URGENSI PENDIDIKAN URGENSI PENDIDIKAN DALAM BUDAYA POLITIK

Urgensi Pendidikan Urgensi Pendidikan pada Budaya Politik

Indonesia baru yang dicita-citakan poly orang adalah warga baru yang dianggap civil 

society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan warga , ditentukan sang masyarakat, serta buat rakyat. 

Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya 

dapat terwujud jika rakyat memperoleh pendidikan yang memadai sebagai akibatnya warga dapat 

memahami kiprahnya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif buat mencari 

bentuk-bentuk sintetik baru secara tulus, hening sekaligus mencerahkan.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya bisa menaikkan komitmennya buat membentuk 

pemerintahan yang bersih, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, serta berpihak dalam proses 

pemberdayaan warga dengan memprioritaskan dalam bidang pendidikan. Kesejahteraan warga  

seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yg terdidik 

agar mampu menaikkan penghasilannya secara benar, mandiri, dan kreatif. 

Sebagaimana yg dinyatakan Kuntowijoyo bahwa berukuran kemajuan suatu masyarakat bukan 

hanya menggunakan melihat pertumbuhan ekonomi saja, atau apa yg ia sebut “keadaan luar”. Ukuran 

kemajuan adalah bertambahnya iman, wama zadahum illa imana (Q.S. Al-Ahzab: 22). Keadaan luar 

itu merupakan kondisi yang perlu (necessary condition), tetapi itu saja tidak cukup, lantaran ekonomi 

bukan suatu kondisi yang bisa mencukupi (sufficient condition).tiga Kenyataan menampakan banyak 

orang yg berkecukupan secara materi, namun kehidupan yg dijalaninya tidak menampakan 

kebahagiaan. Tidak jarang karena ekonomi orang justru lupa diri. Oleh karena itu, perubahan 

“keadaan di dalam” (perubahan hati) itulah yg sejati dan esensial. Artinya, tujuan akhir menurut suksesnya pembangunan merupakan perubahan kesadaran setiap individu. Perubahan pencerahan jauh 

lebih permanen daripada perubahan secara material. 

Oleh karena itu, pendidikan sebagai galat satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu 

bangsa hendaknya sebagai tujuan pembangunan. Melalui pendidikan diperlukan para pelaku 

politik di negeri ini sanggup lebih memahami posisi sekaligus tugas serta tanggung jawab yang diemban 

bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana setiap orang yg berkecimpung di global politik menyadari 

hakikat berpolitik. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan 

pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di 

pertahankan. 

Pokok pertarungan yg ingin diulas pada makalah ini adalah mengenai bagaimana atau 

seperti apa budaya politik yg terdapat di Indonesia? Dengan melihat fenomena budaya politik yg 

ada, aspek apa pada kehidupan bangsa ini yang perlu dibenahi serta siapa yg dianggap sanggup 

memperbaikinya? Serta bentuk pendidikan yg bagaimana yang bisa mengganti dan 

mengembalikan hakikat budaya politik tersebut? 

Idealitas dan Realitas Budaya Politik 

Budaya politik didefinisikan oleh Almond serta Verba menjadi suatu perilaku orientasi yang spesial  

suatu masyarakat negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan 

warga negara di dalam sistem itu.

Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman 

konsep yang memadukan 2 tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. 

Sebagai sebuah sistem, organisasi politik hendaknya memiliki orientasi yang hendak mengupayakan 

kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya menjadi pengakuan pada 

adanya kenyataan pada masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara 

keseluruhan tidak dapat terlepas berdasarkan orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan 

berorientasi dalam individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yg 

menjadi orientasinya. Sementara itu, mengenai objek politik dari Albert dan Verba meliputi tiga komponen; kognitif, afektif, serta evaluatif.

Komponen kognitif digunakan buat mengukur tingkat pengetahuan 

seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yg mereka 

ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara holistik. Komponen 

afektif berbicara mengenai aspek perasaan seseorang masyarakat negara yang bisa membuatnya menerima 

atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah usang tumbuh serta berkembang dalam 

keluarga atau lingkungan seseorang pula bisa menghipnotis pembentukan perasaan tadi. 

Sementara komponen evaluatif dipengaruhi sang evaluasi moral yang dimiliki seorang. Di sini, nilai 

moral serta kebiasaan yang dianut bisa menentukan serta sebagai dasar perilaku dan penilaiannya 

terhadap sistem politik. Oleh karenanya, dibutuhkan penanaman nilai-nilai moral bagi masyarakat, 

agar dapat menilai dan memihak menggunakan sahih dan arif, keliru satunya melalui institusi pendidikan. 

Konsep budaya politik dalam hakikatnya berpusat dalam khayalan (pikiran dan perasaan) manusia 

yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karenanya, pada menuju arah pembangunan dan

modernisasi suatu warga akan menempuh jalan yang berbeda antara satu warga menggunakan 

yang lain serta itu terjadi karena peranan kebudayaan menjadi keliru satu faktor. Budaya politik ini 

dalam suatu derajat yang sangat tinggi-- bisa membangun aspirasi, harapan, preferensi, serta prioritas 

tertentu pada menghadapi tantangan yang disebabkan sang perubahan sosial politik.

Setiap masyarakat mempunyai common sense yang bervarisi berdasarkan satu kebudayaan menggunakan kebudayaan yang 

lain, yg berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang kekuasaan, partisipasi, supervisi 

(control) sosial, dan kritik masyarakat. 

Dalam kehidupan politik acapkali ada fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral,

yaitu tindakan politik yg semata-mata buat merebut serta memperoleh kekuasaan karena menggunakan 

kekuasaan politik yang dimilikinya seseorang atau kelompok akan memperoleh laba materi, 

popularitas, dan fasilitas yg membuat hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status sosial 

yang tinggi. Dalam format politik yg demikian bisa dipastikan, siapapun akan mengorbankan 

apa saja dan menggunakan cara bagaimanapun berusaha buat mencapai tujuan politiknya. Dengan kata 

lain, kekuasaan merupakan segala-galanya sehingga wajib diperjuangkan dengan mangkat -matian. 

Dalam politik moral, kekuasaan bukan tujuan akhir, namun sebagai indera perjuangan buat 

mewujudkan cita-cita moral kemanusiaan. Kekuasaan yang hendak dicapainya nir diperoleh 

dengan menghalalkan segala cara, namun dicapai melalui cara-cara yg bijak, sah, dan sehat secara 

prosedural, dibenarkan secara moralitas kemanusiaan, serta kepatutan sosial. Politik moral ini 

seharusnya menjadi tujuan yg wajib dicapai oleh politisi sejati, menggunakan asa jalannya 

pemerintahan dan negara akan lebih sehat, bertenaga, terkontrol, dan berlangsung untuk kepentingan 

memajukan kehidupan rakyat yang lebih baik secara jasmani, rohani, dan intelektual. 

Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, tentang 

hakikat aktivitas politik memang berkaitan dengan perkara moral. Politik didefinisikan menjadi 

keperihatinan dalam isu-gosip umum yang mempengaruhi holistik aktivitas komunitas. Mereka 

membedakan kepentingan umum dan kepentingan langsung. Artinya, kepentingan generik ditinjau 

sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, “Manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya hayati dalam suatu polis”. Hanya dalam 

polis insan bisa mencapai nilai moralnya yg paling tinggi. Di luar polis, insan dapat 

menjadi subhuman (binatang buas) atau superhuman (Tuhan).

Lebih lanjut Aristoteles dan Plato memandang politik terutama pada kerangka tujuan-tujuan 

moral yg wajib dikejar oleh para pengambil keputusan. Adanya polis buat mencari kebaikan 

bersama, kebajikan masyarakat, serta kesempurnaan moral. Para pemimpin politik mempunyai

tanggungjawab buat menjamin kebahagiaan, yang bukan sekadar kenikmatan hedonistik, 

melainkan kesesuaian gagasan dan tindakannya. Oleh karenanya, konduite mereka wajib dinilai 

berdasarkan kriteria etis, yaitu apakah mereka hanya memenuhi kepentingan langsung atau melayani 

kepentingan umum.

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang 

masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam kerangka berpikir kekuasaan 

terkandung hak-hak buat mengatur, buat itu mereka memperoleh sesuatu menurut mereka yg 

diatur. Rakyat sebagai pihak yg dikuasai, bukan yg menguasai. Oleh karenanya, rakyat harus 

memberikan sesuatu pada penguasa agar bisa melayaninya. Fenomena sosial menerangkan 

betapa rakyat dibentuk sibuk sang aparat pemerintah buat upacara penyambutan presiden, sebagai 

penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke wilayah kekuasaannya. Demikian jua saat 

para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan 

simbol-simbol menjadi momen penting yg menghabiskan banyak dana yang sebenarnya kurang 

bermanfaat. Hal ini memberitahuakn upaya warga untuk menghormati pemerintah/atasan supaya mereka 

tetap mendapat pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan sebagai tugas yg diemban oleh 

pemerintah. 

Affan Gaffar (alm.) mengemukakan bahwa budaya politik rakyat Indonesia terbagi 

menjadi tiga; hierarkhi tegar, patronage (patron-client), serta neo-patrimonialistik.

Hierarkhi yang tegar memilahkan menggunakan mengambil jeda antara pemegang kekuasaan dengan warga sebagai akibatnya kalangan birokrat acapkali menampakkan diri menggunakan self-image yang bersifat benevolent. 

Seolah-olah mereka menjadi gerombolan pemurah, baik hati dan pelindung warga , sebagai akibatnya ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan sebagai 

ancaman bagi warga . Lebih tragis lagi, suatu upaya buat melindungi hak mereka sendiri pun 

diartikan menjadi perlawanan juga. 

Budaya politik patronage dari Gaffar menjadi budaya yang paling menonjol di Indonesia. 

Pola interaksi dalam budaya politik patronage ini bersifat individual, yakni antara si patron dan si 

client, majikan dan pembantu, atasan dan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yg bersifat 

resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan menggunakan energi, 

dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya politik ini menjadi keliru satu penyebab maraknya praktik 

KKN serta ketidakadilan dalam masyarakat. Budaya neo-patrimonialistik lantaran negara memiliki 

atribut yg bersifat modern serta rasionalistik, misalnya birokrasi pada samping pula menampakan 

atribut yang bersifat patrimonialistik. 

Nurcholish Madjid menyatakan, “Sistem politik yang usahakan diterapkan di Indonesia merupakan 

sistem politik yg nir hanya baik buat umat Islam, tetapi yg sekiranya juga akan membawa 

kebaikan buat semua anggota masyarakat Indonesia”. Artinya, cita-cita politik seharusnya 

bertujuan buat mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan 

kelompok atau golongan, terlebih individu eksklusif menjadi pemegang kekuasaan. 

Apapun budaya politik yg dianut, yg terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh 

dari realitas rakyat yang sudah memilihnya. Pemilihan generik yang dianggap menjadi pesta demokrasi 

rakyat jangan hanya terhenti pada perjuangan warga pada mempertahankan figur/tokohnya. 

Fenomena yg seringkali dijumpai, sesudah memenangkan pemilu serta berhasil sebagai pemimpin, 

mereka lupa diri serta lebih parahnya mereka nir lagi perduli pada masyarakat. Bila kekuasaan masih 

didominasi oleh sistem feodal serta patrimonial-irrasional, maka demokrasi yg didambakan oleh 

setiap orang akan sulit terwujud. 

Peran Pendidikan dalam Mewarnai Budaya Politik 

Hakikat dan tugas pokok pendidikan adalah menjadikan murid manusia yang humanis.

Pendidikan juga wajib membekali generasi belia buat mampu mengatasi pendangkalan hayati. 

Untuk itu, pendidikan perlu membantu siswa buat dapat memuliakan hidup. Di sini, pendidikan 

ditantang tidak hanya mampu membantu siswa supaya hidupnya berhasil, namun lebih-lebih bisa 

bermakna. Pendidikan harus sanggup memberikan kearifan. Kearifan dimaksudkan tidak hanya 

mengenai individu, namun jua demi kepentingan umum dan masyarakat secara luas. 

Manusia nir hanya terdiri dari kemampuan intelektualitasnya saja. Pendidikan yg baik tidak 

boleh tergiur buat sekadar menekankan kehebatan dan perkembangan intelektualitas semata. 

Pendidikan perlu membekali diri buat pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, perilaku 

egaliter, dan kepekaan normatif yg menyangkut makna nilai serta tata nilai. Nilai, jati diri, dan perilaku 

egaliter ini menyangkut “hati” dan afeksi. Pendidikan juga harus membantu murid buat 

membentuk hati serta perasaannya, belajar mengendalikan diri, mengajar buat menghindari sifat 

sombong, sewenang-wenang, serta merendahkan orang lain Singkat istilah, sekolah secara sadar 

harus membina cipta, rasa, dan karsa murid secara simultan. 

Pendidikan wajib mempelajari balik perlunya pendidikan nilai atau moral, pendidikan budi 

pekerti atau pendidikan karakter yg disadari selama ini ditelantarkan. Oleh lantaran nilai merupakan 

inti menurut setiap kebudayaan, khususnya nilai moral. Nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai subjektif, 

tetapi nilai-nilai objektif serta nilai-nilai hakikat kemanusiaan (human dignity) yang menjadi perekat 

dasar dan pengikat pada kehidupan beserta. 

Jika pandangan ini yang sebagai acuan setiap pemegang kekuasaan, akibatnya krisis bangsa 

yang sudah multidimensi ini nir akan pernah selesai secara manusiawi. Kancah politik 

bangsa akan terus merajalela dan rakyatlah yg akan menjadi korbannya. Artinya, perpolitikan 

telah mengalami degradasi moral yg menghancurkan derajat humanisme dan merusak aspek 

kehidupan warga . Oleh karenanya, proses pendidikan politik untuk memperkuat kekuasaan 

hati nurani perlu disosialisasikan secara aktual, baik dalam pendidikan politik pada masyarakat juga 

di forum pendidikan itu sendiri. 

Aktualisasi pendidikan politik menuntut buat segera diaplikasikan dalam semua jenjang 

pendidikan. Sedini mungkin pada setiap individu ditanamkan sikap terbuka, jujur, menghargai, dan 

mau mendengarkan pendapat orang lain, pembiasaan hidup disiplin, dan pemahaman makna hak 

dan tanggung jawab, sekaligus pemahaman buat bisa menyeimbangkan keduanya. 

Diharapkan nilai-nilai ini bisa menjadi jati diri yang terus dimiliki dan teraplikasikan pada 

kehidupan. Penanaman nilai-nilai ini bisa dilakukan secara serentak sang guru, orangtua, dan 

lingkungan yg mengitarinya. Upaya yang lebih efektif merupakan dengan hadiah model teladan 

(uswah hasanah) dalam anak dalam kehidupan sehari-hari karena jika hanya dengan teori saja, 

konkrisitas moral tadi tidak akan ditemukan, dan teori hanya akan sebagai teori saja, tanpa 

adanya upaya buat mengaktualisasikannya. 

Pentingnya keteladanan ini bahkan disebut menjadi biang segala masalah sang Kartono 

sebagaimana dikutip oleh Paulus Mujiran. Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab 

muramnya paras pendidikan pada tanah air, yg berimbas dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Bukti yang dapat dipandang adalah rendahnya keteladanan pemimpin pada rakyatnya. 

Masyarakat tidak lagi menemukan panutan yang dapat dijadikan model. Padahal pada kehidupan 

bersama, keteladanan adalah hal yang mutlak. Akibatnya, timbul krisis kepercayaan berimbas dalam 

hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri. 

Menurutnya, buat membentuk keteladanan diperlukan sikap menjadi berikut. Pertama,

mendasarkan diri dalam nilai pertimbangan moral yg bisa ditempuh dengan melatih jujur, 

mengasah nurani, dan mengenal tanggungjawab. Kedua, perimbangan logika budi, yg disinyalir 

dapat meminimalisir terjadinya tindakan anarkhis serta pertarungan. Ketiga, menempatkan nilai 

pertimbangan sosial, menggunakan memupuk sikap rendah hati, gampang mengucapkan terima kasih, 

toleransi, dan santun. Keempat, budaya menghargai pendapat orang lain, perbedaan serta pluralitas. 

Pendidikan nir dapat terpisah menurut struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. 

Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi 

merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan 

akan berkembang sesuai dengan kemampuan pendidikan insan. Konsep kultural yg antisipatif 

untuk menyongsong masa depan berpusat dalam spiritualitas kepercayaan dan kearifan kebudayaan. 

Artinya, bila aspirasi negarawan sudah mulai percaya dalam agama serta kearifan budaya, berarti 

sebagai bangsa kita sudah pulang menyiapkan hati nurani yg selama ini diabaikan serta 

Dalam budaya politik, menurut Tilaar, terdapat perbedaan antara budaya politik yang terpuji 

dengan budaya politik yang tercela ini terletak pada nilai-nilai serta sistem nilai yang mendasari cara 

mendapatkan agama menurut warga , cara memimpin warga , dan cara mempergunakan kekuasaan 

yang diberikan sang warga . Budaya politik yg baik dan terpuji merupakan budaya politik yang 

menekankan pada prinsip-prinsip tentang keharusan mendahulukan kepentingan masyarakat dan bangsa 

di atas kepentingan individu serta gerombolan , dan perlunya melibatkan rakyat (atau setidaknya 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat) pada setiap pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, 

budaya politik yang tidak baik atau tercela ditandai sang praktik-praktik mendahulukan kepentingan 

individu serta grup di atas kepentingan masyarakat, berorientasi dalam kepentingan penguasa saja, serta 

mengabaikan kepentingan warga . 

Selain kasus budaya, tantangan utama politik pada Indonesia adalah kekerasan dan ketidakadilan 

yang diakibatkan oleh praktik politik kekuasaan. Politik yang identik menggunakan kekuasaan dijalankan 

bukan atas dasar etika politik, tetapi buat mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, poly 

konsesi diberikan dengan mengorbankan tujuan primer politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan 

bersama. Haryatmoko menyatakan bahwa budaya politik nir mampu dilepaskan menggunakan etika politik, 

yang mengandaikan aspek normatif (moral serta etika), kaidah kebudayaan (kejujuran serta keadilan), 

dan peduli terhadap pelatihan nilai-nilai dan perwujudan keinginan. Oleh karenanya, perlu disadari 

dan dilakukan upaya buat mengembalikan hakikat aspek-aspek politik, supaya bisa membantu 

terwujudnya bangsa yang civilized, meskipun hal ini membutuhkan ketika yg nir sebentar dan 

perlu perjuangan secara serentak menurut semua pihak lebih berdasarkan satu generasi (bersifat evolusioner). 

Para politikus kita nir menyadari bahwa pendidikan bersifat antisipatoris serta preparatoris,

yaitu selalu mengacu ke masa depan serta selalu mempersiapkan generasi belia untuk kehidupan 

masa mendatang. Pemikir serta pelaku yg baik pada bidang ekonomi dan politik tidak akan ada 

secara mendadak atau ‘dikarbit’, namun mereka harus dibina secara sistematis selama kurun ketika 

yang panjang. Kondisi kehidupan pendidikan saat ini akan mensugesti syarat kehidupan 

ekonomi serta politik di masa depan. Kalau kita sekarang membiarkan syarat pendidikan yang 

menyedihkan ini terus berlangsung, maka dapat diramalkan kehidupan ekonomi serta politik kita 15 

tahun yg akan datang jua permanen menyedihkan. Kelalaian buat melakukan investasi pendidikan 

saat ini harus ditebus dengan harga mahal pada masa depan. 

Pendidikan menjadi proses pengembangan perilaku demokratis. Dalam proses pendidikan ini, kita 

berhadapan dengan seorang individu yg ‘sedang sebagai’. Kekuasaan dalam pendidikan berarti 

kekuasaan buat menaruh kesempatan (opportunity) berdasarkan kebebasan insan. Manusia sebagai 

subjek harus merasa bebas. Dari kebebasan inilah dibimbing kepada kemampuan mengambil 

keputusan, merumuskan alternatif, serta secara bersama-sama menciptakan warga yang lebih 

baik. Demokrasi pada sini bukan dalam arti formal, tetapi adalah perilaku hidup yg dinyatakan 

dalam perbuatan (action), sebagai hasil refleksi dari pengalaman konkret dalam kehidupan. 

Upaya pengembangan budaya politik demokratis wajib dilakukan menggunakan melibatkan segmen 

masyarakat, mulai menurut elit politik hingga masyarakat awam. Salah satu cara yang dapat ditempuh merupakan