GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA

Oleh Anonymous pada tanggal
Geopolitik serta Geostrategi Indonesia 
Kawasan Asia Tenggara merupakan daerah yg didominasi oleh perairan daripada daratan. Situasi demikian berimplikasi pada lebih dominannya berita-info politik dan keamanan yg terkait dengan domain maritim daripada info-isu lainnya. Dari sembilan choke points strategis dunia, empat di antaranya berada pada kawasan ini. Dengan demikian, bukan suatu hal yg berlebihan jika menyimpulkan bahwa geopolitik daerah akan terkait juga menggunakan domain maritim.

Mendiskusikan geopolitik daerah Asia Tenggara nir sanggup mengabaikan Indonesia, karena 2 pertiga kawasan Asia Tenggara adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, dua pertiga perairan Asia Tenggara adalah perairan yurisdiksi Indonesia. Bertolak dari keadaan tersebut, Indonesia dahulu, sekarang serta ke depan akan selalu memainkan kiprah sentral dan strategis pada stabilitas keamanan daerah.

Karena strategisnya domain maritim dalam geopolitik kawasan, Indonesia hendaknya senantiasa selalu mengikuti dinamika yang terjadi pada domain tadi. Terkait menggunakan hal tersebut, goresan pena ini akan mengupas tentang geopolitik tempat Asia Tenggara menurut perspektif maritim serta implikasinya terhadap Indonesia.

Geopolitik Kontemporer
Dalam pemikiran geopolitik, tercipta interaksi antara ruang dengan insan yang melahirkan pencerahan ruang (space consciousness). Kesadaran itu baik eksklusif atau tidak eksklusif terkait menggunakan kepentingan keamanan dan kesejahteraan bagi manusia. Dalam konteks negara modern, konsep pencerahan ruang diwujudkan menggunakan adanya klaim kedaulatan, yg dibatasi sang batas negara (boundary) menggunakan seperangkat hukum dan aparat buat menjamin keamanan serta kedaulatan.

Mengacu pada teori geopolitik, geopolitik mengandung empat dasar primer yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik dan konsepsi keamanan bangsa. Ruang adalah inti menurut geopolitik, sehingga senantiasa ada upaya buat memperluas wilayah imbas tiap-tiap bangsa yang jauh melampaui daerah kedaulatannya.

Menurut Friederich Ratzel, seorang ahli geopolitik Jerman, negara menjadi suatu kesatuan antara masyarakat menggunakan tanahnya, merupakan organisasi yg tumbuh sebagaimana organisasi lainnya, perbatasan sifatnya dinamis dan berubah-ubah, menjadi cermin sifat-sifat ekspansionis negara-negara yg agresif. Oleh karena itu, lanjut Ratzel, apabila terjadi kemunduran pada konsepsi ruang, maka bisa mengakibatkan runtuhnya suatu bangsa serta negara. Teori Ratzel ini dikenal sebagai teori lebensraum (ruang hidup).

Teori lebensraum selanjutnya dikembangkan oleh Karl Haushofer. Menurut Haushofer, ruang (raum) adalah wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang atau ruang efek (sphere of influence), menurut Haushofer, adalah satu kenyataan spasial itu sendiri, di mana apabila ruang impak diperluas, maka akan terdapat yang diuntungkan serta terdapat yang dirugikan.

Di era globalisasi dengan ekonomi pasar bebas serta teknologi liputan sebagai pilarnya, batas-batas non fisik antar negara bangsa sebagai kabur. Namun demikian era globalisasi tidak dapat menghilangkan sepenuhnya nasionalisme serta patriotisme setiap bangsa, yg dapat ditinjau berdasarkan adanya kesamaan perlindungan pasar oleh negara-negara maju terhadap produk menurut negara-negara berkembang. Apapun alasan proteksi pasar itu, tetapi tidak tanggal berdasarkan kepentingan nasional negara-negara tersebut, khususnya di bidang ekonomi. 

Dikaitkan dengan globalisasi, peran domain maritim sangat vital karena lebih dari 90 % perdagangan global melintasi samudera . Tidak hiperbola apabila Sam J. Tangredi menyatakan bahwa globalisasi dimulai dari laut. Karena sangat strategisnya laut, maka keamanan maritim sekarang menjadi salah satu isu keamanan secara dunia dan sebagai perhatian semua pihak yg berkepentingan, baik aktor negara maupun non negara. Aktor non negara yang dimaksud seperti industri pelayaran, industri asuransi, industri perbankan serta beragam industri lainnya yg secara eksklusif atau tidak eksklusif terkait menggunakan keamanan maritim pada distribusi produknya. 

Geopolitik pada masa ini dewasa ini diwarnai sang persaingan serta sekaligus kerjasama antar bangsa pada bidang politik, ekonomi dan militer. Domain maritim merupakan galat satu wadah persaingan sekaligus kerjasama antar bangsa. Isu-info keamanan maritim dan keamanan energi mewarnai geopolitik kontemporer. Keamanan maritim serta keamanan tenaga bagaikan 2 sisi berdasarkan koin yg sama pada mana satu sama lainnya nir sanggup dipisahkan. Hal ini mampu dipandang dari banyaknya negara yg menekankan gosip keamanan maritim sebagai bagian menurut kepentingan nasional, demikian jua menggunakan isu keamanan energi.

Sengketa dalam domain maritim seperti di Laut Cina Selatan merupakan persinggungan antara keamanan maritim serta keamanan energi. Makin langkanya asal energi di daerah daratan mendorong banyak negara buat mengeksplorasi serta eksploitasi energi di wilayah samudera . Hal itu seringkali memunculkan konkurensi menggunakan negara lain khususnya pada daerah perairan yg batas-batas definitifnya baik laut teritorial, zona tambahan maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) belum disepakati beserta. 

Lanskap Geopolitik Kawasan
Dinamika geopolitik daerah Asia Tenggara selalu dipengaruhi oleh interaksi negara-negara Asia Tenggara juga kiprah dan imbas kekuatan ekstra tempat. Walaupun negara-negara Asia Tenggara sekarang semuanya telah terhimpun dalam ASEAN sebagaimana impian para pendiri ASEAN pada 6 Agustus 1967, akan namun peran serta imbas kekuatan ekstra tempat seperti Amerika Serikat, Australia, India, Jepang serta Cina nir mampu diabaikan jua. Merupakan hal yg logis jika ASEAN merangkul kekuatan-kekuatan itu menjadi kawan wicara pada wadah ASEAN Regional Forum (ARF).

Lanskap geopolitik kawasan Asia Tenggara jika digambarkan relatif kompleks, karena melibatkan poly aktor yang mana antar tiap aktor sering kepentingannya tidak selalu sama. Bahkan nir bisa dihindari jua terjadinya persaingan geopolitik antar negara ASEAN sendiri juga antar kekuatan ekstra tempat buat memperkuat kiprah dan pengaruhnya di kawasan ini. Secara singkat, berikut adalah uraian geopolitik tempat Asia Tenggara dari perspektif maritim.

Malaysia sebagai negara bangsa memiliki tantangan yg nir sedikit untuk mempertahankan eksistensinya di daerah. Secara geopolitik, tantangan yang dihadapi oleh Malaysia adalah bagaimana menjaga keutuhan wilayah negeri itu yg dipisahkan sang Laut Natuna. Keutuhan antara wilayah Semenanjung dengan daerah Sabah serta Serawak adalah berita krusial bagi Malaysia hari ini dan ke depan.

Meskipun Malaysia mempunyai interaksi baik menggunakan sejumlah negara tetangganya, akan namun di bawah permukaan masih sulit untuk menghilangkan sama sekali rasa curiga terhadap beberapa tetangganya tersebut. Tidak dapat dipungkiri belum kokohnya rasa saling percaya negeri itu terhadap Indonesia dan Singapura yg dinilai merintangi aspirasi geopolitik Malaysia untuk menjadi pemain daerah. Kecurigaan yang terdapat nir lepas berdasarkan sengketa batas maritim Malaysia dengan Indonesia dan Singapura dalam beberapa segmen perairan yang sampai waktu ini belum mencapai istilah setuju dalam ranah diplomasi. 

Tantangan terhadap geopolitik Malaysia timbul jua dengan kebangkitan Cina, khususnya klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan yang mencakup beberapa pulau di kumpulan Kepulauan Spratly yg dianggap serta diduduki oleh Malaysia. Dengan mengamati kecenderungan terakhir pada konkurensi Laut Cina Selatan, tindakan-tindakan Cina untuk menegaskan klaimnya akan dilihat menjadi ancaman terhadap aspirasi geopolitik Malaysia.

Peta Kawasan Asia Tenggara

Singapura adalah sebuah negara kota yang eksistensinya sangat tergantung dalam kiprahnya sebagai hub bagi daerah Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Secara psikologis, Singapura sejak masa berdirinya sebagai negara merdeka dan berdaulat merasa berada pada posisi geopolitik yg tidak menguntungkan baginya lantaran berada pada tengah 2 negara akbar daerah yang beretnis Melayu dan mayoritas menganut kepercayaan Islam. Oleh karena itu, negara itu senantiasa merasa pada posisi terancam sehingga menempuh berbagai kebijakan buat mempertahankan eksistensinya pada kawasan. 

Sebagai negara yang sangat tergantung pada pergerakan arus barang serta jasa bagi kelangsungan ekonominya, kepentingan geopolitik Singapura akan selalu terkait dengan keamanan SLOC (sea lines of communication). SLOC yang vital bagi negeri itu mencakup Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sebagai jalur pendekat Singapura berdasarkan tempat Samudera India serta tempat Asia Timur. Oleh karena itu, tantangan geopolitik Singapura mempunyai keterkaitan erat menggunakan domain maritim yg diwarnai oleh info keamanan maritim. 

Thailand adalah negara yang cukup penting pada daerah Asia Tenggara. Ditinjau dari aspek geopolitik, kepentingan geopolitik Thailand lebih banyak terkait dengan stabilitas di daratan Asia Tenggara daripada pada domain maritim daerah. Sejak dahulu fokus Thailand adalah stabilitas negara-negara di sekitarnya, misalnya Malaysia, Kamboja, Myanmar serta Vietnam. 

Meskipun Thailand tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yg mempunyai kapal induk helikopter, akan tetapi kehadiran kapal induk tadi tidak berpengaruh akbar terhadap ekspansi kiprah Thailand pada domain maritim pada kawasan. Kepentingan geopolitik Thailand yg terkait dengan domain maritim lebih banyak pada wilayah perairan teritorialnya saja. Secara umum, Thailand belum tercatat menjadi negara yg mempunyai kepentingan geopolitik yang akbar pada domain maritim.

Vietnam secara geopolitik berbatasan dengan Cina yang merupakan musuh bebuyutannya. Cina pada masa dinasti Han pernah menjajah Vietnam selama hampir seribu tahun sebagai akibatnya memunculkan dendam sejarah yang berkepanjangan. Dalam konteks kekinian, ancaman geopolitik terhadap Vietnam ditinjau asal menurut Cina. Hal ini bukan saja menyangkut perbatasan darat, namun jua meliputi domain maritim.

Seperti diketahui, Vietnam adalah satu menurut enam negara yg mempunyai klaim di Laut Cina Selatan. Negara ini mengklaim Kepulauan Paracel serta Kepulauan Spratly menjadi wilayahnya. Bagi Vietnam, kedua kepulauan adalah bagian nir terpisahkan berdasarkan kepentingan geopolitiknya. Dalam konkurensi itu, Vietnam balik berhadapan menggunakan Cina yang jua memiliki klaim pada sana. Perkembangan terakhir, hubungan antara Vietnam dan Cina dalam konkurensi Laut Cina Selatan menghangat seiring aksi kapal nelayan Cina yg dinilai mengganggu kegiatan eksplorasi minyak Vietnam pada perairan tersebut, memperkuat alasan Vietnam membeli enam kapal selam kelas Kilo menurut Rusia. 

Filipina yang adalah satu menurut 2 negara kepulauan pada Asia Tenggara mempunyai kepentingan geopolitik yg terkait dengan domain maritim. Sebagaimana Vietnam, Filipina merupakan satu berdasarkan enam negara yg mengklaim daerah pada Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Spratly. Klaim Filipina atas Kepulauan Spratly mendapat tantangan di lapangan menurut Cina, sebagai akibatnya memunculkan perilaku keras berdasarkan pemerintah Filipina pada jalur diplomatik.

Walaupun Filipina adalah negara pihak dalam konkurensi Laut Cina Selatan, akan namun perhatian negara itu terhadap kepentingan geopolitiknya di sana belum aporisma. Hal demikian disebabkan sang lantaran pemerintah Filipina masih wajib berkutat pada berita separatisme Moro pada Mindanao yg telah berlangsung sejak 1970-an. Selain itu, pemerintah Filipina menghadapi jua ancaman terorisme berdasarkan grup Abu Sayyaf yg mempunyai hubungan dengan grup Jemaah Islamiyah dan Al Qaidah. 

Amerika Serikat meskipun bukan negara tempat Asia Tenggara tetapi mempunyai jua kepentingan geopolitik di kawasan ini. Kepentingan geopolitik Amerika Serikat merupakan menciptakan perdamaian stabilitas di daerah ini sekaligus mengeliminasi sedini mungkin adanya ancaman terhadap dominasinya. Sebagai pemain primer kawasan, Amerika Serikat tidak akan membiarkan munculnya kekuatan lain yang akan menyaingi hegemoninya serta sekarang kebangkitan Cina dicermati sebagai tantangan terhadapnya. 

Kepentingan geopolitik Amerika Serikat pada daerah tidak lepas pula menurut domain maritim. Kebebasan bernavigasi adalah bagian tidak terpisahkan menurut kepentingan itu, lantaran menggunakan adanya kebebasan bernavigasi akan mengklaim pergerakan militer Amerika Serikat khususnya Angkatan Laut. Secara generik, daerah Asia Tenggara khususnya serta Asia Pasifik pada umumnya berada pada pengaruh geopolitik Amerika Serikat. Pengaruh tadi tentu saja akan terus dipertahankan selama mungkin, sebab pengaruh itu menaruh ruang yang luas bagi Amerika Serikat untuk lebih banyak didominasi di daerah ini pada rangka mengimplementasikan kepentingan nasionalnya. 

Cina sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik sangat berkepentingan untuk memproyeksikan kepentingannya ke tempat Asia Tenggara. Kepentingan geopolitik negara itu merupakan meluaskan pengaruhnya ke daerah Asia Pasifik dan sekaligus mengendalikan jalur-jalur pendekat laut ke wilayahnya. Oleh karenanya, kepentingan geopolitik Cina memiliki keterkaitan yang erat menggunakan domain maritim, lantaran jalur-jalur pendekat ke Cina merupakan melalui bahari. Di samping itu, status sebagai negara industri yg memiliki ketergantungan pada minyak importir mengharuskan Cina buat bisa mengendalikan SLOC-nya yang terbentang dari Teluk Persia hingga Laut Cina Timur.

Kepentingan Cina yang terkait menggunakan domain maritim itu jua yg membuat Cina bersikeras pada klaimnya terhadap semua wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, sebagaimana terlihat pada peta yg dikenal menjadi U-Shaped. Bahkan Cina memutuskan Laut Cina Selatan sebagai satu menurut empat core national interest selain Tibet, Taiwan dan Xinjiang, di mana ditengarai pada perairan itu terdapat minyak serta gas bumi pada jumlah besar . 

Klaim Cina Berbentuk Huruf U Di Laut Cina Selatan

Jepang sebagai negara industri mempunyai aspirasi geopolitik yg menjangkau daerah di luar yurisdiksinya. Aspirasi geopolitik tadi dominan terkait menggunakan domain maritim, di mana negara itu mesti bisa mengamankan SLOC-nya yang memanjang menurut Teluk Persia sampai Laut Jepang. Geopolitik Jepang sangat terkait menggunakan keamanan energi, sebab pasokan energi Jepang lebih banyak didominasi mengandalkan dalam asal-sumber yang berada jauh dari wilayahnya. 

Pengaruh geopolitik Jepang relatif terasa di daerah Asia Tenggara, meskipun bukan dalam bentuk kekuatan militer. Karena sensitivitas terhadap penggunaan kekuatan militer, Jepang secara rutin mengirimkan kapal patroli Japan Coast Guard buat berpatroli pada perairan Asia Tenggara khususnya pada Selat Malaka. Hal itu lantaran Selat Malaka tercatat menjadi keliru satu choke point strategis bagi Jepang, bahkan beberapa kali kapal berbendera Jepang pernah dirompak serta dibajak pada perairan itu beberapa tahun silam. 

Meskipun nir terletak pada tempat Asia Tenggara, India memiliki aspirasi geopolitik sampai kawasan ini. Mengacu pada Freedom to use the Seas: India’s Maritime Military Strategy, India membagi tempat kepentingannya sebagai 2 klasifikasi, yaitu primary areas dan secondary areas. Primary areas meliputi Laut Arab serta Teluk Benggala, choke points menuju dan berdasarkan Samudera India yakni Selat Malaka, Selat Hormuz, Selat Bab-El-Mandeb dan Tanjung Harapan, negara-negara pulau pada Samudera India, Teluk Persia yg merupakan asal utama suplai minyak India dan SLOC utama yang melewati tempat Samudera India. Adapun secondary areas mencakup kawasan bagian selatan Samudera India, Laut Merah, Laut Cina Selatan serta tempat Pasifik Timur.

Pada dasarnya, aspirasi geopolitik India berpusat dalam Samudera India di mana negara itu berprinsip bahwa sistem politik yg berlaku pada perairan itu merupakan sistem politik India. Selat Malaka adalah salah satu jalur pendekat ke Samudera India, sebagai akibatnya kepentingan India terhadap perairan strategis itu juga ada. Seiring dengan persaingan geopolitik India menggunakan Cina, sekarang India sudah meluaskan efek geopolitiknnya ke Laut Cina Selatan yg dipandang menjadi page belakang Cina. Perluasan dampak itu berafiliasi dengan Amerika Serikat yang juga memberikan perhatian akbar terhadap kebangkitan Cina. 

Mengacu pada Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030, kepentingan paling strategis Australia adalah mempertahankan negeri itu berdasarkan agresi bersenjata langsung. Untuk mencapai kepentingan itu, Australia memiliki kepentingan fundamental buat mengendalikan jalur pendekat udara serta laut menuju daerahnya. Terkait menggunakan kepentingan strategis Australia, maka kebijakan pertahanan yang diambil berpegang dalam prinsip self-reliance yang jika diharapkan akan membuatkan beban menggunakan negara-negara lain. Oleh karenanya, menjaga aliansi dan hubungan pertahanan internasional buat memperkuat keamanan Australia merupakan bagian dari kebijakan pertahanan.

Berangkat dari persepsi itu, Australia senantiasa mengembangkan kekuatan Angkatan Laut serta Angkatan Udara yg didesain buat mampu diproyeksikan guna menghadapi ancaman saat masih berada di luar wilayahnya. Pendekatan demikian telah berlangsung lama serta akan terus demikian ke depan, siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan di Australia. Dengan kata lain, wilayah pada utara Australia merupakan bagian menurut mandala pertahanannya di mana Australia akan berupaya secara aporisma buat mencegah agar ancaman itu nir sampai masuk ke daerah teritorialnya.

Persepsi Ancaman
Kondisi lingkungan strategis daerah waktu ini penuh dengan ancaman dan tantangan keamanan yang bersumber dari aktor negara juga non negara. Bentuk ancaman serta tantangannya pun majemuk, yang secara garis akbar dapat dikelompokkan pada rupa simetris dan asimetris. Ancaman dan tantangan simetris secara umum bisa asal dari aktor negara, sedangkan asimetris bisa timbul berdasarkan aktor non negara. Tetapi perlu menjadi catatan juga bahwa ancaman asimetris nir dapat dibatasi pada bentuk organisasi aktornya, tetapi pula bagaimana pula kekuatan, kesenjataan serta moral.

Ancaman serta tantangan simetris ada menurut masalah misalnya sengketa perbatasan antar negara yg belum selesai, perlombaan senjata Angkatan Laut (naval arms race) dan masalah kebebasan penggunaan bahari. Saat ini dapat ditinjau dengan gampang adanya persaingan antara Amerika Serikat versus Cina menyangkut pembangunan kekuatan militer Cina, pembangunan kekuatan laut India untuk bisa mengendalikan Samudera India sesuai menggunakan aspirasi politiknya, kerjasama latihan Angkatan Laut Amerika Serikat-India-Jepang serta Australia bersandi Exercise Malabar yg secara tidak pribadi ditujukan buat menghadapi kekuatan bahari Cina serta lain sebagainya.

Sedangkan ancaman dan tantangan asimetris pada domain maritim, berupa perompakan, pembajakan, terorisme maritim, proliferasi senjata pemusnah massal dan pencurian asal daya laut. Lahirlah inisiatif misalnya Regional Maritime Security Initiative (RMSI), Proliferation Security Initiative (PSI), International Ship and Port Facility Code (ISPS Code), Global Maritime Partnership/Thousand-Ship Navy serta lain sebagainya. Ancaman dan tantangan asimetris pada domain maritim sekarang sudah menjadi perhatian seluruh negara pada kawasan, karena dilihat dapat mengancam stabilitas kawasan.

Sementara itu, arsitektur keamanan daerah Asia Pasifik belum tertata sesuai menggunakan Bab VIII Piagam PBB mengenai Pengaturan Regional. Bab VIII Piagam PBB mengamanatkan pengaturan keamanan suatu tempat dilakukan secara berdikari oleh negara-negara pada kawasan tersebut melalui suatu organisasi regional. Dalam konteks yang lebih sempit lagi yaitu tempat Asia Tenggara, penataan keamanan kawasan ini lebih banyak dilaksanakan oleh aktor ekstra kawasan misalnya Amerika Serikat. 

Sejak terbentuk dalam 8 Agustus 1967, ASEAN baru putusan bulat menyentuh berita keamanan tempat selesainya KTT ASEAN Ke-9 di Bali dalam 7-8 Oktober 2003 yang menyepakati Bali Concord II. Sesuai amanat tersebut, negara-negara ASEAN mendirikan Komunitas ASEAN yg terdiri berdasarkan ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) dalam 2015. APSC akan menjadi wadah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik keamanan, di mana salah satu wadah lembaga di dalamnya merupakan ASEAN Maritime Forum (AMF) yg berdiri atas prakarsa Indonesia.

Pembangunan Kekuatan Maritim Kawasan 
Untuk mendukung aspirasi geopolitik masing-masing, negara-negara pada daerah Asia Tenggara dan sekitarnya pada antaranya membentuk kekuatan militer menjadi galat satu instrumen kekuatan nasionalnya. Dengan memperhatikan karakteristik tempat, pembangunan kekuatan maritim pada hal ini Angkatan Laut pada 2 dasa warsa terakhir meningkat relatif pesat. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut yang dilaksanakan bukan sekedar buat merespon ancaman asimetris, namun mencakup jua ancaman simetris yang tidak bisa diabaikan di daerah ini seiring makin meningkatnya persaingan antar negara buat memperebutkan wilayah dan memperluas imbas dalam domain maritim.

Pembangunan sejumlah pangkalan TLDM di wilayah Sabah mengindikasikan adanya ekspansi strategi maritim Malaysia, yang semula hanya serius terhadap keamanan Selat Malaka, kini melebar ke Laut Natuna, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Perluasan taktik maritim sampai ke ketiga perairan dilatarbelakangi oleh isu politik keamanan serta ekonomi. Dari isu politik keamanan, daerah Serawak serta Sabah merupakan bagian integral dari Malaysia, sebagai akibatnya salah satu tugas pokok TLDM merupakan mengklaim permanen terbukanya SLOC Malaysia, yang dalam konteks ini adalah Laut Natuna. Perairan Laut Sulu serta Laut Sulawesi merupakan kawasan rawan kegiatan terorisme yg berpusat di Pulau Mindanao, Filipina yg berimplikasi negatif terhadap keamanan Malaysia pada wilayah Sabah dan sekitarnya.

Sedangkan isu ekonomi tak tanggal berdasarkan banyaknya potensi kandungan minyak serta gas bumi di Laut Sulawesi. Potensi hidrokarbon itulah yg menjadi keliru satu faktor pendorong Malaysia menjamin perairan teritorial serta ZEE Indonesia di Laut Sulawesi pasca lepasnya Pulau Sipadan serta Pulau Ligitan. Kasus yang dikenal menjadi konflik Blok Ambalat tadi semakin meyakinkan Malaysia untuk memperkuat kekuatan laut (dan udaranya) pada lebih kurang Laut Sulu dan Laut Sulawesi. 

Singapura menganut taktik pertahanan yg dikenal menjadi porcupine strategy sebagai pengembangan dari poisonous shrimp strategy. Porcupine strategy beranggapan bahwa Singapura nir akan mampu menghancurkan secara total negara agresor, namun pihak tadi wajib membayar menggunakan porto tinggi dampak tindakan agresinya terhadap Singapura. Pembangunan kekuatan pertahanan Singapura, termasuk pembangunan kekuatan Angkatan Laut berangkat dari strategis tadi. 

Terkait strategi pertahanan tadi, Angkatan Laut Singapura dibangun buat mempunyai keunggulan kualitas dibandingkan Angkatan Laut lainnya di kawasan Asia Tenggara. Meskipun daerah perairan mereka sangat mini . Kekuatan kombatan Angkatan Laut Singapura berpusat pada enam fregat kelas Formidable dua kapal selam kelas Vastergotland dan empat kapal selam kelas Sjoormen. Kekuatan tadi dirancang buat bisa mengamankan SLOC Singapura yg bukan saja pada Selat Malaka, namun meliputi jua Laut Cina Selatan, Teluk Persia dan Laut Merah.

Karena itu pula, Singapura aktif pada koalisi internasional buat mengamankan perairan di Somalia serta sekitarnya dari ancaman bajak bahari. Angkatan Laut Singapura terlibat dalam Combined Task Force-150 (CTF-150) serta CTF-151 pada bawah NATO. Partisipasi aktif tadi adalah implementasi berdasarkan kebijakan nasional Singapura yang memberikan perhatian khusus pada keamanan SLOC-nya.

Thailand tidak mempunyai kepentingan yang besar pada domain maritim pada tempat, sehingga pembangunan kekuatan Angkatan Lautnya tidak terlalu menonjol. Eksistensi kapal induknya tidak dieksplorasi secara optimal yg bisa dipandang dari tidak adanya penyebaran kapal tadi ke luar wilayah yurisdiksinya. Dalam perkembangan terakhir, Thailand menerangkan minatnya buat membeli dua eks kapal selam U-206 eks Angkatan Laut Jerman. Meskipun demikian, Thailand setidaknya sampai satu dasa warsa ke depan nir akan membentuk kekuatan laut secara progresif dibandingkan beberapa negara lain pada daerah.

Adapun Vietnam yang kini semakin tersentak sang klaim Cina atas Laut Cina Selatan tengah memperkuat Angkatan Lautnya. Fokus pembangunan kekuatannya adalah lewat pengadaan enam kapal selam kelas Kilo berdasarkan Rusia. Pengadaan kapal selam tadi secara terbuka diakui buat mengamankan kepentingan nasionalnya di Laut Cina Selatan pada mana Vietnam merupakan keliru satu negara pengklaim. Langkah Vietnam buat memperkuat Angkatan Lautnya adalah suatu terobosan baru karena selama ini negara itu dikenal mengedepankan kekuatan daratnya.

Amerika Serikat terus mempertahankan kehadirannya di daerah ini, terlebih lagi saat Cina muncul sebagai kekuatan baru. Kehadiran militer Amerika Serikat pada kawasan khususnya kekuatan Angkatan Laut berada dalam bingkai untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, khususnya kebebasan bernavigasi. Untuk mendukung kehadiran tersebut, Amerika Serikat mempunyai beberapa pangkalan di lebih kurang Laut Cina Selatan seperti pada Sasebo, Okinawa, Changi Singapura dan Guam. Sejak masa pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika Serikat secara sedikit demi sedikit memindahkan sebagian kekuatan militernya berdasarkan kawasan lain ke daerah Asia Pasifik buat merespon dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Cina berbagi strategi pertahanan Cina yang dikenal menjadi Offshore Defense, ada pula pembagian zona pertahanan yang dianggap menjadi “two island chains” yang terdiri dari the first island chain dan second island chain. Offshore Defense adalah konsep strategis yang mengarahkan Angkatan Laut Cina buat bersiap memenuhi tiga misi kunci “buat periode baru” melalui pelibatan pada operasi-operasi maritim pada laut dan membentuk Angkatan Laut yang mampu melaksanakan operasi berkelanjutan di bahari. Tiga misi kunci yang diemban sang Angkatan Laut Cina yaitu (i) menjaga musuh dalam batas serta menolak invasi berdasarkan laut, (ii) melindungi kedaulatan teritorial nasional dan (iii) menjaga keutuhan ibu pertiwi dan hak-hak maritim.

Untuk melaksanakan strategi tadi, waktu ini Cina sangat aktif membentuk kekuatan Angkatan Lautnya menuju status blue water navy. Selain memperkuat armada kapal atas air serta kapal selam, Cina juga tengah menyelesaikan refurbished eks kapal induk Varyag eks Rusia yang dibelinya satu dekade kemudian. Kapal itu nantinya akan dinobatkan menjadi kapal induk pertama Cina menggunakan nama Shi Lang dan nampaknya pada waktu nir lama lagi kapal tadi akan melaksanakan sea trial. Secara teoritis, keberadaan kapal induk pada jajaran armada Angkatan Laut Cina akan membarui konstelasi perimbangan kekuatan kawasan apabila Cina sanggup mengoperasikan kapal itu dan bukan sekedar memilikinya.

Kepentingan Jepang pada tempat Asia Tenggara nir lepas menurut keamanan SLOC-nya yang akan berimbas pribadi jika pecah pertarungan di perairan tadi. 70 persen kapal tanker Jepang membawa minyak menuju Jepang melalui Laut Cina Selatan, meskipun sebenarnya kapal tadi dapat menghindar melalui perairan Indonesia menuju Samudera Pasifik. Jalur yang terakhir memakan ketika dan biaya yang besar sebagai akibatnya nir hemat.

Dari sini tergambar bahwa keamanan SLOC Jepang sangat berkaitan erat menggunakan keamanan energinya. Keamanan tenaga sekarang sebagai berita strategis bagi banyak pada global seiring ketergantungan dalam sumber tenaga di Timur Tengah yang rawan dan dinamika lingkungan strategis yg ditandai dengan menonjolnya ancaman asimetris misalnya terorisme, pembajakan dan perompakan pada laut. Gangguan terhadap keamanan tenaga adalah suatu ancaman eksklusif terhadap keamanan nasional Jepang.

Isu keamanan SLOC khususnya mensugesti pula karakteristik Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) semenjak awal berdiri dalam 1952 hingga saat ini. Sejak kelahirannya JMSDF didesain sedemikian rupa untuk melindungi jalur perhubungan laut Jepang, sebagai akibatnya lalu lahir doktrin operasi 1.000 mil laut. Yang menarik diperhatikan dalam pembangunan JMSDF terbaru merupakan kehadiran kapal induk helikopter kelas Hyuga dan ke depan masih akan berbagi kapal sejenis. Kehadiran kapal induk helikopter akan mendukung penyebaran kekuatan JMSDF yg selama ini telah dilakukan pada daerah Asia Pasifik.

Pembangunan kekuatan laut India, sebagaimana dinyatakan dalam The Indian Navy’s Vision Document ditujukan buat mempromosikan lingkungan yang damai serta tenang di kawasan Samudera India buat mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, diplomasi serta militer India. Dalam The Indian Maritime Doctrine, hal yg digarisbawahi merupakan kebutuhan buat mengendalikan choke points, pulau-pulau krusial serta jalur-jalur perdagangan vital. Terkait menggunakan kebutuhan tadi, Angkatan Laut India menekankan diplomasi Angkatan Laut menjadi salah satu tugas utamanya di masa damai. Adapun wilayah penyebaran kekuatan laut India pada rangka diplomasi Angkatan Laut terbentang menurut Teluk Persia sampai Selat Malaka yg ditetapkan sebagai daerah kepentingan India yg sah.

Strategi militer Australia merupakan to deter and defeat attacks on Australia. Wujudnya berupa preemptive strategy menggunakan menyerang musuh sejauh mungkin dari wilayahnya melalui operasi adonan di jalur-jalur pendekat menuju Australia. Terkait menggunakan hal tersebut, taktik maritim sebagai fokus primer dalam pertahanan Australia yg mengedepankan keterpaduan antar ketiga matra dalam Australian Defence Force. Selain Royal Australian Air Force, Australian Army juga mendapat kiprah dalam strategi maritim negeri itu. Peran Australian Army merupakan mengendalikan jalur-jalur pendekatan, mengamankan daerah-daerah pada seberang samudera serta majemuk fasilitas, mengalahkan agresi mendadak ke daerah Australia, melindungi pangkalan-pangkalan yang menjadi basis operasi Royal Australian Navy serta Royal Australian Air Force serta menolak (deny) akses lawan ke pangkalan aju.

Implikasi Terhadap Indonesia
Dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara serta sekitarnya niscaya akan menghipnotis jua Indonesia. Dalam konteks tersebut, terjadi pertemuan antara kepentingan geopolitik yg tengah berkembang di kawasan dengan kepentingan geopolitik Indonesia. Kepentingan geopolitik Indonesia yang utama merupakan keutuhan serta kesatuan Indonesia menurut seluruh aspek, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Hal itu sudah diamanatkan oleh Wawasan Nusantara yg sebagai pandangan geopolitik Indonesia.

Pertemuan kepentingan geopolitik mampu melahirkan kerjasama, dapat pula memunculkan konflik. Mengacu pada pemikiran geopolitik, terhadap hubungan antara ruang dengan manusia. Interaksi tersebut melahirkan kesadaran ruang (space consciousness) yang langsung atau nir langsung terkait dengan kepentingan keamanan serta kesejahteraan bagi insan. Dalam konteks negara terbaru, konsep pencerahan ruang diwujudkan dengan adanya klaim kedaulatan, yang dibatasi sang batas negara (boundary) menggunakan seperangkat aturan dan aparat buat mengklaim keamanan dan kedaulatan. Terkait menggunakan dinamika geopolitik daerah, masih ada beberapa akibat yg perlu diantisipasi oleh Indonesia sejak dini.

Pertama, politik. Dinamika geopolitik daerah menurut perspektif maritim akan berimplikasi negatif terhadap Indonesia maupun stabilitas daerah apabila tidak dikelola menggunakan baik. Dewasa ini, info-berita yg mengedepan pada tempat merupakan keamanan maritim, keamanan energi serta sengketa wilayah. Indonesia mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketiga info tadi.

Tantangannya adalah bagaimana supaya pembangunan kekuatan Angkatan Laut pada daerah nir memperbesar kesenjangan perimbangan kekuatan, lantaran kesenjangan itu akan memicu pihak yg merasa diri lebih bertenaga buat melakukan tindakan-tindakan yang dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan. Jika Indonesia tidak mempunyai daya tawar yg tinggi berdasarkan aspek kekuatan militer khususnya Angkatan Laut, ada peluang akan terulangnya kembali tindakan-tindakan pelecehan dan nir menghormati kedaulatan dan wibawa Indonesia pada domain maritim, khususnya dalam perairan yg masih sebagai sengketa Indonesia menggunakan negara tetangga juga pada perairan strategis misalnya choke points serta alur bahari kepulauan Indonesia (ALKI). 

Kedua, ekonomi. Implikasi ekonomi berdasarkan dinamika gepolitik kawasan berdasarkan perspektif maritim terhadap Indonesia dapat bersifat positif serta negatif sekaligus. Implikasi positif menurut dinamika tersebut adalah semakin terbuka peluang kerjasama antar Angkatan Laut tempat dalam merespon ancaman serta tantangan yg terkait dengan keamanan maritim serta keamanan energi, khususnya ancaman asimetris misalnya pembajakan, perompakan dan terorisme maritim. Untuk merespon ancaman demikian, galat satu kata kuncinya merupakan kerjasama antar negara selain adanya sikap politik yang sebangun.

Sedangkan akibat negatifnya adalah kemungkinan penggunaan kekuatan Angkatan Laut buat mengamankan sumberdaya laut pada perairan sengketa, baik perikanan juga minyak serta gas bumi. Hal demikian dapat dicermati pada konkurensi Laut Cina Selatan serta Laut Sulawesi, pada mana kekuatan Angkatan Laut dipakai oleh negara-negara lain buat merebut sumberdaya alam yg diklaim oleh Indonesia menjadi wilayah ZEE-nya. Implikasi negatif demikian sebaiknya telah diantisipasi semenjak dini sehingga diharapkan nir merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Ketiga, militer. Pembangunan kekuatan Angkatan Laut pada kawasan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional masing-masing pihak akan merugikan Indonesia jika nir direspon secara proporsional oleh Indonesia. Pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut harus tetap dijalankan sinkron dengan minimum essential force (MEF) agar jurang ketidakseimbangan kekuatan antara Indonesia dan negara-negara lain di kawasan nir melebar. Sebab jika melebar justru akan berkontribusi negatif terhadap Indonesia, meskipun diyakini nir akan ada pencaplokan terhadap Indonesia hingga dasa warsa mendatang. 

Pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bukan sekedar buat menjaga dan mengamankan keutuhan daerah Indonesia, namun mencakup jua pengamanan kepentingan ekonomi Indonesia baik pada wilayah yurisdiksi juga di luar wilayah yurisdiksi. Dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia menggunakan negara-negara Asia Timur juga tempat lain di dunia, TNI Angkatan Laut dituntut buat mampu mengamankan SLOC Indonesia. Kasus pembajakan MV Sinar Kudus dalam 16 Maret 2011 oleh bajak bahari Somalia memberikan pelajaran berharga pada Indonesia betapa SLOC yang wajib dilindungi bukan saja yang berada pada daerah perairan yurisdiksi saja, tetapi pula pada luar wilayah yurisdiksi. 

Comments

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)