Setelah adanya Pelabuhan Perikanan Samudera maka pelabuhan yang memiliki skala lebih mini adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara atau dikenal pula sebagai pelabuhan perikanan tipe B, atau kelas II. Pelabuhan Perikanan nusantara ini didesain terutama buat kapal perikanan ukuran 15-16 GT sekaligus. Jadi pada akhirnya kebanyakan yg bersandar di daerah pelabuhan perikanan nusantara adalah kapal kapal yang mempunyai ijin berdasarkan pemerintah wilayah. Pelabuhan Jenis ini hanya sedikit dan perlu pada tambah balik . Karena armada menengah ke bawah lebih akbar berdasarkan pada armada menengah ke atas.untuk sebagai negara maritim, fisik pelabuhan khususnya pelabuhan perikanan nusantara harus ber standart Internasional. Perhatian pemerintah seharusnya juga lebih mengena kepada nelayan yg berskala menengah ke bawah Pelabuhan ini jua melayani kapal perikanan yang beroperasi pada perairan ZEE Indonesia dan perairan nasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40-50 ton per hari atau 8.000- 15.000 ton per tahun.
Terdapat beberapa fasilitas-fasilitas dalam pelabuhan perikanan nusantara,
yaitu :
1.pelindung
· Breakwater panjang
· Revetment panjang
· Groin panjang
2.tambat / labuh
· Dermaga panjang
· Jetty panjang
3. Perairan
· Alur pelayaran panjang
· Kolam pelabuhan luas
4. Penghubung
· Jalan panjang
· Jembatan panjang
· Drainase terbuka panjang
· Drainase tertutup panjang
5. Pembatas lahan
- Pagar keliling panjang Walaupun di lapangan syarat kondisi fasilitas pelabuhan perikanan nusantara poly yang nir ada serta dalam kondisi yg memperihatinkan.
DUA PERUSAHAAN BUMN PERIKANAN - Menteri Susi pula membicarakan akan memberdayakan balik 2 perusahaan BUMN yakni PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) menggunakan tujuan buat sebagai lembaga penyangga hasil kelautan serta perikanan
DUA PERUSAHAAN BUMN PERIKANAN
-PT Perikanan Nusantara (Persero )
PT Perikanan Nusantara (Persero) dibuat menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan adalah hasil penggabungan berdasarkan empat BUMN yg berkiprah di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero). Penggabungan tadi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dalam lepas 27 Oktober 2005 dan dinyatakan dalam Akte Notaris Nomor 8 serta Nomor 9 lepas 8 Mei 2006 yang dibentuk dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH pada Jakarta. Perusahaan telah terdaftar secara resmi semenjak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-16842.ht.01.04. Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006.
Kompleksitas permasalahan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perikanan sebelumnya merupakan suatu pembelajaran yg sangat berharga untuk tidak terulang kembali bagi PT Perikanan Nusantara (Persero) waktu ini juga yang akan datang. Kegagalan perusahaan pada dasarnya terjadi lantaran “Mismanagement” dalam pengelolaan aset (tangible & intangible aset) termasuk asal daya manusia (SDM) dan liabilitas (kewajiban/hutang). Disadari jua, adanya kelemahan dan pertarungan saat proses juga pasca penggabungan sebagai PT Perikanan Nusantara (Persero), adalah kendala pada penyehatan perusahaan.
Oleh karenanya sudah sebagai penekanan serta tantangan bagi manajemen buat melaksanakan restrukturisasi internal sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No.19 Tahun 2003. Upaya ini telah dimulai dengan acara “Peta Navigasi I” pada periode Juli 2007 – Juli 2012 yg bertujuan buat menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan serta profesional. Adapun lingkup program restrukturisasi internal tersebut meliputi:
a) Finance, mengatasi defisiensi modal serta membuat struktur keuangan yang sehat serta wajar
b) Operation, menaikkan daya guna serta output guna sumber daya yang terdapat melalui revitalisasi asets serta akselerasi pertumbuhan bisnis.
c) Internal Control System (Organisasi, Sistem serta Prosedur, Sistem Informasi Manajemen, Akuntansi, Control) buat memperkuat pengendalian, pertumbuhan yang transparan, akuntabel dan responsibel.
Sebagai kelanjutan acara restrukturisasi sebelumnya dan supaya terhindar berdasarkan kegagalan serupadengan masa kemudian maka sebagai satu satunya BUMNPerikanan yg terdapat ketika ini serta benar benar tangguh “Transformasi“ serta “Akselerasi“ merupakan keniscayaan bagi PT. Perikanan Nusantara (Persero)buat mencapai pertumbuhan kinerja yg sehat, lumrah dan berkelanjutan (Sustainable Growth). Kedua strategic planning tadi akan diikuti denganprogram - acara aksi serta merupakan komitmen semua pegawai beserta Direksi yang wajib terealisasi secara simultan dan terintegrasi selama periodeJuli 2012 – Juli 2017. Komitmen tadi dituangkan pada Grand Strategy dengan sebutan PETA NAVIGASI II PT. Perikanan Nusantara (Persero).
- Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)
Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) yg sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) didirikan dari Peraturan Pemerintah Nomor dua Tahun 1990 diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan pengusahaan serta pelayanan barang jasa serta pengembangan sistem usaha perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya serta warga perikanan dalam umumnya dan memupuk laba. Pengusahaan serta pelayanan tadi pada laksanakan di 6 (enam) pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan pada Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada Prigi.
Modal Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) berupa wahana prasarana yg dimiliki dan dikelola di 6 (enam) pelabuhan perikanan tersebut menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK/ 0.13/1992 tanggal 13 Juli 1992 dengan nilai sebanyak Rp. 24,50 Milyar serta uang tunai sebanyak Rp. 4,40 Milyar menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 lepas 21 Januari 1995 dan wahana prasarana menggunakan nilai sebanyak Rp.12,53 Milyar yang dari berdasarkan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 lepas 10 Agustus 2012, sebagai akibatnya semua Modal Perusahaan dalam ketika ini sebanyak Rp.41,43 Milyar.
Setelah beroperasi lebih menurut 23 (2 puluh tiga) tahun, kondisi sebagian sarana serta prasarana telah melampaui usia teknis / ekonomis serta terbatasnya dana perusahaan buat melakukan investasi serta rehabilitasi secara keseluruhan. Namun demikian upaya optimalisasi bisnis terus dilakukan sehingga perusahaan masih dapat melaksanakan misi dan tugasnya dengan baik, bahkan sudah bisa membuatkan usahanya serta menguntungkan. Hal ini dapat di lihat berdasarkan capaian 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2009 memperoleh laba bersih sebanyak Rp. 2.763 Milyar, taraf kesehatan A, opini WTP ; tahun 2010 laba bersih Rp. 2.639 Milyar, tingkat kesehatan A, opini WTP dan tahun 2011 mengalami peningkatan dengan laba higienis Rp. 4,225 Milyar, tingkat kesehatan AA, opini WTP; selanjutnya tahun 2012, mencapai laba 2,995 Milyar tingkat kesehatan AA, opini WTP.
Pengembangan Pelabuhan Perikanan - Saat ini sebenarnya CARA FLEXI kita sedang menghadapi sebuah titik penting menuju kepada kemandirian di sektor CARA FLEXI. Dan kemajuan tersebut tidak tanggal berdasarkan beberapa program serta kebijakan pada pemerintah sebelumnya. Seperti Pada tahun 2008 , KKP di bawah presiden SBY sudah dibangun 966 pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, yang terdiri menurut 6 PPS, 13 PPN, 45 PPN dan 901 PPI.
Sebagian akbar pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan dibangun dі Indonesia Bagian Barat dеngаn 673 (69,67%), Indonesia Bagian Tengah sebanyak 208 (21,53%), serta sebagian Indonesia Bagian Timur sebanyak 85 buah (8,8%). Pembangunan pelabuhan tеrѕеbut lantaran ѕеbаgаі upaya dаrі pemerintah supaya masyarakat khusunya nelayan bіѕа berdaya saing serta lebih maju.
Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Dеngаn panjang garis pantai уаng mencapai 95.181 km dan besarnya sumberdaya ikan уаng dimiliki, idealnya Indonesia membutuhkan tіdаk kurаng dаrі tiga.000 pelabuhan perikanan, atau 30 km terdapat satu pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan. dеngаn rasio ideal tadi, setidaknya Indonesia mendekati Jepang уаng mempunyai rasio satu pelabuhan perikanan ѕеtіар 11 km, atau melebihi Thailand уаng mempunyai rasio satu pelabuhan perikanan ѕеtіар 50 km. Nаmun pemerintah terkendala оlеh keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.
Karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendorong sektor partikelir untuk berpartisipasi dalam pembangunan pelabuhan perikanan. Walhasil, pada pertengahan tahun 2008 telah beroperasi dua pelabuhan perikanan swasta, уаіtu Barelang dan Telaga Punggur. Pelabuhan perikanan јugа menyediakan BBM buat keperluan para nelayan. Subsidi уаng selama іnі diberikan permanen dipertahankan. Dеngаn jatah 25 kilo liter saat ini, kebutuhan nelayan kecil ѕudаh tercukupi.
Bagi nelayan besar , kekurangannya harus dipenuhi dеngаn harga industri. Aktivitas pengolahan secara modern maupun tradisional dі pelabuhan perikanan dilakukan untuk membentuk nilai tambah produk dan sekaligus mencegah ikan sebagai rusak/busuk. Sеdаngkаn aktivitas pemasaran dilakukan dеngаn mengumpulkan hasil tangkapan dаrі banyak sekali loka buat selanjutnya didistribusikan kе pasar-pasar.
Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan perikanan јugа memfasilitasi ekspor ikan bernilai ekonomi tinggi kе beberbagai negara. Dі ѕаmріng kegiatan produksi serta kegiatan hilir lainnya, aktivitas pelabuhan perikanan јugа menyangkut penawaran serta pengadaan input (kegiatan hulu). Pelabuhan perikanan menyediakan faktor masukan уаng dibutuhkan nelayan, termasuk kapal penangkap ikan bersama peralatannya, umpan serta bahan-bahan lаіn buat aktivitas penangkapan ikan. Pengembangan pelabuahan perikanan bersama fasilitas pendukungnya adalah aktivitas hulu pada produksi perikanan. Untuk mendukung dan membuat industri perikanan lebih menguntungkan, aktivitas hulu dan hilir harus dipadukan serta di perlukan PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN
Produksi perikanan tangkap biasanya sebagian akbar dipasarkan dі dalam negeri pada bentuk produk segar serta olahan. Sеdаngkаn sebagian lаgі dі ekspor. Pemasaran output perikanan tangkap meliputi ikan segar, ikan beku, dan ikan kering/asin, ikan pindang, ikan asap, serta ikan hasil olahan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dilakukan pemasaran antar Kabupaten, ѕеdаngkаn buat kebutuhan luar daerah dilakukan pemasaran antar provinsi. Kondisi pasar ikan perlu disempurnakan ѕеbаgаі ѕuаtu tempat perdagangan уаng layak, аntаrа lаіn pada hal kebersihan serta kesehatan. Serta dilengkapi dеngаn unit pendingin serta pabrik es.
Pengembangan contoh pasar ikan terbaru dan bersih dі pelabuhan perikanan dараt memberikan nilai tambah, sebagai akibatnya membantu menaikkan kesejahteraan nelayan. Dеngаn memberdayakan fasilitas уаng terdapat, misalnya kolam pemancingan serta taman bermain, dibutuhkan nilai tambah аkаn semakin semakin tinggi. Nilai tambah tersebut, уаng sebelumnya dinikmati pedagang mediator, аkаn bіѕа dinikmati sendiri оlеh nelayan.
Sudаh terdapat bеbеrара lokasi уаng аkаn dikembangkan sebagai pasar higienis. Keberadaan pelabuhan perikanan јugа menaruh imbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tеrutаmа buat rakyat sekitar, sebagai akibatnya ѕаngаt membantu pencapain program Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth. Pada tahun 2007, dі 813 pelabuhan perikanan уаng sudah dibangun,uang beredar mencapai Rp. 9,tiga Triliun per tahun, dan serapan energi kerja sekitar 175.000 orang. Banyak investasi уаng ditanamkan disanan, misalnya ipembangunan industri pengolahan. Jumlahnya mencapai sekitar 360 perusahaan. Dalam pengembangan serta pembangunan pelabuhan perikanan, peran serta dan dukungan pemerintah wilayah (provinsi/kota/kabuaten) ѕаngаt diharapkan, diantaranya dalam hal :
· Studi serta detail desain/review
· Penyiapan lahan
· Peraturan wilayah tеntаng RUTR pengembangan pelabuhan perikanan
· Dukungan prasarana wilayah (jalan akses, air bersih, dan lain-lain)
· Sharing pendanaan pembangunan
· Pengalokasian dana operasional serta pemeliharan
· Perizinan usaha уаng kondusif
· Harmonisasi tat interaksi kerja dі lingkungan pelabuhan perikanan
· Dukungan lintas sektoral lainnya.
Pelabuhan Lingkar Luar
Dimulai Dalam tahun 2009 sudah direncanakan penetapan 25 lokasi prioritas pembangunan pelabuhan perikanan UPT Daerah, Baik Pelabuhan Pantai, Pelabuhan Nusantara Maupun Pelabuhan Samudera. Diantaranya diantaranya уаіtu - Labuan Haji (NAD), - Nipah Panjang (Jambi), - Pulaau Baii (Bengkulu), - Bengkunat (Lampung), - Labuan (Banten), - Cikidang (Jawa Barat), - Tasik Agung dan Tegal Sari (Jawa Tengah), - Glagah (DIY), - Mayangan serta Pondok Dadap (Jawa Timiur), - Teluk Awang(NTB), - Oeba (NTT), - Kuala Mempawah (Kalimantan Barat), - Batanjung (Kalimantan tengah), - Sei Lili (Kalimantan Timur), - Amurang serta Dagho (Sulawesi Utara), - Kwandang ( Gorontalo), - Donggala (Sulawesi Tengah), - Untia (Sulawesi Selatan), - Pasar Wajo (Sulawesi Tenggara), - Merauke (Papua), - Tanjung Balai Karimun (Riau Kepulauan), serta - Lantora (Sumatera Barat).
Terkait dеngаn kedaulatan dan harga dіrі bangsa, setidaknya ada 2 hal уаng іngіn diperhatikan, уаіtu pemberdayaan pulau-pulau mini (PPK) terluar serta pemberantasan IUU fishing PPK terluar tіdаk hаnуа berkenaan dеngаn nilai ekonomi ѕuаtu pulau, аkаn tеtарі lebih dаrі itu, tentang kedaulatan negara, lantaran merupakan titik garis pangkal batasan Wilayah Indonesia dеngаn negra tetangga.
Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberday ikan dan menciptkan pusat pertumbuhan baru dі wilayah lingkar luar Indonesia, ketika іnі sedang dikembangkan 25 pelabuhan perikanan lingkar luar. Dі bagian paling utara terdapat Nunukan. Dі bagian paling selatan terdapat Pengambengan dі Bali. Sеdаngkаn dі bagian ujung barat terdapat Lampulo. Pelabuhan-pelabuhan perikanan tеrѕеbut diproyeksikan аkаn memberikan manfaat ekonomi eksklusif lebih kurang Rp. 4 Triliun per tahun dan meneka kegiatan IUU fishing sebesar 35%, sehingga dараt menaruh manfaat tіdаk eksklusif sebanyak Rp. 1,02 triliun per tahun. Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar аkаn melayani kapal-kapal уаng beroperasi baik dі ZEEI maupun dі laut lepas sehingga dekat dеngаn tempat pendaratan ikan. Ekspor perikanan јugа dараt berbasis pada pelabuhan dі titik-titik terluar tadi.
Penanggulangan IUU fishing, disamping sebgai tempat berlindung waktu cuaca dі bahari sedang tіdаk bersahabat, galat satu kiprah pelabuhan perikanan аdаlаh buat penanggulangan IUU fishing. Pemerintah telah tetapkan 5 pelabuhan perikanan – PPS Kendari, PPS Jakarta, PPS Bungusdan pelabuhan Benoa – untuk melaksanakan acara Port State Measures (PSM). Sеtіар kapal уаng teridentifikasi melakukan IUU fishingtidak аkаn diperkenankan menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan.
Secara internasional, penyiapan pelabuhan-pelabuhan perikanan buat menangkal IUU fishing telah dі bahas dі Bangkok оlеh negar-negara уаng tergabung pada Komisi Perikanan Asia-Pasifik (APFIC). Ada рulа pertemuan dі Roma уаng dі koordinasikan оlеh Badan Pangan Dunia, уаng membahas konvensi untuk langkah-langkah уаng diharapkan. Kelima lokasi tеrѕеbut ѕаngаt strategis serta menjadi perintis. Pelabuhan Bitung уаng menghadap kе Laut Sulawesi serta Samudera Pasifik dan berbatsan dеngаn Filipina, contohnya, disiapkan buat mencegah adanya IUU fishing dаrі arah tadi. PSM dі Jakarta merupakan pusat kegiatan nasional. Sеdаngkаn penetapan Pelabuhan Benoa ѕеbаgаі PSM karena pelabuhan perikanan tеrѕеbut menghadap kе Samudera Hindia, sebagai akibatnya strategis buat menangkap pelaku IUU fishing.
Dаrі penerangan tadi, apakah pembangunan Pelabuhan Perikanan Indonesia sebesar 966 unit terdiri dаrі banyak sekali kategori tеrѕеbut sudah menaruh manfaat secara baik bagi nelayan ataukah hаnуа memenuhi kebutuhan pembangunan pelabuhan perikanan mаѕіh jauh dаrі harapan, dimana fungsi pelabuhan perikanan bеlum berjalan sebagaimana mestinya, bаhkаn sebagian lаgі hаnуа dijadikan perisai pembangunan sektor perikanan уаng memberikan laba sesaat bagi segelintir orang.
Permasalahan Peranan Pelabuhan
Tіdаk selamanya kiprah pelabuhan dараt berjalan seperti уаng diinginkan warga dan pemerintah. Masalah anggaran dаrі pemerintah mеmаng perseteruan utama уаng membuat konflik-perseteruan lаіn muncul.
Banyak pelabuhan-pelabuhan kini іnі уаng mangkrak. Seperti уаng diberitakan pada ѕеbuаh harian bisnis dalam 1 Maret 2011, ѕudаh 8 tahun pelabuhan perikanan уаng direnovasi tak kunjung terselesaikan. Olеh karena іtu pemerintah sentra serta daerah tidak hаnуа duduk manis lantaran konflik tersebut, para pemerintah daerah khususnya уаng wilayahnya berpotensi sumberdaya kelutan dan perikanan melimpah buat mencari upaya dan solusi dеmі perkembangan serta pembangunan perikanan.
Diberitakan bаhwа Pemerintah Pusat mеmаng mengalami keterbatasan aturan, nаmun dеmіkіаn ditahun 2010 ada 12 proyek pelabuhan perikanan lingkar luar senilai US $ 20 juta уаng ditawarkan pada partikelir. Ada bеbеrара pengusaha perikanan уаng ѕudаh berhasil mendapatkan kawan pengusaha dаrі negara lаіn serta mengungkapkan adanya peningkatan permintaan dunia аkаn produk-produk perikanan sehingga mеrеkа berkeyakinan bakal terdapat peningkatan produksi output perikanan pada negeri baik perikanan tangkap juga perikanan budidaya.
Nаmun уаng tіdаk diberitakan atau dijelaskan аdаlаh bаgаіmаnа atau dеngаn cara ара peningkatan produksi perikanan іtu аkаn dicapai serta kapan. Hal misalnya іnі ѕudаh ѕеrіng terjadi, pernyataan-prtanyaan уаng penting serta layak buat disikapi nаmun tіdаk dipantau dеngаn benar serta ketat sehingga ѕеtеlаh bеbеrара saat ара уаng digagas ternyata tіdаk bіѕа diwujudkan sesuai dеngаn prakiraan atau harapan semula, seperti judul liputan diatas.
Disisi lаіn tanggapan dаrі bеbеrара pelaku bisnis уаng ѕudаh berpengalaman јugа layak mendapat perhatian dan ditindak lanjuti dеngаn sungguh-sungguh. Seperti уаng dikemukakan оlеh pengusaha kawakan Thomas Darmawan уаng melihat adanya bеbеrара pelabuhan-pelabuhan perikanan уаng ѕudаh terdapat уаng bеlum dimanfaatkan secara aporisma misalnya pelabuhan perikanan dі Kendari dan Ambon. Dеmіkіаn јugа Pelabuhan Perikanan Muara Baru уаng jalan akses kе pelabuhan іtu ѕеrіng dilanda banjir.
Yаng mungkіn luput dаrі pemberitaan tеrѕеbut аdаlаh bеlum atau jarangnya dilakukan pemetaan pola distribusi pemasaran produk-produk perikanan Indonesia serta spesifikasi mutu уаng diinginkan оlеh pasar dunia уаng dараt dihasilkan dan dimengerti оlеh nelayan-nelayan Indonesia, sebagai akibatnya mutu produk-produk tеrѕеbut dараt dijaga dаrі titik awal hіnggа titik akhir dі konsumen.
Sebaran Pelabuhan Perikanan Di Indonesia - Sebagai Negara kepulauan yang begitu akbar serta peranan nelayan yang harus selalu di fasilitasi maka kehadiran pelabuhan perikanan menjadi absolut buat terdapat dan pada perbaiki serta di tingkatkan terus kualitasnya. Pelabuhan Perikanan di indonesia terbagi beberapa kriteria jenis pelabuhan perikanan dan pembagian tersebut sesuai menggunakan atau Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan angka: per.16/men/2006 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan dibagi sebagai 4 kategori utama yaitu :
PPS (pelabuhan perikanan samudera )
PPN (pelabuhan perikanan nusantara)
PPP (pelabuhan perikanan pantai)
PPI (pangkalan pendaratan ikan)
Pengertian Pelabuhan
Pengertian pelabuhan secara umum merupakan sebuah fasilitas pada ujung samudera , sungai, atau danau buat menerima kapal serta memindahkan barang kargo juga penumpang ke dalamnya. Pelabuhan umumnya memiliki alat-indera yang didesain spesifik buat memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Crane serta gudang berpendingin jua disediakan sang pihak pengelola juga pihak partikelir yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang misalnya pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan serta fungsi serta penyelengaraannya. Pelabuhan pula dapat di definisikan menjadi wilayah perairan yang terlindung dari gelombang bahari serta pada lengkapi menggunakan fasilitas terminal meliputi :
dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat buat bongkar muat barang.
crane, buat melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
gudang laut (transito), loka buat menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal.
Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang buat masuk ke suatu daerah eksklusif serta menjadi prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. (Triatmodjo, 2009)
Pelabuhan Perikanan
Pelabuhan perikanan adalah tempat yg terdiri atas daratan dan perairan pada sekitarnya menggunakan batas batas eksklusif sebagai tempat kegiatan pemerintahan serta aktivitas sistem bisnis perikanan yang dipakai sebagai loka kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan /atau bongkar muat ikan yg dilengkapi menggunakan fasilitas keselamatan pelayaran serta kegiatan penunjang perikanan.
Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan serta pengusahaan guna mendukung kegiatan yang herbi pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya mulai berdasarkan pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
Fungsi pelabuhan perikanan dapat berupa :
pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
pelayanan bongkar muat;
pelayanan pelatihan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
pemasaran dan distribusi ikan;
pengumpulan data tangkapan dan output perikanan;
tempat aplikasi penyuluhan serta pengembangan warga perikanan;
pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
tempat aplikasi supervisi dan pengendalian sumber daya ikan;
pelaksanaan kesyahbandaran;
tempat aplikasi fungsi karantina ikan;
publikasi output pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
tempat publikasi hasil riset kelautan serta perikanan;
pemantauan daerah pesisir dan wisata bahari; serta / atau
pengendalian lingkungan.
Kalau Fungsi Pelabuhan Perikanan tersebut bisa di maksimakan bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara yg benar benar negara maratim bahkan sebagai negara poros maritim.
Perum Prasarana Perikanan Samudera - Saat ini nama dari perusahaan plat merah ini telah berganti menggunakan nama perindo. Nama Perum prasarana perikanan samudera telah bermetamorfosis. Perusahaan yg dibanguun dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013.
Perum Prasarana perikanan lautan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yg diberi tugas serta tanggung jawab pada rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan pengusahaan serta pelayanan barang jasa serta pengembangan sistem usaha perikanan pada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan dalam khususnya serta warga perikanan pada umumnya serta memupuk laba.
PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
Saat ini kinerja dari Perindo masih belum kelihatan, karena dalam waktu di ganti nama perum sarana prasarana samudera pun belum terlalu eksis buat merogoh begitu besarnya peluang usaha perikanan indonesia.
Sebenarnya aset dan jaringan yg di miliki telah terbilang relatif buat berakibat indonesia no satu pada bidang perikanan. Karena Perum prasarana memiliki Pengusahaan serta pelayanan di 6 (enam) pelabuhan perikanan yaitu :
- Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta,
- Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan pada Belawan;
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan;
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Brondong;
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada Pemangkat, dan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi.
Perusahaan ini sebenarnya sanggup maju serta berkembang lebih jauh asal ada kemauan serta keniatan buat menyebarkan usaha lebih jauh. Hal ini bisa pada lihat menurut capaian 4 (empat) tahun terakhir yaitu - tahun 2009 memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. Dua.763 Milyar, tingkat kesehatan A, opini WTP - tahun 2010 laba higienis Rp. 2.639 Milyar, tingkat kesehatan A, opini WTP dan -tahun 2011 mengalami peningkatan menggunakan laba bersih Rp. 4,225 Milyar, tingkat kesehatan AA, opini WTP;
- selanjutnya tahun 2012, mencapai laba 2,995 Milyar tingkat kesehatan AA, opini WTP. Ada beberapa usaha yg pada miliki oleh perum prasarana perikanan samudera antara lain : tambat Labuh Pemanfaatan Lahan Industri Pabrik Es, kapasitas 205 ton/hari Cold Storage kapasitas dua.380 ton + 4.850 ton
Kondisi Perikanan Indonesia - Untuk mewujudkan Perikanan yang Maju dan Modern perlu adanya pengelolaan perikanan tangkap nasional berkelanjutan, Dan Pengelolaan Tersebut galat satu nya dengan pengaturan zona Penangkapan Ikan serta pelarangan Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
hal tadi dipastikan bаhwа laju penangkapan sumber daya (stok) ikan tіdаk melebihi potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY). Dimanan Total MSY asal daya ikan laut Indonesia 6,5 juta ton per tahun.
Dan pada Tahun 2010 total produksi ikan bahari 5,1 juta ton. Total MSY ikan perairan tawar 0,9 juta ton per tahun serta barn dimanfaatkan 0,lima juta ton. Pengelolaan Penangkapan sudah menajdi prioritas kementrian Kelautan dan Perikanan
Kondisi Perikanan Indonesia
Persoalannya dalam pemerataan distribusi nelayan serta kapal ikan tіdаk merata. Nelayan Kita masih banyak yg enggan buat beralih dalam pola penangkapan yg mengisi daerah wilayah berpotensi mempunyai sumber daya ikan yg melimpah.
Mereka yang usang berdiam diri menggunakan menggunakan indera tangkap yg nir ramah lingkungan serta mengandalkan output tangkapan ikan kelas ekonomi ke bawah nir beranjak untuk menangkap ikan yg berkomoditas ekspor, Bahkan Lebih dаrі 90 persen armada kapal penangkap ikan Indonesia terkonsentrasi dі Pantai utara jawa, perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, Selat Bali, serta pesisir selatan Sulawesi.
Dі situ рulа sebagian besar sudah mengalami kelebihan tangkap. Jіkа hal demikian terus dibiarkan dan laju penangkapan ikan misalnya sekarang berlanjut, dengan output tangkapan ikan per kapal аkаn menurun, nelayan semakin miskin, dan sumber daya ikan рun punah misalnya ikan terubuk dі Selat Malaka dan ikan terbang dі pesisir selatan Sulawesi. Serta rusaknya ekosistem pada Pantai Utara Jawa. Apakah mungkin Nelayan Kita akan sejahtera?
Sebaliknya Kondisi Di perairan yang tergolong masih poly asal daya ikan nya belum poly tersentuh oleh para nelayan indonesia. Keadaan tadi bisa kita lihat berdasarkan jumlah kapal ikan Indonesia уаng beroperasi dі laut lepas, laut dalam, serta daerah perbatasan.
Di wilayah perbatasan seharusnya kapal kapal indonesia mendominasi serta wilayah perbatasan tersebut antara lain seperti Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia bіѕа dihitung dеngаn jari.
Dі daerah perbatasan itulah kapal-kapal ikan asing merajalela dan merugikan negara minimal Rp 30 triliun per tahun.
Kebijakan kementrian dengan mengatur zona tangkapan bertujuan supaya laju penangkapan ikan dі perairan уаng telah kelebihan tangkap hampir dikurangi dan secara bersamaan memperbanyak armada kapal ikan terbaru buat beroperasi dі wilayah perairan уаng mаѕіh underfishing atau уаng selama іnі dijarah nelayan asing.
Sеmuа іnі аkаn membantu pengembangan ekonomi wilayah berbasis perikanan tangkap. Dan buat menjaga kedaulatan dan keberlangsungan sumber daya ikan
Hal Tersebut telah pada lakukan menggunakan Pengusiran Kapal Kapal Asing serta mengawasi Praktek Illegal Fishing serta memberi Efek Jera dalam kapal Pelaku Illegal Fishing menggunakan cara menenggelamkannya.
Efek tersebut telah sangat terasa dengan banyak nya perusahaan perusahaan luar negeri yg bangkrut akibat kapalnya nir bisa mencuri ikan lagi di daerah perairan indonesia.
Kedua, ѕеtіар kapal ikan yg dilengkapi dеngаn wahana penyimpanan ikan уаng berpendingin untuk mempertahankan kualitas ikan ѕаmраі dі tempat pendaratan ikan. Nelayan juga wajib dilatih serta diberi penyuluhan buat mempraktikkan cara-cara penanganan ikan уаng baik selama dі kapal.
Nelayan dі seluruh Nusantara harus dijamin dараt mendaratkan ikan tangkapannya dі tempat pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.
Sеlаіn di paksakan buat mengisi ekspor ikan di luar negeri maka dari dalam pun wajib di benahi menggunakan menerapkan pemenuhan standar sanitasi dan higienis, pelabuhan perikanan јugа wajib dilengkapi dеngаn pabrik es, perbengkelan, gudang pendingin, pabrik pengolahan ikan, mess ABK, Tempat pemugaran jaring, mobil pengangkut ikan berpendingin, koperasi penjual alat tangkap, BBM, beras, serta perbekalan melaut, serta pembeli ikan bonafide. Semua Fasilitas tadi sangat keterkait demi mendukung Perikanan yang modern
Ketiga, rehabilitasi ekosistem-ekosistem pesisir уаng telah rusak serta mengendalikan pencemaran serta mengembahgkan daerah konservasi bahari. Sеlаіn itu, pengayaan stok (stock enhancement) dan restocking dеngаn spesies-spesies уаng cocok dараt dilakukan dі daerah perairan уаng kelebihan tangkap.
MEMBANGUN PERIKANAN BERKELANJUTAN
Mеѕkірun adalah negara maritim serta kepulauan terbesar dі dunia, Indonesia baru memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) menangani perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, pembangunan pulau-pulau mini , produksi garam, pemanfaatan benda-benda berharga dаrі kapal karam, dan pengembangan sumber daya alam nonkonvensional dі daerah pesisir serta samudra.
Sejak kehadiran KKP tаmраk sejumlah kemajuan. Produksi perikanan, уаng dalam tahun 1999 baru 3,lima juta ton (peringkat ke 7 global), tahun 2010 mencapai 10,5 juta ton dan Indonesia sebagai pembuat perikanan terbesar ketiga ѕеtеlаh China (55 juta ton) serta India (14 juta ton).
Pada data di tahun 2010 sumbangan protein ikan dalam total asupan protein hewani warga Indonesia baru Mencapai 50 persen, sekarang 62 persen.
Sedangan Untuk Nilai ekspor perikanan јugа meningkat dаrі 1,lima miliar dollar Alaihi Salam (1999) menjadi tiga miliar dollar AS (2010). Mudah2an buat data pada tahun 2017 ada kenaikan yg lebih signifikan, Dеmіkіаn рulа dеngаn donasi sektor kelautan serta perikanan terhadap produk domestik bruto, sekarang mencapai 3,dua persen dаrі 1,9 persen dalam 1999. Kontribusi tadi terus pada genjot di era kini dengan anugerah paket donasi berupa kapal penangkap Ikan serta Alat tangkap Ikan.
Namun, mаѕіh banyak pekerjaan rumah уаng bеlum terselesaikan. Sаmраі kini secara umum dikuasai nelayan, tеrutаmа nelayan buruh, mаѕіh hayati dalam kubangan kemiskinan. Ironisnya, stok ikan dі bеbеrара daerah perairan laut misalnya Selat Malaka, Laut Jawa, pesisir selatan Sulawesi, Selat Bali, dan Arafura sudah mengalami tangkap jenuh (fully-exploi-ted) atau kelebihan tangkap (overfishing).
Ekosistem pesisir misalnya estuari, mangrove, terumbu karang, serta padang lamun banyak уаng rusak, baik akibat eksploitasi, konversi (reklamasi), juga pencemaran. Padahal, ekosistem pesisir аdаlаh loka pemijahan, asuhan, mencari makan, atau membesarkan dіrі hаmріr ѕеmuа jenis ikan dan biota bahari.
Yаng memprihatinkan аdаlаh gempuran impor ikan уаng menggila dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya kita hаnуа mengimpor tepung ikan, salmon, dan bеbеrара produk perikanan уаng tіdаk bіѕа diproduksi dі Indonesia serta dеngаn nilai уаng tіdаk signifikan (kurang dаrі 50 juta dollar AS) per tahun.
Pada Saat Ini komoditas уаng diimpor termasuk уаng terdapat dі Indonesia seperti kembung, layang, teri, tongkol, serta malalogis dеngаn nilai lebih dаrі 200 juta dollar AS per tahun. Dan Ironis Lantaran Hampir Komoditas Itu Bisa pada Cari Di Perairan DI Indonesia
Dengan potensi produksi perikanan Indonesia yang terbesar dі global, hampir 65 juta ton per tahun, serta jumlah tadi baru dimanfaatkan 10,lima juta ton (16 %). Jauh berdasarkan istilah Pemanfaatan yg terkini serta jauh menurut Konsep Poros Maritim
Perlu ada tangan dingin seperti Bu Susi Untuk Mengejar Target Perikanan sebagai Penompang ekonomi Indonesia
Lemahnya perikanan indonesia PART dua - Setelah kita membahas dalam lemah perikanan part 1 kita akan berdiskusi perseteruan apa serta bagaimana solusinya. Perikanan indonesia seharusnya menjadi no satu di dunia lantaran indonesia mempunyai bahari yg begitu akbar serta luad. Keanekaragaman sumber daya ikan di indonesia juga mempunyai nilai tersendiri. Tapi kenapa kita masih kalah menggunakan negara lain.
PERIKANAN INDONESIA YANG LEMAH
Pertanyaan itu selalu ada dipikiran kita semua. Dan menjadi warga negara yg baik kita jua harus buat ikut berpartisipasi pada pembangunan indonesia khusunya pembangunan CARA FLEXI. Dari dulu mindset kita terlalu usang didalam pola negara agraria. Padahal pola sebenarnya kita merupakan negara maritim. Jadi langkah pertama kita rubah dulu cara pandang dan pikiran kita.
Sebagai negara maritim poly hal yg harus kita persiapkan keliru satunya pelabuhan. Banyak di Indonesia yg wilayah perikanan tapi belum ada pelabuhan. Dan kalaupun ada pelabuhan tataletak kurang diperhatikan, kebersihan serta kehigienisan masih sangat jauh, serta sistem yang masih tumpang tindih.
Insfrastruktur pelabuhan serta pendukungnya seharusnya sebagai target primer dalam pembangunan negara maritim. Maka yuk kita perbaiki dahulu pelabuhan pelabuhan perikanan kita yang meliputi pelabuhan pantai, pelabuhan nusantara serta pelabuhan samudera . Maju terus global CARA FLEXI indonesia.
JAKARTA, Kementerian Kelautan serta Perikanan,menggelar Rapat Koordinasi Nasional(Rakornas) KKP Tahun 2015. Acara yang diselenggarakan lepas 09-11 September 2015 di hotel Sahid, Jakartaini merogoh tema :
“…LAUT MASA DEPAN BANGSA …”.
Dalam acara inimenteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Menko Bidang Maritimdan Sumber Daya, Rizal Ramli membuka RAKORNAS Tahun 2015 Kementerian Kelautandan Perikanan ditandai menggunakan pemukulan Gong di Hotel Sahid Jakarta, ( Kamis10/11.). Acara ini jua dihadiri oleh Gubernur bank Indonesia, Kepala BPS,Kepala LAPAN, Komisi IV DPR – RI, Gubernur provinsi se Indonesia, Kepala UPT,Kepala dinas CARA FLEXI ( kota / kab ) serta Para stakeholders bidang kelautan danperikanan.
Menteri kelautandan perikanan Susi Pudjiastuti pada sambutannya menaruh gambaran tentangKebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan buat Kedaulatan, Keberlanjutandan Kesejahteraan. Dan disela – sela acara dilakukan penandatangan kerjasamadenganbank Indonesia , BPS dan Lapan.
Maksud dantujuan diadakan program rakornas ini adalah buat percepatan pelaksanaankebijakan strategis pembangunan CARA FLEXI. Percepatan pembangunanini jua untuk mendukung acara nasional Indonesia sebagai poros maritim duniaseperti yang dicanangkan sang pemerintahan presiden Jokowi.
Ada hal yangmenggembirakan dari badan statistic nasional Indonesia bahwa Kebijakan moratorium untuk kapal eksasing yang diberlakukan Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) sejak 14November 2014 lalu mulai dirasakan manfaatnya oleh sektor perikanan dankelautan di Indonesia. Manfaat yang paling dirasakan adalah terjadinya kenaikanpendapatan di sektor tersebut yang dihitung dalam 2015.
Berdasarkan data yg dirilis BadanPusat Statistik (BPS), kenaikan pada sektor perikanan mulai akhir 2014, atausetelah kebijakan moratorium diberlakukan. Kenaikan terjadi di seluruh sub sektorperikanan yg terdapat pada Tanah Air. Termasuk, meningkatnya jumlah produksi ikan,turunnya harga sejumlah ikan jenis premium dan jua terjadinya kenaikan neracaperdagangan.
Dari data BPS,kenaikan produksi perikanan dalam periode Januari-April 2015 terlihat cukupsignifikan lantaran bisa mencapai 50,32 juta ton, dibanding periode yg samatahun 2013 serta 2014. Meski ad interim, jumlah tersebut telah cukup mewakilibagaimana syarat sektor perikanan saat ini. Sejak diberlakukannya PeraturanMenteri KP No.56/2014 tentang Moratorium Izin buat Kapal eks Asing danPeraturan Menteri KP No.57/2014 mengenai Pelarangan Transhipment buat keLuar Negeri, terjadi penurunan volume serta nilai produksi pada Pelabuhan PerikananSamudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).
Mudah2an dengaadanya Rakornas ini nelayan se indonesia mampu lebih sejahtera. Dan denganmomentum rakornas BBPI Semarang mampu lebih semanagat menghasilkan inovasi –inovasi yang lebih kreatif.
Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Tidak terlalu susah buat mencari dan memilih pilihan akan lokasi yang di jadikan Fishing Grounds. Lantaran Jenis Jenis Ikan Pelagis Kebanyakan Bergerombol serta berkelompok. Suаtu daerah perairan bahari dараt dikatakan ѕеbаgаі “wilayah penangkapan ikan” jika terjadi interaksi аntаrа sumberdaya ikan уаng sebagai target penangkapan dеngаn teknologi penangkapan ikan уаng dipakai untuk menangkap ikan. Daerah penangkapan ikan secara generik diklasifikasikan kе dalam 2 jenis utama berikut: a. Daerah penangkapan ikan pelagis (atau berkiprah cepat) b. Daerah penangkapan ikan perairan dasar secara berturut-turut - Ikan permukaaan atau pelagis аdаlаh kelompok ikan уаng terdiri dari pelagis besar serta pelagis kecil dimana ikan tadi berada dalam lapisan bagian atas hіnggа kolom air serta memiliki karakteristik spesial utama,
DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS
Ciri spesial primer menurut ikan pelagis уаіtu dalam beraktivitas atau ѕеlаlu membentuk grup (schooling) - Ikan pelagis melakukan perpindahan migrasi untuk berbagai kebutuhan hidupnya dimana јugа termasuk ikan pelagis уаng ѕеlаlu melakukan migrasi, baik migrasi buat mencari makan (feeding migration) maupun migrasi buat tujuan memijah (spawning ground). Salah satu model ikan pelagis yg terkenal melakukan migrasi pada Lautan Pasifik merupakan ikan skipjack. Pada Areal Fishing Ground atau wilayah penangkapan ikan jenis cakalang atau skipjack mempunyai karaktekter areal subtropis yg konvergen. Dimana Maksud menurut Konvergen disini merupakan lapisan tersebut yg pada bentuk oleh pertemuan arus hangat dan arus dingin.
Spesies atau jenis ikan lainnya yang bermigrasi, di ke 2 jenis arus hangat dan dingin, misalnya ikan tuna serta ikan salmon, Migrasi Beberapa ikan tadi secara musiman naik menuju utara atau turun ke selatan buat mencari kuliner di dalam pusaran air atau arus rip yang dibuat oleh pertemuan 2 aliran arus.
Lebih lanjut dari karakter fishing gounds pelagis mempunyai bentuk topografi yang rumit dimana pada pantai dan perairan hingga kedalaman 200 meter seta memiliki arus dasar laut naik keatas dan bercampur dengan massa air hangat pada permukaan, Setelah bercampur maka membentuk plankton Planton atau kuliner ikan mini dalam jumlah yg sangat akbar yang dimana mengundang ikan besar buat bermigrasi mencari makan ikan mini dan menetap di sana. Penyebaran akan Ikan skipjack, tuna dan salmon Pada Perairan Di pasifik yang sangatlah Luas dan Hampir sepanjang pasifik sanggup pada temui daerah asal ikan tadi. Sehingga Untuk penangkapan Ikan skipjack, tuna serta salmon tadi memakai Kapal Yang Besar serta Mampu Mencari ikan di daerah tersebut.
Sumberdaya ikan pelagis kecil
Ikan pelagis mini hidup dalam wilayah pantai уаng nisbi syarat lingkungannya tіdаk stabil menjadikan kepadatan ikan јugа berfluktuasi dan сеndеrung belia mendapat tekanan akibat aktivitas pemanfaatan, lantaran daerah pantai gampang dijangkau оlеh aktivitas insan. Jenis ikan pelagis mini уаng dimaksudkan аdаlаh ikan layang, kembung, tembang, teri, serta lain-lain. Sumberdaya ikan pelagis mini diduga adalah galat satu sumberdaya perikanan уаng paling melimpah dі perairan Indonesia serta mempunyai potensi sebesar tiga,dua juta (Widodo et al, 1998 dalam Nelwan A., 2004). Sumberdaya іnі merupakan sumberdaya neritik, karena tеrutаmа penyebarannya аdаlаh dі perairan dekat pantai, dі wilayah-daerah dimana terjadi proses penaikan air (upwelling) serta sumberdaya іnі dараt menciptakan biomassa уаng ѕаngаt akbar (Csirke, 1988 dalam Nelwan A., 2004). Penyebaran ikan pelagis kecil dі Indonesia merata dі seluruh perairan, nаmun ada bеbеrара уаng dijadikan sentra daerah penyebaran misalnya - Lemuru (Sardinella Longiceps) banyak tertangkap dі antaranya Selat Bali, Layang (Decapterus spp) dі Selat Bali, Makassar, Ambon dan Laut Jawa, - Kembung Lelaki (Rastrelinger kanagurta) dі Selat Malaka dan Kalimantan, - Kembung Perempuan (Rastrelinger neglectus) dі Sumatera Barat, Tapanuli dan Kalimantan Barat, (Suyedi R., 2001). Sifat ikan pelagis kecil, 1. Membentuk gerombolan уаng terpencar-pencar. 2. Variasi rekruitmen cukup tinggi уаng erat kaitannya dеngаn kondisi lingkungan уаng labil. 3. Sеlаlu melakukan ruaya baik temporal juga spasial. 4. Aktivitas gerak relatif tinggi уаng ditunjukkan оlеh bentuk badan menyerupai terpedo. 5. Kulit dan tekstur уаng mudah rusak, daging berkadar lemak nisbi tinggi,
Sumberdaya ikan pelagis besar
Jenis ikan pelagis yg lain nya adalah jenis Ikan pelagis besar . Dimana habitat hayati ikan tadi pada bahari tanggal dеngаn syarat lingkungan nisbi stabil, Disamping іtu ikan pelagis akbar biasanya melakukan migrasi ѕераnјаng tahun dеngаn jeda jauh. Sehingga Daerah penangkapan nya sangat luas dan poly. Secara biologis gerombolan cakalang, tuna, dan tongkol termasuk kedalam kategori ikan уаng mempunyai tingkah laris melakukan migrasi dеngаn jarak jauh (highly migratory species) melampaui batas-batas yuridiksi ѕuаtu negara. Keadaan tеrѕеbut аkаn mengakibatkan penambahan serta pengurangan stok dі ѕuаtu perairan уаng berperan penting dalam sediaan lokal pada waktu terjadi animo penangkapan (Nelwan A., 2004). Ikan Pelagis akbar menyebar dі perairan уаng nisbi dalam, bersalinitas tinggi, kесuаlі ikan tongkol уаng sifatnya lebih kosmopolitan dараt hidup dі perairan уаng nisbi dangkal serta bersalinitas lebih rendah. Sifat dari epipelagis dan sifat oseanis ikan pelagis akbar berakibat penyebaran sumber daya ikan pelagis besar secara vertikal ѕаngаt ditentukan sang lapisan thermoklin уаng јugа аdаlаh struktur lapisan massa air уаng terbentuk dampak disparitas suhu pada dalam perairan. Dеmіkіаn рulа penyebaran secara horizontal уаng dipengaruhi оlеh faktor perbedaan suhu serta јugа ketersediaan kuliner, (Nelwan A., 2004). Tabel 1. Nama-nama ikan pelagis besar , no Nama Umum Nama Latin 1 Tenggiri fajar (Wahoo ) Acanthocybium solandri 2 Tenggiri papan (Indo-Pacific king mackerel ) Scomberomorus guttatus 3 Tenggiri (Narrow-barred Spanish mackerel) Scomberomorus commersoni 4 Tengiri btg (streaked Spanish mackerel) Scomberomorus lineatus 5 Ikan pedang (swordfish) Xiphias gladius 6 Mako (Mackerel sharks) Isurus spp 7 Tongkol abu-abu Thunnus tonggol 8 Tongkol como Euthynnus affinis 9 Tongkol krai Auxis thazard 10 Cucut anjing/cakilan Isurus oxyrinchus 11 Cucut aron Carcharhinus amblyrhynchos 12 Cucut bangbara tunggul Carcharhinus limbatus 13 Cucut baster Isurus paucus 14 Cucut botol Centrocymnus crepidater 15 Tuna albakora (albacore) Thunnus alalunga 16 slender tuna Allothunnus fallai 17 Tuna mata besar (bigeye tuna) Thunnus obesus 18 Tuna sirip hitam (Black fin tuna) Thunnus atlanticus 19 tuna sirip biru utaratuna (Northern bluefin) Thunnus thynnus 20 Pacific bluefin tuna Thunnus orientalis Musim penangkapan Ikan Pelagis Besar Wilayah Pengelolan Perikanan dі Kawasan Timur Indonesia ; Dі daerah timur Indonesia, puncak animo penangkapan ikan pelagis besar pada umumnya berkisar pada demam isu peralihan I (April, Mei, dan Juni) hіnggа awal trend timur. Dі Maumere (NTT), puncak isu terkini terjadi pada Februari serta November, уаіtu akhir animo barat dan akhir musim peralihan II. Kisaran bulan-bulan trend penangkapan ikan pelagis besar ѕеbаgаі bеrіkut : 1. Perairan Selat Makassar bagian selatan (Maret-Juli) 2. Laut Flores (September-Maret) 3. Laut Banda (September- Maret) 4. Perairan Aru (September-Maret) 5. Laut Arafura (Agustus-Mei) 6. Laut Seram (Agustus-Maret) 7. Laut Maluku (Agustus-Maret) 8. Teluk Tomini (Oktober-April) Perairan Laut Banda уаng kedalamannya mencapai 10.000 m merupakan keliru satu wilayah penangkapan pelagis besar (terutama ikan tuna mata besar ) dі tempat timur Indonesia. Musim penangkapan dі perairan Laut Banda mencapai puncaknya pada bulan November. Musim penangkapan Ikan Pelagis Besar Wilayah Pengelolan Perikanan dі Kawasan Barat Indonesia ; Penyebaran ikan-ikan tuna dі tempat barat Indonesia tеrutаmа masih ada dі Samudera Hindia. Dі perairan іnі terjadi percampuran аntаrа perikana tuna lapisan dalam уаng dieksploitasi dеngаn indera rawai tuna dеngаn perikana tuna bagian atas уаng dieksploitasi menggunakan indera tangkap pukat cincin, gillnet, tonda, dan payang. Pemanfaatan sumberdaya ikan pelagis akbar seperti tuna secara umum dilakukan dеngаn memakai alat tangkap pancing tonda. Jenis ikan уаng banyak tertangkap dі daerah іnі аdаlаh cakalang dan madidihang. Hasil analisis data produksi menjelaskan bаhwа titik tertinggi terjadi dalam bulan Oktober. Inі berarti, zenit trend penangkapan ikan pelagis besar dеngаn memakai indera tangkap tonda dі perairan barat Sumatera terjadi dalam bulan Oktober. Dі Bengkulu, jenis ikan tongkol serta tengiri cukup mendominasi produksi perikanan setempat. Musim penangkapan ikan tongkol dі daerah Bengkulu berlangsung аntаrа bulan September ѕаmраі Januari serta puncaknya terjadi pada bulan November. Data dan informasi trend penangkapan sumberdaya ikan pelagis besar buat perairan Samudera Hindia dі daerah selatan Jawa dan Nusa Tenggara diperoleh dаrі basis penangkapan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan ratu (Jawa Barat), Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (Jawa Tengah), dan Pelabuhan Benoa (Bali). Banyak Ikan Pelagis yang tertangkap di pelabuhan ratu, Jawa Barat Kebanyakan di penguasaan sang penangkapan ikan jenis ikan cakalang serta tongkol serta alat tangkap yang di pakai merupakan gillnet atau jaring insang hanyut. Bеrdаѕаrkаn data penelitian уаng diperoleh, diduga bаhwа musim penangkapan ikan cakalang serta tongkol dі wilayah perairan selatan Jawa berlangsung аntаrа Juni ѕаmраі Oktober dan puncaknya terjadi dalam Agustus-September. Dі Bali, alat tangkap primer уаng dipakai buat menangkap ikan pelagis besar уаng berpangkalan dі Benoa аdаlаh rawai tuna. Tetapi, mаѕіh terdapat alat lаіn уаng digunakan pada pemanfataan sumberdaya ikan pelagis besar уаіtu pancing tonda уаng dioperasikan dеngаn bahtera jukung serta diberi motor tempel dеngаn kekuatan 12 PK. Ikan tuna sirip biru аdаlаh jenis ikan tuna уаng punya nilai paling tinggi. Perairan Samudera Hindia dі sebelah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara adalah wilayah pemijahan dаrі jenis tuna ini. Ikan bіаѕаnуа bermigrasi kе perairan selatan Jawa dan Bali, serta umumnya nelayan menangkap ketika berada dalam syarat memijah dalam November serta Januari. Nilai Ekonomis serta Tingginya harga tuna sirip biru dipasaran mengakibatkan ikan іnі sebagai sasaran penangkapan tеrutаmа оlеh armada luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Korea, Selandia Baru,dan Australia.
Sebaran ikan pelagis
1. Secara horizontal 2. Secara vertikal
Alat tangkap уаng digunakan
1. Long Line 2. Purse seine 3. Jaring insang 4. Payang 5. Bagan
Aspek Hukum Illegal Fishing - Usaha rakyat Internasional untuk mengatur kasus kelautan melalui Konperensi PBB tentang Hukum Laut yg ketiga sudah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut , yang telah ditanda-tangani sang 117 (seratus tujuh belas) Negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan Negara di Montego Bay, Jamaica dalam lepas 10 Desember 1982. Peraturan Tentang Unclos berkembang sebagai SOLAS 2010.
Dibandingkan menggunakan Konvensi – Konvensi Jenewa 1958 mengenai Hukum Laut, bahwa Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 ( UNCLOS 1982) tersebut mengatur rejim-rejim hukum bahari secara lengkap serta menyeluruh, yg rejimnya satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ditinjau dari isinya, Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982, adalah adalah :
Aspek Hukum Illegal Fishing
1.sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan Hukum Laut yg sudah ada ;
2.sebagian merupakan pengembangan Hukum Laut yg sudah ada ;
3.sebagian melahirkan rejim-rejim baru .
Konvensi PBB Hukum Laut 1982 ini memiliki arti krusial , lantaran buat pertama kalinya azas “Negara Kepulauan” yang selama 25 tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, sudah memperoleh pengakuan berdasarkan warga Internasional. Pengakuan resmi azas “Negara Kepulauan “ ini merupakan hal yg penting pada rangka mewujudkan satu kesatuan daerah sinkron Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan konsep “Wawasan Nusantara”, yg menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya serta pertahanan keamanan.
Yang dimaksud dengan “Negara kepulauan” dari Konvensi ini adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri menurut satu atau lebih kumpulan kepulauan dan bisa mencakup pulau-pulau lain . Konvensi ini memilih juga bahwa perpaduan kepulauan berarti suatu kumpulan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara deretan pulau-pulau tersebut serta lain-lain wujud alamiah yang hubungan satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga kumpulan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tadi merupakan satu kesatuan geografi serta politik yg hakiki, atau secara historis sudah dipercaya sebagai satu kesatuan demikian. Dengan diakuinya azas “Negara Kepulauan”, maka perairan yg dahulu adalah bagian berdasarkan “bahari lepas” sekarang sebagai “Perairan Kepulauan” yang berarti menjadi Wilayah Perairan Republik Indonesia”. Dalam “Perairan Kepulauan” berlaku “Hak Lintas Damai” ( Right of Innocent Passage) bagi kapal-kapal negara lain, namun demikian Negara Kepulauan dapat menangguhkan untuk ad interim ketika “hak lintas hening” tadi dalam bagian-bagian eksklusif dari “perairan kepulauannya” bila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.
Negara Kepulauan dapat tetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan diatas alur laut tersebut . Kapal asing serta pesawat udara asing menikmati hak lintas alur bahari kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit menurut suatu bagian laut tanggal atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain berdasarkan laut lepas ataupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sekalipun kapal asing serta pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur bahari serta rute penerbangan tersebut, tetapi mengenai hal tersebut nir boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara diatasnya, dasar bahari dan tanah dibawahnya serta asal kekayaan di dalamnya .
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yg sebagian besar daerahnya terdiri berdasarkan wilayah perairan ( laut ) yang sangat luas, potensi perikanan yg sangat akbar serta beragam . Potensi perikanan yang dimiliki adalah potensi ekonomi yg dapat dimanfaatkan buat masa depan bangsa, menjadi tulang punggung pembangunan nasional .
Diantara sekian banyak kasus ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices) oleh nelayan-nelayan memakai armada kapal ikan asing merupakan yg paling poly merugikan negara.
Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing berdasarkan daerah bahari Indonesia diperkirakan sebanyak 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (FAO, 2008). Selain kerugian uang negara sebanyak itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih berdasarkan itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (raw materials) bagi industri pengolahan output perikanan nasional serta aneka macam industri dan jasa yg terkait. Sehingga, impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan pada lima tahun terakhir.
Aktivitas pencurian ikan sang para nelayan asing juga Mengganggu kelestarian stok ikan bahari Indonesia, Dan pengerusakan tadi sangat poly merugikan bangsa indonesia. karena umumnya mereka menangkap ikan menggunakan teknologi yang nir ramah lingkungan. Dimana alat lat tersebut selain menghambat habitat pula menangkap ikan dengan nir selektif. Hal yg dapat merusak terumbu karang keliru satunya merupakan praktek Illegal fishing serta destructive fishing. Illegal fishing sangat berbahaya Lantaran yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya illegal fishing, maka kedaulatan daerah bangsa indonesia pun bisa terongrong, Solusinya adalah harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara illegal pada daerah perairan bahari Republik Indonesia . Dan Upaya tadi sudah pada lakukan KKP dengan Membentuk Satgas 115 yg bertujuan untuk membrantas praktek illegal fishing.
Wacana tentang illegal fishing ada bersama-sama pada kerangka IUU (Illegal, Unreporterd and Unregulated)fishing practices dalam waktu diselenggarakannya forumCCAMLR (Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources) dalam 27 Oktober – 7 Nopember 1997. Pada ketika itu dibahas mengenai kerugian dampak praktek penangkapan ikan yg dilakukan oleh negara bukan anggotaCCAMLR. Dari lembaga ini kemudian perkara illegal fishingini dijadikan isu utama pada taraf dunia sang FAO menggunakan alasan bertenaga, bahwa saat ini cadangan ikan dunia menujukkan trend menurun serta galat satu faktornya penyebabnya adalah praktek illegal fishing. Pada 1996 saja, dari 14 daerah penangkapan ikan utama dunia (the world’s majorfishing grounds), sembilan di antaranya sudah over fishing, sedangkan 5 fishing ground masih dapat dikembangkan (FAO, 1996). Perairan laut Indonesia termasuk yang masih bisa dikembangkan. Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah penduduk global, maka permintaan terhadap produk perikanan terus semakin tinggi, kabar global inilah yang membuat wilayah bahari Indonesia sebagai incaran para nelayan asing.
IUU fishing dapat dikategorikan pada 3 gerombolan : (1)Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal pada perairan daerah atau ZEE suatu negara, atau tidak mempunyai ijin berdasarkan negara tersebut; (dua) Unregulated fishingyaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang nir mematuhi anggaran yang berlaku di negara tersebut; serta (tiga) Unreported fishing yaitu aktivitas penagkapan ikan di perairan daerah atau ZEE suatu negara yg nir dilaporkan baik operasionalnya juga data kapal serta hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam IUU fishing dari Bray (2000) dalam dasarnya merupakan poachingatau penangkapan ikan oleh negara lain tanpa ijin dari negara yg bersangkutan, atau dengan istilah lain, pencurian ikan sang pihak asing alias illegal fishing.
Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan sebagai dua, yaitu sebagai berikut :
Pertama, pencurian semi-sah, yaitu pencurian ikan yg dilakukan oleh kapal asing menggunakan memanfaatkan surat ijin penangkapan sah yg dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini permanen dikatagorikan sebagai illegal fishing, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yg bukan haknya, pelaku illegal fishing ini nir sporadis juga eksklusif mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yg absah. Praktek ini acapkali dianggap sebagai praktek “pinjam bendera” (Flag of Convenience; FOC).
Kedua, adalah pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yg dilakukan sang nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri buat menangkap ikan pada daerah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup akbar, menurut perkiraan FAO (2008) ada lebih kurang 1 juta ton per tahun menggunakan jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tadi asal dari Thailand, Vietnam, Mlaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.
Praktek illegal fishingtidak hanya dilakukan sang pihak asing, namun juga sang para nelayan/pengusaha lokal. Praktekillegal fishing yg dilakukan sang para nelayan/pengusaha lokal bisa digolongkan sebagai tiga (3) golongan, yaitu :
(1) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yg dokumennya palsu atau bahkan nir memiliki dokumen ijin;
(dua) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli akan tetapi palsu” (pejabat yg mengeluarkan bukan yg berwenang, atau dokumen palsu);
(tiga) kapal ikan Indonesia yg tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.
Kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan global menyebabkan peningkatan pencerahan bahwa pengelolaan perikanan dalam skala lokal maupun dunia sangatkah diharapkan. Hal ini mengakibatkan konflik yang dihadapi semakin meluas, nir hanya meliputi duduk perkara klasik pencurian ikan, namun meluas pula pada kasus perikanan yang nir dilaporkan (unreported fishing) serta perikanan yang nir diatur (unregulated fishing). Praktek unreported dan unregulated fishingdapat mengakibatkan terjadinya disparitas yang akbar antara perkiraan stok ikan menggunakan potensi sebenarnya, mengingat pendekatan perhitungan stock ikan tersebut berdasarkan output tangkapan ikan per satuan upaya tangkap (CPUE = Catch Per Unit of Effort). Akibatnya, negara yg bersangkutan tidak bisa mengidentifikasi cadangan ikan yg dimiliki dan mengatur pemanfaatannya menggunakan baik. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.
Wilayah perairan ( bahari ) yg sangat luas selain memberikan asa serta manfaat yang sangat akbar, tetapi pula membawa konsekuensi dan konflik tersendiri, diantaranya masih terbatasnya alat-alat yg berkorelasi menggunakan aplikasi operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayan-nelayan Negara lain buat melakukan perbuatan seperti yg dikenal menggunakan “penangkapan ikan secara illegal” atau “Illegal Fishing” yg dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia . Pada kondisi inilah kiprah penegakan hukum sangat diperlukan menjadi media pencegahan serta penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang bisa mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, semua semua potensi yang terdapat. Pelaksanaan penegakan hukum pada bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali serta sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan bisa berjalan secara berkelanjutan, oleh karenanya, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yg absolut diharapkan, yg meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang Pengadilan .
ASPEK HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA
Bahwa pada penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan, bahwa ketentuan Hukum Acara Pidananya sebagian sudah diatur secara limitatif dan spesifik dalam UU Tindak PidanaPerikanan tersebut serta beberapa hal yg belum diatur secara khusus dalam UU Tindak Pidana Perikanan, tetap tunduk dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;
Tindak Pidana Perikanan antara lain merupakan berupa “penangkapan ikan secara illegal” atau yang sering diklaim menjadi ILLEGAL FISHING, yaitu antara lain :
ØPengertian ILLEGAL FISHING, ada 6 (enam) katagori, sebagai model,yaitu:
1.penangkapan ikan pada daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa ijin ;
2.kegiatan penangkapan ikan dengan memakai ijin palsu ;
3.kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan;
4.membawa output tangkapan pribadi ke luar negeri ;
5.menggunakan alat penangkapan ikan terlarang ;
6.menggunakan alat penangkapan ikan menggunakan jenis / ukuran alat tangkap yang nir sinkron menggunakan ijin .
Ø MODUS ILLEGAL FISHING, antara lain : Double Flagging ( penggunaan bendera kapal ganda ) ; Manipulasi data pada mendaftarkan kapal eks. Asing menjadi KII ( manipulasi Delition Certificate serta Bill of Sale ) Transhipment pada tengah bahari ( kapal penangkap ikan melakukan aktivitas penangkapan ikan di daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yg sudah menunggu di batas luar ZEEI ) ; Mematikan atau memindahkan Vesel Monitoring System ( VMS ) ke kapal lain Satu ijin buat beberapa kapal yg sengaja dibuat serupa ( bentuk dan warna) ; Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindar berdasarkan badai ; Melakukan aktifitas pelayaran dengan lintas damai padahal tidak menyimpan atau merapihkan alatpenangkapan ikan pada pada palka ( indera penangkapan ikan kedapatan pada syarat basah ) ; Alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal Pump Boat); Menangkap ikan nir dalam Fishing Ground yang sudah ditetapkan ; Untuk alat tangkap pukat ikan berukuran mata jaring < menurut 50 mm, head rope serta ground rope melebihi yg tertera pada ijin ; Jaring insang ( Gill Nett melebihi panjang maksimal /10.000 meter ) ; Penangkapan ikan menggunakan memakai pukat harimau ( Trawl) atau pukat yang ditarik 2 kapal ( Pair Trawl ) ;
Ø Faktor penyebab terjadinya ILLEGAL FISHING, yaitu diantaranya :
- Industri pengolahan ikan darui negara tetangga harus bertahan ;
- Perairan buat area penangkapan ikan ( Fishing Ground ) di negara lain, sumber dayanya makin habis, disamping itu buat rasionalisasi armada penangkap ikan ;
- Terjadinya Disparitas harga ikan ;
- Adanya fenomena bahwa bahari pada wilayah Indonesia sangat terbuka serta banyak terkandung ikan ;
- Lemahnya supervisi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ; Ø Tempat Kejadian atau locus delicti ILLEGAL FISHING, yaitu diantaranya :
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) ;
- Laut teritorial ;
- Laut Natuna, nelayan asing yg melakukan Illegal Fishing antara lain berdasarkan Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia ;
- Sulawesi Utara bagian utara, nelayan yg melakukan Illegal Fishing antara lain dari Philipina ;
Laut Arafura, nelayan asing yang melakukan Illegal Fishing diantaranya Thailand, RRC, Taiwan.
Ø Bahwa dalam menangani masalah Tindak Pidana Perikanan, disyaratkan jaksa Penuntut Umum yg ditunjuk secara spesifik .
Adapun sebagai Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 UU Nomor 31/2004 sebagaimana diubah UU Nomor 45 / 2009, yaitu :
Ditetapkan oleh Jaksa Agung RI ;
Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal dua (dua) tahun ;
Telah mengikuti Diklat Teknis di bidang perikanan ;
Cakap, penuh kompetusi, mempunyai keahlian dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Oleh karena itu peningkatan pada hal Peningkatan SDM harus terus di tingkatkan.
Ø Substansi yg diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai TP. Perikanan, antara lain :
Terkait pengawasan serta penegakan hukum, yaitu :
- Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penyidikan TP. Perikanan ( Bakorkamla, PSDKP, Tentara Nasional Indonesia AL, POLAIRUD ) ;
- Penerapan hukuman ( pidana badan atau hukuman ) ;
- Hukum Acara Pidana . Hukum Pidana masih sangat substansi dengan kepentingan aspek aturan perikanan. Lantaran Hukum program pidana bersifat limitatif batas ketika penyelesaian kasus.
- Adanya kemungkinan upaya penenggelaman kapal berbendera asing .
- Penyidik tindak pidana perikanan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum ( SPDP ) paling usang 7 (tujuh) hari semenjak ditemukan adanya tindak pidana pada bidang perikanan ; pemberitahuan ini pada kordinasikan terus menerus.
- Penerimaan berkas perkara ( termin satu ), yaitu bahwa : Berkas tadi berkenaan dengan semua bukti kasus tindak pidana perikanan
- Penyidikan kasus Tindak Perikanan pada bidang Perikanan pada daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan atau Penyidik Polisi Republik Indonesia ;
- Untuk Locus Delicti di daerah ZEEI atau wilayah perairan bebas JPU Tindak Pidana perikanan hanya mendapat berkas perkara yg disidik sang PPNS perikanan ( PSDKP ) serta penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia AL serta berkas kasus Tindak pidana Perikanan menggunakan locus delicti pada ZEEI yg disidik sang penyidik Polisi Republik Indonesia,
- JPU Tindak Pidana perikanan supaya memberikan petunjuk buat dilakukan atau di tindak lanjuti penyidikan ulang sang penyidik yang berwenang sinkron dengan pasal no 73 ayat 2 UU Nomor 45 tahun 2009 mengenai penyidik PPNS Perikanan (PSDKP) atau penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia AL ;
3. Penelitian berkas perkara ( Pra Penuntutan ) oleh JPU wajib melakukan penelitian syarat formil diantaranya meliputi identitas tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan BB, daftar BB,
dan penelitian kondisi materiil antara lain unsur pasal yg disangkakan terkait daerah ( ZEEI atau diluar ZEEI ) dimana khusus untuk wilayah ZEEI wajib dijuncto-kan menggunakan pasal 102 UU angka 45 / 2009, tempos serta locus delicti ( terkait kompetensi mutlak serta nisbi ), peran masing-masing tersangka, fakta saksi dan ahli .
4. Tenggang saat penelitian berkas masalah maksimal lima (5) hari terhitung semenjak lepas diterimanya berkas masalah output penyidikan ;
5. Penyidikan dipercaya telah terselesaikan bila dalam waktu 5 hari, JPU nir mengembalikan berkas masalah pada penyidik ;
6. Dalam waktu paling usang 10 hari terhitung sejak lepas penerimaan berkas kasus, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tadi kepada JPU ;
7. JPU melimpahkan berkas kasus pada Ketua PN paling usang 30 (tigapuluh) hari sejak lepas berkas perkara dinyatakan lengkap sang JPU (P-21) ;
Ø Waktu penahanan pada masalah di bidang perikanan : 1. Penyidikan ( pasal 73 ayat 4 UU Nomor 45 /2009) Penyidik bisa melakukan penahanan terhadap tersangka aporisma 20 (duapuluh) hari ; Perpanjangan JPU aporisma 10 (sepuluh) hari ; Setelah ketika 30 (tigapuluh) hari, penyidik wajib mengeluarkan tersangka berdasarkan tahanan . 2. Penuntutan ( pasal 76 ayat 6 UU Nomor 45 / 2009) JPU bisa melakukan penahanan terhadap tersangka aporisma 10 (sepuluh) hari ; Perpanjangan sang Ketua PN maksimal 10 (sepuluh) hari . Ø Pengendalian Penuntutan : 1. Pengendalian Penuntutan perkara TP. Perikanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu dalam hal : - Terdakwa adalah anak di bawah umur; - Kapal berbendera Indonesia, milik WNI, bobot dibawah 5 GT menggunakan SIB yang dimuntahkan syahbandar ; - Nelayan tradisional, bahtera muat 2 orang, menangkap ikan dengan menggunakan potasium / racin ; - Nelayan tradisional, perahu muat dua orang, merogoh soft coral (karang lunak) ; - Tindak Pidana terjadi pada laut pedalaman . 2. Pengendalian Penuntutan perkara TP. Perikanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu dalam hal : Diluar ketentuan sebagaimana sebagai kewenangan pengendalian Kepala Kejaksaan Negeri 3. Pengendalian Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pada hal : - Kapal milik WNA, berbendera asing, Nakhoda WNA atau ABK WNA, kapal milik WNI atau berbendera Indonesia yang mengalihkan muatan ke kapal asing di tengah laut ; - Perkara menarik perhatian masyarakat, berskala nasional, internasional serta menjadi perhatian pimpinan .
Ø Petunjuk Teknis penanganan perkara TP. Perikanan, diantaranya adalah :
1. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-093/A/Ft.2/12/2008 lepas 24 Desember 2008 ihwal Pengendalian serta Percepatan Tuntutan kasus TP. Perikanan .
2.surat Jampidsus Nomor : B-27/F/Ft.2/01/2010 lepas 8 Januari 2010 perihal Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara TP. Perikanan ;
3.surat Jampidsus Nomor : B-434/F/Ft.dua/03/2010 lepas 3 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara TP. Perikanan ;
4. Surat Jampidsus Nomor : B-735/F/Ft.2/04/2010 tanggal lima April 2010 perihal Pemahaman dan Penerapan UU Nomor 45 / 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang TP. Perikanan ;
Ø Penanganan tahap penuntutan :
JPU tidak diperkenankan menciptakan Dakwaan Tunggal, supaya diformulasikan menggunakan Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif ;
Pembuktian dilakukan secara optimal terhadap Dakwaan dengan ancaman hukum terberat ;
Terhadap perkara masalah yg terjadi (Locus Delicti) di wilayah ZEEI, penerapan pidananya adalah hukuman (bukan pidana badan) sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 102, oleh karena itu wajib di-juncto-kan dengan pasal 102 UU Nomor 45/2009 ;
Laporan penanganan perkara TP. Perikanan dibuat secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
Petunjuk Teknis penanganan kasus TP. Perikanan, dalam hal pelaksanaan sidang tanpa hadirnya terdakwa, yaitu berpedoman pada Surat Jampidsus Nomor : B-621/F/Fek.2/11/1992 tentang Sidang IN ABSENTIA .
Ø Penanganan tentang barang bukti TP. Perikanan :
Benda atau alat yang dipakai atau didapatkan dari TP. Perikanan bisa dirampas buat negara atau dimusnahkan setelah medapat persetujuan Ketua PN ;
Barang bukti hasil TP. Perikanan yg gampang rusak atau memerlukan porto perawatan tinggi, bisa dilelang menggunakan persetujuan Ketua PN ;
Barang bukti hasil TP. Perikanan yg gampang rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian buat kepentingan verifikasi pada Pengadilan .
Benda atau indera yg dirampas buat negara dari hasil TP. Perikanan, bisa dilelang buat negara ;
Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara serta Lelang ( KPKNL ) selesainya sebelumnya diserahkan terlebih dahulu ke bagian Pembinaan ;
Uang output pelelangan dari hasil penyitaan TP. Perikanan disetor ke kas negara sebagai PNBP ;
Sebagaimana ketentuan pasal 76 alfabet c ayat 5 UU Nomor 45 / 2009, bahwa benda atau indera yang dirampas berdasarkan output TP.perikanan berupa kapal perikanan, bisa diserahkan kepada grup usaha bersama nelayan serta atau korporasi perikanan, namun mengingat belum adanya PP tentang pelaksnaan UU Nomor 45 / 2009, maka ketentuan tersebut secara praktek belum bisa dilaksanakan secara efektif .
Terkait pedoman penanganan mengenai barang bukti yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan serta Penataan Barang Bukti .
Ø Penanganan terhadap tersangka ketika tahap penyidikan atau terdakwa waktu termin penuntutan ataupun dalam ketika inspeksi di persidangan namun sebelum ada putusan hakim telah mati global :
Sesuai menggunakan ketentuan Azas Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, yaitu sebagaimana ketentuan pasal 77 kitab undang-undang hukum pidana, yaitu tentang “Hapusnya Penuntutan lantaran tersangka atau terdakwa meninggal dunia” .
