PUKULAN TELAK JARGON POROS MARITIM

PUKULAN TELAK JARGON POROS MARITIM

Pada lepas lima bulan Oktober jam 15,00 WIB bertempat pada lantai. Pelabuhan perikanan Samudera Nizamjaman sudah dilaksanakan Konfrensi PersP3MB, Astuin serta HNPN pada rangka Mogok Nasional Pabrik dan Kapal Ikan yangakan dilaksanakan dalam Hari Senin tanggal 10 Oktober 2016. 

Hadir dalam acaratersebut Ketua P3MB Bpk. Tahmid Widiasto, Sekjen P3MB Bpk. Edi Surya, KetuaHNPN Bpk. James Thens, Sekjen HNPN Bpk. Rendra Purdiansyah, Ketua Astuin yangdiwakili sang Bpk. Rizal serta lebih kurang 60 orang pengusaha yang tergabung dalamP3MB, Astuin dan HNPN.

Pukulan Telak Jargon Poros Maritim - Dalam kesempatantersebut Ketua P3MB memaparkan tentang latar belakang rencana dilakukannyamogok nasional operasional Pabrik dan Kapal Perikanan yaitu adanya kebijakanyang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perum Perindodimana kebijakan tersebut sangat merugikan pengusaha dalam berinvestasidiantaranya :

1. Kenaikan Hargasewa lahan yg mencapai 450 % menggunakan jangka waktu sewa lahan max 5 Tahunsesuai menggunakan Kep Direksi Nomor : KEP - 226/ PERINDO / DIR.A / VIII / 2016Tanggal 31 Agustus 2016

2. Oligopoly dalammenentukan harga solar sang Perum Perindo.

3. Tempat pengisiansolar / SPBB diwajibkan bagi output sebesar 25 % dimana pihak Perum Perindotanpa menyertakan modal.

4. Pembatasan UkuranKapal s/d 150 gt

5. Permen 56 Tahun2014 mengenai Moratorium dan Permen 57 Tahun 2014 tentang Transhipment

6. Kenaikan dan lamatambat labuh kapal yg dihitung per 10 hari.

7. Lama waktuperizinan yang tidak pasti

Itulah beberapa alasan dimana pengusaha seakan seakan ingin di hilangkan menurut dunia perikanan. Padahal presiden melalui Inpres no 7 tahun 2016 menyampaikan bahwa tujuan berdasarkan Inpres tadi adalah  bertujuan meningkatkan kecepatan pembangunan industri perikanan nasional.

 Terdapat 3 sasaran yangingin dicapai, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat terutama nelayan,penyerapan tenaga kerja serta menaikkan devisa negara. 

Sehingga para pengusaha ini kembali menyuarakan pada pemegang wewenang agar merealisasika Inpres no 7 tahun 2016. Tindakan ini menyusul gerakan mogok yg ada di pelabuhan benoa bali, Bitung dan Pantura.

Mogok nasional ini secara nir langsung akan berpengaruh akbar terhadap perekonomian pada indonesia. 

Dampak yang dirasakan eksklusif merupakan pelaku ekonomi di daerah sentra pusat perikanan. Para buruh dan pekerja pabrik pun Setidaknya akan mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan pekerjaannya. 

Mereka para pekerja pabrik takut bila semisalnya akan terkena PHK. Padahal sebelum aksi mogok nasional ini. Banyak kapal dan nelayan pada wilayah Pantura wajib Mogok dahulu. 

Mereka Mogok karena terdampak Permen 02 bahkan keadaan ini masih belum terdapat penyelesaiannya sampai ketika ini. Sudah berapa banyak nelayan yg harus kehilangan serta beralih profesi.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah buat mensejahterakan rakyatnya. Kementrian kelautan dan perikanan telah jangan terlalu jauh dahulu untuk menjaga kedaulatan. Kedaulatan akan sirna jikalau ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat tidak menentu. Kalau Ketahanan pangan kuat maka menggunakan sendirinya para nelayan inilah garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI.

Jargon Poros maritim akan dengan sendirinya hilang di telan bumi. Para nelayan inilah yg mengakibatkan maritim kita bertenaga. 

Di tangan para nelayan ini kelautan dan perikanan pada kelola dan di tangan para nelayan ini juga kedaulatan laut pada jaga. Jadi apabila kita bicara poros maritim maka porosnya adalah nelayan.

Baca Juga

Alasan Singapura Di Sebut Negara Maritim

Nelayan Dalam Program Poros Maritim

Konsep Poros Maritim Dunia


Peranan Indonesia Sebagai Negara Maritim