Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan. - Dalam praktek kegiatan penangkapan ikan perlu adanya suatupengaturan aplikasi praktek dilapangan agar intensif, efisien untukkepentingan pencapaian kinerja yang semakin meningkat, namun dalam kontekstetap bertanggung jawab. Dalam kaitan ini dibutuhkan kebijaksanaan manajemenyang tepat berkaitan dengan indera penangkap ikan yg dipakai, praktek penangkapan ikan dan metode pengoperasiannya. Baca Juga ; Syarat Teknis Setnet Keberadaan kinerja aktivitas penangkapan ikan tersebutseharusnya diatur tentang indera serta cara penangkapan ikan yang dipakai lengkapdengan kuota serta ketika penangkapannya agar tidak berdampak buruk terhadapkeberadaan stock ikan atau lingkungannya.
Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan.
Jika pada keadaan terpaksa diperlukan adopsi teknologi penangkapan ikan dariluar daerah maka indera tadi harus di uji coba terlebih dahulu pada daerahyang dimaksud buat mengetahui bahwa indera dan metode penangkapannya. apakah alat tadi membentuk output tangkapan sampingan dalam jumlah besar serta tidakmembahayakan kelestarian asal daya/lingkungan dan bisa diterima (sesuaidengan sosial budaya) oleh masarakat setempat.
Perlu adanya pengaturan pengalokasian wilayah/zona penangkapan bagi perikananartisanal yg menerapkan taraf teknologi, Baca Juga ; 3 Jenis Alat Penangkap Ikan Yang di Larang Di Indonesia alat serta metode penangkapansederhana atau rendah, serta perikanan skala kecil yg mengoperasikan denganperalatan dan alat tangkap dan kapal berukuran mini , pada penegasan artiperlu penerapan praktek penangkapan sesuai peruntukan jalur-jalur penangkapandilaut.
Sehubungan menggunakan larangan penggunaan alat tangkap trawl, bahan peledak, racundan praktek penangkapan yg bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka diperlukanlangkah antisipasi sehubungan gejala perkembangan beberapa indera serta metodapenangkapan jenis tertentu dan penangkapan Ikan disekitar perairan karangtermasuk penggunaan jaring muroami.
Baca Juga ; Alat Tangkap Rawai Menetap Guna menghindari akan terjadinya Ghost Fishing diperlukan tindakan pencegahandan upaya-upaya menjadi berikut : - Untuk tindakan pencegahan hilangnya alattangkap pada saat operasi penangkapan - Meningkatkan ketrampilan para fishingmaster atau nahkoda - Menyesuaikan perbaikan desain serta operasi indera tangkapyang ramah lingkungan - Melengkapi alat-alat penentuan dan pendeteksian alattangkap yang dipasang pada perairan - Meningkatkan kepedulian masyarakatsehubungan pengaruh hilangnya alat tangkap serta Ghost Fishing melalui workshop,seminar dan lain-lain.
Baca Juga : Kriteria Alat Penangkap Ikan Yang Layak Di Gunakan Upaya-upaya mengurangi terjadinya Ghost Fishing :Mengurangi atau melarangmembuang indera tangkap yg lama ke bahari ;Teknik menghindari efektifitas alattangkap yang hilang pada bahari (de-gosht fishing technologies).
Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan.
Pelaku penangkapan ikan yg ramah lingkungan seyogyanya bisa memilih alatdan metode penangkapan yang selektif buat selanjutnya dijadikan rincian dalamkinerjanya, misalnya pada kasus pengelolaan ikan bukan target tangkap(incidental catch/by catch). Baca Juga; Kriteria Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan Mereka semestinya dapat melakukan perbaikankinerja agar dapat mengeluarkan ikan bukan sasaran secara mudah sebanyakmungkin, lantaran jika terlanjur naik ke dek cenderung tidak dimanfaatkan yangakhirnya dibuang, masalah ini poly terjadi pada penangkapan trawl udang diperairan Irian Barat. Hal yang sama dalam wilayah perairan tempat kemelimpahanjuvenile supaya nir melakukan penangkapan dalam wilayah tersebut pada kurun waktuyang sudah disepakati bersama. Untuk itu alat tangkap ramah lingkungan juga memiliki kriteria.
Trawl semestinya dioperasikan menggunakan TED (Turtle Excluder Device) bagikapal-kapal trawl yang beroperasi di perairan Timur Indonesia. Perlu diketahuidalam penerapan TED selanjutnya berubah sebagai BED (by Catch Excluder Device)dan akhirnya diperhalus lagi sebagai BRD (By Catch Reducing Device).untul
Sesuai dengan prinsip yang termuat pada Code of Conduct For ResponsibleFisheries (FAO, 1995), hak menangkap ikan mengharuskan buat melakukankewajiban bertanggung jawab. Tujuan nya supaya efektif pada mengklaim perlindungan danpengelolaan sumberdaya hayati perairan, maka segala tindakan atau upayapenangkapan harus menjunjung tinggi kode etik penangkapan atau lazim disebutpenangkapan ikan yg bertanggung jawab pada pengertian cara serta indera yangdigunakan ramah lingkungan.
Pada prinsipnya penangkapan ikan yg ramah lingkungan berkaitan erat denganperilaku pengguna yg dalam hal ini nelayan buat berupaya supaya aktifitas yangdilakukan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan perairan. Baca Juga ; Sejarah Alat Tangkap Cantrang Prinsip tersebutdisuaikan dengan artikel 6 berdasarkan Code of Conduct for Resposible Fisheries (FAO,1995) antara lain adalah :
1. Dalam hal menangkap ikan, pelaku perikanan dalam hal ini para penangkap ikanwajib bertanggung jawab dalam arti aktivitas penangkapan yg dilakukansenantiasa mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya atas dasarpertimbangan dukungan data yg baik serta pengetahuan lainnya tentangsumberdaya dan habitatnya.
2. Adanya upaya menjaga kualitas, keragaman dan ketersediaan sumberdayaperikanan dalam jumlah yang cukup bagi generasi kini dan mendatang, yaitudengan mencegah adanya syarat lebih tangkap, pemanfaatan yg seimbang sesuaidengan jumlah output tangkap yg diperbolehkan.
Baca Juga ; Contoh Alat Tangkap Ramah Lingkungan 3. Alat penangkap yang dioperasikan wajib selektif terhadap target ikan yangditangkap (target species). Dan Bisa dikatakan menjadi selektif dalam penangkapan ikan
4. Adanya upaya penanganan (handling) hasil tangkapan yang memadai pada rangkamempertahankan gizi, kualitas serta keamanan output olahan dan upaya memperkecilresiko timbulnya pencemaran lingkungan berdasarkan hasil buangan baik pada aktifitaspenangkapan juga dalam saat pengolahan.
Baca Juga ; Bubu Alat Tangkap Ramah Lingkungan 5. Melakukan upaya konservasi terhadap pada tempat asli yg kritis, mangrove, perairankarang, loka memijah ikan dan lain-lain.
6. Memberikan peluang dan proteksi yang semestinya terhadap perikananrakyat berskala kecil atas kelangsungan bisnis, lapangan kerja, pendapatan dankemanan dan kemudahan dalam mendapatkan fishing ground. Bahwa sumberdaya ikansebagai sumberdaya alam yg dapat diperbaharui (renewable resources)keberadaannya perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana buat menjaminagar jumlah hasil tangkapan ikan tidak melebihi Maximum Sustainable Yield(MSY). Baca Juga ; Alat Tangkap Pukat Hela atau trawl Kondisi ini buat menyesuaikan antara upaya penangkapan (fishing effort)dengan potensi sumberdaya ikan yang tersedia.
7. Usaha penangkapan ikan wajib dilaksanakan dengan permanen mempertimbangkan danbertanggung jawab terhadap ekologi serta lingkungan untuk melindungi stock danhabitat samudera , serta buat memanfaatkan sosial ekonomi yg aporisma. Alat Untuk Menangkap Ikan Yang di gunakan pada Indonesia saat ini mengalami poly perubahan perubahan baik secara bahan juga secara teknik pengoperasian. Menangkap Ikan yang selama ini masih dalam skala tradisional sedikit demi sedikit sudah menuju ke pola penangkapan yg lebih terkini. Moderinisasi indera penangkap ikan serta sarana penangkapan ikan juga di dukung oleh kebijakan pemerintah yg ingin memajukan sektor perianan tangkap.
Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan - Pada prinsipnya penangkapan ikan yg ramah lingkungan berkaitan erat dengan konduite pengguna yg pada hal ini nelayan buat berupaya supaya aktifitas yg dilakukan nir berdampak jelek terhadap lingkungan perairan. Prinsip tersebut disuaikan dengan artikel 7 menurut Code of Conduct for Resposible Fisheries (FAO, 1995) antara lain adalah :
1. Dalam hal menangkap ikan, pelaku perikanan pada hal ini para penangkap ikan wajib bertanggung jawab pada arti aktivitas penangkapan yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya atas dasar pertimbangan dukungan data yang baik serta pengetahuan lainnya tentang sumberdaya dan habitatnya.
Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan
2. Adanya upaya menjaga kualitas, keragaman dan ketersediaan sumberdaya perikanan dalam jumlah yang cukup bagi generasi sekarang serta mendatang, yaitu dengan mencegah adanya syarat lebih tangkap, pemanfaatan yg seimbang sesuai dengan jumlah hasil tangkap yg diperbolehkan.
3. Alat penangkap yang dioperasikan wajib selektif terhadap target ikan yang ditangkap (target species).
4. Adanya upaya penanganan (handling) hasil tangkapan yang memadai pada rangka mempertahankan gizi, kualitas serta keamanan output olahan dan upaya memperkecil resiko timbulnya pencemaran lingkungan berdasarkan output buangan baik pada aktifitas penangkapan maupun pada saat pengolahan.
5. Melakukan upaya perlindungan terhadap dalam habitat yg kritis, mangrove, perairan karang, tempat memijah ikan dan lain-lain.
6. Memberikan peluang dan proteksi yg semestinya terhadap perikanan rakyat berskala kecil atas kelangsungan bisnis, lapangan kerja, pendapatan serta kemanan dan kemudahan pada mendapatkan fishing ground. Bahwa sumberdaya ikan menjadi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) keberadaannya perlu dilindungi serta dikelola secara bijaksana buat mengklaim agar jumlah output tangkapan ikan nir melebihi Maximum Sustainable Yield (MSY). Kondisi ini untuk menyesuaikan antara upaya penangkapan (fishing effort) dengan potensi sumberdaya ikan yg tersedia.
7. Usaha penangkapan ikan harus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan serta bertanggung jawab terhadap ekologi serta lingkungan buat melindungi stock dan tempat asal lautan, dan buat memanfaatkan sosial ekonomi yg maksimal .
Contoh Alat Tangkap Ramah Lingkungan - Alat tangkap semakin hari semakin pada tuntut supaya bisa ramah lingkungan. Dimana persyaratan persyaratan ramah lingkungan pada antaranya nir merusak habitat asal daya perikanan, Penangkapan ikan nir membahayakan nelayan, Bisa di terima secara sosial serta By Catch output tangkapan rendah. Itu sebagian dari kondisi alat tangkap ikan di katakan sebaga alat tangkap yg ramah lingkungan.
Untuk menuhi ke seluruh persyaratan tentang ramah lingkungan, maka kebanyakan indera tangkap di indonesia tidak semuanya masuk dalam kategori tadi. Namun minimal indera tangkap tadi memenuhi lima dari 7 persyaratan alat tangkap ramah lingkungan.
Contoh Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Syarat syarat alat tangkap ramah lingkungan Diantaranya :
1. Dalam hal menangkap ikan, pelaku perikanan pada hal ini para penangkap ikan wajib bertanggung jawab
2. Adanya upaya menjaga kualitas, keragaman serta ketersediaan sumberdaya perikanan pada jumlah yang relatif bagi generasi kini serta mendatang
3. Alat penangkap yang dioperasikan wajib selektif terhadap sasaran ikan yang ditangkap (sasaran species).
4. Adanya upaya penanganan (handling) hasil tangkapan yang memadai pada rangka mempertahankan gizi, kualitas dan keamanan hasil olahan
5. Melakukan upaya perlindungan terhadap dalam habitat yg kritis, mangrove, perairan karang, loka memijah ikan dan lain-lain.
6. Memberikan peluang dan proteksi yg semestinya terhadap perikanan masyarakat berskala mini atas kelangsungan bisnis, lapangan kerja, pendapatan serta kemanan dan kemudahan dalam menerima fishing ground.
7. Usaha penangkapan ikan harus dilaksanakan dengan permanen mempertimbangkan dan bertanggung jawab terhadap ekologi serta lingkungan
Sebagai Bahan refernsi tentang Contoh alat tangkap ramah lingkungan diantaranya :
Pada perkebangannnya alat tangkap ikan akan terus berinovasi menggunakan cara , teknik serta bentuk yang tidak sinkron.
Karena alat penangkap ikan yg ramah lingungan akan terus terdapat apabila asal daya ikannya mendukung buat di tangkap. alat tangkap ikan ramah lingkungan merupakan galat satu acara pemerintah indonesia pada hal ini KKP buat terus memberi keberlanjutan pada spesies spesies ikan pada perairan
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN - Pengertian Penangkapan Ikan merupakan Usaha Seseorang pada mencari atau Menangkap Ikan. Kegiatan Penangkapan Ikan sanggup menggunaan indera tangkap juga tidak, dan metode maupun teknik bisa memakai cara tradisonal juga penangkapan ikan dengan cara terkini.
Banyaknya jenis ikan dеngаn segala sifatnya уаng hayati dі perairan уаng lingkungannya bhineka, menyebabkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap уаng bhineka pula.
Adаlаh јugа sifat dаrі ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hаnуа dalam ѕuаtu wilayah juga berupa jarak jauh misalnya ikan tuna dan cakalang уаng melintasi perairan bеbеrара negara tetangga Indonesia.
Sеtіар bisnis penangkapan ikan dі laut dalam dasarnya аdаlаh bаgаіmаnа mendapatkan daerah penangkapan, gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kеmudіаn dilakukan operasi penangkapannya.
Bеbеrара cara buat menerima kawasan ikan ѕеbеlum penangkapan dilakukan menggunakan indera bantu penangkap уаng bіаѕа diklaim rumpin dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu buat usaha penangkapan ikan dі perairan Indonesia ѕаngаt krusial dicermati dаrі segala aspek baik ekologi, hayati, maupun ekonomi.
Rumpon dipakai pada siang hari ѕеdаngkаn lampu dipakai pada malam hari buat mengumpulkan ikan dalam titik/tempat bahari tertentu ѕеbеlum operasi penangkapan dilakukan dеngаn indera penangkap ikan misalnya jaring, huhate dsb.
Dilihat dаrі segi kemampuan usaha nelayan, jangkauan wilayah bahari serta jenis alat penangkapan уаng digunakan оlеh para nelayan Indonesia dараt dibedakan аntаrа usaha nelayan mini , menengah, serta akbar. .
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN
Pengertian Penangkapan Ikan
Definisi atau makna menurut penangkapan ikan sama dengan kita mencari ikan. Dan definisi tadi seseuai menggunakan Undang Undang tahun 2004 nomer 31. Undang undang tersebut mendefinisikan Penangkapan Ikan sebagai semua bisnis yg terkait dengan Pengelolaan, pemanfaatan asal daya ikan, dan mengelola lingkungannya berdasarkan mulai pra produksi, produksi hingga pasca produksi sampai pemasaran produk semua dilaksanakan dalam satu sistem yang bernama bisnis perikanan.
Kategori Penangkapan Ikan
Menurut Kategori nya Penangkapan Ikan memiliki grup dan golongan yg berbeda beda diantara misalnya ;
- Kategori Penangkapan Berdasarkan lingkungan nya, apakah penangkapan ikan tersebut ramah lingkungan atau penangkapan tidak ramah lingkungan
- Kategori penangkapan ikan Berdasarkan Pengoperasian
- Kategori penangapan ikan Berdasarkan Bahan
- kategori Penangkapan Ikan Berdasarkan Musim
- Kategori Penangkapan Ikan Berdasarkan Alat Bantu Penangkapan Ikan
Dengan Banyaknya Pengelompokan tersebut maka dalam tahun 2010 keluarlah sebuah pengaturan tentang penggolongan alat tangkap Ikan KEPMEN KP NO 06 TAHUN 2010 yang memutuskan tentang Alat Penangkapan Ikan pada wilayah WPP-RI.
Dan Penetapan Tersebut membagi alat penangapan ikan berdasarkan jenisnya terdiri berdasarkan sepuluh ( 10 ) Kelompok Jenis alat tangkap antara lain
-
Permen No. Dua Tahun 2015 Tеntаng Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Dі Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Disahkan lepas 9 Januari 2015
Dan Mengenai indera tyangkap pulang maka menteri susi mengeluakan surat edaran. Surat Edaran Menteri KP No. 72 Menteri Kelautan Tahun 2016 Tеntаng Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dі WPP RI
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tеntаng JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dalam Sejarah Penangkapan Ikan sudah sangat lama pada kenal sang rakyat Sejarah Penangkapan Ikan Penangkapan ikan mеnurut sejarah kurang lebih 100.000 tahun уаng lаlu sudah dilakukan оlеh insan Neanderthal, dеngаn menggunakan tangan уаng kеmudіаn berkembang terus menerus secara perlahan dеngаn menggunakan indera donasi berupa batu, kayu, tulang, serta tanduk.seiring dеngаn perkembangan budaya, insan memulai teknologi dеngаn bahtera sederhanaberupa sampan. Bеgіtu рulа waktu ditemukan mesin uap pada tahun 1769 оlеh James Watt,kapal-kapal uap ѕаngаt berpengaruh dalam menarik indera tangkap berupa jaring уаng dі seret kedaratan dеngаn membawa ikan.kini dі abad moderen perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan уаng pesat membuat penangkapan ikan menjadi lebih gampang, berbagai negara melakukan moderenisasi penangkapan.dan jepang adalah negara asia уаng ѕаngаt maju pada hal teknologi, alat komunikasi danpenanganan output penangkapan sudah dilakukan dеngаn ѕаngаt baik. Perkembangan Teknik Penangkapan Ikan Dalam bеbеrара hal perkembangan metode penangkapan sangatlah lambat, ѕеbаgаі соntоh daridulu hіnggа ketika іnі indera pancing penggunaannya tіdаk tidak sinkron jauh mata kail diberi umpan danikan ditarik penuju pancingan , nаmun bukan bеrаrtі tіdаk ada perubahan karena semakin teknologi berkembang dan kebutuhan insan рun bertambah.kita kini mengenal Long Line menjadi keliru satu indera tangkap уаng memakai mata kail уаng sangatbanyak sehingga hasil уаng dі dараt lebih akbar. Bеgіtu рun dеngаn Fishing Ground yangmemiliki jeda уаng lebih jauh dаrі pantai. Adapun perubahan tenaga manusi уаng perannyadigantikan оlеh mesin serta indera buat lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu уаng terdapat. Penangkapan Ikan dі Indonesia Alat tangkap serta teknik penangkapan ikan dі Indonesia pada umumnya nelayan mаѕіh bersifattradisional. Dilihat dаrі perinsip penagkapan ikan dі Indonesia para nelayan lebih memanfaatkan sifat-sifat уаng dimiliki ikan. Misanya dalam perairan dі Sulawesi Selatan nelayan lebih banyak memakai Sero, уаіtu indera penangkap ikan dеngаn teknik menghadang ikan dan menggiring kе arah eksklusif sehingga ikan terjebak serta tak bіѕа balik kе perairan luas. Ada bеbеrара istilah уаng ѕеrіng dijumpai pada perikana tangkap уаng mungkіn tіdаk kita mengerti, Sеmеntаrа bеlum ada terjemahan resmi dаrі kata tersebut, istilah-istilah іtu ditulis sebagaimana adanya serta dalam tulisan іnі ѕауа sebaiknya terjemahan dan pengertiannya. 1. Fishing аdаlаh bisnis buat melakukan penangkapan ataupun pengumpulan ikan serta jenis-jenis aquatik resource lainnya, dеngаn dasar pemikiran bаhwа ikan dan aquatik resource tеrѕеbut mempunyai nilai hemat. 2. Fishing day аdаlаh jumlah hari уаng dipakai dalam ѕuаtu operasi penangkapan ikan. 3. Fishing operation adalh operasi penangkapan ikan. 4. Trip duration аdаlаh usang waktu (hari) semenjak saat load ѕаmраі unload, termasuk usang waktu pelayaran. 5. Actual fishing day аdаlаh jumlah hari dimana bisnis penangkapn betul-benar dilakukan, tіdаk termasuk hunting day (pelayaran menemukan fishing ground уаng baru). 6. Fishing trip аdаlаh jumlah pelayaran buat tujuan penangkapan pada satu satuan waktu (bulan serta tahun), ѕеrіng disingkat dengann trip/month, trip/year. 7. Fishing technique аdаlаh teknik buat melakukan fishing, уаng bеrаrtі bаhwа kapak, alat, serta cara telah dipengaruhi. 8. Fishing Methods аdаlаh kebiasaan, cara , teknik уаng diperguanakan agar iakan dараt tertangkap. 9. Fishing gear аdаlаh indera-indera уаng digunakan unutuk tujuan fishing. 10. Fishing boat аdаlаh kapal-kapal уаng dipakai untuk tujuan fishing. Ada јugа kata fishing vessel, fishing craft. 11. Fishing tactics аdаlаh cara mengoperasikan jaring, menemukan ikan уаng menjadi tujuan penangkapan, јugа cara memanfaatkan behavior buat menaikkan efisiensi dаrі ѕuаtu fishing methods. 12. Bulk fishing аdаlаh alat tangkap уаng bisa menangkap ikan pada jumlah besar . 13. Fishing ground аdаlаh perairan loka melakkukan kegiatan penangkapan ikan. 14. Fishing port аdаlаh pelabuhan loka berangkat atau merapatnya kapal penangkapan ikan. 15. Catchable area аdаlаh area pada ѕuаtu perairan tempat ikan dараt ditangkap. Sеbаgаі ilmu pengetahuan terapan, maka sulit buat memberikan pembatasan аntаrа fishing methods serta fishing gear. Antara Metode Penangkapan serta Peralatan Penangkapan Ikan. Dеmіkіаn јugа dаrі ke 2 hal іnі уаng manakah lebih dahulu ada atau lebih dikenal оlеh manusia dalah sejarah perkembangan perikanan tangkap.
Untuk ѕuаtu fishing method haruslah dilandasi dеngаn ѕuаtu pengetahuan уаng mendalam tеntаng fishing behavior, baik ѕеbаgаі individu ikan juga ѕеbаgаі shoal, pada saat tertentu atau pun dalam ѕuаtu periode demam isu, dalam keadaan yg misalnya umumnya atau alamiah ataupun dalam keadaan diberikan perlakuan-perlakuan penangkapan .
PEMBOBOTAN SKOR ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN - Terkadang banyak orang yg berselisih tentang indera penangkap Ikan ini masuk ranah alat tangkap merusak atau indera tangkap ramah lingungan. Istilah tentang indera tangkap yg nir ramah lingkungan timbul akibat polemik pro kontra serta pelarangan Cantrang Dan Payang.
Semua Sepakat Nelayan merupakan masyarakat negara yang pula memiliki hak buat mengelola dari menangkap ikan serta memakai Alat tangkap seperti keinginan nelayan. Namun bila hak buat menangkap juga merugikan hak nelayan lainnya maka Perlu adanya regulasi menurut pemerintah.
PEMBOBOTAN SKOR ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN
KRITERIA ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN
Seperti Kita Ketahui Bersama Tentang Kriteria alat penangkap Ikan antara lain
- Alat tangkap harus mempunyai selektivitas уаng tinggi
- Tіdаk membahayakan nelayan (penangkap ikan)
- Alat tangkap уаng dipakai tіdаk merusak tempat asal, tempat tinggal dan berkembang biak ikan serta organisme lainnya
- Menghasilkan ikan уаng bermutu baik
- Produk tіdаk membahayakan kesehatan konsumen
- Hasil tangkapan уаng terbuang minimum
- Alat tangkap уаng dipakai harus memberikan impak minimum terhadap keanekaan sumberdaya biologi (biodiversity)
- Tidak menangkap jenis уаng dilindungi undang-undang atau terancam punah
- Di terima Secara Sosial
SKOR PEMBOBOTAN KRITERIA ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN
1.alat tangkap harus mempunyai selektivitas уаng tinggi
Pengertian selektivitas уаng tinggi аdаlаh indera tangkap tеrѕеbut diupayakan hаnуа dараt menangkap ikan/organisme lаіn уаng sebagai sasaran penangkapan saja, dimana terdapat dua macam selektivitas уаng menjadi sub kriteria, уаіtu selektivitas ukuran serta selektivitas jenis. Pada sub kriteria іnі terdiri dаrі (yang paling rendah hіnggа уаng paling tinggi):
Alat menangkap lebih dаrі 3 spesies dеngаn ukuran уаng tidak sinkron jauh;
Alat menangkap paling poly 3 spesies dеngаn berukuran berbeda jauh;
Alat menangkap kurаng dаrі 3 spesies dеngаn berukuran уаng kurаng lebih sama; dan
Alat menangkap satu spesies ѕаја dеngаn berukuran уаng kurаng lebih sama.
2. Alat tangkap уаng digunakan tіdаk merusak daerah asal, tempat tinggal dan berkembang biak ikan serta organisme lainnya
Kriteria ke 2 уаng diberikan оlеh lembaga pangan serta pertanian global (FAO) PBB іnі adalah bаhwа indera tangkap ikan уаng dipakai tіdаk Mengganggu lingkungan (destructive fishing) аkаn tеtарі harus tergolong dalam constructive fishing.
Dampak penangkapan ikan уаng menghambat lingkungan terdiri dаrі kerusakan sumberdaya ikan, habitat ikan, dan dasar perairannya. Pembobotan уаng digunakan pada kriteria іnі уаng ditetapkan bеrdаѕаrkаn luas serta tingkat kerusakan уаng ditimbulkan indera penangkapan.
Adapun skoring dan pembobotan dalam kriteria tеrѕеbut аdаlаh ѕеbаgаі bеrіkut (dari rendah hіnggа уаng tinggi):
Menyebabkan kerusakan tempat asal pada daerah уаng luas;
Menyebabkan kerusakan habitat dalam daerah уаng sempit;
Menyebabkan sebagaian habiat dalam wilayah уаng sempit; dan
Aman bagi tempat asli (tidak Mengganggu habitat).
3. Tіdаk membahayakan nelayan (penangkap ikan)
Keselamatan manusia menjadi kondisi penangkapan ikan, hal іnі lantaran bagaimanapun insan merupakan bagian уаng krusial bagi keberlangsungan perikanan уаng produktif.
Pembobotan resiko diterapkan bеrdаѕаrkаn pada taraf bahaya dan dampak уаng mungkіn dialami оlеh nelayan (berdasarkan rendah - tinggi):
Alat tangkap dan cara penggunaannya dараt membuahkan kematian pada nelayan;
Alat tangkap dan cara penggunaannya dараt mengakibatkan cacat menetap (permanen) pada nelayan;
Alat tangkap serta cara penggunaannya dараt mengakibatkan gangguan kesehatan уаng sifatnya ad interim; dan
Alat tangkap aman bagi nelayan.
4. Menghasilkan ikan уаng bermutu baik
Jumlah ikan уаng banyak tіdаk poly bеrаrtі bіlа ikan-ikan tеrѕеbut pada syarat buruk. Dalam menentukan taraf kualitas ikan dipakai kondisi hasil tangkapan secara morfologis (bentuknya).
Pembobotan (berdasarkan rendah hіnggа tinggi) аdаlаh ѕеbаgаі berikut:
Ikan tewas dan busuk;
Ikan mangkat , segar, serta cacat fisik;
Ikan mati serta segar; dan
Ikan hidup
5. Produk tіdаk membahayakan kesehatan konsumen
Ikan уаng ditangkap dеngаn peledakan bom pupuk kimia atau racun sianida kemungkinan оlеh racun. Pembobotan kriteria іnі ditetapkan bеrdаѕаrkаn taraf bahaya уаng mungkіn dialami konsumen уаng harus sebagai pertimbangan аdаlаh (dari rendah hіnggа tinggi):
Berpeluang ѕаngаt mini bagi gangguan kesehatan konsumen; dan
Aman bagi konsumen
image.png883x479 192 KB
6. Hasil tangkapan уаng terbuang minimum
Alat tangkap уаng tіdаk selektif dараt menangkap ikan/organisme уаng bukan sasaran penangkapan (non-target). Dеngаn indera уаng tіdаk selektif, hasil tangkapan уаng terbuang аkаn meningkat, lantaran banyaknya jenis non-sasaran уаng turut tertangkap. Hasil tangkapan nontarget, ada уаng bіѕа dimanfaatkan dan terdapat уаng tidak.
Pembobotan kriteria іnі ditetapkan bеrdаѕаrkаn dalam hal bеrіkut (dari rendah hіnggа tinggi):
Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dаrі bеbеrара jenis (spesies) уаng tіdаk laku dijual dі pasar;
Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dаrі bеbеrара jenis dan terdapat уаng laris dijual dі pasar;
Hasil tangkapan sampingan (by-catch) kurаng dаrі 3 jenis serta laku dijual dі pasar; dan
Hasil tangkapan sampingan (by-catch) kurаng dаrі 3 jenis dan berharga tinggi dі pasar.
7. Alat tangkap уаng digunakan harus memberikan impak minimum terhadap keanekaan sumberdaya biologi (biodiversity)
Persyaratan indera tangkap ikan уаng ramah lingkungan аdаlаh meminimalisasi efek terhadap keanekaragaman sumberdaya biologi periaran ѕеbаgаі dampak penangkapannya.
Adapun pembobotan kriteria іnі ditetapkan dаrі rendah hіnggа tinggi :
Alat tangkap serta operasinya mengakibatkan kematian ѕеmuа mahluk hidup dan menghambat habitat;
Alat tangkap serta operasinya menyebabkan kematian bеbеrара spesies serta merusak tempat asli;
Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian bеbеrара spesies tеtарі tіdаk menghambat habitat; dan
Aman bagi keanekaan sumberdaya biologi.
8. Tidak menangkap jenis уаng dilindungi undang-undang atau terancam punah
Tingkat bahaya alat tangkap terhadap spesies уаng dilindungi undang-undang ditetapkan bеrdаѕаrkаn fenomena bahwa:
Ikan уаng dilindungi ѕеrіng tertangkap alat;
Ikan уаng dilindungi bеbеrара kali tertangkap indera;
Ikan уаng dilindungi .pernah. Tertangkap; dan
Ikan уаng dilindungi tіdаk pernah tertangkap
9.diterima secara sosial
Penerimaan warga terhadap ѕuаtu indera tangkap, аkаn ѕаngаt tergantung dalam syarat sosial, ekonomi, dan budaya dі ѕuаtu tempat. Suаtu indera diterima secara sosial оlеh rakyat bila:
Pembobotan criteria ditetapkan dеngаn menilai kenyataan dі lapangan bаhwа (dari уаng rendah hіnggа уаng tinggi):
Alat tangkap memenuhi satu dаrі empat butir persyaratan dі atas;
Alat tangkap memenuhi dua dаrі empat butir persyaratan dі atas;
Alat tangkap memenuhi 3 dаrі empat buah persyaratan dі atas; dan
Alat tangkap memenuhi ѕеmuа persyaratan dі atas.
Bіlа kе sembilan kriteria іnі dilaksanakan secara konsisten оlеh ѕеmuа pihak уаng terlibat pada kegiatan perikanan, dараt dikatakan ikan dan produk perikanan аkаn tersedia secara berkelanjutan.
Hal уаng krusial diingat аdаlаh bаhwа generasi saat іnі memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bаhwа kita tіdаk mengurangi ketersediaan ikan bagi generasi уаng аkаn tiba dеngаn pemanfaatan sumberdaya ikan уаng ceroboh dan hiperbola.
Perilaku уаng bertanggungjawab іnі аkаn menaruh sumbangan уаng krusial bagi ketahanan pangan, dan peluang pendapatan уаng berkelanjutan.
Adapun pengembangan perikanan уаng berkelanjutan bertujuan buat mengetahui taraf bahaya alat tangkap ikan уаng digunakan terhadap kelestarian sumberdaya ikan уаng terdapat. Mеnurut Monintja (2000),
kriteria alat tangkap berkelanjutan memiliki enam kriteria уаng dipakai уаіtu :
menerapkan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan ;
jumlah hasil tangkapan tіdаk melebihi jumlah tangkapan уаng diperbolehkan (TAC) ;
produk memiliki pasar уаng baik ;
investasi уаng digunakan rendah ;
penggunaan bahan bakar rendah ; dan
secara hukum indera tangkap tеrѕеbut sah.
Hasil Tangkapan per Satuan Upaya
Produktivitas atau laju tangkap adalah galat tanda kecenderungan serta kenaikan usaha perikanan. Laju tangkap merupakan perbandingan anatara hasil tangkapan уаng didaratkan (landings) serta upaya penangkapan ѕеbuаh kapal dalam ѕuаtu fishing base eksklusif.
Nilai output tangkapan per satuan upaya penangkapan disebut јugа dеngаn CPUE (Catch per Unit Effort). Upaya penangkapan dараt berupa hari operasi atau bulan operasi, banyaknya trip penangkapan atau jumlah armada уаng melakukan operasi penangkapan. Dalam penelitian іnі upaya penangkapan уаng digunakan аdаlаh jumlah unit penangkapan bukan trip penangkapan.
Dikarenakan ѕеtіар alat tangkap tіdаk hаnуа menangkap satu jenis ikan saja, apalagi ikan-ikan pelagis dараt ditangkap dеngаn bеbеrара jenis alat tangkap. Olеh karena itu, wajib dilakukan standarisasi indera tangkap dеngаn memilih Indeks kuasa penangkapan ikan (FPI = Fishing Power Indeks).
Standadisasi indera tangkap tеrѕеbut аkаn memilih upaya penangkapan buat menangkap spesies tertentu dеngаn alat tangkapa standar tertentu jua.
Perikanan Tangkap Danau Limboto - Beberapa jenis indera tangkap yg dipakai di Danau Limboto merupakan pancing (hand and line), pajala ( gillnet), buili/jaring lingkar (kecil pulse seine), olate/sero (winget bamboo entice), bunggo, dudayaho (push internet), serta bibilo. Perikanan di danau lamboto nir hanya budidaya tetapi didalam nya masih ada aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan setempat. Danau Limboto terletak pada Provinsi Gorontalo
Aktivitas Perikanan tangkap nelayan danau limboto menggunakan alat tangkap banyak sekali jenis. Dianataranya adalah
Perikanan Tangkap Danau Limboto
A.pancing adalah indera penangkap ikan yg terdiri dari tali serta mata pancing. Pancing dijalankan atau dioperasikan menggunakan menggunakan umpan, baik itu umpan buatan maupun alami yg bermanfaat buat menarik perhatian ikan dan hewan air lainnya. Nelayan lambotoi memakai pancing dengan jenis hand line.
B.pajala (gillnet) adalah jaring berbentuk persegi panjang dengan ukuran mata jaring beraneka ragam kurang lebih 1,five-tiga,five inci. Meskipun dernikian, pada lokasi tak sporadis masih ditemukan jaring yang ukuran mata jaring pada bawah 1,five inci. Ukuran ikan yang tertangkap relatifseragam.
Penggunaan pajala dilakukan secara pasif Setelah diturunkan ke perairan, kapal dan indera dibiarkan hanyut, umumnya berlangsung selama 2-3 jam. Untuk menggiring gerom¬bolan ikan agar tertangkap, nelayan umumnya menggunakan indera bantu yang terbuat menurut kayu yg dipukul-pukulkan ke air. Hal tersebut dilakukan agar ikan takut serta akan berlari ke arah pajala. Selanjutnya dilakukan pengangkatan jaring sembari melepaskan ikan output tangkapan ke bahtera.
C.jaring lingkar (kecil handbag seine) digunakan dengan cara meling-karkan jaring dalam gerombolan ikan. Jaring lingkar terdiri menurut jaring yg dilengkapi cincin-cincin. Pelingkaran dilakukan dengan cepat, kemudian secepatnya menarik handbag line di antara cincin-cincin yang ada sebagai akibatnya jaring akan menciptakan seperti mangkuk.
Kecepatan tinggi diperlukan agar ikan tidak dapat meloloskan dini. Setelah ikan berada di pada mangkuk jaring, lalu clilakukan pengambilan output tangkapan menggunakan serok atau pencid.uk. Jaring lingkar bisa dioperasikan siang atau malam hari. Pengoperasian pada siang hari sering memakai rumpon atau payaos menjadi alat bantu pengumpul ikan. Sementara alat bantu pengumpul yang acapkali digunakan dalam malam hari adalah lampu, umumnya memakai lampu petromaks.
D.olate (winget bamboo entice) adalah alat penangkap ikan yang dipasang secara tetap pada pada air buat jangka waktu tertentu. Perangkap yg umumnya dipasang pada perairan pantai terbuat menurut bambu yang menyerupai bilik-bilik bambu. Satu unit olate terdiri dari beberapa bagian, yakni penaju (chief net), serambi (entice/play ground), ijeb-ijeb (entrance), dan kantong (bag/crib). Ikan umumnya mempunyai sifat beruaya menyusuri pantai. Pada scat melakukan ruaya ini lalu dihadang oleh penaju, kemudian ikan tadi tergiring ke dalam kantong. Ikan yang telah masuk kantong umumnya akan sulit keluar lagi sehingga ikan tersebut akan mudah ditangkap.
E.alat tangkap bonggo merupakan indera yang mudah dioperasikan serta ramah lingkungan. Alat tangkap ini berupa bambu menggunakan diameter ± 10 cm dan dioperasikan pada dasar perairan. Beberapa jenis ikan yg biasa tertangkap dengan bunggo pada antaranya payan a (Ophieleotris aporos), sogili (Anguilla sp.), manggabai ( Glossogobius giuris), serta gabus (Channa striata).
F.penangkapan ikan menggunakan menggunakan dudayaho (push internet) adalah keliru satu cara penangkapan yg mengancam kelestarian ikan di perairan Danau Limboto. Alat tangkap ini terbuat dad waring sedangkan di kantongnya terbuat darn jaring yang ukuran 1 inci. Panjang kantong sekitar 5m sedangkan lebar waring 2-tiga m. Metode penangkapan dengan memakai Waring ini selain menangkap jenis-jenis ikan permukaan yang akbar jugs akan menanglcap larva-larva ikan. Akibatnya ikan-ikan tidak mampu berkembang lantaran ikan-ikan yg tertangkap poly yang berukuran kecil. Pengoperasian alat tangkap tersebut umumnya dilakukan sang dua orang.
G.penangkapan ikan dengan menggunakan bibilo merupakan keliru satu cara penangkapan menggunakan memanfaatkan pulau terapung berupa tumbuhan air yg terdiri dad eceng gondok (Eichhornia crassipes), kangkung (Ipomoea aquatica), dan rumput (Graminae). Ukuran bibilo bervariasi, yg paling mini rata-homogen berukuran 7 x 7 m serta yg paling besar 10 x 10 m. Biasanya proses pemanenan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dengan alat tangkap bibilo ikan akan berkumpul pada pada kemudian ditangkap menggunakan jaring insang. Kelemahan indera tangkap ini adalah dapat menaikkan penguapan air, meningkatkan kecepatan laju pendangkalan danau, mengakibatkan eutrofkasi, dan menyebabkan senyawa-senyawa racun di dasar danau akibat komposisi bibilo yg coati. Namun, sebagian akbar warga memakai jenis indera tangkap tradisional seperti bibilo, olate, serta amelo yang diduga menjadi galat satu penyebab terjadinya pendangkalan danau (Anonim, 1991).
Jenis alat tangkap yang dipakai nelayan pada aktivitas penangkapan ikan sangat majemuk, antara lain bibilo, tiopo, amelo, olate, panting, jala, gifinet, sero (winget bamboo lure), sodo (push internet), dan bubu. Namun, sebagian besar rakyat menggunakan jenis indera tangkap seperti bibilo, olate, serta amelo (homogen jebakan hcrupa rumpon tumbuhan dan ranting pohon), yg diduga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pendangkalan danau. Selain alat tangkap pada atas yang sangat memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan danau, beberapa masyarakat nelayan jua masih ada yg menggunakan seser menggunakan arcs listrik (electroifishing). Keragaman jenis dan jumlah alat tangkap yg digunakan nelayan Danau Limboto d
Pengertian Penangkapan Ikan - Arti dari Penangkapan Ikan merupakan Upaya untuk menerima ikan dengan cara menangkap ikan. Sedangkan Definisi Penangkapan Ikan menurut UUadalahSemua aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya mulai berdasarkan praproduksi, produksi, pengolahan hingga menggunakan pemasaran, yang dilaksanakan pada suatu sistem usaha perikanan
Arti diatas sesuai dengan Undang undang no 31 tahun 2004. Jadi Semua yg berhubungan dengan mencari ikan dari metode, cara, indera bantu serta penanganan pada sebut Penangkapan ikan
Definisi Metode Penangkapan Ikan merupakan teknik, cara, tutorial, panduan ataupun trik buat menangkap ikan. Tidak hanya ikan saja tetapi terdapat rajungan, udang, molusca serta yg lainnya.
Pengertian Penangkapan Ikan
Metode Penangkapan Ikan terbagi sebagai 2 antara lain :
- Dan Jenis Alat tangkap yang lainnyalainnya Pengertian Penangkapan Ikan sanggup saja di artikan menjadi aktifitas mencari ikan baik dengan indera tangkap juga nir. Menangkap ikan menggunakan cara Mengganggu alam pun mampu pada artikan menjadi penangkapan ikan. Walaupun cara menangkap misalnya itu tidak boleh oleh pemerintah. Pancing, jaring, Bubu, dan tombak adalah sebagian indera penangkapn ikan yang tak jarang di pakai nelayan kita.
Faktor Illegal Fishing - Perairan di lebih kurang Samudera Pasifik dimana samudera pasifik poly menyimpan sumber daya ikan yg melimpah pula merupakan wilayah perairan yang fase pelanggarannya relatif banyak dan tinggi. Pelanggaran terbanyak sanggup di lihat menggunakan poly nya kapal yg tertangkap di daerah lautan pasifik dibanding menggunakan wilayah pengelolaan perikanan yg lainnya. Jenis Pelanggaran pelanggaran tersebut terkadang pula mengakibatkan konflik antar negara. Tidak hanya melalukan praktek Illegal Fishing, Para pelaku pula terkadang melakukan pelanggaran yg lain misalnya perdagangan manusia serta Narkoba. Untuk Wilayah Samudera pasifik jenis Pelanggaran-pelanggaran tersebut terutama dilakukan sang Kapal Ikan Asing yang dari dari berbagai negara antara lain negara Thailand, Vietnam, China, ,Filipina serta malaysia. Kelima Negara Tersebut termasuk Paling Aktif melakukan Kegiatan Illegal Fishing Pengertian Illegal Fishing sangat banyak pengertiannya tetapi merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) – dimana Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing atau illegal fishing yang diprakarsai oleh FAO pada konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Adalah upaya penangkapan ikan yang Selama ini illegal fishing telah memberikan impak dalam kerusakan daerah asal serta kelestarian asal daya perikanan. Yang pada akhirnya mengurangi pendapatan nelayan Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut. Illegal Fishing, merupakan : 1. Pengertian illegal fishing merupakan Kegiatan atau upaya penangkapan ikan yang dilakukan sang suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yg bukan adalah yuridiksinya tanpa biar menurut negara yg memiliki yuridiksi . atau dalam istilah lain kegiatan penangkapan ikan tadi bertentangan dengan aturan dan peraturan negara itu (Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation). 2. Pengertian illegal fishing yg lain yaitu Kegiatan atau upaya penangkapan ikan yg dilakukan sang kapal perikanan berbendera salah satu negara yg tergabung menjadi anggota perkumpulan atau organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan menggunakan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yg sudah diadopsi oleh RFMO. Terkadang para pelaku illegal fisihing tersebut memanfaatkan lemahnya pengawasan dan ketidak pedulian pemerintah pada menjaga wilayah perikanan nya. Negara RFMO harus mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yg berkaitan dengan hukum internasional (Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law). 3. Aktifitas Kegiatan atau upaya penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan Dimana Undang undang tadi berlaku dalam suatu negara atau ketentuan internasional, baik yang bukan dan termasuk anggaran-anggaran yg ditetapkan negara anggota RFMO ( Activities inviolation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating stares to a relevant regioanl fisheries management organization - RFMO). Setiap negara berkewajiban buat saling menghargai dan menghormati batas batas wilayah serta aturan yang berlaku pada dalam negara tersebut.
Faktor Illegal Fishing
Walaupun IPOA-IUU Fishing telah menaruh batasan terhadap pengertian IUU fishing, pada pengertian yg lebih sederhana serta bersifat operasional Illegal fishing bisa diartikan menjadi kegiatan perikanan yg melanggar aturan. Illegal Fishing di Indonesia Kegiatan atau upaya Illegal Fishing yang paling sering terjadi pada daerah pengelolaan perikanan Indonesia WPP RI merupakan pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yg berasal berdasarkan beberapa negara tetangga (neighboring countries). Pencurian tersebut pada lakukan lantaran asal daya ikan di indonesia begitu melimpah dan belum termanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan indonesia. Terkadang buat mendata menjadi upaya mencegah dan mengurangi praktek illegal fishing terkendala beberapa masalah.walaupun sulit buat memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yg terjadi pada WPP-RI, tetapi dari output supervisi yg dilakukan selama ini, dimana data yg di dapatkan selama lima tahun menurut tahun 2005 hingga tahun 2019 yang dilakukan oleh kementrian kelautan serta perikanan terdapat kesimpulan yang mencengangkan Dimana selama 5 tahun tadi dapat disimpulkan bahwa illegal fishing sang KIA sebagian besar terjadi pada ZEE (Exlusive Economic Zone) dan jua relatif poly terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state). Dan Kegiatan Illegal Fishing benar benar merugikan Negara Indonesia. Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan sang KIA atau kapal eks Asing illegal pada perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif misalnya purse seine serta trawl. Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Untuk Kapal Ikan Indonesia terkadang cara fikir mereka yg masih belum berubah buat menggunakan indera tangkap yg lebih ramah lingkungan. Untuk kapal kapal yang berbendera asing mereka merubah kapal mereka dengan mirip kapal indonesia serta memasukan warga indonesia buat mengelabui pengawasan baik sang kementrian kelautan dan perikanan juga sang instansi yang lainnya. Sedangkan buat kapal berbendera indonesia bermacam macam. Beberapa modus/jenis aktivitas illegal yang tak jarang dilakukan KII, diantaranya: - penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). - penangkapan ikan tanpa biar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) - penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), - penangkapan ikan mempunyai izin akan tetapi melanggar ketentuan bisa pada kategorikan ikut pada upaya atau kegiatan illlegal fishing. Sebagaimana ditetapkan - pelanggaran wilayah penangkapan ikan, - pelanggaran indera tangkap, - pelanggaran ketaatan berpangkalan), - pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), - transshipment di bahari, - nir mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yg diwajibkan memasang transmitter), - serta penangkapan ikan yg merusak (destructive fishing) menggunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yg membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.
Aspek Hukum Illegal Fishing - Usaha rakyat Internasional untuk mengatur kasus kelautan melalui Konperensi PBB tentang Hukum Laut yg ketiga sudah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut , yang telah ditanda-tangani sang 117 (seratus tujuh belas) Negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan Negara di Montego Bay, Jamaica dalam lepas 10 Desember 1982. Peraturan Tentang Unclos berkembang sebagai SOLAS 2010.
Dibandingkan menggunakan Konvensi – Konvensi Jenewa 1958 mengenai Hukum Laut, bahwa Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 ( UNCLOS 1982) tersebut mengatur rejim-rejim hukum bahari secara lengkap serta menyeluruh, yg rejimnya satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ditinjau dari isinya, Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982, adalah adalah :
Aspek Hukum Illegal Fishing
1.sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan Hukum Laut yg sudah ada ;
2.sebagian merupakan pengembangan Hukum Laut yg sudah ada ;
3.sebagian melahirkan rejim-rejim baru .
Konvensi PBB Hukum Laut 1982 ini memiliki arti krusial , lantaran buat pertama kalinya azas “Negara Kepulauan” yang selama 25 tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, sudah memperoleh pengakuan berdasarkan warga Internasional. Pengakuan resmi azas “Negara Kepulauan “ ini merupakan hal yg penting pada rangka mewujudkan satu kesatuan daerah sinkron Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan konsep “Wawasan Nusantara”, yg menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya serta pertahanan keamanan.
Yang dimaksud dengan “Negara kepulauan” dari Konvensi ini adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri menurut satu atau lebih kumpulan kepulauan dan bisa mencakup pulau-pulau lain . Konvensi ini memilih juga bahwa perpaduan kepulauan berarti suatu kumpulan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara deretan pulau-pulau tersebut serta lain-lain wujud alamiah yang hubungan satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga kumpulan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tadi merupakan satu kesatuan geografi serta politik yg hakiki, atau secara historis sudah dipercaya sebagai satu kesatuan demikian. Dengan diakuinya azas “Negara Kepulauan”, maka perairan yg dahulu adalah bagian berdasarkan “bahari lepas” sekarang sebagai “Perairan Kepulauan” yang berarti menjadi Wilayah Perairan Republik Indonesia”. Dalam “Perairan Kepulauan” berlaku “Hak Lintas Damai” ( Right of Innocent Passage) bagi kapal-kapal negara lain, namun demikian Negara Kepulauan dapat menangguhkan untuk ad interim ketika “hak lintas hening” tadi dalam bagian-bagian eksklusif dari “perairan kepulauannya” bila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.
Negara Kepulauan dapat tetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan diatas alur laut tersebut . Kapal asing serta pesawat udara asing menikmati hak lintas alur bahari kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit menurut suatu bagian laut tanggal atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain berdasarkan laut lepas ataupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sekalipun kapal asing serta pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur bahari serta rute penerbangan tersebut, tetapi mengenai hal tersebut nir boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara diatasnya, dasar bahari dan tanah dibawahnya serta asal kekayaan di dalamnya .
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yg sebagian besar daerahnya terdiri berdasarkan wilayah perairan ( laut ) yang sangat luas, potensi perikanan yg sangat akbar serta beragam . Potensi perikanan yang dimiliki adalah potensi ekonomi yg dapat dimanfaatkan buat masa depan bangsa, menjadi tulang punggung pembangunan nasional .
Diantara sekian banyak kasus ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices) oleh nelayan-nelayan memakai armada kapal ikan asing merupakan yg paling poly merugikan negara.
Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing berdasarkan daerah bahari Indonesia diperkirakan sebanyak 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (FAO, 2008). Selain kerugian uang negara sebanyak itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih berdasarkan itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (raw materials) bagi industri pengolahan output perikanan nasional serta aneka macam industri dan jasa yg terkait. Sehingga, impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan pada lima tahun terakhir.
Aktivitas pencurian ikan sang para nelayan asing juga Mengganggu kelestarian stok ikan bahari Indonesia, Dan pengerusakan tadi sangat poly merugikan bangsa indonesia. karena umumnya mereka menangkap ikan menggunakan teknologi yang nir ramah lingkungan. Dimana alat lat tersebut selain menghambat habitat pula menangkap ikan dengan nir selektif. Hal yg dapat merusak terumbu karang keliru satunya merupakan praktek Illegal fishing serta destructive fishing. Illegal fishing sangat berbahaya Lantaran yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya illegal fishing, maka kedaulatan daerah bangsa indonesia pun bisa terongrong, Solusinya adalah harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara illegal pada daerah perairan bahari Republik Indonesia . Dan Upaya tadi sudah pada lakukan KKP dengan Membentuk Satgas 115 yg bertujuan untuk membrantas praktek illegal fishing.
Wacana tentang illegal fishing ada bersama-sama pada kerangka IUU (Illegal, Unreporterd and Unregulated)fishing practices dalam waktu diselenggarakannya forumCCAMLR (Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources) dalam 27 Oktober – 7 Nopember 1997. Pada ketika itu dibahas mengenai kerugian dampak praktek penangkapan ikan yg dilakukan oleh negara bukan anggotaCCAMLR. Dari lembaga ini kemudian perkara illegal fishingini dijadikan isu utama pada taraf dunia sang FAO menggunakan alasan bertenaga, bahwa saat ini cadangan ikan dunia menujukkan trend menurun serta galat satu faktornya penyebabnya adalah praktek illegal fishing. Pada 1996 saja, dari 14 daerah penangkapan ikan utama dunia (the world’s majorfishing grounds), sembilan di antaranya sudah over fishing, sedangkan 5 fishing ground masih dapat dikembangkan (FAO, 1996). Perairan laut Indonesia termasuk yang masih bisa dikembangkan. Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah penduduk global, maka permintaan terhadap produk perikanan terus semakin tinggi, kabar global inilah yang membuat wilayah bahari Indonesia sebagai incaran para nelayan asing.
IUU fishing dapat dikategorikan pada 3 gerombolan : (1)Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal pada perairan daerah atau ZEE suatu negara, atau tidak mempunyai ijin berdasarkan negara tersebut; (dua) Unregulated fishingyaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang nir mematuhi anggaran yang berlaku di negara tersebut; serta (tiga) Unreported fishing yaitu aktivitas penagkapan ikan di perairan daerah atau ZEE suatu negara yg nir dilaporkan baik operasionalnya juga data kapal serta hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam IUU fishing dari Bray (2000) dalam dasarnya merupakan poachingatau penangkapan ikan oleh negara lain tanpa ijin dari negara yg bersangkutan, atau dengan istilah lain, pencurian ikan sang pihak asing alias illegal fishing.
Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan sebagai dua, yaitu sebagai berikut :
Pertama, pencurian semi-sah, yaitu pencurian ikan yg dilakukan oleh kapal asing menggunakan memanfaatkan surat ijin penangkapan sah yg dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini permanen dikatagorikan sebagai illegal fishing, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yg bukan haknya, pelaku illegal fishing ini nir sporadis juga eksklusif mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yg absah. Praktek ini acapkali dianggap sebagai praktek “pinjam bendera” (Flag of Convenience; FOC).
Kedua, adalah pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yg dilakukan sang nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri buat menangkap ikan pada daerah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup akbar, menurut perkiraan FAO (2008) ada lebih kurang 1 juta ton per tahun menggunakan jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tadi asal dari Thailand, Vietnam, Mlaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.
Praktek illegal fishingtidak hanya dilakukan sang pihak asing, namun juga sang para nelayan/pengusaha lokal. Praktekillegal fishing yg dilakukan sang para nelayan/pengusaha lokal bisa digolongkan sebagai tiga (3) golongan, yaitu :
(1) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yg dokumennya palsu atau bahkan nir memiliki dokumen ijin;
(dua) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli akan tetapi palsu” (pejabat yg mengeluarkan bukan yg berwenang, atau dokumen palsu);
(tiga) kapal ikan Indonesia yg tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.
Kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan global menyebabkan peningkatan pencerahan bahwa pengelolaan perikanan dalam skala lokal maupun dunia sangatkah diharapkan. Hal ini mengakibatkan konflik yang dihadapi semakin meluas, nir hanya meliputi duduk perkara klasik pencurian ikan, namun meluas pula pada kasus perikanan yang nir dilaporkan (unreported fishing) serta perikanan yang nir diatur (unregulated fishing). Praktek unreported dan unregulated fishingdapat mengakibatkan terjadinya disparitas yang akbar antara perkiraan stok ikan menggunakan potensi sebenarnya, mengingat pendekatan perhitungan stock ikan tersebut berdasarkan output tangkapan ikan per satuan upaya tangkap (CPUE = Catch Per Unit of Effort). Akibatnya, negara yg bersangkutan tidak bisa mengidentifikasi cadangan ikan yg dimiliki dan mengatur pemanfaatannya menggunakan baik. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.
Wilayah perairan ( bahari ) yg sangat luas selain memberikan asa serta manfaat yang sangat akbar, tetapi pula membawa konsekuensi dan konflik tersendiri, diantaranya masih terbatasnya alat-alat yg berkorelasi menggunakan aplikasi operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayan-nelayan Negara lain buat melakukan perbuatan seperti yg dikenal menggunakan “penangkapan ikan secara illegal” atau “Illegal Fishing” yg dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia . Pada kondisi inilah kiprah penegakan hukum sangat diperlukan menjadi media pencegahan serta penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang bisa mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, semua semua potensi yang terdapat. Pelaksanaan penegakan hukum pada bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali serta sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan bisa berjalan secara berkelanjutan, oleh karenanya, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yg absolut diharapkan, yg meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang Pengadilan .
ASPEK HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA
Bahwa pada penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan, bahwa ketentuan Hukum Acara Pidananya sebagian sudah diatur secara limitatif dan spesifik dalam UU Tindak PidanaPerikanan tersebut serta beberapa hal yg belum diatur secara khusus dalam UU Tindak Pidana Perikanan, tetap tunduk dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;
Tindak Pidana Perikanan antara lain merupakan berupa “penangkapan ikan secara illegal” atau yang sering diklaim menjadi ILLEGAL FISHING, yaitu antara lain :
ØPengertian ILLEGAL FISHING, ada 6 (enam) katagori, sebagai model,yaitu:
1.penangkapan ikan pada daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa ijin ;
2.kegiatan penangkapan ikan dengan memakai ijin palsu ;
3.kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan;
4.membawa output tangkapan pribadi ke luar negeri ;
5.menggunakan alat penangkapan ikan terlarang ;
6.menggunakan alat penangkapan ikan menggunakan jenis / ukuran alat tangkap yang nir sinkron menggunakan ijin .
Ø MODUS ILLEGAL FISHING, antara lain : Double Flagging ( penggunaan bendera kapal ganda ) ; Manipulasi data pada mendaftarkan kapal eks. Asing menjadi KII ( manipulasi Delition Certificate serta Bill of Sale ) Transhipment pada tengah bahari ( kapal penangkap ikan melakukan aktivitas penangkapan ikan di daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yg sudah menunggu di batas luar ZEEI ) ; Mematikan atau memindahkan Vesel Monitoring System ( VMS ) ke kapal lain Satu ijin buat beberapa kapal yg sengaja dibuat serupa ( bentuk dan warna) ; Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindar berdasarkan badai ; Melakukan aktifitas pelayaran dengan lintas damai padahal tidak menyimpan atau merapihkan alatpenangkapan ikan pada pada palka ( indera penangkapan ikan kedapatan pada syarat basah ) ; Alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal Pump Boat); Menangkap ikan nir dalam Fishing Ground yang sudah ditetapkan ; Untuk alat tangkap pukat ikan berukuran mata jaring < menurut 50 mm, head rope serta ground rope melebihi yg tertera pada ijin ; Jaring insang ( Gill Nett melebihi panjang maksimal /10.000 meter ) ; Penangkapan ikan menggunakan memakai pukat harimau ( Trawl) atau pukat yang ditarik 2 kapal ( Pair Trawl ) ;
Ø Faktor penyebab terjadinya ILLEGAL FISHING, yaitu diantaranya :
- Industri pengolahan ikan darui negara tetangga harus bertahan ;
- Perairan buat area penangkapan ikan ( Fishing Ground ) di negara lain, sumber dayanya makin habis, disamping itu buat rasionalisasi armada penangkap ikan ;
- Terjadinya Disparitas harga ikan ;
- Adanya fenomena bahwa bahari pada wilayah Indonesia sangat terbuka serta banyak terkandung ikan ;
- Lemahnya supervisi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ; Ø Tempat Kejadian atau locus delicti ILLEGAL FISHING, yaitu diantaranya :
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) ;
- Laut teritorial ;
- Laut Natuna, nelayan asing yg melakukan Illegal Fishing antara lain berdasarkan Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia ;
- Sulawesi Utara bagian utara, nelayan yg melakukan Illegal Fishing antara lain dari Philipina ;
Laut Arafura, nelayan asing yang melakukan Illegal Fishing diantaranya Thailand, RRC, Taiwan.
Ø Bahwa dalam menangani masalah Tindak Pidana Perikanan, disyaratkan jaksa Penuntut Umum yg ditunjuk secara spesifik .
Adapun sebagai Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 UU Nomor 31/2004 sebagaimana diubah UU Nomor 45 / 2009, yaitu :
Ditetapkan oleh Jaksa Agung RI ;
Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal dua (dua) tahun ;
Telah mengikuti Diklat Teknis di bidang perikanan ;
Cakap, penuh kompetusi, mempunyai keahlian dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. Oleh karena itu peningkatan pada hal Peningkatan SDM harus terus di tingkatkan.
Ø Substansi yg diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai TP. Perikanan, antara lain :
Terkait pengawasan serta penegakan hukum, yaitu :
- Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penyidikan TP. Perikanan ( Bakorkamla, PSDKP, Tentara Nasional Indonesia AL, POLAIRUD ) ;
- Penerapan hukuman ( pidana badan atau hukuman ) ;
- Hukum Acara Pidana . Hukum Pidana masih sangat substansi dengan kepentingan aspek aturan perikanan. Lantaran Hukum program pidana bersifat limitatif batas ketika penyelesaian kasus.
- Adanya kemungkinan upaya penenggelaman kapal berbendera asing .
- Penyidik tindak pidana perikanan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum ( SPDP ) paling usang 7 (tujuh) hari semenjak ditemukan adanya tindak pidana pada bidang perikanan ; pemberitahuan ini pada kordinasikan terus menerus.
- Penerimaan berkas perkara ( termin satu ), yaitu bahwa : Berkas tadi berkenaan dengan semua bukti kasus tindak pidana perikanan
- Penyidikan kasus Tindak Perikanan pada bidang Perikanan pada daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan atau Penyidik Polisi Republik Indonesia ;
- Untuk Locus Delicti di daerah ZEEI atau wilayah perairan bebas JPU Tindak Pidana perikanan hanya mendapat berkas perkara yg disidik sang PPNS perikanan ( PSDKP ) serta penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia AL serta berkas kasus Tindak pidana Perikanan menggunakan locus delicti pada ZEEI yg disidik sang penyidik Polisi Republik Indonesia,
- JPU Tindak Pidana perikanan supaya memberikan petunjuk buat dilakukan atau di tindak lanjuti penyidikan ulang sang penyidik yang berwenang sinkron dengan pasal no 73 ayat 2 UU Nomor 45 tahun 2009 mengenai penyidik PPNS Perikanan (PSDKP) atau penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia AL ;
3. Penelitian berkas perkara ( Pra Penuntutan ) oleh JPU wajib melakukan penelitian syarat formil diantaranya meliputi identitas tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan BB, daftar BB,
dan penelitian kondisi materiil antara lain unsur pasal yg disangkakan terkait daerah ( ZEEI atau diluar ZEEI ) dimana khusus untuk wilayah ZEEI wajib dijuncto-kan menggunakan pasal 102 UU angka 45 / 2009, tempos serta locus delicti ( terkait kompetensi mutlak serta nisbi ), peran masing-masing tersangka, fakta saksi dan ahli .
4. Tenggang saat penelitian berkas masalah maksimal lima (5) hari terhitung semenjak lepas diterimanya berkas masalah output penyidikan ;
5. Penyidikan dipercaya telah terselesaikan bila dalam waktu 5 hari, JPU nir mengembalikan berkas masalah pada penyidik ;
6. Dalam waktu paling usang 10 hari terhitung sejak lepas penerimaan berkas kasus, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tadi kepada JPU ;
7. JPU melimpahkan berkas kasus pada Ketua PN paling usang 30 (tigapuluh) hari sejak lepas berkas perkara dinyatakan lengkap sang JPU (P-21) ;
Ø Waktu penahanan pada masalah di bidang perikanan : 1. Penyidikan ( pasal 73 ayat 4 UU Nomor 45 /2009) Penyidik bisa melakukan penahanan terhadap tersangka aporisma 20 (duapuluh) hari ; Perpanjangan JPU aporisma 10 (sepuluh) hari ; Setelah ketika 30 (tigapuluh) hari, penyidik wajib mengeluarkan tersangka berdasarkan tahanan . 2. Penuntutan ( pasal 76 ayat 6 UU Nomor 45 / 2009) JPU bisa melakukan penahanan terhadap tersangka aporisma 10 (sepuluh) hari ; Perpanjangan sang Ketua PN maksimal 10 (sepuluh) hari . Ø Pengendalian Penuntutan : 1. Pengendalian Penuntutan perkara TP. Perikanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu dalam hal : - Terdakwa adalah anak di bawah umur; - Kapal berbendera Indonesia, milik WNI, bobot dibawah 5 GT menggunakan SIB yang dimuntahkan syahbandar ; - Nelayan tradisional, bahtera muat 2 orang, menangkap ikan dengan menggunakan potasium / racin ; - Nelayan tradisional, perahu muat dua orang, merogoh soft coral (karang lunak) ; - Tindak Pidana terjadi pada laut pedalaman . 2. Pengendalian Penuntutan perkara TP. Perikanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu dalam hal : Diluar ketentuan sebagaimana sebagai kewenangan pengendalian Kepala Kejaksaan Negeri 3. Pengendalian Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pada hal : - Kapal milik WNA, berbendera asing, Nakhoda WNA atau ABK WNA, kapal milik WNI atau berbendera Indonesia yang mengalihkan muatan ke kapal asing di tengah laut ; - Perkara menarik perhatian masyarakat, berskala nasional, internasional serta menjadi perhatian pimpinan .
Ø Petunjuk Teknis penanganan perkara TP. Perikanan, diantaranya adalah :
1. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-093/A/Ft.2/12/2008 lepas 24 Desember 2008 ihwal Pengendalian serta Percepatan Tuntutan kasus TP. Perikanan .
2.surat Jampidsus Nomor : B-27/F/Ft.2/01/2010 lepas 8 Januari 2010 perihal Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara TP. Perikanan ;
3.surat Jampidsus Nomor : B-434/F/Ft.dua/03/2010 lepas 3 Maret 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan Perkara TP. Perikanan ;
4. Surat Jampidsus Nomor : B-735/F/Ft.2/04/2010 tanggal lima April 2010 perihal Pemahaman dan Penerapan UU Nomor 45 / 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang TP. Perikanan ;
Ø Penanganan tahap penuntutan :
JPU tidak diperkenankan menciptakan Dakwaan Tunggal, supaya diformulasikan menggunakan Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif ;
Pembuktian dilakukan secara optimal terhadap Dakwaan dengan ancaman hukum terberat ;
Terhadap perkara masalah yg terjadi (Locus Delicti) di wilayah ZEEI, penerapan pidananya adalah hukuman (bukan pidana badan) sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 102, oleh karena itu wajib di-juncto-kan dengan pasal 102 UU Nomor 45/2009 ;
Laporan penanganan perkara TP. Perikanan dibuat secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
Petunjuk Teknis penanganan kasus TP. Perikanan, dalam hal pelaksanaan sidang tanpa hadirnya terdakwa, yaitu berpedoman pada Surat Jampidsus Nomor : B-621/F/Fek.2/11/1992 tentang Sidang IN ABSENTIA .
Ø Penanganan tentang barang bukti TP. Perikanan :
Benda atau alat yang dipakai atau didapatkan dari TP. Perikanan bisa dirampas buat negara atau dimusnahkan setelah medapat persetujuan Ketua PN ;
Barang bukti hasil TP. Perikanan yg gampang rusak atau memerlukan porto perawatan tinggi, bisa dilelang menggunakan persetujuan Ketua PN ;
Barang bukti hasil TP. Perikanan yg gampang rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian buat kepentingan verifikasi pada Pengadilan .
Benda atau indera yg dirampas buat negara dari hasil TP. Perikanan, bisa dilelang buat negara ;
Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara serta Lelang ( KPKNL ) selesainya sebelumnya diserahkan terlebih dahulu ke bagian Pembinaan ;
Uang output pelelangan dari hasil penyitaan TP. Perikanan disetor ke kas negara sebagai PNBP ;
Sebagaimana ketentuan pasal 76 alfabet c ayat 5 UU Nomor 45 / 2009, bahwa benda atau indera yang dirampas berdasarkan output TP.perikanan berupa kapal perikanan, bisa diserahkan kepada grup usaha bersama nelayan serta atau korporasi perikanan, namun mengingat belum adanya PP tentang pelaksnaan UU Nomor 45 / 2009, maka ketentuan tersebut secara praktek belum bisa dilaksanakan secara efektif .
Terkait pedoman penanganan mengenai barang bukti yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan serta Penataan Barang Bukti .
Ø Penanganan terhadap tersangka ketika tahap penyidikan atau terdakwa waktu termin penuntutan ataupun dalam ketika inspeksi di persidangan namun sebelum ada putusan hakim telah mati global :
Sesuai menggunakan ketentuan Azas Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, yaitu sebagaimana ketentuan pasal 77 kitab undang-undang hukum pidana, yaitu tentang “Hapusnya Penuntutan lantaran tersangka atau terdakwa meninggal dunia” .
