URGENSI KODIFIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah

Gagasan ke arah kodifikasi hukum ekonomi syari’ah menerima perhatian berbagai pihak, khususnya para peminat dan pemerhati hukum ekonomi syari’ah, sebagai akibatnya topik ini bermaksud buat membahas sejauhmana pemikiran mengkodifikasikan aturan ekonomi syariah dapat dilaksanakan pada kerangka sistem perundang-undangan nasional.

Beberapa liputan obyektif penerapan sistem ekonomi syariah yang mendorong perlunya dibentuk mendasar hukum ekonomi berwawasan syariah bisa dikemukakan dengan mengungkapkan beberapa perkembangan historis sebagai berikut:

Perkembangan Historis Penerapan Ekonomi Syariah

Menurut Frank E Vogel & Samuel L. Hayes, yg membahas aturan Islam serta keuangan, pemikiran awal keuangan Islami bukan suatu temuan (invention) abad ini, yang ditandai dengan gerakan politik Islam yg diprakarsai sang para pemikir ekstrim (extrimist political movement), melainkan berakar berdasarkan perintah al Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad (Saw), misalnya halnya pemikiran yang mengilhami terbentuknya hukum Islam di bidang perkawinan. Dalam bepergian waktu berabad-abad lamanya, praktik keuangan antik yang diterapkan pada negara-negara Islam mengadopsi sistem yg dipaksakan sang kolonial menggunakan peraturan yg dibuat oleh kekuasaan Barat. Dengan imbas yg begitu bertenaga dari Eropa, kebanyakan negara-negara Islam menerapkan sistem perbankan dan praktik bisnis yg didominasi oleh sistem Barat. Dapat dikatakan bahwa permulaan penerapan sistem keuangan Islam periode moderen kini ini terjadi seiring dengan independensi negara – negara Islam selesainya Perang Dunia Kedua.[1] 

Berdasarkan catatan yang ada, institusi keuangan islami pertama merupakan proyek Mit Ghamr yg didirikan di Mesir pada tahun 1963, yang segera disusul sang Nasser Social Bank dalam tahun 1971. Pendirian Islamic Development Bank (1973) yang diprakarsai sang Organisasi Konferensi Islam (OKI), yg sahamnya sebagian dipegang pemerintah serta sebagian lainnya oleh swasta, adalah tiang pancang pembangunan sistem perbankan moderen. Didorong sang hasrat buat melepaskan diri menurut politik dan budaya yang didominasi Barat serta kenginan buat melaksanakan suatu hal dari prinsip Syariah, pada banyak sekali negara lalu telah berdiri beberapa bank menurut prinsip Syariah.

Gagasan suatu sistem ekonomi Islam berangkat dari keprihatinan global Islam tentang penerapan sistem bunga pada bank konvensional yg sang sebagian kalangan muslim dipercaya termasuk pada kategori riba. Oleh karena itu dalam dasawarsa 70-an, waktu buat pertama kali muncul pemikiran mengenai sistem ekonomi Islam pada Konferensi Internasional mengenai Ekonomi Islam di Mekkah dalam tahun 1976.[2]

Institusi yang memberikan jasa keuangan islami mulai bermunculan dalam tahun 1960-an secara terpencil, akan tetapi konvoi perbankan dan keuangan islami menerima momentum pertumbuhan dengan didirikannya Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank yang berbasis pada Jeddah dalam tahun 1975. Dalam proses evolusinya, contoh teoritis awal berdasarkan mudharabah dua taraf dikembangkan sebagai model serbaguna yang memungkinkan Institusi Finansial Islami (IFI) melakukan perdagangan serta usaha pembiayaan guna mendapatkan laba serta membagikan bagian yg sama ke deposan/investor. Guna melengkapi daur keuangan islami, mulai bermunculanlah institusi yang menawarkan jasa Takaful pada tahun 1979 menjadi pengganti sisten asuransi moderen.[3]

Selain meningkatnyya keterlibatan pakar Syariah, hasil kerja kreatif institusi penelitian misalnya IRTI (IDB), serta penerbitan Standar Syariah sang AAOIFI (Bahrain) yang menyediakan landasan bagi disiplin keuangan yg mulai berkembang, partisipasi institusi perbankan primer global seperti HSBC, BNP Paribas serta Citigroup pada tahun 1990-an memberikan daya dorong yang buat mentransformasikan dari disiplin ilmu yg mini menjadi idustri dunia. Pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam tahun 2002 yg berfungsi sebagai institusi yang menentukan standar keuangan islami yg membukakan jalan bagi Keuangan Islami menjadi proposisi yang dapat diterima secara global. Ia menyediakan dorongan atas kenaikan pangkat dan standardisaasi operasiopnal finansial dari Institusi Finansial Islami IFI) yg mencakup konsultasi pada antara otoritas penghasil peraturan dan institusi finansial internasional. Kemunculan sukuk menjadi investasi serta instrumen menejemen likuiditas pada enam tahun terakhir nir hanya cenderung melengkapi siklus investasi pada struktur finansial yg mulai tumbuh, tapi juga menyediakan daya dorong buat perkembangnya menggunakan potensi yg akbar di hadapannya.[4]

Perkembangan Legislasi Syariah Dalam Peraturan Perundang-undangan 

Sejak zaman proklamasi hingga dasa warsa 1990-an, kata syariah dianggap tabu untuk dimasukkan pada khazanah perundang-undangan. Stigma syariah pada tentang politik dan aturan barangkali karena adanya phobia (kekuatiran) bahwa implementasi syariah akan menuju kepada pembentukan negara Islam, atau setidak-tidaknya “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sebagaimana tercantum pada Piagam Jakarta. Tetapi dengan perkembangan yang terjadi pada penggalan akhir berdasarkan rezim Orde Baru, pemerintah serta kebijakan politik hukum nasaional mulai “toleran” dengan istilah tersebut, sehingga stigamasasi syariah pelan-pelan hapus.

Berdasarkan penelusuran (sementara) dalam Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum serta HAM, waktu ini terdapat 108 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, serta Peraturan Bank Indonesia

Penerapan aktivitas usaha dari prinsip ekonomi syariah mencapai perkembangan yg cukup signifikan buat diamati, sekurang-sekurangnya menurut aspek legislasi. Dalam hal ini akan dikemukakan pembentukan legislasi syariah pada bidang perbankan, peradilan, surat berharga dan peraturan di bidang perseroan terbatas. 

Rintisan penerapan ekonomi (keuangan) syariah tingkat nasional diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yg secara tegas memberikan pelayanan operasional perbankan menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah). Beroperasinya sistem perbankan syariah memperoleh landasan aturan Undang-Undang Nomor 10 mengenai Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Kemudian diperkuat lagi menggunakan UU No. 23 Tahun 1992 mengenai Bank Indonesia sebagaimana sudah diubah dengan UU No. Tiga Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yg memungkinkan penerapan kebijakan moneter dari prinsip-prinsip syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan aturan bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu penggunaan perbankan konvensional serta syariah yang berjalan secara paralel.[5] Pengembangan bank syariah dapat meningkatklan ketahanan sistem perbankan nasional, namun pada sisi lain, dapat membawa konsekuensi terjadinya benturan hukum yg ditimbulkan adanya perbedaan yang prinsip antara ketentuan hukum yg berlaku bagi bank konvensional dengan bank syariah.[6] Mengingat luasnya substansi perbankan syariah (contohnya, perizinan, kepemilikan, bentuk badan hukum, struktur organisasi, manajemen permodalan, jenis kegiatan usaha, cakupan rahasia bank, penilaian kesehatan bank, pengawasan syariah, pasar keuangan, instrumen pasar uang, likuidasi, dan sanksi pidana), Dhani Gunawan menyimpulkan bahwa keberadaan perbankan syariah memerlukan landasan aturan yang bertenaga dalam bentuk undang-undang.[7] 

Pada 7 Mei 2008, berlaku UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi dasar aturan pengembangan instrumen keuangan syariah. Dengan diakuinya SBSN menjadi alternatif instrumen pembiayaan aturan negara, maka sistem perundang-undang nasional sudah menaruh landasan hukum bagi upaya memobilisasi dana publik secara luas menurut prinsip syariah. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan tadi bertujuan buat: (1) memperkuat dan menaikkan sistem keuangan berbasis syariah pada dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) membentuk bench mark instrumen keuangan syariah baik pada pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) memperluas serta mendiversifikasi basis investor; (lima) membuatkan cara lain instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri juga luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; serta (6) mendorong pertumbuihan pasar keuangan syariah di Indonesia.[8] SBSN (Sukuk Negara) yg merupakan surat berharga menurut prinsip syariah, sebagai akibatnya aneka macam bentuk akad sukuk yang dikenal pada ekonomi syariah (ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna’, dan lain-lain) bisa diterapkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008. 

Perkembangan aktivitas usaha dari prinsip syariah yang dilakukan sang badan hukum perseroan terbatas merupakan keliru satu alasan penggantian UU No. 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas menggunakan UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), yg diangkat sang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas menaruh petuah serta saran kepada Direksi serta mengawasi aktivitas Perseroan supaya sinkron menggunakan prinsip syariah.[9] DPS menjadi organ perseroan yang mendampingi atau melengkapi Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan supaya kegiatan perseroan nir melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan menggunakan prinsip ekonomi syariah (umpama embargo riba - bunga uang atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang - maysir - unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan – dan gharar - unsur ketidakpastian yg diantaranya denngan penyerahan, kualitas dan kuantitas. 

Sejalan menggunakan perkembangan legislasi syariah pada atas, maka legislasi di bidang badan peradilan jua perlu “menyesuaikan diri”. UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Salah satu pertimbangan yuridis bagi perubahan tadi merupakan “perluasan wewenang Pengadilan Agama” dengan alasan “sesuai menggunakan perkembangan aturan serta kebutuhan rakyat, khususnya masyarakat muslim.” Perluasan tersebut diantaranya mencakup ekonomi syariah.[10] Dengan demikian ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hadiah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.[11] 

Pemikiran serta Urgensi Kodifikasi Hukum

a. Pengertian Kodifikasi 

Dalam Bahasa Latin, code atau codex berarti “a systematically arranged and comprehensive collection of laws[12] yg berarti himpunan peraturan hukum secara lengkap yg disusun secara sistimatik. Maka kodifikasi (codification, codificatie,) berarti perbuatan atau pekerjaan mengkodifikasikan atau menghimpun aturan atau peraturan ke pada suatu buku aturan secara sistematik (to systematize and arrange (laws and regulations) into a code).[13]

Fockema Andreas mengartikan bahwa codificatie merupakan: “Het samensellen en invoeren van systimatisch ingerichte wetboeken (codices) voor rechtsgebieden van enige omvang.[14]” (menyusun serta membawa masuk secara teratur dan sistimatik ke pada buku undang-undang pada bidang hukum dengan ruang lingkup yang luas). 

M.J. Koenen dan J.B. Drewes mengartikan codificatie menjadi vereniging van verschillende voorschriften tot een wet; het opstellen van een wetboek[15] (menyatukan aneka macam peraturan ke pada suatu undang-undang; menyusun kitab undang-undang). 

Henry Campbell Black mengartikan bahwa:

• codification adalah the process of collecting aand arranging systematically, usually by subject, the laws of a state or country, or the rules and regulations covering a particular area or subject of law or practice.... The product may be called a code, revised code or revised statute.[16] (proses mengumpulkan serta menyusun secara sistematik aturan-aturan negara atau peraturan dan regulasi yg meliputi bidang eksklusif atau subyek (isi) aturan atau praktik, yang umumnya dari subyek (isi)nya. 
• code menjadi a systematic collection, compendium or revision of laws, rules, regulations. A private or official compilation of all permanent laws in force consolidated and classified according to subject matter[17] (himpunan, kompendium, atau reveisi hukum secara sistematik. Kompilasi swasta atau resmi dari semua hukum yg berlaku tetap yang dikonsolidasikan serta dikelompokkan dari isinya. Maka code (antara lain) berarti buku undang-undang (wetboek). 

Dari berbagai kutipan definisi pada atas bisa disimpulkan bahwa kodifikasi adalah proses menghimpun dan menyusun secara sistimatik aneka macam hukum, regulasi atau peraturan pada bidang tertentu yang ditetapkan oleh negara. Produk menurut aktivitas kodifikasi dapat berupa kitab undang-undang (wet, code). 

Bagaimana membedakan atara kodifikasi menggunakan kompilasi (compilation)? Secara teknis yuridis kedua kata tadi relatif sulit dibedakan. Namun menggunakan memperhatikan definisi mengenai compilation dapat diketahui kata tersebut berarti “a bringing together of preexisting statutes in the form in which they appear in the books, with the removal of sections which have been repealed and the substitution of amendments in arrangement designed to facilitate their use.”[18] (membawa bersama-sama undang-undang yg ada sebelumnya pada format yang ada dalam kitab , menggunakan menghapus bagian-bagian yg telah dicabut serta penggantian menurut perubahan menggunakan susunan yg dibuat buat menfasilitasi pemakaiannya). Jadi kompilasi dilaksanakan terhadap berbagai anggaran yg sudah terdapat sebelumnya (preexisting statutes) menggunakan menyebutkan bagian mana (pasal atau paragraf) yang sudah dicabut berikut substitusi (penggantian)nya. 

Apakah kodifikasi atau kompilasi membuat suatu undang-undang atau peraturan yang sama sekali baru? Dari berbagai definisi di atas terlihat bahwa kodifikasi pada dasarnya bukanlah membuat undang-undang atau peraturan yg baru melainkan mengumpulkan serta menyusun peraturan yg telah ada di bidang tertentu secara sistimatik. Namun pada perpestif sejarah, seperti akan diuraikan di bawah ini, terdapat kesan bahwa kodifikasi berarti menciptakan suatu undang-undang atau peraturan.

b. Asal Usul Kodifikasi 

Mengkodifikasikan undang-undang adalah salah satu kegiatan pembangunan aturan yang merujuk kepada produk hukum abad ke 18 serta 19, yang ditandai menggunakan lahirnya Kodifikasi Napoleon yang diikuti menggunakan aneka macam kodifikasi di Jerman, Belanda, Italia, dan Indonesia. Tetapi, sebenarnya kegiatan para ilmuwan hukum di bidang kodifikasi telah terdapat sejak zaman Imperirum Romawi, jauh sebelum Masehi. 

Dalam filsafat hukum alam yang berlatar belakang Plato dan Aristoteles terdapat semacam teori bahwa kekuasaan yg dimiliki seseorang raja dari pada perjanjian yg dibentuk dengan warga , yang pada dasarnya rakyat bersedia menyerahkan hak-hak mereka dalam raja, sehabis mereka bersepakat terlebih dahulu (pactum subjectionis) . Sebelum perjanjian itu dibentuk mereka setuju lebih dahulu bahwa hak-hak mereka sudah diserahkan kepada koltivitas (pactum unionis). Sebelum paham aturan alam itu dikembangkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau yang sering dihormati sebagai bapak verdragstheorie, hukum rumawi yang membentuk hukum dengan memperhtikan faktor-faktor atau syarat moral, politik, serta sosiologi masyarakat. Hukum Rumawi yang religious dan agraris uyang dituangkan dalam normatif yuridis, dalam arti aturan ditinjau sebagai norma. Sejak awal sampai akhir, perkembangan hukum Rumawi merupakan bersandarkan kodifikaasi, yaitu yang dimulai dengan kodifikasi yg diklaim twaalftafelen (meja atau batu aturan dua belas) serta diakhiri pula menggunakan kodifikasi yaitu yg diklaim Corpus Iuris Civilis.[19] 

Menurut Djoklosoetono, kodifikasi terbesar sepanjang sejarah aturan yang nir terdapat bandingannya hingga sekarang, terjadi akibat adanya 2 lapisan masyarakat (standen) yg diklaim Res Mancipi serta Emancipatio, yang diwujudkan menggunakan kelompok (golongan) patriciers dana golongan plebeyers yg selalu terjadi konflik lantaran nir terdapat persamaan hak. Golongan patriciers menguasai 

SUMBER-SUMBER ARTIKEL DI ATAS :

[1] Frank E Vogel & Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance – Religion, Risk, and Return, (The Hague, Kluwer International, 1998), hal. 4 - 5

[2] Marulak Pardede & Ahyar, Problem Dual Banking System, pada Buletin Hukum Perbankan & Kebanksetralan Vol. Tiga – 1 April 2005, hal. 13

[3] Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, A – Z Keuangan Syariah, penerjemah Aditiya Wisnu Abadi, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hal. Xxvii - xxviii

[4] Ibid

[5] Pasal 1 angka tiga UU 10/1998

[6] Dhani Gunawan Idat, Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, dalam Buletin Hukum Perbankan serta Kebanksentralan, Vol. 3 – 1 April 2005, hal. 2 - 3

[7] Ibid, hal. 11

[8] Penjelasan Umum alinea 2 UU 19/2008.

[9] UU 40/2007, Pasal 109, ayat (1), (dua) serta (3)

[10] Penjelasan Umum, alinea 2, UU tiga/2006. 

[11] “Pasal 49 UU tiga/2006.

[13] The American Haritage Dictionary, hal. 287

[14] Juridisch Woordenboek, 97

[15] Wolters’ Woordenboek Nederlands, hal. 263

[16] Black’s Law Dictionary, hal. 232

[17] Black’s Law Dictionary, hal. 232

[18] Black’s Law Dictionary, hal. 258

[19] Djokosoetono, Ilmu Negara, Catatan Kuliah yang dihimpun oleh Harun Alrasid, 2006, hal. 146 – 147.