REGULASI BANK INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMBERIAN KREDIT BANK

Regulasi Bank Indonesia Terkait Dengan Pemberian Kredit Bank

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yg mengandung 

risiko yang dapat berpengaruh dalam kesehatan dan kelangsungan bisnis bank. 

Namun mengingat sebagai forum intermediasi, sebagian besar dana bank 

berasal berdasarkan dana warga , maka hadiah kredit perbankan poly dibatasi 

oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. 

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang 

pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk 

dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia menjadi otoritas 

perbankan jua tetapkan peraturan-peraturan pada anugerah kredit sang 

perbankan. Beberapa regulasi dimaksud diantaranya merupakan regulasi mengenai 

Kewajiban Penyusunan serta Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi 

Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, 

Sistem Informasi Debitur, dan restriksi lainnya dalam hadiah kredit. 

A. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum 

Sebagaimana sudah dikemukakan, bank pada melakukan aktivitas 

usaha terutama dengan menggunakan dana rakyat yang dipercayakan 

kepada bank. Pemberian kredit adalah kegiatan primer bank yg 

mengandung risiko yg dapat berpengaruh pada kesehatan dan 

kelangsungan bisnis bank, sehingga pada pelaksanaannya bank wajib  

berpegang pada azas-azas perkreditan yang sehat guna melindungi serta 

memelihara kepentingan serta kepercayaan rakyat. 

Agar hadiah kredit bisa dilaksanakan secara konsisten dan 

berdasarkan azas-azas perkreditan yg sehat, maka diperlukan suatu 

kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan menggunakan hal tersebut, Bank 

Indonesia sudah memutuskan ketentuan mengenai kewajiban bank umum 

untuk mempunyai serta melaksanakan kebijakan perkreditan bank menurut 

pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank pada SK Dir BI No. 

27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. 

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum harus memiliki 

kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui sang dewan 

komisaris bank menggunakan sekurang-kurangnya memuat serta mengatur hal-hal 

pokok sebagai berikut : 

1. Prinsip kehati-hatian pada perkreditan; 

2. Organisasi serta manajemen perkreditan; 

3. Kebijakan persetujuan kredit; 

4. Dokumentasi serta administrasi kredit; 

5. Pengawasan kredit; 

6. Penyelesaian kredit bermasalah. 

Kebijakan perkreditan bank dimaksud harus disampaikan pada 

Bank Indonesia. Dalam aplikasi anugerah kredit dan pengelolaan 

perkreditan bank harus mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah 

disusun secara konsekuen serta konsisten. 

B. Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Salah satu penyebab menurut kegagalan usaha bank adalah penyediaan 

dana yang nir didukung menggunakan kemampuan bank mengelola konsentrasi 

penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan 

usaha bank maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada 

pemberian kredit, antara lain menggunakan melakukan penyebaran (diversifikasi) 

portofolio penyediaan dana melalui restriksi penyediaan dana, baik 

kepada pihak terkait juga kepada pihak bukan terkait. Pembatasan 

penyediaan dana merupakan persentase eksklusif menurut kapital bank yg dikenal 

dengan batas maksimum anugerah kredit (BMPK). BMPK mendapatkan 

dasar pengaturan pada UU Perbankan. 

Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia 

dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/tiga/PBI/2005 mengenai Batas 

Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan PBI tadi, 

BMPK merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan 

terhadap kapital bank.

Tujuan ketentuan BMPK adalah buat melindungi kepentingan serta 

kepercayaan rakyat dan memelihara kesehatan serta daya tahan bank, 

dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko 

dengan cara membuatkan penyediaan dana sesuai menggunakan ketentuan BMPK 

yang sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga nir terpusat pada 

peminjam dan/atau grup peminjam eksklusif. 

Penyediaan dana pada kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit, 

tetapi meliputi semua portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana 

bank dalam bentuk : 

a. Kredit; 

b. Surat berharga; 

c. Penempatan; 

d. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali; 

e. Tagihan akseptasi; 

f. Darivatif kredit (credit derivative); 

g. Transaksi rekening administratif (misalnya guarantee, letter of credit, standby letter of credit); 

h. Tagihan derivatif; 

i. Potential future credit exposure;

j. Penyertaan kapital; 

k. Penyertaan kapital sementara; 

l. Bentuk penyediaan dana lainnya yg dapat dipersamakan dengan alfabet  

a sampai dengan huruf k. 

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan 

bank dapat dilakukan paling tinggi 10 % dari kapital bank. Untuk penyediaan 

dana pada seorang peminjam yg bukan merupakan pihak terkait menggunakan 

bank dapat dilakukan paling tinggi 20 % berdasarkan kapital bank. Sementara, 

penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan 

pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25 % berdasarkan modal bank. 

Peminjam digolongkan menjadi anggota suatu gerombolan peminjam 

apabila peminjam mempunyai interaksi pengendalian menggunakan peminjam 

lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan serta/atau keuangan. 

Sementara, pihak terkait merupakan peminjam serta/atau gerombolan peminjam 

yang memiliki keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 PBI No. 7/tiga/PBI/2005. Bank harus memiliki serta menatausahakan 

daftar rincian pihak terkait dengan bank serta dilaporkan kepada Bank 

Indonesia. 

Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) serta/atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) yg tidak diperlakukan menjadi kelompok peminjam sepanjang 

hubungan tadi semata-mata disebabkan lantaran kepemilikan langsung

pemerintah Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank kepada BUMN 

untuk tujuan pembangunan serta menghipnotis hajat hayati orang banyak 

dapat dilakukan paling tinggi sebanyak 30 % dari modal bank. 

Kemudian dapat ditambahkan bahwa pengambilalihan (perundingan ) 

wesel ekspor berjangka dikecualikan berdasarkan peritungan BMPK sepanjang wesel 

ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit berjangka yang sinkron 

dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yg 

berlaku, serta sudah diaksep oleh Prime Bank.

Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan 

BMPK dikenakan hukuman evaluasi tingkat kesehatan bank sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pelanggaran BMPK merupakan selisih lebih antara persentase BMPK 

yang diperkenankan menggunakan persentase penyediaan dana terhadap modal 

bank pada waktu hadiah penyediaan dana. 

Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase 

BMPK yang diperkenankan menggunakan persentase penyediaan dana terhadap 

modal bank pada ketika tanggal laporan dan nir termasuk pelanggaran 

BMPK sebagaimana dimaksud pada atas. Penyediaan dana sang Bank 

dikategorikan sebagai pelampauan BMPK jika ditimbulkan oleh : 

a. Penurunan kapital bank; 

b. Perubahan nilai tukar; 

c. Perubahan nilai wajar; 

d. Penggabungan usaha serta atau perubahan struktur kepengurusan yg 

menyebabkan perubahan pihak terkait serta atau grup peminjam; 

e. Perubahan ketentuan. 

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, 

bank wajib menyusun dan mengungkapkan planning tindakan (action plan) 

untuk penyelesaiannya yg setidaknya memuat langkah-langkah buat 

penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target 

waktu penyelesaian sinkron dengan ketentuan dalam PBI No. 7/3/PBI/2005. 

Bank yg membicarakan action plan buat pelanggaran BMPK 

setelah batas akhir waktu hingga menggunakan 14 (empat belas) hari kerja selesainya 

batas akhir ketika tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar 

sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. 

Sementara, bank yang menyampaikan action plan buat pelampauan 

BMPK sesudah batas akhir ketika sampai menggunakan 14 (empat belas) hari kerja 

setelah batas akhir saat tersebut, dikenai hukuman berupa kewajiban 

membayar sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja 

keterlambatan. 

Selanjutnya bank jua diwajibkan buat mengungkapkan laporan 

pelaksanaan action plan masing-masing buat pelanggaran BMPK dan 

pelampauan BMPK kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sehabis realisasi action plan. 

Bank yg mengungkapkan laporan pelaksanaan action plan setelah 

batas akhir saat hingga dengan 14 (empat belas) hari kerja selesainya batas 

waktu tadi, dikenai hukuman berupa kewajiban membayar sebesar 

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. 

Bank yg tidak merampungkan pelanggaran BMPK serta atau 

pelampauan BMPK sesuai dengan action plan selesainya diberi peringatan 2 

(2) kali oleh Bank Indonesia menggunakan tenggang ketika 1 (satu) minggu 

untuk setiap teguran, dikenai hukuman administratif sebagaimana diatur dalam 

Pasal 52 ayat (dua) UU Perbankan4

, antara lain berupa : 

a. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham 

dalam daftar pihak-pihak yg mendapat predikat nir lulus penilaian 

kemampuan serta kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia yg berlaku; 

b. Pembekuan aktivitas usaha eksklusif, antara lain tidak diperkenankan 

untuk perluasan penyediaan dana; serta atau 

c. Larangan buat turut serta dalam rangka kegiatan kliring. 

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, 

pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) alfabet b, Pasal 50 serta 

Pasal 50 A UU Perbankan.

C. Penilaian Kualitas Aktiva 

Kondisi serta ciri dari aset perbankan nasional pada ketika ini 

maupun pada waktu yang akan tiba masih tetap dipengaruhi sang risiko 

kredit, yang jika tidak dikelola secara efektif akan berpotensi 

mengganggu kelangsungan usaha bank. Pengelolaan risiko kredit yg tidak 

efektif diantaranya disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan serta 

prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan 

dalam mengelola portofolio aset bank, serta kelemahan dalam 

mengantisipasi perubahan faktor eksternal yg mensugesti kualitas 

penyediaan dana. 

Hal di atas diatur dalam PBI No. 7/dua/PBI/2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tadi mewajibkan bank (pada hal ini 

Direksi) buat menilai, memantau serta mangambil langkah-langkah yg 

diperlukan supaya kualitas Aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif) senantiasa baik. 

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh 

penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar 

bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yg dibeli dengan janji 

dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, 

transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang 

dapat dipersamakan menggunakan itu.

Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva 

Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain pada bentuk agunan 

yang diambil alih. 

Dalam Pasal lima PBI No. 7/dua/PBI/2005 diatur bahwa bank harus 

menetapkan kualitas yg sama terhadap beberapa rekening Aktiva 

Produktif yang dipakai buat membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga 

berlaku untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih berdasarkan 1 (satu) bank 

(termasuk penyediaan dana yg diberikan secara sindikasi). Dalam hal 

terdapat disparitas penetapan kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas 

masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yg 

paling rendah. 

Ketentuan buat tetapkan kualitas yg sama tersebut di atas pula 

berlaku terhadap Aktiva Produktif yang dipakai untuk membiayai proyek 

yang sama (vide Pasal 6 PBI No. 7/2/PBI/2005). Termasuk dalam 

pengertian ‘proyek yang sama’ diantaranya apabila :

a. Terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan pada proses 

produksi yang dilakukan sang beberapa debitur. Keterkaitan dianggap 

signifikan diantaranya bila proses produksi pada suatu entitas 

tergantung dalam proses produksi entitas lain, contohnya adanya 

ketergantungan bahan baku pada proses produksi. 

b. Kelangsungan cash flow suatu entitas akan terganggu secara signifikan 

apabila cash flow entitas lain mengalami gangguan. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan menggunakan melakukan analisis 

terhadap faktor evaluasi yg meliputi prospek usaha, kinerja debitur dan 

kemampuan membayar. 

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen menjadi berikut : 

a. Potensi pertumbuhan usaha; 

b. Kondisi pasar dan posisi debitur pada persaingan; 

c. Kualitas manajemen serta permasalahan

e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan 

hidup. 

Sementara, evaluasi terhadap kinerja debitur mencakup penilaian 

terhadap komponen-komponen menjadi berikut : 

a. Perolehan laba; 

b. Struktur permodalan; 

c. Arus kas; serta 

d. Sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Kemudian evaluasi terhadap kemampuan membayar meliputi 

penilaian terhadap komponen-komponen menjadi berikut : 

a. Ketepatan pembayaran utama serta bunga; 

b. Ketersediaan dan keakuratan keterangan keuangan debitur; 

c. Kelengkapan dokumentasi kredit; 

d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit; 

e. Kesesuaian penggunaan dana; serta 

f. Kewajaran asal pembayaran kewajiban. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan menggunakan melakukan analisis 

terhadap faktor evaluasi (prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan 

membayar) menggunakan mempertimbangkan komponen-komponen di atas. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi 

dan materialitas menurut setiap faktor evaluasi dan komponen dan relevansi 

dari faktor evaluasi serta komponen terhadap debitur yang bersangkutan. 

Berdasarkan evaluasi itu, kualitas kredit ditetapkan sebagai : Lancar, 

Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. 

Untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membangun 

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan 

Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum serta cadangan spesifik 

untuk Aktiva Produktif, dan cadangan spesifik buat Aktiva Non Produktif. 

Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada atas ditetapkan paling 

kurang sebesar 1 % (satu perseratus) berdasarkan Aktiva Produktif yang memiliki 

kualitas Lancar. Semantara, cadangan khusus ditetapkan paling kurang 

sebesar : 

a. Lima % (5 perseratus) menurut Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian 

Khusus selesainya dikurangi nilai jaminan; 

b. 15 % (5 belas peseratus) menurut Aktiva dengan kualitas Kurang 

Lancar selesainya dikurangi nilai agunan; 

c. 50 % (5 puluh peseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan 

setelah dikurangi nilai agunan; 

d. 100 % (seratus peseratus) berdasarkan Aktiva dengan kualitas Macet sehabis 

dikurangi nilai agunan; 

Penggunaan nilai jaminan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan 

PPA hanya bisa dilakukan buat Aktiva Produktif. Agunan yang bisa 

diperhitungkan menjadi pengurang pada pembentukan PPA ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Surat Berharga dan saham yg aktif diperdagangkan di bursa dampak 

di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara 

gadai; 

b. Tanah, tempat tinggal tinggal dan gedung yang diikat menggunakan hak 

tanggungan; 

c. Pesawat udara atau kapal laut menggunakan berukuran pada atas 20 (2 puluh) 

meter kubik yang diikat menggunakan hipotek; dan atau 

d. Tunggangan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia. 

Untuk kredit bermasalah, salah satu upaya buat meminimalkan 

potensi kerugian pada kredit bermasalah tersebut adalah bahwa bank jua 

dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang mengalami 

kesulitan pembayaran utama serta atau bunga kredit namun masih mempunyai 

prospek usaha yg baik dan bisa memenuhi kewajiban selesainya 

dilakukan restruktuirisasi. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit 

dengan tujuan hanya buat menghindari penurunan penggolongan kualitas 

kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan 

pendapatan bunga secara akrual. Untuk itu bank wajib mempunyai kebijakan 

dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank. 

Untuk eksposur penyediaan dana yg sudah nir mempunyai prospek 

usaha serta kemampuan membayar atau sudah dikatagorikan Macet dan bank 

telah melakukan berbagai upaya buat memperoleh balik penyediaan 

dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih. 

Hapus kitab merupakan tindakan administratif bank buat menghapus 

buku penyediaan dana yg memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar

kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank pada debitur. 

Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur 

(tagihan pada debitur) yang tidak mungkin lagi diselesaikan sang debitur. 

D. Sistem Informasi Debitur 

Kelancaran proses kredit serta penerapan manajemen risiko kredit yang 

efektif serta ketersediaan liputan kualitas debitur yg diandalkan dapat 

dicapai jika didukung oleh sistem warta yg utuh dan komprehensif 

mengenai profil dan syarat debitur, terutama debitur yg sebelumnya 

telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi 

mengenai profil serta kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses 

analisa dan pengambilan keputusan hadiah kredit. Untuk kepentingan 

manajemen risiko, sistem warta mengenai profil dan kondisi debitur 

dibutuhkan buat menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu 

tersedianya warta kualitas debitur, dibutuhkan jua buat melakukan 

sinkronisasi penilaian kualitas debitur pada antara bank pelapor. 

Sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank 

Indonesia berperan untuk mengatur serta berbagi penyelenggaraan 

sistem kabar antar bank yang bisa diperluas dengan menyertakan 

lembaga lain pada bidang keuangan. Sehubungan menggunakan itu Bank Indonesia 

mengembangkan sistem liputan debitur yang dari ketika ke waktu selalu 

disempurnakan buat diubahsuaikan dengan perkembangan ekonomi serta 

teknologi. 

Ketentuan mengenai sistem liputan debitur tersebut diatur pada 

PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Berdasarkan 

ketentuan PBI tersebut, bank generik, penyelenggara kartu kredit selain bank 

dan BPR yang mempunyai total aset Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) atau lebih harus menyampaikan laporan debitur pada Bank 

Indonesia setiap bulan meliputi keterangan tentang debitur, pengurus serta 

pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin serta laporan keuangan 

debitur (bagi debitur yang adalah nasabah perusahaan atau badan yg 

menerima penyediaan dana Rp lima.000.000.000,00 atau lebih). 

Sementara, Lembaga Keuangan Bukan Bank (antara lain mencakup 

asuransi, dana purna tugas, perusahaan pembiayaan) dan BPR yg mempunyai 

total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat 

menjadi pelapor dalam Sistem Informasi Debitur menggunakan menandatangani 

surat pernyataan keikutsertaan anggota. 

Pelapor yang sudah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta 

informasi debitur kepada Bank Indonesia mencakup diantaranya identitas 

debitur, pemilik serta pengurus, fasilitas penyediaan dana yg diterima 

debitur, jaminan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh 

pelapor tersebut hanya bisa digunakan buat keperluan pelapor dalam 

rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, 

dan atau identifikasi kualitas debitur buat pemenuhan ketentuan yang 

berlaku. 

E. Kredit pada Pihak Asing 

Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah meningkatkan kecepatan 

perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar dunia. 

Integrasi pasar keuangan diantaranya terlihat pada penggunaan mata uang 

domestik, baik pada dalam negeri juga luar negeri. Pada awalnya mata uang 

domestik digunakan sang warga negara asing serta badan asing pada dalam 

negeri, namun selanjutnya penggunaan tadi meluas ke luar negeri baik 

oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia juga oleh 

warga negara asing dan badan asing. 

Sebagai dampak berdasarkan perkembangan dan integrasi pasar keuangan pada atas, 

peningkatan transaksi rupiah antara bank menggunakan warga neara asing serta 

badan asing pada perkembangannya telah menyebabkan ketidakstabilan 

kondisi moneter pada pada negeri, khususnya pada bentuk tekanan terhadap 

nilai tukar rupiah. Sehubungan menggunakan hal tersebut, sudah diambil langkah 

kebijakan dengan menetapkan pembatasan-restriksi yg diperlukan 

sebagaimana tertuang pada peraturan Bank Indonesia Nomor 

3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi 

Rupiah serta Pemberian Kredit Valuta Asing. 

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun PBI No tiga/3/PBI/2001 

telah menyediakan kemungkinan bagi aneka macam transaksi buat kepentingan 

pembiayaan yg berguna bagi perekonomian domestik, tetapi masih 

dirasakan perlu dilakukan aneka macam penyempurnaan. Langkah 

penyempurnaan perlu diambil agar ketentuan yang berlaku tidak 

menghambat aktivitas produktif dan bisa sejalan menggunakan beberapa 

perkembangan terakhir baik dalam pasar keuangan juga pada 

perekonomian domestik secara keseluruhan serta dipihak lain bisa permanen 

menunjang tercapainya stabilitas sistem keuangan serta moneter di pada 

negeri. 

Sehubungan dengan hal tadi, maka Bank Indonesia mencabut PBI 

No tiga/tiga/PBI/2001 serta mengeluarkan PBI No. 7/14/PBI/2005 mengenai 

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing sang 

Bank. Berdasarkan peraturan tersebut, bank tidak boleh memberikan kredit 

baik dalam rupiah juga dalam valuta asing pada pihak asing. Pihak 

asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tadi mencakup : 

a. Warga negara asing; 

b. Badan aturan asing atau forum asing lainnya; 

c. Rakyat negara Indonesia yg mempunyai status pnduduk permanen (permanent 

resident) negara lain serta nir bertempat tinggal pada Indonesia; 

d. Kantor Bank di luar negeri dari bank yang bermarkas pusat pada 

Indonesia; 

e. Tempat kerja perusahaan di luar negeri berdasarkan perusahaan yg berbadan 

hukum Indonesia. 

Pengecualian atas larangan terhadap anugerah kredit tadi di atas 

meliputi: 

a. Kredit pada bentuk sindikasi yg memenuhi persyaratan 

1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank; 

2) diberikan buat pembiayaan proyek di sektor riil buat usaha 

produktif yg berada di daerah Indonesia; dan

3) donasi bank asing menjadi anggota sindikasi lebih besar  

dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;

b. Kartu kredit; 

c. Kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri; 

d. Cerukan intrahari rupiah dan valuta asing yg didukung sang 

dokumen yang bersifat authenticated yg menampakan konfirmasi 

akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yg 

sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia; 

e. Cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya  

administrasi; 

f. Pengambilalihan tagihan menurut badan yang ditunjuk pemerintah untuk 

mngelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan 

Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime 

Bank.

F. Kredit kepada Perusahaan Sekuritas 

Berdasarkan SK Direksi BI No. 24/32/KEP/DIR serta SE BI No. 

24/1/UKU masing-masing lepas 12 Agustus 1991 tentang Kredit pada 

Perusahaan Sekuritas serta Kredit menggunakan Agunan Saham, bank tidak boleh 

memberikan kredit buat jual beli saham pada perorangan atau 

perusahaan yg bukan perusahaan sekuritas. Pemberian kredit pada 

perusahaan sekuritas dilakukan oleh bank dengan ketentuan : 

a. Setiap bank hanya boleh memberikan kredit pada suatu perusahaan 

sekuritas masing-masing dengan maksimum sebanyak jumlah yg terkecil 

antara 25% berdasarkan kapital perusahaan sekuritas yg bersangkutan atau 

15% menurut modal bank. 

b. Seluruh kredit yang dapat diberikan sang suatu bank pada seluruh 

perusahaan sekuritas maksimum sebanyak 30% berdasarkan modal bank. 

Disamping itu, bank dihentikan memberikan kredit menggunakan jaminan 

berupa saham perusahaan lain. Dalam perkembangannya, ketentuan ini 

dicabut dengan dikeluarkannya SK Direksi BI No. 26/68/KEP/DIR dan 

SE BI No. 26/1/UKU mengenai Saham menjadi Agunan Tambahan Kredit 

masing-masing lepas 7 September 1993. Berdasarkan ketentuan ini saham 

boleh dijadikan jaminan tambahan menggunakan kondisi selama tiga bulan terakhir 

aktif diperdagangkan, harga saham tadi di atas nilai nominal serta nilai 

saham yang diagunkan merupakan 50% menurut harga pasar tadi. 

G. Kredit buat Keperluan Transaksi Derivatif 

Pengertian transaksi derivatif berdasarkan SE BI No. 28/15/UD 

tanggal 18 Februari 1996 adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran 

yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari 

seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti 

dengan konvoi atau tanpa pergerakan dana. Pihak bank hanya boleh 

ikut pada transaksi derivatif dengan dibatasi dalam transaksi derivatif yg 

berkaitan dengan valuta asing (nilai tukar) dan suku bunga. Adapun 

transaksi derivatif yang berkaitan menggunakan saham hanya bisa dilakukan atas 

izin BI secara kasus per perkara. 

Transaksi derivatif yg dilarang dalam kaitannya menggunakan nasabah bank 

adalah : 

a. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan 

oleh nasabah gerombolan berdasarkan bank, direksi, komisaris, pegawai atau pemilik 

bank yg bersangkutan. 

b. Bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) dalam 

rangka kewajiban pemenuhan margin deposit nasabah buat keperluan 

transaksi derivatif pada nasabah (vide Pasal 6 ayat (dua) SK Direksi BI 

No. 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi 

Derivatif). 

Transaksi derivatif buat kepentingan nasabah harus berdasarkan 

kontrak yg sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Pagu transaksi derivatif 

b. Base currency yang digunakan 

c. Jenis valuta/instrumen yg dipertukarkan 

d. Penyelesaian transaksi derivatif (settlement) 

e. Pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan 

f. Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrealised) 

g. Metode atau cara transaksi derivatif 

h. Besarnya komisi 

i. Penggunaan kurs konversi 

j. Advis dan konfirmasi transaksi derivatif 

k. Kerahasiaan, serta 

l. Domisili serta hukum yg berlaku. 

Transaksi derivatif yang dilakukan tanpa diikuti penyerahan 

dana/instrumen, kontraknya harus pula mencakup : 

a. Jumlah margin deposit 

b. Maintenance margin yg ditentukan, dan 

c. Hak serta kewajiban nasabah yang harus dicetak pada alfabet yang akbar 

sehingga gampang dibaca. 

H. Kredit buat Pembiayaan Pengadaan serta atau Pengolahan Tanah 

Laju pertumbuhan pinjaman perbankan yg berlebihan kepada sektor 

properti adalah salah satu faktor yg dapat menghipnotis kestabilan 

moneter serta kesehatan perbankan terutama hadiah kredit untuk 

pembiayaan pengadaan serta pengolahan tanah menjadi unsur yg poly 

mendorong pertumbuhan yang berlebihan dalam kredit sektor properti. 

Oleh karena itu, BI telah mengeluarkan SK Direksi BI No. 

30/46/KEP/DIR serta SE BI No. 30/2/UK masing-masing lepas 7 Juli 

1997 mengenai Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum buat 

Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah. Pokok-pokok

ketentuan yang diatur pada kaitannya menggunakan pembiayaan pengadaan serta 

atau pengolahan tanah merupakan menjadi berikut : 

a. Bank dilarang menaruh kredit kepada pengembang, baik secara 

langsung maupun tidak pribadi serta atau membeli/mengklaim surat 

berharga dari pengembang buat pembiayaan pengadaan serta atau 

pengolahan tanah. Pemberian kredit secara langsung adalah hadiah 

kredit oleh bank langsung pada pengembang, sedangkan pemberian  

kredit secara nir eksklusif merupakan hadiah kredit sang bank kepada 

pihak lain yang secara efektif bisa dimanfaatkan sang pengembang 

untuk pembiayaan pengadaan serta atau pengolahan tanah. 

b. Bank tidak boleh juga membeli serta atau menjamin surat berharga (surat 

pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap 

derivatif berdasarkan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban 

dari penerbit yg lazim diperdagangkan dalam pasar modal serta pasar 

uang, termasuk jua commercial paper) yang diterbitkan sang 

pengembang buat pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, 

kecuali surat berharga yg diterbitkan sang pengembang yg 

mengkhususkan usahanya di bidang pembangunan rumah sederhana 

atau jalan tol. 

c. Beberapa hal yang dikecualikan : 

1) Pemberian kredit buat pengadaan serta atau pengolahan tanah 

yang akad kreditnya dibentuk sebelum lepas 14 Juli 1997. 

2) Pengalihan kredit dari pengembang kepada suatu pengembang lain 

dalam rangka penyelamatan sepanjang tidak menambah saldo 

kredit. 

3) Perpanjangan jangka saat kredit dalam rangka penyelamatan 

tanpa menambah saldo kredit. 

4) Pemberian kredit dan atau pembelian/penjaminan surat berharga 

dari pengembang untuk pengadaan serta atau pengolahan tanah 

guna pembangunan tempat tinggal sederhana. 

Ketentuan ini tidak berlaku bagi anugerah kredit pada pengembang 

untuk tujuan pembangunan tempat tinggal sederhana. Kategori rumah sederhana 

adalah rumah tidak bersusun menggunakan luas lantai tidak lebih dari 70 m2 yg 

dibangun pada atas tanah menggunakan luas kaveling 54 m2 sampai menggunakan 200 m2 

dengan biaya pembangunan per m2 tertinggi buat pembangunan rumah 

dinas tipe C yang berlaku sebagaimana diatur pada SK Direktur Jenderal, 

serta rumah susun dengan luas lantai tidak lebih dari 36 m2 dan kaveling 

siap bangun menggunakan luas maksimum 72 m2. 

I. Pemberian Garansi sang Bank 

Pemberian garansi sang Bank diatur pada SK Dir BI No. 

23/88/KEP/DIR jo. SE BI No. 23/7/UKU masing-masing tanggal 18 

Maret 1991 mengenai Pemberian Garansi sang Bank. Berdasarkan ketentuan 

tersebut garansi yang diberikan oleh bank meliputi 7

: 

1. Garansi pada bentuk warkat yg diterbitkan oleh bank yg 

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima 

garansi bila pihak yang dijamin wanprestasi. Dalam hal ini 

pemberian garansi bisa berupa Garansi Bank atau Standby Letter of 

Credit.

2. Garansi pada bentuk penandatanganan kedua serta seterusnya atas 

surat-surat berharga misalnya aval dan endosemen dengan hak regres 

yang bisa mengakibatkan kewajiban membayar bagi bank apabila 

pihak yg dijamin wanprestasi, sebagaimana sudah diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang. 

3. Garansi lainnya yg terjadi karena perjanjian bersyarat sebagai akibatnya dapat 

menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Pemberian garansi 

tersebut merupakan berupa surat yg bisa menimbulkan kewajiban 

membayar suatu jumlah eksklusif jika pihak yg dijamin 

wanprestasi dan Letter of Credit. Dengan demikian anugerah garansi 

oleh bank pada bentuk tadi wajib dihitung sebagai contingent 

liabilities yang tunduk dalam ketentuan Bank Indonesia tentang 

Pemberian Garansi oleh Bank. Agar bank memperoleh kepastian 

kapan berakhirnya contingent liabilities yang muncul menjadi dampak 

pemberian garansi pada bentuk ini, maka bank dalam memberikan 

garansi tadi hendaknya tetapkan suatu batas ketika. 

Selanjutnya, bank dapat menaruh garansi baik dalam mata uang 

rupiah maupun mata uang asing, namun demikian perlu diperhatikan bahwa 

pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya bisa 

dilakukan menggunakan junlah seluruhnya setingi-tingginya 20 % dari kapital. 

Dalam pengertian jumlah holistik tersebut termasuk jua garansi yg 

dikeluarkan sang kantor-tempat kerja bank pada luar negeri.

Karena anugerah garansi bisa mengakibatkan kewajiban membayar 

bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas serta solvabilitasnya, maka 

pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK serta Kewajiban 

Pemenuhan Modal Minimum. 

Sebelum garansi diberikan, bank diminta buat terlebih dahulu 

melakukan penelitian serta penelaahan yang dalam hakekatnya sama dengan 

penelaahan yang dilakukan dalam hadiah kredit, diantaranya mengenai : 

1. Bonafiditas serta reputasi pihak yang dijamin. 

2. Sifat serta nilai transaksi yang akan dijamin. 

3. Jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank. 

4. Kemampuan pihak yg akan dijamin buat memberikan kontra 

garansi sinkron dengan kemungkinan terjadinya risiko. Kontra garansi 

ini bisa berupa : 

a. Kontra garansi menurut bank di luar negeri yang bonafide. 

b. Setoran sebesar 100 % berdasarkan nilai garansi yg diberikan. 

c. Kontra garansi lainnya yg diperoleh menurut pihak yang dijamin 

dengan nilai yg memadai buat menanggung kerugian yg 

mungkin diderita oleh bank. Kontra garansi ini dapat berupa

garansi material dan atau immaterial tergantung pada penilaian 

bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Apabila dianggap perlu 

bank bisa meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang 

dijamin buat diblokir pada bank yg bersangkutan sebelum 

garansi diberikan. 

Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya 

diperkenankan jika disertai dengan kontra garansi yg relatif dari bank 

di luar negeri yg bonafide (tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan 

di luar negeri), atau setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.