CONTOH SOAL CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI

SOAL REBUTAN CERDAS CERMAT UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR RI
1. Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yg berbentuk republik, yang pemerintahannya dipimpin sang seseorang presiden, Pasal, dan Ayat berapa pada Undang-Undang Dasar menjelaskan hal tersebut? ..jawaban: Pasal 1 ayat 1
2. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal, serta Ayat pada UUD sesudah diubah merupakan… Jawab: 21 Bab, 73 Pasal, serta 170 Ayat


3. Yang dimaksud menggunakan equality before the law adalah Semua rakyat negara bersamaan kedudukannya pada dalam hukum. Sedangkan yg dimaksud kata due process of law merupakan… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang nir bertentangan dengan aturan
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan menggunakan suara yg terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden serta wapres dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan generik.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat buat mengajukan usul pemberhentian Presiden serta/atau wapres adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/tiga menurut jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C UUD adalah… Jawab: Presiden tidak dapat membekukan serta/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi grasi serta rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan pada memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR mempunyai hak hak bertanya, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak DPR buat meminta keterangan pada Pemerintah tentang kebijakan Pemerintah yang krusial dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yg berkaitan menggunakan… Jawab: otonomi wilayah; hubungan pusat serta daerah; pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah; pengelolaan asal daya alam serta asal daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri menurut empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa serta oleh sebab itu, maka penjajahan pada atas global harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia merupakan negara hukum.
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengganti dan tetapkan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan wapres dipilih pada satu pasangan secara langsung oleh warga .
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden buat dilantik sebagai Presiden serta Wakil Presiden merupakan… Jawab: menerima suara lebih dari 50 persen menggunakan sedikitnya 20 persen bunyi di setiap provinsi yang tersebar pada lebih berdasarkan 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.
25. Dalam hal menyatakan perang, menciptakan perdamaian dan perjanjian menggunakan negara lain, Presiden wajib menerima persetujuan berdasarkan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan pada memberi grasi serta rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar aturan peninjauan terhadap materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yg memegang kekuasaan menciptakan undang-undang merupakan Presiden. Sedangkan selesainya perubahan UUD adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri menurut empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga merupakan… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan menggunakan didorongkan sang cita-cita luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan menggunakan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud menggunakan due process of law merupakan Penegakan aturan menggunakan cara yang tidak bertentangan menggunakan hukum. Sedangkan yg dimaksud istilah equality before the law merupakan… Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya pada pada hukum
34. Yang berwenang mengesahkan undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan… Jawab: produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yg terdiri atas perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
37. MPR berwenang menentukan Presiden dan/atau wapres jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden serta/atau wapres, baik lantaran mati, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 UUD merupakan… Jawab: Presiden serta wapres memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya bisa dipilih balik dalam jabatan yg sama, hanya buat satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 UUD merupakan… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut serta Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/Majelis Permusyawaratan Rakyat/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan menaruh kewenangan yg luas, konkret serta bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan menggunakan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yg berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu nir menerima persetujuan beserta, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD merupakan… Jawab: MPR.
46. Dasar hukum perubahan UUD merupakan… Jawab: Pasal tiga ayat (1) serta Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Salah satu tujuan perubahan UUD adalah membentuk sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar lembaga negara merupakan… Jawab: Prinsip saling mengawasi serta saling mengimbangi antar forum negara
51. Perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang memiliki ciri-ciri… Jawab: memiliki kekuatan hukum menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta nir menggunakan nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal tiga ayat (2) UUD adalah… Jawab: MPR melantik Presiden serta/atau wapres.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (dua) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden serta wapres memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih pulang.
56. Masa jabatan Presiden serta wakil presiden yang menggantikan presiden serta wapres yang berhalangan permanen merupakan… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden serta Wakil Presiden yg digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu pada pemerintahan.
58. DPR memiliki hak hak bertanya, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket merupakan… Jawab: Adalah hak DPR buat melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yg krusial dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang diduga bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yg berhak mengajukan rancangan undang-undang aturan pendapatan dan belanja negara merupakan… Jawab: Presiden.
61. Salah satu konvensi dasar pada perubahan UUD adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud menggunakan cara ‘adendum’ merupakan… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, serta naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah orisinil.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia angka… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
64. Bentuk negara Indonesia merupakan kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya merupakan… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) UUD merupakan… Jawab: MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah… Jawab: putusan MPR yg memiliki kekuatan hukum mengikat ke pada dan ke luar Majelis serta memakai angka putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD.
68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sehabis terlebih dahulu terdapat putusan menurut… Jawab: Mahkamah Konstitusi
70. Jika Presiden serta wapres tewas, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan merupakan… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten dan Kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dari asas… Jawab: otonomi serta tugas pembantuan.
73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, membicarakan usul serta pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan merupakan… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik mulut maupun tertulis kepada pemerintah bertalian menggunakan tugas serta kewenangan DPR.
74. Pemilihan generik diselenggarakan setiap lima tahun buat memilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden serta Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
76. Sebelum perubahan, UUD terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, serta Ayat pada UUD sebelum diubah merupakan… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat UUD ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia angka… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri berdasarkan… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal tiga ayat (3) UUD adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wapres pada masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
82. Rumusan Pasal lima ayat (2) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Presiden memutuskan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam serta ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan aturan mengikat ke pada Majelis serta menggunakan angka putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau wapres sudah melakukan pelanggaran hukum ataupun sudah nir lagi memenuhi syarat menjadi Presiden serta/atau wapres adalah dalam rangka aplikasi fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
86. Dalam hal terjadi kekosongan wapres, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yg dari berdasarkan… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yg mengusulkan pasangan Calon Presiden serta Wakil Presiden yg bersangkutan pada ketika pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas wajib menerima persetujuan bersama menurut… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai menggunakan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan generik merupakan… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, misteri, amanah, serta adil.
91. Pembukaan UUD terdiri menurut empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga merupakan… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh harapan luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka masyarakat Indonesia menyatakan menggunakan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia angka… Jawab: Lembaran Negara Nomor
75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor … Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yg mempunyai ciri-karakteristik… Jawab: memiliki kekuatan hukum menjadi UUD Negara Republik Indonesia, serta nir memakai nomor putusan Majelis.
96. Salah satu kesepakatan dasar pada perubahan UUD adalah menggunakan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ merupakan… Jawab: Naskah orisinil Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, serta naskah perubahan baru dilekatkan dalam naskah orisinil.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi wujud berdasarkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat buat menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman pada bidang aturan.
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia artinya Negara Kesatuan yg berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal tiga ayat (3) UUD merupakan… Jawab: MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan menggunakan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: dua/tiga berdasarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yg dihadiri sekurang-kurangnya dua/3 dari jumlah anggota.
106. Jika Presiden dan wapres mangkat , berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya pada waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang buat menentukan Presiden serta wapres… Jawab: Selambat-lambatnya 3 puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (dua) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih berdasarkan 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan warga hukum istiadat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
110. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam serta ke luar Majelis serta memakai nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke pada Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia angka… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud dengan equality before the law merupakan Semua masyarakat negara bersamaan kedudukannya pada dalam aturan. Sedangkan yang dimaksud kata due process of law adalah… Jawab: Penegakan aturan dengan cara yang tidak bertentangan menggunakan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa diberhentikan berdasarkan jabatannya, yang syarat-syarat serta rapikan caranya diatur dalam undang-undang.
116. Rumusan Pasal 1 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar merupakan… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
117. Presiden serta/atau Wakil Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR selesainya terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengganti serta memutuskan Undang-Undang Dasar.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi buat melakukan peninjauan terhadap materi serta status aturan Ketetapan MPR Sementara serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat buat diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR serta Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2009-2014 adalah… Jawab:560 orang.
124. Sesuai menggunakan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut setiap provinsi jumlahnya sama serta jumlah semua anggota Dewan Perwakilan Daerah itu nir lebih menurut 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 merupakan… Jawab: 132 orang.
126. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2014 merupakan… Jawab: 692 orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada pada bawahnya pada lingkungan peradilan generik, lingkungan peradilan kepercayaan , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan rapikan usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada taraf… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada taraf kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan pada bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lainnya yg diberikan sang undang-undang.
130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: wajib mempunyai integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman pada bidang hukum.
131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung merupakan… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yg berhak menaruh persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang berhak tetapkan Hakim Agung merupakan… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial memiliki wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran prestise, serta konduite hakim.
135. Selain mempunyai wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran sang Presiden serta/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Comments