Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional
Dengan diproklamasikannya Indonesia sebagai negara merdeka (17 Agustus 1945 yg silam),maka di Indonesia lahir rapikan hukum baru, yaitu tata aturan nasional yang mencerminkan impian aturan Indonesia serta menjadi wahana bagi ,rakyat Indonesia buat menanggulangi masalah-perkara aktual yang dihadapinya. Walau demikian bukan berarti bahwa sejak ketika itu telah lahir rapikan hukum nasional yg benar - benar rapikan aturan nasional;pada arti yang sesuai menggunakan cita-cita warga Indonesia.hal ini bisa berarti karena menjadi Negara yg baru merdekatentu saja(bisa dimaklumi)belum bisa begitu saja(seketika itu pula)membuat rapikan aturan yang baru sama sekali, melainkan menggunakan dari Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (yg lahir sehari setelah proklamasi), sistem hukum yang pluralistis jaman penjajahan masih berlaku bagi negara Indonesia yg telah merdeka ini . Bahkan dalam usianya yang ke 50 (1/2 abad) negara ini masih memakai peraturan produk sebelum merdeka.
Sebagai Negara yg berkembang,yg mewarisi rapikan aturan yang bersifat pluralistis,dihadapkan dalam perkembangan IPTEK di abad terkini pada era globalisasi ini. Tata hukum lamapun tentu saja akan ketinggalan serta memang sudah ketinggalan menggunakan perkembangan IPTEK ,baik didalam negeri juga pada dunia internasional. Oleh lantaran itulah ,pada Indonesia diadakan pembangunan hukum ,yg adalah upaya merombaktata hokum usang sebagai rapikan hukum nasional yg baru . Pembangunan hukum di Indonesia sampai ketika ini (PJP II) sedang dan terus digalakkan ,karena pembangunan disegala bidang tidak mungkin berjalan mulus bila tidak dilandasi sistem Hukum Nasional yg memenuhi kebutuhan warga masa kini serta dapat mengantisipasi kebutuhan dimasyarakat pada abad ke- 21.
Upaya pembentukan tata hukum nasional yg mengabdi pada kepentingan nasional (sebagaimana arahan GBHN),maka tentu saja wajib memperhatikan hokum yg telah ada (Hukum tata cara/Hukum yg berlaku dalam warga serta Hukum Kolonial) juga hokum yg kini sedang berkembang di global internasional. Dalam tulisan ini akan dibahas pembangunan aturan pada Indonesia ditinjau berdasarkan pendekatan sistem menggunakan aturan norma sebagai galat satu inputnya.
Hukum Adat serta Hukum Modern
Dalam kepustakaan poly sekali para ahli Hukum Adat yg menaruh definisi tantang Hukum Adat ,serta konsepsi Hukum Adat itupun berdasarkan waktu ke waktu mengalami perkembangan yg disebabkan oleh terjadinya perubahan di pada Hukum Adat itu sendiri maupun akibat terjadinya perubahan nilai-nilai sosial budaya masyarakat oleh perkembangan ilmu serta teknologi. Dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan satu persatu pandangan para pakar aturan adat mengenai konsepsi Hukum Adat . Akan namun yang dijadikan pijakan pada tulisan ini artinya konsepsi Hukum Adat yang sudah dirumuskan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1974 di Yogyakarta.seminar tadi telah menyimpulkan bahwa ”Hukum Adat Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia yg disana sini mengandung unsur kepercayaan .”
Dengan demikian maka Hukum Adat mempunyai ciri- karakteristik sebagai berikut :
- Hukum Indonesia asli;
- Bentuknya nir tertulis;
- Mengandung unsure-unsur kepercayaan .
Hukum Adat pun acapkali jua disebut menjadi aturan tidak formal,lantaran mekanisme pembuatan serta implementasinya, yaitu menjadi hukum warga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses sejarah. Hukum ini mengedepankan dimensi kultur serta bertumpu diatas dasar kesetiaan kultural masyarakat warga . Lantaran mengedepankan dimensi kultur dan bertumpu diatas dasar kultural ,maka Hukum Adat pada hakekatnya jua meliputi peraturan-peraturan yg dijelmakan didalam keputusan para pejabat hukumdalam arti luas.keputusan- keputusan itu diambil atas dasar nilai-nilai yang hayati dan sesuai menggunakan rakyat masyarakat dimana keputusan itu diambil. Sehingga tidaklah mengherankan jika Hukum Adat sebagai aturan yg hayati berlakunya hanya tergantung pada kekuatan dan proses sosial yg terjadi didalam masyarakat yang bersangkutan.
Seperti sudah disebutkan dalam bagian terdahulu ,bahwa bentuk Hukum Adat ialah tidak tertulis ,dalam arti nir tertulis dalam Perundang-undangan Republik Indonesia.mengenai hal ini masih banyak yang belum sendapat,terdapat yg mengungkapkan bahwa usahakan Hukum Adat itu buat menyebut aturan yang tertulis, Ada jua yang berkata bahwa Hukum Adat itu juga terdiri dari bagian-bagian yg tertulis. Untuk menghindarkan perbedaan pendapat dan kesimpangsiuran tentang hal tersebut, maka sebaiknya digunakan istilah Hukum Tradisional,yg mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:
- Mempunyai sifat kolektifitas yg kuat ;
- Mempunyai corak magis-religius,yaitu yang behubungan dengan etos rakyat orisinil;
- Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran serba konkrit, merupakan aturan tradisional sangat memperhatikan banyaknya serta berulang-ulangnyanhubungan-interaksi yang konkret yang terjadi didalam masyaraka;
- Sistem hukum tradisional bersifat visual, ialah interaksi-interaksi aturan dianggap terjadi karena ditetepkan menggunakan suatu ikatan yang bisa dicermati atau menggunakan suatu tanda yang tampak .
Ciri-karakteristik hukum tradisional pada rakyat tradisional itu pada perkembangannya , mau tidak mau dihadapkan kepada aturan terbaru ,contohnya hokum tradisional bangsa Indonesia dulu dihadapkan pada hukum terkini ,contohnya aturan tradisional babgsa Indonesia dulu dihadapkan kepada hokum yg sedang berkembang menjadi hukum terbaru saat ini. Ciri-ciri hukum terkini itu artinya sebagai berikut:
- Sistem aturan tadi terdiri berdasarkan peraturan-peraturan yg seragam,baik berdasarkan segi isi mau pun segi pelaksanaannya;
- Sistem hukum tadi bersifat tradisionil ,merupakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban ada menurut perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan sang faktor- faktor usia,kelas,agamaataupun disparitas antara wanita menggunakan laki-laki ;
- Sistem hukum terbaru bersifat universalistis,adalah bisa dilaksanakan secara generik;
- Adanya hierarkhi peradilan yg tegas;
- Birokratis ,adalah melaksanakan mekanisme sinkron peraturan –peraturan yang telah ditetapkan ;
- Rasionil ;
- Para pelaksana aturan terdiri berdasarkan orang-orang yg telah berpengalaman;
- Dengan berkembangnya spesialisasi dalam warga yg kompleks ,maka sine qua non penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya pengkotakan ;
- Sistem ini mudah dirubah untuk mengikuti keadaan dengan perkembangan perubahan masyarakat;
- Lembaga-forum pelaksana danpenegak aturan adalah lembaga-forum kenegaraan ,oleh karena negaralah yang memiliki monopoli kekuasaaan ;
- Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif,legislative,judikatif.
Kemudian Satjipto Rahardjo, menggelarkan beberapa ciri aturan terkini dan perbandingan antara dua budaya hukum yaitu menjadi berikut :
Beberapa karakteristik hukum terbaru
I
Sikap-sikap dan nilai nilai yg sesuai buat mendukung hukum modern
II
Sikap sikap serta nilai-nilai yg masih merata pada orang Indonesia
III
1.karya insan yg dibuat dengan sadar.
2.ditujukan buat mencapai sesuatu
1.kesadaran individu tinggi.
2.pertarunga menjadi sesuatu yang fungsional
1.menilai tinggi kesadaran
2.menolak konflik
3.kecenderungan pada ikatan ikatan primordial
4.paternalistis
5.diferensiasi antara sector-sektor publik dan privat belum tinggi
Penjelasan tentang ciri – ciri hukum terbaru serta dua macam kultur hukum diatas, merupakan sebagai berikut :
Kita nir sanggup memberlakukan secara umum begitu saja nilai-nilai dan sikap-perilaku yang masih ada pada kolom III, menjadi yang masih ada secara merata diseluruh Indonesia, contohnya hal tadi lebih kuat dijumpai pada wilayah Jawa dan Bali daripada diberbagai wilayah lainnya. Menjalankan hukum modern secara optimum akan lebih berhasil bila didukung sang budaya aturan yg bersumber dalam sikap-perilaku dan nilai-nilai yang terdapat pada kolom II daripada yang terdapat dalam kolom III. Disamping itu dijalankannya sistem hukum modern menggunakan dukungan budaya aturan yg bersumber dalam apa yg tertera dalam kolom III dalam akhirnya akan menyebabkan suatu jenis praktek aturan tersendiri dengan kecenderungan budaya Indonesia.
Sedangkan dari pendapat Lawrence M. Friedman karakteristik-ciri aturan modern adalah menjadi berikut :
- Bersifat sekuler dan progmatis ;
- Berorientasi pada kepentingan serta adalah bisnis yang dilakukan secara sadar sang manusia;
- Bersifat terbuka dan mengandung unsure perubahan yg dilakukan secara sengaja.
Untuk memilih sifat rasionalnya, Friedman menggunakan kultur hukum sebagai sarana buat mencirikan hukum modern, kultur hukum ini berupa nilai-nilai dan sikap-sikap yang menghipnotis bekerjanya aturan. Bagi Friedman yang penting bukanlah bahwa hukum modern itu merupakan rasional. Akan namun orangnyalah yg berpikir bahwa mereka seharusnya bertingkah laris sesuai menggunakan itu
Kemudian berdasarkan pembicaraan tentang sejarah modernisasi pada Indonesia, dapatlah diketahui bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dalam konsep-konsep, asas-asas serta potsulat-potsulat yang berhubungan dengan hukum yg berlaku (selama modernisasi itu berlangsung). Perubahan-perubahan itu bisa ditinjau sebagai timbulnya kesengajaan antara perubahan hukum yg berlaku menggunakan kultur hukumnya. Insiden itu memperlihatkan urutan peristiwa menjadi berikut :
- Terjadi perubahan aturan yang berlaku
- Perubahan hukum tersebut mengandung jua perubahan dalam konsepsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan sang hukum. Konsepsi yg usang beropini bahwa aturan itu hanyalah melestarikan saja adat tata cara yang asal berdasarkan nenek moyang desa , sedang konsep yang baru mengatakan, bahwa mengeluarkan hukum berarti pula menjalankan kekuasaan yg mampu menjurus pada pengubahan-pengubahan.
- Perubahan tersebut tidak dapat dibiarkan oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka menentukan buat mencari tempat pemukiman yg lain sehingga menggunakan demikian mereka permanen bisa menjalankan aturan sebagaimana diterima selama ini.
Dari penjelasan-penjelasan dimuka, memang telah jelas bahwa pada akhirnya Hukum Adat, yang dapat dikatakan sebagai Hukum Tradisional itu akan dihadapkan kepada hukum modern pada saat tumbuhnya efisiensi ekonomis , pemakaian teknologi moder , pembangunan industri, rasionalisasi, birokrasi dalam pengelolaan dan lain-lainnya yang sejenis .timbullah pertanyaan, apakah kita harus mempertentangkan Hukum Adat serta Hukum Modern ? Bagaimana keberadaan Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Tradisonal dalam kehidupan hukum yang sedang menuju kepada Tata Hukum Nasional yang baru ini ? dalam hal ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto, yaitu bahwa permasalahannya ialah bukan mempertentangkan antara Hukum Adat dengan Hukum Modern, tetapi bagaimana membentuk Hukum Modern yang fungsional. Mempertentangkan Hukum Adat dengan Hukum Modern ialah merupakan paham yang keliru ,karena paham ini didasarkan pada anggapan-anggapan bahwa Hukum Adat merupakan hukum yang dianutoleh dan berlaku dalam masyarakat-masyarkat primitive yang masih irrasionil, sebaliknya Hukum Modern dikaitkan dengan masyarakat-masyarakat modern yang terutama akan dapat ditemukan di negara-nagara Barat. Oleh karena itu, yang penting disini ialah bukan mempertentangkan melainkan mengetahui apakah tanpa Hukum Adat bisa dibentuk Hukum Modern yang fungsional, dengan kata lain apakah mungkin pembentukan hukum nasional itu dengan mengabaikan Hukum Adat? Dan mungkinkah Hukum Adat itu tetap dipertahankan sampai sekarang?
Pembangunan Hukum Pasca 1965
Dalam kepustakaan poly sekali dirumuskan pengertian pembangunan. Seperti misalnya, rumusan Robert S. Seidman, pada bukunya “The State, Law and Development”, mengartikan bahwa pembangunan merupakan perubahan terus-menerus dan mencakup bidang-bidang konduite, ekonomi serta kelembagaan. Dikatakan juga bahwa pada pembangunan, ilmu merangsang perubahan-perubahan perilaku, dan selanjutnya menuntut uasaha serta kegiatan partisipasi, usaha kebersamaan (koperatif) serta kegiatan pemecahan problema. Lebih menurut itu semua, harus disadari bahwa pada dasarnya pembangunan merupakan proses politik, yang ditopang kehendak beserta. Yang kentara pembangunan memang adalah usaha terus-menerus buat mengadakan perubahan-perubahan kearah yg lebih baik daripada sebelumnya pada rangka pembangunan bangsa yang dilakukan secara sadar sang suatu bangsa , negara,pemerintah.
Pembangunan nasional dinegara-negara berkembang, pada hakekatnya, adalah bisnis kearah modernisasi dalam aneka macam kehidupan bangsa yang bersangkutan, termasuk modernisasi aturan. Modernisasi aturan disini dapat diartikan sebagai transformasi total berdasarkan rapikan aturan usang sebagai tata aturan baru yang lebih baik sinkron menggunakan kemajuan dan keadaan yg lebih baik. Pembangunan aturan mengandung ambiguitas, yaitu :
Pertama, sebagai suatu bisnis buat memperbaharui aturan positif sendiri, sehingga sesuai menggunakan kebutuhan buat melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian biasa diklaim modernisasi aturan.
Kedua, sebagai suatu bisnis buat memfungsionalkan aturan dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan social sebagaimana diharapkan oleh suatu warga yg sedang menciptakan.
Akan namun berdasarkan Satjipto Rahardjo, pembedaan itu tidaklah perlu diperhatikan, karena memang keduanya tidak dapat dipisahkan secara tajam dan banyak kesempatan keduanya akan tergabung menjadi satu.
Dalam pembangunan aturan pada Indonesia, juga diinginkan adanya transformasi total, pada arti sebagai upaya perombakan secara fundamental terhadap hukum yg usang untuk
Digantikan dengan tata aturan yang baru sama sekali. Pembangunan aturan ini memiliki keterikatan yang erat menggunakan politik, mulai dari pembentukannya hingga pada pelembagaannya, melalui berbagai lembaga dan kekuatan dalam warga “Law is Politics’, begitu istilah R. Wietholther dalam “Political Rechtstheorie”. Hal ini menyangkut jua karakteristik training aturan pada Indonesia, yang ingin dimulai dari landasan yg paling fundamental, yaitu pembuatan atau penyusunan tata hukum Indonesia baru. Pembangunan hukum di Indonesia bisa dimasukkan dalam kategori revolusioner. Keinginan buat mempunyai suatu tata hukum sendiri, mendorong kita buat menemukan nilai-nilai serta asas-asas baru yg akan dimasukkan kedalam tata aturan tadi.
Sebagai negara yang sedang berkembang yang sekaligus sebagai negara bekas jajahan yang mewarisi struktur hukum dan social yang beragam, maka perkara pembangunan hukum pada Indonesia relatif memberitahuakn aspek-aspeknya yang kompleks. Hal ini menjadikan, walaupun tujuan yg hendak dicapai untuk mencapainyapun sudah mampu ditentukan, tetapi masih poly pula masalah-problem antara yang dijumpai. Misalnya, walaupun tujuan yang dikehendaki pada pembangunan aturan diIndonesia sudah kentara, yaitu warga industry terkini, namun buat mencapainya wajib melalui berbagai-bagai tahap pertumbuhan.
Konsep pembangunan hukum meliputi,lembaga-lembaga,peraturan-peraturan,kegiatan orang-orang yang terlibat kedalam pekerjaan hukum. Penelahan lebih lanjut tentang konsep pembangunan aturan itu menampakan adanya aspek tidak aktif dan bergerak maju. Aspek tidak aktif merupakan bentuk penyebutan mengenai lembaga-lembaga,aktifitas serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Sedangkan aspek dinamis muncul karena pembangunan hukum juga hingga pada pengamatan tentang bagaimana bekerjanya aturan hukum sehari-hari,kendala-hambatan apa yg terjadi, apakah penyebabnya, dan melihat pula proses yg dikenal menjadi umpan kembali. Proses ini tentu tidak bisa diamati menggunakan baik tanpa melinatkan lingkungan bekerjanya aturan itu, seperti politik,ekonomi,budaya,hankam,serta hal lainnya yg terkait.
Dalam membicarakan pembangunan aturan di Indonesia, maka nir sanggup tanggal dari Politik Hukum Nasional, yang pertama sekali ditetapkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1973, yg menetapkan bahwa pembangunan bidang hukum pada Negara Hukum Indonesian berdasar atas landasan sumber tertib aturan. Yaitu hasrat yang terkandung dalam pandangan, pencerahan, dan asa aturan serta keinginan moral, yg luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak berdasarkan bangsa Indonesia yg dipadatkan dalam Pancasila serta UUD 1945. Hal ini lalu diwujudkan lebih lanjut dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Repelita Kedua. Politik Hukum Nasional yang lahir pada masa orde baru (pasca 1966)ini tentu saja ditentukan oleh keadaan perkembangan aturan dan pembangunan hukum sebelumnya.
Prioritea pembabguna pada masa orde baru pun berbeda menggunakan orde usang (yang meletekkan politik menjadi panglima), yaitu menggunakan mengutamakan pembangunan ekonomi buat mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi . Dengan dibentuknya kabinet baru (cabinet pembangunan )dalam tahun 1968 merupakan titik awal perubahan kebijakan secara menyeluruh , dari kebijakan “politik revolusioner menjadi panglima “ke kebijakan “pembanguna ekonomi menjadi bagian dari perjuangan orde baru “. Hal ini sangat berpengaruh juga pada peran hukum pada Indonesia , sebagai akibatnya kiprah hukum berubah , menurut kiprahnya yg tersubordinasi buat mensukseskan revolusi nasional melawan neo- kolonialisme serta imperialism ke peran menjadi bagian wahana pembangunan . Dalam hal ini maka adagio “Indonesia merupakan negara dari atas aturan “ada dan tumbuh pulang , menggunakan latar belakang adanya maksud untuk mengukuhkan fungsi hukum menjadi “tool of social engineering”serta pengefektifan aturan sebagai sarana buat melindungi hak asasi insan. Oleh karena itu , dalam era orde baru , perkembangan hukumnya mencakup perkembangan dalam konfigurasi konsep “law as a tool social engineering “serta konfigurasi hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusi (rakyat sipil )berdasarkan kesewenangan penguasa.
Karena titik berat pembangunan dalam masa orde baru merupakan ekonomi , maka pembangunan hukumnya dirintis buat memfungsionalkan aturan bagi kepentingan ekonomi. Ide “law as tool social engineering baru ditujukan secara selektif buat memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja. Kelembagaan aturan buat kepentingan pembangunan ekonomi (misalnya pengaturan tentang pertahanan ,pertambangan ,perpajakan, serta lain-lainnya yg sejenis)akan menaruh agunan kepastian yg penting buat pembangunan ekonomi. Lantaran nir dianjurkan untuk mengutamakan acum hukum norma atau aturan klasik colonial, maka aturan nasional dalam masa orde baru tersebut dikualifikasi menjadi aturan nasional menjadi hukum nasional modern, yang boleh dikatakan nir sekedar”mengikuti arah perkembangan sejarah aturan yang sudah berlangsung di Indonesia melainkan tetapkan sendiri secara spesifik arah perkembangan itu . Ide aturan nasional menggunakan mengutamakan regulasi kehidupan ekonomi(secara selektif melalui perundang- undangan nasional)pada saat itu ternyata berkenan di hati penghasil kebijakan , yang hal ini teersirat pada Pidato Presiden Soeharto dalam pembukaan konferensi Lawasia di Jakarta tahun 1973, yg berkata : pembangunan mengharuskan terjadinya perubahan , bahkan juga perubahan-perubahan yg sangat mendasar. Sekalipun begitu. Indonesia akan permanen menekankan pentingnya mempertahankan ketertiban pada setiap gerak kemajuan yg akan diperoleh lewat perubahan-perubahan yang diperoleh yang demikian itu, dan dalam hal ini hukum akan adalah wahana krusial guna mempertahankan ketertiban itu. Nmun ini tidak boleh diartikan bahwa aturan hendak berpihak kepada keadaan status quo . Hukum akan menentukan lingkup perubahan-perubahan itu, tetapi tidaklah tepat apabila dengan demikian hukum menghalangi setiap usaha perubahan hanya semata-mata lantaran ingin mempertahankan nilai-nilai usang . Sesungguhnya aturan itu akan berfungsi menjadi pembuka jalan serta kesempatan menuju ke pembaharuan-pembaharuan yang dikehendaki. Hal tersebutsecara eksplisit dan resmi terekm dalam naskah REPELITA KEDUA(1974), Bab 27 paragraf IV butir 1 page 279: bahwa prioritas akan diberikan buat meninjau pulang serta merancang peraturan-peraturan perundang-undangan supaya segala peraturan itu bersearah serta bersesuaian menggunakan pembangunan sosial ekonomi, khususnya dibidang pertanian ,industri, pertambangan ,komunikasi serta perdagangan ….dst”.
Ide “law as a tool engineering “ini ,ternyata ada pula yg menentang , yaitu para pakar aturan yg percaya bahwa sine qua non kontinuitas perkembangan hukum berdasarkan hukum colonial ke aturan nasional (jadi hukum nasional harus bersumber menurut aturan kolonial ) serta para pakar hukum yg percaya bahwa hukum nasional wajib berakar serta /bersumber serta diangkat berdasarkan aturan norma. Dengan mengacu pendapat yg terakhir ini, maka pembangunan nasional I (Indonesia ) wajib bersumber berdasarkan aturan colonial serta bisa jua bersumber menurut aturan istiadat.
Perkembangan pada era orde baru, implementasiide aturan nasional menjadi aturan perekayasa memperoleh tempat pada kerangka kebijaka pemerintah Orde Baru. Sedangkan kiprah hukum istiadat dalam percaturan pembangunan aturan nasional memang makin terdesak (tetapi nir hilang).
Pada PJP II, target pembangunan hukum artinya terbentuk serta berfungsi sistem aturan nasional yg mantap, bersumber Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan hukum yg berlaku , yg mampu menjamin kepastian , ketertiban , penegakkan dan proteksi hukum yang berintikan keadilan serta kebenaran dan sanggup mendukung pembangunan nasional , yg didukung oleh aparatur hukum, wahana dan prasarana yang memadai dan masyarakat yg sadar serta taat hukum.
Sedangkan arah pembangunan hukum dalam PJP II adalah membuat produk hukum nasional yang sanggup mengatur tugas umum pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung sang aparatur hukum yg bersih dan berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sinkron dengan kemanusiaan, serta professional, efisien serta efektif, dilengkapi ddengan wahana serta prasarana aturan. Penyusunan serta perencanaan hukum nasional wajib dilakukan secara terpadudalam sistem aturan nasional. Sedangkan target pembangunan hukum Pelita Keenam ialah penataan hukum nasional yg bersumber Pancasila dan UUD 1945; penyusunan kerangka sistem aturan nasional dan penginventarisan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum pada rangka pembaharuan aturan nasional ; peningkatan penegakkan hukum serta pembinaan aparatur hukum nasional ;serta peningkatan wahana serta prasarana aturan. Kebijakan Pelita Keenam Bidang Hukum, mencakup : Materi Hukum, Aparatur Hukum, Sarana dan Prasarana Hukum.
Dengan melihat ketentuan GBHN 1993 tadi, maka dalam pembangunan / pembaharuan hukum nasional pada arti luas tidak hanya memperbaharui materi/isi hukum melainkan jua wahana dan prasarananya. Ini semua merupakan konsep yang ada dalam GBHN, yg sedang dan masih dinantikan pelaksanaannya dalam lima tahun serta 25 tahun mendatang.
Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional
Sebagaiman disebutkan dalam bahasan terdahulu , bahwa tidak akan dipertentangkan antara Hukum Adat serta Hukum Modern. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, ciri-ciri hukum modern harusnya dipenuhi. Kalau dipenuhi, bagaimana kedudukan hukum adat? Dalam hal ini hukum adat tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembentukan hukum nasional.dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, dirumuskan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam Pembinaan Hukum . Dengan Demikian Hukum Adat ditempatkan pada posisi penting dalam proses pembangunan hukum nasional.
Memperkembangkan unsure-unsur orisinil, unsure-unsur asing mungkin saja berguna bagi pembentukan aturan nasional, sebagai akibatnya dalam hakekatnya masalahnya merupakan bagaimana peranan aturan istiadat (yang merupakan konk sistem nilai serta budaya ) dalam pembentukan hukum nasional yang fungsional (yang kemudian dinamakan “Hukum Indonesia Modern “)
Untuk mengetahui peranan hukum tata cara pada pembentukan/pembangunan aturan nasional, maka harus diketahui nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi latar belakang hukum tata cara tersebut, serta kiprahnya masing-masing yaitu:
a. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (aturan), nilai-nilai mana harus dipelihara dan malahan diperkuat .
b. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), jika nilai-nilai tersebut diubahsuaikan atau diharmonisir dengan proses pembangunan.
c. Nilai-nilai yang Mengganggu pembangunan(aturan), akan namun secara berangsur-angsur akan berubah apabila lantaran faktor-faktor lain dalam pembangunan.
d. Nilai-nilai yg secara definitif menghambat pembangunan (hukum)dan oleh karena itu wajib dihapuskan menggunakan sengaja.
Dengan demikian berfungsinya Hukum Adat pada proses pembangunan/pembentukan aturan nasional adalah sangat tergantung dalam tafsiran terhadap nilai-nilai yg menjadi latar belakang aturan adat itu sendiri . Dengan cara ini bisa dihindari akibat negatif, yang mengungkapkan bahwa hukum istiadat memiliki peranan terpenting atau lantaran sifatnya yg tradisional,maka Hukum Adat harus ditinggalkan.
Dalam kepustakaan memang dikemukakan adanya 3 golongan pendapat yg menyoroti kedudukan aturan adat pada mas sekarang , yaitu:
a. Golongan yang menentang Hukum Adat, yg memandang Hukum Adat, sebagia aturan yg telah ketinggalan jaman yg harus segera ditinggalkan dan digantin dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih terbaru .aliran ini beropini bahwa aturan norma tak dapat memenuhi kebutuhan hukum pada masa kini , lebih-lebih untuk masa mendatang sesuai dengan perkembangan modern .
b. Golongan yg mendukung sepenuhnya terhadap hukum istiadat. Golongan ini mengemukakan pendapat yang sangat mengagung-agungkan Hukum Adat, karena aturan norma yg paling cocok menggunakan kehidupan bangsa Indonesia sehingga oleh karenanya wajib tetap dipertahankan terus sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Nasional.
c. Golongan Moderat yg mengambil jalan tengah ke 2 pendapat golongan diatas. Golongan ini mengatakan bahwa hanya sebagian saja dari dalam hukum norma yg dapat digunakan pada lingkungan Tata Hukum Nasional, sedangkan buat selebihnya akan diambil menurut unsur-unsur aturan lainnya. Unsur-unsur aturan adat yamg masih mungkin dipertahankan terus merupakan berkenaan dengan perkara hukum kekeluargaan serta aturan warisan, sedangkan buat lapangan aturan lainnya bisa diambil dari unsur-unsur bahan-bahan aturan yang berasal dari luar, misal hukum barat.
Dari pendapat berdasarkan ketiga golongan tersebut , kami menyetujui pendapat golongan yg ketiga (golongan moderat), karena memang dalam kenyataannya poly ketentuan aturan adat yang nir sinkron dengan tuntutan jaman terkini., akan tetepi yg perlu diperhatikan disini ialah bahwa asas- asas Hukum Adat bersifat universal wajib permanen mendasari Pembinaan Hukum Nasionaldalam rangka menuju pada rapikan hukum nasional yang baru, walaupun asaa-asas dan kaidah-kaidah baru akan lebih mendominasi aturan nasional, seperti apa yang dikatakan sang Soetandjo Wignjosoebroto :” Hukum Nasional tak hanya hendak merefleksi pilihan atas kaidah-kaidah aturan suku/lokal atau hukum tradisional untuk menegakkan tertib sosial masa kini , akan tetapi pula hendak mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dicermati fungsional buat membarui dan membentuk masyarakat baru guna kepentingan masa depan. Maka kalau demikian halnya , asas-asas serta kaidah-kaidah hukum baru akan poly mendominasi hukum nasional “.
Kemudian pada meninjau sumbangan Hukum Adat dalam pembentukan hukum nasional , perlu disimak juga pandangan Paul Bohannan , yg menyatakan bahwa aturan itu ada dari pelembagaan ganda , yaitu diberikannya suatu kekuatan spesifik , sebuah senjata bagi berfungsinya pranata-pranata “istiadat istiadat “: perkawinan , keluarga, agama. Tetapi ,ia jua menyampaikan bahwa hukum itu tumbuh sedemikian rupa dengan karakteristik dan dinamikanya sendiri. Hukum membentuk masyarakat yg memiliki struktur dan dimensi aturan ; aturan tidak menjadi sekedar pencerminan, tetapi berinteraksi dengan pranata-pranata tertentu . Selanjutnya dia berpendapat bahwa aturan secara istimewa berada diluar fase warga , dan proses inilah yang sekaligus adalah tanda-tanda karena menurut perubahan sosial (Periksa. Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1988,h.198). Pandangan Bohannan tadi berguna untuk menyangkal keunggulan peraturan hukum , buat memahami sifat umum dari warga -warga yg nir stabil atau mengalami kemajuan . Disamping itu pula adalah abstraksi buat merumuskan hakekat kekal aturan itu dengan pengandaian kebenaran yang belum niscaya . Hukum tidak memiliki hakekat misalnya itu namun memiliki sifat historis yang bisa dirumuskan.
Sebagaiman penjelasan dimuka, yaitu bahwa Hukum Adat yang dibentuk dalam “Law Energi society”memiliki peranan yang penting dalam pembentukan / Pembangunan Hukum Nasional(hukum terkini). Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana proses pembangunan (pembentukan )Hukum Nasional dilihat menurut pendekatan system dengan Hukum Adat sebagai keliru satu input (masukkannya)?
Pembangunan Hukum Nasiona Ditinjau dari Pendekatan Sistem
Semua system selalu mempunyai misi untuk mencapai tujuan tertentu . Untuk mencapai maksud tadi dibutuhkan proses yg mengubah masukan (input)sebagai hasil (hasil). Untuk kelangsungan hidupnya dan menjaga mutu prestasinya , maka setiap sistem memerlukan terlaksananya fungsi kontrol, yang meliputi monitoring serta koreksi . Fungsi –fungsi monitoring tadi dalam analisis sistem acapkali disebut umpan pulang(feedback). Adanya umpan kembali itu memungkinkan adanya perbaikan (koreksi) sistem instruksional selama pengembangannya (Sasbani 1987,h.19). Disamping itu, dalam proses perubahan menurut input menjadi output dipengaruhi oleh aplikasi (aplikasi)dan perangkat keras (hardware). Dengan demikian, pendekatan sistem (System Approach) berorientasi dalam tujuan , sedangkan kegiatannya melibatkan unsur-unsur melalui proses tertentu buat mencapai tujuan .
Manusia hidup pada lingkungan yg serba bersistem. Sistem itu dibuat dan disusun menurut komponen-komponen yg telah dibakukan dan mudah diganti-ganti , yg masing-masing saling berinteraksi secara timbale balik ,berulang-ulang,ajeg dan tunduk dalam pola dasar yg permanen.
Pada jaman modern misalnya sekarang ini manusia dengan sengaja sudah menciptakan dan menggerakkan sistem –sistem itu menggunakan tujuan yang sadar buat membuat hidupnya kian efisien produltifitasnya kian semakin tinggi dan komunikasinya kian efektif , lancar dan intensif(Soetandyo Wignjosoebroto, tanpa tahun,h. 12).
Dengan demikian pada proses pembentukan hukum nasional menggunakan model/missal Hukum Adat menjadi inputnya buat tujuan menghasilakan hasil Hukum Nasional yg mengabdi kepada kepentingan nasional, akan melibatkan mengembangkan subsistem-subsistem dalam warga lainnya. Hal ini disebabkan lantaran aturan adalah alat control mekanisme berdasarkan sistem . Dalam pembentukan aturan nasional tersebut , perlu diperhatikan teori Talcott Parsons mengenai kerangka buat memahami warga yang digambarkan pada bentuk bagan sibernetik menjadi berikut :
KEBENARAN JATI
(Ultimate Reality)
- Subsistem Budaya
- Subsistem Sosial
- Subsistem Politik
- Subsistem Ekonomi
DUNIA FISIK –ORGANIS
(Bio –Physical Environment)
Berdasarkan bagan dimuka terlihat bahwa rakyat dihadapkan kepada 2 kategori lingkungan yg masing-masing berdiri serta berada secara otonom. Karena sifat otonom itulah maka kategori yang satu tidak bisa dikembalikan kepada yg lain. Masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing memberikan bebannya kepada masyarakat dan pula pada sub-subsistem yang menciptakan warga tersebut beban ini digambarkan dalam bentuk dua arah panah yg mengarah ke bawah, mendeskripsikan arus liputan . Dengan demikian berarti bahwa subsistem budaya mengandung kekayaan informasi tertinggi dan akan mengalir ke bawah pada subsistem-subsistem lainnya. Sub-sistem lainya tadi mengandung kekayaan keterangan yg lebih rendah , dengan demikian subsistem ekonomi paling miskin dalam kekayaan warta dibandingkan menggunakan yg lain-lainnya . Akan namun subsistem ekonomi ini memiliki kekayaan energy yg paling besar . Jadi arus yg menuju ke atas yang bertolak dari subsistem ekonomi ialah arus energy.
Dalam hal arus energy tersebut , subsistem ekonomi memiliki energy yang paling kaya ,makin ke atas makin mini , serta subsistem budaya merupakan subsistem yang paling miskin tenaga.
Kekuatan-kekuatan berita serta energy itulah yang membuat struktur Ideologi, Politik, Sosial, dan Budaya. Sistem sosial, struktur warga serta susunan warga semua sanggup dikembalikan kepada Kebenaran Jati (Ultimate Reality) serta Dunia Fisik Organis (Bio- Physical Environment).
Sesuai subsistem diatas menempati kedudukannya sendiri-sendiri sinkron dengan fungsi-fungsi yg dijelaskan . Fungsi yang mereka jalankan disebut fungsi primer.
Subsistem budaya berfungsi mempertahankan pola , menghubungkan lingkungan (kebenaran jati)menggunakan rakyat . Subsistem inilah yg menyerap lingkungan tersebut dengan membangun nilai-nilai yg kemudian disebarkan ke pada warga , sebagai akibatnya dapat terbentuk warga dari sistem nilai yang dipilihnya .
Subsistem sosial memiliki fungsi integrasi, yaitu memiliki hubungan yg erat dengan proses hubungan pada rakyat.
Subsistem politik memiliki fungsi buat mencapai tujuan ,yaitu berhubungan dengan kasus-kasus penentuan tujuan-tujuan yg harus dicapai sang warga serta bagaimana mengorganisasikan serta memobilisasi asal-asal daya buat mencapainya .
Sedangkan subsistem ekonomi mempunyai fungsi adaptasi , yaitu merupakan penghubung antara rakyat dengan lingkungan yg berupa global fisik-organik.
Kalau melihat subsistem-subsistem dimuka maka aturan yg memiliki kedudukan menjadi indera control mekanisme menurut sistem termasuk dalm subsitem sosial. Karena pada system social , interaksi sosial atau interaksi antara sesama anggota rakyat tidak cukup bila hanya ditegaskan sang nilai-nilai dalam masyarakat yg disebarkan oleh subsistem budaya . Sebagaimana diketahui bahwa pada interaksi sosial itu selalu menunjuk kepada timbulnya permasalahan karena antara masing-masing anggota masyarakat itu ada perbedaan kepentingan . Subsistem kebudayaan sebetulnya ,menaruh sumbangan buat mencegah terjadinya pertarungan trsebut, namun tampaknya ia tidak melakukannya secara kuat. Subsistem sosial memiliki kemampuan yang lebih bertenaga sebab secara aktif mendisiplinkan perilaku dan interaksi –hubungan pada masyarakat , nir hanya mempertahankan asas-asas sebagaimana dilakukan subsistem budaya. Pendisplinan itu dilakukan dengan dukungan hukuman, disinilah aturan menjadi subsistem dari subsistem social berperan . Dengan hukuman tadi , aturan mengkoordinasikan unit-unit pada lalu lintas kehidupan sosial , dengan cara menaruh pedoman orientasi tentang bagaimanaseharusnya orang bertindak atau diharapkan buat bertindak.
Proses pembangunan (pembentuan)aturan nasional dengan sendirinya akan dipengaruhi sang keadaan subsistem budaya, subsistem politik serta subsistem ekonomi yg kini terdapat dan berlaku di Indonesia. Dalam kaitannya Hukum Adat menjadi masukan pada rangka pencapaian tujuan sebagai Hukum Nasional, maka kedudukannya sebagai masukan itu sendiri juga telah dipengaruhi oleh subsistem-subsistem tadi diatas. Dalam tahap proses disampaikan Hukum Adat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subsistem budaya, subsistem politik, dan subsistem ekonomi pula sangat ditentukan oleh perangkat keras yg berupa lembaga pembentuk Undang-undang (legislatif), forum yudikatif (contohnya pengadilan serta forum kepolisian )dan forum-lembaga lainya yg mensugesti system penegak aturan. Oleh karenanya , pembentukan aturan nasional tidaklah mudah, melainkan adalah suatu proses yang kompleks, yang bila nir hati-hati akan mengakibatkan gejolak dalam masyarakat.
Dalam proses pembentukan hukum nasional itu , yang akan sangat berpengaruh adalah subsistem politik walaupun subsistem ekonomi jua akan menghipnotis lantaran memiliki energy yg paling tinggi , tetepi subsistem politiklah yg lebih dekat menggunakan subsistem sosial , sebagai akibatnya adalah yang lebih berpengaruh.
Di negara–negara yang berkembang, seperti Indonesia ini , politik sangat mensugesti pembentukan aturan. Hal ini ditimbulkan , aturan di Indonesiasaat sekarang ini apabila dihubungkan dengan pendapat Nonet dan Philip Selznick , baru termasuk hukum Represip, yaitu aturan merupakan indera berdasarkan penguasa (Periksa. Mulyono W. Kusumah serta Paul S. Baut ,1988,h.15). Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan dibawah politik , walaupun tujuan nanti (idealnya) merupakan hukum Responsip, yaitu hukum serta politik berjalan seiring sejalan . Karena politik berada diatas , maka dalam pembentukan Hukum Nasional tentunya yang penting merupakan tercapai tujuan politik itu sendiri . Hubungan antara subsistem politik serta subsistem sosial (hukum )itu bisa terjadi , lantaran subsistem politik ternyata memiliki konsentrasi energy yg lebih tinggi daripada aturan, sebagai akibatnya jika hukum harus dihadapkan kepada politik, maka hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah . Hubungan ini disebut interaksi yg mengkondisikan .politik merupakan kondisi dijalankannya oleh aturan . Hal ini sinkron menggunakan apa yg dikatakan sang Daniel S. Lev menjadi berikut ;”Untuk tahu sistem -sistem aturan ditengah-tengah transformasi politik , kita wajib mengamati mulai dari bawah , buat mengetahui macam kiprah politik dan sosial apakah yang diberikan orang kepadanya, yg didorong untuk melakukannya , serta yg dilarang buat menjalankannya”
Memang disetiap negara , politik selalu m,emegang kendali atau bisa dikatakan sebagai komandan , sedangkan subsitem-subsistem lainnya merupakan menjadi indera politik . Bahkan menurut Teori Hukum Politik (Political Rochtstheorie), yg dikembangkan sang R. Wietholther, bisa disimpulkan bahwa aturan adalah politik (Law is politics). Dalam keadaan separti itu maka aturan tidak merupakan gejala yg bebas nilai dan gejala netral, tetapi antara keduanya terdapat hubungan yg immanent, karena aturan selalu merupakan output proses politik (kategori politik).
Dengan demikian apakah aturan itu dibuat oleh forum yang berwenang atau bukan, pembentuksn hukum itu sendiri merupakan hubungan antara forum-lembaga eksekutif (badan politik) serta forum legislatif (badan politik).secara singkat bisa dikatakan bahwa pada waktu dibentuk hukum merupakan proses politik. Maka hukum baik didunia intrnasional dan nasional selalu adalah hasil keputusan politik. Walaupun demikian,supaya tatanan politik itu baik maka hukum tetap dibutuhkan , jadi bagaimanapun baiknya tatanan politik beliau permanen membutuhka aturan,. Sebaliknya agar aturan itu baik , juga membutuhkan politik. Disamping itu hukum serta politik ini pun membutuhkan moral , yang moral ini terdapat dalam subsistem budaya. Budaya diartikan secara amat sempit akan merujuk kepada hal-hal yang bersifat normatif belaka dan nilai-nilai yang bersifat imperative. Dalam pengertian tersebut konsep budaya sebagai sebagai kalah luas dari konsep sosial ,sebabapa yang disebut warga dan kehidupan sosial itu mencakup seluruh perilaku yang ajeg, baik yg berwarna baik maupun yang berwarna netral atau bahkan nisbi jelek. Budaya yang maknanya yang sempit akan terpandang sebagai “inner system” suatu kehidupan social. Budaya yg dimengerti sebagai nilai-nilai imperative dan kaidah-kaidah yg instruktif telah dijabarkan sebagai “the inner subsystem” suatu kehidupan sosial menggunakan fungsi utama sebagai pengendali “the outher subsystem “ .the outher subsystem ini terdiri menurut :
- Perilaku-konduite ekonomi yang rasional dan yang gampang beradaptasi ke perubahan-perubahan kepentingan sesaat.serta
- Perilaku-perilaku politik yg secara realistik mau berkompromi secara bijak demi tercapainya tujuan-tujuan yg menjamin eksistensi.
Outer system yang progresif dilawankan dengan the inner system (budaya)yg condong berwatak ortodok serta suka mengontrol. Hubungan antara the outer system serta the inner system dalam sistem sosial merupakan interaksi yang bersifat tarik menarik atau saling tekan, menggunakan banyak sekali kemungkinan resultante . The inner system bisa mendominasi sebagai akibatnya mengakibatkan terjadinya rakyat yang statis serta ortodok :dapat terjadi juga bahwa the outer system itulah yg mendominasi sebagai akibatnya rakyat tampil sebagai warga yg serba beranjak tanpa keberatan moral apapun; serta kemungkinannya yg lain adalah tejadinya dominasi yang berkesinambungan secara dinamik antara ke 2 sistem itu sebagai akibatnya membentuk perubahan-perubahan yang terkendali.
Perubahan-perubahan pada sistem sosial-budaya ternyata tidak berlangsung sama ketika dan sama cepat diantara komponen-komponenya. The outer system lebih cepat berubah seiring dan selaras menggunakan perubahan-perubahan lingkungan, sedangkan the inner system akan condong bertahan. Gejala-tanda-tanda itulah yang dalam teori-teori perubahan sosial diklaim cultural lag.
Apabila perubahan itu berlangsung secara evolosionistis, maka efek ke dalam sitem sosial –budaya tidaklah akan parah. Adaptasi sang the outer system dengan gampang akan diteruskan dan diimbangi proses akomodasi yang berangsur sang the inner system. Tekan buat ikut berubah dalam the inner system akan menyebabkan tegangan-tegangan dan kecemasan-kecemasan yang amat bmenggelisahkan atau bahkan mengakibatkan pertarungan-permasalahan budaya yang merelatifkan semua bentuk pegangan hayati pada masyarakat . Inilah yg lazim dirujuk sebagai permasalahan impak social-budaya (yang disebabkan sang perubahan-perubahan lingkungan ). Perubahan-perubahan yg disengaja atas dasar kebijakanmanusia terbaru (menggunakan motif ekonomi serta politik)dalam prinsipnya berlangsung menggunakan amat pesat dank arena itu menimbulkan pengaruh-impak budaya yg berat. Perubahan timbale balik sebagaimana dijelaskan dengan “cultural lag” tersebut,akan menekan system sosial budaya menggunakan intensitas serta akibat imbas yang tidak sama. Subsistem ekonomi atau the outer system pada umumnya tidak mengalami atau menghadapi banyak kasus adaptasi. Sebaliknya the inner system jika ditekan buat berubah akan menghadapi banyak perkara. Disini mengontrol yg berfungsi menegakkan dan melestarikan pola justru ditekan buat ikut berubah serta tidak lestari. Kesulitan yang terjadi sebagai akibat pertarungan antara tuntutan serta perubahan serta tuntutan berlestari akan hadir menjadi duduk perkara.
Berdasarkan penerangan dimuka, jelaslah bahwa pada pembentukan hukum nasional akan dipengaruhi oleh politik, karena kenyataannya memang di Indonesia politik masih diatas hukum, atau dapat dikatakan masih pada taraf Represive Law. Akan tetepi pada pembentukan hukum nasional baru tentu saja ditujukan agar tercapai/tercipta Responsive Law, yaitu hukum yang tanggap terhadap kebutuhan terbuka dalam pengaruh serta lebih efektif dalam menangani masalah-kasus social. Dalam aturan responsive ini kesempatan buat berpartisipasi pada pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam keadaan ini memang aturan dan politik telah bisa berjalan seiring sejalan secara serasi (antara the outer system serta the inner system ).
Langkah-langkah Pendekatan Sistem
Pembangunan hukum merupakan suatu bisnis yg tidak berdiri sendiri , melainkan yg perlu dilihat kehadirannya pada suatu konteks tertentu , dalam hal ini perubahan sosial serta modernisasi .apakah ditinjau sebagai usaha melalui aturan buat melakukan perombakan masyarakat ataukah menjadi perubahan berdasarkan sistem itu sendiri ,kedua-duanya sama-sama dibatasi sang perubahan sosial yg terjadi. Jika dibicarakan pembangunan hukum sebagai suatu bisnis buat melakukan perombakan stuktur masyarakat melalui jalan aturan, maka disinilah aturan akan digunakan/dimanfaatkan sebagai wahana untuk melakukan social engineering. Dalam hal ini aturan ditempatkan dalam kedudukan ditengah-tengah system-sistem nilai yg masih ada dalam masyarakat Indonesia.
Adanya aneka macam sitem nilai itu penting pada interaksi menggunakan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial, karena kemajemukan itu juga mengakibatkan kemajemukan yg lain, yaitu pada potsulat-potsulat aturan yg bersumberkan dalam sistem nilai yang berbeda-beda diajarkan sebagai berikut :
Macam hukum , sistem nilainya serta potsulat-potsulatnya
Macam Hukumnya
Sistem nilai
Potsulat-potsulat
Hukum Adat hukum yg melayani warga pertanian subsistem
Hukum Modern
1.bersifat Religius ,magis
2.bersifat Komun
3.menghindar menurut perseteruan
1.mengagungkan prestise individu.
2.berorientsi kepada kemajuan , pertumbuhan , serta perubahan .
1.hukum itu hendaknya keseimbangan
2.hukum itu hendaknya mempertahankan suasana keselarasan .
3.hukum bekerja tidak atas pembeda-bedaan melainkan menyamakan . (tidak terdapat disparitas antara aturan public serta perdata;antara “persoonlijk recht”serta “zakelijk recht”).
4.keputusan-keputusan aturan tidak ditujukan pada pemenuhan hak-hak serta tuntutan perorangan .
1.Melindungi serta memajukan hak-hak individu.
2.hukum hendaknaya dipakai sebagai wahana yang sadar buat membentuk rakyat yg dicita-citakan .
Problem yang dihadapi Indonesia adalah bahwa nir mempunyai potsulat-potsulat aturan yg bersumber dalam satu system nilai saja. Dalam suasana kemajemukan tersebut, maka yg dihadapi pada pembangunan aturan pada Indonesia artinya bagaimana orang bisa menaruh panduan pada para pembuat serta perencana hukum supaya memiliki gambaran yang jelas mengenai potsulat-potsulat mana yg hendak dipegangnya. Pemberian pedoman disini mampu dilakukan dengan memperhatikan target yang hendak dituju serta penggunaan potsulat-potsulat mana yang diharapkan buat mampu mengantarkannya ke arah target yg ingin dicapai itu.
Untuk dapat membangun perubahan-perubahan sesuai menggunakan struktur rakyat yg diinginkan ,maka aturan harus dipandang menjadi suatu usaha bersama yang pada akhirnya berakibat hasil yang dikehendaki . Maka menurut itu konsep pembangunan aturan meliputi lembaga-lembaga,peraturan-peraturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat kedalam pekerjaan hukum. Apabila hal itu diperinci maka unsure-unsurnya adalah :
- Pembuatan peraturannya
- Penyampaian isi peraturan
- Kesiapan para pelaksana hukum buat menjalankan peranannya
- Kesiapan rakyat Negara buat berbuat sinkron dengan masing-masing peranan yg diharapkan daripadanya
- Pengamatan mengenai bekerjanya hukum itu dalam rakyat sehari-hari
Penelaahan konsep pembangunan aturan memberitahuakn aspek statis serta dinamis.
Pendekatan system pada rangka pembangunan hukum nasional, menggunakan bahan Hukum Adat menjadi tambahkan haruslah memperhatikan langkah-langkah pendekatan sistem. Dari beberapa pendapat mengenai pendapat system, dapatlah disimpulkan adanya langkah-langkah pendekatan sistem sebagai berikut :
1. Identifikasi
2. Perumusan tujuan
3. Identifikasi kendala atau seringkali dilengkapi menggunakan asal daya /dana serta kendala
4. Penyajian alternatif terbaik
5. Implementasi
6. Modifikasi bilamana diperlukan (revisi).
Oleh karenanya dalam pembentukan hukum nasional, pertama-tama yang wajib dilakukan ialah identifikasi kebutuhan.seperti diketahui bahwa tentunya tidak semua ketentuan aturan tata cara bisa dimasukkan dalam hukum nasional , akan tetapi hanya asas-asas atau kaidah-kaidah yg bersifat universal sajalah yang sanggup dipertahankan terus atau diambil alih dalam pembentukan rapikan hukum nasional baru. Misalnya unsure-unsur aturan istiadat yg berkenaan dengan hukum famili serta aturan waris . Dalam goresan pena ini sebagai contohnya merupakan tentang aturan waris.
Berdasarkan identifikasi kebutuhan , galat satu bidang aturan adat perlu dijadikan hukum nasional ,pada hal ini aturan waris . Pada mulanya aturan waris ini menyangkut mengenai pemilihan, yaitu pengalian harta menurut pewaris kepada pakar waris ( dalam masa Low energy society), akan namun pada masa High energy society nilai-nilai tersebut mengalami pergeseran sehingga fungsi hukum adat pada bidang ini menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Pergeseran ini wajib diperhatikan dalam rangka menetapkan apakah aturan tata cara itu betul-benar mampu dijadikan hukum nasional sesuai dengan kondisi pada waktu kini dan yang akan datang atau nir? Setelah diketahui bahwa aturan adat waris ini mampu dijadikan aturan nasional maka haruslah dirumuskan tujuannya, contohnya: supaya terdapat keseragaman Hukum Waris buat seluruh warga Indonesia diseluruh Indonesia. Setelah tujuan terumuskan, maka pada mencapai tujuan itu tentunya akan terjadi kendala-hambatan,misalnya hambatan pada sistem Hukum Waris masing-masing wilayah atau suku atau masing-masing hubungan adat (Sistem Parental, Patrilinial, Matrilinial) atau kendala lantaran pergeseran fungsi Hukum waris itu sendiri lantaran pergeseran nila-nilai tentang warisan. Disamping itu wajib diidentifikasi hambatan-kendala yang asal dari subsistem budaya, subsistem social itu sendiri, subsistem politik serta subsistem ekonomi. Sedangkanhambatan lainnya mungkin datang berdasarkan pembentuk undang-undang itu sendiri (legislatif) juga berdasarkan forum eksekutif sendiri dan dari lemabaga yudikatif.
Langkah-langkah dimuka merupakan identifikasi kasus terhadap kemungkinan dijadikannya Hukum Waris Adat sebagai Hukum Nasional. Sedangkan pemecahan masalahnya yaitu memilih galat satu kemungkinan yang paling tepat atau cocok sinkron menggunakan tujuan yg hendak dicapai. Misalnya mencari asas-asas yang sama antara system Hukum Waris masing-masing suku atau system kekerabatan, sebagai akibatnya asas-asas itu sanggup menjadi bagian Hukum Waris Nasional, atau mengesahkan system pewarisan yang tumbuh dalam warga yg adalah pergeseran berdasarkan Hukum Waris Lama.
Setelah diadakan penyajian alternatif terbaik tersebut maka menggunakan cara-cara serta prosedur pembuatan undang-undang, hal tadi dibahas dan digodok oleh pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR), tentunya dengan melalui dengar pendapat menggunakan para ahli dibidang Hukum Waris dan instansi yg terkait lainnya. Kemudian selesainya RUU disetujui sang Presiden atau DPR barulah diundangkan sebagai undang-undang. Dengan demikian sudah terpenuhi tujuannya. Akan tetapi hal ini nir cukup selesai sampai disini, sebab akan timbul permasalahan baru, yaitu apakah Hukum Waris yg baru dibentuk/disahkan itu benar-sahih mencerminkan Hukum Waris Nasional yang sinkron menggunakan kepribadian bangsa Indonesia atau tidak? Apakah sanggup dilaksanakan/diterapkan atau nir? Jawaban atas pertanyaan itu kemudian menjadi umpan kembali (feedback), yg akan sebagai masukkan baru dalam proses pemugaran atau pembaharuan Hukum Nasional tersebut. Hal ini akan terus berlangsung pada proses terwujudnya Hukum Waris Nasional yg responsif. Proses ini akan berhenti jika telah terwujud satu Hukum Waris yg benar-benar sanggup mengikuti perkembangan jaman, yaitu Hukum Nasional yang responsip. Dan yg jelas proses pembuatan Hukum Waris itu adalah proses politik. Oleh karenanya alangkah baiknya jika hasil proses politik itu bisa diterima warga dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, hal ini tentunya wajib disiapkan secara matang dalam proses pembentukannya. Disamping itu dari Sunarti Hartono, ada beberapa hal yang bisa kita perkirakan akan terjadi pada kurun ketika 25 tahun mendatang atau selama kurun ketika PJP II diantaranya, yaitu:
- Pesatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang mensugesti pola hayati kita sehari-hari;
- Arus keterangan berdasarkan semua penjuru global yg akan juga menghipnotis perkembangan bepergian hayati bangsa kita, diantaranya menggunakan semakin banyaknya campur tangan pihak asing dalam urusan (yg umumnya dipercaya sebagai urusan) dalam negeri;
- Semakin terbatasnya ruang mobilitas insan yg ditimbulkan sang pesatnya pertambahan penduduk dunia;
- Ruang gerak kehidupan serta penghidupan yg sangat ditentukan sang tingkat pencemaran lingkungan hidup;
- Globalisasi ekonomi dunia yg menyebabkan internasionalisasi Hukum Nasional;
- Semakin langkanya asal daya alam yg umumnya dipakai menjadi bahan makan serta semakin banyaknya bahan-bahan lain sebagai makanan kita sehari-hari;
- Kembalinya kehidupan keluarga yg lebih intim berdasarkan dalam sekarang;
- Perubahan besar pada dunia kedokteran serta pemeliharaan kesehatan;
- Desakkan positif juga negatif yg lebih akbar menurut negara-negara berkembang, yang bisa menyerupai sejarah politik abad ke 17 dan 18 dalam bentuk terbaru, sebagaimana tercermin dalam meletusnya banyak sekali ancaman kekerasan serta peperangan di seluruh penjuru dunia;
- Perubahan besar dalam gaya diplomasi serta upaya mempertahankan keamanan bangsa dan kedaulatan negara;
- Dan sebagainya. Oleh karenanya, pada membahas dan memilih pola kebijaksanaan pembangunan dan pelatihan Hukum Nasional yg mengacu kepada perkembangan kehidupan serta perilaku pencerahan hukum mayarakat modern dimasa mendatang, harus mempertimbangkan factor-faktor yg dikemukakan diatas.