeda motor lainnya yg mempunyai Hak Merek, yaitu Honda. PT. Tossa Sakti menjadi Perusahaan harusnya mematuhi perturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Merek. Memproduksi barang yg sama secara keseluruhan atau sebagin merupakan suatu palanggaran merek. Hal itu menampakan bahwa taraf kesadaran hukumnya adalah kurang bahkan tidak baik, lantaran dilakukan secara sengaja, walaupun memakai dalih bahwa merek adalah kata yang di depan.. Padahal merek merupakan reputasi dan hak atas merek dalam memperolehnya perlu didaftarkan di Kantor Depertemen Hukum dan Ham melalui Dirjen HAKI. 

Permasalahan pelanggaran serta proteksi aturan terhadap merek bukanlah perkara baru. Konvensi Paris, melalui amandemennya pada konferensi Den Haag tahun 1925 sudah memasukkan 6 bis yg ditujukan buat menaruh proteksi hukum merek populer. Di Indonesia merek menerima perlindungan secara preventif dan represif yang diatur dalam undang-undang Merek, namun pada praktik pelanggaran merek tetap saja berlangsung. Misalnya pelanggaran merek sepeda motor oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor. Yaitu merek Supra X serta Krisma

Pelanggaran merek juga ditimbulkan sang penafsiran konsumen yang golongan ekonomi serta taraf pendidikannya rendah. Pendidikan akan menghipnotis pola pikir masyarakat. Dengan pendidikan yg tinggi maka akan semakin tinggi daya pikirnya. Pelanggaran yang dilakukan konsumen karena konsumen berprndidikan rendah. Konsumen tidak memahami bahwa merek merupakan Hak Milik Intelektual yg dilindungi hukum. Konsumen tidak menyadari bahwa jika menggunakan merek adalah suatu pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman aturan yg berupa pidana ataupun denda . Karena tidak paham maka taraf pencerahan hukumnya rendah. 

Perlindungan aturan yang diberikan oleh UU Merek selain pasal tersebut pada atas (Pasal 5 serta 6 UU Merek) adalah pasal Ketentuan Pidana dalam, Pasal 90, 91, 92, 93 UU No. 15 Tahun 2001. Jika ada orang atau badan aturan melakukan pelanggaran merek akan dikenai pidana penjara dan / atau hukuman. Contoh bila melanggar Pasal 91 UU Merek. Barang siapa menggunakan sengaja serta tanpa hak menggunakan merek yang sama dalam pokoknya menggunakan Merek terdaftar milik pihak lain buat barang serta atau jasa sejenis yg diproduksi serta atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta / atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Pelanggaran Hak Atas Merek 

Pelanggaran merek yg dilakukan oleh pelaku ekonomi disebabkan oleh penafsiran yg bervariasi. Seperti sudah dijelaskan pada aatas bahwa merek merupakan sebuah kata yg setiap orang mampu menggunakannya. Produsen menjadi pelaku ekonomi melakukan pelanggaran lantaran terdapat kepentingan buat memperoleh keuntungan yg sebesar-besarnya. Pelanggaran yg dilakukan adalah menggunakan merek sebagian berdasarkan merek pihak lain tanpa hak. Dengan asa produknya laris sebagai akibatnya laba yang bisa diperoleh. Hal tadi bertentangan dengan hukum Merek, misalnya ketentuan dalam pasal. Pasal 91 UU Merek “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memakai merek yg sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain buat barang serta atau jasa sejenis yg diproduksi serta atau diperdagangkan dipidana penjara paling usang 4 (empat) tahun serta / atau hukuman paling poly Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pelanggaran merek ini terjadai lantaran penghasil ingin memperoleh laba tetapi cara yg dilakukan adalah merugikan pihak lain. Pelanggaran merek yang dilakukan sang PT. Tossa Sakti Motor juiga ditimbulkan sang penafsiran yg yang galat bahwa merek adalah kata yg ada pada ‘depan dan kata dibelakangnya bukanlah merek, seperti Honda Supra X mereknya adalah Honda. Kata Supra X bukanlah merek, sebagai akibatnya digunakan dalam memperoduksi sepeda motor menggunakan merek Tossa Supra X.

Konsumen sangat mensugesti produsen yang memiliki etiket jelek. Produsen akan memproduksi barang yang dengan harga murah buat memenuhi kebutuhan warga yg kekuatan ekonominya lemah. Terjadinya pelanggaran merek bisa ditimbulkan oleh konduite konsumen. Masayarakat yg taraf pendidikan rendah daya pikirnya rendah serta kurang memahami tentang merek. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran merek. Pemahaman tentang merek adalah sebuah istilah yang mana siapa saja dapat menggunakannya. Konsumen mampu merubah warna, goresan pena, atau simbol suatu merek sesuai keinginnnya. Motor Tossa bisa dirubah menggunakan stiker milik Honda agar kelihatan misalnya Honda. Apa yg dilakukan merupakan sebuah pelanggaran merek, yang menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 Undang-undang tentang Merek merupakan pelanggaran merek. Bagi yang melakukan pelanggaran merek bisa dikenakan hukuman pidana denda serta penjara misalnya diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001. 

Kasus yang terjadi yaitu pelanggaran merek sepeda motor merek Supra X serta Krisma merupakan memakai merek yang sama pada pokoknya. Karena sepeda motor tadi hampir sama dalam pokoknya dengan merek Honda Supra X dan Honda Karisma.

Makna Hukum Merek Bagi Pelaku Ekonomi 

Makna Hukum Merek bagi Produsen

Hukum merek sangat bermakna bagi produsen, karena dapat diajidkan indera buat melindungi haknya. Merek memiliki arti penting pada suksesnya pemasaran. Sukses pemasaran akan menghipnotis kemajuan perusahaan, yaitu dapat maju serta meningkat. Dengan merek populer maka akan terjamin kesuksesannya, misalnya apa yang dikemukakan sang Insan Budi Maulana, bahwa merek adalah dipercaya roh bagi suatu produk barang, merek sebagai tanda pengenal dan pertanda pembeda mendeskripsikan agunan kepribadian serta reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek sebagai roh artinya merek manjadi bagian krusial dari suatu produk..

Bagi produsen merek digunakan sebagai agunan kualitas produksi. Tidak mampu dibayangkan bahwa suatu produk tanpa merek, maka produk tadi tidak akan dikenal sang konsumen serta warga luas. Dengan merek suatu produk akan dikenal oleh masyarakat menjadi konsumen. Jika konsumen sudah mengenal suatu produk dengan suatu merek terlebih mutunya baik serta memuaskan, maka merek tadi akan menjadi merek populer. 

Makna Hukum Merek bagi Konsumen

Bagi konsumen merek merupakan pilihan yg terdapat yang akan dibeli. Dengan merek konsumen dapat menentukan suatu produk yg dinginkan sinkron dengan selera serta kemampuannya. Dalam pasar banyak produk dengan berbagai merek. Konsumen bisa memilih barang yang diinginkan, sesuai menggunakan kesukaan serta kemampuannya. Contoh banyak produk sepeda motor dengan banyak sekali merek. Konsumen dapat memilih produk mana menggunakan merek apa sinkron yang diinginkan.. Di sini merek sebagai pilihan yang dicari oleh konsumen. 

Regulasi Hak Atas Merek yg melindungi Kepentingan Pemegang Merek 

Hak atas merek adalah Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi.. Dengan adanya perlindungan maka kepentingan pemegang hak merek jua dilindungi. Dalam kenyataannya proteksi terhadap Hak Atas Merek belum baik terbukti masih terdapat pelanggaran merek, lantaran dalam undang-undang tersebuut masih banyak celah yang dapat mensugesti timbulnya pelanggaran merek. Oleh karenanya Undang-Undang perlu diregulasi. Dengan regulasi dibutuhkan Hak Atas Merek terdaftar terlindungi menggunakan baik. Regulasinya adalah terhadap pasal-pasal yang herbi perlindungan Hak Atas Merek.

LINGKUNGAN DI SEPUTAR ORGANISASI BISNIS ATAU PERUSAHAAN

Lingkungan Di Seputar Organisasi Bisnis Atau Perusahaan

Organisasi Bisnis menjadi Bagian berdasarkan Lingkungan, Organisasi menjadi kumpulan orang-orang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, lantaran dalam dasarnya organisasi juga adalah bagian menurut lingkungan serta masyarakat. Sebagai model, sebuah keluargau atau rumah merupakan bagian dari lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga lingkungan yang lebih akbar lagi. Sebuah perusahaan atau organisasi usaha yg beroperasi di sebuah lingkungan nir bisa menafikan bahwa selain kegiatan usaha yg dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan pada seputar organisasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung juga tidak langsung menggunakan aktivitas organisasi. Misalnya, waktu sebuah perusahaan beroperasi pada wilayah di mana masyarakatnya mengalami tingkat pengangguran yg tinggi, maka organisasi tadi perlu memikirkan kenyataan tadi dan kaitannya menggunakan pencapaian tujuan organisasi. Jika taraf pengangguran tinggi pada wilayah tersebut, maka sanggup dipastikan bahwa taraf pendapatan jua akan rendah. Akibatnya, penjualan barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi akan mengalami hambatan. 

Pada praktiknya perusahaan barangkali perlu memikirkan buat merekrut energi kerja menggunakan memprioritaskan warga pada lebih kurang perusahaan tersebut beroperasi. Selain sebagai tanggung jawab sosial, pula menjadi upaya untuk mempertinggi daya beli warga . Contoh lainnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sang sebuah perusahaan garmen produsen tekstil. Limbah adalah keliru satu masalah yang diakibatkan sang perusahaan semacam garmen. Jika pengolahan limbah diabaikan, pengaruh limbah menyebabkan bahaya dalam masyarakat. Masyarakat yang menyadari ini akan mengajukan keberatan dan mungkin gugatan terhadap perusahaan. Akibatnyn, kegiatan perusahaan terancam akan terganggu, dan lebih buruk lagi bila terancam ditutup• Dalam hat ini perusahaan perlu menyadari bahwa warga adalah sa­lah satu lingkungan yang mesti diperhatikan pada menjalankan aktivitas perusahaan,

Kenyataan pada atas menunjukkan bahwa organisasi nir bisa mengabaikan bahwo mereka merupakan bagian berdasarkan lingkungan, khususnya hllgkungan warga . Oleh karena itu aktivitas manajemen yang akan dilakukan semestinya mempertitnbangkan faktor-faktor lingkungan yg terkait dengan organisasi, baik yg bersifat langsunL juga nir langsung. Lingkungan apa saja yang terkait menggunakan organisasi? Secara garis besar lingktuzgan organisasi dapat dibagi dua, yaitu lingkungan internal lingkungan yg terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, serta lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait menggunakan kegiatan operasional organisasi serta bagaimana kegiatan operasional ini bisa bertahan. Lingkungan eksternal ini bisa terbagi juga sebagai dua, yaitu lingkungan yang terkait pribadi menggunakan aktivitas operasional organisasi, atau seringkali kali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, menurut lingkungan yang nir terkait secara langstmg dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan makro menurut organisasi. Untuk lingkungan makro juga dapat terbagi menjadi 2 lagi, yaitu lingkungan lokal dan internasinal. Secara sederhana bagian lingkungan organisasi ini ditunjukkan dalam Gambar berikut adalah.

Lingkungan Internal organisasi

Yang dimaksud menggunakan lingkungan internal organisasi merupakan berbagai hat atau banyak sekali pihak yang terkait eksklusif dengan kegiatan sehari-hari organisasi, serta memengaruhi eksklusif terhadap setiap program, kebijakan, sampai "denyut nadi". Nya organisasi. Yang termasuk ke pada lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi (owners), para pengelola organisasi (board of managers or directors), para staf, anggota atau para pekerja (employees), serta lingkungan fisik organisasi (physical work environment).

Pemilik Organisasi (Owners)

Para pemilik organisasi merupakan mereka yang secara historis juga aturan dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan kapital, wangsit, ataupun menurut ketentuan lainnya dinyatakan menjadi pemilik organisasi. Dalam organisasi perusahaan para pemilik organisasi contohnya merupakan para pemegang saham, anggota (koperasi), atau juga individu bila perusahaan tadi bersifat individu berdasarkan segi kepemilikan. Organisasi perlu tahu para pemilik organisasi lantaran setiap pemilik mempunyai tujuan yang hendak dicapainya melalui kepemilikannya atas organisasi. Tujuan yg hendak dicapai sang para pemilik ini merupakan keliru satu sumber pertimbangan dari para pengelola organisasi ketika mereka menjalankan aktivitas organisasi.

Apabila organisasi dijalankan sang pemiliknya sendiri, maka oleh pemilik perlu menyadari apa sebenarnya yg hendak dicapai oleh organisasi, bagaimana cara mencapainya, dan apakah yang diinginkan sang sang pemilik dapat diraih ataukah tidak, dan seterusnya. Akan namun, apabila organisasi dijalankan bukan oleh pemiliknya, maka mereka yg menjalankan organisasi perlu memahami apa yang diinginkan sang oleh pemilik. Dalam organisasi usaha contohnya, asa para pemilik sanggup diketahui pada ketika dilakukan kedap anggota tahunan (koperasi) atau kedap umum pemegang saham (Perseroan Terbatas). Di antara contoh hasrat para pemilik, misalnya para pemilik menginginkan laba yg wajib dicapai oleh organisasi dalam tahun tertentu merupakan 20 %. Dengan asa ini, maka para pengelola organisasi usaha perlu memikirkan bagaimana target keuntungan 20 persen tersebut dapat dicapai, dengan jalan bagaitnana, dan seterusnya.

Manajemen (Board of Managers or Directors) adalah orang-orang yg dari para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk menjadi pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari buat suatu periode tertentu. Orang-orang ini bekerja secara profesiona menurut tugasnya masing-masing, serta dalam periode eksklusif harus melaporkat setiap kegiatannya kepada para pemilik perusahaan. Dalam beberapa hat, tim ini mempunyai kebebasan dalam menentukan kebijakan organisasi, serta menggunakan cara apa organisasi tadi akan mencapai tujuannya. Akan namun pada hat lain, tim manajemen ini memiliki keterbatasan pada mengambil keputusan, apalagi apabila keputusan tadi tidak selaras dengan apa yang diinginkan olel para pemilik perusahaan. Sebagai contoh, tim manajemen kadangkala akan berhadap dengan adanya tuntutan kenaikan gaji menurut para anggota atau pekerja. Tetapi, d sisi lain mampu jadi para pemilik perusahaan menuntut justru agar dilakukan efisien atau penghematan porto atau penggunaan dana organisasi. Akibatnya, tidak jaran tim manajemen ini akan berurusan menggunakan konflik internal organisasi, apakah antar tim manajemen, antara tim manajemen dengan para pekerja, atau tim manajemen menggunakan para pemilik organisasi. Organisasi perlu tahu tim manajemen ini lantaran tim inilah yang akan menjadi penggerak arah menurut kegiatan organisasi pada mencapai tujuannya. Jika tim tidak bisa mengarahkan organisasi ke arah pencapaian tujuannya, maka dapat dikatakan tim tadi secara efektif nir bisa bekerja serta sulit buat dipertahankan.

Para Anggota atau Para Pekerja (Employees)

Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi adalah unsur sumbe daya manusia (SDM) yang sangat dominan pada sebuah organisasi, lantaran umumnya jumlahnya merupakan yang paling akbar pada sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan serta menjalankan tugas-tugas keseharian, dari apa yg telah ditetapkan oleh tim manajemen perusahaan. Oleh karena tingginya peran para anggota atau pekerja pada sebuah organisasi, maka para pekerja juga adalah aset bagi organisasi. Dapat dikatakan sekalipun tujuan organisasi yang ingin dicapai sangat ideal, perencanaan yg disusun luga sangat baik, namun tanpa kiprah dan para anggota atau para pekerja ini, tujuan ideal organisasi sangat tidak mungkin buat bisa direalisasikan.

Organisasi perlu tahu para pekerja atau para anggota organisasi karena setiap anggota atau pekerja memiliki karakteristiknya masing-tnasing. Perbedaan karakteristik dari setiap anggota atau pekerja dapat ditimbulkan sang motif yang bhineka. Moto yg bhineka juga dapat disebabkan olch adanya dorongan kebutuhan, yg jenisnya juga bhineka. Sebagai konsekuensinya, para pengelola organisasi perlu memahami latar belakang menurut setiap anggota atau pekerjanya masing-masing buat lalu bisa ditugaskan serta diarahkan guna pencapaian tujuan.

Lingkungan Fisik Organisasi (Physical Work Environment)

Pemilik organisasi, pekerja, serta tim manajemen merupakan orang-orang atau asal daya manusia yg dimi.liki sang perusahaan. Sebagaimana sudah diterangkan, organisasi memiliki sumber-sumber daya yang nir hanya orang-orang, namun pula stunber daya uang (financial resources), asal daya alam (natural resources), juga sumber daya warta (informational resources). Keseluruhan ini lantaran sifatnya dapat dikategorikan sehagai lingkungan fisik menurut organisasi perusahaan. Bangunan, uang, alat-alat, barang perscdiaan, dan lain sebagainya adalah lingkungan pada mana setiap ketika orang-orang pada organisasi perusahaan berinteraksi serta memanfaatkannya buat dapat didayagunakan. Oleh karena sumber daya tadi wajib dipakai seefektif dan seefisien mungkin, maka perusahaan perlu jua tahu bagaimana sumber-siimber daya yg termasuk ke pada lingkungan kerja fisik berdasarkan organisasi ini bisa dikelola menggunakan baik.

Lingkungan Eksternal Organisasi

Sebagaimana diterangkan di muka, lingkungan eksternal atau lingkungan yg terkait menggunakan aktivitas operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha buat mengikuti keadaan dengan lingkungan-lingkungan yg terkait eksklusif atau lingkungan mikro perusahaan serta lingkungan yg nir terkait langsung 

Lingkungan Makro Perusahaan

Lingkungan mikro perusahaan merupakan terdiri berdasarkan pelanggan (customer), pesaing (competitor), pemasok (supplier), dan partner strategis (strategic partner). Sedangkan lingkungan makro perusahaan terbagi 2, yaitu lingkungan lokal serta internasional. Lingkungan lokal dapat berupa para produsen peraturan (regulators), pemerintah (government), warga luas pada biasanya (society), forum-forum yg terkait menggunakan kegiatan perusahaan misalnya organisasi nonpemerintah (NGOs), seperti forum proteksi konsumen (YLKI), dan lain sebagainya. Adapun lingkungan internasional dapat berupa peraturan internasional (international law), pasar keuangan internasional (international financial markets), konvensi antarnegara pada suatu aktivitas eksklusif. Organisasi perlu tahu para pelanggan, karena setiap pelanggan memilik karakteristiknya tnasing-masing. Pelanggan individu akan sangat berbeda dengar pelanggan institusi contohnya. Pelanggan perempuan akan tidak sama dengan pelanggan pria dan seterusnya. Di sisi lain, organisasi juga perlu memahami bahwa pelanggan kela menengah barangkali perilakunya juga tidak sama dengan pelanggan kelas bawah 

Pesaing (Competitor)

Pesaing adalah organisasi usaha lain yg menjalankan usaha yang sama dengan organisasi yg kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan (sekaligus ancaman) yg dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Jika pelanggan lebih tertarik buat memperoleh apa yg sebagai kebutuharnya berdasarkan pesaing, maka secara otomatis pelanggan nir akan mendapatkannya berdasarkan organisasi kita. Bila pelanggan tidak lagi tertarik buat mernenuhi kebutuhannya melalui organisasi usaha kita, maka hal tersebut sebagai ancaman bagi organisasi bias yg kita jalankan. Dan, jika kenyataan tadi berlangsung secara monoton dan berkelanjutan pada jangka saat yg cukup usang, maka organisasi bisnis kita akan terancam bubar lantaran tak mampu lagi bertahan dan menjalankan fungsi bisnisnya. Dengan fenomena misalnya ini, maka organisasi bisnis juga perlu tahu pesaing, nya. Apa yang ditawarkan oleh pesaing terhadap pelanggan, pada taraf harga berapa kelebihan apa yg dimiliki pelanggan dibandingkan dengan kita, sebagai sesuatu yg wajib pula dipahami olch. Organisasi usaha. Positifnya, kehadiran pesaing aka ulendorong organisasi bisnis buat lebih memperbaiki kualitasnya menurut saat ke waktu sebagai akibatnya bisa diterima serta menarik minat para pelanggan.

Pemasok (Supplier)

Pemasok adalah pihak yg terkait langsung pada aktivitas usaha menurut sebuah organisasi, khususnya organisasi usaha yg melakukan aktivitas produksi barang jadi berdasarkan bcrbagai jenis bahan standar. Sebuah perusahaan sepatu sangat tergantung sekali dengan para pemasok bahan standar sepatu, dari mulai pernasok kulit, pemasok lem, pemasok benang, serta sebagainya. Ketergantungan ini tidak saja dipandang dari sisi bahan bakunya, namun juga menurut harga yang ditawarkannya. Apabila harga bahan standar yg ditawarkan mahal, maka hal tadi akan berdampak dalam jumlah biaya produksi yg menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga yang akan ditawarkan pada para pelanggan cencierung akan lebih tinggi atau mahal pula. Kenyataan ini dalam biasanya justru akan merugikan perusahaan bila wajib bersaing dengan para pesaing. Harga yg mahal buat barang yg bersifat umtun serta menyangkut hajat orang poly cenderung dihindari oleh para pelanggan.

Partner Strategis (Strategic Partner)

Partner strategis merupakan perusahaan lain yg menjalankan bisnis tidak selaras menggunakan perusahaan kita, namun secara bersama-sama mampu sebagai mitra kita pada menjalankan bisnis yang saling mengtuzttulgkan ke 2 belah pihak. Dalam kata hayati dikenal simbiosis mutualisme yang lebih kurang ialah kerja sarna yang saling menguntungkan. Misalnya, untuk bisnis jualan baso memahami, maka di antara partner strategis kita merupakan penjual teh botol. Di satu sisi kita perlu tmtuk menjual baso kita, pada sisi lain penjual teh botol perlu menjual minumannya. Kedua jenis usaha ini dapat menjadi partner strategis yang dapat saling menguntungkan ke 2 jenis usaha yang dijalankan. Contoh lainnya, antara perusahaan tnakanan siap saji McDonald menggunakan perusahaan mainan Disney. McDonald perlu tuituk menjual makanannya. Perusahaan Disney perlu buat memperkenalkan dan menjual produknya. McDonald bisa menjual makanannya menggunakan menaruh daya tarik hadiah berupa mainan anak-anak berdasarkan Disney. Maka menggunakan cara ini, Disney merupakan partner strategis berdasarkan McDonald.

Regulator .

Regulator merupakan pihak-pihak yg berkepentingan pada membangun keadaan berdasarkan kegiatan usaha yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Agar keadaan tadi dapat terwujud, maka perlu dibentuk aturan-aturan main dapat disepakati sang semua pihak pada rakyat serta secara konsisten dijalankan pula sang semua pihak di masyarakat tersebut. Regulator dapat asal menurut pemerintah, maupun berupa institusi atau lembaga yang disepakati buat dibentuk buat tujuan $ebagaimana yg dijelaskan di atas. Untuk perdagangan minyak pada global, kita kenal misalnya terdapat organisasi OPEC yg dibuat sang negara-negara anggotanya buat menyepakati serta menjalankan anggaran main yang perlu dijalankan pada perdagangan minyak pada dunia. Contoh lain berdasarkan regulator yang paling kentara adalah pemerintah. Pemerintah bertugas menetapkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan yang ada pada rakyat, tidak terkecuali aktivitas usaha. Aturan mengenai tata cara pendirian perusahaan, anggaran tentang kegiatan bisnis di lokasi tertentu, anggaran mengenai tarif, pajak, serta retribusi yang dibebankan kepada pelaku usaha, serta lain sebagainya merupakan keliru satu model regulasi yg dihasilkan oleh pemerintah. Regulator perlu dipahami sang setiap organisasi bisnis karena secara pribadi mau­pun tidak pribadi anggaran yang ditetapkan oleh regulator akan memengaruhi kegiatar bisnis yang dijalankan. Pengaruh dari anggaran yg dijalankan tentu akan memengaruhi perencanaan bisnis berdasarkan perusahaan. 

Pemerintah (Government)

Pemerintah merupakan pihak yang atas legitimasi politik tertentu pada suatu negara diangkat serta bertugas buat mewujudkan rakyat ke arah yang lebih baik dalan pembangunan di segala bidang. Berdasarkan pengertian ini, maka pernerintah dituntu buat melakukan aktivitas-aktivitas agresif, mulai berdasarkan pemberian kebijakan, penetap an anggaran pemerintah, hingga upaya-upaya antisipasi serta penyelesaian atas berbaga perkara yang ada di rakyat menuju warga yg lebih baik di segala bidan€ baik material maupun spiritual.

Sebuah perusahaan perlu tahu pernerintah lantaran perusahaan perlu memahami arah dari setiap kebijakan yg diambil pemerintah, dampaknya terhada aktivitas bisnis, dan peluang apa yg dapat diambil dari tindakan yg diambil oleh Pemerintah dalam aneka macam hal. Misalnya saja, dengan adanya kebijakan pemerintah buat mempertinggi tarif listrik serta bahan bakar tninyak, maka perusahaan akan merasakan efek menurut kebijakan tadi. 

Berbagai Bentuk Kegiatan Bisnis Internasional

Agar faktor internasional menurut organisasi usaha dapat diarahkan rnenjadi peluatt; bagi organisasi usaha, maka perusahaan perlu memikirkan bagaimana supaya kegiata bisnisnya tidak hanya berhasil di lingkungan lokal negaranya saja, tetapi pula diperluas ke negara-negara lain. Ada beberapa bentuk kegiatan bisnis internasional yg dapat dipilih sang organisasi usaha, di antaranya merupakan ekspor-impor (export-import), lisens' (licencing), partner strategis (international strategic alliance or joint venture), atau investas' langsung (direct investment).

Kegiatan Ekspor-Impor (Export-Import) ,

Ekspor adalah kegiatan dalam membuat barang dan jasa di sebuah negar. Oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Impor adalah aktivitas dalam mendatangkan barang serta jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara pada mana perusahaan tersebut berada. Banyaknya kendaraan beroda empat bermerek misalnya Toyota, Mazda, BMW, atau Mercedes, menerangkan adanya kegiatan impor, yang dilakukan di negara kita buat saat yang telah cukup lama . Sebaliknya, adany. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, Malaysia, Singapura, atau negara lainnya, dan adanya barang-barang kerajinan rotan kita di negara-negara Eropa, adalah contoh-contoh bentuk kegiatan ekspor yg dilakukan oleh perusahaan­ perusahaan di negara kita.

Lisensi (Licencing)

Lisensi dalam dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yg memakai hak perusahaan lain umumnya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang eksklusif sebagaimana konvensi yang dibentuk.

Partner Strategis (International Strategic Alliance)

Partner strategis sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah galat satu bentuk kolaborasi antara perusahaan secara internasional buat bisa melakukan kegiatan usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk khusus berdasarkan partner strategis merupakan Joint Venture. Joint Venture dalah bentuk kerja sama usaha pada mana perusahaan yang berpartner melakukan pem­bagian kepen'ilikan (sharing ownership) dalam menjalankan sebuah bisnis (yang umum­nya baru) Perusahaan-perusahaan kuliner siap saji dari luar negeri (McDonald, KFC A&VU, serta lain sebagainya) umumnya melakukan bentuk kerja sama bisnis ini, yaitu antara perusahaan aslinya di luar negeri menggunakan perusahaan lokal yang ditunjuk buat n'enjalankan usaha ini di negara lain.

Investasi Langsung (Direct Investment)

Investasi pribadi merupakan keliru satu bentuk aktivitas usaha internasional pada mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan pada suatu negara eksklusif. Pembelian sebagian saham PT INDOSAT sang perusahaan telekomunikasi Singapura, pendirian perusahaan Freeport di Papua, Exxon pada Nangroe Aceh Darussalam (NAD), atau juga pembelian saham PT Bank Niaga serta PT Bank Danamon sang pihak Singapura serta Malaysia, adalah keliru satu bentuk investasi eksklusif yg bisa dilakukan sang sebuah perusahaan terhadap perusahaan lain di negara yg berbeda.

Faktor-faktor Terkait pada Bisnis internasional

Perusahaan yang menjalankan bisnis secara internasional perlu memerhatikan beberapa hal yang terkait menggunakan aktivitas bisnis internasional, terutama yg terkait dengan aktivitas transaksi bisnis secara internasional. Ada tiga faktor terkait yang perlu diperhatikan, yaitu kontrol dalam perdagangan internasional, eksistensi komunitas serta institusi ekonomi secara internasional, dan disparitas budaya antarnegara.

Kontrol dalam Perdagangan Internasional

Kadangkala.lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Hal ini terkait menggunakan kepentingan dari suatu negara pada menjamin, selain transaksi usaha mampu dijalankan, luga kepentingan pebisnis lokal pada setiap negara juga terjaga. Amerika Serikat misalnya, sebelum terjadinya kenyataan Oil Boom (kenaikan harga minyak) dalam tahun 1973, tetapkan.pembatasan atas setiap barang impor (quota) yangg masuk ke Amerika, khususnya impor tunggangan bermotor dan elektro menurut Korea dan Jepang. Hat ini dilakukan agar perusahaan lokal, seperti General Motors, Ford, dan lain sebagainya, dapat tetap bertahan dalam usaha. Akan namun, selesainya terjadinya kenyataan Oil Boom tersebut, maka pemerintah Amerika mengganti kebijakannya dan membuka kebijakan quota tadi, sebagai akibatnya sejak tahun tersebut tunggangan-kendaraan bermotor menurut Korea dan Jepang hingga kini membanjiri negara Amerika. 

Ada 2 jenis kontrol perdagangan internasional yg umumnya dilakukan ole sebuah negara, yaitu quota dan tariff. Quota adalah pembatasan jumlah barang yg diperjualbelikan secara internasional, apakah ekspor juga impor. Adapun tari merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang yg diekspor juga diimpor Komunitas Ekonomi Internasional (Economic Communities)

Komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri menurut aneka macam negara yang bersepakat buat mengurangi hambatan-kendala pada perdagangan internasional (trade barrier) di antara negara-negara anggota dalaln gerombolan tadi. Di antara model berdasarkan komunitas ekonomi tadi merupakan Kesatuan Eropa (European Union), North

American Free Trade Agreement (NAFTA), Asia-Pasific Free Trade Agreement (AFTA), dan lain sebagainya. Adanya komunitas ekonomi ini akan menaruh kekuatan ekonomi yg sangat signifikan bagi negara-negara anggota berdasarkan setiap komunitas tersebut, yaitu menggunakan adanya kemudahan yg lebih baik daripada sebelumnya, dan komunitas ini jua men­jadi kekuatan pada menghadapi kekuatan ekonomi lain pada luar grup tersebut. 

Perbedaan Budaya Antarnegara (Cultural Differences Accross Nations)

Budaya dalam organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai serta norma yg dianut oleh organisasi serta membantu para anggotanya buat memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis berjalan, serta apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi usaha dikaitkan menggunakan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah organisasi beroperasi pada sebuah lingkungan di mana nilai-nilai yang dianutnya sesuai dengan apa yg dijalankan sang organisasi bisnis, maka organisasi bisnis nir mengalami kesulitan berarti pada menjalankan kegiatan bisnisnya, terkait menggunakan budaya setempat. Akan tetapi, bila nilai serta norma yang dianut sang suatu lingkungan berbeda menggunakan apa yang diyakini dan dijalankan oleh perusahaan, maka nir sporadis dilema budaya ini dapat merusak aktivitas bisnis berdasarkan sebuah organisasi.

Perusahaan perlu tahu adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yg tidak selaras, terutama lingkungan internasional, supaya bisa lebih jauh melnahami apa yg sebenarnya dianut oleh rakyat setempat pada mana perusahaan berinteraksi, serta bagaimana cara beradaptasi dengannya. Sebagai contoh, budaya Indonesia dengan budaya Malaysia barangkali nir terlalu jauh tidak sama. Orang Indonesia memiliki kecenderungan buat tidak langsung to the point dalam mengemukakan sesuatu. Hal ini jua dalam umumnya dianut sang orang-orang Melayu pada Malaysia. Dalam masalah General Motors Amerika tidak mengerti mengapa produknya, Chevrolet Nuvo, nir begitu sukses terjual pada Amerika Latin. Usut punya usut, ternyata Nuvo pada bahasa Amerika Latin berarti "nir dapat berjalan". Warna hijau di negara-negara Muslim poly digunakan, tetapi pada sebagian negara lain dapat berarti kematian, dan poly lagi contoh yang terkait dengan disparitas budaya ini.

BUDAYA ORGANISASI DAN KEGIATAN BISNIS

Pentingnya Budaya Bagi Organisasi Bisnis, budaya organisasi pada dasarnya lnerupakan nilai-nilai dan norma yang dianut serta dijalankan sang sebuah organisasi terkait denga lingkungan pada mana organisasi tadi menjalankan kegiatannya. Budaya organisa penting sekali buat dipahami lantaran poly pengalaman memberitahuakn bahwa te nyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuali organisa bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tetapi juga sangat memengaruhi bagaimal Kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi usaha. Sebagai model, perusahaan Levis Strauss menganggap bahwa salah satu kunci kesuksesan bisnisnya adalah disebabk" oleh budaya organisasi yang sudah dibangun di sebuah bangunan selama kurang leb 68 tahun. Disebabkan perkelnbangan usaha yang pesat, para eksekutif pada Levis Strauss berpikir untuk memindahkan perusahaannya ke bangunan yg lebih luas dan besar . Apa yg kemudian terjadi? Setelah mereka pirxlah ke bangunan 12 lantai, para eksekutif justru menemukan bahwa para anggota perusahaan tidak menikmati kepindahan kegiatan pada bangunan yg baru, dan Kinerja perusahaan justru menurun. Akhirnya eksekutif pada Levi-Strauss memindahkan kembali kegiatannya ke gedung yg usang Para anggota perusahaan menganggap bahwa gedung yang usang lebih membuat mereka merasa nyaman dalam bekerja, lantaran kesannya yang informal, dan bisa melakukan interaksi secara lebih gampang. Ternyata budaya informal yg dibangun pada perusahaan Levi-Strauss memegang kunci kesuksesan bisnisnya.

Budaya organisasi dalam dasarnya adalah "apa yg dirasakan, diyakini, darl dijalani" sang sebuah organisasi. Bank Amerika misalnya, memiliki budaya organisasi buat bekerja secara formal, ketat, bahkan cenderung kaku pada menjalankan per­anggaran. Para pegawai di perusahaan ini wajib menggunakan sandang yg sangat formal seperti kemeja, dasi, dan jas. Berbeda dengan Perusahaan Texas Instruments yg tnenerapkan budaya organisasi pada mana penggunaan "dasi" merupakan sesuatu yg dihindari pada bekerja, dan mereka cenderung buat berbusana secara informal dan casual, misalnya t-shirt, kaos, serta sebagian pekerjanya tnenggunakan jaket.

Budaya organisasi akan sangat tidak sama dari satu perusahaan menggunakan perusahaan lain. Tetapi, dalam pada dasarnya apa yg dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan dapat mereka raih. Namun demikian, budaya organisasi tidak sinkron tidak saja antarperusahaan, namun juga antarbagian di sebuah perusahaan. Bagian pemasaran serta SDM barangkali mempunyai budaya organisasi yg lebih fleksibel dibandingkan dengan bagian keuangan dan produksi. Oleh lantaran kecenderungan ini terdapat pada setiap organisasi, maka budaya organisasi adalah faktor yang akan menentu­kan bagaimana tujuan bisa dicapai secara efektif serta efisien. 

Faktor Penentu Terbentuknya Budaya Organisasi

Kita barangkali akan bertanya-tanya menurut mana sesungguhnya budaya organisasi itu ada. Berdasarkan catatan teoritis serta empiris, budaya organisasi merupakan nilai­nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi berdasarkan sejak organisasi tadi terbentuk, tumbuh, serta berkembang. Apa yang dirasakan, dialami sang setiap perusahaan dari mulai mereka membentuk bisnisnya hingga kesuksesannya bahkan juga tidak terkecuali kegagalan yang pernah dialaminya, membangun sebuah budaya pada organisasi. Sebuah perusahaan akan menemukan bahwa menurut sekian tahun bepergian bisnisnya, banyak hal yang kemudian dapat dijadikan nilai-nilai dan norma yang bisa dipegang teguh oleh organisasi untuk meraih sukses pada jangka panjang.

Berdasarkan pemahaman pada atas, faktor yg menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman sanggup berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan mampu disebabkan lantaran adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yg terbaik, serta lain-lain. Sebaliknya, kegagalan bisa ditimbulkan sang ketidaktepatan konsep usaha yg dijalankan, Pendekatan manajemen yg jelek, atau bahkan mungkin faktor lingkungan eksterr P nir sangguP diantisipasi oleh perusahaan. Fase-fase kesuksesan serta kegagalan yang berdasarkan dasarnya menentukan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diyaki kenp,adian sang organisasi tadi sebagai sebuah konsep kebiasaan serta nilai yg than dan menlengaruhi holistik cara kerja perusahaan.

Manajemen Bagi Budaya Organisasi

Bagaimana budaya organisasi bisa dikelola? Bagaimana manajemen semcstin bertindak menurut budaya organisasi yg dianut dan dijalani, yg pada dasarn budaYa organisasi ini jelas dari kepentingannya, tetapi tak gampang buat diidentifik; lantaran cenderung tidak berwujud? Pada dasarnya para manajer perlu tahu organisasi apa yg dianut waktu ini, diyakini oleh Lingkungan saat ini, serta kenuidi perlu mempunyai keyakinan buat mempertahankan serta atau mengganti budaya terseh sinkron menggunakan tujuan organisasi yg ingin dicapai dalam jangka panjang.

Tidak setiap budaya organisasi harus dipertahankan. Adakalanya budaya organisi justru harus diubah. Namun, seseorang manajer perlu tahu benar budaya organisi mana yg wajib dipertahankan serta mana yg wajib diubah. Perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yg begitu pesat, contohnya, mendorong setiap orang atau setiap perusahaan buat melakukan perubahan secara cepat. Dalam konteks ini barangk setiap perusahaan perlu melakukan penyesuaian dan perubahan yg terkait menggunakan budaya organisasi. Apabila sebuah organisasi terbiasa bekerja lambat, nir tepat waktu maka bisa diperkirakan organisasi tadi nir bisa menyesuaikan diri dengan Iingktung yang berubah sangat cepat. Namuri demikian, adanya pertukaran budaya menjadi akil adanya transaksi bisnis internasional tidak secara otomatis membarui cara orang-orang berinteraksi menggunakan orang lain. Budaya ramah-tamah orang Indonesia tidak dan merta harus diubah karena orang Indonesia wajib bertransaksi dengan orang-orang yang nir menduga krusial keramahtamahan misalnya.

Berdasarkan uraian di atas, para manajer harus memahami persis budaya organisasi misalnya apa yg semestinya dibangun serta dipertahankan. Oleh karenanya, kemampuan para manajer buat tahu skenario budaya serta lingkungan pada mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah diharapkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada muka, populer menggunakan kemampuan adaptasi berdasarkan perusahaan itu sendiri. Kadangkala para manager perlu memasukkan "orang luar" supaya budaya organisasi berubah. Misalnya saja, sebuah Perusahaan yang mempekerjakan orang asing di perusahaannya walaupun secara umum dikuasai pekerjanya merupakan orang lokal. Kebijakan ini keliru satunya dilakukan dengan harap bahwa orang asing tersebut bisa memengaruhi bagaimana orang-orang pada perusahaan bekerja.