RAPOT MERAH KKP TAK TERBUKTI

Rapor Merah MKP Tak Terbukti - Dua tahunpemerintahan pada hal ini kementrian kelautan serta perikanan yang telah dipegang sang MKP ibu Pudji astuti di nilai sang KIARA ( Koalisi Rakyat UntukKeadilan Perikanan ) dinilai Indikatornya kurang tepat. 

Karena kepuasan Publikdi bawah bunda susi pudjiastuti masih sanggup pada bilang cukup baik. 

Karena pada bawahpemerintahan bunda susi sekarang nelayan mampu berdaulat pada wilayah sendiri dan niatbaik dia walaupun masih banyak kekurangan tapi perlu kita apresiasi.

RAPOT MERAH KKP TAK TERBUKTI

Dalam hal rapormerah, Kiara memberi indikator antara lain ;

-Penyerapan anggaran yang masih Minim

Kalau kita bicaratentang penyerapan anggaran yg minim pada katakan memiliki kinerja yang kurangbaik.

maka akal seperti itu sanggup di bantahkan apabila penyerapan anggaranmaksimal akan tetapi tak mempunyai hasil serta outcome bagi nelayan dan masyarakatitulah yg bisa dikatakan menjadi kinerja dari menteri kelautan dan perikanantidak baik.

Tetapi bila kitatelisik lagi sebenarnya apa yang pada katakan MKP mengenai penyerapan anggaran danbeliau menekankan dalam penghematan semata mata lantaran telah terlalu lamabirokrasi pemerintahan khususnya pada KKP masih memakai pola pola lama .

sehingga poly aktivitas yg output dan outcome nya kurang berguna bahkantidak ada sama sekali. 

Kita masih ingat dengan kebijakan menteri Susipudjiastuti yang melarang rapat di hotel hotel berbintang. 

Larangan tersebutwalaupun pada khirnya di revisi nir seluruh kedap dilarang tetapi telah banyakmengurangi pengeluaran anggaran yg dibuang percuma.

Rapor Merah MKP Tak Terbukti

Belum lagipenyerapan anggaran yg dipakai buat porto internet pada setiap instansi kinipun pada kurangi karena buat masalah jaringan internet pengadaanya akan dipegang sentra alasanya perhitungan yang dilakukan sentra bisa sesuai dengankualitas serta kuantitas berdasarkan manfaat penggunaan internet. Itu sebagian keciltentang alasan kenapa serapan anggran KKP masih minim.

perlu diingat jugauntuk masalah penyerapan aturan yg minim jua pengaruh dari tak menentunyaanggaran yang permanen pada setiap Satker karena kebijakan mutilasi aturan yangsampai waktu ini masih berlangsung.

- Gagalmengakomodasi Pengusaha dan Nelayan

Perlu kita ketahuijuga bahwa alasan gagal mengakomodasi pengusaha serta nelayan yang mana yg dikatakan gagal. Karena kebijakan menteri susi yang niscaya terdapat nelayan danpengusaha yg merasa kurang puas dengan kebijakannya. 

Semisal kebijakantentang embargo penangkapan kepiting yang bertelur memang pengusaha restorandan tengkulak kepiting bertelur sebagai turun keuntungannya tetapi pada satu sisiada yang di untungkan yaitu nelayan dan keluarganya. Dimana kepiting kepitingitu kentara mampu menghidupi nelayan jika keberlangsungan serta perkembangankepiting buat masa yg selanjutnya. Begitu pula menggunakan pelarangan benihLobster. Ada jua yg di rugikan dan terdapat yang diuntungkan. Kita menjual benihlobster buat pada budidayakan pada negara orang lain tetapi semakin hari kita akankehilangan sumber daya lobster serta pada akhirnya kita hanya akan mengimporlobster dari negara lain jika asal daya ikannya telah rusak dan punah.

Mengenai kebijakanalat tangkap Cantrang yang menjadi heboh beberapa bualan ini. PLT DirjenTangkap berkata bahwa Para pengguna cantrang sudah diberi waktu sebanyak 2tahun (sampai akhir 2016) untuk mengikuti keadaan serta mengubah alat Cantrangnya yangterbukti nir ramah lingkungan, melahirkan konflik, tidak selektif sehinggabycatch mencapai 49%, yg secara hemat juga memperlihatkan ekspresi dominan menurun daritahun ke tahun. KKP nir pernah melarang menangkap ikan, namun tidak bolehdengan alat destructive atau tidak berkelanjutan. Dan terdapat ratusan opsi alattangkap yg ramah lingkungan di RI.

Salah kalaumenganggap Cantrang hanya satu-satunya alat tangkap yg sanggup digunakan untukmelaut. Mayoritas nelayan RI tidak menggunakan cantrang. Pelarangan trawl jugabukan barang baru. Dari tahun 1980 telah dilarang lantaran alasan pada atas.sehingga sebaiknya tidak didorong lagi untuk melakukannya. Pembakarankapal-kapal trawl pada beberapa provinsi oleh nelayan yg tidak sepakat,penolakan puluhan provinsi terhadap kegiatn Trawl dan berbagai turunanya,contohnya -- model kecil bahwa aktivitas ini sulit diterima.kkp dari tahun 2015juga melakukan pemberian alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan kepadaberbagai pihak. Termasuk pada ratusan pengguna cantrang.

Tahun 2016, sudahterdata tiga.198 dibawah 10 GT berdasarkan 3 provinsi terkait, by name by address, danKKP telah mengalokasikan 4.000 indera tangkap buat merubahnya. Pendistribusiansementara diproses hingga akhir November 2016. 

- Kegagalan dalamRaihan PNBP

KIARA mengatakankalau KKP nir mampu memenuhi sasaran PNBPnya. Menurutnya Kegagalan pada targetPNBP realisasinya hanya 13,40 persen saja pada tahun 2015 dan 24,33 pada tahun2016. Pernyataan Kiara tadi mampu di bantahkan bahwa Terkait PNBP tahun2015, KKP memang nir memberlakukan pungutan, karena adanya sementaramengimplementasikan Moratorium buat perizinan, pada masa ANEV kapal-kapal.bulan ini, tahun 2016, PNBP telah hampir 4 kali lipat dari nilai 2015. 

Jadi masihkah RapotKKP tetap menjadi Merah? Hanya warga sendiri yang sanggup menilai. MengenaiRealisasi Inpres No 7 Tahun 2016. Jelas itu Bukan indikator rapot merah. Karenaitu baru di syahkan serta MKP masih terus membuat ROAD MAP agar inplementasinyabisa berjalan. Dan itupun sudah pada lakukan dimana KKP akan membangun Satu atapperijinan menggunakan perhubungan mengenai surat surat kapal semacam SAMSAT bersamadan terdapat perihal juga akan pada gabung menggunakan SAMSAT di setiap Kabupaten. Danadanya pengukuran ulang antara fisik kapal serta dokumen kapal yg melibatkanKKP serta Perhubungan jelas telah melaksanakan INPRES No 7. Belum Lagi pembuatanpasar di NATUNA serta pemugaran insfrastruktur di setiap pelabuhan itu sudahsebagian mini dari INPRES no 7 2016.