KREDIT MENURUT UNDANGUNDANG PERBANKAN

Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan

UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yg bisa dipersamakan menggunakan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank menggunakan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu eksklusif dengan hadiah bunga. Berdasarkan pasal tersebut masih ada 

beberapa unsur perjanjian kredit yaitu : 

a. Penyediaan uang atau tagihan yg dapat dipersamakan menggunakan itu; 

b. Berdasarkan persetujuan atau konvensi pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain 

c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya pada 

jangka waktru tertentu; 

d. Pelunasan utang yang disertai menggunakan bunga. 

Unsur pertama menurut Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan menggunakan itu; uang di sini seiogianya ditafsirkan sebagai 

sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang bisa 

dipersamakan dengan itu” merupakan cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif dalam 

rekening giro nasabah yang nir dapat dibayar lunas dalam akhir hari, 

pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan 

pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang menurut pihak lain seperti 

negosiasi hasil ekspor. 

Unsur kedua berdasarkan kredit merupakan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, supaya suatu perjanjian 

menjadi absah dibutuhkan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan 

untuk membuat perjanjian, terdapat obyek eksklusif dan terdapat suatu kausa (cause) 

yang halal. Selain kesepakatan antara debitur serta kreditur jua diharapkan ketiga 

syarat lain tadi pada atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu 

perjanjian. 

Unsur ketiga dari kredit merupakan adanya kewajiban debitur buat 

mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam

jangka saat tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya 

hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. 

Unsur yg terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit 

yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yg diterima kreditur berdasarkan 

debitur atas sejumlah uang yg dipinjamkan kepada debitur dimaksud. 

Selain pengertian tentang Kredit sebagaimana dimaksud pada atas, dalam 

UU Perbankan pula dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

yang adalah bentuk penyediaan dana yg dilakukan sang Bank yg 

melaksanakan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, dari persetujuan atau konvensi antara 

bank dengan pihak lain yg mewajibkan pihak yg dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tadi sehabis jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi output.

Namun, pada tulisan ini hanya akan dibahas mengenai beberapa 

regulasi Bank Indonesia tentang kredit menurut prinsip konvensional 

yang berlaku bagi Bank Umum.