REGULASI BANK INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMBERIAN KREDIT BANK

Regulasi Bank Indonesia Terkait Dengan Pemberian Kredit Bank

Pemberian kredit adalah aktivitas utama bank yg mengandung 

risiko yang bisa berpengaruh pada kesehatan serta kelangsungan usaha bank. 

Namun mengingat menjadi lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank 

berasal menurut dana warga , maka anugerah kredit perbankan banyak dibatasi 

oleh ketentuan undang-undang serta ketentuan Bank Indonesia. 

UU Perbankan telah mengamanatkan supaya bank senantiasa berpegang 

pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas usahanya, termasuk 

dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas 

perbankan juga memutuskan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit sang 

perbankan. Beberapa regulasi dimaksud diantaranya merupakan regulasi tentang 

Kewajiban Penyusunan serta Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi 

Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, 

Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit. 

A. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum 

Sebagaimana sudah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan 

usaha terutama dengan memakai dana warga yang dipercayakan 

kepada bank. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang 

mengandung risiko yang dapat berpengaruh dalam kesehatan serta 

kelangsungan usaha bank, sebagai akibatnya pada pelaksanaannya bank wajib  

berpegang dalam azas-azas perkreditan yg sehat guna melindungi dan 

memelihara kepentingan dan agama rakyat. 

Agar pemberian kredit bisa dilaksanakan secara konsisten serta 

berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu 

kebijakan perkreditan yg tertulis. Berkenaan dengan hal tadi, Bank 

Indonesia sudah menetapkan ketentuan tentang kewajiban bank umum 

untuk memiliki serta melaksanakan kebijakan perkreditan bank menurut 

pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank pada SK Dir BI No. 

27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. 

Berdasarkan SK Dir BI tadi, Bank Umum harus memiliki 

kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui sang dewan 

komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat serta mengatur hal-hal 

pokok sebagai berikut : 

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; 

2. Organisasi serta manajemen perkreditan; 

3. Kebijakan persetujuan kredit; 

4. Dokumentasi serta administrasi kredit; 

5. Pengawasan kredit; 

6. Penyelesaian kredit bermasalah. 

Kebijakan perkreditan bank dimaksud harus disampaikan pada 

Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan anugerah kredit dan pengelolaan 

perkreditan bank harus mematuhi kebijakan perkreditan bank yang sudah 

disusun secara konsekuen dan konsisten. 

B. Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Salah satu penyebab berdasarkan kegagalan bisnis bank adalah penyediaan 

dana yang nir didukung menggunakan kemampuan bank mengelola konsentrasi 

penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan 

usaha bank maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada 

pemberian kredit, diantaranya dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) 

portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik 

kepada pihak terkait juga kepada pihak bukan terkait. Pembatasan 

penyediaan dana adalah persentase eksklusif dari modal bank yang dikenal 

dengan batas maksimum hadiah kredit (BMPK). BMPK mendapatkan 

dasar pengaturan dalam UU Perbankan. 

Pengaturan tadi selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia 

dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/tiga/PBI/2005 tentang Batas 

Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan PBI tadi, 

BMPK merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan 

terhadap kapital bank.

Tujuan ketentuan BMPK merupakan untuk melindungi kepentingan serta 

kepercayaan warga serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, 

dimana pada penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko 

dengan cara berbagi penyediaan dana sesuai menggunakan ketentuan BMPK 

yang telah ditetapkan sedemikian rupa sebagai akibatnya tidak terpusat pada 

peminjam dan/atau grup peminjam eksklusif. 

Penyediaan dana pada kerangka BMPK nir hanya berupa kredit, 

tetapi mencakup semua portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana 

bank pada bentuk : 

a. Kredit; 

b. Surat berharga; 

c. Penempatan; 

d. Surat berharga yang dibeli menggunakan janji dijual kembali; 

e. Tagihan akseptasi; 

f. Darivatif kredit (credit derivative); 

g. Transaksi rekening administratif (misalnya guarantee, letter of credit, standby letter of credit); 

h. Tagihan derivatif; 

i. Potential future credit exposure;

j. Penyertaan modal; 

k. Penyertaan modal ad interim; 

l. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan menggunakan alfabet  

a hingga menggunakan huruf k. 

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait menggunakan 

bank dapat dilakukan paling tinggi 10 % dari modal bank. Untuk penyediaan 

dana pada seorang peminjam yg bukan merupakan pihak terkait dengan 

bank dapat dilakukan paling tinggi 20 % berdasarkan kapital bank. Sementara, 

penyediaan dana pada satu gerombolan peminjam yang bukan adalah 

pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25 % menurut kapital bank. 

Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu gerombolan peminjam 

apabila peminjam mempunyai interaksi pengendalian menggunakan peminjam 

lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan serta/atau keuangan. 

Sementara, pihak terkait adalah peminjam serta/atau kelompok peminjam 

yang memiliki keterkaitan menggunakan bank sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 PBI No. 7/3/PBI/2005. Bank harus memiliki dan menatausahakan 

daftar rincian pihak terkait dengan bank serta dilaporkan pada Bank 

Indonesia. 

Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) serta/atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) yang tidak diperlakukan menjadi kelompok peminjam sepanjang 

hubungan tadi semata-mata ditimbulkan karena kepemilikan langsung

pemerintah Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank pada BUMN 

untuk tujuan pembangunan serta menghipnotis hajat hidup orang poly 

dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30 % dari modal bank. 

Kemudian bisa ditambahkan bahwa pengambilalihan (perundingan ) 

wesel ekspor berjangka dikecualikan berdasarkan peritungan BMPK sepanjang wesel 

ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit berjangka yg sesuai 

dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang 

berlaku, serta telah diaksep oleh Prime Bank.

Bank yg melakukan pelanggaran BMPK serta atau pelampauan 

BMPK dikenakan sanksi penilaian taraf kesehatan bank sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK 

yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal 

bank pada saat pemberian penyediaan dana. 

Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase 

BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap 

modal bank pada saat lepas laporan dan tidak termasuk pelanggaran 

BMPK sebagaimana dimaksud pada atas. Penyediaan dana sang Bank 

dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh : 

a. Penurunan kapital bank; 

b. Perubahan nilai tukar; 

c. Perubahan nilai lumrah; 

d. Penggabungan usaha serta atau perubahan struktur kepengurusan yang 

menyebabkan perubahan pihak terkait serta atau gerombolan peminjam; 

e. Perubahan ketentuan. 

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK serta atau pelampauan BMPK, 

bank wajib menyusun serta menyampaikan rencana tindakan (action plan) 

untuk solusinya yg setidaknya memuat langkah-langkah buat 

penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target 

waktu penyelesaian sinkron dengan ketentuan dalam PBI No. 7/tiga/PBI/2005. 

Bank yang menyampaikan action plan buat pelanggaran BMPK 

setelah batas akhir waktu hingga dengan 14 (empat belas) hari kerja sehabis 

batas akhir waktu tersebut, dikenai hukuman berupa kewajiban membayar 

sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. 

Sementara, bank yang mengungkapkan action plan buat pelampauan 

BMPK sesudah batas akhir waktu sampai menggunakan 14 (empat belas) hari kerja 

setelah batas akhir ketika tadi, dikenai hukuman berupa kewajiban 

membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja 

keterlambatan. 

Selanjutnya bank pula diwajibkan buat mengungkapkan laporan 

pelaksanaan action plan masing-masing buat pelanggaran BMPK serta 

pelampauan BMPK kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sehabis realisasi action plan. 

Bank yang mengungkapkan laporan aplikasi action plan sesudah 

batas akhir waktu sampai menggunakan 14 (empat belas) hari kerja sehabis batas 

waktu tersebut, dikenai hukuman berupa kewajiban membayar sebesar 

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. 

Bank yg tidak merampungkan pelanggaran BMPK dan atau 

pelampauan BMPK sinkron menggunakan action plan setelah diberi peringatan 2 

(2) kali sang Bank Indonesia menggunakan tenggang saat 1 (satu) minggu 

untuk setiap teguran, dikenai hukuman administratif sebagaimana diatur dalam 

Pasal 52 ayat (dua) UU Perbankan4

, diantaranya berupa : 

a. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham 

dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus evaluasi 

kemampuan serta kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku; 

b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain nir diperkenankan 

untuk perluasan penyediaan dana; dan atau 

c. Embargo buat turut dan pada rangka kegiatan kliring. 

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, 

pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya bisa dikenai hukuman 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (dua) huruf b, Pasal 50 dan 

Pasal 50 A UU Perbankan.

C. Penilaian Kualitas Aktiva 

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini 

maupun pada ketika yang akan datang masih permanen dipengaruhi sang risiko 

kredit, yg apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi 

mengganggu kelangsungan bisnis bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak 

efektif antara lain ditimbulkan kelemahan dalam penerapan kebijakan serta 

prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan 

dalam mengelola portofolio aset bank, dan kelemahan pada 

mengantisipasi perubahan faktor eksternal yg mensugesti kualitas 

penyediaan dana. 

Hal pada atas diatur dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini 

Direksi) buat menilai, memantau dan mangambil langkah-langkah yg 

diperlukan supaya kualitas Aktiva (meliputi Aktiva Produktif serta Aktiva Non 

Produktif) senantiasa baik. 

Aktiva Produktif merupakan penyediaan dana Bank untuk memperoleh 

penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar 

bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji 

dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, 

transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang 

dapat dipersamakan menggunakan itu.

Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva 

Produktif yg memiliki potensi kerugian, antara lain pada bentuk jaminan 

yang diambil alih. 

Dalam Pasal 5 PBI No. 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib  

menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva 

Produktif yang digunakan buat membiayai 1 (satu) debitur, hal ini jua 

berlaku untuk Aktiva Produktif yg diberikan oleh lebih menurut 1 (satu) bank 

(termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). Dalam hal 

terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas 

masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yg 

paling rendah. 

Ketentuan buat memutuskan kualitas yg sama tersebut pada atas jua 

berlaku terhadap Aktiva Produktif yang dipakai buat membiayai proyek 

yang sama (vide Pasal 6 PBI No. 7/dua/PBI/2005). Termasuk pada 

pengertian ‘proyek yang sama’ diantaranya jika :

a. Masih ada keterkaitan rantai bisnis secara signifikan pada proses 

produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dipercaya 

signifikan diantaranya bila proses produksi pada suatu entitas 

tergantung pada proses produksi entitas lain, contohnya adanya 

ketergantungan bahan baku pada proses produksi. 

b. Kelangsungan cash flow suatu entitas akan terganggu secara signifikan 

apabila cash flow entitas lain mengalami gangguan. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan menggunakan melakukan analisis 

terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek bisnis, kinerja debitur serta 

kemampuan membayar. 

Penilaian terhadap prospek bisnis mencakup penilaian terhadap 

komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Potensi pertumbuhan bisnis; 

b. Kondisi pasar serta posisi debitur pada persaingan; 

c. Kualitas manajemen dan permasalahan

e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan 

hidup. 

Sementara, evaluasi terhadap kinerja debitur meliputi penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Perolehan laba; 

b. Struktur permodalan; 

c. Arus kas; serta 

d. Sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Kemudian evaluasi terhadap kemampuan membayar meliputi 

penilaian terhadap komponen-komponen menjadi berikut : 

a. Ketepatan pembayaran utama serta bunga; 

b. Ketersediaan serta keakuratan fakta keuangan debitur; 

c. Kelengkapan dokumentasi kredit; 

d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit; 

e. Kesesuaian penggunaan dana; serta 

f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan menggunakan melakukan analisis 

terhadap faktor penilaian (prospek bisnis, kinerja debitur, dan kemampuan 

membayar) menggunakan mempertimbangkan komponen-komponen pada atas. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi 

dan materialitas dari setiap faktor penilaian serta komponen serta relevansi 

dari faktor evaluasi serta komponen terhadap debitur yang bersangkutan. 

Berdasarkan penilaian itu, kualitas kredit ditetapkan sebagai : Lancar, 

Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. 

Untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank harus membangun 

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan 

Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum dan cadangan khusus 

untuk Aktiva Produktif, dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif. 

Cadangan generik sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling 

kurang sebesar 1 % (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki 

kualitas Lancar. Semantara, cadangan khusus ditetapkan paling kurang 

sebesar : 

a. 5 % (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian 

Khusus setelah dikurangi nilai jaminan; 

b. 15 % (5 belas peseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang 

Lancar sesudah dikurangi nilai jaminan; 

c. 50 % (lima puluh peseratus) berdasarkan Aktiva menggunakan kualitas Diragukan 

setelah dikurangi nilai jaminan; 

d. 100 % (seratus peseratus) dari Aktiva menggunakan kualitas Macet sesudah 

dikurangi nilai agunan; 

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan 

PPA hanya bisa dilakukan buat Aktiva Produktif. Agunan yang dapat 

diperhitungkan menjadi pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Surat Berharga dan saham yg aktif diperdagangkan di bursa impak 

di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara 

gadai; 

b. Tanah, tempat tinggal tinggal dan gedung yg diikat dengan hak 

tanggungan; 

c. Pesawat udara atau kapal laut menggunakan berukuran di atas 20 (2 puluh) 

meter kubik yg diikat menggunakan hipotek; serta atau 

d. Kendaraan bermotor serta persediaan yg diikat secara fidusia. 

Untuk kredit bermasalah, keliru satu upaya buat meminimalkan 

potensi kerugian dalam kredit bermasalah tersebut adalah bahwa bank pula 

dapat melakukan restrukturisasi kredit buat debitur yg mengalami 

kesulitan pembayaran utama serta atau bunga kredit tetapi masih mempunyai 

prospek usaha yang baik serta bisa memenuhi kewajiban setelah 

dilakukan restruktuirisasi. Bank tidak boleh melakukan restrukturisasi kredit 

dengan tujuan hanya buat menghindari penurunan penggolongan kualitas 

kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan 

pendapatan bunga secara akrual. Untuk itu bank harus mempunyai kebijakan 

dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang adalah bagian 

yang tidak terpisahkan menurut kebijakan manajemen risiko bank. 

Untuk eksposur penyediaan dana yang telah nir mempunyai prospek 

usaha serta kemampuan membayar atau sudah dikatagorikan Macet serta bank 

telah melakukan aneka macam upaya buat memperoleh pulang penyediaan 

dana tadi, bank bisa melakukan hapus buku atau hapus tagih. 

Hapus buku adalah tindakan administratif bank buat menghapus 

buku penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet berdasarkan neraca sebesar

kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. 

Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur 

(tagihan pada debitur) yg tidak mungkin lagi diselesaikan sang debitur. 

D. Sistem Informasi Debitur 

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yg 

efektif serta ketersediaan berita kualitas debitur yg diandalkan dapat 

dicapai bila didukung sang sistem liputan yang utuh dan komprehensif 

mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yg sebelumnya 

telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi 

mengenai profil serta kondisi debitur bisa mendukung percepatan proses 

analisa dan pengambilan keputusan hadiah kredit. Untuk kepentingan 

manajemen risiko, sistem warta mengenai profil serta syarat debitur 

dibutuhkan buat menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu 

tersedianya kabar kualitas debitur, dibutuhkan jua buat melakukan 

sinkronisasi evaluasi kualitas debitur di antara bank pelapor. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank 

Indonesia berperan buat mengatur serta menyebarkan penyelenggaraan 

sistem warta antar bank yg bisa diperluas menggunakan menyertakan 

lembaga lain pada bidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia 

mengembangkan sistem berita debitur yang berdasarkan saat ke saat selalu 

disempurnakan buat diadaptasi menggunakan perkembangan ekonomi dan 

teknologi. 

Ketentuan tentang sistem informasi debitur tadi diatur pada 

PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Berdasarkan 

ketentuan PBI tersebut, bank generik, penyelenggara kartu kredit selain bank 

dan BPR yg memiliki total aset Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) atau lebih harus mengungkapkan laporan debitur kepada Bank 

Indonesia setiap bulan meliputi fakta mengenai debitur, pengurus dan 

pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan 

debitur (bagi debitur yang merupakan nasabah perusahaan atau badan yang 

menerima penyediaan dana Rp lima.000.000.000,00 atau lebih). 

Sementara, Lembaga Keuangan Bukan Bank (antara lain meliputi 

asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan) serta BPR yang mempunyai 

total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bisa 

menjadi pelapor pada Sistem Informasi Debitur dengan menandatangani 

surat pernyataan keikutsertaan anggota. 

Pelapor yg telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta 

informasi debitur pada Bank Indonesia meliputi antara lain bukti diri 

debitur, pemilik serta pengurus, fasilitas penyediaan dana yg diterima 

debitur, jaminan, penjamin serta atau kolektibilitas. Informasi yg diperoleh 

pelapor tersebut hanya dapat dipakai buat keperluan pelapor dalam 

rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, 

dan atau identifikasi kualitas debitur buat pemenuhan ketentuan yg 

berlaku. 

E. Kredit pada Pihak Asing 

Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat 

perkembangan serta integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar dunia. 

Integrasi pasar keuangan antara lain terlihat pada penggunaan mata uang 

domestik, baik pada dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya mata uang 

domestik digunakan oleh masyarakat negara asing dan badan asing di pada 

negeri, tetapi selanjutnya penggunaan tersebut meluas ke luar negeri baik 

oleh masyarakat negara Indonesia dan badan hukum Indonesia maupun oleh 

warga negara asing serta badan asing. 

Sebagai akibat berdasarkan perkembangan dan integrasi pasar keuangan pada atas, 

peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga neara asing dan 

badan asing dalam perkembangannya sudah menimbulkan ketidakstabilan 

kondisi moneter pada dalam negeri, khususnya pada bentuk tekanan terhadap 

nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan hal tadi, sudah diambil langkah 

kebijakan menggunakan menetapkan restriksi-pembatasan yang dibutuhkan 

sebagaimana tertuang pada peraturan Bank Indonesia Nomor 

3/tiga/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 mengenai Pembatasan Transaksi 

Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing. 

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun PBI No tiga/3/PBI/2001 

telah menyediakan kemungkinan bagi aneka macam transaksi untuk kepentingan 

pembiayaan yang berguna bagi perekonomian domestik, tetapi masih 

dirasakan perlu dilakukan berbagai penyempurnaan. Langkah 

penyempurnaan perlu diambil supaya ketentuan yg berlaku nir 

menghambat kegiatan produktif dan dapat sejalan dengan beberapa 

perkembangan terakhir baik pada pasar keuangan maupun dalam 

perekonomian domestik secara keseluruhan dan dipihak lain dapat permanen 

menunjang tercapainya stabilitas sistem keuangan serta moneter pada dalam 

negeri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia mencabut PBI 

No 3/3/PBI/2001 serta mengeluarkan PBI No. 7/14/PBI/2005 tentang 

Pembatasan Transaksi Rupiah serta Pemberian Kredit Valuta Asing sang 

Bank. Berdasarkan peraturan tersebut, bank tidak boleh memberikan kredit 

baik pada rupiah maupun dalam valuta asing kepada pihak asing. Pihak 

asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tadi mencakup : 

a. Rakyat negara asing; 

b. Badan aturan asing atau lembaga asing lainnya; 

c. Rakyat negara Indonesia yang memiliki status pnduduk permanen (permanent 

resident) negara lain dan nir berdomisili di Indonesia; 

d. Kantor Bank di luar negeri dari bank yg bermarkas pusat di 

Indonesia; 

e. Kantor perusahaan di luar negeri menurut perusahaan yang berbadan 

hukum Indonesia. 

Pengecualian atas embargo terhadap pemberian kredit tersebut pada atas 

meliputi: 

a. Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan 

1) mengikutsertakan Prime Bank menjadi lead bank; 

2) diberikan buat pembiayaan proyek pada sektor riil untuk usaha 

produktif yang berada pada daerah Indonesia; dan

3) kontribusi bank asing menjadi anggota sindikasi lebih besar  

dibandingkan menggunakan donasi bank dalam negeri;

b. Kartu kredit; 

c. Kredit konsumsi yg digunakan pada pada negeri; 

d. Cerukan intrahari rupiah serta valuta asing yg didukung sang 

dokumen yg bersifat authenticated yang menunjukkan konfirmasi 

akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan dalam hari yg 

sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia; 

e. Cerukan dalam rupiah serta valuta asing karena pembebanan biaya  

administrasi; 

f. Pengambilalihan tagihan berdasarkan badan yang ditunjuk pemerintah buat 

mngelola aset-aset bank pada rangka restrukturisasi perbankan 

Indonesia oleh Pihak Asing yg pembayarannya dijamin oleh Prime 

Bank.

F. Kredit pada Perusahaan Sekuritas 

Berdasarkan SK Direksi BI No. 24/32/KEP/DIR dan SE BI No. 

24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 mengenai Kredit pada 

Perusahaan Sekuritas dan Kredit menggunakan Agunan Saham, bank tidak boleh 

memberikan kredit buat jual beli saham pada perorangan atau 

perusahaan yg bukan perusahaan sekuritas. Pemberian kredit kepada 

perusahaan sekuritas dilakukan oleh bank dengan ketentuan : 

a. Setiap bank hanya boleh memberikan kredit pada suatu perusahaan 

sekuritas masing-masing dengan maksimum sebanyak jumlah yg terkecil 

antara 25% dari kapital perusahaan sekuritas yang bersangkutan atau 

15% berdasarkan modal bank. 

b. Seluruh kredit yg bisa diberikan sang suatu bank pada seluruh 

perusahaan sekuritas maksimum sebanyak 30% berdasarkan modal bank. 

Disamping itu, bank tidak boleh memberikan kredit dengan agunan 

berupa saham perusahaan lain. Dalam perkembangannya, ketentuan ini 

dicabut dengan dikeluarkannya SK Direksi BI No. 26/68/KEP/DIR dan 

SE BI No. 26/1/UKU mengenai Saham menjadi Agunan Tambahan Kredit 

masing-masing tanggal 7 September 1993. Berdasarkan ketentuan ini saham 

boleh dijadikan jaminan tambahan menggunakan kondisi selama 3 bulan terakhir 

aktif diperdagangkan, harga saham tadi di atas nilai nominal serta nilai 

saham yang diagunkan merupakan 50% berdasarkan harga pasar tadi. 

G. Kredit buat Keperluan Transaksi Derivatif 

Pengertian transaksi derivatif menurut SE BI No. 28/15/UD 

tanggal 18 Februari 1996 adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran 

yang nilainya merupakan turunan menurut nilai instrumen yg mendasari 

seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti serta indeks, baik yang diikuti 

dengan konvoi atau tanpa konvoi dana. Pihak bank hanya boleh 

ikut dalam transaksi derivatif menggunakan dibatasi pada transaksi derivatif yang 

berkaitan menggunakan valuta asing (nilai tukar) dan suku bunga. Adapun 

transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas 

izin BI secara masalah per perkara. 

Transaksi derivatif yang dihentikan dalam kaitannya dengan nasabah bank 

adalah : 

a. Bank dihentikan memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan 

oleh nasabah grup berdasarkan bank, direksi, komisaris, pegawai atau pemilik 

bank yg bersangkutan. 

b. Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) dalam 

rangka kewajiban pemenuhan margin deposit nasabah buat keperluan 

transaksi derivatif kepada nasabah (vide Pasal 6 ayat (dua) SK Direksi BI 

No. 28/119/KEP/DIR lepas 29 Desember 1995 mengenai Transaksi 

Derivatif). 

Transaksi derivatif buat kepentingan nasabah wajib berdasarkan 

kontrak yg sekurang-kurangnya mencakup : 

a. Pagu transaksi derivatif 

b. Base currency yg dipakai 

c. Jenis valuta/instrumen yg dipertukarkan 

d. Penyelesaian transaksi derivatif (settlement) 

e. Pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yg dilakukan 

f. Pencatatan atas posisi keuntungan/rugi yg potensial (unrealised) 

g. Metode atau cara transaksi derivatif 

h. Besarnya komisi 

i. Penggunaan kurs konversi 

j. Advis dan konfirmasi transaksi derivatif 

k. Kerahasiaan, serta 

l. Domisili serta hukum yang berlaku. 

Transaksi derivatif yg dilakukan tanpa diikuti penyerahan 

dana/instrumen, kontraknya wajib pula meliputi : 

a. Jumlah margin deposit 

b. Maintenance margin yang ditentukan, dan 

c. Hak dan kewajiban nasabah yg harus dicetak dalam huruf yang akbar 

sehingga gampang dibaca. 

H. Kredit buat Pembiayaan Pengadaan serta atau Pengolahan Tanah 

Laju pertumbuhan pinjaman perbankan yang berlebihan kepada sektor 

properti merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kestabilan 

moneter dan kesehatan perbankan terutama anugerah kredit buat 

pembiayaan pengadaan dan pengolahan tanah menjadi unsur yang poly 

mendorong pertumbuhan yg berlebihan pada kredit sektor properti. 

Oleh karena itu, BI sudah mengeluarkan SK Direksi BI No. 

30/46/KEP/DIR serta SE BI No. 30/dua/UK masing-masing tanggal 7 Juli 

1997 mengenai Pembatasan Pemberian Kredit sang Bank Umum buat 

Pembiayaan Pengadaan serta atau Pengolahan Tanah. Pokok-pokok

ketentuan yg diatur dalam kaitannya dengan pembiayaan pengadaan serta 

atau pengolahan tanah adalah sebagai berikut : 

a. Bank tidak boleh memberikan kredit pada pengembang, baik secara 

langsung juga nir eksklusif serta atau membeli/menjamin surat 

berharga menurut pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan atau 

pengolahan tanah. Pemberian kredit secara pribadi merupakan anugerah 

kredit oleh bank pribadi kepada pengembang, sedangkan anugerah 

kredit secara nir pribadi adalah anugerah kredit sang bank pada 

pihak lain yg secara efektif dapat dimanfaatkan oleh pengembang 

untuk pembiayaan pengadaan serta atau pengolahan tanah. 

b. Bank tidak boleh jua membeli dan atau mengklaim surat berharga (surat 

pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap 

derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban 

dari penerbit yang lazim diperdagangkan pada pasar modal dan pasar 

uang, termasuk pula commercial paper) yang diterbitkan oleh 

pengembang buat pembiayaan pengadaan serta atau pengolahan tanah, 

kecuali surat berharga yang diterbitkan sang pengembang yg 

mengkhususkan usahanya di bidang pembangunan rumah sederhana 

atau jalan tol. 

c. Beberapa hal yg dikecualikan : 

1) Pemberian kredit buat pengadaan serta atau pengolahan tanah 

yang akad kreditnya dibuat sebelum lepas 14 Juli 1997. 

2) Pengalihan kredit berdasarkan pengembang pada suatu pengembang lain 

dalam rangka penyelamatan sepanjang tidak menambah saldo 

kredit. 

3) Perpanjangan jangka waktu kredit pada rangka penyelamatan 

tanpa menambah saldo kredit. 

4) Pemberian kredit dan atau pembelian/penjaminan surat berharga 

dari pengembang buat pengadaan serta atau pengolahan tanah 

guna pembangunan rumah sederhana. 

Ketentuan ini nir berlaku bagi anugerah kredit kepada pengembang 

untuk tujuan pembangunan tempat tinggal sederhana. Kategori rumah sederhana 

adalah tempat tinggal tidak bersusun dengan luas lantai nir lebih menurut 70 m2 yang 

dibangun di atas tanah menggunakan luas kaveling 54 m2 sampai dengan 200 m2 

dengan porto pembangunan per m2 tertinggi buat pembangunan tempat tinggal  

dinas tipe C yg berlaku sebagaimana diatur dalam SK Direktur Jenderal, 

serta rumah susun dengan luas lantai nir lebih dari 36 m2 dan kaveling 

siap bangun menggunakan luas maksimum 72 m2. 

I. Pemberian Garansi oleh Bank 

Pemberian garansi sang Bank diatur dalam SK Dir BI No. 

23/88/KEP/DIR jo. SE BI No. 23/7/UKU masing-masing lepas 18 

Maret 1991 mengenai Pemberian Garansi sang Bank. Berdasarkan ketentuan 

tersebut garansi yg diberikan oleh bank meliputi 7

: 

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan sang bank yg 

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yg mendapat 

garansi jika pihak yg dijamin wanprestasi. Dalam hal ini 

pemberian garansi dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of 

Credit.

2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua serta seterusnya atas 

surat-surat berharga misalnya aval serta endosemen menggunakan hak regres 

yang bisa menyebabkan kewajiban membayar bagi bank bila 

pihak yang dijamin wanprestasi, sebagaimana telah diatur pada Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang. 

3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sebagai akibatnya bisa 

menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Pemberian garansi 

tersebut adalah berupa surat yg bisa menyebabkan kewajiban 

membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin 

wanprestasi dan Letter of Credit. Dengan demikian hadiah garansi 

oleh bank dalam bentuk tadi wajib dihitung sebagai contingent 

liabilities yang tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai 

Pemberian Garansi sang Bank. Agar bank memperoleh kepastian 

kapan berakhirnya contingent liabilities yg muncul sebagai dampak 

pemberian garansi dalam bentuk ini, maka bank pada menaruh 

garansi tersebut hendaknya tetapkan suatu batas saat. 

Selanjutnya, bank dapat menaruh garansi baik dalam mata uang 

rupiah maupun mata uang asing, namun demikian perlu diperhatikan bahwa 

pemberian garansi buat penerimaan kredit berdasarkan luar negeri hanya bisa 

dilakukan dengan junlah seluruhnya setingi-tingginya 20 % menurut modal. 

Dalam pengertian jumlah holistik tersebut termasuk jua garansi yang 

dikeluarkan oleh tempat kerja-tempat kerja bank pada luar negeri.

Karena anugerah garansi bisa menimbulkan kewajiban membayar 

bagi bank, yg mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, maka 

pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan Kewajiban 

Pemenuhan Modal Minimum. 

Sebelum garansi diberikan, bank diminta buat terlebih dahulu 

melakukan penelitian dan penelaahan yg dalam hakekatnya sama menggunakan 

penelaahan yang dilakukan dalam anugerah kredit, antara lain mengenai : 

1. Bonafiditas serta reputasi pihak yang dijamin. 

2. Sifat serta nilai transaksi yg akan dijamin. 

3. Jumlah garansi yg akan diberikan dari kemampuan bank. 

4. Kemampuan pihak yg akan dijamin buat memberikan kontra 

garansi sinkron dengan kemungkinan terjadinya risiko. Kontra garansi 

ini bisa berupa : 

a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang dapat dipercaya. 

b. Setoran sebanyak 100 % menurut nilai garansi yg diberikan. 

c. Kontra garansi lainnya yang diperoleh berdasarkan pihak yang dijamin 

dengan nilai yg memadai buat menanggung kerugian yang 

mungkin diderita oleh bank. Kontra garansi ini dapat berupa

garansi material dan atau immaterial tergantung dalam evaluasi 

bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Jika dipercaya perlu 

bank bisa meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang 

dijamin buat diblokir dalam bank yg bersangkutan sebelum 

garansi diberikan. 

Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya 

diperkenankan bila disertai menggunakan kontra garansi yang relatif menurut bank 

di luar negeri yg bonafide (tidak termasuk cabang bank yg bersangkutan 

di luar negeri), atau setoran sebanyak 100 % menurut nilai garansi yang diberikan.