POLEMIK CANTRANG DAN SOLUSINYA
Polemik Cantrang Dan Solusinya - Jenis alat tangkap seperti ini sebenarnya sudah dihentikan dari tahun 1980 yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 mengenai Penghapusan Jaring Trawl.
Menteri Pertanian waktu itu menjelaskan bahwa nama lain jaring trawl merupakan pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring trawl ikan, pukat apolo, pukat langgasi, serta lain-lain.
Menteri Pertanian waktu itu menjelaskan bahwa nama lain jaring trawl merupakan pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring trawl ikan, pukat apolo, pukat langgasi, serta lain-lain.
Namun pada perkembangannya pemerintah nir konsisten menggunakan kebijakannya dimana dalam tahun 2008 jaring trawl diizinkan penggunaannya secara lokal melalui Permen-KP 6/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela pada Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.
POLEMIK CANTRANG DAN SOLUSINYA
Pada tahun 2011, pemberlakukan jaring trawl balik dilegalkan secara nasional melalui Permen-KP 2/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan serta Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Permen ini menyebutkan bahwa cantrang merupakan keliru satu jenis pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) yg menggunakan kapal motor ukuran lebih mini berdasarkan 30 GT.
Permen ini menyebutkan bahwa cantrang merupakan keliru satu jenis pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) yg menggunakan kapal motor ukuran lebih mini berdasarkan 30 GT.
Seiring dengan diangkatnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan serta Perikanan, cantrang dilarang digunakan diseluruh daerah pengelolaan perikanan Indonesia.
Dengan berlakunya Permen-KP 2/2015, maka Permen-KP 2/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, pemerintah serta pemerintah daerah nir akan memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan yg menggunakan indera tangkap cantrang, baik izin baru maupun izin perpanjangan.
Penggunaan cantrang akan dipercaya sebagai tindakan illegal sebagai akibatnya aparat penegak aturan pada laut, polisi serta pengawas perikanan, dapat mengambil tindakan aturan terhadap nelayan yg menggunakan cantrang.
Dengan berlakunya Permen-KP 2/2015, maka Permen-KP 2/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, pemerintah serta pemerintah daerah nir akan memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan yg menggunakan indera tangkap cantrang, baik izin baru maupun izin perpanjangan.
Penggunaan cantrang akan dipercaya sebagai tindakan illegal sebagai akibatnya aparat penegak aturan pada laut, polisi serta pengawas perikanan, dapat mengambil tindakan aturan terhadap nelayan yg menggunakan cantrang.
Pentahapan
Kebijakan pelarangan cantrang dalam dasarnya baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan misalnya yang diatur dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab.
Tata laksana ini keliru satunya mengatur bahwa setiap negara harus merogoh kebijakan untuk mengurangi penangkapan ikan non-target (by-catch) serta mengatur ukuran mata jaring buat melindungi juvenil ikan.
Tata laksana ini keliru satunya mengatur bahwa setiap negara harus merogoh kebijakan untuk mengurangi penangkapan ikan non-target (by-catch) serta mengatur ukuran mata jaring buat melindungi juvenil ikan.
Kebijakan pelarangan cantrang pula nir bertentangan menggunakan UU 31/2004 jo UU 45/2009 mengenai Perikanan yg menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memakai indera penangkapan ikan yang menganggu serta Mengganggu keberlanjutan asal daya ikan.
Undang-Undang ini pula memberi kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan buat memutuskan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan menghambat keberlanjutan sumber daya ikan tersebut.
Undang-Undang ini pula memberi kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan buat memutuskan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan menghambat keberlanjutan sumber daya ikan tersebut.
Namun persoalannya adalah penerapan kebijakan pelarangan cantrang terkesan tanpa perencanaan yg matang, sebagai akibatnya terjadi resistensi yg berkepanjangan.
Selain itu, Menteri Susi nampaknya bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari kementerian lain.
Padahal gosip cantrang adalah isu sensitif yg menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya nelayan cantrang tapi juga orang-orang yg bekerja dalam supply chain hasil tangkapan nelayan cantrang.
Selain itu, Menteri Susi nampaknya bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari kementerian lain.
Padahal gosip cantrang adalah isu sensitif yg menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya nelayan cantrang tapi juga orang-orang yg bekerja dalam supply chain hasil tangkapan nelayan cantrang.
Pemerintah sebenarnya sanggup belajar berdasarkan mantan Presiden Soeharto ketika mengeluarkan kebijakan penghapusan jaring trawl tahun 1980.
Soeharto saat itu menyusun pentahapan yg mantap dimana setiap tahap terdiri menurut target penghapusan jumlah kapal jaring trawl.
Dalam pelaksanaannya pun melibatkan beberapa kementerian, selain Menteri Pertanian yang saat itu bertanggungjawab mengurusi bidang perikanan.
Soeharto saat itu menyusun pentahapan yg mantap dimana setiap tahap terdiri menurut target penghapusan jumlah kapal jaring trawl.
Dalam pelaksanaannya pun melibatkan beberapa kementerian, selain Menteri Pertanian yang saat itu bertanggungjawab mengurusi bidang perikanan.
Cara kerja Soeharto pada menyusun planning pentahapan ini sama menggunakan waktu menyusun Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) serta hasilnya,
menurut evaluasi Dwiponggo (1992), dalam akhir Desember 1981 perikanan jaring trawl sudah nir terdapat lagi pada Indonesia.
menurut evaluasi Dwiponggo (1992), dalam akhir Desember 1981 perikanan jaring trawl sudah nir terdapat lagi pada Indonesia.
Belajar dari pengalaman tadi, maka saran sederhana buat pemerintahan kini adalah Presiden merogoh alih kebijakan pelarangan cantrang dan menyusun planning pentahapannya dengan melibatkan menteri lain,
selain Menteri Susi, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri BUMN, serta Kapolri.
selain Menteri Susi, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri BUMN, serta Kapolri.
Hal ini krusial dilakukan karena cantrang bukan saja tentang teknis pengelolaan perikanan, akan tetapi menyangkut wewenang pemerintah wilayah, perdagangan output bahari, industri perikanan, energi kerja, pemberdayaan nelayan, permodalan bisnis perikanan, dan penegakan hukum di bahari.
Dengan komando Presiden, maka kebijakan pemerintah akan lebih terintegrasi serta Menteri Susi menerima dukungan penuh berdasarkan kementerian lain pada pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
*Rony Megawanto, Pengamat Kelautan serta Perikanan. Artikel ini merupakan opini penulis.
Baca Juga
Comments
Post a Comment