BISNIS PERIKANAN DAN PERTANIAN MASIH MENJANJIKAN

BISNIS PERIKANAN DAN PERTANIAN MASIH MENJANJIKAN- Setiap Bisnis pasti mengharapkan keuntungan, serta keuntungan itu sanggup mini serta akbar tergantung bisnis apa yg akan kita jalankan. Bisnis yg sanggup di rekomendasikan buat para pengusaha pemula yaitu bisnis berkecimpung di bidang perikanan serta pertanian.

Semisal kita menjalankan tentang usaha Pertanian maka ada laba yg sedikit bila kita hanya bermain di pola produksi. 

Begitu pula di perikanan terdapat beberapa bisnis yang sanggup pada tawarkan buat memulai bisnis tersebut seperti kita mau berbisnis beranjak pada perikanan darat maupun perikanan bahari.

Selama ini nasib petani serta nelayan masih bisa di katakan belum terlalu sejahtera. Bahkan jika kita sadar bahwa peranan petani serta nelayan di abad ini adalah sangat vital. Mereka kesemuanya adalaha pahlawan pangan bagi indonesia.

Saat Ini kita patut bersedik lantaran saat ini Dimana para pemudanya enggan buat mencangkul dan memelihara padi maka butiran butiran padi berdasarkan petani sangat memiliki manfaat. 

Kondisi di perikanan jua sama dimana para pemuda mulai enggan buat balik ke laut, mereka enggan buat berramai ramai kembali ke bahari.

Dalam memulai Usaha pada pertanian maka kita wajib mengerti serta mengetahui tentang beberapa aspek pertanian. Setidaknya kita mampu berguru dahulu pada pusat sentra pertanian. Adapun tahapan tahapan buat memulai bisnis pertanian secara generik diantara nya :

Bisnis Pertanian Dan Perikanan

PERLAKUAN BENIH :

Karena ingin menggunakan benih balik maka benih-benih yg disimpan tsb diambil. Kemudian

1.dijemur 1 jam serta disortir dengan cara direndam pada air dengan perlakuan telur bebek serta dibuang yg mengapung (* telur bebek dimasukkan kedalam air dan diberi garam grosok sampai mengapung)

2.dicuci hingga bersih (nir asin lagi)

3.direndam menggunakan POC dan Silika sesuai dosis selama 24-36 jam (aku memakai MA-11 serta Biomax), berdasarkan pengalaman, hal itu membuat perakaran lebih banyak di umur 15 hss serta tidak mudah putus, batang lebih kokoh/nir mudah rusak ketika dicabut.

4.diperam selama 1 hari serta disebar ke huma persemaian seluas 400 m2/25 Kg (benih sudah pecah mata)

PEMBUATAN PERSEMAIAN (1 hari sebelum perlakuan benih)

1. Lahan 400 m2/Ha dan disemprot MO/pupuk biologi/MOL sebelum dibajak.

2. Diratakan dan dibedeng arah timur barat tiap 1,5 m.

3. Ditaburkan petroganik 80 Kg, abaikan selama dua-3 hari baru disebar benih.

PEMELIHARAAN BIBIT :

1. Umur 5 hss digenangi serta dipupuk phonska 8 Kg

2. Umur 12 hss disemprot dengan urine yg difermentasi menggunakan daun nimba, gadung serta tembakau.

3. Umur 15 hss dicabut serta pindah tanamkan maksimal hingga keesokan harinya.

Sedangkan bisnis perikanan di mulai menggunakan bisnis perikana budidaya air tawar atau air laut atau ingin b ergerak pada bidang perikanan tangkap.

Baca jua : Susi Ajak Pengusaha Investasi Di Perikanan

MAKALAH PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.LatarBelakang

 Sektor pertanian merupakan andalan untukmeningkatkan kesejahteraan sebagian warga Indonesia lantaran sebagian besarmasyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja pada sektor pertanian. Di lihatdari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian secara makro terjadipenurunan, di mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 201015,3 %, kemudian turun sebagai 14,7 % . Di tinjau dari luas panen padi tahun2010 sebesar 13.253.450 ha, lalu turun sebagai 13.203.643 ha dalam 2011.sedangkan menurut produksi padi pada tahun 2010 sebanyak 66.469.394 ton, kemudianturun menjadi 65.756.904 ton padi tahun 2011. Dan dari taraf produktifitaspadi pada tahun 2010 sebanyak 50,15 (ku/ha), kemudian turun menjadi 49,80(ku/ha) pada tahun 2011. Fenomena ekonomi ini menaruh isyarat terjadinyatransformasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia secara makro baik secaravertikal juga horisontal.

 Dengan menurunnya taraf produktifitas, luasarea huma pertanian yang secara tidak pribadi menurunkan tingkat produksipertanian khususnya dalam produksi padi. Dengan latar belakang tadi penulismengkaji sektor pertanian secara generik dengan menitikberatkan pada pertarungan,kebijakan dan taktik dalam produksi pangan khususnya produksi padi. Kitaketahui sektor pertanian ditopang sang subsektor lainnya, yakni sektorperkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dan tanaman pangan, di manasektor tanaman pangan yang sebagai prioritas lantaran termasuk pada kategorikebutuhan primer, maka nir heran bila setiap negara khususnya negaraIndonesia yang adalah negara agraris setiap tahun berupaya untukmemaksimalkan sektor ini. Namun, kita sedikit bersedih karena sektor tersebutbukan sektor primer yg menyumbang pada laju pertumbuhan PDB. Hal ini menandakanadanya transformasi dari sektor pertanian menuju sektor terkini yg berartilahan pertanian semakin sempit lantaran pesatnya peertumbuhan serta pembangunangedung-gedung. Keadaan tadi wajib disikapi menggunakan segera mungkin menurut pusathingga wilayah, dari pejabat hingga rakyat agar tidak bertambahmasyarakat yangmelarat dikarenakan pemerintah yang sibuk dengan rapat tanpa ada tindakperbuat.

2.RumusanMasalah

a.apayang dimaksud menggunakan sektor pertanian ? Dan apa saja subsektornya ?

b.bagaimanaperkembangan dan peranan sektor pertanian terhadap perekonomian ?

c.apaproblema sektor pertanian ? Serta upaya buat mengatasinya ?

d.bagaimanakontribusi kebijakan serta strategi pada pengembangan sektor pertanian ?

3.Tujuan

a.Mengetahui pengertian serta ruang lingkupsektor pertanian bersama kontribusinya pada perekonomian.

b.Mempelajari perkembangan dan peranan sektorpertanian terhadap perekonomian

c.Mampu menganalisis pertarungan dalam sektorpertanian dan bisa mencari solusinya.

d.Mampu menilai, menimbang seberapa besarpengaruh kebijakan dan strategi pada sektor pertanian.

BAB II

PEMBAHASAN

1.Pengertian dan Lingkup Sektor Pertanian

Sektor pertanianyang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan bisnis atausektor produksi adalah pertanian pada arti luas yg meliputi lima subsektoryaitu :

a.subsektorTanaman Pangan

Subsektortanaman pangan tak jarang diklaim subsektor pertanian masyarakat karena flora panganbiasanya diusahakan sang rakyat.

b.subsektorPerkebunan

Subsektorperkebunan dibedakkan atas perkebunan warga dan perkebunan besar . Yangdimaksud dengan perkebunan rakyat artinya : Perkebunan yang diusahakan sendirioleh masyarakat atau warga biasanya dalam skala kecil-kecilan dan denganteknologi yg sederhana. Perkebunan besar artinya semua aktivitas perkebunan yangdijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum.

c.subsektorKehutanan

Subsektorkehutanan terdiri atas 3 macam kegiatan yaitu : Penebangan kayu, Pengambilanhasil hutan lain, dan perburuan.

d.subsektorPeternakan

Subsektorpeternakan meliputi kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaanhasil-hasilnya yang meliputi produksi ternak-ternak akbar dan kecil dan hasilpemotongan hewan.

e.subsektorPerikanan

Subsektor perikananmeliputi semua output kegiatan perikanan bahari, perairan umum, dan pengolahansederhana atas produk-produk perikanan ( pengeringan serta pengasinan )

2.Perkembangan serta Peranan Sektor PertanianDalam Perekonomian

Sektor pertanianhingga sekarang masih sebagai sumber mata pencaharian primer sebagian besar pendudukIndonesia, pola perkembangan sektor pertanian Indonesia ditempuh melalui 3kemungkinan pola atau jalur :

1.jalur kapitalistik , yakni melalui pengembanganusaha tani- usaha tani berskala akbar dan melibatkan satuan-satuan yangberskala mini .

2.jalur sosialistik, yakni melalui pembentukanusaha tani kolektif berskala besar yg diprakarsai oleh negara.

3.jalur koperasi semi kapitalistik yakni melaluipembinaan usaha tani- usaha tani kecil padat modal yang digalang pada suatukoperasi nasional dibawah pengelolaan negara.

Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2007- 2010

Sektor - Subsektor

2007

2008

2009*

2010**

Sektor Pertanian

3,47

4,83

3,98

2,86

- Tanaman Pangan

3,35

6,06

4,97

1,81

- Perkebunan

4,55

3,67

1,84

2,51

- Peternakan

2,36

3,52

3,45

4,06

- Kehutanan

-0,83

-0,03

1,82

2,07

- Perikanan

5,39

5,07

4,16

5,87

       Ket : * Angka Sementara

               ** Angka Sangat Sementara

Dari tabeldiatas dapat ditinjau bahwa tingkat laju tumbuh sektor pertanian pada membentukPDB dalam tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen sedangkan padatahun 2009 mengalami penurunan sebanyak 1,53 persen serta 1,12 persen pada tahun2010 berdasarkan perhitungan ad interim.

Salah satu teoriyang menyebutkan peranan sektor pertanian pada perekonomian adalah teoripetumbuhan ekonomi contoh lewis tentang proses tranformasi pembangunan ekonomidi negara berkembang. Teori petumbuhan ekonomi lewis diasumsikan bahwa terdapatkelebihan jumlah tenaa kerja serta perekonomian terdiridari sektor industri(kapitalis) dan sektor pertanian atau disebut dengan sektor subsisten. Sektorekonomi pertanian dicirikan menggunakan sektor yang menaruh taraf produktifitas( marginal physical produck ) relatif lebih rendah daripada sektorindustri lantaran jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian lebihbanyak dengan tingkat keterampilan lebih rendah dibandingkan yg bekerja disektor industri. Adapun menurut Kuznet sektor pertanian sanggup menghasilkansurplus atau neraca pembayaran lantaran sumbangannya terhadap ekspor maupunpengembangan produk substitusi impor dan perluasan sektor non pertanian melaluipenyediaan pangan serta bahan standar bagi industry pengolahan.

Peranan pentingpertanian antara lain adalah :

1.menyediakan kebutuhan bahan pangan yangdiperlukan masyarakat buat mengklaim ketahanan pangan.

2.menyediakan bahan standar industri.

3.sebagai pasar potensial bagi produk-produk yangdihasilkan industri.

4.sumber energi kerja dan pembentukan kapital yangdiperlukan bagi pembangunan sektor lain.

5.sumber perolehan devisa (Kuznets, 1964)

6.mengurangi taraf kemiskinan dan peningkatanketahanan pangan

7.menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarianlingkungan.

3.Problematika Sektor Pertanian

Sebagian besarpetani pada Indonesia mengkategorikan sebagai petani gurem, menggunakan penguasaan assetproduksi minimal dan jauh menurut memadai buat suatu usaha yang layak bagipemenuhan pendapatan keluarga . Dari keadaan ini tercermin bahwa peningkatankesejahteraan petani tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan dalam hasilpertaniannya. Upaya-upaya peningkatan pendapatan petani menurut bisnis tani yangdiusahakan perlu di masukkan menggunakan pendapatan yg diperoleh berdasarkan bisnis ataubekerja pada luar usaha tani atau di luar sektor pertanian.

Fenomena ekspansi sektor indutri mendorong terjadinya prosestransformasi ekonomi berdasarkan sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Prosestransformasi ini akan berhenti manakala tingkat upah pada sektor pertanianmendekati tingkat upah di sektor industri.

Fenomena inimenyebabkan luas huma pertanian produktif relatif semakin sempit karenaterjadinya alih fungsi lahan berdasarkan lahan pertanian buat kebutuhan pemukimanindustry infrakstruktur jalan dll. Ledakan jumlah penduduk menyebabkan krisisterhadap tersedianya huma pertanian karna terjadinya alih fungsi lahan yangkecendrungan semakin meningkat menurut ketika ke waktu dan menimbulkan persoalanpengangguran tersembunyi atau pengangguran tak kentara suatu keadaan yangditimbulkan lantaran petani semakin kehilangan huma pertanian dan dalam jangkapanjang kkrisis sektor pertanian akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan dipedesaan.

Namun yang perludi kritisi adalah bahwa peningkatan produksi pertanian lebih banyak karenaupaya intensifikasi pertanian melalui panen dua atau 3 kali setahun danekstentifikasi pertanian menggunakan memperluas huma pertanian sementara relatifmasih sedikit yang berkaitan menggunakan upaya aplikasi teknologi. Hal ini cukupmerisaukan lantaran tekanan kebutuhan lahan yg relatif tinggi menyebabkan lahanpertanian semakin termarginalkan dan bergeser ke wilayah yang tingkatproduktifitasnya lebih rendah. Implikasi yang ditimbulkan dari kenyataan iniadalah terjadinya penurunan serta perlambatan produksi pertanian khususnyaproduksi padi.

Adapun kendalayang dihadapi pada pengembangan pertanian khususnya petani skala kecilantaralain:

1.lemahnyastruktur permodalan dan akses terhadap asal permodalan

Salah satufaktor produksi penting dalam bisnis tani adalah kapital. Besar-kecilnya kalausaha tani yg dilakukan tergantung berdasarkan pemilikan modal. Secara umumpemilikan kapital petani masih relatif mini , karena kapital ini umumnya bersumberdari penyisihan pendapatan bisnis tani sebelumnya. Untuk memodali bisnis taniselanjutnya petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang padaorang lain yg lebih sanggup (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambildulu menurut toko menggunakan perjanjian pembayarannya sehabis panen. Kondisi sepertiinilah yg mengakibatkan petani tak jarang terjerat pada sistem pinjaman yg secaraekonomi merugikan pihak petani.

2.ketersediaanlahan dan perkara kesuburan tanah.

Kesuburan tanahsebagai faktor produksi utama dalam pertanian. Permasalahannya bukan sajamenyangkut makin terbatasnya huma yang bisa dimanfaatkan petani, namun jugaberkaitan menggunakan perubahan perilaku petani pada berusaha tani.

3.pengadaandan penyaluran sarana produksi.

Sarana produksisangat diperlukan pada proses produksi buat menerima hasil yg memuaskan.pengadaan sarana produksi itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalamjumlah yang cukup, namun yg lebih penting merupakan jenis serta kualitasnya.

4.terbatasnyakemampuan dalam penguasaan teknologi.

Usaha pertanianmerupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam prosestersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi serta sarana produksi yang merupakanfaktor masukan produksi yg diharapkan dalam proses tadi buat mendapatkankeluaran yg diinginkan.

5.lemahnyaorganisasi dan manajemen bisnis tani.

Organisasimerupakan wadah yang sangat krusial pada warga , terutama kaitannya denganpenyampaian keterangan (top down) serta panyaluran inspirasi (bottom up)para anggotanya.

6.kurangnyakuantitas dan kualitas sumberdaya insan buat sektor agribisnis.

Petani merupakansumberdaya insan yang memegang peranan penting dalam memilih keberhasilansuatu kegiatan bisnis tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligusmanajer pada usaha tani itu sendiri.

4.Kebijakan dan Strategi PengembanganSektor Pertanian

Masa depresiekonomi tahun 1930-an adalah awal kebijakan pengendalian eksklusif hargaberas oleh pemerintah penjajahan belanda. Awal tahun 1933 pemerintahmengeluarkan kebijakan pembatasan impor beras melalui cara lesensidanpengawasan harga secara pribadi. Sekitar tahun 1939 dibuat badanpemerintah yg bertugas melaksanakan supervisi terhadap produksi danpemasaran beras yaitu stichting het voedingsmidlendsfonts (VMF) pada masa ordelama kebijakan pangan dilakukan pemerintah dalam bentuk hadiah gaji sebagianberupa beras menggunakan tujuan mempertahankan pendapatan riil warga . Padatahun 1952 dimuntahkan acara kesejahteraan kasimo buat mencapai tujuanswasembada pangan. Pada tahun 1959 digulirkan acara padi sentral untukmewujudkan sasaran swasembada pangan tetapi acara ini gagal. Pada tahun 1963diselenggarakan program penyuluhan pertanian yaitu BIMAS melalui panca usahatani yaitu penggunaan dan pengendalian air yg baik, penggunaan bibit unggul ,penggunaan pupuk serta pestisida yg rasional, cara bercocok tanam yg tepatdan forum koperasi yg bertenaga.

Pada tahun 1966pemerintah menggulirkan acara KOLOGNAS ( Komando Logistik Nasional ) yaitusuatu badan yang bertugas buat menangani kasus distribusi bahan kebutuhanpokok dan diberi wewenang tambahan yaitu menyalurkan dana kredit pertaniankepada peserta BIMAS melalui gubernur serta bupati. Pada tahun 1967 terjadikrisis beras sehingga melahirkan acara bisnis intensifikasi masalah (INMAS)yang berhasil mendorong peningkatan produksi beras namun nir diikuti denganpeningkatan kesejahteraan petani lantaran harga gabah lebih rendah dibandingharga saprodi sehingga mengurangi intensif petani buat menanam lahanpertanian. Hal ini mendorong keluarnya Rumus Tani yaitu kebijakanpengendalian harga beras wajib sekitar sama menggunakan harga pupuk supaya petanidapat terus berproduksi dan menaikkan tingkat kesejahteraannya. Pada 14 Mei1967 lahirlah Badan Urusan Logistik (Bulog), yang berfungsi sebagai agenpembeli beras tunggal. Berdirinya Bulog sejak awal diproyeksikan buat menjagaketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme yakni stabilisasi harga berasdan pengadaan bulanan buat PNS serta militer. Pada Repelita 1 dan dua (1969-1979),Bulog menerima tambahan tugas menjadi manajemen stok penyangga pangan nasionaldan penggunaan neraca pangan nasional menjadi baku ketahanan pangan. Pada1971, Bulog jua memiliki tugas menjadi pengimpor gula serta gandum. Pada 1973,lahirlah Serikat Petani Indonesia (SPI). Untuk mencapai swasembada beras pada1974, dikeluarkanlah Revolusi Hijau oleh Soeharto. Namun Revolusi Hijau telahmenyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi serta sosial pedesaan. Sebab, ternyataRevolusi Hijau hanyalah menguntungkan petaniyang memiliki tanah lebih darisetengah hektare, serta petani kaya pada pedesaan, dan penyelenggara negara ditingkat pedesaan.

Pada 1977, Bulogmendapat tugas tambahan balik , yakni menjadi kontrol impor kedelai. Hingga1978 ditetapkanlah harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.pada Repelita tiga dan 4 Orde Baru, kebijakan pangan menurut swasembada beras beralihke swasembada pangan. Dalam 1984 Indonesia mencapai level swasembada pangan danmendapat medali berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO). Indonesiadinyatakan sanggup mandiri pada memenuhi kebutuhan beras atau mencapaiswasembada pangan. Pada Repelita lima, 6, serta 7 rezim pemerintahan Soeharto,kebijakan pangan kembali ke swasembada beras. Tahun 1995, para pegawai Bulogdianugrahi penghargaan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 1997, fungsiBulog ditetapkan hanya buat mengontrol harga beras dan gula pasir. Penyempitanperan Bulog balik terjadi pada 1998, yakni hanya berfungsi menjadi pengontrolberas. Masa reformasi pada rezim pemerintahaan Habibie tahun 1998/1999, keadaanekonomi Indonesia memburuk, krisis moneter terjadi. Utang negara menggelembung,warga miskin membengkak jumlahnya mencapai lebih berdasarkan 30 juta orang. Penjualanpesawat IPTN (dahulu Industri Pesawat Terbang Nurtanio) dilakukan buat ditukardengan beras ketan Thailand. Kebijakan swasembada beras masih berlangsunghingga era pemerintahan Gus Dur. Pada 2000, tugas Bulog ditekankan untukmengatur logistik beras, mulai menurut penyediaan, distribusi, hingga kontrolharga.

Setelah masatransisi usai, bergantilah ke pemerintahaan Megawati tahun 2000-2004. Selamaempat tahun kepemimpinan Megawati, penjiplakkan kebijakan swasembada panganterus dilakukan. Statement Megawati yg terkenal merupakan ''tidak terdapat pilihanlain kecuali swasembada''. Fakta menandakan bahwa produksi pangan Indonesiatahun 2004 sanggup menaruh output yang menggembirakan, hampir menyamai era1984. Perbedaannya, keberhasilan swasembada beras tahun 1984 itu dicapaimelalui kerja keras bertahun-tahun menggunakan aneka upaya pembangunan sepertiirigasi, penyuluhan, atau bimbingan masyarakat, pembangunan pabrik pupuk,pemberdayaan petani melalui KUT, KUD, dan lain sebagainya. Lain halnya dengankeberhasilan swasembada beras pada tahun 2004 yg lebih banyak dipicu olehmembaiknya harga beras di pasar internasional yang melonjak amat drastis, dari165 dolar AS/ton tahun  1998 sebagai 270dolar Alaihi Salam/ton tahun 2005. Pada pemerintahan Megawati pula melarang impor berasdengan dikeluarkannya Inpres No 9/2002 yg berlaku semenjak Januari 2003 hinggasetahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Efek positifnya,produksi beras mengalami peningkatan.

Saat ini,pemerintahan SBY tetapkan kebijakan Revitalisasi Pertanian yg dicanangkanJuni 2005. Dalam kebijakan itu menetapkan sasaran swasembada gula tercapai tahun2008, swasembada daging 2010 serta swasembada kedelai 2015. Revitalisasipertanian adalah sebuah komitmen buat meningkatkan pendapatan pertanian,pembangunan agribisnis yg bisa menyerap tenaga kerja dan swasembada beras,jagung, dan palawija.namun sehubungan menggunakan melonjaknya harga kebutuhanpokok dalam awal 2008, maka pemerintah akhirnya mengumumkan paket kebijakanpangan buat komoditi beras, minyak goreng, kedelai serta terigu dalam rangkamenstabilkan gejolak harga ke taraf wajar. Pemerintah juga memberikan subsidipangan sebesar Rp 3,6 triliun. Yakni buat penambahan aturan raskin Rp 2,6triliun dengan volume raskin 5 kg per rumah tangga, melanjutkan operasi pasarminyak goreng Rp 0,5 triliun, serta penyusunan program bantuan eksklusif kepadaperajin tempe memahami sebanyak Rp 0,5 triliun. Selanjutnya pelaksanaan dariKebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 yang telah dibuat pemerintahharus dilakukan secara mengikat. Apabila KUKP tidak diterapkan secara mengikatmaka tidak akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan pada mengatasipersoalan kerawanan pangan.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk mewujudkan sektor pertanian yang maju, terbaru, berdaya saing, danmampu memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya diperlukan upaya-upaya yangterstruktur dan terukur. Beberapa upaya yg sudah dilakukan buat peningkatanproduksi pangan diantaranya :

1.penyusunan Roadmap Peningkatan Produksi BerasNasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton dalam tahun 2014.

2.audit lahan sawah di pulau Jawa.

3.peningkatan produktifitas melalui peningkatanmutu benih.

4.gerakan peningkatan Produksi Pangan BerbasisKorporasi ( GP3K ).

5.penelitian dan pelepasan varietas unggul.

6.introduksi teknologi pupuk berimbang.

7.perluasan areal tanam.

8.penyuluhan dan pendampingan.

Dalam rangka memilih taktik dan kebijakan pertanian dan panganpada masa depan kiranya perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut :

1.strategi pengembangn pertanian pada sektor hululebih di orientasikan dalam pengembangan yg berbasis pasar serta agribisnismodern sehingga terkait dengan bidang lainnya seperti penyediaan bibit unggul yangmemadai, perluasan subsidi pupuk, aplikasi dan pemantauan kredit pertanianyang murah, teknik serta manajemen pertanian yg profesional.

2.mekanisme penunjukkan rekanan impor beras harusdilakukan secara transparan agar tercapai taraf harga yg rasional ditingkat konsumen tanpa merugikan petani.

3.kebijakan diversifikasi produk pangan melaluisosialisasi dengan pendekatan ekonomi sehingga bisa mendorong motivasi petanimenanam jenis tanaman alternatif selain beras.

4.pembangunan sektor pertanian harus dilakukansecara terintegrasi dengan pembangunan di wilayah perdesaan dalam kerangkapembangunan kesejahteraaan masyarakat petani di desa.

EKONOMI PERTANIAN INDONSIA MASALAH GAGASAN DAN STRATEGI

Ekonomi Pertanian Indonsia : Masalah, Gagasan, Dan Strategi 

Di Indonesia interaksi antara sektor pertanian menggunakan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan interaksi yg saling mendukung. Pembangunan Nasional bertujuan buat menaikkan kualitas hayati warga , sedangkan secara umum dikuasai masyarakatnya hidup di pedesaan dengan jumlah terbesar bermata pencaharian pada sektor pertanian. Salah satu tujuan Pembangunan Nasional lebih diarahkan pada upaya menaikkan kualitas hayati masyarakat pedesaan melalui pembangunan sektor pertanian. 

Daerah pedesaan pada Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki potensi alam yang besar , akan tetapi potensi yg besar itu hanya sebagian kecil yang telah dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian. Penduduk pedesaan Jawa Tengah lebih poly tertuju dalam sektor primer, sebagai akibatnya lebih poly kegiatan mengolah tanah untuk kegiatan pertanian. Sementara produksi alam lainnya belum poly dimanfaatkan, kondisi ini menyebabkan besarnya ketergantungan rakyat pada keadaan alam. Suatu desa mempunyai tanah yang fertile menggunakan pengairan yang lebih, maka dapat dipastikan jikalau secara ekonomi penduduk desa itu ekonominya lebih baik. Sebaliknya apabila lingkungan alamnya kurang menunjang, pertaniannya kurang fertile, maka ekonomi penduduk desa bisa dipastikan sebagian warga desa masih hayati pada kemiskinan dan keterbelakangan. Penyebab menurut permasalahan (kemiskinan) adalah syarat alam desa dan manusianya sendiri. Secara geografis kondisi suatu desa, tanahnya fertile tetapi belum diolah secara aporisma karena penduduknya yang sporadis dan berpindah-pindah. Ada juga suatu desa yg kurang subur tetapi penduduknya padat sehingga menyebabkan aneka macam perseteruan. Dari aneka macam pertarungan yang kompleks, pemerintah berusaha mengatasi perseteruan tadi dengan tujuan buat mengatasi banyak sekali pertarungan yg terjadi pada pedesaan, disamping mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat desa menggunakan masyarakat kota. Pembangunan itu sendiri adalah rangkaian bisnis pertumbuhan dan perubahan berencana yg dilakukan secara sadar sang rakyat bersama pemerintah menuju modernisasi pada rangka training bangsa.

Masyarakat desa pada kehidupan sehari-harinya menggantungkan pada alam. Alam merupakan segalanya bagi penduduk desa, karena alam menaruh apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mereka memasak alam menggunakan alat-alat yang sederhana buat dipetik hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alam jua digunakan buat loka tinggal. Seperti diketahui warga pedesaan acapkali diidentikkan menjadi masyarakat agraris, yaitu masyarakat yg kegiatan ekonominya terpusat dalam pertanian. Sektor ini belum mampu melahirkan bermacam pekerjaan, untuk itu mereka tidak bisa mengandalkan pendapatan menurut hasil pertanian. Sektor ini merupakan sektor krusial dalam perekonomian kebanyakan negara berkembang. Hal ini bisa dipandang pada peranannya dalam menciptakan pendapatan nasional, walaupun besar peranan sektor pertanian di negara berkembang dalam taraf permulaan buat meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi perhatian pemerintah buat mengadakan perubahan dibidang perikanan sangat terbatas. Ada kecenderungan buat mengabaikan sektor ini hal ini bersumber pada pandangan yang mewaspadai kemampuan sektor perikanan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menitikberatkan pembangunan dalam sektor ekonomi khususnya ekonomi pertanian menggunakan tujuan mempertinggi produksi pertanian serta perekonomian rakyat sekaligus peningkatan pembangunan desa pada bidang kependudukan ditekankan sekecil mungkin nomor kelahiran menggunakan famili berencana. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan insan seutuhnya. Pembangunan pedesaan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat pedesaan yang terdiri dari berbagai sektor dan acara yang saling berkaitan. Pembangunan tersebut dilakukan sang rakyat menggunakan bimbingan serta bantuan dari pemerintah melalui departemen menggunakan aparatnya di daerah. Selanjutnya pembangunan pedesaan dilakukan untuk meletakkan dasar pembangunan nasional yang sehat dan kuat. Pedesaan adalah landasan ekonomi, politik budaya, dan pertahanan dan keamanan. 

Desa Jimbaran pada Kecamatan Bawen adalah desa yg mempunyai ciri khas syarat alamnya sama dengan desa-desa lain pada wilayah Kabupaten Semarang. Sejak tahun 1995 penduduk Desa Jimbaran sudah mengembangkan bisnis pemancingan ikan. Hal ini lantaran peranan berdasarkan Dinas Perikanan serta Pariewisata Kabupaten Semarang dalam menyebarkan desa Jimbaran sebagai desa yg mandiri. Usaha pemancingan pada desa Jimbaran memiliki konstribusi yang akbar bagi perekonomian desa, sehingga kegiatan ini berdampak pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, jaringan ekonomi dan lain-lain. Penduduk desa Jimbaran kini telah mempunyai taraf hidup yang baik, kondisi ini dibuktikan dengan pembangunan jalan beraspal, kondisi tempat tinggal penduduk yang membaik, pembangunan sarana ibadah, serta lain-lain.

Kondisi Desa Jimbaran kini tidak sama menggunakan periode sebelum tahun 1990. Sebelum tahun 1990 syarat warga Desa Jimbaran taraf ekonominya masih rendah, sedangkan kondisinya kini jauh lebih maju. Peningkatan syarat ekonomi terlihat dari membaiknya keadaan fisik desa, kekayaan penduduk dan lain-lain. Peningkatan di bidang sosial terlihat berdasarkan luasnya hubungan sosial ekonomi penduduk, kemajuan pendidikan, organisasi, wawasan serta lain-lain. Dari tahun 1995 penduduk Desa Jimbaran berusaha keras menaikkan tingkat hidupnya menggunakan mengembangkan potensi alam yang terdapat semaksimal mungkin, sehingga mengakibatkan bertambah baiknya kondisi sosial ekonominya kini . Dibandingkan desa-desa lain pada Kecamatan Bawen, Desa Jimbaran memiliki keunggulan utama, yaitu adanya bisnis kolam pemancingan. 

Setiap penelitian dan penulisan sejarah diharuskan buat memilih batasan-batasan topik yg akan sebagai utama pembahasan, menggunakan maksud agar pembahasan lebih simpel serta mempunyai kemungkinan untuk dikaji secara empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Batasan-batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, serta ruang lingkup keilmuan. Ruang lingkup jua membantu supaya tidak terjerumus kedalam pembahasan yg terlalu luas.

Ruang lingkup spasial yang diambil penulis adalah Desa Jimbaran Kecamatan Bawen, maka penelitian ini termasuk sejarah lokal. Penulisan taraf lokal pada sejarah adalah penulisan kesan masa lalu berdasarkan grup rakyat yang dalam loka atau geografis terbatas. Dipilihnya desa ini sebagai wilayah penelitian, karena berkembangnya bisnis kolam pemancingan di Desa Jimbaran bisa digunakan salah satu perkembangan desa yang miskin menjadi desa yg maju. Usaha ekskavasi potensi yang ada sudah berhasil menaikkan taraf hidup penduduknya, sebagai akibatnya perubahan-perubahan yang terjadi dibidang sosial ekonomi pula lebih menarik buat dikaji.

Lingkup temporal dalam penelitian ini merupakan tahun 1995 sampai 2005. Tahun 1995 diambil lantaran merupakan awal pandangan baru pengembangan bisnis pemancingan ini merupakan adanya peranan menurut Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan Kabupaten Semarang mengenai pengembangan usaha perikanan, wangsit ini kemudian direalisasi menggunakan lomba memancing. Sejak itulah usaha pemancingan pada Desa Jimbaran mulai berkembang, sedangkan tahun 2005 dipilih menjadi batas akhir penelitian karena kurun ketika sepuluh tahun telah tampak banyak sekali perkembangan yang terjadi pada Desa Jimbaran. Hal ini bisa dicermati berdasarkan wujud fisik yg telah dilakukan berupa bertambahnya jumlah pengusaha kolam pemancingan, pembangunan jalan beraspal, serta pembangunan masjid. Pengaruh berdasarkan pembangunan ini terutama dapat dicermati pasda perubahan di bidang sosial ekonomi.

Lingkup keilmuan yg diambil penulis merupakan sejarah sosial ekonomi. Sejarah sosial ekonomi adalah sejarah yg mengkaji perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan menguraikan gajala-gejala yang masih ada di sekitar konflik ekonomi masa kemudian dan masa kini . Hal ini mengingat penekanan kajiannya melingkupi perubahan sosial masyarakat di pedesaan. Lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah sosial ekonomi. Seluruh aspek sosial yg sebagai obyek penelitian penulis, baik itu dalam bidang hubungan yang terjadi pada lingkungan warga , struktur kelembagaan, dan lain sebagainya.

Sebagai acuan buat menganalisa permasalahan pada penelitian ini penulis memakai beberapa buku. Pertama Djoko Suryo, R.M. Soedarsono dan Djoko Soekiman yg berjudul Gaya Hidup Masyarakat Jawa pada Pedesaan. Antara lain membahas tentang kehidupan sosial ekonomi serta dinamika masyarakat Pedesaan Jawa selama periode 1900-1930 an. Bagi warga pedesaan Jawa ditandai dengan adanya perubahan sosial yg cepat. Berbagai faktor telah menyebabkan keketatan (regidity) stuktur sosiaal desa yg tradisional serta kesamaan desa yg semakin melepas ikatan komunalitasnya. Perkenalan ekonomi uang sudah membarui banyak sekali hubungan kontrak yg bersifat komersial. Perubahan tersebut melandasi perubahan yg lebih mendalam dalam masa berikutnya. Ketimpangan-ketimpangan yang muncul di pedesaan sudah memberitahuakn bahwa di wilayah pedesaan mulai terjadi pergeseran-pergeseran aktivitas, berdasarkan kegiatan disektor pertanian kesektor non pertanian. Keadaan ini menerangkan bahwa pada pedesaan mulai muncul berbagai ragam jenis mata pencaharian atau pekerjaan, yg tidak lagi bergantung pada bisnis pertanian serta pemilikan tanah. Pada akhir-akhir ini terjadi pergeseran-pergeseran baru atau kesamaan baru yg terjadi di wilayah pedesaan yg menggambarkan, bahwa desa agraris dalam masa kini mulai nir utuh lagi, karena adanya pergeseran ke arah orientasi non agraris. Alasan sifat dinamis dan elastis berdasarkan rakyat pedesaan menerangkan keselarasan rendezvous unsur-unsur budaya dari pada dan budaya menurut luar, sebagai akibatnya masih terwujud adanya kelangsungan dan perubahan dalam kehidupan sosial budaya pada pedesaan. Dapat dikatakan bahwa satu pihak terjadi pembaharuan, namun nir berarti nilai-nilai atau unsur-unsur budaya tradisional lenyap sama sekali. Dilain pihak terdapat kesamaan bahwa unsur-unsur budaya usang masih dapat hayati pada tingkat eksklusif.

Relevansi kitab tersebut dengan permasalahan yang ditulis relatif erat. Dalam konflik yang dibahas oleh penulis dipaparkan bagaimana peranan dan efek adanya usaha kolam pemancingan terhadap masyrakat desa Jimbaran.

Kedua yang dijadikan acuan merupakan karangan B.N. Marbun yg berjudul Pembangunan Desa. Pustaka ini berisi tentang pembangunan desa harus dimulai dengan pemugaran aparat pelaksana, yaitu orang yg merealisasi rencana dan sanggup mewujudkan sebagai manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yg lumrah. Pembangunan desa bisa berhasil menggunakan tersedianya asal tenaga manusia, kapital serta asal daya lainnya, serta adanya organisasi yang bisa mewujudkan rencana menjadi hasil. Pembukaan Industri dalam dasarnya guna menyerap tenaga kerja, tetapi asa ini tidak terpenuhi. Karena pada umumnya industri yg telah ada intensif kapital, nir poly menyerap tenaga manusia. Praktek pembangunan industri sekarang tidak menolong pembangunan desa serta bahkan menambah beban baru yaitu arus urbanisasi.

Pembukaan lokasi industri menengah dan mini di kota dan desa secara otomatis akan mendekatkan desa dengan kota atau kebalikannya, sebagai akibatnya industrialisasi ini akan menyerap energi kerja dari desa maupun kota tersebut. Kebijakan ini mempunyai tujuan mengurangi beban urbanisasi dan sekaligus menjembatani jurang pemisah antara desa dengan kota. Terserapnya energi kerja yg semula menjadi buruh tani menurut desa ke industri menengah serta kecil merupakan pemecahan masalah pembangunan desa. Kurangnya jumlah areal pertanian diantara tuan tanah dan petani adalah biang keladi dari penderitaan para petani di desa. Merealisasi pembangunan pertanian yg industrial dan produktif, digariskan suatu kebijaksanaan agar pemerintah tetapkan harga patokan padi dan beras sesui dengan harga pada pasar internasional. Selain itu perlu dibuka industri kerajinan dan industri lainnya.

Penelitian ini sangat relevan dengan konflik yg ingin dibahas pada skripsi ini, selain dipakai menjadi sumber lantaran obyek yang dibahas sama menggunakan skripsi ini, penelitian ini jua menaruh gambaran awal tentang pengembangan desa Jimbaran.

Ketiga merupakan karya Daniel Lerner pada bukunya Memudarnya Masyarakat Tradisional. Buku ini mengungkapkan mengenai proses perubahan pada rakyat tradisional ke rakyat terkini dalam masing-masing negara cenderung mempunyai percepatan yg tidak selaras. Hal ini tergantung pada latar belakang kondisi sosial-ekonomi, budaya dan politik menurut masing-masing negara. Proses memudarnya rakyat tradisional dimulai sejak dilaksanakannya modernisasi pembangunan pedesaan terutama dibidang pertanian. Dari pertanian tradisional ke pertanian terkini telah membentuk kemajuan. Seperti diperkenalkannya teknologi pertanian baru menggeser cara bertani konvensional sehingga dapat diperoleh output panen yg lebih baik.

Relevansi buku ini dengan perseteruan yg dibahas pada penelitian ini adalah termin transisi rakyat tradisional ke masayarakat modern, menggunakan ditandai perubahan pada aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, ekonomi serta budaya. Buku ini jua membahas kecepatan perubahan pada masing-masing bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, serta budaya.. 

Buku ini relevan sekali karena masih ada pola yang sekitar sama yaitu adanya perkembangan bisnis / industri merupakan jalan keluar menurut perkara terbatasnya kesempatan kerja disektor pertanian.

Keempat adalah karya St. Sutrisno dalam Suharno, Mantan Tapol yang Kini Menjadi ”Pahlawan”. Artikel ini mewnjelaskan mengenai profil Suharno, petani kecil yg pernah dibuang ke Pulau Nusa Kambangan menjadi tahanan politik (Tapol) itu, mampu membarui nasib kampungnya yg dulunya ibarat nir pernah dilirik orang, sekarang menjadi daerah tujuan wisata masakan paling ramai di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Sekitar tahun 1965, tanpa proses pengadilan, Suharno dijebloskan ke Nusa Kambangan, sebuah pulau mini pada sebelah selatan pulau Jawa, pulau yang memang dikenal menjadi loka pembuangan tahanan politik, khususnya mereka yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI), meskipun belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Maklum, ketika itu PKI dinyatakan menjadi partai terlarang sang rezim Suharto. Setelah sekitar 3 tahun berada pada Nusa Kambangan, Suharno berhasil balik serta menjalani kehidupan ”normal”-nya di kampung halamannya, Dusun Blater, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Bawen Ceritanya mulai berubah saat tahun 1995, Dinas Perikanan Kabupaten Semarang melakukan penyuluhan dan training pemeliharaan ikan. Maka dibentuklah gerombolan perikanan Ngudi Mulyo. Kelompok tersebut diberi donasi bibit ikan serta pemugaran kolam. Meskipun tidak menjabat menjadi ketua grup, Suharno mampu dibilang paling getol mengupayakan keberhasilan grup ini. Maklum, awalnya kelompok tadi menderita kerugian, maka Suharno pun bekerja keras buat bisa menunjukan bahwa gerombolan perikanan tadi mempunyai masa depan. Kini keberhasilan telah sanggup dinikmati tidak hanya oleh keluarga Suharno, namun jua oleh penduduk setempat. Kampung pada dekat wilayah wisata Bandungan, yang dulunya ibarat nir pernah diincar orang itu sekarang menjadi daerah wisata masakan paling ramai pada Kabupaten Semarang, khususnya di hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya. Kini, pada sana masih ada 15 kolam pemancingan, 3 pada antaranya adalah milik Suharno. Omzet dari 3 kolam tersebut mencapai Rp. 100 juta lebih per bulan. Dengan perkiraan pendapatan kolam yang lain sama, maka total omzet mereka mampu mencapai Rp. 500 juta/bulan. Belum lagi pemasukan menurut parkir sepeda motor dan kendaraan beroda empat yang mencapai nir kurang menurut Rp. 3 juta/bulan. Sedangkan output retribusi kendaraan beroda empat yg sanggup disumbangkan ke kampung mencapai Rp. 700.000,- lebih per bulan. Pemasukan ini dipakai buat pembangunan kampung, pada antaranya buat pengaspalan jalan serta perawatannya. Berkat kerja keras Suharno serta rekan-rekannya pada kelompok perikanan Ngudi Mulyo-lah Kampung Blater yang dahulu ibarat tidak pernah dilirik orang itu sekarang menjadi kampung yang sangat asri, ramai, berdikari, serta menjadi kampung tujuan wisata banyak orang buat mancing, menikmati pecel lele, gurami bakar serta sebagainya. Meskipun kiprahnya yg sangat akbar terhadap kemajuan kampung ini, dan beliau barangkali sanggup diklaim sebagai ”Pahlawan”, tetapi Suharno tetap merendah, sebagaimana disampaikan putra sulungnya berikut adalah: ”Semua tidak tanggal berdasarkan donasi serta penyuluhan menurut Dinas Perikanan Kabupaten Semarang. Khususnya Bapak yg fotonya terdapat bersama Bapak aku itu,” katanya.

Kerangka Teoritis dan Pendekatan 

Dalam penelitian sejarah diharapkan alat-alat berupa pendekatan yang relevan untuk membantu mempermudah bisnis dalam mendekati empiris masa lampau. Guna mempertajam analisa dalam konflik ini digunakan pendekatan ilmu sosial yaitu ilmu Sosiologi serta Ekonomi. Pendekatan Sosiologi ini digunakan buat mengetahui kondisi sosial rakyat serta tahu kelompok sosial khususnya banyak sekali macam gejala kehidupan warga .

Penelitian sejarah nir semata-mata bertujuan menceritakan insiden, tetapi bermaksud menulis insiden itu menggunakan mengkaji karena-karena kondisi lingkungan konteks sosial budaya. Dalam membuat analisis sejarah diharapkan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yg meliputi pelbagai konsep dan teori yang masih dipakai dalam membuat analisis itu.

Secara konseptual pengertian perkembangan merupakan suatu proses evolusi dari yg sifatnya sederhana kearah sesuatu yang lebih kompleks melalui banyak sekali tingkat diferennsiasi yg sambung menyambung. Dimulai dari perubahan-perubahan yg ditelusuri, semuanya itu ada proses transformasi dari yang homogen ke heterogen dan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dalam sosiologi, istilah perkembangan meliputi suatu proses perubahan yg berjalan terus menerus, terdorong sang kekuatan-kekuatan, yakni yg berasal menurut pada juga luar warga itu sendiri dan memiliki variabel-variabel sebagai latar belakang.

Suatu proses perubahan sosial bisa terjadi secara sengaja dan tidak sengaja. Perubahan yg disengaja adalah perubahan yang telah direncanakan sebelumnya oleh anggota masyarakatnya. Perubahan yang tidak disengaja merupakan perubahan yg terjadi diluar supervisi rakyat serta menimbulkan dampak yg tidak disangka sama sekali. Kita acapkali menyebut desa buat memilih dalam suatu daerah administrasi terkecil yg penduduknya, sebagian besar menggantungkan hayati menurut bisnis pertanian. Karakteristik umum rakyat desa adalah kemiskkinan serta keterbelakangan yg ditimbulkan beberapa hal, yaitu; pendapatan yg rendah, antara kesenjangan yang pada antara yang kaya dan miskin, yang miskin merupakan mayoritas, serta partisipasi rakyat yg minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat desa adalah komplotan hidup menggunakan segala keteraturan dalam rapikan kehidupan dan penghidupan. Salah satu fungsi primer sosial ekonomi rakyat pedesaan di Indonesia adalah melakukan kegiatan aneka macam produksi, terutama sektor pertanian, dengan orientasi hasil produksinya buat memenuhi kebutuhan pasar, baik ditingkat desa sendiri atau taraf lain yg lebih luas. Dengan demikian mudahlah dimengerti, apabila aktivitas utamanya pada kegiatan pengolahan dan pemanfaatan lahan-huma pertanian, karena fungsi sosial ekonomi utama warga pedesaan seperti hal tersebut di atas, maka sumber daya fisik utama yang paling penting dalam kehidupan rakyat pedesaan tadi adalah tanah atau huma pertanian. Kolam pancing merupakan suatu usaha yg menyediakan fasilitas untuk memancing ikan dan bisa dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Kondisi ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal menjadi dampak berdasarkan perubahan warga yg terjadi pada segala segi kehidupan. Perubahan itu juga akibat berdasarkan adanya inovasi di bidang seni serta ekonomi yang merupakan proses perubahan tenaga kerja, desain-desain, manajemen serta penggunaan teknologi baru. Usaha kolam pemancingan merupakan cara lain usaha pada mengatasi dilema ekonomi. Usaha kolam pemancingan merupakan usaha yang sesuai menggunakan syarat alam yg terdapat dan kemampuan penduduk. Ini berarti warga Desa Jimbaran sudah menggabungkan aset pembangunan, karena pembangunan memerlukan aset utama, baik sumber daya alam, juga sumber daya insan. 

Menurut Keesing, lazimnya suatu aktivitas yang dilakukan warga buat menopang kehidupannya adalah suatu pilihan yang melibatkan proses-proses pengambilan keputusan dalam menghadapi dunianya, bahkan dengan cara yg paling mudah dan memiliki tujuan pribadi. Manusia tentu akan menciptakan pilihan, serta pilihan ini tergantung pada keadaan materi, kepentingannya dan sistem nilai. Sehingga dapat terjadi pada suatu daerah lingkungan yang sama dijumpai perbedaan-perbedaan aktivitas rakyat.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan aktifitas ekonomi yang meliputi bidang yang berafiliasi eksklusif dengan alam, seperti pertanian, perikanan, pertambangan dan sebagainya. Secara nir pribadi bahwa sistem sosial budaya memiliki sifat pendorong maupun membatasi konduite yang bisa berubah. Dapat dikatakan bahwa variasi-variasi atau keputuan-keputusan individu merupakan bentuk inovasi yg dapat memicu perubahan. Disamping itu unsur-unsur internal tadi nir bisa sepenuhnya terlepas, namun diwarnai sang unsur-unsur eksternal yg dari menurut lingkungan di luar yg mengakibatkan sistem perekonomian menjadi semakin kompleks. Unsur-unsur eksternal misalnya kondisi sosial dan ekonomi yng berupa keadaan pendidikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan nampaknya sebagai sebab karena perubahan yg kesemuanya merupakan variabel-variabel yang saling berkait dalam hubungannya menggunakan tumbuh dan berkembangnya bisnis kolam pemancingan Desa Jimbaran.

Upaya yang dicapai oleh rakyat Desa Jimbaran dalam berbagi bisnis kolam pemancingan di desanya mendorong terjadinya perubahan sitem perekonomian serta akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada sistem interaksi atau kehidupan sosial. Faktor lingkungan sebagai unsur eksternal secara nir langsung juga telah menghipnotis kegiatan ekonomi yang sudah memicu keluarnya pengembangan usaha pemancinngan itu sendiri. Pembuatan kolam ikan di pekarangan adalah galat satu bisnis pemanfaatan huma secara intensif. Lahan untuk kolam ikan yang digunakan penduduk Desa Jimbaran merupakan huma pekarangan, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakannya huma sawah. Aktivitas kerja yg dilakukan oleh rakyat Jimbaran kiranya adalah upaya pencapaian pada pengembangan yang didukung sang pandangan hidup kerja yg tinggi.

Masyarakat pada melakukan aktivitasnya didorong oleh motivasi kerja yang akan membuahkan output yg dapat dinikmati sang masyarakat yg bersangkutan. Semua unsur tadi diatas sepertinya menyebabkan berubahnya pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada Desa Jimbaran.

Proses perkembangan yg terjadi telah membawa dampak sosiologis serta hemat bagi warga pendukungnya. Perubahan itu tidak hanya terjadi di kalangan buruh-buruhnya serta rakyat luar. Itulah sebabnya pada studi ini dipakai pendekatan sosiologis-ekonomis menggunakan memakai konsep sosial dan ekonomi. Kegunaan sosiologi adalah buat menyebutkan sesuatu hal antar interaksi manusia itu sendiri, manusia menggunakan grup yaitu tanda-tanda-gejala sosial yang ada dalam masyarakat pada interaksi insan itu sendiri, manusia dengan kelompok serta gerombolan dengan gerombolan yaitu gejala-tanda-tanda sosial yg ada pada warga dalam hubungan antar insan itu sendiri yang bergerak pada bisnis kolam pemancingan.

Ekonomi dipakai buat mengetahui perkembangan usaha dicermati dari faktor-faktor produksi dan hubungan hubungan antar rakyat menjadi pengusaha, dan antara buruh dan majikan. Selain itu objek penelitian ekonomi akan diteliti hubungan kegiatan tingkah laris rakyat yang herbi penghasilan, hubungan antara produksi serta permintaan pasar (supply and demand).

Sesuailah kiranya jika teori yg pinjam adalah dari disiplin sosiologi serta teori ekonomi, karena keduanya adalah disiplin yg sangat erat hubunganya dengan kegiatan manusia pada dalam hubungannya menggunakan perkembangan kolam pemancingan Desa Jimbaran.

Penelitian ini bersifat sosial ekonomi lokal, karena menggunakan membahas aspek sosial ekonomi diharapkan uraiannya akan mengena dengan memperhatikan aspek-aspek struktural, menggunakan melihat perubahan sosial yang diakibatkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi rakyat desa tersebut.

Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Metode penelitian adalah suatu cara kerja buat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yg bersangkutan kemudian penelitian buat menyimpulkan, mengorganisasikan dan menafsirkan apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam khasanah ilmu pengetahuan insan.

Adapun tahapan-tahapan metode sejarah kritis adalah sebagai berikut

a. Heuristik yaitu proses pengumpulan data serta menemukan asal berupa dokumen-dokumen tertulis serta lisan menurut insiden masa lampau menjadi asal sejarah.

Adapun asal sejarah tertulis yang digunakan pada penelitian ini merupakan Surat informasi Suara Merdeka, Surat Kabar Kompas, Arsip Kecamatan Bawen mengenai data statistik yg memberikan citra mengenai keadaan sosial dan ekonomi pada Kecamatan Bawen. Metode yg dilakukan pada mengumpulkan asal tertulis merupakan studi pustaka dilakukan sebelum ke lapangan buat mengumpulkan asal sekunder yg relevan dengan masalah yang dikaji. Studi arsip dilakukan buat mengumpulkan sumber utama tertulis yang terdapat pada Kantor Kecamatan Bawen, Kantor Kelurahan Jimbaran, Biro Pusat Statistik Kabupaten Semarang, Bappeda Kabupaten Semarang .

Selain pengumpulan sumber tertulis, dilakukan juga pengumpulan asal mulut. Metode ini dilaksanakan melalui wawancara terhadap sejumlah saksi sejarah pada daerah penelitian mencakup tokoh-tokoh rakyat, pejabat instansi yg mengetahui seluk-beluk peristiwa dan beberapa penduduk pada kelurahan Jimbaran yg sebagai saksi awal pembangunan bisnis kolam pemancingan. Metode sejarah ekspresi bermanfaat buat mengungkapkan fakta-liputan krusial yang tidak ditemukan dalam sumber tertulis. Desa-desa kita tidak poly yang menyimpan dokumen tua, kekurangan itu tentu harus diisi oleh sejarah mulut. 

b. Kritik Sumber, adalah tahap ke 2 sesudah sumber-asal yg diharapkan terpenuhi. Kritik ekstern dilakukan buat menguji sumber guna mengetahui keotentikan atau keaslian bahan dan goresan pena pada asal tertulis. Kritik intern diharapkan buat menilai isi asal yang dikehendaki buat mendapatkan dapat dipercaya sumber. Beberapa sumber yg penulis peroleh dan dilakukannya kritik asal diperoleh beberapa asal yg teruji keotentikannya, sebagian diantaranya melalui kritik intern serta penelusuran sumber melalui wawancara dapat diketahui kebenaran isi asal yang penulis kehendaki. 

c. Sintesa atau interpretasi yaitu tahapan buat menafsirkan informasi dan membandingkannya buat diceritakan kembali. Sumber yang telah diseleksi selanjutnya dilakukan tahapan sintesa untuk mengurutkan serta merangkaikan informasi-warta dan mencari hubungan karena-akibat.

d. Historiografi atau Penulisan Sejarah yaitu proses mensintesakan berita atau proses menceritakan rangkaian informasi dalam suatu bentuk tulisan yg bersifat historis secara kritis analitis serta bersifat ilmiah berdasarkan informasi yang diperoleh. Dengan demikian perkembangan yang terjadi pada rakyat desa Jimbaran dapat terungkap secara kronologis.

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DALAM ERA PASAR BEBAS

Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dalam Era Pasar Bebas

Permodalan merupakan keliru satu faktor produksi krusial pada usaha pertanian. Sayangnya, aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan yang disediakan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit serta petani tanpa lahan yg adalah komunitas terbesar menurut rakyat pedesaan. Dengan demikian, nir jarang ditemui bahwa kekurangan porto adalah hambatan bagi petani pada mengelola serta membuatkan usahatani. 

Kelembagaan ekonomi pedesaan nir berkembang dampak terlalu banyaknya campur tangan yg cenderung berlebihan dari sistem birokrasi pemerintah. Tindakan ini, sudah membangun kondisi berita yang nir simetris antara sebagian besar rakyat (petani) dengan grup masyarakat lainnya. Pada kenyataannya syarat misalnya ini melumpuhkan sebagian kelembagaan lokal yg selama ini berkembang serta berperanan di masyarakat pada pemerataan pendapatan, termasuk kelembagaan pembiayaan pertanian (Sudaryanto dan Syukur, 2000). Lemahnya peranan kelembagaan pembiayaan pertanian tadi membawa konsekuensi semakin terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (Syukur et al, 2003). Selanjutnya terbukti bahwa campur tangan pemerintah yang hiperbola membawa akibat yg luas berupa rendahnya aksesibilitas pelaku agribisnis terhadap sumberdaya modal, teknologi, peningkatan kemampuan, fakta pasar serta lain sebagainya (Syukur serta Windarti, 2001). 

Fakta di lapangan memang menerangkan bahwa hanya sebagian kecil warga pedesaan yang akses terhadap sumber-sumber permodalan (Braverman serta Guasch, 1989). Padahal, akses terhadap kredit permodalan adalah hak dasar insan yg mendasar dalam menaikkan usahanya, pendapatannya serta kebutuhan dasarnya (Yunus, 1981). Dengan perkataan lain bahwa seorang yg akses terhadap sumber-asal permodalan akan dapat mengoptimalkan usahanya untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Memang diketahui bahwa telah poly dilakukan upaya-upaya yang mengimplementasikan skim pembiayaan yg diperlukan bisa menjangkau sebagian besar warga yg berkecimpung di sektor pertanian di pedesaan. 

Di daerah pedesaan, masih ada dua jenis pasar kredit atau pasar pembiayaan (Syukur et al, 2003), yaitu pasar pembiayaan formal dan pasar pembiayaan informal. Pembiayaan formal dipilah lagi ke dalam pembiayaan program serta pembiayaan non program. Pembiayaan non acara beroperasi di pedesaan yg pada mekanisme pengajuan serta penyalurannya mengikuti mekanisme pasar. Artinya, kaidah-kaidah kelayakan diberlakukan secara formal, seperti tingkat bunga yang dibebankan merupakan tingkat bunga komersial dan dilayani oleh lembaga formal. Sementara pembiayaan program merupakan skim pembiayaan yang pada implementasinya dikaitkan dengan suatu program pemerintah yg umumnya program sektoral. Biasanya program tersebut merupakan upaya sektoral untuk mencapai target tertentu, contohnya KKP (Kredit Ketahanan Pangan) buat mempertinggi produksi pangan, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UUPKA) serta lain-lain. Selain itu, masih banyak lagi acara-acara serupa yg sudah diimplementasikan, termasuk acara pembiayaan yg mendukung pengembangan usaha pertanian pada pedesaan. Dalam pelaksanaannya, acara tadi diakui bahwa masih poly kendala yg dihadapi. 

Aturan main pada skim pembiayaan bagi usaha pertanian bersifat rigid yang menyebabkan petani serta warga pedesaan nir gampang mengakses sumber-sumber pembiayaan yg terdapat saat ini. Kebijakan pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian dirasakan sangat lemah dan cenderung mengabaikan sektor ini. Selama kurun waktu satu dekade terakhir alokasi kredit yg disalurkan untuk sektor pertanian sangat rendah dibandingkan dengan buat sektor-sektor lain. Sistem perbankan konvensional yang berlaku ketika ini seakan-akan tidak tertarik terhadap sektor pertanian. Timpangnya alokasi kredit tersebut bukanlah semata-mata ditimbulkan rendahnya kemampuan sektor ini dalam hal mengembalikan kredit, akan tetapi lebih disebabkan lantaran keberfihakan yang sangat rendah dan anggaran main (kelembagaan) yg kaku.

Berbagai jenis pembiayaan di sektor pertanian, baik yg formal (program serta non acara) maupun informal telah diaplikasikan dalam rakyat. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembiayaan tersebut diakui masih menghadapi aneka macam kendala dan hambatan, tidak hanya di pihak penyedia dana tapi juga pada pihak penerima dana sebagai pelaku bisnis. 

Di sisi lain, walaupun pemerintah secara nasional sudah poly mengintroduksi banyak sekali skim pembiayaan buat sektor pertanian, namun efektivitas serta keberlanjutannya dan peranannya dalam mendorong pengembangan pertanian, masih jauh menurut yang diperlukan. Pada kenyataannya, secara mikro sebagian pelaku usaha pertanian masih mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap asal-asal permodalan. Hal ini terkait menggunakan berbagai faktor antara lain tidak bisa menyediakan agunan fisik ataupun pihak-pihak lain yang bisa menjamin di samping biaya transaksi pinjaman yg dinilai sangat tinggi.

Dari pengalaman beberapa acara pembiayaan yang dilaksanakan, intermediary system sangat penting buat menerima perhatian lantaran dinilai adalah salah satu kunci keberhasilan, seperti Bimas. Pemerintah berperanan sebagai jembatan pada penyaluran permodalan. Artinya, pemerintah bisa berperanan dan memiliki kekuatan fungsi intermediasi. 

Penelitian terhadap sistem pembiayaan mikro pada sektor pertanian menjadi sangat penting bila pengembangan bisnis pertanian pada pedesaan adalah galat satu sumbangan dalam mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga melalui pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan sumberdaya secara optimal, perlu didukung ketersediaan kapital bisnis yang cukup. Walaupun kapital bukanlah satu-satunya faktor produksi bisnis pertanian, pada batas-batas tertentu modal merupakan faktor kritikal. Kecukupan modal melalui donasi pembiayaan berfungsi efektif buat mencapai tingkat optimal dalam hal skala usaha serta adopsi teknologi baik teknologi produksi juga pasca panen. Dari upaya ini diharapkan para pelaku usaha pertanian bisa mempertinggi produktivitas dan efisiensi usaha, yang selanjutnya menaikkan pendapatan serta kesejahteraan.

Dari kondisi misalnya tadi diatas, penelitian spesifik dan mendalam yg mencakup aneka macam aspek lalu diharapkan. Review mengenai kebijakan pembiayaan mikro sektor pertanian pada pedesaan merupakan fakta yg penting. Disamping itu, output identifikasi tentang forum-forum keuangan mikro yang melayani pembiayaan usaha pertanian dengan anggaran dan representasi yang diberlakukan jua sangat dibutuhkan. Sementara, identifikasi mengenai kendala-hambatan dalam realisasi pembiayaan bisnis pertanian juga berguna. Selanjutnya identifikasi mengenai persepsi petani terhadap kegiatan pembiayaan mikro pula sangat berguna yang meliputi manfaat dan kerugian sebagai partisipan, kelemahan, serta saran-saran penyempurnaan di waktu mendatang. 

Cakupan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, yaitu jenis pembiayaan dan komoditas usaha pertanian. Jenis pembiayaan mencakup pembiayaan formal dan informal; serta pembiayaan formal mencakup pembiayaan acara dan non acara. Sedangkan komoditas yang dianalisis dibatasi dalam usahatani tumbuhan pangan serta hortikultura, spesifik sayuran. 

Analisis yg dilakukan terhadap aspek-aspek dasar yg terkait erat dengan operasionalisasi pembiayaan jua menerima perhatian, yg mencakup receiving system, delivery system serta intermediary system. Artinya, lingkup penelitian mencangkup mulai dari realisasi/penerimaan dana, penggunaan serta pengembaliannya dan keterkaitan antara lain pula mendapat porsi pada analisis penelitian ini. Untuk itu, adalah hal yg krusial adalah pendekatan serta diskusi mendalam tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi aspek kelembagaanpun juga adalah bagian dalam analisis. 

Tujuan

Dari pertarungan yang dikemukakan berdasarkan latar belakang dan cakupan, pada rinci tujuan penelitian misalnya berikut ini. Diharapkan dari jawaban tujuan-tujuan tadi dapat dibangun saran-saran yg adalah masukan bagi produsen kebijakan baru mengenai pembiayaan mikro maupun penyempurnaan program-acara yang sudah terdapat.

1. Mereview tentang kebijakan pembiayaan mikro usaha pertanian yg sudah diaplikasikan dalam masyarkat. 
2. Mengidentifikasi mengenai forum-lembaga pembiayaan mikro yang melayani bisnis pertanian, termasuk aturan main serta representasi yang diterapkan.
3. Mengidentifikasi tentang kendala-hambatan yang dihadapi dalam mengoperasikan pembiayaan mikro bisnis pertanian pada pedesaan.
4. Mengidentifikasi tentang persepsi nasabah terhadap aktivitas pembiayaan mikro yg berkaitan dengan kemudahan serta kesesuaian, kelancaran serta taraf bunga pinjaman pembiayaan mikro pedesaan. 
5. Merumuskan alternatif kebijakan yg sesuai baik menurut sisi petani menjadi pelaku bisnis juga berdasarkan sisi forum pembiayaan menjadi penyedia dana.

Keluaran

Dari penelitian ini diperlukan bisa diperoleh keluaran-keluaran yg berguna sesuai menggunakan tujuan yang ditawarkan.

1. Review mengenai kebijakan pembiayaan mikro bisnis pertanian pada pedesaan yang telah diaplikasikan. 
2. Data dan kabar tentang lembaga-lembaga keuangan mikro yang melayani bisnis pertanian, termasuk anggaran main dan representasi yang diterapkan.
3. Data dan warta mengenai kendala-kendala yg dihadapi dalam mengoperasikan pembiayaan mikro bisnis pertanian pada pedesaan.
4. Data serta fakta mengenai persepsi nasabah terhadap kegiatan pembiayaan mikro yg berkaitan menggunakan kemudahan dan kesesuaian, kelancaran dan taraf bunga pinjaman pembiayaan mikro pedesaan. 
5. Alternatif kebijakan yang sinkron, baik dari sisi petani menjadi peminjam juga menurut sisi lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana.

Kerangka Pemikiran

Hingga waktu ini telah banyak diintroduksikan berbagai skim pembiayaan usaha pertanian. Jenis pembiayaan yg dikenal luas pada masyarakat diantaranya Kredit Ketahanan Pangan (KKP) beserta skim-skim lainnya yang ditujukan buat pengembangan sektor pertanian dan pedesaan. Sumber-sumber pembiayaan yang dari berdasarkan acara pemerintah, disediakan melalui dana pada negeri maupun pinjaman lunak berdasarkan luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan lain, yaitu asal-sumber pembiayaan formal seperti perbankan serta non perbankan disamping sumber-sumber pembiayaan non formal, misalnya pedagang, pelepas uang serta kelompok.

Masing-masing skim tadi mempunyai aturan main serta prosedur serta persyaratan administrasi yang berbeda-beda. Skim kredit program contohnya, ditujukan buat menaikkan akses pelaku bisnis pertanian terhadap asal permodalan. Demikian juga menurut segi target, masing-masing skim pula bhineka. KKP dimaksudkan buat membantu permodalan petani yang berusaha pada flora pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar), pengembangan budidaya tebu, peternak, petani ikan dan pengadaan pangan (padi, jagung serta kedelai). Sementara sasaran Kredit Koperasi Primer buat Anggota (KKPA) bersifat umum yg ditujukan untuk semua aktivitas ekonomi termasuk usaha pertanian pada arti luas, dengan penyaluran kredit melalui koperasi.

Setiap skim memiliki kebijakan dasar dan anggaran main dalam prosedur realisasinya, walaupun dalam operasionalnya nir lepas dari permasalahan. Bagi pengelola forum pembiayaan, perkara yang dihadapi bervariasi, mulai berdasarkan pemilihan calon peminjam sampai pada implementasinya di lapangan. Sedang bagi para pelaku bisnis, pertarungan yg dihadapi nir hanya pada aktifitas usaha, tapi juga konflik yg berkaitan menggunakan aksesibilitas terhadap skim-skim pembiayaan yang terdapat (Syukur et al, 2003).

Antara pelaku usaha serta lembaga pembiayaan terjalin interaksi yang bervariasi, antara lain bersifat independen, kooperatif atau hubungan dalam ikatan pemasaran. Bagi pelaku bisnis proses transaksi memerlukan biaya (Syukur et al, 2003) yang meliputi biaya mencari fakta, porto perundingan serta porto administrasi. Besarnya porto-porto tadi sangat tergantung dalam prosedur dan mekanisme yang diberlakukan oleh masing-masing skim pembiayaan. Disamping itu, para pelaku bisnis memiliki penilaian terhadap lembaga pembiayaan yang dijadikan asal permodalan. Dengan demikian mereka memiliki aspirasi dan pertimbangan tertentu dalam mengakses lembaga-lembaga pembiayaan yg terdapat. 

Lembaga sumber pembiayaan, umumnya memiliki indera-indera serta persyaratan baku buat melakukan seleksi terhadap calon peminjam. Cara ini ditempuh menggunakan maksud buat melindungi forum mengingat lembaga pembiayaan adalah usaha yg terkait menggunakan resiko serta menghindari kemungkinan melayani pengguna yang tidak perspektif. Sebaliknya, forum pembiayaan menaruh semacam bonus bagi peminjam yg memenuhi kewajiban-kewajiban sempurna ketika serta sinkron ketentuan yg diberlakukan. 

Dengan pemahaman secara baik dan komprehensif baik tentang perilaku pihak pengguna (pelaku bisnis pertanian) dan konduite pihak lembaga pembiayaan adalah informasi penting yg bisa digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan dalam merumuskan skim pembiayaan yg sinkron. Artinya, skim pembiayaan tersebut dapat diterima sang kedua fihak menurut ciri masing-masing, baik berdasarkan pihak pengguna maupun menurut pihak lembaga pembiayaan.

Lokasi Kajian dan Responden

Penelitian dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Ketiga provinsi tadi merupakan sebagian berdasarkan provinsi-provinsi yg sudah dilaksanakan program skim pembiayaan mikro bisnis pertanian. Di masing-masing provinsi dipilih 2 lokasi (desa) menggunakan dasar adanya program skim pembiayaan mikro usaha pertanian komoditas pangan serta hortikultura sayuran. Dengan demikian, jumlah lokasi penelitian adalah tiga provinsi dengan masing-masing 2 lokasi. 

Responden yang diwawancara terdiri menurut rumah tangga petani partisipan forum pembiayaan mikro formal serta partisipan lembaga pembiayaan mikro informal. Jumlah responden sebanyak 30 rumah tangga petani partisipan dalam forum pembiayaan, dua lembaga pembiayaan formal serta 2 forum pembiayaan informal buat masing-masing kabupaten.

Jenis Data dan Analisis Data

Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tempat tinggal tangga digali menggunakan wawancara individual memakai Daftar Pertanyaan yg terstruktur. Disamping itu data primer yg bersifat umum serta agregat digali dengan wawancara gerombolan . Data primer jua digali dari lembaga pembiayaan formal serta forum pembiayaan informal. Sedangkan data sekunder dihimpun dari administrasi tempat kerja-tempat kerja dinas terkait, lembaga keuangan formal, laporan-laporan serta berbagai publikasi resmi. 

Analisis Data

Analisis dilakukan dengan membentuk indikator-indikator spesifik. Indikator tersebut digunakan buat melihat serta mendiskusikan masing-masing tujuan dan keterkaitannya satu dengan lainnya. Disamping itu, memperbandingkannya menggunakan hasil-output penelitian serupa sebelumnya juga merupakan bagian menurut analisis. Secara generik naratif-analitik adalah indera utama analisis dalam penelitian ini, yg didominasi sang penggunaan metoda hitungan sederhana sesuai keperluan pembahasan dan diskusi. 

Review tentang kebijakan pembiayaan mikro usaha pertanian dalam tujuan pertama dianalisis secara deskriptif berupa uraian dan diskusi yg didasarkan pada fakta sekunder dari publikasi-publikasi formal. Sedangkan identifikasi tentang forum-forum keuangan mikro yg melayani pembiayaan bisnis pertanian dalam tujuan kedua dianalisis secara deskriptif berupa keberadaan berbagai lembaga pembiayaan yg ada, dari asal informasi berupa laporan-laporan dinas terkait serta publikasi formal yang dikumpulkan. Sementara identifikasi mengenai kendala-hambatan pada realisasi pembiayaan dalam tujuan ketiga dianalisis secara deskriptif berupa persentase, nilai homogen-rata serta lain-lain yg sebagian akbar didasarkan pada data utama tingkat tempat tinggal tangga petani menjadi partisipan lembaga pembiayaan. Demikian pula halnya dengan identifikasi mengenai persepsi terhadap kegiatan pembiayaan mikro termasuk kemudahan serta kesesuaian, kelancaran serta taraf bunga sekaligus alasan-alasan menciptakan keputusan tentang keikutsertaan sebagai partisipan pada tujuan keempat dianalisis secara naratif (nilai homogen-rata, tabulasi silang, frekuensi distribusi dan lain-lain) dari data dan berita utama yg dihimpun menurut wawancara survey tempat tinggal tangga petani yg diperbandingkan antar jenis pembiayaan. Selanjutnya, analisis deskriptif jua dilakukan pada mermuskan alternatif kebijakan dalam tujuan kelima berupa uraian dan diskusi secara komprehensif menurut temuan-temuan dalam tujuan pertama hingga keempat.

Materi yang dibahas dan didiskusikan dalam bab ini didasarkan dalam berbagai analisis dari data serta kabar yg dikumpulkan. Dari holistik data serta fakta tersebut dibangun indikator-indikator yg dijadikan dasar interpretasi dalam pelaporan. Pada bagian berikut didiskusikan aspek-aspek yang mencakup: (i) tinjauan kebijakan mengenai pembiayaan mikro, (ii) keragaan forum pembiayaan mikro, (iii) kendala-kendala dalam realisasi pembiayaan (iv) persepsi petani terhadap forum pembiayaan mikro, dan (v) diakhiri menggunakan kesimpulan, saran-saran dan implikasi kebijakan. Masing-masing aspek dibahas secara terpisah dengan permanen memperhatikan keterkaitan satu menggunakan lainnya.

Tinjauan Kebijakan Tentang Pembiayaan Mikro Pertanian

Perubahan Sistem Pembiayaan Pertanian serta Kebijakan.

Sejak sistem pembiayaan untuk pertanian yang difasilitasi pemerintah menggunakan program kredit (dengan karakteristik tingkat bunga rendah, bersifat masal serta lain-lain) berakibat petani nir “mengenal” sistem kredit komersial. Di sisi lain, dari peraturan tahun 1999, Bank Sentral (BI) nir lagi menyediakan paket program kredit dan program kredit bersubsidi yang sudah diakhiri secara sedikit demi sedikit dalam tahun 2003. Adanya peraturan Bank Indonesia yg menghentikan likuiditas perkreditan, pemerintah mereduksi skim kredit bersubsidi dan satu-satunya jasa kredit keuangan buat pertanian adalah Lembaga Pembiayaan Mikro (LPM) atau Micro-Finance Institution (MFI).

Berbagai penelitian menandakan bahwa pola pembiayaan yang menggunakan sistem subsidi (“supply leading approach”) menghasilkan stagnasi pengembalian kredit yang mengakibatkan tunggakan yang sangat besar . Pendekatan lain adalah menggunakan melibatkan institusi pembiayaan pedesaan menjadi forum intermediary yg terkait menggunakan penyerapan dana dari pedesaan serta didistribusikan kembali dalam bentuk kredit (“demand following approach”). Skim ini nir menjanjikan selama taraf genre dana di pedesaan terbatas serta dalam jumlah yang relatif sedikit.

Gambaran serupa diperoleh menurut pengalaman beberapa negara pada Asia, bahwa lemahnya infrastruktur pedesaan mengakibatkan kerugian bagi posisi warga miskin pada pedesaan. Survey Bank Dunia mengenai kemiskinan di Indonesia menyimpulkan bahwa penduduk miskin mempunyai sedikit peluang pada memperoleh pendapatan dengan posisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

Program Pembiayaan Pertanian menurut saat ke waktu

a. Program BIMAS

Kredit Bimas yang pada kelola sang BRI mulai diimplementasikan tahun 1967/1970. Memotivasi BRI buat menciptakan BRI Unit Desa di banyak tempat. Dana kredit disediakan berdasarkan subsidi pemerintah (BI) dalam taraf bunga 3 % pertahun ad interim tingkat bunga BRI sebesar 12%. Total Kredit Bimas yang disalurkan sejak menurut mulai acara dilaksanakan (1967/70) hingga musim tanam 1984/85 mencapai Rp 636,7 miliar dengan total nasabah 28.847 petani. Selama periode 1970-75 jumlah pinjaman yg dilunasi sempurna waktu sebesar 80%, ad interim semenjak 1976 dan selanjutnya hanya 57%. Faktor yang turut berkontribusi terhadap tingginya tunggakan diduga karena adanya kebijakan “pengampunan hutang” yang membentuk ekspektasi diantara petani nasabah bahwa pinjaman tadi suatu hari nir harus dibayar. Memang dengan program Bimas skala nasional, pemerintah mempunyai cerita sukses berupa swasembada produksi padi pada tahun 1984, walaupun tahun 1983 program Bimas diakhiri. 

b. Kredit Usaha Tani (KUT)

Program KUT diintroduksikan 1985 yg ditangani secara administrasi sang Koperasi Unit Desa (KUD). Program ini merupakan galat satu berdasarkan program-acara yg seakan-akan melanjutkan acara yg pernah terdapat sebelumnya dengan banyak sekali modifikasi. KUT disediakan buat petani yg belum mempunyai kemampuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan buat usahatani berdasarkan asal pembiayaan sendiri. KUT disalurkan melalui kantor cabang BRI ke KUD yg didistribusikan pada para petani anggota KUD. Kredit disediakan buat Kelompok Tani dalam tingkat bunga 12%.

Fakta menunjukkan bahwa poly kredit yg nir sampai pada petani yg ditargetkan, terutama petani miskin yang membuahkan sangat rendahnya taraf pengembalian. Kredit melalui KUT sangat akbar yg meningkat berdasarkan Rp 300 miliar pertahun (sebelum krisis ekonomi mencapai Rp 8 triliun dalam isu terkini tanam 1998/99). Sejak program ini diaplikasikan, besarnya pembayaran pulang hanya lebih kurang 25%, walaupun taraf bunga diturunkan dari 14% pada tahun 1985-1995 serta sebagai 10,5% pada tahun 1995-1998/99).

c. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Pemerintah membarui KUT menggunakan kredit program yg diperbaharui, yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Aturan pada KKP pulang dalam keikut sertaan bank yang berhadapan menggunakan peluang resiko (executing) mengakibatkan mereka sangat berhati-hati. Tingkat bunga masih disubsidi, serta pemerintah mengurangi subsidi tadi secara bertahap sampai 2004.

Pada tahun 2000, pemerintah mengaplikasikan KKP menggunakan flafon Rp dua,082 triliun buat paket flora padi, palawija, perkebunan tebu, peternakan. Subsidi taraf bunga dibayar pemerintah yg secara sedikit demi sedikit dikurangi. Sumber pendanaan tergantung pada bank yg bersangkutan, dengan bunga sebesar 12% buat tanaman pangan dan 16% buat peternakan, perkebunan dan perikanan. 

Sampai Desember 2001, jumlah peminjam menggunakan anggaran KKP yg baru sangat rendah (20%), jauh dibawah yg diprediksikan semula. Padahal, apabila rintangan berupa tunggakan dapat ditangani dengan baik, kredit KKP diyakini bisa berkembang. Akan namun yang diragukan merupakan kesulitan pada menghadapi lebih banyak didominasi petani berlahan sempit. Kelompok masyarakat tadi sangat terbatas pengetahuan mengenai perkreditan dan menjadikan mereka kesulitan menjangkau bank formal yang menyediakan kredit pembiayaan mikro.

Sisitem Pembiayaan Pertanian

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, pemerintah Indonesia sudah mengaplikasikan mekanisme kredit subsidi berupa acara Kredit UsahaTani (KUT). Program ini bertujuan buat menggerakkan dengan cepat likuiditas dalam penghasil dan konsumen melalui mekanisme sistem delivery . Selanjutnya pemerintah mengganti KUT menggunakan acara kredit yang baru, yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Aturan main KKP balik pada partisipasi bank dengan pertimbangan resiko (executing). Pada Januari 2002, jumlah peminjam melalui KKP menggunakan anggaran yg baru merupakan sangat sedikit, jauh dibawah asumsi awal. 

Dana pedesaan merupakan artikulasi strategi pembiayaan pedesaan yg lebih fokus dalam perluasan jangkauan ketimbang kelengkapan kredit bersubsidi. KKP adalah satu berdasarkan skim bersubsidi yg didukung pemerintah telah dikurangi secara bertahap dan diakhiri dalam tahun 2004. Untuk mengatasi masalah petani selesainya krisis pada pedesaan, Departemen Pertanian meluncurkan acara penguatan kapital secara permanen menggunakan pembentukan Lembaga Pembiayaan Mikro yg adalah upaya buat pemberdayaan petani.

Keragaan Lembaga Pembiayaan Mikro di Pedesaan

Pembiayaan mikro pertanian di pedesaan sudah diaplikasikan serta disalurkan nir hanya melalui forum-forum formal tapi juga melalui forum informal. Lembaga formal yang ditugasi menyalurkan diantaranya bank-bank pemerintah dan bank swsata. Sedangkan forum-forum informal yang turut berperan meliputi pedagang input pertanian, pedagang hasil-hasil pertanian serta juga para pedagang yang berfungsi kedua-duanya, yaitu pedagang input dan pedagang output. Sementara, dari norma atau menurut segi konduite dan pola perilaku rakyat petani, memiliki hutang bukanlah merupakan sesuatu yg memalukan. Bahkan berhutang buat memenuhi keperluan pembiayaan usahatani telah adalah hal yg biasa dilakukan. Penerapan sistem bunga biasanya dapat diterima rakyat lantaran dinilai sebagai pembayaran jasa pinjaman. Lembaga pembiayaan sistem syariah belum dapat diterapkan dalam rakyat di pedesaan. Sumber pembiayaan yang beraqsal menurut petani sendiri acapkali disisihkan berdasarkan hasil pertanian serta disimpan/ditabung pada bentuk hewan ternak atau perhiasan emas, dengan pertimbangan bahwa jenis barang ini mudah buat di uangkan (menggunakan cara serupa pula ditemukan beberapa masalah buat persiapan serta pelaksanaan menunaikan ibadah haji). Alternatif sumber pembiayaan lain yaitu menggunakan cara meminjam pada forum pembiayaan formal atau informal sesuai menggunakan aksesibilitas masing-masing.

Sumber pembiayaan lembaga formal yg menjadi pilihan dan dekat dengan masyarakat pada pedesaan adalah bank pemerintah khususnya Bank BRI namun bank-bank lain misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, BPD melalui BPR dan BKK serta lain-lain juga bisa diakses masyarakat. Meskipun di Bank BRI tingkat wilayah penyaluran kredit buat sektor pertanian nisbi kecil, akan tetapi pada tingkat Unit Desa porsi kredit mikro pertanian menduduki urutan pertama. Sementara, kredit mikro informal disalurkan melalui fihak swasta sebagai pelepas uang, seperti bank Plecit/Kangkung (NTB) serta bank Tuyul (Jateng). Lembaga-lembaga informal ini biasanya gampang diakses oleh siapa saja yg memerlukan, secara cepat, jeda dekat, ketika serta akbar pinjaman sinkron kebutuhan, dengan prosedur sederhana serta tanpa jaminan, akan tetapi menggunakan tingkat bunga yg lebih tinggi. Hubungan pinjaman demikian lebih berdasarkan dalam agama ketimbang jamianan seperti halnya institusi pembiayaan komersial.

Pada kenyataannya, forum formal pembiayaan mikro di lokasi penelitian lebih diakses oleh golongan petani yg menguasai huma luas dan/atau pedagang secara individual. Sedangkan para petani yg menguasai huma sempit mengalami kesulitan mengakses forum formal tadi yg diantaranya disebabkan belum memiliki aset yang dapat dijadikan agunan (misalnya sertfikat pemilikan tanah, BPKB kendaraan bermotor dsb.). Bahkan sebagian besar diantara mereka, kalaupun memiliki masih takut serta enggan menjadikannya penjamin pinjaman. Sedangkan penyaluran kredit melalui kelompok dinilai nir praktis, selain agama atas kemampuan dan kejujuran pengurus kelompok tidak sepenuhnya bisa diandalkan.

Kasus di Sulawesi Selatan, adanya satu lembaga perantara IFC-Pensa (International Funancing Corporate – Pengembangan Usaha) yg berhasil menjadi penghubung antara pihak perbankan serta petani. Lembaga ini adalah keliru satu LSM menurut World Bank Group yang mengkhususkan diri pada upaya peningkatan tingkat hidup masyarakat melalui penciptaan peluang bisnis pada bisnis mini dan menengah (UKM). Di kabupaten Bantaeng Sulsel, IFC-Pensa berperan menjadi forum mediator antara pihak perbankan (BSM Makassar) menggunakan grup petani (usahatani jagung). Lembaga ini nir hanya berfungsi menjadi perantara penyaluran kredit, akan tetapi jua bertindak sebagai technical assistance yg membantu petani pada pengembangan SDM dan kelembagaannya.

Berbagai acara pembiayaan mikro sudah direalisasikan baik oleh lembaga perbankan maupun forum-forum pemerintah misalnya Pemda/Bappeda serta Departemen Pertanian. Namun, kredit tadi tak jarang kali tidak terserap karena aneka macam faktor, diantaranya tidak sempurna saat. Selain itu adanya pandangan pihak-pihak eksklusif yg beranggapan bahwa kredit acara adalah hadiah menurut pemerintah yg tidak perlu dikembalikan dan berakibat terjadinya tunggakan. Di beberapa lokasi terdapat program bantuan yang dikelola secara otonom dan disalurkan melalui kelembagaan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan transformasi menurut P4K atau koperasi. Akan tetapi kiranya masih diharapkan pembinaan lembaga-lembaga tadi agar dapat berperan lebih efektif. Disamping itu, diharapkan revitalisasi tenaga penyuluh serta aktivitas penyuluhan agar adopsi teknologi dapat lebih efektif sekaligus pemanfaatan dana pembiayaan mikro yg disediakan.

Hambatan-Hambatan Realisasi Kredit Pembiayaan Mikro

Permodalan buat pembiayaan bisnis pertanian, secara generik dari berdasarkan 2 sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari pinjaman atau kredit dari pihak lain. Dari pinjaman dapat dibagi dalam 3 jenis kredit, yakni (i) kredit acara pemerintah, (ii) kredit menurut forum formal, seperti perbankan/BPR, dan (iii) kredit menurut forum informal, misalnya pedagang, pelepas uang, gerombolan serta sebagainya. Kasus di lokasi penelitian pada pedesaan NTB dan Jawa Tengah, dominan petani lebih akses terhadap forum informal. Sangat sedikit petani yg memanfaatkan lembaga pembiayaan formal dalam mendukung permodalan usahataninya. Tapi pada Sulawesi Selatan, jumlah petani yang sudah mengakses asal-asal pembiayaan mikro formal masih ada dalam porsi yg lebih besar , terutama pada BRI Unit Desa. Selain itu, jua dijumpai beberapa petani yang menggunakan jasa pegadaian sebagai lembaga formal penyedia dana buat modal usahataninya.

Dana Kelompok Tani yg selama ini poly membantu petani dalam pembiayaan usahatani adalah berdasarkan donasi pemerintah berupa program BPLM yang adalah bagian berdasarkan Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan (P2KP). Khusus di di Sulawesi Selatan program serupa sebagian dari menurut Dana Tanggap Darurat. Pengembalian pinjaman ke grup dilakukan selesainya panen serta jasa bunga pinjaman bervariasai tapi dalam kisaran antara 1 sampai 1,lima %. Secara umum pengembalian kredit di taraf petani relatif tertib serta lancar.

Berbagai kendala pada mengakses kredit pada forum-forum yang ada dirinci dari jenis masing-masing kredit yaitu kredit program, kredit formal serta kredit informal, misalnya ini dia.

(i). Kredit Program

Kendala primer untuk menerima kredit program pemerintah (sistim bergulir) adalah terbatasnya dana lantaran sangat tergantung dari alokasi aturan pemerintah. Lokasi yg dianggap layak buat mendapat dana acara sudah ditentukan dari pertimbangan dengan prioritas serta target eksklusif. Walaupun direncanakan dengan sistem bergulir dalam grup berikutnya, tapi dalam pelaksanaannya dana yang digulirkan, beberapa kasus, sebagai tidak utuh jumlahnya seperti pada awal acara. Hal ini terjadi dampak tidak terdapat ketegasan sejak awal, pengawasan serta hukuman yang tidak jelas. Akibatnya dana yang diterima grup berikutnya nir memadai lagi buat suatu tujuan yg direncanakan. Sementara kredit program yang bersifat komersial (misalnya KKP), menggunakan syarat-kondisi yang sulit diakses petani. Kelompok Tani nasabah KKP wajib menyediakan agunan serta gerombolan yg bersangkutan tidak memiliki gambaran buruk dan harus lunas KUT.

(ii). Kredit Formal

Lembaga kredit formal (perbankan juga BPR) memiliki potensi yang besar lantaran lembaga ini secara legal formal memiliki wewenang buat menghimpun dana simpanan rakyat. Akan namun masih sedikit masyarakat yang mengakses lembaga ini. Hambatan realisasi kredit formal bisa asal dari kedua pihak, perbankan menjadi penyedia dana serta petani menjadi pengguna. Pihak perbankan masih menduga sektor prtanian sangat beresiko serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Seleksi nasabah yg ketat diberlakukan serta dengan persyaratan wajib mempunyai agunan dirasakan memberatkan. Apalagi bila jaminan pada bentuk sertifikat tanah yang dianggap sebagai hal yg sulit dipenuhi petani. Sementara berdasarkan sisi petani, selain persyaratan ketat juga mekanisme administrasi dinilai rumit dan memerlukan waktu lebih lama . Akibatnya, waktu petani membutuhkan dana yg bersifat segera (contohnya buat membeli obat-obatan), dana tersebut belum tersedia. Selain itu, sebagian besar petani beranggapan bahwa mekanisme pembayaran wajib dilakukan bulanan. Padahal di lembaga perbankan formal disediakan skim musiman (terutama BRI) seperti per 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Informasi yg nir lengkap tersebut kiranya masih dibutuhkan sosialisasi yg lebih intensif pada masa mendatang.

(iii). Kredit Informal

Diantara jenis lembaga pembiayaan yang banyak membantu petani merupakan lembaga kredit informal. Kredit pada lembaga ini umumnya mudah diakses karena persyaratan dan mekanisme administrasi sederhana. Kemudahan akses tadi didasari dalam prinsip kepercayaan karena telah saling mengenal antara debetur dan kreditur, seperti saudara, tetangga, kawan kerja serta interaksi korelasi yg lain. Kasus peminjam baru yg belum begitu dikenal, prinsip kehati-hatian tetap jadi pertimbangan para kreditur dengan cara memerlukan referensi menurut orang-orang yang dikenalnya, disamping jumlah pinjaman dibatasi dan dikenakan jasa pinjaman sedikit lebih tinggi. Walaupun mekanisme pinjaman pada lembaga informal tadi sederhana serta gampang, ketersediaan dana relatif terbatas serta taraf bunga lebih tinggi berdasarkan dalam lembaga pembiayaan formal. Seorang peminjam yg lebih memilih forum informal dibandingkan dengan forum formal menyampaikan pendapatannya. Dengan prosedur yang rigid dan administrasi yg rumit serta ketika yang lama , porto yg dibutuhkan buat pencairan dana pinjaman pada lembaga formal menjadi lebih tinggi dibandingkan harus membayar kelebihan tingkat bunga dalam lembaga informal.

Persepsi Petani Terhadap Pembiayaan Mikro Pedesaan

Dari banyak sekali sumber pembiayaan pertanian, banyak ditawarkan skim-skim kredit buat sub sektor flora pangan serta hortikultura sinkron kondisi masing-masing lokasi. Bagi para petani yg memiliki poly keterbatasan, baik pendidikan juga pengetahuan, kadang kala mengalami kesulitan pada menilai aneka macam skim kredit yang ditawarkan. Tingkat pengetahuan petani suatu daerah terhadap keberadaan forum pembiayaan umumnya masih rendah yg terkait menggunakan aksesibilitas daerah yg bersangkutan. Di kabupaten Lombok Timur NTB dengan padi sebagai tanaman lebih banyak didominasi, menggunakan aksesibilitas yang nisbi baik, lebih mengenal aneka macam lembaga pembiayaan yang terdapat pada daerahnya dibandingkan menggunakan di daerah-wilayah lain (wilayah yang secara umum dikuasai bawang merah, di kabupaten yg sama; lebih banyak didominasi jagung serta kentang pada Sulawesi Selatan serta mayoritas kedele dan cabe merah di Jawa Tengah). 

Mayoritas petani secara generik mengetahui bahwa taraf bunga asal pembiayaan formal memang lebih rendah, tapi mekanisme administrasi dinilai sulit, waktu penyaluran usang/lambat, dan jumlah kadangkala tidak sesuai misalnya yang diharapkan. Sebaliknya, asal pembiayaan informal misalnya pedagang, pelepas uang dan kelompok, mekanisme administrasi sederhana, ketika pencairan pinjaman cepat/sempurna waktu sinkron kebutuhan akan tetapi dengan tingkat bunga lebih tinggi. Tetapi demikian, evaluasi petani terhadap taraf bunga sangat nisbi. Beberapa petani beranggapan bahwa dengan kesediaan memberikan pinjaman lebih diartikan sebagai “donasi” atau “pertolongan” terhadap mereka dalam mengatasi kasus pembiayaan usahatani. Sehingga taraf bunga yang harus dibayar lebih tinggi dianggap sebagai balas jasa serta merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan.

Terhadap pembiayaan menggunakan kredit program, sebagian petani beranggapan bahwa prosedur administrasi dievaluasi mudah, tapi sayangnya realisasi penyalurannya dievaluasi sangat lambat. Hal ini terkait menggunakan anggaran serta prosedur dan target acara yg wajib kentara. Dalam pelaksanaannya selalu melibatkan grup-grup tani yang berperan aktif menjadi penanggung jawab. Para petani di NTB beranggapan bahwa sebagai anggota kelompok merasa sangat mudah mengikuti kredit acara lantaran segala sesuatunya diurus serta diselesaikan oleh kepala dan pengurus grup. Hal serupa juga dialami sang petani pada Sulawesi Selatan yg tidak mengalami kesulitan dalam mendapat BPLM.