KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Keadilan Dan Hak Masyarakat Dalam Administrasi Publik 

Dua puluh lima tahun yang lalu, keadilan masyarakat diperkenalkan menjadi variabel yg dapat dipakai bagi penelitian ilmiah, serta menjadi konsep filosofi menurut administrasi publik, dan panduan bagi tindakan etis bagi pelayanan publik. Bab ini akan dimulai dengan nilai-nilai filosofi serta pengembangan teori, dan menjadi pertimbangan buat diaplikasikan pada aspek-aspek keadilan rakyat.

Nilai-Nilai Filosofi dan Pengembangannya Secara Teoritis

Dwight Waldo [1949] mengemukakan bahwa administrasi publik adalah adonan antara seni dan ilmu-ilmu pemerintahan yang akhirnya berkembang menjadi seni dan ilmu-ilmu manajemen. Efisiensi serta ekonomi sebagai hal yang utama dalam teori manajemen, dan hak masyarakat menjadi hal yg pokok dalam teori pemerintahan. Di awal tahun perkembangan administrasi publik di Amerika yg terbaru, Woodrow Wilson [1887, 1941] menjadi tokoh utamanya. Teori efisiensi usaha dapat digabungkan dengan teori pemerintahan yg demokratis – yg mengemukakan bahwa pemerintah bisa menggabungkan antara efisiensi dengan keadilan. Di pertengahan tahun 1960an, teori manajemen mempertanyakan tentang hak dan keadilan. Meskipun demikian, pendapat generik beranggapan bahwa administrasi publik merupakan bagian menurut proses politik.

Di awal-awal tahun, diyatakan jua bahwa administrasi publik harus netral dan tidak ditentukan sang kebijakan politik, serta mengabaikan keadilan sosial. Administrasi adalah bagian dari politik, yang tak jarang terjadi, pemimpin terlibat pada proses kebijakan, dan diharapkan netralitasnya. Keadilan sosial menjadi panduan bagi tindakan administrasi menggunakan ekuilibrium nilai-nilai ekonomi dan efisiensi. 

Willbern [1973] beropini bahwa hak masyarakat “tidak tepat untuk mendefinisikan tujuan atau nilai-nilai administrasi” [hal 376]. Ia menyatakan bahwa “hak rakyat bisa ditolak menggunakan mengunakan bukti-bukti”. Tetapi kesalahan besar ini bisa dihilangkan oleh kaum intelektual yg menyatakan bahwa terdapat sesuatu yang bernilai dan mempunyai konsekuensi konkret pada pemahaman mengenai konduite insan dalam situasi administratif [378].

Hak rakyat membutuhkan kesempurnaan, sebelum menambahkan efisiensi dan ekonomi pada tiga pilar yang mendasari administrasi publik. Proses ini dimulai dengan Symposium on Social Equity and Public Administration yang dimunculkan pada Public Administration Review [Frederickson, 1974]. Peranan krusial dalam simposium ini mengilustrasikan mengenai teori – proses pengembangan pada administrasi publik.

Pertama, hak rakyat dipahami sebagai [1] dasar dari demokrasi warga , [2] berpengaruh dalam konduite insan pada berorganisasi, [3] menjadi dasar aturan untuk distribusi pelayanan publik, [4] menjadi dasar buat menerapkan pelayanan publik, [5] menjadi dasar menurut pembentukan kelompok, serta [6] menjadi tantangan bagi penelitian serta analisis [Frederickson; 1974].

Kedua, sehabis membicarakan mengenai bagian berdasarkan subyek, bangunan teori bila dikumpulkan secara beserta akan sebagai lebih baik walaupun kita tetap saja tidak dapat menggabungkannya.

Ketiga, kita dapat memulainya dari definisi yang terdapat. Di sini diprioritaskan dalam teori distribusi keadilan. Douglas Rae dan sahabat-temannya [1981] berkata “keadilan merupakan satu hal yg paling sederhana serta tak berbentuk, termasuk didalamnya membentuk global yg konkrit serta kompleks. Dapatkah kita membayangkan deretan pemerintahan sebelumnya? (hal.tiga ) Hak rakyat sebagai pilar ketiga dari administrasi publik.

Kita kembali pada teori deskriptif, yg definisinya dapat digunakan buat teori serta praktek pada administrasi publik. Mengikuti pendapat Ray dan kawan-mitra, kita menyatukan dalam bahasa yg belum paripurna tentang keadilan menggunakan definisi dan model. Kita bisa memperkirakan contoh untuk mengkonstruksikan sebagai adonan teori tentang hak-hak masyarakat. Dalam bab ini, akan disajikan dasar-dasar berdasarkan pertimbangan hukum dan perspektif penelitian mengenai hak masyarakat.

Penggabungan Teori-Teori Hak Sosial

Gabungan tentang teori hak masyarakat menaruh tipe-tipe keadilan dan penerapannya misalnya yang dijelaskan ini dia;

Persamaan Individu

Persamaan individu, model terbaiknya adalah prinsip “satu orang satu bunyi “. The Golden Role serta Emanuel Kant’s mengkategorikannya ke dalam persamaan individu. Pada prakteknya administrasi publik memberi model persamaan individu.

Persamaan Bagian

Masyarakat yang kompleks membutuhkan persamaan bagian yang sama. Petani memiliki sistem yg tidak selaras dalam membayar pajak daripada pemilik perusahaan. Hirarki yang dipakai pada konsep ini adalah: Jenderal bintang 5 yg senior sama dengan masyarakat negara yang lain, serta tidak diperlakukan menjadi masyarakat yang diutamakan. Persamaan ini sangat penting buat kebijakan publik serta administrasi karena pelayanan publik membutuhkan hirarki. Dalam hal ini setiap orang adalah sama.

Perbedaan

Perbedaan mengkategorikan dalam kelompok serta sub kelas. Pada tahun 1896, Plessiy vs Ferguson menetapkan bahwa grup kulit gelap dan kulit tanpa cacat tidak sanggup dipisahkan, karena mereka pada dasarnya sama. Brown ves Topeka Board of Education menyimpulkan bahwa dalam tahun 1954, pemisahan rasial adalah tindakan yg tidak menyamakan kedudukan insan. 

Persamaan Dalam Bidang Hukum

Bagaimana cara tetapkan apa yg dianggap persamaan? Persamaan dalam bidang aturan ditandai sang kebaikan, pelayanan, atau keuntungan. Jika sekolah serta proteksi pemadam kebakaran bisa disediakan pemerintah, kemudian kenapa kursus golf serta fasilitas rekreasi nir? Persamaan pada bidang hukum membutuhkan pemisahan yg kentara termasuk antara lain pekerjaan, investasi, serta honor . Seringkali pemerintah menguasai persamaan ini buat mengoreksi kegagalan yg didapatkan oleh pasar dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Persamaan Kesempatan

Persamaan kesempatan dibagi menjadi prospek mendapatkan kesempatan dan arti kesempatan itu sendiri. Prospek mendapatkan kesempatan berarti, dua individu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Kesempatan itu sendiri berarti 2 orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan jika mereka memiliki bakat yg sama atau kualifikasi yang sama. Tujuan serta imbas menurut persamaan ini tidak sama menggunakan persamaan untuk mencari sukses namun legitimasi menjadi prospek buat sukses (Ray and Associate; 1981, hal.66) Pendapat Aristoteles mengenai persamaan seharusnya diangkat pada konstitusi sebagai model buat mendasari persamaan kesempatan.

Dalam masyarakat yg berbeda, tidak semua bakat dikembangkan secara sama. Menurut John Scharr, “setiap rakyat memiliki kesatuan nilai-nilai, serta mereka rata-rata tidak memperhatikan hirarki yang terdapat, persamaan kesempatan seharusnya direvisi: persamaan kesempatan seharusnya dibangun dari hal yang dimiliki oleh orang-orang.”(1967;231 serta Scharr,1964).

Nilai-nilai Persamaan

Nilai-nilai persamaan diawali menggunakan konsep persamaan. Persamaan berarti individu mendapatkan keadilan. Permasalahannya, persamaan merupakan hal yang sensitif. Ray serta kawan-mitra menganggap persamaan individu didasarkan pada pembagian keadilan tentang apa yang masing-masing individu butuhkan. Misalnya: anak-anak dengan kekurangan (stigma) dapat dibandingkan dengan anak-anak yg sehat atau keterbelakangan mental dibandingkan menggunakan anak pandai . Persamaan akan dihargai sang seorang apabila dipraktekkan pada administrasi publik buat menciptakan peraturan yang lebih humanis.

Hal ini sangat universal. Lebih sederhana daripada sekedar retorika dan slogan, The Compound Theory of Social Equity sangat kompleks buat dikonstruksikan dalam definisi dan konsep persamaan berubah menurut satu konsep ke poly konsep yaitu kebersamaan (Ray serta kawan-kawan 1981). 

Apakah persamaan individu sebagai bagian atau pemisah? Apa hak rakyat dapat dipakai untuk mempertahankan demokrasi pemerintah dan ekonomi pasar ? The Compound Theory of Social Equity akan melayani kerangka-kerangka batasan ini pada teori dan prakteknya buat menjawab pertanyaan dibawah ini.

Beberapa Penerapan Mengenai Penggabungan Teori Hak Sosial

Berdasarkan perkembangan sejarah mengenai administrasi publik dinyatakan: “administrasi publik adalah tindakan aturan.” Oleh karena itu, bukan sesuatu yg baru apabila perkembangan hak rakyat jua herbi hukum [McDowell; 1982]. Menurut Haar dan Fessler [1986], “anggota dewan perwakilan baik di wilayah juga pada pusat – seringkali kali menghindar dari tanggungjawabnya. Hasilnya, nir ada alasan apabila pengadilan yang akan menetapkan supaya mereka bertanggungjawab [hal. 18]. Pengadilan akan menyatakan bahwa keadilan akan diterapkan menjadi perlindungan hukum bagi pelayanan ketetapan. Pegawai – baik forum legislatif juga eksekutif - yg secara alamiah akan mengutamakan kepentingan lebih banyak didominasi. Pilihan pegawai – publik serta administrator – hanya akan berkonsentrasi dalam efisiensi dan ekonomi.

Pegawai

Peraturan berpengaruh dalam pemerintahan buat mempekerjakan pegawai, baik swasta maupun negeri. Yang patut dipertanyakan pada peraturan disini merupakan, siapa yg akan menaruh pekerjaan? Apa kriterianya dan bagaimana cara mengaplikasikannya?

The Civil Rights Act of 1964 serta The Equal Employment Act of 1974 merancang cara untuk menerapkan persamaan antara pegawai partikelir serta pemerintah. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara menyatukan perbedaan. Penerapan yg adil bisa diukur dengan bakat, keahlian, dan kemampuan buat mendapat suatu pekerjaan. Tahun 1971, Griggs vs Duke Power, kualifikasi yg ditetapkan buat memperoleh pekerjaan tidak sinkron dengan pekerjaan yang diberikan – khususnya bagi masyarakat kulit hitam – yang menjadi korban kekerasan dalam hukum. Masalah rasial menjadi bentuk dari aksi suatu golongan yang membedakan antara kulit hitam dan kulit bening.

John Nalbandian [1989], menyusun laporan yg didukung oleh Griggs untuk membatasi secara sistematis bahwa “gerombolan akan beraksi jika perseteruan pada kelompok nir bisa diselesaikan” [hal.39]. Tahun 1978, masalah dari University of California Regent vs Bakke yg merayakan kemenangan atas dukungan keadilan yang lebih mengutamakan golongan kulit tanpa cacat, dalam saat yang sama melindungi kaum lebih banyak didominasi yg menyukai persamaan hak dalam masyarakat yg lebih terlindungi.

Kelompok penegak hukum dan dewan tetapkan efek dari persamaan pada kesempatan pegawai antara minoritas serta dominan dalam gerombolan rasial dan etnis tertentu – lebih diakibatkan karena jender [Ingraham dan Rosenbloom, 1989]. Nalbandian memprediksikan bahwa nilai-nilai berdasarkan hak warga akan diputuskan menggunakan ekuilibrium baru pada praktek-praktek pekerja yang ditekankan buat efisiensi [1989, hal. 44]. Pertengahan tahun 1990an, Nalbadian memprediksikan bahwa dewan dan kongres akan menghilangkan kebijakan mengenai “rona kulit”. Dengan kata lain definisi mengenai persamaan ini berdasarkan pada perbedaan yg berdasarkan pada nilai-nilai rasial serta etnis.

Kontrak

Tahun 1977, Public Works Employment Act, pemerintahan federal mendirikan gerombolan bisnis yg diutamakan buat kaum minoritas. 10 % berdasarkan rakyat pekerja dari anggota kelompok minoritas. 10 % ini sudah dibuktikan oleh Fullilove lawan Klutznik (1980). Justice Thurgood Marshall, berdasarkan gerombolan mayoritas menulis; dewan bersama-sama kongres memiliki otoritas buat menggerakkan rakyat di dalam suatu negara yg berarti persamaan kesempatan, bukan subordinat pada masa kemudian yang selamanya akan membeku pada dalam hubungan masyarakat

Suara minoritas dari Justice Voter Steward menyampaikan, dalam pandangan aku , pemilik usaha minoritas tidak perlu menghilangkan perlindungan persamaan di mata hukum. The Fourteen Amendment menyatakan bahwa hukum menurut kepada silsilah. (Fullilove lawan Klutznik).

Hakim Marshall serta Steward menggunakan pengertian yg tidak selaras, serta mereka yang menyimpang dari pertarungan apa yg dimaksud menggunakan persamaan. Bagi Marshall perbedaan adalah hal yang utama. Sedangkan berdasarkan Steward persamaan individu adalah hal yang primer. Akhirnya Marshall wajib beranggapan bahwa kesempatan buat dikontrak berdasarkan pada persamaan prospek dapat disetujui oleh Steward.

Dari 10 % ditahun 1977, Works Employments Act, the Supreme Court semakin tinggi menjadi 30 % bagi kaum minoritas buat bekerja di City of Richmond, Virginia. Program ini disetujui oleh 33 negara bagian dan lebih dari 200 kotamadya (City Richmond vs J.A. Croson Company,1989). The Richmond memutuskan bahwa kekerasan pada Fourteen Amendment lantaran warga kulit bening mengingkari persamaan proteksi dalam aturan (New York Times, Jan.24,1989;hal.1,12). Tidak diragukan lagi bahwa ketetapan ini disetujui sebagai hak warga . Lebih jelasnya hukum digunakan buat menerapkan persamaan hak yang sama di mata warga .

Layanan Pemerintah

Tahun 1968, Andrew Hawkins, seorang blasteran Afrika-Amerika tinggal Promised Land, di lingkungan masyarakat kulit gelap, di Shaw, Mississipi menaruh data yang signifikan mengenai pelayanan di kotamadya bahwa pekerja kasar diperlakukan tidak adil. Lantaran pelayanan di Caucasian dipercaya jelek oleh Hawkins, maka beliau serta kelompoknya mencabut Fourteen Amendment. Fourteen Amendment menjadi perlindungan persamaan di mata aturan namun dewan di daerah tersebut nir putusan bulat dengan Hawkins serta mengatakan bahwa permasalahan tentang administrasi kotamadya akan diselesaikan melalui kotak suara. (Hawkin lawan Town of Shaw,1969).

Bukti adanya subordinat secara kualitatif serta kuantitatif sebagai alasan bahwa pemerintah menjadi pelanan rakyat melanggar prinsip-prinsip dasar. Dewan nir diijinkan oleh pemerintah lokal buat menemukan bukti-bukti statistik yang substansial tentang diskriminasi pembedaan rasial. Tidak ada yang bisa diterima pada sini lantaran bukti-bukti statistik nir membedakan tingkatan dan pelanggaran masyarakat dalam rakyat Negara berdasarkan rona kulit [Haare dan Fessler, 1986; 14].

Pendapat Hawkin ini sebagai dasar buat mengkonstruksikan pertarungan bagi sempitnya pemahaman tentang persamaan tetapi secara signifikan dewan dapat mempengaruhi alokasi pengambilan keputusan mengenai pelayanan secara mendalam bahwa subordinat nir bisa mengakibatkan demokrasi yang lebih baik.

Brwon vs Board of Education menyimpulkan mengenai persamaan. Pembedaan batas antara kulit mulus dan kulit gelap [atau bahkan hispanik – orang spanyol] menjadi area pada mempertahankan lingkungan pada kesatuan integritas. Konflik akbar yang ada bisa diselesaikan dengan cara penggunaan bahasa yg sama.

Di Kansas City, Missouri, sesudah Brown vs Baord Education tetapkan buat memisahkan persamaan ke pada gerombolan sebagai suatu hal yg membedakan serta melanggar konstitusi. Pertanyaan yang muncul, apakah mereka akan relatif dengan memberhentikan pemisahan tadi ke dalam gerombolan -kelompok? Ataukah mereka membutuhkan buat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena pembedaan sistem termasuk yang terjadi pada sekolah-sekolah?

United States vs Jefferson City Board of Education, mendefinisikan sekolah yang mendukung Fourteenth Amendment buat membawa pada persatuan di sekolah antara anak-anak negro menggunakan anak-anak kulit putih di sekolah. Anak-anak kulit hitam memiliki kesempatan yg sama pada sekolah formal, termasuk beraktifitas yang sama menggunakan anak-anak kulit bening.

Swan vs Charlotte Mecklnburg Board of Education [1971], anggota dewan, memulai “obyektifitas buat membatasi sekolah umum adalah sisa-sisa jatuhnya pemisahan antara kulit gelap dan kulit tanpa cacat. Dua syarat ini terjadi pula pada Kansas City, Missouri. Pertama perkembangan interaksi antara warga umum dengan partai-partai yg ada pada pemerintah yg membentuk lingkungan yg kebih baik bagi warga kulit gelap [menghilangkan rasisme]. Sekolah bagi warga kulit hitam dalam waktu ini dihadiri sang anak didik dan pengajar yang dari dari campuran African American. 

Berdasarkan pandangan persamaan, beberapa contoh yg dapat digunakan buat melengkapi definisi keadilan ini. Pertama, individu mempunyai persamaan, satu suara, suara yang sama untuk membentuk demokrasi. Kaum dominan nir lagi bisa menyatakan hak konstitusi yang tidak sinkron menggunakan kaum minorotas. Kedua, seiring menggunakan perjalanan saat, timbul persamaan antargenerasi. Perbedaan yg diterima anak-anak kulit hitam di sekolah semakin usang semakin berkurang. Ketiga, sekolah didirikan buat kepentingan generik, menjadi tanggungjawab pemerintah negara bagian.

Sebenarnya poly model yg menerangkan perkembangan persamaan hak, termasuk pada dalamnya persamaan hak antara laki-laki dan wanita di sekolah serta di masyarakat. Lima tahun sebelum U.S Constution ditulis, berdasarkan Haar dan Fesser [1986], Henry III menyusun Fundamental Level of Social Organization, seluruh orang mempunyai kedudukan yang sama. Doktrin ini menjadi dasar peraturan bagi pemerintah buat dipertanggungjawabkan. Di pada hukum, semua monopoli ditiadakan, diganti dengan persamaan hak.

Untuk menerapkan persamaan pada administrasi publik, pertama, menempatkan hak masyarakat menjadi satu-satunya tujuan utama. Kedua, banyak sekali teori tentang hak rakyat harus dijalankan, lantaran sebagai dasar pada persamaan hak. Pada kenyataannya, prinsip lain yang pula harus dipakai adalah efisiensi, lantaran permasalahan jua sangat kompleks. Ketiga, pelayanan yang sama pada administrasi publik, efisinsi dan ekonomi yang terbuka buat persamaan hak masyarakat.

Hak Masyarakat, Analisis, dan Temuan Ilmiah

Konsekuensi berdasarkan pengembangan teori bagi distribusi keadilan dan persamaan hukum menjadi hal yg sangat penting dalam analisis kebijakan. Dua puluh 5 tahun yg lalu, poly dari universitas besar yang mendirikan jurusan kebijakan publik yg khususnya membahas studi interdisipliner dan permasalahan kebijakan. Pada kenyataanya, jurusan dan departemen administrasi publik menaruh fokus dalam perspektif analisis kebijakan. Kebijakan selalu berhubungan dengan – kesehatan, transportasi, penegakan aturan, perlindungan menurut bahaya kebakaran, perumahan, pendidikan, asal daya alam, lingkungan, serta perkara kebangsaan – dalam waktu ini sebagai subyek yg perlu dianalisis. 

Secara ideologi dan prespektif metodologi dalam analisis politik, didominasi sang perkembangan ekonomi. Meskipun pemerintah nir menghipnotis pasar, contoh aplikasi pasar inilah yang banyak digunakan pada analisis kebijakan. Logikanya sederhana. Dalam teori ekonomi, bila individu dan perusahaan memaksimalkan kapasitasnya, maka rakyat negara serta pemerintah akan melakukan hal yg sama. Pandangan ini sangat terkenal menggunakan adanya gagasan pemerintah mengenai deregulasi, privatisasi, beasisiswa sekolah, hubungan antar individu, manajemen, serta minimnya biaya supervisi dalam pemerintahan Amerika.

Model ekonomi ini sangat kuat pengaruhnya dalam analisis kebijakan. Pemerintahan yang bertenaga mempunyai konsep yg kentara mengenai keadilan, aturan, hak-hak individu, serta persamaan yang dipakai sebagai ukuran bagi indikator warga buat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Variasi pengukuran ini merupakan distribusi pelayanan publik menggunakan umur, ras, jender, pendapatan serta faktor-faktor lain yang rutin terjadi. Kita dapat memakai hak rakyat sebagai konsep buat memakai teori serta peraturan yg standar dalam variabel penelitian. Permasalahan analisis hak rakyat – dapat dipakai sebagai teori hak warga yg sama dalam hukum – merupakan adonan berdasarkan banyak sekali persamaan karakter.

Dalam strata individu, menurut data serta penelitian ditemukan pemetaan yg belum paripurna. Jennifer Hochschield [1981] menduga bahwa individu memiliki pandangan yang tidak sinkron dalam memandang persamaan hak di rakyat. Individu memiliki opini tentang persamaan yg tergantung dari kehidupan masing-masing dan bagaimana persamaan didefinisikan. Hochschied mendasarkan penemuannya mengenai tiga hal; yaitu sosial – termasuk tempat tinggal , famili, sekolah serta warga ; ekonomi – termasuk pekerjaan, gaji, pajak, dan kekayaan; serta politik – termasuk voting, kehadiran, serta hukum, dan menggunakan 2 konsep mengenai persamaan yaitu [1] persamaan nilai dan prosedur yg sama, serta [2] perbedaan sebagai kombinasi berdasarkan persamaan dan berdasar dalam kesempatan bersama.

Dalam pandangan sosial, individu memiliki prosedur dan norma-norma persamaan. Persamaan untuk merawat anak-anak, suami dan istri, persamaan pengorbanan pada famili, serta persamaan dengan tetangga baik yang kaya maupun miskin, kelas menengah serta kaya. Di sekolah, prosedur persamaan yg adil sangat krusial buat diterapkan dikelas. Di sekolah, anak-anak yg mempunyai keterbatasan pula mempunyai hak yang sama. Ada beberapa bukti bahwa anak-anak berbakat merupakan anak yang potensial. Walaupun demikian anak berbakat serta anak yg memiliki keterbatasan memiliki hak yg sama. Perbedaan persamaan nir bisa diterapkan dalam nilai-nilai ekonomi. Dengan istilah lain, individu yang menginginkan persamaan kesempatan menjadi nir sama. Produkifitas lebih dihargai; warga miskin percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan menghasilkan distribusi pendapatan yang sama, warga yg mampu percaya bahwa output yang didapat nir akan sama.

Politikus serta masyarakat adalah orang-orang yg sederajat. Politikus dan rakyat kecil mempunyai hak yg sama, mereka wajib membayar pajak dan menginginkan kesejahteraan, sistem subsidi menggunakan cara orang kaya memberi orang miskin. Visinya merupakan permanen pada persamaan hak pada warga . (Hoschschield; 1981, hal.181). 

Dari seluruh pendapat yg ada, apa yang ditemukan Hoschschield sebagai ambivalen. Masyarakat mengenali bahwa kadang-kadang pendapat tersebut tidak konsisten. Masyarakat dapat merasakan saling membantu, saling marah, atau saling menyalahkan dalam perbedaan, serta mereka tidak tahu caranya bagaimana menjadi lebih baik lagi. Penelitian tentang pelayanan pemerintah daerah memiliki impak dalam hak masyarakat dalam administrasi publik. Perbedaan tidak berkorelasi menggunakan kekuasaan, kekayaan, ataupun rasial.

Reformasi di taraf kotamadya, termasuk didalamnya mengangkat manajer kota, memperhitungkan birokrasi, dan pemilihan non partisan, kekuatan pelayanan publik ditingkat lokal. Pelayanan publik seharusnya dilakukan secara rutin, terencana, serta bisa diprediksikan, bisa dipahami, atau memberi pelayanan yang baik atau peranan pengambilan keputusan. Pelayanan publik sudah seharusnya merespon permintaan masyarakat ( Lineberry;1977, Jones, Greenberg, Kaufman, and Drew; 1978).

Birokrasi menjadi lembaga administrasi publik yang profesional, dapat mendistribusikan pelayanan publik menjadi persamaan generik atau kebutuhan spesifik. Administrator publik tahu serta mempraktekkan hak masyarakat misalnya efisiensi serta ekonomi yang dipahami secara umum pada praktek administrasi publik. Hak masyarakat diterapkan setiap hari tidak hanya saat hari pelayanan.