URGENSI PENDIDIKAN URGENSI PENDIDIKAN DALAM BUDAYA POLITIK

Urgensi Pendidikan Urgensi Pendidikan dalam Budaya Politik

Indonesia baru yg dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yg disebut civil 

society. Hal ini berarti kekuasaan berada pada tangan masyarakat, dipengaruhi sang rakyat, dan untuk warga . 

Rakyat nir lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya 

dapat terwujud bila masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sebagai akibatnya rakyat dapat 

memahami perannya pada proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif buat mencari 

bentuk-bentuk sintetik baru secara lapang dada, hening sekaligus mencerahkan.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan 

pemerintahan yg higienis, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak dalam proses 

pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan pada bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat 

seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas asal daya insan yang terdidik 

agar bisa meningkatkan penghasilannya secara sahih, berdikari, serta kreatif. 

Sebagaimana yg dinyatakan Kuntowijoyo bahwa berukuran kemajuan suatu rakyat bukan 

hanya menggunakan melihat pertumbuhan ekonomi saja, atau apa yang beliau sebut “keadaan luar”. Ukuran 

kemajuan merupakan bertambahnya iman, wama zadahum illa imana (Q.S. Al-Ahzab: 22). Keadaan luar 

itu merupakan syarat yg perlu (necessary condition), namun itu saja nir cukup, karena ekonomi 

bukan suatu kondisi yg dapat mencukupi (sufficient condition).tiga Kenyataan memperlihatkan poly 

orang yg berkecukupan secara materi, tetapi kehidupan yg dijalaninya nir menampakan 

kebahagiaan. Tidak jarang karena ekonomi orang justru lupa diri. Oleh karenanya, perubahan 

“keadaan pada dalam” (perubahan hati) itulah yg sejati dan esensial. Artinya, tujuan akhir berdasarkan suksesnya pembangunan adalah perubahan pencerahan setiap individu. Perubahan pencerahan jauh 

lebih permanen daripada perubahan secara material. 

Oleh karena itu, pendidikan sebagai galat satu faktor penentu serta indikator kemajuan suatu 

bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan diperlukan para pelaku 

politik pada negeri ini sanggup lebih memahami posisi sekaligus tugas serta tanggung jawab yang diemban 

bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana setiap orang yang beranjak di dunia politik menyadari 

hakikat berpolitik. Pendidikan yg dimaksud mencakup segala aspek yg bisa menaruh 

pemahaman baru mengenai apa, buat apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) wajib dicapai dan di 

pertahankan. 

Pokok pertarungan yang ingin diulas dalam makalah ini merupakan tentang bagaimana atau 

seperti apa budaya politik yg terdapat pada Indonesia? Dengan melihat kenyataan budaya politik yang 

ada, aspek apa dalam kehidupan bangsa ini yg perlu dibenahi serta siapa yang dipercaya bisa 

memperbaikinya? Serta bentuk pendidikan yang bagaimana yang bisa membarui serta 

mengembalikan hakikat budaya politik tadi? 

Idealitas dan Realitas Budaya Politik 

Budaya politik didefinisikan sang Almond serta Verba sebagai suatu perilaku orientasi yang khas 

suatu rakyat negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta perilaku terhadap peranan 

warga negara pada pada sistem itu.

Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman 

konsep yang memadukan dua taraf orientasi politik, yaitu orientasi sistem serta orientasi individu. 

Sebagai sebuah sistem, organisasi politik hendaknya mempunyai orientasi yang hendak mengupayakan 

kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya menjadi pengakuan dalam 

adanya fenomena pada warga tertentu yg semakin mempertegas bahwa rakyat secara 

keseluruhan nir dapat terlepas menurut orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan 

berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang 

menjadi orientasinya. Sementara itu, tentang objek politik dari Albert serta Verba mencakup tiga komponen; kognitif, afektif, serta evaluatif.

Komponen kognitif dipakai buat mengukur tingkat pengetahuan 

seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yg mereka 

ambil, atau tentang simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara holistik. Komponen 

afektif berbicara tentang aspek perasaan seseorang masyarakat negara yg bisa membuatnya menerima 

atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah usang tumbuh dan berkembang pada 

keluarga atau lingkungan seorang juga bisa mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut. 

Sementara komponen evaluatif dipengaruhi sang evaluasi moral yang dimiliki seseorang. Di sini, nilai 

moral serta norma yang dianut bisa memilih dan sebagai dasar perilaku serta penilaiannya 

terhadap sistem politik. Oleh karenanya, diperlukan penanaman nilai-nilai moral bagi warga , 

agar dapat menilai dan memihak menggunakan sahih serta arif, salah satunya melalui institusi pendidikan. 

Konsep budaya politik dalam hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran serta perasaan) manusia 

yang merupakan dasar seluruh tindakan. Oleh karenanya, dalam menuju arah pembangunan dan

modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalan yang tidak sinkron antara satu rakyat dengan 

yang lain serta itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai galat satu faktor. Budaya politik ini 

dalam suatu derajat yg sangat tinggi-- dapat menciptakan aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas 

tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan sang perubahan sosial politik.

Setiap masyarakat memiliki common sense yang bervarisi menurut satu kebudayaan dengan kebudayaan yang 

lain, yg berimplikasi dalam disparitas persepsi mengenai kekuasaan, partisipasi, supervisi 

(control) sosial, dan kritik rakyat. 

Dalam kehidupan politik acapkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral,

yaitu tindakan politik yang semata-mata buat merebut dan memperoleh kekuasaan lantaran dengan 

kekuasaan politik yg dimilikinya seorang atau grup akan memperoleh laba materi, 

popularitas, dan fasilitas yang menciptakan hidupnya serba berkecukupan dan memperoleh status sosial 

yang tinggi. Dalam format politik yg demikian bisa dipastikan, siapapun akan mengorbankan 

apa saja dan menggunakan cara bagaimanapun berusaha buat mencapai tujuan politiknya. Dengan istilah 

lain, kekuasaan adalah segala-galanya sebagai akibatnya harus diperjuangkan menggunakan mati-matian. 

Dalam politik moral, kekuasaan bukan tujuan akhir, namun sebagai indera usaha buat 

mewujudkan impian moral kemanusiaan. Kekuasaan yg hendak dicapainya nir diperoleh 

dengan menghalalkan segala cara, namun dicapai melalui cara-cara yang bijak, absah, serta sehat secara 

prosedural, dibenarkan secara moralitas humanisme, serta kepatutan sosial. Politik moral ini 

seharusnya menjadi tujuan yg harus dicapai oleh politisi sejati, dengan harapan jalannya 

pemerintahan dan negara akan lebih sehat, bertenaga, terkontrol, serta berlangsung buat kepentingan 

memajukan kehidupan masyarakat yang lebih baik secara jasmani, rohani, dan intelektual. 

Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf Yunani klasik, Plato dan Aristoteles, mengenai 

hakikat aktivitas politik memang berkaitan menggunakan kasus moral. Politik didefinisikan sebagai 

keperihatinan pada berita-informasi umum yg mensugesti keseluruhan aktivitas komunitas. Mereka 

membedakan kepentingan umum dan kepentingan langsung. Artinya, kepentingan generik dipandang 

sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aristoteles menyatakan, “Manusia dalam hakikatnya 

adalah makhluk politik; sudah sebagai pembawaannya hayati pada suatu polis”. Hanya pada 

polis manusia dapat mencapai nilai moralnya yg paling tinggi. Di luar polis, insan dapat 

menjadi subhuman (binatang buas) atau superhuman (Tuhan).

Lebih lanjut Aristoteles dan Plato memandang politik terutama dalam kerangka tujuan-tujuan 

moral yang wajib dikejar oleh para pengambil keputusan. Adanya polis buat mencari kebaikan 

bersama, kebajikan warga , serta kesempurnaan moral. Para pemimpin politik mempunyai

tanggungjawab buat menjamin kebahagiaan, yg bukan sekadar kenikmatan hedonistik, 

melainkan kesesuaian gagasan serta tindakannya. Oleh karenanya, perilaku mereka wajib dinilai 

berdasarkan kriteria etis, yaitu apakah mereka hanya memenuhi kepentingan pribadi atau melayani 

kepentingan umum.

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini  

masih belum bergeser menurut kerangka berpikir kekuatan, bukan pelayanan. Dalam kerangka berpikir kekuasaan 

terkandung hak-hak buat mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu berdasarkan mereka yg 

diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, masyarakat harus 

memberikan sesuatu pada penguasa supaya dapat melayaninya. Fenomena sosial menerangkan 

betapa masyarakat dibuat sibuk sang aparat pemerintah buat upacara penyambutan presiden, sebagai 

penguasa tertinggi di negeri ini yg berkunjung ke wilayah kekuasaannya. Demikian juga waktu 

para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan 

simbol-simbol menjadi momen penting yg menghabiskan poly dana yg sebenarnya kurang 

bermanfaat. Hal ini memperlihatkan upaya warga buat menghormati pemerintah/atasan supaya mereka 

tetap menerima pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan menjadi tugas yang diemban sang 

pemerintah. 

Affan Gaffar (alm.) mengemukakan bahwa budaya politik rakyat Indonesia terbagi 

menjadi 3; hierarkhi tegar, patronage (patron-client), dan neo-patrimonialistik.

Hierarkhi yg tegar memilahkan menggunakan merogoh jarak antara pemegang kekuasaan menggunakan rakyat sebagai akibatnya kalangan birokrat acapkali menampakkan diri menggunakan self-image yang bersifat benevolent. 

Seolah-olah mereka menjadi kelompok pemurah, baik hati serta pelindung masyarakat, sebagai akibatnya ada tuntutan warga wajib patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan sebagai 

ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya buat melindungi hak mereka sendiri pun 

diartikan menjadi perlawanan jua. 

Budaya politik patronage berdasarkan Gaffar sebagai budaya yang paling menonjol pada Indonesia. 

Pola hubungan dalam budaya politik patronage ini bersifat individual, yakni antara si patron dan si 

client, majikan dan pembantu, atasan serta bawahan. Antara keduanya terjadi hubungan yg bersifat 

resiprokal atau timbal pulang menggunakan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, 

dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya politik ini sebagai keliru satu penyebab maraknya praktik 

KKN serta ketidakadilan dalam warga . Budaya neo-patrimonialistik lantaran negara mempunyai 

atribut yang bersifat terkini serta rasionalistik, misalnya birokrasi pada samping juga memperlihatkan 

atribut yang bersifat patrimonialistik. 

Nurcholish Madjid menyatakan, “Sistem politik yg sebaiknya diterapkan pada Indonesia merupakan 

sistem politik yang nir hanya baik buat umat Islam, tetapi yg sekiranya jua akan membawa 

kebaikan buat seluruh anggota masyarakat Indonesia”. Artinya, cita-cita politik seharusnya 

bertujuan buat mewujudkan kebaikan beserta secara kemanusiaan, nir hanya menguntungkan 

kelompok atau golongan, terlebih individu eksklusif sebagai pemegang kekuasaan. 

Apapun budaya politik yg dianut, yg terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh 

dari realitas rakyat yang telah memilihnya. Pemilihan generik yang dianggap menjadi pesta demokrasi 

rakyat jangan hanya terhenti dalam usaha masyarakat pada mempertahankan figur/tokohnya. 

Fenomena yang tak jarang dijumpai, sesudah memenangkan pemilu dan berhasil menjadi pemimpin, 

mereka lupa diri serta lebih parahnya mereka tidak lagi perduli pada masyarakat. Bila kekuasaan masih 

didominasi oleh sistem feodal serta patrimonial-irrasional, maka demokrasi yang didambakan sang 

setiap orang akan sulit terwujud. 

Peran Pendidikan dalam Mewarnai Budaya Politik 

Hakikat serta tugas utama pendidikan adalah berakibat siswa insan yg humanis.

Pendidikan jua harus membekali generasi belia buat bisa mengatasi pendangkalan hidup. 

Untuk itu, pendidikan perlu membantu anak didik untuk dapat memuliakan hidup. Di sini, pendidikan 

ditantang tidak hanya sanggup membantu anak didik agar hidupnya berhasil, namun lebih-lebih dapat 

bermakna. Pendidikan wajib sanggup memberikan kearifan. Kearifan dimaksudkan nir hanya 

mengenai individu, namun juga demi kepentingan generik serta rakyat secara luas. 

Manusia nir hanya terdiri dari kemampuan intelektualitasnya saja. Pendidikan yang baik nir 

boleh tergoda buat sekadar menekankan kehebatan dan perkembangan intelektualitas semata. 

Pendidikan perlu membekali diri buat pelatihan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap 

egaliter, dan kepekaan normatif yg menyangkut makna nilai dan rapikan nilai. Nilai, jati diri, serta perilaku 

egaliter ini menyangkut “hati” dan afeksi. Pendidikan jua harus membantu murid buat 

membentuk hati serta perasaannya, belajar mengendalikan diri, mengajar untuk menghindari sifat 

sombong, sewenang-wenang, serta merendahkan orang lain Singkat istilah, sekolah secara sadar 

harus membina cipta, rasa, dan karsa murid secara simultan. 

Pendidikan harus mempelajari balik perlunya pendidikan nilai atau moral, pendidikan budi 

pekerti atau pendidikan karakter yang disadari selama ini ditelantarkan. Oleh lantaran nilai adalah 

inti dari setiap kebudayaan, khususnya nilai moral. Nilai-nilai tadi bukanlah nilai-nilai subjektif, 

tetapi nilai-nilai objektif dan nilai-nilai hakikat humanisme (human dignity) yg sebagai perekat 

dasar serta pengikat dalam kehidupan beserta. 

Jika pandangan ini yang sebagai acuan setiap pemegang kekuasaan, akibatnya krisis bangsa 

yang sudah multidimensi ini nir akan pernah selesai secara manusiawi. Kancah politik 

bangsa akan terus merajalela serta rakyatlah yg akan menjadi korbannya. Artinya, perpolitikan 

telah mengalami degradasi moral yg menghancurkan derajat kemanusiaan serta menghambat aspek 

kehidupan rakyat. Oleh karenanya, proses pendidikan politik buat memperkuat kekuasaan 

hati nurani perlu disosialisasikan secara aktual, baik dalam pendidikan politik di masyarakat juga 

di lembaga pendidikan itu sendiri. 

Aktualisasi pendidikan politik menuntut buat segera diaplikasikan dalam semua jenjang 

pendidikan. Sedini mungkin dalam setiap individu ditanamkan sikap terbuka, amanah, menghargai, dan 

mau mendengarkan pendapat orang lain, pembiasaan hayati disiplin, dan pemahaman makna hak 

dan tanggung jawab, sekaligus pemahaman untuk sanggup menyeimbangkan keduanya. 

Diharapkan nilai-nilai ini bisa sebagai jati diri yang terus dimiliki dan teraplikasikan pada 

kehidupan. Penanaman nilai-nilai ini dapat dilakukan secara serentak oleh guru, orangtua, dan 

lingkungan yg mengitarinya. Upaya yang lebih efektif adalah dengan pemberian contoh teladan 

(uswah hasanah) dalam anak dalam kehidupan sehari-hari karena apabila hanya menggunakan teori saja, 

konkrisitas moral tadi nir akan ditemukan, serta teori hanya akan menjadi teori saja, tanpa 

adanya upaya untuk mengaktualisasikannya. 

Pentingnya keteladanan ini bahkan dianggap sebagai biang segala masalah oleh Kartono 

sebagaimana dikutip oleh Paulus Mujiran. Krisis keteladanan menjadi galat satu penyebab 

muramnya wajah pendidikan pada tanah air, yang berimbas dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Bukti yg bisa dipandang merupakan rendahnya keteladanan pemimpin kepada rakyatnya. 

Masyarakat nir lagi menemukan panutan yang bisa dijadikan contoh. Padahal dalam kehidupan 

bersama, keteladanan merupakan hal yg absolut. Akibatnya, timbul krisis agama berimbas pada 

hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri. 

Menurutnya, buat membentuk keteladanan diharapkan sikap sebagai berikut. Pertama,

mendasarkan diri dalam nilai pertimbangan moral yg dapat ditempuh dengan melatih amanah, 

mengasah nurani, dan mengenal tanggungjawab. Kedua, perimbangan logika budi, yang disinyalir 

dapat meminimalisir terjadinya tindakan anarkhis dan perseteruan. Ketiga, menempatkan nilai 

pertimbangan sosial, dengan memupuk perilaku rendah hati, mudah mengucapkan terima kasih, 

toleransi, serta santun. Keempat, budaya menghargai pendapat orang lain, disparitas serta pluralitas. 

Pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. 

Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan serta ilmu pengetahuan, namun 

merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan 

akan berkembang sinkron menggunakan kemampuan pendidikan insan. Konsep kultural yang antisipatif 

untuk menyongsong masa depan berpusat pada spiritualitas agama serta kearifan kebudayaan. 

Artinya, jikalau aspirasi negarawan sudah mulai percaya dalam agama serta kearifan budaya, berarti 

sebagai bangsa kita sudah kembali menyiapkan hati nurani yang selama ini diabaikan serta 

Dalam budaya politik, dari Tilaar, terdapat perbedaan antara budaya politik yg terpuji 

dengan budaya politik yg tercela ini terletak pada nilai-nilai dan sistem nilai yg mendasari cara 

mendapatkan agama dari warga , cara memimpin rakyat, dan cara mempergunakan kekuasaan 

yang diberikan oleh warga . Budaya politik yang baik dan terpuji adalah budaya politik yang 

menekankan dalam prinsip-prinsip mengenai keharusan mendahulukan kepentingan masyarakat dan bangsa 

di atas kepentingan individu serta gerombolan , serta perlunya melibatkan warga (atau setidaknya 

mempertimbangkan kepentingan rakyat) dalam setiap pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, 

budaya politik yg buruk atau tercela ditandai sang praktik-praktik mendahulukan kepentingan 

individu dan gerombolan pada atas kepentingan rakyat, berorientasi pada kepentingan penguasa saja, serta 

mengabaikan kepentingan rakyat. 

Selain masalah budaya, tantangan primer politik pada Indonesia adalah kekerasan serta ketidakadilan 

yang diakibatkan sang praktik politik kekuasaan. Politik yang identik dengan kekuasaan dijalankan 

bukan atas dasar etika politik, tetapi buat mempertahankan kekuasaan. Oleh karenanya, banyak 

konsesi diberikan menggunakan mengorbankan tujuan utama politik itu sendiri, yaitu kesejahteraan 

bersama. Haryatmoko menyatakan bahwa budaya politik nir mampu dilepaskan dengan etika politik, 

yang mengandaikan aspek normatif (moral serta etika), kaidah kebudayaan (kejujuran dan keadilan), 

dan peduli terhadap pelatihan nilai-nilai serta perwujudan keinginan. Oleh karena itu, perlu disadari 

dan dilakukan upaya buat mengembalikan hakikat aspek-aspek politik, agar bisa membantu 

terwujudnya bangsa yang civilized, meskipun hal ini membutuhkan saat yang tidak sementara waktu dan 

perlu perjuangan secara serentak menurut semua pihak lebih menurut satu generasi (bersifat evolusioner). 

Para politikus kita tidak menyadari bahwa pendidikan bersifat antisipatoris serta preparatoris,

yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda buat kehidupan 

masa mendatang. Pemikir serta pelaku yang baik di bidang ekonomi dan politik tidak akan timbul 

secara mendadak atau ‘dikarbit’, namun mereka harus dibina secara sistematis selama kurun waktu 

yang panjang. Kondisi kehidupan pendidikan saat ini akan mempengaruhi syarat kehidupan 

ekonomi serta politik di masa depan. Kalau kita kini membiarkan kondisi pendidikan yg 

menyedihkan ini terus berlangsung, maka bisa diramalkan kehidupan ekonomi dan politik kita 15 

tahun yang akan tiba juga permanen menyedihkan. Kelalaian untuk melakukan investasi pendidikan 

saat ini wajib ditebus menggunakan harga mahal di masa depan. 

Pendidikan sebagai proses pengembangan sikap demokratis. Dalam proses pendidikan ini, kita 

berhadapan dengan seseorang individu yg ‘sedang sebagai’. Kekuasaan pada pendidikan berarti 

kekuasaan buat memberikan kesempatan (opportunity) berdasarkan kebebasan insan. Manusia sebagai 

subjek harus merasa bebas. Dari kebebasan inilah dibimbing pada kemampuan mengambil 

keputusan, merumuskan cara lain , serta secara bersama-sama membangun rakyat yang lebih 

baik. Demokrasi pada sini bukan dalam arti formal, tetapi adalah perilaku hidup yang dinyatakan 

dalam perbuatan (action), menjadi hasil refleksi dari pengalaman konkret dalam kehidupan. 

Upaya pengembangan budaya politik demokratis wajib dilakukan menggunakan melibatkan segmen 

masyarakat, mulai dari elit politik hingga masyarakat umum . Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah