WAJIB HUKUMNYA TATA KELOLA ABK DI LUAR NEGERI

WAJIB HUKUMNYA TATA KELOLA ABK DI LUAR NEGERI - Perlindungan terhadap pelaut khususnya yg bekerja di luar negeri wajib benar sahih pada perhatikan. 

Baca pula ; Cara Ampuh Lolos Medical Check Up Untuk Pelaut
Karena hingga ketika ini masih banyak kondisi dimana nasib pelaut di kluar negeri tida memiliki proteks yg bertenaga baik itu menurut kekerasan fisik, verpal, honor tidak layak bahan adanya banyak penipuan.

Baca Juga ; Istilah Inggris Di pada Kapal

Untuk melindungi pelaut berdasarkan segala bentuk yg tidak pada inginkan seharusnya pemerintah lebih aktif dalam menjaga aset produsen devisa bagi negara. Dimana Pelaut laur negeri jua pahlawan bagi Indonesia.

Baca Juga ; Nasib Industri Perkapalan Indonesia
Berikut 9 rekomendasi rapikan kelola penempatan serta proteksi ABK Indonesia di luar negeri:

1. Menciptakan definisi baku yg representatif terkait ABK yg bekerja pada kapal penangkap ikan pada luar negeri sebagai akibatnya dapat menciptakan suatu regulasi yg spesifik mengatur ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.

Baca Juga ; Kamus Shipping Pelayaran Indonesia

2. Menyusun standar kontrak kerja buat ABK kapal penangkap ikan di luar negeri serta perjanjian kerja bersama yang melibatkan pemangku kepentingan (tripartite).

3. Menyusun standar gaji minimal bagi ABK kapal penangkap ikan pada luar negeri guna menghindari penyalahgunaan kontrak kerja menggunakan melibatkan pemangku kepentingan (tripartite).

4. Mempercepat pengesahan Konvensi ILO No. 188 serta STCW-F tahun 1995.

5. Membentuk suatu Lembaga/Badan/Dewan Perikanan yang beranggotakan unsur-unsur akademisi, LSM, profesional di bidang perikanan, yang bertujuan buat melakukan pengawasan serta memberi tambahkan pada Pemerintah terkait dengan gosip-isu perikanan serta pekerja sektor perikanan.


Baca Juga ; Cara menerima Informasi Bekerja di Kapal Pesiar

6. Menyebarluaskan daftar hitam perusahaan, pemilik perusahaan, pemilik kapal, agen, serta rekruter yg melanggar aturan baik menggunakan sanksi administratif ataupun dengan hukuman pidana.

Baca Juga ; lIfe Craft Senjata Terakhir seorang Pelaut

7. Memperkuat upaya diplomasi menggunakan negara penempatan, negara tujuan, negara transit, dan negara bendera kapal terkait dengan instrumen perlindungan terhadap ABK kapal penangkap ikan pada luar negeri.

8. Mengharmonisasikan peraturan yang sudah dibentuk dan memberitahuakn komitmen bersama dalam tata kelola prosedur penempatan dan perlindungan ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.

9. Adanya standar kualifikasi perusahaan perekrutan ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.

Baca pula ; 10 Tips Lulus Interview Pada Kapal Pesiar