MATERI PKN SMA KELAS XI SEMESTER 2 SIKAP KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN
SIKAP KETERBUKAAN DAN JAMINANKEADILAN
1. Pengertian Keterbukaan dankeadilan
Keterbukaan atau transparansi asal berdasarkan kata dasar terbuka serta transparan,yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudahdipahami, nir galat, nir sangsi atau nir ada keraguan. Dengandemikian Keterbukaan atau transparansi merupakan tindakan yang memungkinkan suatupersoalan sebagai jelas gampang dipahami serta nir disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansiberarti kesediaan pemerintah buat senantiasa menaruh keterangan faktualmengenai aneka macam hal yang berkenaan menggunakan proses penyelenggaraanpemerintahan.
Contoh :
Dalam sebuah siaran pers, KapoldaMetro Jaya menjamin bahwa Polisi Republik Indonesia akan bersikap transparan pada proses hukumatas perkara penembakanRudy Natong yangdilakukan Alaihi Salam.itu berarti, bahwa Kapoldabersedia memberikan kabar faktual mengenai kasus penembakan yg dilakukanoleh Alaihi Salam sampai jelas duduk perkaranya, mudah dipahami, serta tidak disangsikanlagi kebenarannya oleh publik.
Keadilan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia berasaldari istilah adil yg berarti kejujuran, kelurusan serta keikhlasan serta nir beratsebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.
Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :
·Tidak beratsebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.
·Memberikansesuatu pada setiap orang sesuai menggunakan hak yg wajib diperolehnya.
·Mengetahuihak serta kewajiban, mana yang sahih serta yg salah , amanah, sempurna dari aturanyang berlaku.
·Tidak pilih kasih serta pandangsiapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak serta kewajibannya.
2. Macam-macam Keadilan
1) KeradilanKomutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yg memberikan kepadamasing-masing orang apa yg menjadi bagiannya menurut hak seorang(diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seorang).
Contoh:
-adalah adil kalau si A harusmembayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si Btelah menerima barang yang beliau pesan dari si A.
-Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka menghilangkan hidup orang lain adalahperbuatan melanggar hak serta tidak adil
2) KeadilanDistributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikankepada masing-masing orang apa yang sebagai haknya berdasarkan asasproporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.
Contoh:
-Adalah adil bila si A mendapatkanpromosi buat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini.
-Adalah nir adil bila seorangpejabat tinggi yg koruptor memperoleh penghargaan berdasarkan presiden.
3) Keadilan sah (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkanUndang-undang (obyeknya rapikan rakyat) yang dilindungi UU buat kebaikanbersama (bonum Commune).
Contoh:
-Adalah adil kalau seluruh pengendara mentaatirambu-rambu lalulintas.
-Adalah adil bila Polisi lalu lintasmenertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yg berlaku.
4) KeadilanVindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yg menaruh kepadamasing-masing orang hukuman atau hukuman sesuai dengan pelanggaran ataukejahatannya.
Contoh:
-Adakah adil jikalau si A dieksekusi diNusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar .
-Adalah nir adil jikalau koruptorhukumannya ringan ad interim pencuri sebuah semangka dihukum berat.
5) Keadilan kreatif (iustitia creativa) merupakan keadilan yg memberikan kepada masing-masingorang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sinkron menggunakan kreatifitas yangdimilikinya pada berbagai bidang kehidupan.
Contoh:
-Adalah adil jikalau seseorang penyair diberikan kebebasanuntuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya.
-Adalah tidak adil jika seorangpenyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan terhadappemerintah.
6) Keadilanprotektif (iustitia protectiva) merupakan keadilan yg memberikanperlindungan kepada langsung-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.
7) KeadilanSosial
Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial merupakan keadilan yangpelaksanaannyatergantung berdasarkan struktur proses eknomi, politik, sosial, budayadan ideologis dalam warga . Maka struktur sosial merupakan hal pokokdalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial nir hanya menyangkutupaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan kasus kepatutan danpemenuhan kebutuhan hayati yang wajar bagi warga .
Keadilanmenurut Aristoteles :
1) Keadilan Distributif,keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa serta kemakmuran menurut kerjadan kemampuannya.
2) Keadilankomutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yg diterima olehsetiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan.
3) Keadilankdrat alam, yaitu keadilan yang bersumber dalam hukum kodrat alam.
4) Keadilankonvensional merupakan keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itudidekritkan melalui kekuasaan.
Keadilanmenurut Prof. Dr. Notonagoro SH, menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitukeadilan hukum.
MaknaKeterbukaan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara
Dalam teori demokrasi pemerintahan yg terbuka adalah suatu hal yang esensialatau penting terutama akses bebas setiap masyarakat negara terhadap aneka macam sumberinformasi, supaya nir terjadi saling curiga antar individu, masyarakat denganpemerintah. Keterbukaan pada penyelenggaraan yaitu setiap kebijakanharuslah kentara , nir dilakukan secara sembunyi, misteri tetapi perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawabannya mampu diketahui publik serta rakayat berhakatas fakta faktual tentang berbagai hal yang menyangkut pembuatan danpenerapan kebijakan.
Ada 3 alasanpentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan :
1) Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin akbar kekuasaansemakin besar jua kemungkinan terjadi penyelewengan.
2) Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari masyarakat sang masyarakat serta untukrakyat, supaya penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang sahih untukkesejahteraan rakyat.
3) Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadapinformasi yang pada gilirannya akan mempunyai pemahaman yg jernih sehinggamampu berpartisipasi aktif pada menciptakan pemerintahan yg konstruktif danrasional.
Ciri-ciriketerbukaan dari David Beetham serta Kevin Boyle :
1)Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yangakan serta sudah dibuatnya.
2) Adanyapeluangnbagi publik serta pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumenpemerintah melalui parlemen.
3)Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik serta pers, termasuk rapat-rapatparlemen.
4) Adanyakonsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenaibaerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaankebijakan.
Prinsip mengenai pemerintahan yg terbuka tidak berarti bahwa semua informasimengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasitertentu yg tidak boleh diketahui oleh generik dari undang-undang.
Menurut David Beetham serta Kevin Boyle ada 5 hal informasiyang nir boleh diketahui publik yaitu:
1) Pertimbangan-pertimbangan kabinet
2) Nasehat politis yg diberikan kepada menteri
3) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasi serta keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
4) Rahasia perdagangan menurut oerusahaan partikelir.
5) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.
Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, terdapat 9informasi yg bersifat misteri namun tidak harus tergantung pada suatulembaga, yaitu :
1) Mengenai keamanan nasional serta politikluar negeri (rencana militer,persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional serta data CIA)
2) Ketentuan internal lembaga
3) fakta yang secara tegas dihentikan UU untuk diakses publik.
4) Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela.
5) Memo internal pemerintah
6) Informasi langsung (personal privacy)
7) Data yg berkenaan menggunakan penyidikan
8) Informasi forum keuangan
9) Informasi serta data geologis serta geofisik mengenai sumbernya.
PengertianPemerintahan yang baik (Good Governance):
1. WorlBank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahanyang solid serta bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yangefisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplin anggaran serta penciptaankerangka hukum serta politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
2. UNDP,GoodGovernance adalah suatu hubnungan yang sinergis serta konstruktif diantara sektr swasta serta masyarakat.
3. PeraturanPemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yangmengembangkan serta menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasihukum serta dapat diterima seluruh masyarakat.
Ciri ataukarakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP :
a.Partisipasi(Participation), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan,kebebasan berserikat serta berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.
b.Aturan Hukum(rule of law), hukum wajib adil tanpa pandang bulu.
c. Tranparan (transparency)yaitu adanya kebebasan genre kabar sehingga mudah diakses warga .
d.Daya Tanggap(responsivenes) yaitu proses yg dilakukan setiap institusi diupayakanuntuk melayani aneka macam pihak (stakeholder).
e.BerorientasiKonsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagikepentingan yg tidak sama buat mencapai kesepakatan .
f.Berkeadilan(equity) memberikan kesempatan yang sama baik pada laki maupun perempuan dalamupaya meningkatkan danmemelihara kualitas hidupnya.
g.Efektifitasdan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dankelembagaan diarahkan buat membuat sesuatu yang benar-benar sesuai dengankebutuhan melalui pemamfaatan berbagai asal yg tersedia dengan baik.
h.Akuntabilitas(Accountability) yaitupara pengambilkeputusan baik pemerintah,swasta serta masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.
i.Bervisistrategis (stratrgic Vision) para pemimpin serta masyarakat emilikiperspektif yang luas serta jangka panjang dalam menyelenggaraan danpembangunan dengan mempertimbangkan aspek historis,kultur dankompleksitas sosial.
j.Kesalingketerkaitan(Interrelated),adanya kebijakan yang saling memperkuat serta terkait (mutuallyreinforcing) serta tidak berdiri sendiri.
Prinsip-prinsip, karakteristik atau ciri good governance menurutMasyarakat Transparansi Indonesia (MTI) terdapat sembilan macam :
a.Partisipasimasyarakat, semua rakyat warga memiliki hak bunyi pada pengambilankeputusan, pribadi atau tidak eksklusif melalui forum perwakilan yg sahseperti DPR, DPD.
b.Tegaknyasupremasi hukum, bersifat adil serta diberlakukan kepada setiap orang tanpapandang bulu.
c.Keterbukaan,seluruh informasi mengenai proses pemerintahan serta mengenai lembaga-lembagapemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasiharus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atauinternet.
d.Peduli padastakeholder, lembaga-lembaga serta proses pemerintahan berusaha melayanimasyarakat tanpa diskriminasi.
e.Berorientasipada mufakat, menjembatani kepentingan – kepentingan yang tidak sama dalamkelompok masyarakatdemi keentinmgan masyarakat secara menyeluruh.
f.Kesetaraan,seluruh masyarakat rakyat mempunyai kesempatan yang sama buat memperbaiki danmempertahankan kesejahteraan mereka.
g.Efektifitasdan efisiensi, proses-proses pemerintahan serta lembaga-lembaga mampumenggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk kebutuhanmasyarakat.
h.Akuntabilitas,para pengambil keputusan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat bertanggungjawab pada warga ayau forum yang bersangkutan.
i.VisiStrategis, para pemimpin serta masyarakat memiliki:
-Persfektif yang luas jauh kedepanmengenai tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia.
-Kepekaan akan apa saja yangdibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan pemerintahan yang baikPemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya serta sosialyang menjadi dasar persfektif kedepan tersebut.
Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih serta bebas dari KKNpasal 3 yaitu:
1. Asaskepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn serta keadilansebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asastertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangansebagai landasan penyelenggaraan negara.
3. asaskepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif serta selektif.
4. Asasketerbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur serta tidak diskriminatif serta tetap memperhatikanperlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan serta rahasia negara.
5. Asasproporsionalitas,mengutamakan keseimbangan antara hak serta kewajibanpenyelenggara negara.
6. AsasProfesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etikperaturanyang berlaku.
7. Asasakuntabilitas,yaitu setiap kegiatan penyelenggara negar serta hasilnya harusdapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatantertinggi sesuai peraturan yang berlaku.
DampakPenyelenggaraan yg nir terbuka (transparan)
Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidaktransparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatanpublik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di mas orde baru koruosipolitik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampaitingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorupdi dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasayaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi,sosial serta budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepadapemerintah, krisis moral dipemerintahan.
Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif serta yudikatif takberfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yangberpihak untuk kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyekuntuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan,sebab hukum bisa dibeli.
Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan denganbirokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmiberbelit-belit serta mahal. Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karenabanyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.
Di bidang sosial, budaya serta agama, terjadi pendewaan materi dankonsumtif. Hidup diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dankenikmatan hidup tanpamemperdulikan moral serta etika agama seperti korupsi.
Di bidang pertahanan serta keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitasaparatyaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidakmampu mencegah secara dini gejolak sosial serta gangguan keamanan.
Indikator-Indikator Penyelenggaraan pemerintrahan yangtidak transparan serta akibatnya menurut karateristik, ciri, prinsip pemerintahanyang baik menurut UNDP :
No
Karakteristik
Indikator penyelenggaraan
Akibatnya
1
Partisipasi
·Warga rakyat dibatasi/tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan
·Informasi hanya sepihak (top-down) lebih bersifat instruktif
·Lembaga perwakilan tidak dibangun dari kebebasan berpolitik (partai Tunggal)
·Kebebasan berserikat serta berpendapat serta pers sangat dibatasi
Warga masyarakat serta pers cebderung pasif, tidak ada kritik, unjuk rasa, masyarakat tidak berdaya terkekang dengan berbagai aturan serta doktrin
2
Aturan hukum
·Hukum serta peraturan lainnya lebih berpihak pada penguasa
·Penegakan hukum (law enforcement) lebuh poly berlaku bagi masyarakat bawah baik secara politik maupun ekonomi
·Peraturan tentang HAMterabaikan demi stabilitas serta pencapaian tujuan negara
Masyarakat lemah serta masih banyak hidup dalam ketakutan serta tertekan
3
Transparan
·Informasi yang didapat satu arah hanya dari pemerintah serta terbatas
·Sulit bagi masyarakat buat memonitor / mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah tertutup menggunakan segala keburukannya sehingga warga nir tahu apa yang terjadi
4
Daya tanggap
·Proses pelayanan sentralistik serta kaku
·Banyak pejabat memposisikan diri menjadi sebagai penguasa
·Pelayanan masyrakat masih diskriminatif, knvensional, bertele-tele (tidak responsif)
Segala pelayanan penuh menggunakan KKN
5
Berorientasi konsensus
·Pemerintah lebih poly bertindak sebagai indera kekuasaan negara
·Lebih banyak bersifat komando serta instruksi
·Segala prosedur masih bersifat sekedar formalitas
·Tidxak ada peluang untuk mengadakan knsensus serta musyawarah
Pemerintah cenderung otoriter karena konsensus serta musyawarah tertutup
6
Berkeadilan
·Adanya diskriminasi gender pada penyelenggaraan pemerintshsn
·Menutup peluang bagi terbentuknya organisasi non pemerintah/LSM yang menuntut keadilan dalam aneka macam segi kehidupan
·Masih banyak aturan yang berpihak pada gender tertentu
Arogansi kekuasaan sangat dminan dalam menetukan penyelenggaraan pemerintahaqn
7
Efektivitas serta efisiensi
·Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional serta terpusat
·Kegiatan penyelenggaraan negara lebih poly digunakan buat program seremonial
·Pemamfaatan SDA serta SDM tidak berdasarkan prinsip kebutiuhan
Negara cenderung salah urus dalam mengolah SDA serta SDM sehingga banyak pengangguran tidak memiliki daya saing
8
Akuntabilitas
·Pengambil keputusan penguasaan pemerintah
·Swasta serta masyarakat memiliki peran sangat kecil terhadap pemerintah
·Pemerintah memonopoli beb[rbagai indera produksi strategis
·Masyarakat serta pers tidak diberi peluang utuk menilai jalannya pemerintahan
Pemerintah dominan pada seluruh lini kehidupan sehingga masyarakat masyarakatnya nir berdaya buat mengntrol apa yg sudah dilakukan pemerintahnya
9
Bervisi strategis
·Pemerintah lebih menggunakan kemapanan yg sudah dicapai
·Sulit menerima perubahan yang berkaitan dengan masalah politik, hukum serta ekonomi
·Kurang mau memahami aspek-aspek kultural,historis, kompleksitas sosial masyarakat
·Penyelenggaraan pemerintahan statis serta tidak memiliki jangkauan jangka panjang
Banyak penguasa yang pro status quo serta kemapanan sehingga tidak perduli terhadap perubahan internal maupun internal negaranya
10
Kesalingtergantungan
·Banyak penguasa yang arogan serta mengabaikan peran swasta serta masyarakat
·Pemerintah merasa paling benar serta pintar dalam menentukan jalannya pemerintahan
·Masukan atau kritik dianggap provokator serta anti kemapanan serta stabilitas
·Swasta serta masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara
Para pejabat dipercaya lebih memahami pada segala hal sehingga rakyat nir punya impian buat bersinergi dalam membangun negaranya
Bentuk sikapyang mencerminkan keterbukaan serta keadilan
1.apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, yaituupaya untuk memahami, menilai, serta menghargai keterbukaan dalamkehidupanberbangsa serta bernegara, seperti :
a. berusahamengetahui serta memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang keterbukaandan keadilan.
b. Aktif mencermati kebijakandalam kehidupan bangsa serta negara.
c. Berusaha menilaiperkembangan keterbukaan serta keadilan
d. Menghargai tindakanpemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan
e. Mengajukan keritikterhadap tindakan yg bertentangan menggunakan prinsip keterbukaan
f. Menumbuhkandanmempromosikan budaya keterbukaan serta transparansi mulai dari keluarga,masyarakat serta lingkungan kerja.
2.berpartisipasi pada upaya peningkatan agunan keadilan berdasarkan lembaga yangbertugas buat menjamin keadilan serta prilakupositif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, seperti :
a. Mengetahui hal-halyangnmendasar tentang keadilan
b.mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat serta kebijakan yang berkaitandengan keadilan
c. Memantau kinerja lembagayang bertugas menaruh keadilan
d. Menghargai tindakanberbagai pihak yg memperkuat agunan keadilan
e. Mengajukan kritik terhadaptindakan yang tidak adil serta mencari solusi jaminan keadilan
f.membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat serta lingkungan kerja.
SOAL-SOALLATIHAN / UJI KOMPETENSI
SOAL-SOALUJI KOMPETENSI
1.contoh keadilan distributive merupakan ………..
a.Memakaisabuk pengaman serta helem bagi pengendara mobil serta sepeda motor.
b.Menjawabsalam orang lain lantaran sudah mendapat slam menurut orang tadi.
c.Siapapunyang melakukan pelanggaran tanpa kecuali wajib mendapat sanksi yg sesuaidengan kesalahannya itu.
d.Mahmudadalah seoarang direktur sedangkan Ahmad adalah seorang manager pada suatuperusahaan, oleh karenanya gaji Mahmud lebih akbar dari gajinya Ahmad.
e.Riniharus membayar 1 kg beras seharga Rp. 5.000,- kepada Tina karenaRini telah sepakatmembeli serta telah menerima 1 kg beras dariTina seharga Rp. 5.000,-
2.keadilan menurut Plato, adalah …………
a. Distributivec. Moral serta Prosedurale. Legalitas serta social.
b. Komutatifd. Konvensional serta kodratalam
3.contoh keadilan komutatifadalah ………..
a.Memakaisabuk pengaman serta helem bagi pengendara mobil serta sepeda motor.
b.Menjawabsalam orang lain lantaran sudah menerima salam menurut orang tadi.
c.Siapapunyang melakukan pelanggaran tanpa kecuali wajib mendapat sanksi yg sesuaidengan kesalahannya itu.
d.Mahmudadalah seoarang direktur sedangkan Ahmad adalah seorang manager pada suatuperusahaan, oleh karenanya gaji Mahmud lebih akbar dari gajinya Ahmad.
e.Riniharus membayar 1 kg beras seharga Rp. 5.000,- kepada Tina karena Rini telahsepakatmembeli serta telah menerima 1 kgberas dari Tina seharga Rp. 5.000,-
4.contoh keadilan konvensional adalah ………..
a. Memakaisabuk pengaman serta helm bagi pengendara mobil serta sepeda motor b. Menjawabsalam orang lain lantaran telah mendapat salam berdasarkan orang tersebut
c. Siapapunyang melakukan pelanggaran tanpa kecuali wajib mendapat sanksi yg sesuaidengan kesalahannya itu.
d. Mahmudadalah seoarang direktur sedangkan Ahmad adalah seorang manager pada suatuperusahaan, oleh karenanya gaji Mahmud lebih akbar dari gajinya Ahmad.
e. Riniharus membayar 1 kg beras seharga Rp. 5.000,- kepada Tina karena Rini telahsepakatmembeli serta telah menerima 1 kgberas dari Tina seharga Rp. 5.000,-
5.budi Susanto adalah murid paling berprestasi di MAN 1 Praya baik di bidangakademismaupun ekstrakurikulerlainnya. Prestasi itu dicapai dengan usaha serta belajar yang giat.ilustrasi tersebut adalah contoh dari keadilan………….
a. Distributivec. Konvensionale. Prosedural
b. Komutatifd. Moral