PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan

Pembangunan ekonomi mencakup banyak sekali aspek perubahan dalam aktivitas ekonomi, taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara sudah semakin tinggi, tidak mudah buat diukur secara kuantitatif

Definisi pembangunan ekonomi dasawasa tahun 1960-an :

Suatu proses yg mengakibatkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berketerusan pada jangka panjang.

Indikator pembangunan ekonomi :

• Peningkatan pendapatan perkapita warga pertambahan gdp > taraf pertambahan penduduk
• Peningkatan gdp dibarengi menggunakan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi pembangunan ekonomi buat menyatakan perkembangan ekonomi negara.

Sebagai citra menurut pembangunan ekonomi meningkat, Dengan memakai data pendapatan perkapita selalu menggambarkan :

1. Taraf pembangunan ekonomi yg dicapai banyak sekali negara

2. Tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun

Pertumbuhan ekonomi

Suatu berukuran kuantitatif yg menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun eksklusif bila dibandingkan menggunakan tahun sebelumnya

Indikator :

• kenaikan gdp tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi.
• pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju.

sebab-karena akselerasi pertumbuhan ekonomi :

1. Hasrat negara buat mengejar ketinggalan

2. Pertumbuhan penduduk

3. Adanya keharusan negara maju buat membantu nysb

4. Adanya perikemanusiaan thd nysb

Pendapatan nasional :

Nilai barang serta jasa yang diproduksikan pada suatu negara dalam suatu tahun eksklusif – secara konseptual dinamakan PDB – produk domestik bruto.

Nilai PDB bisa dihitung dari :

a. Harga berlaku – nominal

Menurut harga yg berlaku dalam tahun PDB dihitung

b. Harga permanen – riil

Menurut harga yang berlaku pada tahun dasar perhitungan – base year metode penghitungan pendapatan nasional

1. Metode produksi

2. Metode pendapatan

3. Metode pengeluaran

Terdapat 11 sektor produktif dalam perhitungan pendapatan nasional :

1. Pertanian

2. Industri pengolahan

3. Pertambangan serta galian

4. Listrik

5. Air dan gas

6. Bangunan

7. Pengangkutan dan komunikasi

8. Perdagangan

9. Bank dan forum keuangan

10. Sewa rumah

11. Pertahanan

12. Jasa lainnya

Pendapatan perkapita pertahun perlu diketahui buat :

1. Membandingkan taraf kesejahteraan warga menurut masa ke masa

2. Membandingkan laju perkembangan ekonomi antara banyak sekali negara

3. Melihat berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara.

Tingkat pendapatan perkapita nir sepenuhnya mencerminkan taraf kesejahteraan serta taraf pembangunan suatu negara, lantaran :

1. Kelemahan-kelemahan yang bersumber menurut ketidaksempurnaan pada menghitung pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.

2. Kelemahan-kelemahan yang bersumber berdasarkan kenyataan bahwa taraf kesejahteraan warga bukan saja ditentukan sang tingkat pendapatan mereka tetapi pula sang faktor-faktor lain.

Kelemahan ad 1.

1. Kelemahan metodologis dan statistis dalam menghitung pendapatan perkapita pada nilai mata uang sendiri juga mata uang asing.

2. Terjadi penafsiran yang keliru / terlalu rendah terhadap negara miskin karena jenis-jenis kegiatan pada negara miskin terdiri berdasarkan unit-unit mini dan tersebar di banyak sekali pelosok shg nir dimasukkan dalam variabel perhitungan pendapatan nasional.

3. Nilai tukar resmi mata uang suatu negara menggunakan valuta asing nir mencerminkan perbandingan harga kedua negara, walaupun pada teori dikatakan nilai tukar ini menyatakan harga.

Kelemahan ad 2

faktor-faktor lain memilih pendapatan berdasarkan tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara

1. Faktor ekonomi :

- struktur umur penduduk

- distribusi pendapatan nir merata, sebagian nir menikmati hasil pembangunan.

- corak pengeluaran warga berbeda

- masa lapang / saat senggang tinggi

- pembangunan ekonomi tidak hanya buat menaikkan pendapatan warga tetapi jua harus mengurangi jumlah pengangguran.

2. Faktor non ekonomi :

- imbas adat istiadat

- keadaan iklim serta alam sekitar

- ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat serta bertindak

Distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi

Hasil analisis dari M.S. Ahluwalia ; tentang keadaan distribusi pendapatan :

1. Distribusi pendapatan relatif

Perbandingan jumlah pendapatan yg diterima sang aneka macam golongan penerima pendapatan

2. Ditribusi pendapatan mutlak

Persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai taraf pendapatan tertentu atau kurang menurut itu

Baca Juga

• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Pdf
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Ppt
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Penduduk
• Perbedaan Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan
• Perbedaan Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonom
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kelas 11
• Pengertian Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Adalah

PRINSIP DASAR PRASYARAT KEBERHASILAN DAN STRATEGI UTAMA MP3EI

Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan jua 3 taktik utama yg merupakan pilar-pilar krusial berdasarkan MP3EI 2011 – 2025.

A. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan

Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan 

Sebagai suatu dokumen menggunakan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan serta ekspansi pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan pada cara pandang serta konduite seluruh komponen bangsa, menjadi berikut:

• Perubahan harus terjadi buat semua komponen bangsa; 
• Perubahan pola pikir (mindset) dimulai berdasarkan Pemerintah dengan birokrasinya;
• Perubahan membutuhkan semangat kerja keras serta asa buat membangun kerjasama pada kompetisi yg sehat;
• Produktivitas, inovasi, dan kreatifitas didorong sang Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (IPTEK) menjadi keliru satu pilar perubahan;
• Peningkatan jiwa kewirausahaan sebagai faktor utama pendorong perubahan;
• Dunia bisnis berperan krusial dalam pembangunan ekonomi;
• Kampanye untuk melaksanakan pembangunan menggunakan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
• Kampanye buat perubahan pola pikir buat memperbaiki kesejahteraan dilakukan secara luas oleh seluruh komponen bangsa.

Prasyarat Kerberhasilan Pembangunan

Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

Dunia Usaha (Swasta, BUMN, serta BUMD) memiliki kiprah primer serta penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, ad interim Pemerintah bertanggung jawab membentuk kondisi ekonomi makro yang kondusif buat percepatan serta perluasan investasi. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan wajib didukung oleh komitmen global bisnis maupun Pemerintah, berupa:

• Dunia usaha (Swasta, BUMN, serta BUMD) menaikkan investasi buat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
• Dunia bisnis melakukan penemuan untuk membuatkan teknologi serta metode produksi pada rangka memenangkan persaingan global; 
• Pemerintah memberikan kesempatan yg sama dan adil untuk seluruh global usaha; 
• Pemerintah didukung oleh birokrasi yg melayani kebutuhan global bisnis;
• Pemerintah membangun syarat ekonomi makro, politik, aturan dan sosial yg kondusif buat berusaha;
• Pemerintah menyediakan proteksi serta pelayanan dasar sosial. 

Reformasi Kebijakan Keuangan Negara

Kebijakan anggaran harus dimulai dengan membangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang credible serta berkelanjutan, dan diprioritaskan buat akselerasi pertumbuhan demi menciptakan 

pembangunan yg merata dan berkelanjutan.

• APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pemugaran pelayanan dasar publik, dan 
• perlindungan sosial buat gerombolan warga miskin;
• Pinjaman pemerintah dipakai buat pembiayaan investasi dan bukan dipakai buat belanja rutin. 
• Tingkat pengembalian investasi pemerintah harus lebih tinggi menurut biaya hutang; 
• Infrastuktur dibangun dengan peningkatan belanja Pemerintah dan/atau dunia bisnis;
• Subsidi dikembalikan menjadi instrumen proteksi sosial menggunakan membarui subsidi barang sebagai subsidi 
• langsung ke orang miskin. Oleh sebab itu Nomor Indentitas Tunggal secara nasional harus segera diwujudkan; 
• Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan buat kepentingan lintas generasi, serta bukan 
• sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan; 
• Hasil pengelolaan SDA yang terbarukan diinvestasikan buat peningkatan mutu modal insan dan teknologi;
• Perluasan akses kepada pendidikan serta pelayanan kesehatan dasar; 
• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat serta global usaha. 

Pajak serta Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi buat mendukung akselerasi serta perluasan 

pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu dibutuhkan reformasi, dengan cara pandang dan pendekatan 

sistem perpajakan menjadi berikut:

• Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi. Tarif pajak dan Bea Masuk bisa disesuaikan dengan daur ekonomi yang sedang dihadapi; 
• Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak;
• Dilakukan koordinasi antar instansi terkait buat memastikan semua rakyat negara yg mempunyai 
• pendapatan pada atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak menggunakan sahih sesuai ketentuan peraturan perundangan yg berlaku;
• Pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia serta bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan konsep dari Nasional menjadi Domestik atau menurut konsep GNP sebagai GDP);
• Pengenaan pajak diarahkan pada konsumen akhir, menggantikan sistem pajak pertambahan nilai (PPN).
• Seluruh aturan perpajakan dievaluasi supaya hanya masih ada satu pengertian (hitam atau putih, boleh atau tidak, objek pajak atau bukan objek pajak);
• Dalam rangka menaikkan daya saing dan upaya buat mengurangi penghindaran pajak, perlu dilakukan benchmarking penentuan besaran tarif pajak dengan negara-negara tetangga;
• Penghindaran pengenaan pajak berganda;
• Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda (window dressing), pembebasan atau keringanan pajak tidak dapat dipercaya sebagai pajak yg ditanggung negara.

Hal lain terkait reformasi kebijakan keuangan negara adalah diperlukannya reformasi sistem pelaporan 

kekayaan negara yang mencakup penyusunan arus dana negara dan neraca, harta dan kewajiban, baik yang 

bersifat keuangan, sumber daya alam, tanah dan bangunan, maupun yg lain. Laporan kekayaan negara 

tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemberdayaan aset secara efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi

Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah 

berupa reformasi yg menurut prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Menciptakan birokrasi yg efektif, dapat mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung kebutuhan sektor usaha; 
• Birokrasi didukung oleh kelembagaan yang kuat dan efektif, menciptakan birokrasi serta administrasi yang rapi, lembaga legislatif yg bertanggung jawab, forum yudisial yg independen;
• Menciptakan komitmen kepada penerapan good governance; 
• Birokrasi serta struktur kelembagaan yg bertenaga serta efektif wajib mampu sebagai saluran umpan balik bagi perencanaan ke depan.

Penciptaan Konektivitas Antar Wilayah pada Indonesia

Pemerintah menjadi motor penciptaan konektivitas antar daerah yang diwujudkan dalam bentuk:

• Merealisasikan sistem yg terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan kabar;
• Identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers buat memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi primer serta penunjang; 
• Penguatan konektivitas intra serta antar koridor dan konektivitas internasional (dunia connectivity);
• Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi liputan buat memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, serta sektor pendidikan nasional. 

Kebijakan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

Ketahanan pangan adalah prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi serta produksi;
• Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia buat memenuhi kebutuhan hayati yg sehat serta produktif; 
• Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan rakyat semakin tinggi serta produk pangan dihargai sesuai menggunakan nilai ekonominya;
• Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, diadaptasi dengan potensi produksi pangan daerah;
• Pembangunan pusat produksi pangan baru berskala ekonomi luas pada Luar Jawa; 
• Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan khususnya untuk bibit juga teknologi pasca panen.

Kebijakan terkait penyediaan air higienis tidak terfokus dalam pembangunan infrastruktur, namun pula wajib  

memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

• Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi semua penduduk;
• Penyediaan air higienis memperhatikan kelestarian lingkungan asal air buat menjaga keberlanjutannya;
• Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan buat keberlanjutan ketersediaan air; 
• Kabupaten/Kota memiliki luasan hutan sebagai persentase tertentu menurut luas wilayahnya. 

Ketahanan energi didasarkan pada manajemen resiko menurut kebutuhan dan ketersediaan energi pada Indonesia, yg meliputi: 

• Manajemen resiko tadi melalui pengaturan komposisi energi (energy mix) yg mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan; 
• Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi antar peraturan;
• Pembatasan ekspor komoditas tenaga buat pengolahan lebih lanjut di dalam negeri guna menaikkan nilai tambah ekspor; 
• Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan

Negara bertanggung jawab melaksanakan sistem proteksi sosial buat melindungi masyarakat terhadap 

resiko pembangunan ekonomi, sebagai akibatnya perlu menyediakan:

• Jaminan sosial berbentuk bantuan sosial buat gerombolan warga miskin serta nir mampu, serta jua berbentuk asuransi sosial yang bersifat menyeluruh (universal) bagi seluruh warga ; 
• Bantuan sosial bisa dilaksanakan dalam bentuk subsidi maupun transfer tunai yg terarah pada gerombolan warga miskin dan tidak mampu; 
• Asuransi sosial yang sifatnya universal diselenggarakan dengan mengkombinasikan sumber daya pada dunia bisnis dan juga masyarakat. 

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan menggunakan berlandaskan penciptaan lapangan 

kerja seluas-luasnya. Sejalan menggunakan itu perlu adanya upaya:

• Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yg sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
• Penciptaan lapangan kerja formal yg melindungi pekerja Indonesia dan dilaksanakan berbasiskan interaksi industrial yg setara antara pekerja dan pengusaha; 
• Perlindungan pekerja Indonesia, menjadi bagian menurut proteksi sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun pula pekerja informal;
• Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung global usaha.

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terkoordinasi antara pemerintah dan warga yg mana 

masing-masing memiliki kiprah tersendiri, yaitu:

• Peran warga dan global usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan menggunakan pemerintah wilayah merampungkan kasus kemiskinan yang riil terjadi pada suatu wilayah; 
• Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus dalam daerah tertentu melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR);
• Pemerintah Pusat mengkoordinasikan aktivitas pemerintah, masyarakat serta daerah.

Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi

Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan sentra-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang sudah terdapat juga yg baru. Pendekatan ini dalam pada dasarnya merupakan integrasi berdasarkan pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah menyebarkan produk yg menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan sentra-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan buat memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan wilayah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. 

Pengembangan pusat-sentra pertumbuhan ekonomi dilakukan menggunakan membuatkan klaster industri dan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tadi disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara holistik, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi serta konektivitas tadi membentuk Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi daerah melalui koridor ekonomi ini menjadi galat satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

Gambar  Ilustrasi Koridor Ekonomi

Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi diharapkan penciptaan kawasan-daerah ekonomi baru, diluar sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yg telah ada. Pemerintah bisa memberikan perlakuan spesifik buat mendukung pembangunan sentra-pusat tadi, khususnya yg berlokasi di luar Jawa, terutama pada global usaha yang bersedia membiayai pembangunan wahana pendukung serta infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tadi merupakan supaya global usaha memiliki perspektif jangka panjang pada pembangunan sentra-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Perlakuan spesifik tersebut diantaranya mencakup: kebijakan perpajakan dan kepabeanan peraturan ketenagakerjaan, dan perijinan sesuai konvensi menggunakan global bisnis. Untuk menghindari terjadinya enclave dari sentra-sentra pertumbuhan tersebut, Pemerintah Pusat serta Daerah mendorong dan mengupayakan terjadinya keterkaitan (linkage) semaksimal mungkin dengan pembangunan ekonomi di kurang lebih pusat-sentra pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tadi bisa berupa KEK dalam skala besar yang diperlukan dapat dikembangkan disetiap koridor ekonomi disesuaikan menggunakan potensi daerah yang bersangkutan.

Pembangunan koridor ekonomi ini pula bisa diartikan menjadi pengembangan daerah buat membentuk serta memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif dan berkelanjutan. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi daerah menjadi berikut:

1. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yg menekankan dalam peningkatan produktivitas serta nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui ekspansi serta penciptaan rantai aktivitas berdasarkan hulu sampai hilir secara berkelanjutan.

2. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, serta dihubungkan dengan daerah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, supaya seluruh daerah pada Indonesia dapat berkembang sinkron dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah. 

3. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan dalam sinergi pembangunan sektoral serta daerah untuk menaikkan keunggulan komparatif serta kompetitif secara nasional, regional juga global. 

4. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yg terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, dan komunikasi serta kabar buat membuka akses wilayah. 

5. Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung menggunakan hadiah insentif fiskal serta non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat juga Daerah.

TEROBOSAN BERSEJARAH PENYUSUNAN MP3EI AWAL PERJALANAN PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA

Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI : Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin menurut sejak proses penyusunannya pada mana rumusan taktik dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan berdasarkan aneka macam pemangku kepentingan, terutama menurut dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan partisipatif. 

Proses penyusunan MP3EI ini diawali berdasarkan direktif Presiden RI, pada Retreat Kabinet Terbatas dalam tanggal 30 Desember 2010, yg menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Dinamika ekonomi regional serta dunia mengharuskan Indonesia untuk selalu siap menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia pada sentra baru gravitasi ekonomi regional dan global, yaitu daerah Timur Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi buat meningkatkan kecepatan terwujudnya negara maju dengan hasil pembangunan yg dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yg dimiliki, dan tantangan pembangunan yg harus dihadapi, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan serta perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sebagai akibatnya Indonesia bisa meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan buat seluruh warga Indonesia.

Menindaklanjuti direktif Presiden tadi, Pemerintah berkolaborasi dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) serta Komite Inovasi Nasional (KIN) menyelenggarakan sejumlah rendezvous yang diawali dengan penyerapan aspirasi pengembangan sektor. Serial pertemuan aspirasi sektor tersebut terutama bertujuan buat mengidentifikasi aneka macam tantangan dan hambatan yang dihadapi global usaha di pada pengembangan sektor dan menyerap banyak sekali taktik dan prospek pengembangan sektor yang bersangkutan di masa yg akan tiba. 

Pada rendezvous ini, asosiasi profesi dan usaha memegang peranan penting pada memberikan masukan tersebut di atas. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yg sebagian akbar adalah wakil menurut asosiasi profesi serta bisnis. Berdasarkan masukan yang diperoleh berdasarkan rendezvous aspirasi sektor tadi, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut pada lembaga Gugus Tugas, yg secara simultan terbagi ke pada enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan untuk menyusun taktik pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga diperlukan dapat diperoleh taktik pengembangan sektor yg konkret serta khusus sinkron dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi pengembangan koridor ekonomi telah mengintegrasikan aspek sektoral maupun regional. Pertemuan tersebut pula membahas kebutuhan infrastruktur buat mendukung penguatan konektivitas yang dibutuhkan bagi pengembangan masing-masing sektor dan pula diidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan penemuan yg diharapkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yg kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih menurut 600 peserta yang terdiri menurut pimpinan pelaku usaha (CEO), para pakar dan akademisi, serta pejabat senior pemerintah.

Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan pada Presiden RI pada Rapat Kerja Pemerintah menggunakan BUMN dan Pemda dalam tanggal 21-22 Februari 2011 pada Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja ini dipimpin eksklusif oleh Presiden RI dan dihadiri sang wapres RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Kedua, serta lebih berdasarkan 400 peserta yang terdiri menurut para Direksi dan Komisaris BUMN, Ketua serta para anggota KEN serta KIN, para Gubernur semua Indonesia, dan pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat Kerja tersebut menjadi bahan pemugaran, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI.

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, output penyempurnaan Rancangan MP3EI yang sudah diselesaikan, dilaporkan kembali pada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha yg diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini pula dipimpin langsung oleh Presiden RI, serta dihadiri sang Wakil Presiden RI, para Menteri

Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan anggota KEN serta KIN dan lebih menurut 500 peserta berdasarkan banyak sekali pemangku kepentingan, yg terdiri menurut pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior pemerintah sentra, para Gubernur serta DPRD, dan BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut menurut Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan hasil seluruh pembahasan selama Rapat Kerja tadi, lalu dilakukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI. 

Dengan semua proses yg interaktif dan partisipatif ini, diharapkan terbentuk suatu ownership yang tinggi terhadap MP3EI serta terbangunnya komitmen beserta menurut banyak sekali pihak pemangku kepentingan buat mensukseskan keberhasilan MP3EI. Dengan demikian, semangat Not Business as Usual akan terus berlanjut buat terus melakukan berbagai terobosan pada rangka akselerasi transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia buat mewujudkan rakyat yg berdikari, maju, adil, makmur.

Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur 

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih berdasarkan enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan pada bidang pembangunan ekonomi. Bermula menurut sebuah negara yg perekonomiannya berbasis aktivitas pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah berkembang menjadi menjadi negara menggunakan proporsi industri manufaktur dan jasa yg lebih besar . Kemajuan ekonomi jua telah membawa peningkatan kesejahteraan rakyat, yang tercermin tidak saja pada peningkatan pendapatan per kapita, namun pula pada perbaikan banyak sekali indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan Manusia semakin tinggi menurut 0,39 ke 0,60.

Indonesia juga memainkan peran yang makin akbar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di global. Keterlibatan Indonesia pun sangat diperlukan pada aneka macam forum dunia dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan aneka macam kerjasama bilateral lainnya. 

Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi dunia tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif berdasarkan aneka macam lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia pada ketika peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. 

Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah gampang buat diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik serta global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi dunia, yaitu tempat Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi buat meningkatkan kecepatan terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan serta kesejahteraan yg bisa dinikmati secara merata sang seluruh masyarakat. 

Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusunan MP3EI untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui akselerasi serta ekspansi pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia menjadi bangsa yg maju nir saja melalui peningkatan pendapatan serta daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hayati semua bangsa. 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Selaras menggunakan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil, serta Makmur”.

Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi riil sebanyak 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen dalam periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi sang penurunan inflasi berdasarkan sebanyak 6,lima % dalam periode 2011 – 2014 sebagai 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi misalnya itu mencerminkan karakteristik negara maju. 

Posisi Indonesia Dalam Dinamika Regional serta Global

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional serta dunia. Secara geografis Indonesia terletak pada jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata tempat lain di dunia. 

Ketika tren jangka panjang (1970 – 2000) pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi daerah Timur Asia menampakan peningkatan. 

Sebagai sentra gravitasi perekonomian global, Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 50 persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, ad interim India menyumbang lebih kurang 1,dua miliar orang, serta ASEAN dihuni oleh kurang lebih 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yg mempunyai potensi ekonomi sangat besar .

Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan South to South, termasuk transaksi antara India – Cina – Indonesia, memperlihatkan peningkatan yg cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor negara berkembang yg didorong sang permintaan negara berkembang lainnya semakin tinggi sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 %). Hal ini tidak sinkron jauh dengan kondisi tahun 1998 yg kontribusinya hanya 12 %. Pertumbuhan yg bertenaga berdasarkan Cina, baik ekspor maupun impor memberikan dampak yang sangat krusial bagi perkembangan perdagangan regional dan dunia. Impor Cina semakin tinggi tajam selama serta sesudah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar bisa menyerap ekspor yang akbar berdasarkan negara-negara pada sekitarnya termasuk Indonesia.

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan luas daerah terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan primer negara-negara pada Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN serta terdapatnya Asean – China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia mempertinggi daya saingnya guna menerima manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi yang dirumuskan pada MP3EI ini sebagai sangat penting dalam rangka menaruh daya dorong serta daya angkat bagi daya saing Indonesia. 

Dengan melihat dinamika dunia yang terjadi dan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada pada Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya menjadi basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, serta sumber daya mineral serta sentra mobilitas logistik dunia.

TEROBOSAN BERSEJARAH PENYUSUNAN MP3EI AWAL PERJALANAN PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA

Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI : Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin menurut semenjak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia bisnis, melalui serial dialog intensif, interaktif serta partisipatif. 

Proses penyusunan MP3EI ini diawali dari direktif Presiden RI, pada Retreat Kabinet Terbatas pada lepas 30 Desember 2010, yang mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Dinamika ekonomi regional serta global mengharuskan Indonesia buat selalu siap menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia pada pusat baru gravitasi ekonomi regional dan global, yaitu kawasan Timur Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi buat mempercepat terwujudnya negara maju menggunakan output pembangunan yang bisa dinikmati secara merata sang seluruh warga . Dengan mempertimbangkan banyak sekali potensi dan keunggulan yg dimiliki, serta tantangan pembangunan yg harus dihadapi, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan ekspansi pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan buat seluruh warga Indonesia.

Menindaklanjuti direktif Presiden tersebut, Pemerintah berkolaborasi menggunakan Komite Ekonomi Nasional (KEN) serta Komite Inovasi Nasional (KIN) menyelenggarakan sejumlah rendezvous yg diawali dengan penyerapan aspirasi pengembangan sektor. Serial rendezvous aspirasi sektor tadi terutama bertujuan buat mengidentifikasi banyak sekali tantangan serta kendala yang dihadapi global usaha di dalam pengembangan sektor dan menyerap berbagai strategi dan prospek pengembangan sektor yang bersangkutan di masa yg akan tiba. 

Pada rendezvous ini, asosiasi profesi dan bisnis memegang peranan krusial dalam memberikan masukan tersebut pada atas. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yg sebagian akbar merupakan wakil menurut asosiasi profesi serta usaha. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari rendezvous aspirasi sektor tadi, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut dalam forum Gugus Tugas, yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan buat menyusun strategi pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga diharapkan bisa diperoleh strategi pengembangan sektor yang konkret dan khusus sinkron dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi pengembangan koridor ekonomi sudah mengintegrasikan aspek sektoral maupun regional. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur buat mendukung penguatan konektivitas yg diharapkan bagi pengembangan masing-masing sektor serta pula diidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan inovasi yg dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten pada bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih menurut 600 peserta yang terdiri berdasarkan pimpinan pelaku bisnis (CEO), para ahli serta akademisi, dan pejabat senior pemerintah.

Hasil menurut penyempurnaan MP3EI ini lalu dilaporkan pada Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah menggunakan BUMN dan Pemerintah Daerah dalam tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja ini dipimpin eksklusif sang Presiden RI dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, semua Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri menurut para Direksi dan Komisaris BUMN, Ketua serta para anggota KEN dan KIN, para Gubernur seluruh Indonesia, serta pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat Kerja tadi sebagai bahan pemugaran, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI.

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil penyempurnaan Rancangan MP3EI yang sudah diselesaikan, dilaporkan pulang kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha yg diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 pada Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini pula dipimpin eksklusif oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh wapres RI, para Menteri

Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua serta anggota KEN serta KIN dan lebih menurut 500 peserta berdasarkan banyak sekali pemangku kepentingan, yg terdiri dari pimpinan perusahaan partikelir, pejabat senior pemerintah sentra, para Gubernur serta DPRD, dan BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut menurut Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil semua pembahasan selama Rapat Kerja tadi, kemudian dilakukan pemugaran, penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI. 

Dengan semua proses yg interaktif serta partisipatif ini, diperlukan terbentuk suatu ownership yang tinggi terhadap MP3EI serta terbangunnya komitmen beserta menurut berbagai pihak pemangku kepentingan buat mensukseskan keberhasilan MP3EI. Dengan demikian, semangat Not Business as Usual akan terus berlanjut buat terus melakukan aneka macam terobosan pada rangka akselerasi transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia buat mewujudkan warga yg berdikari, maju, adil, makmur.

Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur 

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih menurut enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami majemuk kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula berdasarkan sebuah negara yg perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, waktu ini Indonesia telah bermetamorfosis sebagai negara menggunakan proporsi industri manufaktur serta jasa yg lebih akbar. Kemajuan ekonomi jua sudah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yg tercermin nir saja pada peningkatan pendapatan per kapita, namun jua pada perbaikan aneka macam indikator sosial serta ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 serta 2010, Indeks Pembangunan Manusia semakin tinggi menurut 0,39 ke 0,60.

Indonesia jua memainkan peran yg makin akbar di perekonomian dunia. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan pada berbagai lembaga dunia serta regional misalnya ASEAN, APEC, G-20, serta aneka macam kerjasama bilateral lainnya. 

Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi dunia tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai forum internasional. Hal ini tercermin menggunakan perbaikan peringkat hutang Indonesia pada saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. 

Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah buat diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik serta dunia mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi dunia, yaitu daerah Asia Timur serta Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju menggunakan output pembangunan serta kesejahteraan yg bisa dinikmati secara merata oleh semua masyarakat. 

Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusunan MP3EI untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui akselerasi serta perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yg maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, tetapi dibarengi dengan membaiknya pemerataan serta kualitas hayati seluruh bangsa. 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Selaras menggunakan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia menjadi negara maju dalam tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,lima triliun. Untuk mewujudkannya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi riil sebanyak 6,4 – 7,lima % dalam periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 % pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tadi akan dibarengi sang penurunan inflasi menurut sebanyak 6,lima persen pada periode 2011 – 2014 sebagai tiga,0 persen dalam 2025. Kombinasi pertumbuhan serta inflasi seperti itu mencerminkan ciri negara maju. 

Posisi Indonesia Dalam Dinamika Regional dan Global

Pembangunan Indonesia nir tanggal dari posisi Indonesia pada dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yg jauh pada atas rata-rata tempat lain pada global. 

Ketika tren jangka panjang (1970 – 2000) pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi tempat Timur Asia menerangkan peningkatan. 

Sebagai sentra gravitasi perekonomian dunia, Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 50 persen dari penduduk global. Cina memiliki kurang lebih 1,3 miliar penduduk, ad interim India menyumbang kurang lebih 1,dua miliar orang, serta ASEAN dihuni oleh lebih kurang 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yg memiliki potensi ekonomi sangat besar .

Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan South to South, termasuk transaksi antara India – Cina – Indonesia, menerangkan peningkatan yg cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor negara berkembang yang didorong sang permintaan negara berkembang lainnya meningkat sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal ini tidak selaras jauh dengan syarat tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12 %. Pertumbuhan yg kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor menaruh dampak yang sangat krusial bagi perkembangan perdagangan regional serta dunia. Impor Cina semakin tinggi tajam selama dan selesainya krisis ekonomi dunia 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang akbar bisa menyerap ekspor yang besar dari negara-negara pada sekitarnya termasuk Indonesia.

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara menggunakan luas daerah terbesar, penduduk terbanyak serta asal daya alam terkaya. Hal tadi menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara-negara di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN serta terdapatnya Asean – China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia menaikkan daya saingnya guna mendapatkan manfaat konkret dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh karenanya, akselerasi transformasi ekonomi yg dirumuskan dalam MP3EI ini menjadi sangat penting dalam rangka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya saing Indonesia. 

Dengan melihat dinamika dunia yg terjadi dan memperhatikan potensi serta peluang keunggulan geografi serta sumber daya yg ada pada Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, pada kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya menjadi basis ketahanan pangan global, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral dan pusat mobilitas logistik global.

KONSEP PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

 Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

 Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi satu sama lain nir dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan menjadi suatu proses yang mengakibatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan kata pertumbuhan ekonomi memberitahuakn atau mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi, atau diartikan menjadi kenaikan Gross Domestic Product/ Gross National Product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih mini menurut tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Djojohadikusumo (1994) membedakan konserp pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi serius pada peningkatan barang serta jasa pada aktivitas ekonomi warga , yang didasari sang paham Neo-Klasik serta Neo-Keynes. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan menjadi proses transformasi yg ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan dalam landasan aktivitas ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi warga yg bersangkutan. Namun demikian pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua kata tadi. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi menjadi kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih generik, istilah pertumbuhan ekonomi umumnya dipakai buat menyatakan perkembangan ekonomi di negara maju, sedangkan kata pembangunan ekonomi buat menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang (Arsyad, 1999).

Teori – teori tentang pertumbuhan yg telah dikenal luas salah satunya merupakan teori pertumbuhan neoklasik yg dikembangkan sang Solow. Teori ini dibentuk menjadi respon atas contoh Harord-Domar yg mengasumsikan rasio capital-output konstan. Model Solow mendefinisikan fungsi produksi yg mempunyai sifat bahwa faktor-faktornya saling bersubstitusi secara kontinyu, dan diasumsikan tiap faktor produksi mengalami diminishing return. Solow memulai menggunakan membangun fungsi produksi Y= F (K,L) 

Dimana Y adalah hasil yg merupakan fungsi berdasarkan jumlah kapital K dan tenaga kerja L. Solow mengasumsikan fungsi produksi ini adalah constant return to scale, yg berarti bahwa jika semua input dinaikkan menggunakan pengalian tertentu, hasil akan naik menggunakan pengalian yg sama. 

Teori Pertumbuhan Lewis (dalam Todaro, 2003) menyebutkan transformasi struktur perekonomian menurut pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih terbaru. Menurutnya, perekonomian terdiri menurut 2 sektor yaitu sektor tradisional pertanian yang tingkat produktivitasnya rendah dan sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Perhatian utama berdasarkan contoh ini diarahkan dalam terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, dan pertumbuhan hasil serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor terbaru. 

Karena pada biasanya tolok ukur menurut pembangunan ekonomi adalah taraf pertambahan produk domestik bruto seperti sudah di jelaskan sebelumnya, maka hal ini membuat pembangunan di negara-negara berkembang berorientasi dalam mengejar pertumbuhan yang tingi dalam rangka peningkatan pendapatan warga dan nasional melalui pertumbuhan pendapatan nasional (PDB), walaupun harus melakukan eksploitasi terhadap sumber-asal yang ada. Akan namun pada pelaksanaannya taktik ini ternyata nir menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional bahkan lebih banyak merugikan warga bawah lantaran output pembangunan lebih terkonsentrasi dalam sekelompok orang saja. Hal ini ditandai menggunakan meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi desa-kota, marginalisasi kemiskinan serta kerusakan lingkungan. Paradigm pembangunan seperti di atas yg hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi perlu dikaji ulang pulang lantaran terbukti hanya akan membentuk ketidakmerataan distribusi pendapatan serta makin memperparah terjadinya kerusakan lingkungan. 

Adalah Kuznets (1955) yg berupaya mengkritisi contoh pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, pembangunan tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hanya akan menciptakan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yg dicapai dalam beberapa periode sebelumnya justru akan terkikis oleh ekses-ekses negatif berdasarkan pertumbuhan itu sendiri. Analisis Kuznets tentang impak kelestarian lingkungan hayati terhadap pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis diungkapkan menggunakan muncunya teori Environmental Kuznets Curve (EKC). Teori Environmental Kuznets Curve (EKC) menyatakan bahwa buat kasus pada negara sedang berkembang seiring dengan perjalanan ketika, kegiatan industri bisa merusak kelestarian alam dan lingkungan. Sebaliknya buat negara maju, seiring menggunakan bepergian waktu dalam kegiatan industrinya, maka kelestarian lingkungan hayati semakin sanggup dijamin keberadaannya. Berdasarkan dalam penemuannya tadi, bentuk kurva EKC adalah alfabet U terbalik (Munasinghe, 1999). 

Konsep Perubahan Struktural 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sudah menyebabkan perubahan struktur perekonomiansi wilayah tadi. Secara sederhana perubahan struktur perekonomian dapat ditinjau menurut besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap pendapatan nasional. Dari sumbangan masing-masing sektor tadi, perekonomian bisa dibagi sebagai 3 komponen, perekonomian dengan struktur primer atau agraris, perekonomian menggunakan struktur sekunder atau industry, serta perekonomian menggunakan struktur tersier atau jasa (Amir Hidayat, 2004). 

Pembangunan harus bisa menghasilkan perubahan struktural yg seimbang yang tidak menyebabkan ketimpangan antar sektor perekonomian serta membentuk perekonomian yang sehat yaitu perekonomian yang bisa menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kwik Kian Gie, 2002). 

Perubahan structural terus terjadi dalam perekonomian Indonesia, akan tetapi perubahan yg terjadi justru membuat ketimpangan antar sektor yang lalu menumbuhkan struktur ekonomi yg ringkih, struktur ekonomi yang dapat dengan mudah ditentukan perubahan-perubahan yg terjadi disuatu sektor tanpa bisa digantikan oleh sektor lainnya. Sebagai contoh, pembangunan industri yg kurang memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan asal daya alam dengan bijak justru dengan gampang bisa tergoyang sang perubahan-perubahan yang terjadi pada global luar. Secara generik struktur perekonomian suatu negara bisa dibagi pada tiga sektor yaitu sektor pertanian atau sektor primer, sektor industri atau sekunder serta sektor jasa atau tersier. Dari pengalaman sejarah pada negara-negara maju, terlihat bahwa tahap awal pembangunan ekonomi pada negara tadi donasi sektor pertanian sangat lebih banyak didominasi, namun akan terus menurun sampai pada tahap tertentu. Peran mayoritas sektor pertanian ini akan digantikan sang sektor industri atau jasa. Fenomena perubahan seperti ini diklaim sebagai proses transformasi struktural (Todaro, 2006). 

Perubahan struktural melibatkan pergeseran utama antara sektor yang membuat sisi hasil pada persamaan fungsi produksi. Salah satu pola yg kentara pada perubahan struktur perekonomian adalah sejalan menggunakan meningkatnya pendapatan perkapita, donasi (share) sektor industri terhadap pembentukan produk domestik bruto pula semakin tinggi (Malcom Gillis et al, 1987). 

Syrquin (1988) mengungkapkan struktur yang acapkali dipakai pada pembangunan dan sejarah ekonomi mengacu dalam pentingnya sektor-sektor perekonomian dalam hal produksi serta faktor-faktor yang dipakai. 

Industrialisasi dianggap sebagai pusat proses berdasarkan perubahan struktural. Dalam hal ini (struktur menjadi komposisi berdasarkan agregat) perubahan struktur juga diterapkan dalam agregat lainnya yang sudah membawa proses industrialisasi seperti permintaan (demand) dan perdagangan. Proses yang saling bekerjasama berdasarkan perubahan struktur yang menemani pembangunan ekonomi seringkali diklaim transformasi struktural (structural transformation). Chenery (1988) jua menjelaskan bahwa konsep transformasi struktural demand, perdagangan, produksi dan tenaga kerja merupakan karakteristik dari pembangunan. 

Teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap perubahan struktur pada tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perkonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi menurut pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yg dilakukan Chenery mengenai transformasi struktur produksi memberitahuakn bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser menurut yg semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri (Todaro dan Smith, 2000). 

Baca Juga

• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah
• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pdf
• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
• Konsep Pembangunan Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi
• Konsep Pembangunan Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia
• Peta Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Mendeskripsikan Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Memahami Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah
• Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Pertumbuhan Ekonomi

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan

Pembangunan ekonomi meliputi banyak sekali aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, taraf pembangunan ekonomi yg dicapai suatu negara telah semakin tinggi, nir gampang buat diukur secara kuantitatif

Definisi pembangunan ekonomi dasawasa tahun 1960-an :

Suatu proses yg menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang.

Indikator pembangunan ekonomi :

• Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pertambahan gdp > taraf pertambahan penduduk
• Peningkatan gdp dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi pembangunan ekonomi buat menyatakan perkembangan ekonomi negara.

Sebagai citra berdasarkan pembangunan ekonomi meningkat, Dengan menggunakan data pendapatan perkapita selalu mendeskripsikan :

1. Taraf pembangunan ekonomi yg dicapai aneka macam negara

2. Tingkat perkembangannya menurut tahun ke tahun

Pertumbuhan ekonomi

Suatu ukuran kuantitatif yg menggambarkan perkembangan suatu perekonomian pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan menggunakan tahun sebelumnya

Indikator :

• kenaikan gdp tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk serta perubahan struktur organisasi ekonomi.
• pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju.

sebab-karena percepatan pertumbuhan ekonomi :

1. Impian negara buat mengejar ketinggalan

2. Pertumbuhan penduduk

3. Adanya keharusan negara maju buat membantu nysb

4. Adanya perikemanusiaan thd nysb

Pendapatan nasional :

Nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu – secara konseptual dinamakan PDB – produk domestik bruto.

Nilai PDB bisa dihitung berdasarkan :

a. Harga berlaku – nominal

Menurut harga yang berlaku dalam tahun PDB dihitung

b. Harga tetap – riil

Menurut harga yang berlaku dalam tahun dasar perhitungan – base year metode penghitungan pendapatan nasional

1. Metode produksi

2. Metode pendapatan

3. Metode pengeluaran

Terdapat 11 sektor produktif pada perhitungan pendapatan nasional :

1. Pertanian

2. Industri pengolahan

3. Pertambangan serta galian

4. Listrik

5. Air serta gas

6. Bangunan

7. Pengangkutan serta komunikasi

8. Perdagangan

9. Bank serta forum keuangan

10. Sewa rumah

11. Pertahanan

12. Jasa lainnya

Pendapatan perkapita pertahun perlu diketahui buat :

1. Membandingkan tingkat kesejahteraan rakyat menurut masa ke masa

2. Membandingkan laju perkembangan ekonomi antara banyak sekali negara

3. Melihat berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara.

Tingkat pendapatan perkapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan serta tingkat pembangunan suatu negara, karena :

1. Kelemahan-kelemahan yg bersumber menurut ketidaksempurnaan pada menghitung pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.

2. Kelemahan-kelemahan yang bersumber menurut kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatan mereka namun pula oleh faktor-faktor lain.

Kelemahan ad 1.

1. Kelemahan metodologis dan statistis dalam menghitung pendapatan perkapita pada nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing.

2. Terjadi penafsiran yg galat / terlalu rendah terhadap negara miskin lantaran jenis-jenis kegiatan pada negara miskin terdiri berdasarkan unit-unit mini dan beredar pada berbagai pelosok shg nir dimasukkan dalam variabel perhitungan pendapatan nasional.

3. Nilai tukar resmi mata uang suatu negara menggunakan valuta asing nir mencerminkan perbandingan harga ke 2 negara, walaupun pada teori dikatakan nilai tukar ini menyatakan harga.

Kelemahan ad 2

faktor-faktor lain menentukan pendapatan menurut tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara

1. Faktor ekonomi :

- struktur umur penduduk

- distribusi pendapatan nir merata, sebagian tidak menikmati hasil pembangunan.

- corak pengeluaran warga berbeda

- masa lapang / waktu senggang tinggi

- pembangunan ekonomi nir hanya buat menaikkan pendapatan rakyat namun pula wajib mengurangi jumlah pengangguran.

2. Faktor non ekonomi :

- impak tata cara istiadat

- keadaan iklim serta alam sekitar

- ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat serta bertindak

Distribusi pendapatan pada pembangunan ekonomi

Hasil analisis berdasarkan M.S. Ahluwalia ; mengenai keadaan distribusi pendapatan :

1. Distribusi pendapatan relatif

Perbandingan jumlah pendapatan yg diterima sang banyak sekali golongan penerima pendapatan

2. Ditribusi pendapatan mutlak

Persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu

Baca Juga

• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Pdf
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Ppt
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Penduduk
• Perbedaan Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan
• Perbedaan Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonom
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kelas 11
• Pengertian Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
• Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Adalah

KONSEP PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

 Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

 Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat pada jangka panjang. Sedangkan kata pertumbuhan ekonomi memperlihatkan atau mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi, atau diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product/ Gross National Product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih akbar atau lebih mini berdasarkan taraf pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau nir. Djojohadikusumo (1994) membedakan konserp pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi serius pada peningkatan barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi rakyat, yang didasari oleh paham Neo-Klasik serta Neo-Keynes. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses transformasi yg ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan aktivitas ekonomi juga dalam kerangka susunan ekonomi warga yang bersangkutan. Tetapi demikian dalam umumnya para ekonom menaruh pengertian sama buat kedua kata tadi. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yg lebih generik, kata pertumbuhan ekonomi umumnya dipakai buat menyatakan perkembangan ekonomi pada negara maju, sedangkan kata pembangunan ekonomi buat menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang (Arsyad, 1999).

Teori – teori mengenai pertumbuhan yg telah dikenal luas salah satunya adalah teori pertumbuhan neoklasik yg dikembangkan sang Solow. Teori ini dibentuk menjadi respon atas contoh Harord-Domar yang mengasumsikan rasio capital-output konstan. Model Solow mendefinisikan fungsi produksi yang memiliki sifat bahwa faktor-faktornya saling bersubstitusi secara kontinyu, serta diasumsikan tiap faktor produksi mengalami diminishing return. Solow memulai menggunakan membentuk fungsi produksi Y= F (K,L) 

Dimana Y merupakan hasil yang merupakan fungsi menurut jumlah kapital K serta energi kerja L. Solow mengasumsikan fungsi produksi ini adalah constant return to scale, yang berarti bahwa jika seluruh input dinaikkan dengan pengalian tertentu, hasil akan naik menggunakan pengalian yang sama. 

Teori Pertumbuhan Lewis (dalam Todaro, 2003) mengungkapkan transformasi struktur perekonomian berdasarkan pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih terkini. Menurutnya, perekonomian terdiri menurut 2 sektor yaitu sektor tradisional pertanian yg tingkat produktivitasnya rendah serta sektor industri perkotaan terbaru yg taraf produktivitasnya tinggi. Perhatian utama dari model ini diarahkan dalam terjadinya proses pengalihan energi kerja, dan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor terbaru. 

Karena dalam umumnya tolok ukur berdasarkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertambahan produk domestik bruto seperti sudah pada jelaskan sebelumnya, maka hal ini membuat pembangunan pada negara-negara berkembang berorientasi dalam mengejar pertumbuhan yg tingi dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat dan nasional melalui pertumbuhan pendapatan nasional (PDB), walaupun wajib melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber yg ada. Akan namun pada pelaksanaannya taktik ini ternyata nir menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional bahkan lebih poly merugikan rakyat bawah lantaran output pembangunan lebih terkonsentrasi pada sekelompok orang saja. Hal ini ditandai menggunakan meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi desa-kota, marginalisasi kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Paradigm pembangunan seperti pada atas yang hanya mengejar pertumbuhan yg tinggi perlu dikaji ulang balik lantaran terbukti hanya akan menghasilkan ketidakmerataan distribusi pendapatan serta makin memperparah terjadinya kerusakan lingkungan. 

Adalah Kuznets (1955) yg berupaya mengkritisi model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, pembangunan tanpa memperhatikan kelestarian alam serta lingkungan hanya akan membangun kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa periode sebelumnya justru akan terkikis oleh ekses-ekses negatif dari pertumbuhan itu sendiri. Analisis Kuznets mengenai efek kelestarian lingkungan hayati terhadap pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis diungkapkan menggunakan muncunya teori Environmental Kuznets Curve (EKC). Teori Environmental Kuznets Curve (EKC) menyatakan bahwa untuk perkara pada negara sedang berkembang seiring menggunakan perjalanan saat, aktivitas industri dapat Mengganggu kelestarian alam serta lingkungan. Sebaliknya buat negara maju, seiring menggunakan perjalanan waktu pada kegiatan industrinya, maka kelestarian lingkungan hidup semakin sanggup dijamin keberadaannya. Berdasarkan dalam penemuannya tersebut, bentuk kurva EKC adalah huruf U terbalik (Munasinghe, 1999). 

Konsep Perubahan Struktural 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah telah menyebabkan perubahan struktur perekonomiansi wilayah tadi. Secara sederhana perubahan struktur perekonomian dapat dipandang menurut besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap pendapatan nasional. Dari sumbangan masing-masing sektor tadi, perekonomian dapat dibagi menjadi 3 komponen, perekonomian menggunakan struktur primer atau agraris, perekonomian dengan struktur sekunder atau industry, serta perekonomian dengan struktur tersier atau jasa (Amir Hidayat, 2004). 

Pembangunan harus bisa membuat perubahan struktural yang seimbang yang nir menimbulkan ketimpangan antar sektor perekonomian serta membentuk perekonomian yg sehat yaitu perekonomian yang sanggup menjaga transedental menurut satu generasi ke generasi berikutnya (Kwik Kian Gie, 2002). 

Perubahan structural terus terjadi dalam perekonomian Indonesia, akan namun perubahan yang terjadi justru menghasilkan ketimpangan antar sektor yang kemudian menumbuhkan struktur ekonomi yg ringkih, struktur ekonomi yg dapat dengan gampang dipengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi disuatu sektor tanpa bisa digantikan sang sektor lainnya. Sebagai model, pembangunan industri yg kurang memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan asal daya alam dengan bijak justru dengan mudah bisa tergoyang sang perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Secara generik struktur perekonomian suatu negara dapat dibagi dalam 3 sektor yaitu sektor pertanian atau sektor utama, sektor industri atau sekunder serta sektor jasa atau tersier. Dari pengalaman sejarah pada negara-negara maju, terlihat bahwa tahap awal pembangunan ekonomi di negara tersebut donasi sektor pertanian sangat lebih banyak didominasi, tetapi akan terus menurun hingga dalam tahap tertentu. Peran secara umum dikuasai sektor pertanian ini akan digantikan sang sektor industri atau jasa. Fenomena perubahan misalnya ini disebut menjadi proses transformasi struktural (Todaro, 2006). 

Perubahan struktural melibatkan pergeseran utama antara sektor yang membuat sisi hasil dalam persamaan fungsi produksi. Salah satu pola yg jelas pada perubahan struktur perekonomian adalah sejalan menggunakan meningkatnya pendapatan perkapita, kontribusi (share) sektor industri terhadap pembentukan produk domestik bruto juga meningkat (Malcom Gillis et al, 1987). 

Syrquin (1988) menjelaskan struktur yg tak jarang dipakai pada pembangunan serta sejarah ekonomi mengacu dalam pentingnya sektor-sektor perekonomian dalam hal produksi serta faktor-faktor yang digunakan. 

Industrialisasi diklaim sebagai sentra proses menurut perubahan struktural. Dalam hal ini (struktur sebagai komposisi berdasarkan agregat) perubahan struktur jua diterapkan dalam agregat lainnya yg telah membawa proses industrialisasi seperti permintaan (demand) dan perdagangan. Proses yang saling berafiliasi berdasarkan perubahan struktur yang menemani pembangunan ekonomi seringkali dianggap transformasi struktural (structural transformation). Chenery (1988) juga mengungkapkan bahwa konsep transformasi struktural demand, perdagangan, produksi dan tenaga kerja merupakan ciri dari pembangunan. 

Teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap perubahan struktur pada tahapan proses perubahan ekonomi, industri serta struktur institusi dari perkonomian negara sedang berkembang, yg mengalami transformasi menurut pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Chenery mengenai transformasi struktur produksi menerangkan bahwa sejalan menggunakan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yg semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri (Todaro dan Smith, 2000). 

Baca Juga

• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah
• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Pdf
• Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
• Konsep Pembangunan Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi
• Konsep Pembangunan Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Di Indonesia
• Peta Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Mendeskripsikan Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi
• Memahami Konsep Pembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah
• Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Pertumbuhan Ekonomi

PRINSIP DASAR PRASYARAT KEBERHASILAN DAN STRATEGI UTAMA MP3EI

Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI

Masterplan Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan juga tiga strategi utama yg adalah pilar-pilar penting menurut MP3EI 2011 – 2025.

A. Prinsip Dasar serta Prasyarat Keberhasilan Pembangunan

Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan 

Sebagai suatu dokumen menggunakan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat ditentukan sang prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan serta ekspansi pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang serta perilaku semua komponen bangsa, sebagai berikut:

• Perubahan wajib terjadi buat semua komponen bangsa; 
• Perubahan pola pikir (mindset) dimulai menurut Pemerintah dengan birokrasinya;
• Perubahan membutuhkan semangat kerja keras serta hasrat buat membentuk kerjasama dalam kompetisi yg sehat;
• Produktivitas, penemuan, serta kreatifitas didorong sang Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (IPTEK) sebagai galat satu pilar perubahan;
• Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor primer pendorong perubahan;
• Dunia usaha berperan krusial pada pembangunan ekonomi;
• Kampanye buat melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
• Kampanye buat perubahan pola pikir buat memperbaiki kesejahteraan dilakukan secara luas sang semua komponen bangsa.

Prasyarat Kerberhasilan Pembangunan

Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

Dunia Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan krusial pada pembangunan ekonomi, terutama pada peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah bertanggung jawab membangun kondisi ekonomi makro yg kondusif buat percepatan serta ekspansi investasi. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan wajib didukung oleh komitmen dunia bisnis maupun Pemerintah, berupa:

• Dunia usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) menaikkan investasi buat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
• Dunia bisnis melakukan inovasi untuk menyebarkan teknologi serta metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global; 
• Pemerintah menaruh kesempatan yg sama dan adil buat seluruh dunia usaha; 
• Pemerintah didukung oleh birokrasi yg melayani kebutuhan dunia bisnis;
• Pemerintah membangun kondisi ekonomi makro, politik, aturan serta sosial yg aman buat berusaha;
• Pemerintah menyediakan proteksi dan pelayanan dasar sosial. 

Reformasi Kebijakan Keuangan Negara

Kebijakan anggaran wajib dimulai menggunakan membentuk Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) 

yang credible dan berkelanjutan, dan diprioritaskan buat percepatan pertumbuhan demi membentuk 

pembangunan yang merata serta berkelanjutan.

• APBN diprioritaskan buat pembangunan infrastruktur, pemugaran pelayanan dasar publik, serta 
• perlindungan sosial untuk gerombolan rakyat miskin;
• Pinjaman pemerintah dipakai untuk pembiayaan investasi serta bukan dipakai buat belanja rutin. 
• Tingkat pengembalian investasi pemerintah wajib lebih tinggi dari porto hutang; 
• Infrastuktur dibangun menggunakan peningkatan belanja Pemerintah serta/atau global bisnis;
• Subsidi dikembalikan sebagai instrumen proteksi sosial dengan mengubah subsidi barang sebagai subsidi 
• langsung ke orang miskin. Oleh sebab itu Nomor Indentitas Tunggal secara nasional wajib segera diwujudkan; 
• Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan buat kepentingan lintas generasi, serta bukan 
• sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan; 
• Hasil pengelolaan SDA yang terbarukan diinvestasikan buat peningkatan mutu kapital insan dan teknologi;
• Perluasan akses kepada pendidikan serta pelayanan kesehatan dasar; 
• Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada warga dan global usaha. 

Pajak dan Bea Masuk merupakan instrumen kebijakan ekonomi buat mendukung percepatan serta perluasan 

pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu dibutuhkan reformasi, dengan cara pandang serta pendekatan 

sistem perpajakan sebagai berikut:

• Pajak dan Bea Masuk merupakan instrumen kebijakan ekonomi. Tarif pajak serta Bea Masuk dapat diadaptasi menggunakan daur ekonomi yang sedang dihadapi; 
• Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak;
• Dilakukan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan semua rakyat negara yang mempunyai 
• pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak dengan sahih sinkron ketentuan peraturan perundangan yg berlaku;
• Pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia serta bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan konsep menurut Nasional menjadi Domestik atau dari konsep GNP menjadi GDP);
• Pengenaan pajak diarahkan pada konsumen akhir, menggantikan sistem pajak pertambahan nilai (PPN).
• Seluruh aturan perpajakan dievaluasi supaya hanya masih ada satu pengertian (hitam atau putih, boleh atau tidak, objek pajak atau bukan objek pajak);
• Dalam rangka mempertinggi daya saing serta upaya buat mengurangi penghindaran pajak, perlu dilakukan benchmarking penentuan besaran tarif pajak dengan negara-negara tetangga;
• Penghindaran pengenaan pajak berganda;
• Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda (window dressing), pembebasan atau keringanan pajak tidak bisa dianggap sebagai pajak yang ditanggung negara.

Hal lain terkait reformasi kebijakan keuangan negara merupakan diperlukannya reformasi sistem pelaporan 

kekayaan negara yg mencakup penyusunan arus dana negara dan neraca, harta serta kewajiban, baik yang 

bersifat keuangan, sumber daya alam, tanah serta bangunan, juga yg lain. Laporan kekayaan negara 

tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemberdayaan aset secara efektif serta efisien.

Reformasi Birokrasi

Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah 

berupa reformasi yg dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Menciptakan birokrasi yg efektif, bisa mengatur kehidupan warga serta mendukung kebutuhan sektor bisnis; 
• Birokrasi didukung oleh kelembagaan yang kuat serta efektif, membangun birokrasi dan administrasi yg rapi, forum legislatif yang bertanggung jawab, lembaga yudisial yg independen;
• Menciptakan komitmen pada penerapan good governance; 
• Birokrasi serta struktur kelembagaan yang kuat serta efektif harus bisa sebagai saluran umpan pulang bagi perencanaan ke depan.

Penciptaan Konektivitas Antar Wilayah pada Indonesia

Pemerintah sebagai motor penciptaan konektivitas antar daerah yg diwujudkan pada bentuk:

• Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi serta fakta;
• Identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers buat memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi primer serta penunjang; 
• Penguatan konektivitas intra serta antar koridor serta konektivitas internasional (global connectivity);
• Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi liputan untuk memfasilitasi semua aktifitas ekonomi, kegiatan pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional. 

Kebijakan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

Ketahanan pangan merupakan prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia 

berdasarkan prinsip-prinsip menjadi berikut:

• Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi serta produksi;
• Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi semua warga Indonesia buat memenuhi kebutuhan hidup yang sehat serta produktif; 
• Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi bila pendapatan rakyat meningkat serta produk pangan dihargai sinkron menggunakan nilai ekonominya;
• Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, diadaptasi dengan potensi produksi pangan daerah;
• Pembangunan sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas pada Luar Jawa; 
• Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan khususnya untuk bibit maupun teknologi pasca panen.

Kebijakan terkait penyediaan air higienis nir terfokus dalam pembangunan infrastruktur, tetapi pula wajib  

memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

• Pemerintah memastikan ketersediaan serta akses terhadap air bagi semua penduduk;
• Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan asal air buat menjaga keberlanjutannya;
• Pengembangan hutan flora wajib dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan buat keberlanjutan ketersediaan air; 
• Kabupaten/Kota mempunyai luasan hutan sebagai persentase eksklusif dari luas wilayahnya. 

Ketahanan tenaga didasarkan pada manajemen resiko menurut kebutuhan serta ketersediaan tenaga pada Indonesia, yang meliputi: 

• Manajemen resiko tadi melalui pengaturan komposisi tenaga (energy mix) yg mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan; 
• Revisi peraturan perundang-undangan yg nir mendukung iklim usaha, dan pemugaran konsistensi antar peraturan;
• Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut pada dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor; 
• Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan

Negara bertanggung jawab melaksanakan sistem perlindungan sosial buat melindungi rakyat terhadap 

resiko pembangunan ekonomi, sebagai akibatnya perlu menyediakan:

• Jaminan sosial berbentuk donasi sosial buat kelompok warga miskin serta tidak mampu, serta pula berbentuk premi sosial yang bersifat menyeluruh (universal) bagi semua masyarakat; 
• Bantuan sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk subsidi maupun transfer tunai yang terarah pada grup masyarakat miskin serta nir bisa; 
• Asuransi sosial yang sifatnya universal diselenggarakan dengan mengkombinasikan asal daya pada global usaha dan pula warga . 

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan 

kerja seluas-luasnya. Sejalan menggunakan itu perlu adanya upaya:

• Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan serta keterampilan yang sinkron kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
• Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia dan dilaksanakan berbasiskan interaksi industrial yang setara antara pekerja serta pengusaha; 
• Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari proteksi sosial, diberikan nir hanya bagi pekerja formal namun pula pekerja informal;
• Perbaikan regulasi ketenagakerjaan buat mendukung global bisnis.

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terkoordinasi antara pemerintah serta masyarakat yang mana 

masing-masing memiliki kiprah tersendiri, yaitu:

• Peran rakyat serta global usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan menggunakan pemerintah wilayah menuntaskan perkara kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah; 
• Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus dalam wilayah tertentu melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR);
• Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, rakyat dan daerah.

Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi

Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yg baru. Pendekatan ini dalam intinya adalah integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap daerah berbagi produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan sentra-pusat pertumbuhan ekonomi tadi merupakan buat memaksimalkan laba aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. 

Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi dilakukan menggunakan berbagi klaster industri dan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai menggunakan penguatan konektivitas antar pusat-sentra pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi menggunakan lokasi aktivitas ekonomi dan infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-sentra pertumbuhan ekonomi serta konektivitas tadi menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini sebagai galat satu berdasarkan 3 taktik primer (pilar primer).

Gambar  Ilustrasi Koridor Ekonomi

Dalam rangka Percepatan serta Perluasan Pembangunan Ekonomi dibutuhkan penciptaan tempat-tempat ekonomi baru, diluar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yg telah ada. Pemerintah dapat memberikan perlakuan spesifik buat mendukung pembangunan sentra-pusat tadi, khususnya yang berlokasi pada luar Jawa, terutama pada global usaha yang bersedia membiayai pembangunan wahana pendukung dan infrastruktur. Tujuan hadiah perlakuan khusus tersebut adalah supaya dunia bisnis mempunyai perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Perlakuan khusus tadi antara lain mencakup: kebijakan perpajakan serta kepabeanan peraturan ketenagakerjaan, dan perijinan sesuai konvensi menggunakan global bisnis. Untuk menghindari terjadinya enclave dari sentra-pusat pertumbuhan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong serta mengupayakan terjadinya keterkaitan (linkage) semaksimal mungkin menggunakan pembangunan ekonomi pada lebih kurang sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Pusat-sentra pertumbuhan ekonomi baru tersebut bisa berupa KEK dalam skala besar yg diharapkan bisa dikembangkan disetiap koridor ekonomi disesuaikan menggunakan potensi wilayah yg bersangkutan.

Pembangunan koridor ekonomi ini juga bisa diartikan menjadi pengembangan daerah buat membentuk serta memberdayakan basis ekonomi terpadu serta kompetitif dan berkelanjutan. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan dalam pembangunan yg menekankan pada peningkatan produktivitas serta nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui ekspansi dan penciptaan rantai kegiatan menurut hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

2. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan dalam pembangunan ekonomi yang majemuk dan inklusif, serta dihubungkan dengan daerah-daerah lain pada luar koridor ekonomi, agar semua daerah pada Indonesia bisa berkembang sinkron menggunakan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. 

3. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral serta daerah buat menaikkan keunggulan komparatif serta kompetitif secara nasional, regional juga global. 

4. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, dan komunikasi dan liputan untuk membuka akses daerah. 

5. Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung dengan anugerah insentif fiskal serta non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan serta pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.