SEJARAH SINGKAT KEHIDUPAN KOPERASI INDONESIA

Sejarah Singkat Kehidupan Koperasi Indonesia

Perkembangan koperasi di Indonesia berkembang pertama pada gerakkan oleh organisasi sosial serta politik. Lalu digerakkan atau dibantu oleh pemerintah Hindia Belanda juga Republik Indonesia. Dan sesudah itu merupakan inisiatif seseorang atau gerombolan warga dan global bisnis berdasarkan bawah, yang bisa jua atas dorongan forum swadaya masyarakat yg nonpolitis menjadi bagian menurut masyarakat sipil. Gerakan koperasi tenetu wajib sanggup mengungkapkan warta secara efektif pada masyarakat. Misal, penyampaian kabar perlu dilakukan dua arah, sebagai akibatnya warta yg diperoleh masyarakat mampu lebih kaya serta memberikan manfaat konkret. Tentu harus ada komitmen yang kuat berdasarkan seluruh stakeholder gerakan koperasi, terutama para pengurus, pengawas, serta anggota koperasi itu sendiri. Sedangkan pemerintah, sebagai fasilitator antara lain bertugas mendorong produktivitas usaha koperasi terhadap asal-asal daya produktif. 

Perkembangan koperasi di Indonesia sudah poly mengalami banyak sekali konflik serta tantangan. Menurut sumber bacaan, perkembangan koperasi bersumber dari 3 institusi dan jalur. Pertama, koperasi digerakkan oleh organisasi sosial serta politik. Kedua, koperasi berkembang menggunakan digerakkan oleh pemerintah serta ketiga, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh inisiati seseorang atau sekelompok orang.

Perkembangan ini bisa mengkategorikan menurut masa pemerintahan di Indonesia, mulai dari orde lama , orde baru, serta reformasi hingga saat ini. Sebelum masa kemerdekaan, tepatnya waktu zaman pendudukan Jepang, koperasi dijadikan forum pendayagunaan terhadap warga buat pengadaan pangan serta bahan standar industri dalam rangka pembangunan ekonomi. Setelah kemerdekaan campur tangan pemerintah lebih melunak, mereka menempatkan koperasi dalam kerangka ideologi sosialis. 

Pada masa pemerintahan orde baru, terjadi proses metamorfosis peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi. Bebrapa perubahan yg terdapat yaitu pemerintah berakibat koperasi menjadi alat kebijaksanaan khususnya buat mendukung program pembangunan pertanian. Terjadi reformasi organisasi koperasi melalui UU serta peraturan lain yg dibuat oleh pemerintah. Pada masa ini pemerintah melakukan pemberdayaan kapasitas kelembagaan koperasi, menciptakan proyek-proyek pambangunan koperasi, melakukan modernisasi organisasi koperasi dan jua menyeidakan faktor-faktor produksi.

Pada masa orde baru koperasi menjadi “ alat serta bagian internal pembangunan serta perekonomian nasional “ yang dilimpahi fasilitas oleh pemerintahan. Kebijakan yang menempatkan kiprah pemerintah amat lebih banyak didominasi dalam pembangunan koperasi mengakibatkan gerakan koperasi amar bergantung pada donasi luar, hal yang bertentangan menggunakan hakekat koperasi sebagai lembaga ekonomi mandiri. 

Selama ini koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer serta distribusi yg memberikan lapangan kerja terbesar bagi pemnduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian akbar KUD sebagai program pada sektor pertanian didukung dengan acara pembangunan buat membangun KUD. Di sisi lain pemerintah menggunakan KUD buat mendukung acara pembangunan pertanian buat swasembada beras seperti yg terjadi pada PJP I.

Secara historis pengembangan koperasi pada Indonesia yg telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah telah dijalankan pada waktu usang. Tidak gampang bagi koperasi buat keluar berdasarkan kungkungan pengalaman tersebut. Memasuki masa reformasi hingga saat ini, pergeseran ke arah swasta pada aktivitas perekonomian sebagai tantangan baru bagi pesaing-pesaing usaha termasuk koperasi (Soetrisno, 1999).

Pada masa orde usang hingga orde baru sepertinya koperasi mengalami aneka macam perseteruan dalam membuatkan usaha sinkron dengan jati dirinya. Peran pemerintah begitu mayoritas, melalui aneka macam program pemerintahan. Koperasi dijadikan menjadi ‘alat’ dalam mewujudkan acara-program tadi. Tidak jarang koperasi kian berjalan di luar koridornya. Peranan pemerintah yg berlebihan nir begitu berdampak positif terhadap perkembangan koperasi, justru sebaliknya.

Koperasi Indonesia akan semakin berkembang bila menangkap secara positif datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu peluang, lantaran menggunakan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan keleluasaan sebagai suatu badan bisnis yang nir hanya menjadi organisasi sosial melainkan berupaya menaikkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan residu output bisnis secara efektif dan efisien agar bisa memenuhi kebutuhan anggotanya.

Menurut Soetrisno (1999), pendekatan pengembangan koperasi menjadi instrumen pembangunan terbukti mengakibatkan kelemahan pada berakibat koperasi yg memegang prinsip-prinsip sebagai badan bisnis yg kompetitif. Tetapi pada hal ini upaya pengembangan koperasi sebagai soko pengajar perekonomian bangsa tetaplah membutuhkan peranan pemerintah. Dukungan pemerintah, khususnya pemerintah daerah tetap diperlukan pada menjalankan fungsi intermediasi dalam pengembangan koperasi. Pemerintah harus bisa menaruh dukungan dan agunan bagi keberlangsungan kegiatan koperasi sebagaimana implementasi undang-undang swatantra daerah.

BAGAIMANA KEADAAN KOPERASI INDONESIA SAAT INI ?

Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi, tetapi jua sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan, dan prinsip keadilan yg berakar dalam rakyat kita, yaitu gotong royong. Selain itu, model bisnis koperasi adalah manifestasi konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yang menyatakan perekonomian disusun menjadi bisnis bersama atas asas kekeluargaan. Menjadi tugas kita beserta serta segenap elemen bangsa buat terus memajukan perkoperasian pada Indonesia.

Saat ini koperasi pada Indonesia dihadapkan dalam dua tantangan utama.pertama, peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi. Kedua, daya saing unit koperasi jua perlu terus ditingkatkan serta nir hanya berperan pada taraf nasional, namun pula berkelas dunia. Penguatan kedua hal ini akan menambah jumlah koperasi yang bisa bergerak di daerah ASEAN. Adapun pada pada negeri akan semakin menguatkan kapital sosial (social capital).

Di sejumlah negara Skandinavia, jaringan keanggotaan koperasi terbukti mampu meredam keluarnya risiko konflik sosial lantaran semangat kebersamaan, kekeluargaan, serta keadilan yg mengikat individu maupun anggota badan bisnis. Dari sisi kelembagaan, hadirnya UU No 17 Tahun 2012 sudah menaruh dasar penguatan manajemen serta kemajuan koperasi pada Indonesia. Di dalamnya diatur prinsip-prinsip pendirian, pengelolaan, pengawasan sampai peran Dewan Koperasi Indonesia serta pemerintah buat menaikkan kiprah strategis koperasi.

Sebagai unit usaha, koperasi memerlukan dukungan supaya mampu lebih berdaya saing dan dikelola secara modern menurut prinsip kebersamaan serta kekeluargaan. Dengan demikian koperasi akan sanggup berperan penting seperti halnya bentuk usaha lain misalnya BUMN maupun perseroan. Melalui penguatan kelembagaan dan pembaharuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur koperasi, kita berharap koperasi akan memainkan peran yang jauh lebih strategis pada sistem perekonomian nasional. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, serta Spanyol bisa sebagai benchmark kita buat memajukan sektor perkoperasian.

Bahkan dari International Co- Operative Alliance (ICA), terdapat sejumlah negara dengan donasi koperasi dalam produk domestik bruto( PDB) cukup besar , bahkan dapat pada atas 10 persen, misalnya Finlandia, Swiss, Selandia Baru, Norwegia, dan Belanda. Eropa berhasil menempatkan koperasi sebagai entitas bisnis bersama yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Taruhlah contoh dua bank terbesar di Eropa waktu ini milik koperasi, yakni Credit Agricole pada Prancis dan Rabobank di Belanda.

Bahkan Rabobank Group sudah sebagai penyedia layanan keuangan global saat ini dan tersebar di berbagai negara, bersanding menggunakan bank-bank dunia misalnya ANZ, Citibank, HSBC. Koperasi-koperasi misalnya Credit Agricole, Rabobank, SGroup (Finlandia), MD Foods dan Danish Crown (Denmark), The Irish Dairy Board (Irlandia), Kerry Group (Irlandia), Friesland Dairy Foods (Belanda), serta NH Group (Korea Selatan) sudah memainkan peran sangat strategis, khususnya pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perkebunan, pertanian, perikanan, serta kehutanan.

Sekitar 70–90 persen mata rantai terkait menggunakan kebutuhan pangan dan sektor jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak disediakan koperasi-koperasi ini. Sebagian pada antaranya sudah berubah menjadi menjadi raksasa ekonomi yang memiliki pengaruh akbar pada struktur ekonomi politik nir hanya pada negara asalnya, tetapi pula global. Penguatan koperasi dalam sistem perekonomian nasional juga dilakukan melalui pembangunan kesadaran rakyat. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi telah dicanangkan sejak 2010 dan sampai saat ini telah berkontribusi dalam peningkatan jumlah koperasi di Tanah Air.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, masih ada kenaikan sebesar 17,4 % jumlah unit koperasi menurut tahun 2009 yang tercatat sebanyak 170.411 unit sebagai 200.808 unit pada Juli 2013. Sementara berdasarkan sisi jumlah keanggotaan, masih ada kenaikan 18,8 persen berdasarkan 2009 yg tercatat anggotanya sebanyak 29,dua juta orang bertambah sebagai 34,7 juta orang. Dengan jumlah anggota sebanyak itu, sekarang volume usaha koperasi di pertengahan 2013 sudah mencapai Rp115,dua triliun atau tumbuh double digit, 12,09 persen, berdasarkan 2012.

Kenaikan jumlah, baik dari sisi unit koperasi, jumlah keanggotaan maupun volume usaha, memperlihatkan koperasi sudah memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. Pemerintah terus mendorong revitalisasi peran dan kebangkitan koperasi nasional buat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui sejumlah program (termasuk menyediakan akses permodalan melalui KUR serta LPDB), pemerintah memfasilitasi pertumbuhan koperasi agar dapat sebagai entitas usaha yg kuat serta berkontribusi besar bagi proses pembangunan yang sedang berjalan.

Selain itu, intensifikasi serta ekstensifikasi penyuluhan serta training manajemen serta sistem pengendalian koperasi jua perlu terus kita tingkatkan. Hal ini mengingat masih banyaknya koperasi di Indonesia dalam situasi nonaktif, namun mempunyai potensi bisnis yang sangat baik. Saat ini Indonesia pula menghadapi tantangan kedua pada bidang perkoperasian, yaitu memperbanyak jumlah koperasi berkelas dunia.

Koperasi kelas global bisa berarti dua hal. Pertama, koperasi yg sanggup bersaing menggunakan perusahaan multinasionalyangberoperasidi pasar domestik. Kedua, koperasi yg memiliki cakupan aktivitas di luar daerah Indonesia baik pada hal ekspor, impor juga investasi. Untuk dapat menjawabkeduatantangantersebut, pemerintah terus menyediakan sejumlah fasilitas tidak hanya permodalan, penyuluhan, manajemen, namun pula potensi pengembangan teknologi serta warta sehingga kapasitas koperasi dapat ditingkatkan sejajar dengan entitas bisnis lain di global.

Dalam memediasi going dunia koperasi nasional, pemerintah nir hanya memonitor perkembanganunit- unitusahakoperasi, tetapi pula melakukan sejumlah uji pemeringkatan demi memicu koperasi untuk terus menyebarkan diri dan menerima kesempatan memperluas baik pasar maupun kapasitasnya. Beberapa ketika kemudian, Koperasi Indonesia (KWSG) membuktikan diri sanggup menempati peringkat ke-233 menurut 300 koperasi terbaik dunia dalam lembaga International Co-Operative Alliance(ICA) Global 300 bulan November 2013. Tentunya hal ini menjadi berita positif bagi pengembangan sektor perkoperasian nasional.

Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun ke depan koperasi dihadapkan pada fenomena integrasi ekonomi dunia yang pula menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan sepanjang 2012-2017 sebagai gerakan revitalisasi dan kebangkitan koperasi serta mendorong donasi yang lebih akbar berdasarkan koperasi terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan.

Kontribusi koperasi dalam struktur serta kultur perekonomian perlu buat terus ditingkatkan nir hanya pada rangka mendorong peng-usahaan bersama, tetapi jua buat sebagai solusi nasional atas sejumlah soal mulai menurut penanganan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan. Kita tentunya sangat mendambakan koperasi menjadi napas perekonomian nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bisa terus berkembang serta menjadi motor pembangunan nasional.

Kontribusi serta peran strategis koperasi ini dengan sendirinya akan membantu perluasan kesejahteraan, mereduksi kesenjangan, serta menghadirkan pembangunan yg berkeadilan dan berkualitas. Semoga geliat sektor perkoperasian nasional ketika ini dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi nasional di tengah ketidakpastian dan runtuhnya premis-premis ekonomi lainnya. Koperasi tentu saja berpotensi menjadi keliru satu solusi dunia masa depan.

APA KENDALA – KENDALA YANG MASIH MENGHAMBAT ?

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya yakin bahwa berkoperasi itu menguntungkan.padahal mereka yg enggan belum terjun serta menikmati manfaat itu.bahkan mereka yg sudah dewasa termasuk mahasiswa enggan menilik serta tahu keberadaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.bagi masyarakat juga belum seluruhnya mengetahui keberadaan dan sejarah koperasi di Indonesia termasuk mereka yang terdapat pada pelosok- pelosok negeri dan yang masih sangat tradisionil.

Koperasi memang penekanan menyelamatkan kaum menengah ke bawah berdasarkan monopoli kapitalis yg berusaha menguasai pasar.siapa bilang kaum menengah serta ke bawah nir bisa sejahtera? Koperasi adalah jawabannya.

Masyarakat yg sekilas mengetahui prinsip koperasi nir begitu tertarik dengan laba seadanya.mereka lebih menentukan forum yg mampu menaruh keuntungan yang lebih besar .padahal laba koperasi itu ibaratnya double yaitu kita yg kita menyimpan ,kita yang memakai, kita yg untung.

Masyarakat menengah kebanyakan menempatkan dirinya sebagai seseorang urban sehingga memandang koperasi hanya menjadi forum buat perpaduan orang-orang biasa saja.padahal koperasi terbuka buat siapapun termasuk orang-orang kapitalis.

Pemerintah melakukan aksi yang belum sepenuhnya komplit dan belum mencapai titik-titik rawan ketidakpahaman atas prinsip koperasi.sebenarnya pemerintah secara terus menerus mengupayakan pengembangan ekonomi melalui berkoperasi tetapi selalu terdapat polemik yg sulit buat diluruskan.polemik ini asal berdasarkan teknologi dan bisnis yang liberal sehingga mentradisionalkan koperasi.padahal apabila ketiga unsur ini dipersatukan maka seluruh hambatan ekonomi sanggup teratasi.