GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA
Geopolitik dan Geostrategi Indonesia
Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yg didominasi oleh perairan daripada daratan. Situasi demikian berimplikasi pada lebih dominannya info-isu politik dan keamanan yg terkait menggunakan domain maritim daripada gosip-berita lainnya. Dari sembilan choke points strategis dunia, empat pada antaranya berada pada kawasan ini. Dengan demikian, bukan suatu hal yg berlebihan apabila menyimpulkan bahwa geopolitik daerah akan terkait pula menggunakan domain maritim.
Mendiskusikan geopolitik tempat Asia Tenggara tidak mampu mengabaikan Indonesia, sebab dua pertiga kawasan Asia Tenggara merupakan daerah kedaulatan Indonesia. Selain itu, dua pertiga perairan Asia Tenggara merupakan perairan yurisdiksi Indonesia. Bertolak menurut keadaan tadi, Indonesia dahulu, sekarang dan ke depan akan selalu memainkan peran sentral serta strategis dalam stabilitas keamanan kawasan.
Karena strategisnya domain maritim dalam geopolitik daerah, Indonesia hendaknya senantiasa selalu mengikuti dinamika yg terjadi dalam domain tadi. Terkait dengan hal tadi, tulisan ini akan mengupas tentang geopolitik kawasan Asia Tenggara dari perspektif maritim dan implikasinya terhadap Indonesia.
Geopolitik Kontemporer
Dalam pemikiran geopolitik, tercipta interaksi antara ruang dengan manusia yang melahirkan pencerahan ruang (space consciousness). Kesadaran itu baik eksklusif atau tidak langsung terkait menggunakan kepentingan keamanan dan kesejahteraan bagi insan. Dalam konteks negara modern, konsep pencerahan ruang diwujudkan menggunakan adanya klaim kedaulatan, yang dibatasi oleh batas negara (boundary) dengan seperangkat aturan dan aparat buat menjamin keamanan dan kedaulatan.
Mengacu pada teori geopolitik, geopolitik mengandung empat dasar utama yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik dan konsepsi keamanan bangsa. Ruang merupakan inti menurut geopolitik, sehingga senantiasa ada upaya untuk memperluas daerah dampak tiap-tiap bangsa yang jauh melampaui daerah kedaulatannya.
Menurut Friederich Ratzel, seseorang ahli geopolitik Jerman, negara sebagai suatu kesatuan antara rakyat dengan tanahnya, adalah organisasi yang tumbuh sebagaimana organisasi lainnya, perbatasan sifatnya bergerak maju serta berubah-ubah, menjadi cermin sifat-sifat ekspansionis negara-negara yg agresif. Oleh karenanya, lanjut Ratzel, jika terjadi kemunduran pada konsepsi ruang, maka bisa menyebabkan runtuhnya suatu bangsa dan negara. Teori Ratzel ini dikenal menjadi teori lebensraum (ruang hayati).
Teori lebensraum selanjutnya dikembangkan oleh Karl Haushofer. Menurut Haushofer, ruang (raum) adalah wadah dinamika politik serta militer. Penguasaan ruang atau ruang efek (sphere of influence), menurut Haushofer, merupakan satu fenomena spasial itu sendiri, di mana jika ruang efek diperluas, maka akan ada yang diuntungkan serta ada yang dirugikan.
Di era globalisasi dengan ekonomi pasar bebas dan teknologi keterangan sebagai pilarnya, batas-batas non fisik antar negara bangsa menjadi kabur. Tetapi demikian era globalisasi nir dapat menghilangkan sepenuhnya nasionalisme dan patriotisme setiap bangsa, yg dapat dipandang berdasarkan adanya kecenderungan proteksi pasar sang negara-negara maju terhadap produk menurut negara-negara berkembang. Apapun alasan perlindungan pasar itu, tetapi tidak tanggal dari kepentingan nasional negara-negara tersebut, khususnya di bidang ekonomi.
Dikaitkan dengan globalisasi, peran domain maritim sangat penting lantaran lebih menurut 90 persen perdagangan global melintasi samudera . Tidak hiperbola bila Sam J. Tangredi menyatakan bahwa globalisasi dimulai menurut bahari. Lantaran sangat strategisnya laut, maka keamanan maritim kini menjadi keliru satu info keamanan secara global serta sebagai perhatian seluruh pihak yang berkepentingan, baik aktor negara maupun non negara. Aktor non negara yang dimaksud seperti industri pelayaran, industri asuransi, industri perbankan serta majemuk industri lainnya yg secara eksklusif atau tidak langsung terkait dengan keamanan maritim pada distribusi produknya.
Geopolitik pada masa ini dewasa ini diwarnai oleh persaingan serta sekaligus kerjasama antar bangsa pada bidang politik, ekonomi dan militer. Domain maritim adalah salah satu wadah persaingan sekaligus kerjasama antar bangsa. Isu-isu keamanan maritim dan keamanan energi mewarnai geopolitik kontemporer. Keamanan maritim serta keamanan energi bagaikan 2 sisi berdasarkan koin yang sama pada mana satu sama lainnya nir sanggup dipisahkan. Hal ini mampu dipandang berdasarkan banyaknya negara yg menekankan gosip keamanan maritim menjadi bagian berdasarkan kepentingan nasional, demikian jua menggunakan info keamanan tenaga.
Sengketa dalam domain maritim misalnya pada Laut Cina Selatan merupakan persinggungan antara keamanan maritim dan keamanan tenaga. Makin langkanya asal energi di daerah daratan mendorong poly negara buat mengeksplorasi serta pendayagunaan energi di daerah lautan. Hal itu seringkali memunculkan sengketa menggunakan negara lain khususnya dalam daerah perairan yang batas-batas definitifnya baik bahari teritorial, zona tambahan maupun zona ekonomi tertentu (ZEE) belum disepakati beserta.
Lanskap Geopolitik Kawasan
Dinamika geopolitik daerah Asia Tenggara selalu dipengaruhi sang interaksi negara-negara Asia Tenggara juga kiprah serta pengaruh kekuatan ekstra kawasan. Walaupun negara-negara Asia Tenggara kini semuanya sudah terhimpun pada ASEAN sebagaimana impian para pendiri ASEAN pada 6 Agustus 1967, akan tetapi peran dan impak kekuatan ekstra tempat misalnya Amerika Serikat, Australia, India, Jepang serta Cina nir bisa diabaikan pula. Merupakan hal yang logis jika ASEAN merangkul kekuatan-kekuatan itu menjadi mitra wicara pada wadah ASEAN Regional Forum (ARF).
Lanskap geopolitik tempat Asia Tenggara apabila digambarkan cukup kompleks, karena melibatkan poly aktor yg mana antar tiap aktor seringkali kepentingannya nir selalu sama. Bahkan nir dapat dihindari jua terjadinya persaingan geopolitik antar negara ASEAN sendiri juga antar kekuatan ekstra tempat buat memperkuat peran dan pengaruhnya pada kawasan ini. Secara singkat, berikut merupakan uraian geopolitik kawasan Asia Tenggara dari perspektif maritim.
Malaysia menjadi negara bangsa mempunyai tantangan yang tidak sedikit untuk mempertahankan eksistensinya pada tempat. Secara geopolitik, tantangan yang dihadapi oleh Malaysia merupakan bagaimana menjaga keutuhan daerah negeri itu yang dipisahkan oleh Laut Natuna. Keutuhan antara wilayah Semenanjung dengan daerah Sabah serta Serawak merupakan info krusial bagi Malaysia hari ini serta ke depan.
Meskipun Malaysia mempunyai hubungan baik dengan sejumlah negara tetangganya, akan namun di bawah permukaan masih sulit buat menghilangkan sama sekali rasa curiga terhadap beberapa tetangganya tersebut. Tidak dapat dipungkiri belum kokohnya rasa saling percaya negeri itu terhadap Indonesia dan Singapura yg dinilai merintangi aspirasi geopolitik Malaysia buat menjadi pemain daerah. Kecurigaan yg terdapat nir tanggal menurut sengketa batas maritim Malaysia menggunakan Indonesia dan Singapura pada beberapa segmen perairan yang sampai waktu ini belum mencapai kata setuju dalam ranah diplomasi.
Tantangan terhadap geopolitik Malaysia ada jua dengan kebangkitan Cina, khususnya klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan yang mencakup beberapa pulau pada kumpulan Kepulauan Spratly yang disebut dan diduduki oleh Malaysia. Dengan mengamati kecenderungan terakhir dalam konkurensi Laut Cina Selatan, tindakan-tindakan Cina buat menegaskan klaimnya akan dilihat menjadi ancaman terhadap aspirasi geopolitik Malaysia.
Peta Kawasan Asia Tenggara
Singapura merupakan sebuah negara kota yang eksistensinya sangat tergantung dalam kiprahnya menjadi hub bagi tempat Asia Tenggara juga Asia Pasifik. Secara psikologis, Singapura semenjak masa berdirinya menjadi negara merdeka serta berdaulat merasa berada pada posisi geopolitik yg tidak menguntungkan baginya lantaran berada di tengah 2 negara akbar daerah yang beretnis Melayu dan mayoritas menganut kepercayaan Islam. Oleh karena itu, negara itu senantiasa merasa dalam posisi terancam sebagai akibatnya menempuh aneka macam kebijakan buat mempertahankan eksistensinya pada kawasan.
Sebagai negara yg sangat tergantung pada konvoi arus barang dan jasa bagi kelangsungan ekonominya, kepentingan geopolitik Singapura akan selalu terkait menggunakan keamanan SLOC (sea lines of communication). SLOC yg penting bagi negeri itu mencakup Selat Malaka serta Laut Cina Selatan sebagai jalur pendekat Singapura dari daerah Samudera India serta kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, tantangan geopolitik Singapura memiliki keterkaitan erat menggunakan domain maritim yang diwarnai sang info keamanan maritim.
Thailand adalah negara yang cukup krusial di daerah Asia Tenggara. Ditinjau dari aspek geopolitik, kepentingan geopolitik Thailand lebih poly terkait menggunakan stabilitas pada daratan Asia Tenggara daripada pada domain maritim daerah. Sejak dahulu fokus Thailand merupakan stabilitas negara-negara di sekitarnya, seperti Malaysia, Kamboja, Myanmar serta Vietnam.
Meskipun Thailand tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yg mempunyai kapal induk helikopter, akan tetapi kehadiran kapal induk tersebut nir berpengaruh besar terhadap ekspansi kiprah Thailand pada domain maritim pada kawasan. Kepentingan geopolitik Thailand yang terkait dengan domain maritim lebih banyak dalam wilayah perairan teritorialnya saja. Secara umum, Thailand belum tercatat menjadi negara yang mempunyai kepentingan geopolitik yang besar pada domain maritim.
Vietnam secara geopolitik berbatasan menggunakan Cina yg merupakan musuh bebuyutannya. Cina dalam masa dinasti Han pernah menjajah Vietnam selama hampir seribu tahun sebagai akibatnya memunculkan dendam sejarah yg berkepanjangan. Dalam konteks kekinian, ancaman geopolitik terhadap Vietnam dilihat dari berdasarkan Cina. Hal ini bukan saja menyangkut perbatasan darat, namun jua meliputi domain maritim.
Seperti diketahui, Vietnam merupakan satu berdasarkan enam negara yg mempunyai klaim di Laut Cina Selatan. Negara ini mengklaim Kepulauan Paracel serta Kepulauan Spratly sebagai daerahnya. Bagi Vietnam, ke 2 kepulauan adalah bagian nir terpisahkan berdasarkan kepentingan geopolitiknya. Dalam sengketa itu, Vietnam balik berhadapan menggunakan Cina yang juga memiliki klaim pada sana. Perkembangan terakhir, hubungan antara Vietnam dan Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan menghangat seiring aksi kapal nelayan Cina yang dievaluasi mengganggu aktivitas eksplorasi minyak Vietnam di perairan tadi, memperkuat alasan Vietnam membeli enam kapal selam kelas Kilo menurut Rusia.
Filipina yang merupakan satu berdasarkan dua negara kepulauan pada Asia Tenggara memiliki kepentingan geopolitik yg terkait menggunakan domain maritim. Sebagaimana Vietnam, Filipina merupakan satu menurut enam negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Spratly. Klaim Filipina atas Kepulauan Spratly mendapat tantangan pada lapangan berdasarkan Cina, sebagai akibatnya memunculkan perilaku keras berdasarkan pemerintah Filipina pada jalur diplomatik.
Walaupun Filipina merupakan negara pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, akan tetapi perhatian negara itu terhadap kepentingan geopolitiknya di sana belum maksimal . Hal demikian disebabkan sang karena pemerintah Filipina masih wajib berkutat dalam berita separatisme Moro di Mindanao yang telah berlangsung sejak 1970-an. Selain itu, pemerintah Filipina menghadapi pula ancaman terorisme berdasarkan grup Abu Sayyaf yg memiliki interaksi menggunakan gerombolan Jemaah Islamiyah dan Al Qaidah.
Amerika Serikat meskipun bukan negara tempat Asia Tenggara namun mempunyai pula kepentingan geopolitik pada kawasan ini. Kepentingan geopolitik Amerika Serikat merupakan menciptakan perdamaian stabilitas di tempat ini sekaligus mengeliminasi sedini mungkin adanya ancaman terhadap dominasinya. Sebagai pemain primer tempat, Amerika Serikat nir akan membiarkan munculnya kekuatan lain yang akan menyaingi hegemoninya serta sekarang kebangkitan Cina dicermati menjadi tantangan terhadapnya.
Kepentingan geopolitik Amerika Serikat di tempat nir tanggal pula berdasarkan domain maritim. Kebebasan bernavigasi merupakan bagian nir terpisahkan dari kepentingan itu, karena menggunakan adanya kebebasan bernavigasi akan mengklaim konvoi militer Amerika Serikat khususnya Angkatan Laut. Secara generik, tempat Asia Tenggara khususnya serta Asia Pasifik pada umumnya berada dalam dampak geopolitik Amerika Serikat. Pengaruh tadi tentu saja akan terus dipertahankan selama mungkin, sebab pengaruh itu memberikan ruang yang luas bagi Amerika Serikat buat lebih banyak didominasi pada daerah ini dalam rangka mengimplementasikan kepentingan nasionalnya.
Cina menjadi kekuatan baru pada daerah Asia Pasifik sangat berkepentingan buat memproyeksikan kepentingannya ke tempat Asia Tenggara. Kepentingan geopolitik negara itu adalah meluaskan pengaruhnya ke kawasan Asia Pasifik dan sekaligus mengendalikan jalur-jalur pendekat laut ke daerahnya. Oleh karenanya, kepentingan geopolitik Cina memiliki keterkaitan yg erat menggunakan domain maritim, lantaran jalur-jalur pendekat ke Cina adalah melalui laut. Di samping itu, status menjadi negara industri yang mempunyai ketergantungan dalam minyak importir mengharuskan Cina buat mampu mengendalikan SLOC-nya yang terbentang berdasarkan Teluk Persia sampai Laut Cina Timur.
Kepentingan Cina yang terkait menggunakan domain maritim itu pula yg membuat Cina bersikeras dalam klaimnya terhadap seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, sebagaimana terlihat dalam peta yang dikenal menjadi U-Shaped. Bahkan Cina memutuskan Laut Cina Selatan menjadi satu berdasarkan empat core national interest selain Tibet, Taiwan serta Xinjiang, pada mana ditengarai dalam perairan itu terdapat minyak dan gas bumi pada jumlah besar .
.jpg "Geopolitik dan Geostrategi Indonesia")
Klaim Cina Berbentuk Huruf U Di Laut Cina Selatan
Jepang menjadi negara industri mempunyai aspirasi geopolitik yg menjangkau wilayah di luar yurisdiksinya. Aspirasi geopolitik tadi dominan terkait dengan domain maritim, pada mana negara itu mesti bisa mengamankan SLOC-nya yg memanjang dari Teluk Persia hingga Laut Jepang. Geopolitik Jepang sangat terkait dengan keamanan tenaga, sebab pasokan energi Jepang dominan mengandalkan pada asal-asal yg berada jauh berdasarkan daerahnya.
Pengaruh geopolitik Jepang relatif terasa di kawasan Asia Tenggara, meskipun bukan dalam bentuk kekuatan militer. Karena sensitivitas terhadap penggunaan kekuatan militer, Jepang secara rutin mengirimkan kapal patroli Japan Coast Guard buat berpatroli di perairan Asia Tenggara khususnya pada Selat Malaka. Hal itu karena Selat Malaka tercatat menjadi keliru satu choke point strategis bagi Jepang, bahkan beberapa kali kapal berbendera Jepang pernah dirompak dan dibajak di perairan itu beberapa tahun silam.
Meskipun nir terletak pada kawasan Asia Tenggara, India memiliki aspirasi geopolitik sampai kawasan ini. Mengacu dalam Freedom to use the Seas: India’s Maritime Military Strategy, India membagi tempat kepentingannya menjadi 2 klasifikasi, yaitu primary areas dan secondary areas. Primary areas meliputi Laut Arab serta Teluk Benggala, choke points menuju dan berdasarkan Samudera India yakni Selat Malaka, Selat Hormuz, Selat Bab-El-Mandeb serta Tanjung Harapan, negara-negara pulau pada Samudera India, Teluk Persia yg adalah asal primer suplai minyak India serta SLOC primer yang melewati kawasan Samudera India. Adapun secondary areas meliputi kawasan bagian selatan Samudera India, Laut Merah, Laut Cina Selatan dan kawasan Pasifik Timur.
Pada dasarnya, aspirasi geopolitik India berpusat dalam Samudera India di mana negara itu berprinsip bahwa sistem politik yang berlaku pada perairan itu adalah sistem politik India. Selat Malaka merupakan keliru satu jalur pendekat ke Samudera India, sehingga kepentingan India terhadap perairan strategis itu jua terdapat. Seiring menggunakan persaingan geopolitik India dengan Cina, sekarang India telah meluaskan dampak geopolitiknnya ke Laut Cina Selatan yg dilihat sebagai page belakang Cina. Perluasan impak itu berafiliasi dengan Amerika Serikat yang jua menaruh perhatian akbar terhadap kebangkitan Cina.
Mengacu dalam Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030, kepentingan paling strategis Australia merupakan mempertahankan negeri itu dari agresi bersenjata eksklusif. Untuk mencapai kepentingan itu, Australia memiliki kepentingan mendasar untuk mengendalikan jalur pendekat udara dan bahari menuju wilayahnya. Terkait menggunakan kepentingan strategis Australia, maka kebijakan pertahanan yang diambil berpegang pada prinsip self-reliance yg apabila dibutuhkan akan menyebarkan beban menggunakan negara-negara lain. Oleh karenanya, menjaga aliansi dan interaksi pertahanan internasional buat memperkuat keamanan Australia merupakan bagian menurut kebijakan pertahanan.
Berangkat berdasarkan persepsi itu, Australia senantiasa mengembangkan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dirancang buat sanggup diproyeksikan guna menghadapi ancaman waktu masih berada di luar daerahnya. Pendekatan demikian sudah berlangsung lama dan akan terus demikian ke depan, siapa pun yg memegang tampuk pemerintahan pada Australia. Dengan istilah lain, wilayah di utara Australia adalah bagian menurut mandala pertahanannya di mana Australia akan berupaya secara aporisma buat mencegah agar ancaman itu tidak sampai masuk ke wilayah teritorialnya.
Persepsi Ancaman
Kondisi lingkungan strategis tempat ketika ini penuh menggunakan ancaman dan tantangan keamanan yg bersumber menurut aktor negara maupun non negara. Bentuk ancaman serta tantangannya pun majemuk, yang secara garis akbar bisa dikelompokkan pada rupa simetris serta asimetris. Ancaman dan tantangan simetris secara umum bisa asal dari aktor negara, sedangkan asimetris mampu timbul dari aktor non negara. Namun perlu menjadi catatan pula bahwa ancaman asimetris nir bisa dibatasi dalam bentuk organisasi aktornya, tetapi pula bagaimana jua kekuatan, kesenjataan serta moral.
Ancaman serta tantangan simetris muncul menurut kasus seperti konkurensi perbatasan antar negara yang belum terselesaikan, perlombaan senjata Angkatan Laut (naval arms race) dan perkara kebebasan penggunaan bahari. Saat ini bisa dicermati menggunakan gampang adanya persaingan antara Amerika Serikat lawan Cina menyangkut pembangunan kekuatan militer Cina, pembangunan kekuatan laut India buat bisa mengendalikan Samudera India sinkron dengan aspirasi politiknya, kerjasama latihan Angkatan Laut Amerika Serikat-India-Jepang dan Australia bersandi Exercise Malabar yg secara nir pribadi ditujukan buat menghadapi kekuatan laut Cina serta lain sebagainya.
Sedangkan ancaman serta tantangan asimetris dalam domain maritim, berupa perompakan, pembajakan, terorisme maritim, proliferasi senjata pemusnah massal serta pencurian sumber daya bahari. Lahirlah inisiatif misalnya Regional Maritime Security Initiative (RMSI), Proliferation Security Initiative (PSI), International Ship and Port Facility Code (ISPS Code), Global Maritime Partnership/Thousand-Ship Navy dan lain sebagainya. Ancaman dan tantangan asimetris pada domain maritim sekarang telah sebagai perhatian semua negara pada daerah, karena dilihat bisa mengancam stabilitas tempat.
Sementara itu, arsitektur keamanan kawasan Asia Pasifik belum tertata sinkron menggunakan Bab VIII Piagam PBB tentang Pengaturan Regional. Bab VIII Piagam PBB mengamanatkan pengaturan keamanan suatu tempat dilakukan secara mandiri oleh negara-negara pada daerah tadi melalui suatu organisasi regional. Dalam konteks yang lebih sempit lagi yaitu kawasan Asia Tenggara, penataan keamanan kawasan ini lebih banyak dilaksanakan sang aktor ekstra daerah misalnya Amerika Serikat.
Sejak terbentuk dalam 8 Agustus 1967, ASEAN baru putusan bulat menyentuh berita keamanan tempat setelah KTT ASEAN Ke-9 pada Bali pada 7-8 Oktober 2003 yg menyepakati Bali Concord II. Sesuai amanat tadi, negara-negara ASEAN mendirikan Komunitas ASEAN yg terdiri menurut ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) dalam 2015. APSC akan sebagai wadah kerjasama negara-negara ASEAN pada bidang politik keamanan, di mana keliru satu wadah lembaga di dalamnya adalah ASEAN Maritime Forum (AMF) yg berdiri atas prakarsa Indonesia.
Pembangunan Kekuatan Maritim Kawasan
Untuk mendukung aspirasi geopolitik masing-masing, negara-negara di daerah Asia Tenggara serta sekitarnya pada antaranya menciptakan kekuatan militer menjadi salah satu instrumen kekuatan nasionalnya. Dengan memperhatikan ciri daerah, pembangunan kekuatan maritim dalam hal ini Angkatan Laut pada dua dasa warsa terakhir meningkat cukup pesat. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut yg dilaksanakan bukan sekedar buat merespon ancaman asimetris, tetapi mencakup jua ancaman simetris yang nir dapat diabaikan pada daerah ini seiring makin meningkatnya persaingan antar negara buat memperebutkan daerah dan memperluas dampak dalam domain maritim.
Pembangunan sejumlah pangkalan TLDM di daerah Sabah menandakan adanya ekspansi taktik maritim Malaysia, yg semula hanya berfokus terhadap keamanan Selat Malaka, kini melebar ke Laut Natuna, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Perluasan taktik maritim sampai ke ketiga perairan dilatarbelakangi sang berita politik keamanan serta ekonomi. Dari info politik keamanan, daerah Serawak dan Sabah merupakan bagian integral menurut Malaysia, sehingga keliru satu tugas pokok TLDM merupakan menjamin tetap terbukanya SLOC Malaysia, yang dalam konteks ini adalah Laut Natuna. Perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan daerah rawan kegiatan terorisme yg berpusat di Pulau Mindanao, Filipina yg berimplikasi negatif terhadap keamanan Malaysia di wilayah Sabah dan sekitarnya.
Sedangkan informasi ekonomi tak lepas dari banyaknya potensi kandungan minyak serta gas bumi di Laut Sulawesi. Potensi hidrokarbon itulah yang menjadi galat satu faktor pendorong Malaysia menjamin perairan teritorial dan ZEE Indonesia pada Laut Sulawesi pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kasus yg dikenal menjadi permasalahan Blok Ambalat tadi semakin meyakinkan Malaysia untuk memperkuat kekuatan laut (dan udaranya) pada lebih kurang Laut Sulu serta Laut Sulawesi.
Singapura menganut strategi pertahanan yang dikenal sebagai porcupine strategy sebagai pengembangan berdasarkan poisonous shrimp strategy. Porcupine strategy beranggapan bahwa Singapura nir akan sanggup menghancurkan secara total negara agresor, tetapi pihak tadi wajib membayar dengan biaya tinggi akibat tindakan agresinya terhadap Singapura. Pembangunan kekuatan pertahanan Singapura, termasuk pembangunan kekuatan Angkatan Laut berangkat dari strategis tadi.
Terkait taktik pertahanan tersebut, Angkatan Laut Singapura dibangun buat mempunyai keunggulan kualitas dibandingkan Angkatan Laut lainnya di daerah Asia Tenggara. Meskipun daerah perairan mereka sangat mini . Kekuatan kombatan Angkatan Laut Singapura berpusat pada enam fregat kelas Formidable 2 kapal selam kelas Vastergotland serta empat kapal selam kelas Sjoormen. Kekuatan tadi dibuat buat mampu mengamankan SLOC Singapura yang bukan saja pada Selat Malaka, namun meliputi jua Laut Cina Selatan, Teluk Persia serta Laut Merah.
Karena itu pula, Singapura aktif pada koalisi internasional buat mengamankan perairan pada Somalia dan sekitarnya menurut ancaman bajak laut. Angkatan Laut Singapura terlibat dalam Combined Task Force-150 (CTF-150) serta CTF-151 di bawah NATO. Partisipasi aktif tersebut merupakan implementasi dari kebijakan nasional Singapura yg memberikan perhatian spesifik dalam keamanan SLOC-nya.
Thailand nir memiliki kepentingan yang akbar dalam domain maritim pada daerah, sehingga pembangunan kekuatan Angkatan Lautnya tidak terlalu menonjol. Eksistensi kapal induknya nir dieksplorasi secara optimal yg bisa ditinjau dari nir adanya penyebaran kapal tersebut ke luar wilayah yurisdiksinya. Dalam perkembangan terakhir, Thailand memperlihatkan minatnya buat membeli 2 eks kapal selam U-206 eks Angkatan Laut Jerman. Meskipun demikian, Thailand setidaknya sampai satu dekade ke depan nir akan membangun kekuatan bahari secara progresif dibandingkan beberapa negara lain pada kawasan.
Adapun Vietnam yg sekarang semakin tersentak sang klaim Cina atas Laut Cina Selatan tengah memperkuat Angkatan Lautnya. Fokus pembangunan kekuatannya merupakan lewat pengadaan enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia. Pengadaan kapal selam tadi secara terbuka diakui buat mengamankan kepentingan nasionalnya pada Laut Cina Selatan pada mana Vietnam adalah galat satu negara pengklaim. Langkah Vietnam buat memperkuat Angkatan Lautnya merupakan suatu terobosan baru karena selama ini negara itu dikenal mengedepankan kekuatan daratnya.
Amerika Serikat terus mempertahankan kehadirannya di tempat ini, terlebih lagi waktu Cina timbul sebagai kekuatan baru. Kehadiran militer Amerika Serikat di tempat khususnya kekuatan Angkatan Laut berada dalam bingkai buat mengamankan kepentingan nasionalnya, khususnya kebebasan bernavigasi. Untuk mendukung kehadiran tersebut, Amerika Serikat mempunyai beberapa pangkalan di sekitar Laut Cina Selatan seperti pada Sasebo, Okinawa, Changi Singapura serta Guam. Sejak masa pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika Serikat secara bertahap memindahkan sebagian kekuatan militernya menurut kawasan lain ke kawasan Asia Pasifik buat merespon dinamika lingkungan strategis yang berkembang.
Cina berbagi taktik pertahanan Cina yang dikenal sebagai Offshore Defense, ada pula pembagian zona pertahanan yg dianggap sebagai “two island chains” yg terdiri berdasarkan the first island chain serta second island chain. Offshore Defense adalah konsep strategis yang mengarahkan Angkatan Laut Cina buat bersiap memenuhi tiga misi kunci “buat periode baru” melalui pelibatan pada operasi-operasi maritim pada bahari serta membangun Angkatan Laut yg sanggup melaksanakan operasi berkelanjutan di bahari. Tiga misi kunci yang diemban oleh Angkatan Laut Cina yaitu (i) menjaga musuh pada batas dan menolak pencaplokan berdasarkan laut, (ii) melindungi kedaulatan teritorial nasional serta (iii) menjaga keutuhan mak pertiwi dan hak-hak maritim.
Untuk melaksanakan taktik tadi, waktu ini Cina sangat aktif menciptakan kekuatan Angkatan Lautnya menuju status blue water navy. Selain memperkuat armada kapal atas air dan kapal selam, Cina pula tengah merampungkan refurbished eks kapal induk Varyag eks Rusia yang dibelinya satu dasa warsa kemudian. Kapal itu nantinya akan dinobatkan sebagai kapal induk pertama Cina menggunakan nama Shi Lang serta nampaknya pada saat tidak lama lagi kapal tadi akan melaksanakan sea trial. Secara teoritis, eksistensi kapal induk dalam jajaran armada Angkatan Laut Cina akan membarui konstelasi perimbangan kekuatan tempat bila Cina mampu mengoperasikan kapal itu serta bukan sekedar memilikinya.
Kepentingan Jepang pada tempat Asia Tenggara tidak tanggal berdasarkan keamanan SLOC-nya yang akan berimbas eksklusif jika pecah permasalahan pada perairan tersebut. 70 % kapal tanker Jepang membawa minyak menuju Jepang melalui Laut Cina Selatan, meskipun sebenarnya kapal tadi bisa menghindar melalui perairan Indonesia menuju Samudera Pasifik. Jalur yg terakhir memakan saat serta biaya yg besar sebagai akibatnya tidak ekonomis.
Dari sini tergambar bahwa keamanan SLOC Jepang sangat berkaitan erat menggunakan keamanan energinya. Keamanan energi kini sebagai informasi strategis bagi banyak di dunia seiring ketergantungan dalam sumber tenaga pada Timur Tengah yang rawan dan dinamika lingkungan strategis yg ditandai menggunakan menonjolnya ancaman asimetris misalnya terorisme, pembajakan serta perompakan pada laut. Gangguan terhadap keamanan energi adalah suatu ancaman eksklusif terhadap keamanan nasional Jepang.
Isu keamanan SLOC khususnya mempengaruhi juga ciri Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) semenjak awal berdiri pada 1952 sampai waktu ini. Sejak kelahirannya JMSDF dibuat sedemikian rupa buat melindungi jalur perhubungan laut Jepang, sehingga kemudian lahir doktrin operasi 1.000 mil laut. Yang menarik diperhatikan dalam pembangunan JMSDF modern merupakan kehadiran kapal induk helikopter kelas Hyuga serta ke depan masih akan membuatkan kapal sejenis. Kehadiran kapal induk helikopter akan mendukung penyebaran kekuatan JMSDF yang selama ini telah dilakukan di daerah Asia Pasifik.
Pembangunan kekuatan laut India, sebagaimana dinyatakan pada The Indian Navy’s Vision Document ditujukan buat mempromosikan lingkungan yg hening serta damai di tempat Samudera India buat mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, diplomasi serta militer India. Dalam The Indian Maritime Doctrine, hal yang digarisbawahi adalah kebutuhan buat mengendalikan choke points, pulau-pulau penting serta jalur-jalur perdagangan penting. Terkait menggunakan kebutuhan tadi, Angkatan Laut India menekankan diplomasi Angkatan Laut menjadi keliru satu tugas utamanya pada masa damai. Adapun daerah penyebaran kekuatan bahari India dalam rangka diplomasi Angkatan Laut terbentang berdasarkan Teluk Persia hingga Selat Malaka yg ditetapkan menjadi daerah kepentingan India yang absah.
Strategi militer Australia adalah to deter and defeat attacks on Australia. Wujudnya berupa preemptive strategy menggunakan menyerang musuh sejauh mungkin menurut daerahnya melalui operasi adonan di jalur-jalur pendekat menuju Australia. Terkait dengan hal tadi, taktik maritim sebagai penekanan primer dalam pertahanan Australia yg mengedepankan keterpaduan antar ketiga matra pada Australian Defence Force. Selain Royal Australian Air Force, Australian Army pula mendapat peran pada taktik maritim negeri itu. Peran Australian Army adalah mengendalikan jalur-jalur pendekatan, mengamankan daerah-wilayah pada seberang samudera dan beragam fasilitas, mengalahkan agresi mendadak ke daerah Australia, melindungi pangkalan-pangkalan yang sebagai basis operasi Royal Australian Navy serta Royal Australian Air Force serta menolak (deny) akses versus ke pangkalan aju.
Implikasi Terhadap Indonesia
Dinamika geopolitik daerah Asia Tenggara dan sekitarnya pasti akan menghipnotis jua Indonesia. Dalam konteks tadi, terjadi rendezvous antara kepentingan geopolitik yg tengah berkembang pada kawasan menggunakan kepentingan geopolitik Indonesia. Kepentingan geopolitik Indonesia yang primer merupakan keutuhan dan kesatuan Indonesia dari semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Hal itu telah diamanatkan oleh Wawasan Nusantara yang sebagai pandangan geopolitik Indonesia.
Pertemuan kepentingan geopolitik bisa melahirkan kerjasama, dapat jua memunculkan permasalahan. Mengacu pada pemikiran geopolitik, terhadap interaksi antara ruang menggunakan insan. Interaksi tadi melahirkan pencerahan ruang (space consciousness) yang eksklusif atau nir pribadi terkait dengan kepentingan keamanan serta kesejahteraan bagi insan. Dalam konteks negara terkini, konsep kesadaran ruang diwujudkan menggunakan adanya klaim kedaulatan, yg dibatasi oleh batas negara (boundary) menggunakan seperangkat aturan dan aparat buat menjamin keamanan dan kedaulatan. Terkait dengan dinamika geopolitik tempat, terdapat beberapa akibat yg perlu diantisipasi oleh Indonesia sejak dini.
Pertama, politik. Dinamika geopolitik daerah berdasarkan perspektif maritim akan berimplikasi negatif terhadap Indonesia maupun stabilitas daerah bila tidak dikelola menggunakan baik. Dewasa ini, isu-informasi yg mengedepan pada daerah merupakan keamanan maritim, keamanan energi dan konkurensi wilayah. Indonesia mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketiga berita tadi.
Tantangannya adalah bagaimana supaya pembangunan kekuatan Angkatan Laut pada daerah tidak memperbesar kesenjangan perimbangan kekuatan, lantaran kesenjangan itu akan memicu pihak yang merasa diri lebih bertenaga buat melakukan tindakan-tindakan yg ditinjau dapat mengancam stabilitas tempat. Jika Indonesia nir memiliki daya tawar yg tinggi menurut aspek kekuatan militer khususnya Angkatan Laut, muncul peluang akan terulangnya kembali tindakan-tindakan pelecehan serta nir menghormati kedaulatan serta wibawa Indonesia dalam domain maritim, khususnya dalam perairan yg masih menjadi konkurensi Indonesia menggunakan negara tetangga juga pada perairan strategis seperti choke points serta alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).
Kedua, ekonomi. Implikasi ekonomi berdasarkan dinamika gepolitik daerah menurut perspektif maritim terhadap Indonesia dapat bersifat positif dan negatif sekaligus. Implikasi positif berdasarkan dinamika tersebut adalah semakin terbuka peluang kerjasama antar Angkatan Laut kawasan dalam merespon ancaman serta tantangan yang terkait menggunakan keamanan maritim dan keamanan tenaga, khususnya ancaman asimetris seperti pembajakan, perompakan serta terorisme maritim. Untuk merespon ancaman demikian, keliru satu kata kuncinya merupakan kerjasama antar negara selain adanya perilaku politik yg sebangun.
Sedangkan akibat negatifnya adalah kemungkinan penggunaan kekuatan Angkatan Laut buat mengamankan sumberdaya laut di perairan konkurensi, baik perikanan juga minyak dan gas bumi. Hal demikian bisa dilihat dalam konkurensi Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi, di mana kekuatan Angkatan Laut digunakan oleh negara-negara lain buat merebut sumberdaya alam yang disebut sang Indonesia sebagai wilayah ZEE-nya. Implikasi negatif demikian sebaiknya sudah diantisipasi sejak dini sebagai akibatnya diperlukan nir merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Ketiga, militer. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut pada kawasan pada rangka mengamankan kepentingan nasional masing-masing pihak akan merugikan Indonesia apabila tidak direspon secara proporsional oleh Indonesia. Pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut harus tetap dijalankan sinkron dengan minimum essential force (MEF) agar jurang ketidakseimbangan kekuatan antara Indonesia serta negara-negara lain di tempat tidak melebar. Sebab apabila melebar justru akan berkontribusi negatif terhadap Indonesia, meskipun diyakini nir akan ada invasi terhadap Indonesia sampai dekade mendatang.
Pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bukan sekedar buat menjaga dan mengamankan keutuhan daerah Indonesia, tetapi meliputi pula pengamanan kepentingan ekonomi Indonesia baik pada daerah yurisdiksi maupun di luar daerah yurisdiksi. Dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia menggunakan negara-negara Asia Timur maupun daerah lain di dunia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dituntut buat sanggup mengamankan SLOC Indonesia. Kasus pembajakan MV Sinar Kudus dalam 16 Maret 2011 oleh bajak bahari Somalia menaruh pelajaran berharga kepada Indonesia betapa SLOC yang harus dilindungi bukan saja yang berada di wilayah perairan yurisdiksi saja, tetapi jua pada luar wilayah yurisdiksi.